Kumpulan Soal Hukum Adat

BAB I 1. Apa yang menjadi tantangan dalam mengembangkan hukum adat ? Jawaban : Yang menjadi tantangan dalam mengembangkan hukum adat adalah masih adanya campur tangan pihak-pihak berkuasa yang kurang proporsional pada aktivitas masyarakat di berbagai sektor dan berbagai bentuk. 2. Sebutkan pengaruh langsung dari kebijakan penguasa terhadap hukum adat ? Jawaban : Pengaruh langsung dari kebijakan penguasa terhadap hukum adat ialah mencabut dan mengganti seluruh undang-undang dan peraturan warisan kolonial yang sekaligus hanya menekankan kepada penegakan hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima dengan mengingat supremasi dan kewibawaan. 3. Mengapa

sering

terjadi

adanya

perundang-undangan

yang

tidak

efektif

pelaksannaanya di dalam masyarakat ? Jawaban : Sering terjadi adanya perundang-undangan yang tidak efektif pelaksannaanya di dalam masyarakat karena adanya perundang-undangan yang mengabaikan berlakunya hukum adat, sehingga pembaharuan hukum bisa dikatakan akan mengarah kepada kegagalan. 4. Apa yang sekarang dibutuhkan agar hukum adat benar-benar dapat mendasari terbentuknya hukum Indonesia ? Jawaban : Yang sekarang dibutuhkan agar hukum adat benar-benar dapat mendasari terbentuknya hukum Indonesia ialah perlu adanya ketegasan sikap, kemauan politik rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang diaktualisaikan dalam political action. 5. Bagaimana tanggapan mahasiswa (saudara) terhadap hukum adat, dalam rangka pembentukan hukum Indonesia yang mengabdi kepada kepentingan nasional ? Jawaban : Tanggapan saya sebagai mahasiswa terhadap hukum adat, dalam rangka pembentukan hukum Indonesia yang mengabdi kepada kepentingan Nasional ialah perlu dikembangkan terus menerus materi hukum adat sebagai bagian dari kurikulum program studi ilmu hukum. Sebab pelajaran hukum adat membantu pengembangan

kebudayaan nasional serta melindungi pula dari pendesakan kebudayaan asing serta menjamin berkembangnya hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia.

BAB II 1. Sebutkan dan bedakan istilah adat (adat istiadat)dan hukum adat ? Jawaban : Adat (adat istiadat) merupakan istilah asing ciptaan orang Belanda yang kemudian digunakan dan dimaksudkan untuk menyebut suatu sistem hukum yang yang hidup dan berlaku bagi bangsa indonesia pada jaman kolonial Belanda, dan justru istilah tersebut menjadi cukup dikenal di lingkungan Akademis hingga sekarang. Sedangkan hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan legislatif, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum. 2. Apa perbedaan pengertian hukum, adat, hukum adat ? Jawaban : Perbedaannya : 

Hukum adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu wilayah.



Adat adalah ketentuan-ketentuan yang timbul serta tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri yang mereka taati selaku hukum.



Hukum adat adalah suatu sistem hukum yang dinamis serta modern, serta memiliki harkat dan derajat yang sama dengan sistem hukum manapun.

3. Mengapa sebagian sarjana hukum Indonesia masih memandang rendah terhadap hukum adat ? Jawaban : Sebagian sarjana hukum indonesia masih memandang rendah terhadap hukum adat, karena mereka umumnya lebih mengenal dan menguasai hukum Belanda dari pada hukum adat. Mungkin mereka terpengaruh oleh pandangan negatif pemerintah kolonial yang memandang rendah hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat indonesia (inlanders). Sehingga dengan mendengar hukum adat akan terbayang suatu sistem hukum yang kuno,usang dan tidak sempurna, tradisional statis, yang tidak mungkin dapat mengikuti perkembangan alam modern.

4. Bisakah hukum adat mengikuti perkembangan jaman sebagai hukum yang modern ? Jawaban : Bisa, karena hukum adat mempunyai kedudukan serta derajat dan harkat yang lebih tinggi daripada kebiasaan. Politik hukum Indonesia dewasa ini yang cenderung untuk membuat hukum yang tertulis agar lebih memberi kepastian hukum, maka jika hukum adat ditekankan sebagai hukum tidak tertulis, akhirnya banyak yang berasumsi bahwa hukum adat akan terdesak oleh hukum yang tertulis. Padahal hukum adat itu sendiri selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman. 5. Apa yang perlu diperhatikan agar dalam mengembangkan hukum adat tidak terjebak oleh pengertian-pengertian hukum adat yang sudah usang ? Jawaban : Yang perlu diperhatikan agar dalam mengembangkan hukum adat tidak terjebak oleh pengertian-pengertian hukum adat yang sudah usang adalah dengan mempertahankan dan membela kedudukan hukum adat, dengan jalan memberikan pengertian terhadap dunia pengetahuan bahwa hukum adat tidak kalah derajatnya serta sama tinggi dengan hukum-hukum lainnya.

BAB III 1. Kapan hukum adat itu lahir sebagai norma hukum yang mengikat ? Jawaban : Hukum adat lahir sebagai norma hukum yangmengikat sejak dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat umum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum, keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, yang tidak bertentangan dengan keyakinan, senapas dan seirama dengan kesadaran rakyat. 2. Dimana kita dapat mengetahui berlakunya hukum adat ? Jawaban : Berlakunya hukum adat dapat dengan mudah diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum(hakim, kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas agama, dan sebagainya), baik keputusan mengenai sengketa maupun mengenai kerukunan, yang diputuskan berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup bermasyarakat anggota-anggota persekutuannya.

3. Apa perbedaan antara hukum asli bangsa Indonesia dengan hukum adat ? Jawaban : Perbedaannya : Hukum asli bangsa Indonesia ialah hukum yang dianggap masih murni dari pengaruh luar. Sedangkan hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang telah diperkaya dan dipengaruhi oleh hukum agama (hindu,islam, kristen) 4. Benarkah hukum adat itu selalu berasal dari adat(istiadat) yang ditetapkan dalam setiap keputusan oleh fungsionaris hukum? Jelaskan jawaban saudara ? Jawaban : Ya, karena hukum adat itu sendiri muncul dengan cara memahami akar dimana kaidah-kaidah kesusilaan itu diakui dan diyakini mempunyai daya memikat dan memaksa bagi masyarakat. Pada akhirnya hubungan antara Hukum dan adat yaitu sedemikian langsungnya sehingga dibuat istilah “hukum adat”. 5. Apa yang perlu diperhatikan terhadap hukum adat, dalam rangka permohonan dan pembentukan hukum nasioanal (Indonesia) ? Jawaban : Yang perlu diperhatikan terhadap hukum adat dalam rangka permohonan dan pembentukan hukum nasional (Indonesia) yaitu : a. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang , dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. b. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang di modernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian bangsa Indonesia. c. Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat kedalam lembagalembaga hukum baru dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang digunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan hukum nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

BAB IV 1. Mengapa hukum adat dikatakan hukum non statutair ? Jawaban : Hukum adat dikatakan hukum non statutair, karena hukum adat itu tidak bersumber dari penguasa, hukum yang tidak bersumber dari perundang-undangan dan hukum yang bukan merupakan produk legislatif. 2. Benarkah hukum adat itu merupakan hukum tidak tertulis? Jelaskan! Jawaban : Tidak, memang bentuk hukum adat adalah pada umumnya tidak tertulis. Artinya disamping yang tidak tertulis (sebagian besar), ada juga yang bentuknya tertulis (bagian kecil). Begitu juga sebaliknya tidak semua hukum yang tidak tertulis itu merupakan hukum adat, sehingga ada juga hukum yang tidak tertulis tetapi bukan hukum adat. 3. Apa perbedaan antara hukum adat dengan hukum kebiasaan ? Jawaban : Perbedaannya : Hukum adat asalnya dari tradisi dan agama bangsa Indonesia yang turun temurun. Sedangkan hukum kebiasaan asalnya dari hukum asing yang diresepsi ke dalam hukum Indonesia yang bentuknya selalu tidak tertulis. 4. Carilah contoh-contoh lain hukum adat yang tidak tertulis? Jawaban : Contoh hukum adat yang tidak tertulis : a. Dalam hukum perjanjian adat, misalnya : maro (bagi hasil) b. Dalam hukum perkawinan adat, misalnya : kawin lari c. Dalam hukum kekayaan adat, misalnya : gono gini d. Dalam hukum waris adat, misalnya : pembagian masa hidup 5. Bagaimana jika hukum adat disuatu daerah bertentangan dengan perundanganundangan yang berlaku? Jawaban : Jika hukum adat disuatu daerah bertentangan dengan perundangan-undangan yang berlaku, maka hukum adat tidak boleh dijalankan.

BAB V 1. Berikan uraian singkat mengenai sistem hukum adat ? Jawaban : Sistem hukum adat berbeda dengan sistem hukum Belanda, yaitu bersendi atas dasar alam pikiran bangsa indonesia sendiri, sehingga untuk memahaminya harus menyelami dasar-dasar dalam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia. 2. Sebutkan empat sifat hukum adat, dan berikan penjelasan ? Jawaban : Empat sifat hukum adat : a. Komunal (commun) Yaitu sifat yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri dan mempunyai sifat kebersamaan yang kuat. b. Religiomagis (Magisch Religieus) Yaitu pandangan yang berkaitan dengan lingkungan alam sekitar atau sekelilingnya, yang merupakan pembulatan atau panduan cara berpikir per logika, hal-hal yang gaib, kepercayaan dan pantangan. c. Kontan (Tunai) Sifat ini menghasilkan sistem hukum yang diliputi oleh pikiran penataan yang serba konkrit dalam realitas kehidupan sehari-hari, yang menyebabkan satunya perkataan dan perbuatan. d. Visual (Nyata) Sifat ini merupan pantulan dari cara berpikir yang terwujud dalam hukum adat. 3. Bagaimana keberadaan nilai-nilai budaya masyarakat didalam hukum adat? Jawaban : Keberadaan nilai-nilai budaya masyarakat didalam hukum adat merupakan pencerminan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan, sehingga dimana ada masyarakat disitu ada hukum adat. 4. Bandingkan antara teori receptio in complexudengan teori resepsi ? Jawaban : Perbandingannya, menurut teori receptio in complexu bahwa adat istiadat dan hukum suatu masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh masyarakat yang dianutnya.

Sedangkan teori resepsi yaitu hukum agama baru berlaku dalam masyarakat apabila telah diresepsi (diambil alih) kedalam hukum adat setempat, dan pendapat ini yang hingga sekarang diterima oleh sarjana hukum adat di Indonesia. 5. Sebutkan secara singkat hal-hal yang dapat mempengaruhi hukum adat? Jawaban : Hal-hal yang dapat mempengaruhi hukum adat antara lain : a. Kepercayaan (Mistis) Kepercayaan kepeda hal-hal yang gaib dialami oleh setiap bangsa termasuk Indonesia. Kepercayaan tersebut muncul dalam bentuk upacara-upacara adat kepada kekuatan gaib yang tidak bisa hilang dengan masuknya agama maupun perkembangan peradaban modern. b. Agama (religi) Agama-agama yang dianut oleh bangsa Indonesia mempengaruhi hukum asli yang diresepsi kedalam hukum adatnya (meskipun hanya kecil), yaitu : Resepsi hukum agama kedalam hukum adat tidak sepenuhnya, karena pada kenyataannya perkawinan menurut agama saja dianggap belum cukup. c. Kekuatan yang lebih tinggi Pada kenyataannya hingga sekarang, adanya kekuasaa yang lebih tinggi (di atas) persekutuan hukum adat, selalu memberi pengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan hukum adat. d. Perubahan sosial masyarakat Masyarakat

dengan

berbagai

kepentingannya

dan

kebutuhannya

selalu

mengadakan hubungan-hubungan hukum. e. Keselarasan hukum dengan sistem hukum yang berlaku Dalam politik hukum Indonesia ditujukan kepada terbentuknya sistem hukum kodifikasi dan unifikasi, dan diusahakan dalam bentuknya yang tertulis yang mengabdi kepada kepentingan nasional. f. Keselarasan dengan nilai-nilai kemanusiaan Dengan

berkembangnya

hukum

yang

berpijak

kepada

nilai-nilai

kemanusiaan(HAM) yang bersifat universal, akan mempengaruhi kekuatan berlakunya hukum adat yang mempunyai sifat komunal. 6. Sebutkan bentuk-bentuk masyarakat hukum adat teritorial, yang terdapat disekitar tempat tinggal saudara ? Jawaban :

Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat teritorial yang ada di sekitar tempat tinggal saya yaitu : a. Persekutuan desa, yaitu segolongan orang yang berada pada satu tempat kediaman termasuk pejabatnya (desa bersentralisasi: dorpsgemeenschap) b. Persekutuan daerah, yaitu segolongan orang yang tinggal di suatu tempat, dan di wilayah itu terdapat bagian wilayah yang mempunyai kekayaan dan pengurus sendiri (desa bersentralisasi: streek gemeenschap) c. Perserikatan desa, pemufakatan

untuk

yaitu persekutuan beberapa desa memenuhi

kepentingan

bersama

yang mengadakan (desa

bergabung:

dorpenbond) 7. Sebutkan tiga asas saja yang terdapat didalam hukum adat yang merupakan nilai yang bersifat universal ? Jawaban : 1. Asas kepribadian masyarakat 2. Asas perkembangan 3. Asas gotong royong

BAB VI 1. Coba sebutkan perbedaan antara manusia dengan orang ? Jawaban : Perbedaannya : Manusia adalah gejala alam yaitu artian gejala biologis. Tegasnya manusia adalah makhluk yang berjiwa, artinya bernafsu dan berbudaya, yang memungkinkan ia mencapai kebudayaan dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan

orang

adalah

gejala

dalam

hidup

bermasyarakat,

adalah

pendiri/pendukung/subjek dalam hidup bermasyarakat. 2. Siapa yang dapat menjadi penanggung kewajiban dan hak di dalam hukum adat ? Jawaban : Yang dapat menjadi penanggung kewajiban dan hak didalam hukum adat ialah orang. Karena Ia adalah penanggung kewajiban dan hak khususnya didalam perhubungan yang dikuasai oleh hukum dan juga penanggung pelbagai perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kewajiban dan hak itu. 3. Kapan manusia dianggap sebagai orang yang telah purna ?

Jawaban : Sejak lahir didunia sepatutnya setiap manusia harus diberi status sebagai orang(subjek hukum). Bahkan di dalam tatahukum Indonesia (UUD 1945) telah tegas memberi status setiap manusia Indonesia adalah orang (selalu menyebut tiap orang). Dengan demikian semua manusia harus diakui sebagi orang didalam hukum yaitu sebagai subjek hukum. 4. Tunjukan dalam contoh bahwa menurut hukum adat terdapat orang yang tidak cakap berhak ? Jawaban : Contoh menurut hukum adat orang yang tidak cakap berhak ialah : a. Dulu di beberapa daerah di Jawa, wanita tidak berhak menjadi Kepala Desa dan harus dijabat oleh laki-laki. b. Di Minangkabau seorang perempuan tidak berhak menjadi mamak kepala waris (penghulu andiko) 5. Tunjukan badan hukum adat yang ditingkatkan pengaturannya dalam perundangundangan Indonesia ? Jawaban : a. Badan hukum yang memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan peraturan, yaitu : koperasi, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya secara gotong royong di bidang perekonomian. b. Persekutuan hukum/masyarakat hukum adat yaitu: desa, nagari, marga, buah paruik, dsb. c. Perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai organisasi yang dinyatakan dengan tegas, rapi dan diakui sebagai badan hukum oleh rakyat, yaitu : subak di Bali, Mapalus di Minahasa, dan sebaginya. d. Wakai, meskipun lembaga ini berasal dari hukum islam namun telah diresepsi menjadi lembaga adat, sehingga ketentuannya terpadu antara hukum adat dan hukum islam. e. Yayasan, badan ini murni lembaga adat yang melakukan kegiatan dibidang sosial, misalnya : masalah kematian, pemeliharaan anak yatim, dan sebaginya.

BAB VII 1. Tuliskan pengtian hukum adat kekerabatan ? Jawaban : Hukum adat kekerabatan/hukum kekerabatan adat adalah aturan-aturan adat yang mengatur bagaimana hubungan antara warga adat yang satu dan warga adat yang lain dalam ikatan kekerabatan sebagai akibat perkawinan. 2. Bagaimana kedudukan suami isteri dalam kekerabatan patrilineal ? Jawaban : Kedudukan suami istri dalam kekerabatan patrilineal ialah kedudukan suami lebih tinggi dari isteri. Sebagai alternatif dalam rangka mempertahankan keturunan lakilaki, maka juga dikenal perkawinan ambil suami (lampung : ngakuh regah ), perkawinan ganti suami (laverat) dan perkawinan ganti isteri (sororat). 3. Apa yang dimaksud dan tujuan adanya perkawinan laverat bagi masyarakat Batak ? Jawaban : Laverat adalah perkawinan ganti suami. Tujuannya perkawinan laverat bagi masyarakat batak ialah apabila suaminya meninggal, si istri bisa menikahi adek atau kakak dari sang suami. 4. Bagaimana hubungan anak dengan kerabat bapaknya pada sistem kekerabatan matrilineal ? Jawaban : Hubungan anak dengan kerbat bapaknya pada sistem kekerabatan matrilineal ialah bahwa anak-anak dari saudara laki-lakinya bukan keponakan melainkan “anak pisang atau anak pusako”. Semua saudara seibu bertanggung jawab kepada anak-anaknya, 5. Siapa yang bertanggung jawab mengurusi/perwalian anak pada kekerabatan parental ? Jawaban : Yang bertanggung jawab mengurusi/perwalian anak pada kekerabatan parental tidak berbeda satu sama yang lain, seimbang antara kerabat bapak dan kerabat ibu. BAB VIII 1. Mengapa secara pokok, perkawinan itu tetap merupakan urusan pribadi ? Jawaban : Secara pokok perkawinan tetap menjadi urusan pribadi yang bersangkutan, karena dengan adanya kawin pinang, kenyataannya pihak yang dipinang dapat menolak.

Ini semua dapat terjadi karena perkawinan merupan masalah yanag sangat pribadi, karena menyangkut urusan cinta, suka, benci, walaupun disana sini ada penyimpangan, misalnya : kawin lari. 2. Apa bedanyaa antara peminangan dengan pertunangan ? Jawaban : Perbedaannya : peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki yang bermaksud mengajak pihak wanita untuk menjalin ikatan perkawinan, sedangkan pertunangan merupan tindak lanjut jika peminangan diterima . 3. Apa sebenarnya motif pertunangan itu ? Jawaban : Adapun motif dari pertunangan adalah : a. Memastikan adanya perkawinan b. Untuk membatasi pergaulan bebas antara muda mudi c. Untuk saling lebih mengenal, agar hubungan suami istri nantinya dapat hidup rukun. 4. Sebutkan alasan perceraian menurut hukum adat ? Jawaban : Alasan perceraian menurut hukum adat antara lain : a. Persetujuan suami istri b. Zina si istri c. Cacat jasmani d. Keadaan magis e. Alasan sepihak 5. Bagaimana akibat perceraian terhadap harta perkawinan ? Jawaban : Harta perkawinan akibat perceraian : a. Harta bawaan (gono, asal) masing-masing suami istri yang diperoleh dari warisan orang tuanya, tetap menjadi milik suami atau istri yang membawanya. Jika mereka cerai tetap menjadi haknya. b. Harta atas usaha sendiri ( harta pembujangan suami, harta penantian: istri). Harta yang diperoleh sebelum perkawinan tetap menjadi milik suami/istri yang memperolehnya, namun penghasilan harta tersebut sesudah kawin menjadi harta bersama perkawinan.

c. Harta bersama perkawinan Harta bersama perkawinan adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Jika terjadi perceraian umumnya harta ini dibagi seimbang suami/istri atau sesuai dengan kesepakatan kedua pihak d. Harta yang merupakan hadiah pada waktu pernikahan Jika terjadi perceraian harta ini menjadi hak istri karena sering terjadi hadiah perkawinan hanya untuk istri saja.

BAB IX 1. Kapan proses perkawinan menurut hukum adat telah dimulai ? Jawaban : Pewarisan merupakan proses peralihan/penerusan harta yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya, dan proses tersebut menurut hukum adat telah dimulai sejak pewaris masih hidup sampai pewaris telah meninggal. 2. Bagaimana hubungan antara sistem kewarisan adat dengan sifat susunan kekerabatan? Jawaban : Sistem Kewarisan Menurut hukum Adat : a. Sistem kewarisan individual Pada sistem ini harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris (umumnya masyarakat jawa) b. Sistem kewarisan kolektif Pada sistem ini harta peninggalan diwarisi oleh ahli waris bersama , tidak boleh dibagi-bagi kecuali hanya pemakaiannya saja (umumnya di Minangkabau) c. Sistem kewarisan mayorat Pada sistem ini harta peninggalan seluruhnya/sebagian besar/harta yang pokokpokok saja dikuasai oleh anak tertentu saja ( di Bali anak laki-laki tertua, di Sumsel/Semendo anak perempuan tertua saja). Masing-masing sistem tersebut tidak mutlak berlaku pada suatu susunan kekerabatan tertentu tetapi bisa saja berlaku dua atau tiga sistem sekaligus, karena tergantung harta peninggalannya, keaadaan ahli waris dan sebagainya. 3. Bagaimana kedudukan pemberian masa hidup dalam pembagian harta peninggalan setelah pewaris meninggal ?

Jawaban : Harta peninggalan bukan merupakan kesatuan harta yang utuh, tetapi mempunyai kriteria sendiri-sendiri dan bahkan pembagiannya dimungkinkan berbeda yang satu dengan yang lainnya. 4. Adakah di Minangkabau pembagian harta peninggalan secara individual? Jawaban : Tidak, karena pembagian harta peninggalan di Minangkabau merupakan sistem pewarisan kolektif, yang mana harta pencaharian suami akan diwarisi oleh keponakannya, karena itu sebelum meninggal telah menghibahkan sebagian besar harta pencaharian kepada anak-anaknya sendiri. 5. Benarkan bahwa anak perempuan pada kekerabatan patrilineal bukan ahli waris dan sama sekali tidak mendapat harta dari orang tuanya yang telah meninggal ? Jawaban : Ya, karena pada masyarakat patrilineal yang berhak mewarisi hanya anak laki-laki, maka sebelum orangtuanya meninggal, telah membagikan (menghibahkan) sebagian hartanya kepada anak perempuan/cucunya.

BAB X 1. Apa yang dimaksud dengan hak milik bebas menurut hukum adat ? Jawaban : Hak milik bebas menurut hukum adat artinya hak perorangan atas benda (selain tanah) tersebut tidak dikuasai dan tidak dibatasi oleh hak purba/hak ulayat/hak pertuanan maupun hak masyarakat. 2. Berikan penjelasan mengenai tentang asas pemisahan (horizontal) termasuk konsekuensinya? Jawaban : Asas pemisahan (horizontal) merupakan hak milik atas rumah dan atau tanaman pad asasnya terpisah dari hak atas tanah tempat rumah dan atau tanaman itu berada. Konsekuensinya : a. Seseorang dapat menjadi pemilik rumah dan atau tanaman di atas pekarangan orang lain. b. Para warga bisa bersama-sama bisa menanami dan menjadi pemilik tanaman tersebut diatas tanah kelompoknya.

c. Seseorang memiliki rumah sendiri di atas pekarangan orang lain di samping rumah pemilik pekarangan disebut”numpang karang” 3. Jelaskan yang dimaksud dengan ngindung ? Jawaban :, Yang dimaksud dengan ngindung adalah seseorang memiliki rumah sendiri di atas pekarangan orang lain di samping rumah pemilik pekarangan, atau seseorang memiliki rumah di atas pekarangan orang lain yang tidak dihuni pemiliknya. 4. Sebutkan akibat-akibat hukum dengan adanya panjer? Jawaban : Jika terjadi ingkar janji si pemberi panjer, maka panjer hilang dan jika terjadi ingkar janji si penerima panjer, maka panjer dikembalikan dua kali lipat. 5. Apa perbedaan antara tolong menolong dengan gotong royong? Jawaban : Perbedaannya : Tolong menolong adalah membantu orang lain dengan motif, supaya di kemudian hari menerima pertolongan dari orang lain atau oleh karena telah menerima pertolongan, yang bersangkutan merasa berkewajiban untuk membalas memberi pertolongan yang sepadan. Sedangkan gotong royong adalah bekerjasama untuk mencari suatu maksud maupun tujuan bersama, sehingga tiap warga persekutuan merasa berkewajiban untuk turut serta memberikan bantuan, dan tanpa adanya pikiran untuk memperoleh balasan di kemudian hari.

BAB XI 1. Apa yang mempengaruhi keanekaragaman (variasi) hukum adat tanah ? Jawaban : Hukum adat tanah pada pokoknya tidak terlepas dari tata susunan hukum keluarga adat serta hukum tatanegara adat didalam suatu persekutuan hukum adat, sehingga susunan coraknya relatif bervariasi untuk beberapa wilayah persekutuan hukum adat. 2. Sebutkan pengertian hak komunal atas tanah ? Jawaban :

Hak komunal atas tanah adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku (olan, gens, stam), sebuah serikat desa-desa(dorpenbond), atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya sebagai hak tertinggi. 3. Bagaimana hubungan antara hak komunal dengan hak perorangan atas tanah? Jawaban : Hubungan antara hak komunal dengan hak perorangan atas tanah ialah jika hak komunal kuat maka hak perorangan sulit berkembang, dan jika hak perorangan berkembang pesat maka hak komunal menjadi lemah. 4. Apa perbedaan antara transaksi tanah dengan transaksi yang bersangkutan dengan tanah ? Jawaban : Perbedaannya : Transaksi tanah merupakan bentuk pengalihan hak yang berobyek tanah yang dilakukan dihadapan/sepengetahuan kepala persekutuan. Sedangkan transaksi yang bersangkutan dengan tanah adalah bentuk perjanjian yang obyeknya bukan tanah (uang, tenaga, tanaman) yang umumnya dilakukan tanpa sepengetahuan kepala persekutuan. 5. Bagaimana peranan kepala persekutuan dalam masalah tanah hak komunal dan tanah hak perorangan ? Jawaban : Kepala persekutuan bertindak sebagai pengatur dan mengetahui setiap transaksi tanah di dalam wilayah hak ulayat.

BAB XII 1. Sebutkan unsur-unsur hukum delik adat? Jawaban : Adapun unsur-unsur hukum delik adat antara lain : a. Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana sini mengandung unsur agama. b. Peraturan tersebut diikuti dan ditaati masyarakat yang bersangkutan. c. Pelanggaran tersebut sebagai perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan menggangu keseimbangan kosmis, dan disebut tindak pidana/delik adat.

d. Pelaku pelanggaran dapat dikenai sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan. 2. Tuliskan pengertian tentang delik adat? Jawaban : Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau beberapa orang , mengancam, menyinggung, menggangu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat materiil dan inmateriil, terhadap seorang atau masyarakat kesatuan. 3. Kapan suatu perbuatan itu lahir sebagai delik adat? Jawaban : Suatu perbuatan lahir sebagai delik adat pada saat timbul pelanggaran adat, yaitu pada saat petugas hukum mencegah terhadap suatu pelanggaran. 4. Sebutkan bentuk-bentuk sanksi terhadap pelanggaran hukum adat? Jawaban : Adapun bentuk-bentuk sanksi terhadap pelanggaran hukum adat adalah : a. Penggantian kerugian-kerugian immaterial dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan. b. Pembayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani. c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari kotoran gaib d. Penutup malu, permintaan maaf. e. Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakan orang diluar tata hukum. 5. Tunjukan contoh perbuatan yang dapat meringankan hukuman menurut hukum adat di lingkungan tempat tinggal saudara?

Jawaban : Contoh : delik perkosaan, di samping pelaku telah dijatuhi hukuman berdasarkan KUHP, hakim perdamaian desa masih mewajibkan si pelaku (keluarganya), untuk meminta maaf secara adat dan mengadakan ritual membersihkan kotoran serta memulihkan keseimbangan gaib yang disebabkan oleh perbuatan tersebut.

TUGAS “RC” HUKUM ADAT

NAMA: MARINI WINDASARI NPM :B1A013106

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU 2016