Laporan Hasil Kuesioner

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Bicara tentang kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang manusia secara umum, bukan bicara tentang manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan sebagainya. Manusia sejak dilahirkan sampai meninggal dari dulu sampai sekarang, dimana mana, selalu mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Akan tetapi kenyataannya sepanjang sejarah, dimana-mana kepentingan manusia itu selalu diancam atau diganggu oleh bahaya yang ada disekelilingnya. Dalam perjalanan hidupnya manusia selallu diganggu oleh sesama manusia: pencurian, penipuan, perkosaan, perzinahan, pembunuhan atau oleh binatang buas, atau bencana alam seperti tsnunami, lumpur panas atau taufan tiada hentinya. Maka oleh karena itu manusia menginginkan adanya perlindungan kepentingan-kepentingannya terhadap ancaman-ancaman bahaya sepanjang masa.Perlindungan kepentingan terhadap bahaya-bahaya disekelilingnya itu terpenuhi dengan terciptanya antara lain kaedah (peraturan) hukum. Dengan terciptanya kaedah hukum itu manusia merasa lebih telindungi terhadap ancaman bahaya di dekelilingnya. Jadi fungsi kaedah hukum itu melindungi kepentingan manusia dan sesamanya (masyarakat). Meskipun demikian bahaya akan selalu mengancam kepentingannya.

1

Manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu setiap manusia mengharapkan agar hukum dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan

masyarakat

terlindungi

terhadap

bahaya

yang

ada

di

sekelilingnya. Dengan demikian maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “kebatilan” atau “onrecht”, tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum adalah sumber segala hukum. Dengan perkataan lain kesadaran hukum itu ada pada setiap manusia, karena setiap manusia berkepentingan kalau hukum itu dilaksanakan, dihayati karena dengan demikian kepentingannya akan terlindungi. Kalau hukum itu dilaksanakan atau dihayati, tidak dilanggar, maka kepentingan saya, kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat terlindungi. Dengan demikian kesadaran hukum bukan monopoli dari sarjana hukum saja, bukan hanya harus dimiliki oleh hakim, jaksa dan polisi saja, tetapi pada dasarnya ada pada diri setiap manusia baik ia terpelajar maupun tidak. Asas hukum yang berbunyi “setiap orang dianggap tahu akan undangundang” menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Asas hukum merupakan persangkaan, merupakan sebagian dari cita-sita manusia, sebagai sesuatu yang tidak nyata, suatu presumption yang banyak terdapat didunia hukum. Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang agar melaksanakan dan menghayatinya, agar kepentingan kita atau masyarakat terlindungi terhadap gangguan atau bahaya dari sekitarnya, meskipun kenyataannya tidak tahu. Bahkan asas hukum tersebut mengasumsikan asas hukum lain yang berbunyi “ketidak tahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pema’af” (“ignorantia leges excusat neminem”). Dipelosok desa yang terpencil seorang pencuri ayam diajukan 2

dimuka pengadilan. Ia tidak dapat membela diri untuk tidak dihukum, dengan mengatakan bahwa ia buta huruf dan tidak tahu kalau ada Kitab Undangundang Hukum Pidana yang mengancam pencuri ayam dengan hukuman penjara. Seorang suami terpelajar melaporkan isterinya meninggal hanya agar supaya dapat nikah lagi. Dalam hati kecilnya, kalau ia mau jujur, ia akan menilai perbuatannya itu tidak terpuji, melanggar hukum. Seharusnya ia sadar (hukum) bahwa hal itu tidak baik, melanggar hukum, meskipun ia tidak pernah tahu akan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan PP no.45 tahun 1990. Laporan ini merupakan hasil dari penelitian kuesioner yang membahasa mengenai kesadaran hukum masyarakat di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali dan lebih mengkhusus pada Banjar Pempatan. Hal itulah yang mendasari penulisan hasil penelitian kuesioner yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Secara Umum”.

1.2 Tujuan Adapun tujuan yang telah dan akan dicapai pada penulisan dan penelitian hasil kuesioner pada Banjar Pempatan, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali diantaranya: 1.2.1

Guna mengetahui tingkat kesadaran hukum di dalam Banjar Pempatan.

1.2.2

Sebagai salah satu bagian dari kegiatan Kerja Sosial 2013 oleh Komite Fakultas Hukum Universitas Udayana.

1.2.3

Sebagai salah satu bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1.2.4

Menumbuhkan dan meningkatkan kecintaan Mahasiswa terhadap lingkungan sekitar.

3

1.2.5

Menanamkan

pemahaman

serta

kepedulian

hukum

antara

mahasiswa dengan masyarakat. 1.2.6

Membantu pelaksanaan pembangunan hukum masyarakat desa dalam bentu partisipasi aktif.

1.3 Tempat dan Waktu Kegiatan Adapun penyebaran kuesioner dilakukan pada: Bertempat di : Banjar Pempatan, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Waktu

: Sabtu, 5 Oktober 2013 pukul 12.00 wita -14.00 wita

1.4 Peserta dan Koresponden Kuesioner Peserta yang menyebarkan kuesioner serta mewawancarai koresponden adalah peserta yang terdaftar dalam acara Kerja Sosial 2013, sedangkan koresponden sendiri adalah warga yang bermukim di Banjar Pempatan, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

1.5 Sistematika Singkat Kuesioner Adapun penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut: Mahasiswa dibagi berpasangan sehingga dalam mewawancarai warga, satu orang warga dalam satu KK diwawancarai oleh dua orang mahasiswa. Hal ini dikarenakan perbandingan antara tolah mahasiswa sebagai peserta dengan total warga dalam Banjar Pempatan yakni 2:1.

4

5

BAB II PENGOLAHAN DATA KUESIONER

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Angket atau Kuesioner Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneli]ti (Mardalis: 2008: 66). Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara Angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban (Depdikbud:1975) Angket adalah suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis juga ( WS. Winkel, 1987) Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data ( I. Djumhur, 1985 ) Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang tidak memerlukan kedatangan langsung dari sumber data ( Dewa Ktut Sukardi, 1983 ). Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang/anak yang ingin diselidiki atau responden (Bimo Walgito, 1987). Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada subyek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis. Pada kali ini, tim Advokasi menggunakan sistem pengambilan data yang mana pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner tersebut tediri dari sebagai berikut: 6

a. Pertanyaan langsung vs Pertanyaan tidak langsung Perbedaan mendasar antara Pertanyaan Langsung dan Pertanyaan Tidak Langsung ialah terletak pada tingkat kejelasan suatu pertanyaan dalam mengungkap informasi khusus dari responden. Pertanyaan Langsung menanyakan informasi khusus secara langsung dengan tanpa basa-basi (direct), dimana

jawaban diperoleh

dari sumber pertama

tanpa

zmenggunakan perantara. Pertanyaan Tidak Langsung menanyakan informasi khusus secara tidak langsung (indirect), dimana Jawaban angket itu diperoleh dengan melalui perantara, sehingga jawabannya tidak dari sumber pertama. Contoh

:

Pertanyaan Langsung: Apakah Saudara mengenal tersangka pembunuhan? Pertanyaan Tidak Langsung: Bagaimana pendapat saudara terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh budi? a. Pertanyaan Khusus v.s Pertanyaan Umum Pertanyaan Khusus menanyakan hal-hal yang khusus yang dibutuhkan oleh penulis. Sedang Pertanyaan Umum biasanya menanyakan informasi mengenai identitas dari koresponden. Lebih baik pertanyaan dimulai dari umum ke khusus. Contoh pertanyaan : Pertanyaan Khusus: Apakah saudara mengenal sistem Kanban? Pertanyaan Umum: Berapa umur anda? b. Pertanyaan Tentang Fakta v.s Pertanyaan Tentang Opini Pertanyaan tentang fakta yang menghendaki jawaban dari responden berupa fakta; sedang Pertanyaan tentang opini menghendaki jawaban yang bersifat

opini.

Pada praktiknya

dikarenakan

responden

mungkin

mempunyai memori yang tidak kuat ataupun dengan sadar yang 7

bersangkutan ingin menciptakan kesan yang khusus; maka Pertanyaan tentang fakta belum tentu sepenuhnya menghasilkan jawaban yang bersifat faktual. Demikian halnya dengan pertanyaan yang menanyakan opini belum tentu sepenuhnya menghasilkan jawaban yang mengekspresikan opini yang jujur. Hal ini terjadi karena responden mendistorsi opininya didasarkan pada adanya “tekanan sosial” untuk menyesuaikan diri dengan keinginan social dan lingkungannya. Contoh: Pertanyaan

Tentang

Fakta:

Majalah

apa

yang

anda

sukai?

Pertanyaan Tentang Opini: Mengapa saudara menyukai majalah Aneka? c. Pertanyaan dalam bentuk kalimat tanya v.s. Pertanyaan dalam bentuk kalimat pernyataan. Pertanyaan dalam bentuk kalimat tanya memberikan pertanyaan langsung kepada responden dimana jawaban yang diperoleh dapat beraneka ragam; sedang pertanyaan dalam bentuk kalimat pernyataan menyediakan jawaban persetujuannya. Contoh: Pertanyaan dalam bentuk kalimat tanya: Apakah saudara setuju dengan pemilihan rector secara langsung? Pertanyaan dalam bentuk kalimat pernyataan: Pemilihan rector secara langsung akan dilaksanakan. Jawabannya: a. setuju b. tidak setuju

8

BAB III ANALISIS DATA

Dimana dalam kuesioner terdapat 15 soal yang terdiri atas 12 soal objektif dan 3 soal esay yang harus di isi oleh mahasiswa peserta KERSOS dengan hasil wawancara oleh masyarakat banjar pempatan, desa sembung, kecamatan mengwi,badung. Berikut hasil analisis data dari masing-masing soal. 1. Pada soal ini membahas mengenai kepemilikan surat-surat administrasi kependudukan pada masyarakat, Dari pertanyaan yang ada, masyarakat banjar tersebut diatas ada 70,6% yang menyatakan bahwa mereka telah memiliki surat-surat administrasi kependudukan secara lengkap, berikut datanya: Diagram 3.1 Mengenai Data Kepemilikan Surat Administrasi Kependudukan

memiliki lengkap belum lengkap dalam proses belum memiliki

2. Soal berikut menanyakan mengenai bagaimana proses pembuatan suratsurat administrasi tersebut, dan dari data yang ada sebanyak 88,6% memilih untuk mengurus sendiri pembuatan surat-surat tersebut. Diagram 3.2 Mengenai Proses Pembuatan Surat Administrasi Kependudukan

9

Mengurussendiri menggunakan jasa oranglain (calo)

3. Soal ini membahas tentang biaya proses administrasi kependudukan dimana biaya administrasi tersebut telah di gratiskan oleh Pemerintah Pusat. Dan Sebanyak 69,3% masyarakat telah mengetahui bahwa proses tersebut tidak dipungut biaya. Diagram 3.3 Mengenai Pengetahuan Masyarakat tentang Biaya Kepengurusan

memiliki lengkap belum lengkap dalam proses belum memiliki

4. Soal berikut masih berhubungan dengan soal sebelumnya, dimana membahas mengenai tindakan yang akan diambil oleh penduduk yang belum memproses surat kependudukannya dan tidak mengetahui tentang biaya kepengurusan surat-surat tersebut gratis, dan sebanyak 64,8% menjawab akan segera memproses administrasi kependudukan tersebut. Diagram 3.4 Mengenai Kesiapan masyarakat untuk proses kepengurusan

Segera memproses Tidak perlu memproses

10

5. Soal berikut diperuntukkan untuk penduduk yang sudah menikah, dan membahas mengenai kepemilikan dan keaslian dari akta nikah dan sebanyak 78% menyatakan bahwa telah memiliki dan yakin akan keaslian dari akta nikahnya. Diagram 3.5 Mengenai Kepemilikan dan Keaslian akta nikah

memiliki lengkap belum lengkap ragu-ragu

6. Soal berikut membahas tentang sifat kepemilikan tanah oleh penduduk setempat, dimana dalam sehari-hari dapat berupa hak milik, hak sewa pakai, serta warisan. Sebanyak 89,5% menyatakan bahwa sifat kepemilikannya adalah hak milik dan warisan. Diagram 3.6 mengenai Sifat Kepemilikan tanah

tida memiliki memiliki

7. Soal berikut menanyakan tentang telah didaftarkannya atau tidak serta kepemilikan sertifika tanah tersebut, dan sebanyak 86,2% menyatakan bahwa tanah tersebut telah didaftarkan dan memiliki sertifikat atas tanah. Diagram 3.7 mengenai sertifikasi tanah

11

telah didaftarkan belum didaftarkan ragu-ragu

8. Soal berikut mengenai pengetahuan koresponden tentang tanah ayahan desa. Dan sebanyak 64,9% koresponden menyatakan bahwa mengetahui tentang tanah ayahan desa. Diagram 3.8 mengenai tanah ayahan desa

memiliki lengkap belum lengkap ragu-ragu

9. Soal berikut membahas tentang pengetahuan warga terhadap keberadaan tanah ayahan desa yang berada di Desa Sembung, dan sebanyak 63,6% menyatakan bahwa warga mengetahui letak tanah ayahan desa tersebut yaitu di selatan desa. Diagram 3.9 mengenai letak tanah ayahan desa

tidak tahu ya, mengetahui

12

10. Soal berikut membahas mengenai pengetahuan penduduk tentang tindakan KDRT yang sedang marak terjadi di masyarakat secara umum, dan sebanyak 63,2% warga menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang KDRT. Diagram 3.10 mengenai KDRT

ya, saya mengetahui tidak tahu ragu-ragu

11. Pertanyaan berikut membahas tentang KDRT yang pernah terjadi baik melihat, mendengar maupun mengalaminya secara langsung, dan sebanyak 86,2% menyatakan bahwa tidak pernah mengalami tindakan KDRT tersebut. Diagram 3.11 mengenai tindakan nyata KDRT ya, pernah mengalami ya, pernah melihat/ mendengar opsional a&b pernah tida pernah ragu-ragu

12. Pertanyaan berikut mengenai tindakan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga apakah merupakan tindakan KDRT, dan sebanyak 79,8% menjawab bahwa memang merupakan tindakan KDRT. Diagram 3.12 mengenai kekerasan terhadap pembantu rumah tangga

13

ya, tindakan KDRT Bukan tindakan KDRT

13. Pertanyaan selanjutnya merupakan pertanyaan essay, yang membahas tentang tindakan yang bagaimana dapat disebut sebagai tindakan DRT, dan melalui kuesioner dapat diketahui bahwa mayoritas warga mengetahui bahwa KDRT merupakan tindakan yang menyimpang yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. 14. Pertanyaan berikut masih merupakan pertanyaan essay,yang membahas tentang bagaimana hukuman yang pantas bagi pelaku tindakan KDRT, dan banyak koresponden menyatakan agar melaporkan ke pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah pihak kepolisian. 15. Pertanyaan terakhir berikut membahas mengenai tata cara penyelesaian yang berlaku, dimana hukum adat dan hukum modern memiliki tata cara penyelesaian yang berbeda. Dari pertanyaan ini dapat diketahui bahwa koresponden lebih banyak memilih menindaklanjuti dengan tata cara hukum adat karena dianggap lebih efektif.

14

BAB IV KESIMPULAN

Dari hasil penelitian analisis data kuesioner diatas, dapat diketahui beberapa kesimpulan sebagai berikut: 4.1 secara umum sebagian besar warga telah memiliki dan melengkapi identitas melalui administrasi kependudukan dan lebih cenderung untuk memproses dengan sendirinya. 4.2 Secara mayoritas warga yang telah menikah juga memiliki akta nikah, dan warga yang memiliki tanah telah bersertifikat dan sifat tanah tersebut adalah tanah warisan. 4.3 Secara umum warga juga mengetahui tentang tanah ayahan desa dan letak tanah tersebut. 4.4 secara mayoritas, warga mengetahui tentang tindakan KDRT dan warga juga tidak pernah mengalami tindakan tersebut. 4.5 secara umum warga juga menyatakan bahwa hukum adat dinilai lebih efektif untuk menindaklanjuti masalah hukum daripada hukum modern.

15

LAPORAN HASIL KUESIONER PENELITIAN ADVOKASI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT SECARA UMUM

BANJAR PEMPATAN, DESA SEMBUNG, KEC. MENGWI, BADUNG

16

KERJA SOSIAL 2013 KOMITE MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR

17

DI SUSUN OLEH : Team Advokasi KERSOS 2013 -

-

Therisya Karmila (koor) -

Dyah Ayu Sukma

-

Yeremia Sinaga

-

Irvan Cipayung

-

Ida Bagus Wahyu

-

Wisnu Diatmika

-

Narayana

-

Wanda Dwipayana Julian Albert

18

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL KUESIONER PENELITIAN ADVOKASI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT SECARA UMUM BANJAR PEMPATAN, DESA SEMBUNG, KEC. MENGWI, BADUNG

Denpasar, 7 Oktober 2013 Panitia Pelaksana KERSOS 2013 Fakultas Hukum UNUD Ketua,

Koor. Advokasi,

I Gusti Ngurah Adityanatha

Therisya Karmila

KM. 213048

KM. 213026

Mengetahui,

Fakultas Hukum UNUD

KMFH - UNUD 19

Pembantu Dekan III,

Sekretraris Jendral,

I Wayan Suardana.,SH.,MH

Yuda Purwantara

NIP.19571231 198602 1 101

KM. 212031

20

RINGKASAN Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Tim Advokasi Kerja Sosial 2013 dalam rangka pelaksanaan progam kerja tahunan wajib adalah melakukan penelitian advokasi dengan cara menyebarkan kuesioner pada tempat yang di fokuskan untuk kegiatan Kerja Sosial. Yang mana kegiatan kali ini dilakuan di salah satu banjar yaitu Banjar Pempatan, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Dengan mengambil tema “Kesadaran Masyarakat Secara Umum” diperoleh beberapa informasi yang dapat kita jadikan acuan dasar di desa tersebut bagaimana efektifitas hukum berlaku, yakni sebagai berikut: 4.1 secara umum sebagian besar warga telah memiliki dan melengkapi identitas melalui administrasi kependudukan dan lebih cenderung untuk memproses dengan sendirinya. 4.2 Secara mayoritas warga yang telah menikah juga memiliki akta nikah, dan warga yang memiliki tanah telah bersertifikat dan sifat tanah tersebut adalah tanah warisan. 4.3 Secara umum warga juga mengetahui tentang tanah ayahan desa dan letak tanah tersebut. 4.4 secara mayoritas, warga mengetahui tentang tindakan KDRT dan warga juga tidak pernah mengalami tindakan tersebut. 4.5 secara umum warga juga menyatakan bahwa hukum adat dinilai lebih efektif untuk menindaklanjuti masalah hukum daripada hukum modern.

21

i

22

DAFTAR ISI

RINGKASAN .............................................................................................i DAFTAR ISI ...............................................................................................ii PENDAHULUAN .......................................................................................1 PENGOLAHAN DATA KUESIONER ......................................................5 ANALISIS DATA .......................................................................................8 KESIMPULAN ...........................................................................................13 LAMPIRAN

23

ii