Makalah Sistem Politik Dan Pemerintahan Brunei Darussalam

sistem politik dan pemerintahan Brunei Darussalam BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara tersebut terletak di bagian utara Pulau Kalimantan (Borneo) dan berbatasan dengan Malaysia. Berdasarkan data statistik, penduduk Brunei Darusalam hanya berjumlah 370 ribu orang. Sekitar 67 persen dari total populasinya beragama Islam, Buddha 13 persen, Kristen 10 persen, dan kepercayaan lainnya sekitar 10 persen. Di lihat dari sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Wilayah Kalimantan dan Filipina. Sesudah merdeka di tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam upaya penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum agama, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah dalam perundangan negara. Untuk mendorong dan menopang kualitas keagamaan masyarakat, didirikan sejumlah pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam. Tak hanya dalam negeri, untuk menunjukkan semangat kebersamaan dengan masyarakat Islam dan global, Brunei juga terlibat aktif dalam berbagai forum resmi, baik di dunia Islam maupun internasional. Sama seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan Mazhab Syafii, di Brunei juga demikian. Konsep akidah yang dipegang adalah Ahlussunnah waljamaah. Bahkan, sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep ”Melayu Islam Beraja” sebagai falsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Saat ini, Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hasanal Bolkiah. Dan, Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang. Melayu Islam Beraja (MIB) merupakan ideologi yang dianut resmi oleh Kerajaan Brunei Darussalam yang secara resmi disahkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984. Hal itu dapat dilihat pada teks proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam yang dibacakan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yaitu, “Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahuwa Taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran Agama Islam menurut Ahlussunnah Waljamaah”. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, tentunya Brunei Darussalam berupaya menyesuaikan diri dengan struktur ketatanegaraan modern seperti ideologi negara, UUD (Konstitusi) dan lain sebagainya. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut telah

mengembalikan kedaulatan Brunei yang sebelumnya dipegang oleh Kerajaan Inggris melalui suatu perjanjian tahun 1888. Meskipun pencanangan MIB sebagai dasar negara sebagaimana “Pancasila” di Indonesia maupun “Rukun Negara” di Malaysia dilakukan pada saat proklamasi kemerdekaan, namun sebagaimana halnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah berurat berakar dalam tradisi masyarakat Brunei sejak zaman dulu yaitu sejak berdirinya kerajaan Brunei dengan raja pertamanya yaitu Awang Alak Betatar atau Sultan Mohammad Syah. Untuk memasyarakatkan ideologi MIB di kalangan rakyat Brunei, Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah membentuk sebuah lembaga khusus seperti BP-7 di Indonesia yang bernama “Majelis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam Beraja (MTKMIB)” yang diketuai Pehin Dato Abdul Aziz Umar (mantan Menteri Pendidikan). Lembaga ini bertugas untuk mejabarkan pengertian MIB dalam kehidupan kebangsaan dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Disamping itu, penjabaran dan pemikiran MIB banyak dikeluarkan oleh Fakultas Kajian Brunei (Brunei Studies) di Universiti Brunei Darussalam (UBD).

B. RUMUSAN MASALAH.

1. 2. 3. 4.

Apa bentuk Negara Brunei Darussalam ? Bagaimana Sifat Dasar Konstitusi Brunei Darussalam ? Bagaimana Sistem Pemerintahan Brunei Darrusaalam? Bagaimana Sistem Ekonomi Brunei Brunei Darrusalam?

BAB II PAMBAHASAN. A. Bentuk Negara Brunei Darussalam. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, yang merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda

secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri. Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000, Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia. Sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep ”Melayu Islam Beraja” sebagai falsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Saat ini, Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hasanal Bolkiah. Dan, Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang. Melayu Islam Beraja (MIB) merupakan ideologi yang dianut resmi oleh Kerajaan Brunei Darussalam yang secara resmi disahkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984. Hal itu dapat dilihat pada teks proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam yang dibacakan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yaitu, “Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahuwa Taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran Agama Islam menurut Ahlussunnah Waljamaah”.

B. Sifat Dasar Konstitusi Brunei Darussalam. Konstitusi Brunei Darussalam merupakan bentuk salah satu batu fondasi untuk sukses menjalankan pemerintah Brunei. Situasi politik di Brunei didominasi oleh Konstitusi Brunei yang diadopsi pada tahun 1959. Brunei Konstitusi merupakan salah satu konstitusi tertulis di dunia. Dirumuskan dan diadopsi saat masih brunei protektorat Inggris, Konstitusi Brunei sebagian besar dipengaruhi oleh British Common Law. Hukum Islam tanah, tradisi dan adat istiadat, terutama yang malay, juga tergabung dalam Konstitusi Brunei. Konstitusi Brunei sejak awal telah diberikan mayoritas kekuasaan kepada raja yang berkuasa, Sultan Brunei.Sultan bertindak sebagai Kepala Negara Brunei Brunei menurut Undang-Undang Dasar 1959 dan diberi otoritas tunggal atas kekuasaan eksekutif. Dia dibantu oleh lima badan atau dewan penasihat. Hukum yang dirumuskan oleh brunei Konstitusi memberikan kekuasaan kepada Komisaris Tinggi Inggris karena status negara sebagai protektorat Inggris. Amandemen Konstitusi pada tahun 1971 Brunei mengurangi otoritas pemerintah Inggris atas Brunei. Amandemen lebih lanjut, setelah kemerdekaan negara menuju perumusan hukum dan kebiasaan baru yang menjadi bagian dari Konstitusi Brunei. Dibawah konstitusi tahun 1959 ada sebuah dewan legislatif dipilih atau mejelis masyarakat negeri ,tetapi hanya satu pemilihan umum yang pernah diselenggarakan pada tahun

1962. Setelah pemilu ,majelis dibubarkan setelah deklarasi keadaan darurat ,yang melihat pelangaran partai rakyat brunai. Pada tahun 1970 dewan diubah menjadi badan yang ditunjuk oleh keputusan sultan.Pada tahun 2004 sultan mengumumkan bahwa parlemen berikutnya 15 belas kursi dari 20 kursi akan terpilih namun,.tidak ada tanggal untuk pemilihan sudah ditetapkan .para dewan legislatif saat ini terdiri dari 20 anggota yang ditunjuk ,dan hanya memiliki kekuataan konsultatif,meskipun tidak ada pemilihan . Ada beberapa partai hukum yang berlaku di negara Brunei Darrusalam diantaranya yaitu: 1. Brunai national solidaritas party (PPKB) Partai Solidaritas Brunei Darussalam (Parti Perpaduan Kebangsaan Brunei, PPKB) bertujuan untuk mengadvokasi pemerintah perwakilan yang dipilih oleh warga negara, kebebasan berbicara dan pemerataan kekayaan yang adil dan merata. Pada awal tahun 2006, presiden partai tersebut menyatakan bahwa tujuannya sesuai dengan filosofi nasional Melayu Melayu Islam Beraja (Malay Islamic Monarchy). 2. Brunai people’Awarences party (PAKAR) Brunai partai kesadaran rakyat PRB didirikan sebagai partai berhaluan kiri pada tahun 1956 dan bertujuan untuk membawa Brunei ke dalam kemerdekaan penuh dari Inggris Raya. Partai berusaha untuk mendemokrasikan pemerintah dengan menggeser kepemimpinan nasional dari istana kepada rakyat. 3. National Development party (NDP) Partai pembangunan nasional brunai Partai Pembangunan Nasional (Parti Pembanguan) adalah partai politik yang tidak terdaftar secara sah sebagai partai politik di Brunei, dan belum dapat memperoleh perwakilan pemilihan karena pemilihan legislatif belum diadakan di Brunei sejak tahun 1962. Partai tersebut didirikan pada 12 September 2005 oleh mantan pemberontak dan Sekretaris Jenderal Rakyat Brunei yang dilarang Pesta, Yassin Affandi, alias Haji Muhammad Yasin bin Abdul Rahman, turut mendirikan Partai, yang merupakan partai politik ketiga yang beroperasi secara legal di Brunei sampai saat ini. Lemabaga- lemabaga yang berlaku di negara Brunei Darussalam yaitu:

1. Eksekutif brunai darussalam

Politik Brunei terjadi dalam rangka sebuah monarki absolut, di mana Sultan Brunei adalah kedua kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Brunei memiliki Dewan Legislatif dengan 20 anggota yang ditunjuk, yang hanya memiliki tugas konsultatif. Brunei 1959 di bawah konstitusi, Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, adalah kepala negara dengan penuh kekuasaan eksekutif, termasuk kekuasaan darurat sejak tahun 1962. Peran Sultan diabadikan dalam filsafat nasional dikenal sebagai Melayu Islam Beraja (MIB), atau malay Islam Monarki. Negeri ini telah di bawah hipotetis darurat militer sejak pemberontakan yang terjadi di awal 1960-an dan ditumpas oleh Inggris pasukan dari Singapura. 2. Yudikatif Brunei Darussalam. Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini didasarkan pada Common Law Inggris, tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting dari itu. The Common Law sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei. Struktur Sistem lain Keadilan di Brunei adalah Pengadilan Syari'ah. Ini membahas terutama di Muslim perceraian dan hal-hal pendukung untuk seorang Muslim perceraian dalam yurisdiksi sipil dan dalam pelanggaran dari khalwat (dekat) dan 'zina (seks ilegal) di kalangan Muslim. Sistem Hukum yang diterapkan oleh Brunei Darussalam yaitu Hukum Syariah, hukum syariah diperkenalkan bertahap, mencakup hukum cambuk, memotong anggota badan hingga hukum mati dengan rajam untuk berbagai jenis kejahatahn. Hukum itu memang tak main-main, apalagi yang menerapkannya Sultan sendiri yang sekarang berusia 68 tahun. Penguasa mutlak dan salah satu orang yang terkaya didunia. Dari penerapan hukum syariah tersebut banyak anggota etnis mayoritas Melayu muslim telah mendukung hukum tersebut dengan berhati-hati. Namun hukum syariah juga telah memicu keprihatinan dan kekhawatiran banyak warga non-muslim. Otomatis, memperlakukan hukum syariah pun menuai kritik dari para pengguna media sosial Brunei baru-baru ini. Kantor hak asasi manusia PBB sebelumnya telah menyatakan sangat prihatin terhadap hukum syariah. Sebab hukum rajan, hukum cambuk, berdasarkan hukum internasional diklasifikasikan sebagai penyiksaan atau hukum sadis, tidak manusiawi atau perlakuan merendahkan hukum lain. Kasus syariah akan membutuhkan pembuktian yang benar-benar tinggi. Hakim harus bekerja keras untuk menghindari hukum syariah. Sementara sultan memperingatkan, pengaruh asing seperti internet itu merusak dan ia bermaksud menekan nilai-nilai keislaman di negara muslim konservatif itu. Sebelum ,Reuters melaporkan, pemberlakuan peradilan islam itu terhitung pada hari ini. Setelah diterapkan, warga negara yang didominasi muslim Melayu itu akan di kenakan denda atau penjara jika perbuatan melawan hukum seperti hamil diluar nikah, tidak menunaikan solat jum’at dan menyebarkan agama selain islam. Sementara fase lanjutan

penerapan hukum syariah itu, fase kedua, akan akan diterapkan 12 bulan kemudian kepada para pencuri dan peminum alkohol dengan hukum cambuk dan potong. Hukum mati, termaksuk dengan dirajam, akan dikenalkan pada fase terakhir satu tahun kemudian untuk pelku zina, sodomi, dan menghina Al-Qur’an, serta Nabi Muhammad. SAW. Seperti dilansir Reuters, hukum syariah juga akan berlaku terhadap non-muslim. Dan hal ini menimbulkan keprihatinan atau kekhawatiran dari para pejerja asal negara-negara Barat disektor perminyakan dan puluhan ribu etnis Tionghoa di Brunei, serta 30 ribu pekerja migran Filipina yang kebanyakan beragama katolik. Jadi dengan diterapkannya hukum syariah secara Nasional per 1 mei 2014 Brunei Darussalam tercatat sebagai negara asia timur yang pertama kali menerapkan hukum syariat secara nasional. C. Sitem politik dan pemerintahan Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri. Menteri Pertahanan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000, Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia. Monarki absolut merupakan bentuk monarki yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Rakyat tidak diberi kekuasaan sedikitpun. Semua peraturan dibuat oleh raja tanpa memperhatikan keinginan atau aspirasi rakyat. Sebaliknya jika diterapkan pada Negara besar seperti Indonesia misalnya, tidak akan pas atau tidak bagus karena jumlah penduduk di Indonesia cukup besar apalagi terdiri dari beberapa kepulauan dimana setiap daerah atau pulau memiliki keinginan dan kebudayaan yang berbeda. Kelebihan akan pemerintahan monarki absolut ini yaitu bahwa kekuasaan dipegang penuh oleh seorang Sultan, sehingga baik buruknya demi kemajuan Negara tersebut seluruhnya tergantung oleh Sultan itu sendiri, dan sebagian besar bahkan hampir sepenuhnya rakyat mematuhi Sultannya tersebut. Sedangkan kekurangan akan pemerintahan monarki absolut ialah bahwa rakyat tidak memiliki kesempatan untuk beraspirasi.

Pertahanan Keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris di mana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. Jumlah pertahanan keamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya dan negara negara tetangga. Secara teori, Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal dekad 1960-an. Pemberontakan itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania Raya dari Singapura.

Brunei memiliki hubungan luar negeri terutama dengan negara negara ASEAN dan negara negara lain serta ikut serta sebagai anggota PBB. Kesultanan ini juga terlibat konflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir semua negara ASEAN (kecuali Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar), RRC dan Republik Cina. Selain itu terlibat konflik perbatasan laut dengan Malaysia terutama masalah daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Brunei menuntut wilayah di Sarawak, seperti Limbang. Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan, termasuk Pulau Kuraman, telah dipertikaikan oleh Brunei dan Malaysia. Bagaimanapun, pulaupulau ini diakui sebagai sebagian Malaysia di tingkat internasional. D. Sistem Ekonomi. Brunei Darussalam merupakan sistem perekonomian terbuka, artinya negara asing bebas melakukan perdagangan di Negara yang beribu-kotakan di Bandar Sri Bagawa ini, sehingga laju per ekonomian Negara ini banyak di kuasai oleh negara asing terutama China dan Inggris. Meski banyak sektor asing yang menguasai laju perekonomian di Negara ini, Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah menetapkan penguasaan sektorsektor perekonomian oleh orang-orang asing ini harus ada yang mesuk kedalam kas Negara demi memaksimalkan asset-aset Negaranya Sistem ekonomi yang dianut negara Brunei ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika dilihat dari sisi negatifnya, kemampuan dan penguasa warga negaranya terhadap ekonomi di Negaranya sendiri terbilang melemah, karena kemampuan dan pengetahuan penggunaan teknologi terbatas, selain itu menjamurnya industri dan perdagangan asing akan membawa kesulitan bagi masyarakat Brunei yang baru akan memulai langkahnya dalam bidang industri dan perdagangan. Sedangkan sisi positifnya, dengan pemerintahan yang jujur dengan peduli dengan rakyat, maka warga negara Brunei Darussalam dapat hid

up makmur dengan stabilitas perekonomiaan yang selalu terjaga. Diketahui mengenai pertumbuhan ekonomi di Brunei Darussalam yang merupakan bekas jajahan Inggris yang dikenal kaya di South East Asia (Asia Tenggra). Meskipun secara Geografis memiliki wilayah negara yang sangat kecil, namun tidak mencerminkan negara miskin atau

tertinggal. Sebaliknya, masyarakat di Brunei Darussalam dapat menikmati kehidupan yang serba “Hing Class” dengan pendapatan rata-rata US $31,000 (sekitar Rp. 403.000.000,-). Ekonomi brunei Darussalam terdapat pada sector minyak bumi dan gas sejak 80 tahun yang lalu dengan pendapatan nasional tertinggi didunia, dengan mata uang Dolar yang memiliki nilai sama dengan Dolar singapura. Minyak dan gas alam menjadi andalan Negara Brunei Darussalam sehingga membentuk hampir semua ekspor dan menyumbang lebih dari setengah kekayaan Brunei. Kegiatan ekonomi tradisional pertanian dan perikanan telah menurun, dan Brunei harus mengimpor sebagian besar makanan. Di Brunei hampir setengah angkatan kerja di pekerjakan oleh pemerintah, Negara Brunei Darussalam terkenal sebagai negara pengekspor minyak bumi dan gas alam. Barang yang diimpor negara brunei Darussalam adalah mesin, mobil, barang elektronik, beras dan gula. Brunei Darussalam termasuk ngara Asia Tenggara yang kaya, dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. Negara ini mempunyai istana yang besar dan megah. Selain itu pemerintah Brunei Darussalam juga menetapkan harga pajak pendapatan atau pendapatan pribadi dengan angka yang rendah. Dan mampu memberikan banyak supsidi kepada warga negaranya. Selain mengembangkan sumber daya alamnya yang disadari semakin lama semakin menurun, negara ini juga telah mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang akan mampu bersaing untuk kedepannya. Dengan penerapan subsidi sekalah gratis hingga tingkat tinggi Universitas. Peran pemerintah di Negara Brunei Darussalam ini sangat penting dalam mempertahankan aset-aset negara yang dimiliki. Sehingga, meskipun menerapkan sistem perekonomian liberal tidak membuat negara Muslim ini membiarkan para penjajah merampas aset-aset dan hak penduduknya. Pemerintah sangat memperhatikan, mempedulikan kesejatraan dan kemakmuran penduduknya.

BAB III PENUTUP A. Simpulan. Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki dasar negara Monarki absolut, yang dalam perkembangannya memiliki corak Monarki Konstitusional dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap seagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Segala urusan negara dan pemerintah yang menyangkut hajat hidup warga brunei adalah di tangan sang sultan, yang saat ini sultan brunei adalah Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.Dengan MIB sebagai ideologi negaranya, brunei memposisikan negaranya menjadi salah satu negara yang mempunyai kestabilitasan dalam bidang ekonomi dan politik di kawasan ASIA. Berdasarkan pengalaman sejarah Melayu Brunei, Raja telah bertindak secara adil dan bijaksana sehingga tidak ada alasan bagi rakyat Brunei menolak kedaulatan raja. Raja telah memberikan tanggungjawabnya kepada rakyat dengan penuh amanah. Kepedulian raja terhadap keperluan umat Islam dibuktikan dengan pendirian berbagai perangkat hukum Islam dan lembaga keuangan Islam.

DAFTAR PUSTAKA. http://id.advantacell.com/wiki/Brunei.html http://ms.wikipedia.org/wiki/Sultan_Muhammad_Alam.html http://ritrita.blogspot.in/2015/03/the-brunei.html http://satkarulama.webs.com/apps/blog/show/6559382_deskripsi_singkat_tentang_kebudayaa_br unei_darussalam http://www.history.centre.gov.bn/sultanbrunei.htm http://www.bedb.com.bn/why_ecoverview.html http://hi015.blogspot.com/2017/10/sistem-politik-dan-pemerintahan-brunei.html