Mikroplaning Vaksinasi Covid-19 16 Nov 2020 (1)

MIKROPLANING (PERENCANAAN) VAKSINASI COVID-19

Subdit Imunisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Ditjen P2P – Kementerian Kesehatan Disampaikan pada Sosialisasi Pelaksanaan Imunisasi COVID-19

Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat mengetahui, memahami dan melakukan penyusunan perencanaan vaksinasi COVID-19 Tujuan Pembelajaran Khusus : Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat: 1.Mengetahui sasaran dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 2.Mengetahui dan menentukan tempat pelayanan vaksinasi COVID-19 3.Mengetahui dan menyusun jadwal pelayanan vaksinasi COVID-19 4.Mengetahui dan memahami kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 5.Mengetahui, memahami dan menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Penyusunan Perencanaan (Mikroplaning) 1

2

Mikroplaning adalah proses penyusunan perencanaan di masing-masing jenjang administrasi mulai dari analisis situasi, identifikasi masalah, penentuan strategi, identifikasi sumber daya dan penyusunan dokumen perencanaan

3 Mikroplaning didukung oleh Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19

Dalam melaksanakan kegiatan pemberian vaksinasi COVID-19, mikroplaning disusun di semua tingkatan administrasi baik di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas masingmasing dan memperhitungkan data dasar (pos pelayanan, tenaga pelaksana, daerah sulit, dll).

PERENCANAAN Pendataan Fasyankes dan Penyusunan Jadwal Layanan

Penyusunan Rencana Kerja (jadwal pelatihan dan sosialisasi, penyusunan rencana sosmob, strategi penjangkauan sasaran di daerah sulit,dsb)

01

06 02

Inventarisasi Peralatan Cold Chain

PERENCANAAN PERENCANAAN

05

Perhitungan Tenaga Pelaksana

04

Pendataan, Registrasi dan Verifikasi Sasaran

03 Rencana Distribusi Vaksin dan Logistik

Pendataan Fasyankes dan Penyusunan Jadwal Pelayanan



Puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan pos vaksinasi;



Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kerja sama dengan Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat yaitu rumah sakit, klinik, tempat praktik mandiri dokter, atau tempat praktik mandiri bidan/perawat;



Unit pelayanan kesehatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Dinkes Prov bersama dengan Dinkes Kab/Kota dan Puskesmas melakukan pendataan dan penentuan fasilitas pelayanan kesehatan atau pos vaksinasi yang akan menjadi tempat pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19 termasuk pendataan kapasitas SDM dan sarana yang tersedia di setiap fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Hasil pendataan dan penentuan fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana Vaksinasi COVID-19 ini beserta jadwal pelaksanaan (hari dan jam pelayanan) masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan pos vaksinasi dimasukkan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke dalam aplikasi PCare.

Setiap kabupaten/kota juga harus menyusun jadwal supervisi pelaksanaan dengan mencantumkan nama petugas kabupaten/kota yang bertanggung jawab sebagai supervisor

Pendataan Sasaran Data calon penerima vaksinasi yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)  penyaringan data (filtering) melalui Sistem Informasi satu Data Vaksinasi COVID19

Registrasi dan Verifikasi Sasaran Data calon penerima vaksinasi yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)  penyaringan data (filtering) melalui Sistem Informasi satu Data Vaksinasi COVID19

Rencana Distribusi Vaksin dan Logistik • Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas perlu menyusun rencana distribusi vaksin dan logistik dengan mencantumkan jadwal distribusi serta sumber pembiayaan yang dibutuhkan. Logistik didistribusikan sampai ke Puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan.

Alokasi vaksin dan logistik vaksinasi lainnya (ADS, Safety Box) untuk setiap puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan ditentukan berdasarkan data sasaran yang terverifikasi

Kebutuhan dan Rencana Distribusi Logistik • Kebutuhan perlengkapan anafilatik: Sebagai antisipasi bila terjadi syok anafilatik, maka setiap tempat pelayanan wajib menyediakan 1 set perlengkapan anafilaktik, oksigen, cairan dan infus set. • Kebutuhan logistik PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi), termasuk di dalamnya adalah Alat Pelindung Diri (APD) • Kebutuhan materi KIE : perhitungan berdasarkan pada kebutuhan.

Kebutuhan dan Rencana Distribusi Logistik Masker medis = jumlah petugas x jumlah hari pemberian imunisasi x 2 (Ket: masker medis dapat digunakan maksimal selama 4 jam)

Face shield (bila tersedia) = jumlah petugas

Sarung tangan (bila tersedia) = jumlah sasaran *) sarung tangan harus diganti pd setiap sasaran

Kebutuhan logistik PPI lainnya: •Hand sanitizer = sesuai kebutuhan •Sabun cair dan air mengalir = sesuai kebutuhan •Cairan disinfektan = sesuai kebutuhan

SISTEM DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19 (2) Pusat (Kemenkes) sampai Provinsi

Proses pengadaan : 1.vaksin 2.logistik imunisasi (seperti Auto Disable Syringe – ADS, Safety Box, Kapas Alkohol) Distribusi dari penyedia (Biofarma) sampai ke Tingkat Provinsi via udara dengan pesawat (menggunakan cool box) atau darat dengan kendaraan berpendingin khusus

Di Provinsi : 1.vaksin disimpan oleh instalasi farmasi dalam cold room dan atau vaccine refrigerator dengan suhu terjaga 2 – 8 °C 2.Logistik vaksinasi lainnya (seperti Auto Disable Syringe – ADS, Safety Box, Kapas Alkohol) disimpan di instalasi farmasi

SISTEM DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19 (3) Provinsi ke Kabupaten/Kota Distribusi vaksin dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan kendaraan berpendingin khusus (beberapa Prov/Kab/Kota), atau menggunakan cool box / vaccine carrier. Mekanisme distribusinya tergantung kebijakan dan ketersediaan anggaran masing2 daerah : 1.Provinsi mengantarkan ke Kab/Kota 2.Kab/Kota mengambil dari provinsi sesuai jadwal tibanya vaksin atau dibuat jadwal pengambilan sesuai alokasi

Di Kabupaten/Kota diterima oleh instalasi farmasi, kemudian: 1.vaksin disimpan dalam cold room atau vaccine refrigerator sebelum didistribusikan ke faskes. 2.Logistik vaksinasi lainnya (seperti Auto Disable Syringe – ADS, Safety Box, Kapas Alkohol) disimpan di instalasi farmasi

Kab/kota akan mendistribusikan vaksin dan logistik lainnya ke Rumah Sakit, Puskesmas, KKP, Klinik atau Pos pelayanan vaksinasi lainnya yang terdaftar sebagai tempat pelayanan vaksinasi Covid 19 dengan menggunakan mobil box atau puskesmas keliling, vaksin ditempatkan pada vaccine carrier

SISTEM DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19(4) Kabupaten/Kota ke Puskesmas/Fasyankes/KKP Puskesmas akan menyimpan vaksin di vaccine refigerator. Logistik lainnya disimpan di instalasi farmasi. Untuk Fasyankes lainnya (Klinik KKP, Klinik Pos Pelayanan vaksinasi, dll) berkoordinasi dengan Puskesmas untuk distribusi vaksin dan logistik lainnya: 1.Jika Fasyankes tidak memiliki vaccine refrigerator yang sesuai standar, maka dapat digunakan lemari es rumah tangga, sesuai SOP yang berlaku. 2.Vaksin dibawa oleh petugas menggunakan vaccine carrier.

Perhitungan Tenaga Pelaksana

Perkiraan jumlah tenaga

pelaksana (satu tim) imunisasi terdiri dari:

Dinkes Prov bersama dengan Dinkes Kabupaten/Kota dan Puskesmas harus menghitung perkiraan kebutuhan tenaga pelaksana berdasarkan hari pelaksanaan, fasilitas atau pos pelayanan serta jumlah sesi pelayanan per hari.

• Petugas pendaftaran/verifikasi • Petugas untuk mengatur alur kelancaran pelayanan • Petugas skrining (anamnesa) dan pemeriksaan fisik sesuai dengan komorbid yang diidentifikasikan serta pemberian edukasi. • Petugas pemberi Vaksinasi COVID-19 dibantu oleh petugas yang menyiapkan vaksin • Petugas untuk melakukan pencatatan hasil Vaksinasi • Petugas pengamanan

Rangkaian pemeriksaan dan pelayanan imunisasi COVID-19 untuk satu orang diperkirakan sekitar 15 menit. •Satu vaksinator (perawat, bidan, dan dokter) diperkirakan mampu memberikan pelayanan maksimal 40 70 sasaran per hari. •Jumlah sasaran per satu sesi pelayanan adalah 10 – 15 orang

Cara perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana yang dibutuhkan per hari Rangkaian pemeriksaan dan pelayanan imunisasi COVID-19 untuk satu orang diperkirakan sekitar 15 menit. Satu vaksinator (perawat, bidan, dan dokter) diperkirakan mampu memberikan pelayanan maksimal 40 - 70 sasaran per hari. 1 sesi pelayanan maksimal memberikan pelayanan pada 1015 sasaran

Tentukan jumlah sesi pelayanan per hari Tentukan jumlah tenaga per sesi

Jumlah tenaga per sesi * jumlah sesi pelayanan per hari

Minimal 1 sesi: 1 vaksinator, 2 nakes non vaksinator dan 2 kader/petugas lain Jumlah tenaga yg dibutuhkan per hari

Contoh Perhitungan Kebutuhan Tenaga Pelaksana

Fasyankes/Pos

    Jumlah sesi pelayanan per hari

  A  

  3

    B

    4

  Jumlah tenaga per sesi

  Jumlah tenaga yg dibutuhkan per hari

    2 vaksinator, 4 nakes lain, 3 6 vaksinator, 12 nakes kader/petugas lain lain, 9 kader/petugas lain         1 vaksinator, 2 nakes lain, 2 4 vaksinator, 8 nakes kader/petugas lain lain, 8 kader/petugas lain

Menyusun Rencana Pelatihan/Sosialisasi Agar kegiatan vaksinasi COVID19 berjalan dengan baik dan berkualitas, perlu dilakukan pelatihan bagi vaksinator, tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan, pengelola program dan supervisor, serta sosialisasi kepada seluruh pihak lintas program dan lintas sektor terkait Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas perlu menyusun rencana kegiatan pelatihan dan sosialisasi, termasuk di dalamnya waktu, frekuensi, kriteria dan jumlah peserta beserta jumlah dan sumber pembiayaannya

Penyusunan Rencana Sosial Mobilisasi

Pemetaan dan Penyusunan Rencana Operasional Penjangkauan daerah Sulit Kegiatan Vaksinasi COVID-19 harus menjangkau semua sasaran sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas perlu melakukan pemetaan wilayah sulit dan menyusun rencana operasionalnya

03

“If you fail to plan, you are planning to fail” - Benjamin Franklin -

TERIMA KASIH

PENUGASAN Peserta membuat mikroplaning sesuai dengan situasi Puskesmas masing-masing dengan format mikroplaning yang disediakan