Nkp Untuk Sip

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR KOTA BOGOR

PEMBERDAYAAN FUNGSI SPK (SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN) GUNA MENINGKATKAN KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGAMANAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

I.

PENDAHULUAN 1. Latar belakang Pemilihan Umum pada hakekatnya adalah sebuah sebagai pesta Demokrasi yang dilakukan sebuah Negara. Melalui Pemilu, rakyat memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut berdasarkan nilai yang berlaku. Keikutsertaan rakyat dalam Pemilu, dapat dipandang juga sebagai wujud partisipasi dalam proses Pemerintahan, sebab melalui lembaga masyarakat ikut menentukan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan pemimpin terpilih. Dalam sebuah Negara yang menganut paham Demokrasi, Pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa diikuti Pemilu. Pemilu merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi, dimana nasib sebuah Bangsa / Negara akan sangat ditentukan dari keberhasilan penyelenggaran Pemilihan Umum, jika Pemilu gagal atau mengalami kekacauan maka akan berdampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada akhirnya mengganggu sendi – sendi kehidupan masyarakat. Pada tahun 2014 Indonesia akan melaksanakan pesta Demokrasi pemilihan umum Legislatif dan Presiden. Sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU Pusat (Komisi Pemilihan Umum). Berkaitan dengan hal tersebut maka pelaksanaan Pemilu tahun 2014,

.Untuk itu Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No.2 tahun 2002, yang mempunyai peran dan fungsi

1

Harkamtibmas, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, berkewajiban menjaga dan mengamankan kegiatan Pemilu tahun 2014, sehingga dapat terselenggara dengan aman dan lancer. Suksesnya pelaksanaan tugas pokok Polri sangat ditentukan oleh kemampuan Polri dalam melakukan upaya penciptaan Kamtibmas yang kondusif, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya dengan aman dan

nyaman. Untuk itu upaya Polri dalam melakukan kegiatan

Harkamtibmas, perlu dilakukan dengan mensinergikan kegiatan yang bersifat pre-emtif, preventif maupun represif. Keberhasilan upaya Polri dalam melaksanakan kegiatan Harkamtibmas, salah satunya adalah dapat terlihat dari kemampuan Polri melakukan pencegahan terhadap ancaman gangguan Kamtibmas,\. berbagai tindak kejahatan yang meresahkan, terutama kejahatan yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat pada saat itu, seperti kasus pencurian. Salah satu target dan sasaran dari para pelaku kejahatan pencurian saat ini adalah kawasan komplek perumahan. Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan oleh Polri agar tindak kejahatan pencurian dengan sasaran kawasan

perumahan dapat diminmalisir.

Namun dengan

adanya

keterbatasan personil maupun sarana prasarana yang ada, Polri tentunya tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya. Hal inilah yang mendasari perlunya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam membantu tugas – tugas Kepolisian. Bentuk dukungan terhadap Polri dapat berupa peningkatan kesadaran serta kepedulian warga masyarakat terhadap keamanan lingkungan sekitarnya atau yang lazim disebut Pam Swakarsa. Sebagai salah satu bentuk dari pengamanan swakarsa, satuan pengamanan atau Satpam di dalam komplek perumahan, perlu mempunyai kemampuan dan ketrampilan dalam melakukan upaya antisipasi maupun pencegahan terhadap berbagai kejahatan yang mengancam keamanan warga terutama kasus pencurian. Untuk itu, Kepolisian sebagai institusi yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, perlu melakukan upaya pelatihan terhadap 2

anggota satuan pengamanan agar memiliki kapabilitas dan pengetahuan dalam membantu tugas Polri untuk melakukan pencegahan tindak kejahatan. Akan tetap disisi lain kemampuan anggota Polri, terutama yang bertugas di fungsi Binmas belum semua memiliki ketrampilan untuk memberikan pelatihan kepada anggota satuan pengamanan. Belum diberdayakannya secara maksimal fungsi SPK dalam membangun kemitraan dengan masyarakat alam memberikan pelatihan terhadap personel satuan pengamanan dapat berdampak terhadap kemampuan dan pengetahuan personel satuan pengamanan dalam upaya pencegahan tindak kejahatan pencurian terutama di kawasan perumahan. Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat tulisan naskah karya perorangan (NKP) dengan judul l

PEMBERDAYAAN FUNGSI SPK (SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN) GUNA MENINGKATKAN KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 2. Permasalahan Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah : "Belum diberdayakannya fungsi SPK Polisi

secara maksimal guna meningkatkan kegiatan kemitraan antara dan

masyarakat,

dalam

rangka

mendukung

keberhasilan

pengamanan Pemilu tahun 2014 ”. 3. Pokok persoalan a. Pemberdayaan fungsi SPK dalam mendukung kegiatan, belum dilaksanakan secara khusus guna mendukung kegiatan Pengamanan Pemilu 2014 b. Masih kurangnya Kemampuan komunikasi dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan Pemilu 2014, oleh Perwira dan personel yang bertugas di SPK Polres X masih kurang. 4. Ruang lingkup Penulisan naskah karya perorangan (NKP) ini dibatasi pada upaya pemberdayaan fungsi SPK dalam mendukung kegiatan pengamanan Pemilu 2014, dengan kegiatan kemitraan antara Polisi dan masyarakat ,

3

sehingga dapat mendukung kegitan pengamanan Pemilu 2014 diwilayah Polres X. II.

PEMBAHASAN 5. Fakta – fakta Secara geografis wilayah hukum Polres X, walaupun tidak berbatasan langsung dengan ibukota Negara, akan tetapi dengan adanya akses jalur Tol, maka jarak tempuh dari wilayah tersebut menuju Ibukota Negara, dapat ditempuh dalam waktu yang cukup singkat. Hal ini menyebabkan banyak pendatang yang memilih berdomisili di wilayah tersebut, namun tetap melakukan mata pencaharian di Ibukota Negara. Berdasarkan data yang ada 1 pada tahun 2010, jumlah penduduk wilayah Polres X, sebanyak 2.125.234 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 1.737,30 km2, maka kepadatan penduduk sekitar 1212 km2/jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah anggota Polri yang bertugas di Polres X, yang saat ini berjumlah 1323 personel, Police employee Rate yang ada adalah 1 : 1606. Dengan kondisi tersebut maka perkembangan wilayah di kawasan tersebut cukup pesat, terutama di sektor perumahan. Jumlah komplek perumahan yang ada saat ini sebanyak 14 buah. Dari jumlah tersebut 4 buah merupakan komplek perumahan elite, dimana sebagian besar penghuninya merupakan pendatang dari Ibukota Negara. Sistem pengamanan pada komplek perumahan biasa dilakukan oleh warga komplek sendiri dan dibantu oleh Linmas setempat, sedangkan untuk perumahan elite menggunakan jasa pengamanan dari Yayasan atau Badan Usaha Jasa pengamanan (BUJP) (out sourching). Jumlah Satpam di kawasan perumahan yang terdata di Polres X saat ini sekitar 233 orang. Untuk personil satuan pengamanan swakarsa yang berasal dari BUJP, telah memiliki kemampuan dasar satuan pengamanan (memiliki sertifikat Satpam), sedangkan satuan pengamanan yang dibentuk atas prakarsa warga di kawasan perumahan rata – rata belum memiliki ketrampilan dasar Satpam. Personel Satuan Binmas yang bertugas di Polres X, saat ini berjumlah

1

http://www.karawangkab.go.id/informasi-umum/indikator-makro/karawang-dalam-angka-2010/bab-iiipenduduk-tenaga-kerja-dan-transmigrasi.html

4

7 personel. Dengan jumlah tersebut, maka kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi Satpam belum maksimal dilaksanakan, sehingga Polres X melakukan upaya dengan memaksimalkan tugas Babinkamtibmas maupun personel unit Binmas yang bertugas di 19 Polsek jajaran, untuk membantu melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap satuan pengamanan. Akan tetapi dengan kemampuan personel Binmas yang belum maksimal serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana, maka kegiatan pembinaan dan pelatihan belum mencapai target yang diharapkan. Untuk itu berdasarkan uraian diatas dan hasil pengamatan penulis, serta berkaitan dengan pokok persoalan diatas, maka ditemukan fakta – fakta sebagai berikut a.

Belum optimalnya ketrampilan yang dimiliki oleh personel Binmas Polres X, dalam memberikan pelatihan terhadap personel satuan pengamanan di kawasan perumahan. 1) Kemampuan berkomunikasi personel Binmas polres X cukup baik, akan tetapi pengetahuan umum maupun khusus yang berkaitan dengan pelajaran dasar bagi anggota satpam seperti Interpersonal Skill; Etika Profesi; Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Satpam, Kemampuan Kepolisian Terbatas; Bela Diri; Pengenalan Bahan Peledak; Barang Berharga dan Latihan Menembak; Pengetahuan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; Penggunaan Tongkat Polri dan Borgol; Pengetahuan Baris Berbaris dan Penghormatan, sebagian masih belum di kuasai2 2) Teknik mengajar oleh personel Binmas belum maksimal, karena pemberian materi pelatihan sebagian besar hanya bersifat teori. Personel

Sat

Binmas

dalam

memberikan

arahan

belum

memberikan materi yang bersifat simulasi maupun praktek lapangan. Hal tersebut berakibat sebagian personel Satpam belum memahami secara baik materi pelatihan yang diberikan. 3) Personel Sat Binmas, belum memahami tentang kurikulum pelatihan serta peraturan yang mengatur tentang mekanisme

2

Perkap nomor 18 Tahun 2006 tentang pelatihan kurikulum Satpam.

5

pemberian materi latihan, sehingga sistem pengajaran yang diberikan baru sebatas memberikan motivasi kepada satuan pengamanan untuk berpartisipasi membantu tugas – tugas Kepolisian. b.

Kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh personel Binmas terhadap satuan pengamanan. 1) Sarana mobilitas untuk personel Sat Binmas belum memadai. Kendaraan operasional Sat Binmas hanya ada satu kendaraan roda empat, yang pemakaiannya tidak hanya untuk mobilitas khusus bagi kegiatan pelatihan Satpam, akan tetapi digunakan untuk operasional Satuan Binmas secara umum. 2) Dalam

pemberian

materi

pelatihan

yang

bersifat

praktek

dilapangan, alat peraga seperti borgol, tongkat polri, pengenalan alat yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan, OHP (overhead proyektor) dan alat bantu lainnya masih kurang. 3) Makalah atau buku materi pelajaran atau buku yang berisi peraturan perundangan untuk menambah pengetahuan satpam sebagian belum ada. 4) Lokasi pelatihan untuk satuan pengamanan yang memadai (lapangan atau ruang khusus), sehingga pada saat pemberian materi pelatihan masih menggunakan posko Satpam yang ada di komplek perumahan. 6. Analisa fakta – fakta Berdasarkan fakta – fakta diatas, maka

analisa terhadap

yang

berkaitan dengan pokok persoalan dalam NKP ini, sebagai berikut: a.

Belum optimalnya ketrampilan yang dimiliki oleh personel Binmas Polres X, dalam memberikan pelatihan terhadap personel satuan pengamanan di kawasan perumahan. 1) Adanya kemampuan komunikasi personel satuan Binmas yang cukup baik, perlu ditingkatkan sehingga mampu menarik perhatian para petugas Satpam untuk mengikuti pelatihan. Disisi lain 6

kemampuan komunikasi yang baik perlu didukung juga dengan tingkat wawasan dan pengetahuan yang baik tentang pelajaran dasar

(Gada

Pratama)

maupun

umum

sehingga

satuan

pengamanan dapat menambah kemampuan maupun ketrampilan dalam upaya antisipasi dan pencegahan tindak kejahatan. 2) Selain

kemampuan

komukasi

yang

baik

dan

didukung

pengetahuan personel Binmas yang baik, ketrampilan dalam memberikan teknik pelatihan serta mengajar oleh personel Binmas juga perlu ditingkatkan. Teknik mengajar diharapkan dapat menggabungkan antara pemeberian materi secara teori maupun praktek. 3) Selain memiliki kemampuan diatas, personel Sat Binmas perlu mempunyai pemahaman bagaimana bentuk kurikulum pelatihan serta peraturan yang mengatur tentang mekanisme pemberian materi latihan, sehingga sistem pelatihan yang diberikan terencana dengan baik dan tercapai tujuan daripada pelatihan. b.

Kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh personel Binmas terhadap satuan pengamanan. 1) Agar kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan secara rutin, sehingga manfaat pelatihan mampu membentuk kemampuan satuan pengaman seperti yang diharapkan, maka dibutuhkan sarana mobilitas khusus bagi personel Sat Binmas yang ditugaskan untuk sebagai pelatih, sehingga setiap kali ada jadwal pelatihan, dapat bertugas secara efektif dan efisien. 2) Dukungan alat peraga dan alat bantu lainnya akan bermanfaat bagi anggota satuan pengamanan dalam mempercepat pemahaman materi pelatihan yang diberikan, untuk itu alat peraga seperti borgol, tongkat polri, pengenalan alat yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan, OHP (overhead proyektor) dan alat bantu lainnya, sangat diperlukan

untuk membantu pelatih dalam

memberikan materi pelatihan. 3) Selain alat peraga yang ada, dalam memberikan materi pelatihan 7

personel sat Binmas, perlu memiliki buku yang berisi materi pelatihan khusus dan

buku yang berisi pengetahuan tentang

peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugas satuan pengamanan.

4) Agar pelaksanaan pelatihan dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan lokasi pelatihan yang cukup memadai baik itu lokasi yang akan digunakan untuk pelatihan teori maupun praktek lapangan. Selain itu dengan adanya fasilitas pelatihan yang memadai

kegiatan

pelatihan

dapat

dilaksanakan

secara

bersamaan antara petugas satuan pengamanan perumahan yang ada di wilayah Polres X sesuai jadwal. Dari uraian analisa fakta berdasarkan pokok persoalan diatas, maka masih belum optimalnya ketrampilan personel Sat Binmas dalam memberikan materi pelatihan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan serta pemahaman anggota satuan pengamanan terhadap materi yang diberikan. Disisi lain kurangnya dukungan sarana prasana pendukung, akan berpengaruh juga terhadap efektifitas dan efesiensi kegiatan pelatihan. Dari uraian diatas maka perlu adanya upaya optimalisasi kegiatan pelatihan terhadap satuan pengamanan komplek perumahan, sehingga setiap

anggota

satuan

pengamanan

memiliki

keterampilan

dan

kemampuan dalam mendukung tugas Kepolisian untuk pencegahan tindak kejahatan, khususnya jenis kejahatan pencurian dengan sasaran komplek perumahan. 7. Upaya pemecahan masalah. Sebelum penulis menguraikan bagaimana pemecahan masalah, dengan adanya pokok persoalan dalam NKP ini, maka penulis akan menyampaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemecahan masalah diantaranya : a. Perkap Kapolri nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi lembaga 8

pemerintah. Dalam pasal 1 point 6 Perkap nomor 24 tahun 2007 dijelaskan tentang pengertian Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Selanjutnya pada Pasal 6 ayat 3 (b) dijelaskan bahwa : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan

dan

ketertiban

perundang-undangan kewaspadaan

masyarakat,

serta

keamanan

penegakan

menumbuhkan (security

peraturan

kesadaran

mindedness

dan

dan

security

awareness) di lingkungan/tempat kerjanya. b. Perkap Kapolri No. Pol 18 tahun 2006 tentang pelatihan dan kurikulum satuan pengamanan. Instruktur Pelatihan sebagai tenaga pendidik/pelatih dalam pelatihan Satuan Pengamanan, wajib mempunyai kualifikasi formal dan non-formal sebagai berikut:

3

1) Memiliki akta/sertifikat sebagai pelatih yang diperoleh melalui pendidikan/ pelatihan formal

yang

dirancang

khusus

untuk

menjadi seorang instruktur. 2) Memiliki kompetensi atau kemampuan instruktur dalam menyusun dan menyampaikan materi yang diperoleh melalui pendidikan, pengetahuan maupun pengalaman. 3) Menunjukkan pengalaman tugas pengamanan, keahlian instruktur pada kekhususan atau kejuruan tertentu sesuai dengan standar yang diperuntukkannya. 4) menunjukkan tingkatan/strata kemampuan sebagai instruktur dalam memberikan materi pelatihan pada Gada Pratama, Gada Madya, atau Gada Utama.

3

Pasal 7 perkap Kapolri No.Pol : 18 tahun 2006 tentang pelatihan dan kurikulum satuan pengamanan.

9

a. Pendapat ahli ditinjau dari segi evaluasi hasil pelatihan. Ditinjau dari segi evaluasinya, pelatihan akan memiliki keberartian yang lebih mendalam. Evaluasi akan memperlihatkan

tingkat

keberhasilan atau kegagalan suatu program. Beberapa kriteria yang digunakan dalam evalusi pelatihan akan berfokus pada outcome (hasil akhir). Menurut Veitzal Rifai (2004) dan Henry Simamora (2004), menunjukkan bahwa kriteria yang efektif dalam mengevaluasi pelatihan yaitu : 1) reaksi dari peserta, 2) pengetahuan atau proses belajar mengajar, 3) perubahan perilaku akibat pelatihan dan 4) hasil atau perbaikan yang dapat diukur. Dari uraian tentang aturan dan teori berkaitan dengan judul dan pokok persoalan NKP ini, maka penulis berpendapat bahwa dalam upaya pemecahan masalah adalah sebagai berikut : a.

Belum optimalnya ketrampilan yang dimiliki oleh personel Binmas Polres X, dalam memberikan pelatihan terhadap personel satuan pengamanan di kawasan perumahan. 1) Kapolres melakukan inventarisir personel yang mempunyai kemampuan komunikasi baik dari satuan fungsi Binmas maupun personel satuan fungsi lainnya, kemudian diberikan pembinaan teknis secara rutin maupun pelatihan

untuk meningkatkan

ketrampilan yang berkaitan dengan pemberian materi pelatihan Satpam. Keterlibatan satuan fungsi diluar Binmas sangat diperlukan untuk mendukung personel Binmas, dalam memberikan materi khusus pelatihan kepada Satpam sesuai bidang tugasnya. 2) Kapolres perlu melakukan kerjasama dengan Dinas pendidikan setempat , untuk membantu memberikan materi pelatihan yang efektif dan efisien bagaimanan teknik mengajar yang baik, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peserta pelatihan. 3) Melakukan kerjasama dengan BUJP yang sudah mempunyai kualifikasi untuk memberikan pelatihan kepada Satpam, serta mengajukan usulan kepada Kesatuan atas atau Lemdik Polri yang seringkali melaksanakan kegiatan pelatihan Satpam.

10

b.

Kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh personel Binmas terhadap satuan pengamanan. 1) Untuk mengatasi kekurangan sarana mobilitas bagi personel Binmas yang ditugaskan untuk kegiatan pelatihan Satpam, maka Kapolres dapat memerintahkan untuk Subbag Sarpras untuk menambah sarana mobilitas yang dapat digunakan oleh personel Sat Binmas. Apabila sudah tidak ada sarana mobilitas yang dapat digunakan, maka kekurangan dapat diajukan atau dimasukan dalam rencana kerja tahun anggaran berikutnya. 2) Untuk mengatasi kekurangan alat peraga yang berfungsi sebagai pendukung keberhasilan kegiatan pelatihan, Kapolres melakukan kerjasama dengan pihak pengembang perumahan atau pemakai jasa Satpam, untuk melakukan pengadaan peralatan secara swadaya, dengan tetap berpedoman pada aturan pengadaan barang dan jasa. 3) Kapolres secara langsung atau memerintahkan Kasat Binmas untuk melakukan koordinasi dengan Polda atau Lemdikpol, untuk meminta masukan dan saran, materi apa saja yang perlu diberikan dalam kegiatan pelatihan satuan pengamanan. 4) Kapolres melalui Kasat Binmas mengundang para pengembang perumahan maupun pihak Pemda agar mau berpartisipasi menyediakan fasilitas lokasi pelatihan pada lahan kosong yang belum dibangun serta pengembang perumahan dapat saling bekerjasama untuk menyediakan secara swadaya bangunan untuk kegiatan pelatihan, sehingga pelatihan dapat di pusatkan pada satu lokasi. Dari Uraian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam melakukan

kegiatan

pelatihan

terhadap

Satpam,

sangat

diperlukan

adanya

ketrampilan personel Binmas dalam memberikan materi pelatihan, serta dukungan sarpras yang memadai, sehingga hasil pelatihan dapat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan Satpam. III.

PENUTUP 11

8. Kesimpulan a. Agar para anggota satuan pengamanan memiliki kemampuan yang profesional sesuai peran dan fungsinya, terutama di kawasan perumahan yang rawan terjadi tindak kejahatan pencurian, diperlukan adanya kegiatan pelatihan bagi personel Satuan Pengamanan. Untuk itu walaupun Sat Binmas tingkat Polres, tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelatihan Satpam secara formal (pelatihan untuk

mengeluarkan

sertifikat

satpam),

akan

tetapi

kegiatan

pembinaan Satpam untuk memberikan penyegaran dan menambah pengetahuan satpam yang ada diwilayahnya perlu dilakukan secara berkesinambungan (bentuk program Binkamswakarsa). Untuk itu personel Binmas perlu memiliki keahlian dan keterampilan dalam memberikan

materi

pelatihan

kepada

Satpam.

Peningkatan

ketrampilan personel Sat Binmas dapat dilakukan dengan pembinaan teknis, kerjasama dengan Diknas untuk pelatihan bagaimana teknis mengajar yang baik serta kerjasama dengan BUJP yang sudah mempunyai kualifikasi melatih Satpam maupun pihak Lemdikpol.

b. Kekurangan sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung kegiatan pelatihan dapat diatasi dengan memaksimalkan penggunaan sarana prasarana Dinas yang ada dan jika belum memadai dapat diajukan untuk pada rencana kerja tahun berikutnya. Selain itu dapat dilakukan kerjasama dengan pihak pengembang perumahan dan Pemda setempat untuk membantu secara swadaya pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelatihan. Disisi lain agar materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan bidang tugas Satuan Pengamanan, maka diperlukan adanya koordinasi dengan Polda, Lemdikpol atau BUJP untuk memberikan masukan dan saran bagi kegiatan pelatihan. 9. Rekomendasi a. Polda bekerjasama dengan Lemdikpol untuk mengadakan pelatihan bagi personel Binmas Polres, untuk agar mempunyai kemampuan yang profesional dalam memberikan pelatihan 12

b. Polda mengeluarkan pedoman khusus, bagi Polres bagaimana materi pelatihan yang tepat bagi anggota Satuan Pengamanan yang ada di wilayahnya.

Lembang,

September 2011 Penulis

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Bahan pelajaran 1. Paparan Kesatuan.2011. Polres X. 2. Hanjar. 2011. ................... Dikreg-51. 3. Website.2011.

http://www.karawangkab.go.id/informasi-umum/indikatormakro/karawang-dalam-angka-2010/bab-iii-penduduk-tenagakerja-dan-transmigrasi.html

4. Website.2011. http://infointermedia.com/tag/teori-pelatihan Peraturan dan Perundang-Undangan 5.

UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

6.

Perkap Kapolri No.Pol : 18 tahun 2006 tentang pelatihan dan kurikulum satuan pengamanan.

7.

Perkap Kapolri nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi lembaga pemerintah. 13

14