Nkp Sipsus Gunawan

  • Uploaded by: Hendra Darwilias Safri
  • 0
  • 0
  • February 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Nkp Sipsus Gunawan as PDF for free.

More details

  • Words: 2,125
  • Pages: 11
Loading documents preview...
UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONIL SATUAN KHUSUS BAINTELKAM POLRI MELALUI KEGIATAN KONTRA INTELIJEN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN RADIKALISME GUNA MENCIPTAKAN SITUASI YANG KONDUSIF BAB I PENDAHULUAN 1.

LATAR BELAKANG Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia masih menjadi perhatian pimpinan Polri, dikarenakan selalu menimbulkan kerugian yang berdampak kepada gangguan stabilitas keamanan nasional. Masyarakat menjadi resah dan takut akan aksi terorisme tersebut yang dilakukan oleh para pelaku teror. Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) merupakan jaringan organisasi teroris yang belakangan menjadi dalang dibalik setiap aksi tindak pidana kasus terorisme di Indonesia. ISIS sendiri di Indonesia dideklarasikan pada tanggal 16 Maret 2014 di Bundaran HI dengan H. Chep Hermawan diba’iat sebagai Presiden ISIS Regional Indonesia. Adanya perubahan metode pelaku tindak pidana kasus terorisme dari kelompok besar menjadi penggunaan sel-sel kecil dalam melakukan serangan kini menjadi strategi yang semakin sering dijalankan organisasi terkait terorisme sebagai upaya untuk menjaga keamanan jaringan mereka. Penggunaan sel-sel kecil pelaku tindak pidana kasus terorisme tersebut banyak memanfaatkan lembaga pendidikan, dalam hal ini yayasan pondok pesantren

sebagai

penyebaran

paham

radikal

dalam

merekrut

para

pengikutnya. Beberapa tahun terakhir para pelaku tindak pidana kasus Terorisme di Indonesia terindikasi berasal dari beberapa Yayasan Pondok Pesantren, antara lain Nurul Haq dan Hendi Albar (Pelaku terorisme penembakan anggota Polsek Pondok Aren Agustus 2013) berasal dari Ponpes Nurussalam Ciamis, Afif alias 1

Sunakin (Pelaku Terorisme Bom Sarinah 14 Januari 2016) pernah menjadi santri di Ponpes Ibnu Mas’ud Bogor, Ichwan Nurul Salam dan Ahmad Syukri (Pelaku terorisme Bom Kampung Melayu 24 Mei 2017) pernah menjadi Santri di Ponpes Ibnu Mas’ud Bogor. Selain para pelaku tindak pidana kasus terorisme di Indonesia beberapa orang mencoba bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah namun berhasil dideportasi di Bandara Changi Singapura pada tanggal 21 Februari 2016 antara lain Untung Sugema, Mukhlis Rofiq, Risno, Muhammad Mufid yang merupakan santri dan pengurus Ponpes Ibnu Mas’ud Bogor, serta terakhir tewasnya Haft Saiful Rasul (13 tahun) mantan santri Ponpes Ibnu Mas’ud Bogor yang tewas di Suriah pada 1 September 2017. Dengan banyaknya pelaku yang terlibat dalam tindak pidana kasus terorisme yang berasal dari Pondok Pesantren sehingga dapat diindikasikan bahwa Pondok Pesantren akhir-akhir ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal sebagai pusat penyebaran radikalisme yang berujung terjadinya aksi terorisme di Indonesia. 2.

Identifikasi Masalah / Persoalan Keberadaan Satuan Khusus (Satsus) di Baintelkam telah ada sejak 2007 hingga sekarang, namun optimalisasi tugas dan kontribusinya dalam bidang terorisme dirasa masih perlu ditingkatkan dan dimanajemen lebih baik agar mendapatkan

hasil

yang

maksimal.

Beberapa

permasalahan

terkait

pelaksanaaan tugas Satsus Baintelkam dalam pencegahan radikalisme yang berujung terjadinya aksi terorisme adalah sebagai berikut : a.

Bagaimana meningkatkan kemampuan kontra intelijen personil Satsus Baintelkam Polri?

b.

Bagaimana meningkatkan kemampuan Satsus Baintelkam Polri guna mencegah penyebaran radikalisme? 2

3.

Ruang Lingkup Masalah Tulisan

NKP

dengan

judul

“UPAYA

PENINGKATAN

KEMAMPUAN

PERSONIL SATUAN KHUSUS BAINTELKAM POLRI MELALUI KEGIATAN KONTRA INTELIJEN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN RADIKALISME GUNA

MENCIPTAKAN

SITUASI

YANG

KONDUSIF”

akan

dibatasi

pembahasannya pada peningkatan kemampuan kontra intelijen dan metode kerja personil Satsus Baintelkam guna mencegah penyebaran radikalisme di Yayasan Pondok Pesantren. 4.

Maksud dan Tujuan a.

Maksud Selain sebagai salah satu syarat kelulusan untuk masuk pendidikan

SIP

Intelkam

T.A

2017,

penulisan

ini

bermaksud

memberikan masukan terkait peningkatan kemampuan kontra intelijen dan metode kerja personil Satsus Baintelkam guna mencegah penyebaran radikalisme di Yayasan Pondok Pesantren, sehingga dapat meminimalisir aksi tindak pidana kasus terorisme di Indonesia. b.

Tujuan 1)

Untuk meningkatkan kualitas personil Satsus Baintelkam dalam kegiatan kontra intelijen.

2)

Untuk mencegah penyebaran radikalisme di Yayasan Pondok Pesantren.

3)

Untuk menekan perkembangan terorisme di Indonesia.

4)

Memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat dari ancaman terorisme sesuai dengan tugas Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan. 3

BAB II PEMBAHASAN 1.

Kondisi saat ini Jumlah personil Satsus Baintelkam berjumlah 54 orang (1 orang Kasat, 4 orang Kanit, 49 orang anggota yang terdiri dari 11 orang BKO Direktorat, 3 BKO pada BIN dan 4 orang Penetran) yang dalam pelaksanaan tugasnya adalah melaksanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sudah disusun sebelumnya, terlibat pelaksanaan operasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Baintelkam Polri juga melaksanakan perintah khusus / atensi dari pimpinan Baintelkam Polri. Satsus Baintelkam Polri dibagi kedalam 4 (empat) bidang tugas yaitu Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan Negara, namun dalam pelaksanaan tugasnya tidak berdasarkan bidang masing-masing sehingga setiap personil tidak mempunyai keahlian yang bersifat spesifik. Personil Satsus Baintelkam Polri yang sudah mendapatkan Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangspes) Kontra Intelijen berjumlah 2 (orang) sehingga kemampuan Kontra Intelijen personil Satsus Baintelkam Polri dinilai masih dinilai minim. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satsus Baintelkam Polri sebagian besar dalam bentuk kegiatan penyelidikan sehingga kegiatan kontra intelijen perlu ditingkatkan. Pelaku aksi tindak pidana kasus terorisme yang terjadi belakangan ini sebagian besar berasal dari Yayasan Pondok Pesantren sehingga perlu dilaksanakan

kegiatan

kontra

intelijen

dalam

mencegah

penyebaran

radikalisme khususnya di Yayasan Pondok Pesantren guna meminimalisir aksi terorisme di Indonesia. Satsus Baintelkam Polri yang dianggap sebagai ujung tombak Baintelkam Polri dinilai masih minim perannya dalam kegiatan pencegahan tersebut sehingga perlu ditingkatkan lagi kemampuan dan kegiatan kontra intelijen dalam mencegah penyebaran radikalisme.

4

2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi a.

Faktor Internal 1)

Kekuatan a)

Pada umumnya Personil Satsus Baintelkam Polri mampu mengimplementasikan teknik dan taktik intelijen secara baik.

b)

Personil Satsus Baintelkam Polri memiliki spesialisasi tugas penetrasi sehingga bersifat siap pakai untuk tugastugas penyusupan yang bersifat strategis.

c)

Personil

Satsus

Baintelkam

Polri

memiliki

memiliki

kemampuan kerjasama tim yang bagus sehingga dalam pelaksanaan tugas bersifat unit tidak akan mengalami kendala. 2)

Kelemahan a)

Personil Satsus Baintelkam Polri yang sudah dibekali Dikbangspes kontra intelijen masih sedikit.

b)

Pelaksanaan kegiatan kontra intelijen yang dilaksanakan oleh Personil Satsus Baintelkam Polri dinilai masih minim.

c)

Minimnya

Personil

Satsus

Baintelkam

Polri

yang

menguasai bidang terorisme. d)

Banyaknya personil Satsus Baintelkam Polri yang bertugas di luar (11 orang BKO Direktorat, 3 BKO pada BIN dan 4 orang Penetran).

b.

Faktor Eksternal

5

1)

Peluang a)

Adanya dukungan dari Pemerintah dan masyarakat dalam memberantas penyebaran radikalisme.

b)

Adanya dukungan anggaran yang diberikan sehingga sangat membantu dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

2)

Hambatan a)

Banyaknya tugas rutin dan tugas khusus yang sebagian besar

dalam

bentuk

kegiatan

penyelidikan

harus

dilaksanakan oleh Satsus Baintelkam Polri sehingga menyebabkan kemampuan kontra intelijen setiap personil Satsus Baintelkam Polri tidak mampu dimaksimalkan. b)

Minimnya tugas dalam bentuk kegiatan kontra intelijen yang dilaksanakan kemampuan kontra intelijen setiap personil Satsus Baintelkam Polri tidak terasah dan teruji.

3.

Kondisi yang diharapkan Keberadaan Satsus Baintelkam Polri yang diharapkan menjadi ujung tombak oleh pimpinan Baintelkam Polri tidak hanya sebatas melaksanakan kegiatan penyelidikan, namun mampu melaksanakan kegiatan kontra intelijen guna mencegah penyebaran radikalisme sehingga mampu meminimalisir terjadinya aksi terrorisme yang dapat menimbulkan akibat dan dampak yang sangat besar terhadap stabiitas keamanan Negara serta ketakutan dimasyarakat. Aksi terorisme tidak mungkin dihilangkan namun setidaknya dapat diminimalisir dengan mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia dengan kegiatan kontra intelijen.

6

BAB III PEMECAHAN MASALAH Dalam bab ini dituliskan beberapa poin berisi ide / konsep tentang mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia. Rencana aksi sebagai langkah pemecahan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1.

Dalam rangka

meningkatkan kemampuan kontra intelijen personil Satsus

Baintelkam Polri. Perlu diperbanyak jumlah personil Satsus Baintelkam Polri untuk mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangspes) Kontra Intelijen dan pelibatan personil Satsus Baintelkam Polri dalam pelaksanaan kegiatan operasi Kontra Radikal yang dilaksanakan oleh Direktorat agar diperbanyak, guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan kontra Intelijen. 2.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Satsus Baintelkam Polri guna mencegah penyebaran radikalisme. Berdasarkan pengalaman penulis dalam melaksanakan kegiatan kontra intelijen dalam rangka mengambil alih Masjid Ramadhan Bekasi Selatan pada 20 April 2014 yang dikuasai oleh kelompok radikal yang berafiliasi ISIS pimpinan Syamsudin Uba sehingga ditetapkan sebagai Masjid Raya Bekasi Selatan yang kepengurusannya dikuasai oleh Pemkot setempat serta penutupan dan pembubaran Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud Bogor pada pelaksanaan Operasi Kresna Quick Win Program 4 Tahap IV Tahun 2017 yang diindikasikan sebagai tempat penyebaran radikalisme hal tersebut dibuktikan dengan ada beberapa santri dan pengurus yang terlibat dalam aksi tindak pidana kasus terorisme. Metode rencana aksi dalam rangka mencegah penyebaran radikalisme adalah dengan cara melakukan kegiatan kontra intelijen terhadap tempat 7

yang sudah diindikasikan sebagai tempat penyeberan radikalisme. Dengan melaksanakan kegiatan kontra intelijen terhadap tempat penyebaran tersebut yang mengakibatkan pengambilalihan atau penutupan tempat tersebut, para pelaku akan kesulitan menemukan tempat untuk menyebarkan radikalisme sehingga dapat meminimalisir terjadinya aksi tindak pidana kasus terorisme di Indonesia. Pada pengambilalihan Masjid Ramadhan Bekasi Selatan yang dikuasi oleh kelompok radikal yang berafiliasi ISIS pimpinan Syamsudin Uba, Penulis beserta unit yang sudah diperintahkan oleh pimpinan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Polsek setempat (Polsek Bekasi Selatan) selain dalam

rangka

pulbaket

juga

meminta

difasilitasi

dengan

Aparatur

Pemerintahan setempat (Kecamatan dan Kelurahan) serta para ormas islam dan kepemudaan yang menolak faham radikal. Setelah difasilitasi unit selanjutnya melaksanakan penggalangan dan penyebaran isu terhadap Aparatur Pemerintahan setempat dan Ketua Ormas Islam dan Kepemudaan dengan tujuan melakukan pengambilalihan Masjid Ramadhan yang dianggap sebagai tempat penyebaran radikalisme. Kemudian setelah penggalangan berhasil dilaksanakan selanjutnya menentukan teknis pengambilalihan Masjid Bekasi Selatan dengan cara mengerahkan massa ormas dalam jumlah yang besar di luar Masjid sebagai tekanan psikologis kepada kelompok tersebut, sedangkan para Aparatur Pemerintahan dan Ketua Ormas melakukan penekanan kepada tokoh radikal di dalam Masjid guna menandatangani kesepakatan pergantian pengurus Masjid kepada pengurus yang sudah siapkan oleh Aparatur Pemerintahan setempat sehingga pengambilalihan Masjid Ramadhan menjadi Masjid Raya Bekasi Selatan berhasil. Sedangkan peristiwa pembubaran dan penutupan Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud Bogor, Penulis yang terlibat Ops QW Program 4 Tahap IV Tahun 2017 melaksanakan metode aksi yang hampir sama, hanya lebih memanfaatkan penolakan masyarakat sekitar yang sudah merasa risih dengan keberadaan Ponpes Ibnu Mas’ud, bahkan sebagian besar warga yang merasa emosi, telah siap jika digerakkan untuk mengusir Ponpes dari Desa Sukajaya. Hal tersebut disebabkan ketertutupan lingkungan Ponpes serta banyaknya 8

aparat keamanan yang menyelidik dan mendatangi Ponpes dalam rangka mencari orang-orang yang terkait dengan pelaku terror, sehingga warga khawatir dicap negatif oleh masyarakat luar sebagai sarang teroris. Adapun tahapan yang dilakukan oleh unit adalah dengan melaksanakan koordinasi dengan Satuan IK Polres dan Polsek setempat agar difasilitasi dengan Muspika dan

Aparatur

Desa

setempat.

Setelah

difasilitasi

unit

melaksanakan

penggalangan konstruktif dengan tujuan menutup / membubarkan Ponpes Ibnu Mas’ud Bogor dengan tidak melanggar hukum yang berlaku. Berdasarkan informasi yang diperoleh Ponpes Ibnu Mas’ud anti dengan hormat dan pasang bendera merah-putih, kemudian Unit mendesak kepada Aparatur Desa agar memberikan surat himbauan pemasangan bendera merah-putih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI namun pihak Ponpes Ibnu Mas’ud menolak sehingga Unit melaksanakan kontra dengan cara memasang bendera merah-putih,

umbul-umbul

dan

spanduk

berisi

penolakan

terhadap

radikalisme di sekitar Ponpes Ibnu Mas’ud. Adanya peristiwa pembakaran umbul-umbul merah-putih oleh pengurus Ponpes Ibnu Mas’ud dimanfaatkan oleh Unit untuk mengerahkan Muspika masuk ke dalam Ponpes Ibnu Mas’ud dalam rangka klarifikasi peritiwa tersebut. Selain memanfaatkan Muspika dan Paratur Desa juga mengerahkan warga sekitar agar melakukan aksi unjuk rasa menuntut penutupan dan pembubaran ponpes Ibnu Mas’ud sehingga terjadilah penandatanganan penutupan dan pembubaran Ponpes Ibnu Mas’ud oleh pengurus Ponpes Ibnu Mas’ud, yang menjadi pemberitaan media nasional selama beberapa hari. Dengan demikian, dalam pelaksanaan kegiatan kontra intelijen guna mencegah penyebaran radikalisme, tahapan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.

Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kewilayahan setempat.

2.

Melaksanakan

penggalangan

konstruktif

terhadap

Aparatur

masyarakat setempat. 3.

Menentukan teknis pelaksanaan kontra intelijen terhadap sasaran.

9

dan

4.

Mengkondisikan pada saat pelaksanaan kegiatan kontra intelijen terhadap sasaran dan melihat peluang yang dapat dimanfaatkan guna mendapat hasil yang maksimal.

5.

Tetap melakukan pemantaun paska pelaksanaan kegiatan kontra intelijen tersebut. Yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan kontra intelijen adalah

pelaksana jangan sampai menampakan keberadaannya pada saat tahapan pelaksanaan kontra terhadap sasaran. Pelaksana hanya berada dibelakang Aparatur / kelompok massa yang berhubungan langsung dengan sasaran.

BAB IV PENUTUP

1.

Kesimpulan a.

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia masih menjadi perhatian pimpinan Polri, dikarenakan selalu menimbulkan kerugian yang berdampak kepada gangguan stabilitas keamanan nasional.

b.

Adanya perubahan metode pelaku tindak pidana kasus terorisme dari kelompok besar menjadi penggunaan sel-sel kecil dalam melakukan serangan kini menjadi strategi yang semakin sering dijalankan organisasi terkait terorisme.

c.

Beberapa tahun terakhir para pelaku tindak pidana kasus Terorisme di Indonesia terindikasi berasal dari beberapa Yayasan Pondok Pesantren, sehingga adanya pemanfaatan Yayasan Pondok Pesantren sebagai tempat penyebaran radikalisme.

d.

Keberadaan Satuan Khusus (Satsus) di Baintelkam Polri telah ada sejak 2007 hingga sekarang, namun optimalisasi tugas dan kontribusinya dalam bidang terorisme dirasa masih perlu ditingkatkan lebih baik agar mendapatkan hasil yang maksimal.

10

e.

Kegiatan kontra intelijen dinilai sebagai cara yang paling tepat dalam mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia, namun Satsus Baintelkam Polri masih minim dalam melaksanakan kegiatan kontra intelijen khususnya dalam rangka mencegah penyebaran radikalisme.

f.

Masih minimnya kemampuan Personil Satsus Baintelkam Polri dalam melaksanakan kegiatan kontra intelijen perlu ditingkatkan guna mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia.

2.

Saran a.

Perlu diperbanyaknya jumlah personil Satsus Baintelkam Polri dalam mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangspes) Kontra Intelijen di Pusdik Intelkam Soreang guna meningkatkan kemampuan Kontra Intelijen.

b.

Agar pelibatan personil Satsus Baintelkam Polri dalam pelaksanaan operasi kegiatan Kontra Radikal yang dilaksanakan oleh Direktorat diperbanyak, agar kemampuan dalam melaksanakan kegiatan kontra Intelijen semakin teruji dan terasah.

11

Related Documents

Nkp Sipsus Gunawan
February 2021 0
Nkp
January 2021 8
Nkp-fungsi-reskrim
January 2021 2
Nkp Untuk Sip
January 2021 10
Bintek Nkp Sesepimma
January 2021 0

More Documents from "Anonymous tyGOM2iO"