Bintek Nkp Sesepimma

 MEMBERIKAN GAMBARAN KPD CALON PESERTA DIDIK BAGAIMANA MENUANGKAN DAN MENULISKAN BUAH PIKIRAN DLM SUATU BENTUK KARYA TULIS DG STANDAR YG TELAH DITENTUKAN;  MEMBERIKAN PEDOMAN BAGI CALON PESERTA DIDIK, WIDYAISWARA, NARASUMBER, MITRA DISKUSI, PEMBIMBING PENULISAN, PENGUJI DAN PIHAK LAIN YG BERHUBUNGAN DG PROSES PEMBUATAN DAN PENYELESAIAN KARYA TULIS, AGAR TERJALIN SINKRONISASI DLM PROSES PENYELENGGARAANNYA. PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS INI BERTUJUAN AGAR CALON PESERTA DIDIK DPT MENUANGKAN DAN MENULISKAN BUAH PIKIRANNYA DLM SUATU MODEL / BENTUK KARYA TULIS YG BERNILAI ILMIAH DAN STRATEGIS SERTA KOMPREHENSIF DG JELAS, SINGKAT, TERPADU DAN KONSEPSIONAL (KOMPREHENSIF INTEGRAL).

1.

SIGNIFIKAN

2.

JELAS

3.

SISTEMATIS

4.

EFEKTIF & EFISIEN

5.

MEMILIKI NILAI KONSEPSIONAL

6.

MEMILIKI NILAI KEKUATAN

1.

LAPORAN PENUGASAN (LAPGAS)

2.

NASKAH KARYA PERORANGAN (NKP)

3.

NASKAH KARYA KELOMPOK (NKK)

4.

LAPORAN HASIL PENGAMATAN LAPANGAN (LHP)

5.

NASKAH AKHIR KARYA PERORANGAN (NASKAP)



MENENTUKAN JUDUL



MERUMUSKAN PERMASALAHAN



MEMBREAKDOWN PERMASALAHAN KEDALAM PERSOALAN-PERSOALAN



MERUMUSKAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH



MENYUSUN POLA PIKIR & ALUR PIKIR

TEMA BESAR PENULISAN NKP SESPIMMA T.A 2016

• “MENINGKATKAN KEMAMPUAN MANAJERIAL PIMPINAN TINGKAT PERTAMA SERTA SEBAGAI STAF TINGKAT MENENGAH YG MEMILIKI MENTAL KEJUANGAN, SOLIDITAS, PROFESIONAL, BERMORAL, MODERN DAN UNGGUL GUNA TERCAPAINYA SINERGITAS POLISIONAL YG PROAKTIF, PELAYANAN PRIMA DAN TEGAKNYA HUKUM YG KONDUSIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL” • V1: PIMPINAN TINGKAT PERTAMA SERTA SEBAGAI STAF TINGKAT MENENGAH YG MEMILIKI MENTAL KEJUANGAN, SOLIDITAS, PROFESIONAL, BERMORAL, MODERN DAN UNGGUL • V2: SINERGITAS POLISIONAL YG PROAKTIF, PELAYANAN PRIMA DAN TEGAKNYA HUKUM YG KONDUSIF • V3: PEMBANGUNAN NASIONAL

TEMA BESAR PENULISAN NKP SESPIMMA T.A 2016

PEMBAHASAN V1: REVOLUSI MENTAL

TEMA BESAR PENULISAN NKP SESPIMMA T.A 2016

• PARADIGMA POLISI SIPIL

– Transparansi, bahwa semua kinerja Polri bersifat open manajemen dan dapat dilakukan audit baik oleh masyarakat maupun oleh lembaga independent dan profesionalisme lainnya. – Akuntabilitas, bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. – Demokratis, bahwa segala bentuk tugas kepolisian mencerminkan pemahaman yang mendalam atas nilai-nilai demokratis. – Memiliki komitmen untuk mewujudkan supremasi hukum. – Menjunjung tinggi HAM. – Bersifat protagonist, bahwa setiap tindakan yang dilakukan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. – bersifat responsif, adil, tidak diskriminatif,dan profesionalisme modern.

TEMA BESAR PENULISAN NKP SESPIMMA T.A 2016 • PROFESIONALISME POLRI • PROFESIONALISME • Menurut LEGGE dan EXLEY, merumuskan kriteria dan ciri-ciri

– Menurut LEGGE danberikut EXLEY, merumuskan kriteria dan ciri-ciri profesionalisme sebagai : sebagai berikut : pengetahuan teoritis. • profesionalisme a. Keterampilan yang didasarkan atas a. Keterampilan yang didasarkan atas pengetahuan teoritis. • b.•Memperoleh pendidikan tinggi dan latihan kemampuannya diakui • oleh rekan sejawatnya. • b. Memperoleh pendidikan tinggi dan latihan kemampuannya diakui • c. Adanya Profesi “ yang menjain berlangsungnya oleh“ Organisasi rekan sejawatnya. • profesi melalui persyartan untukmenjain memasuki organisasi • c.budaya Adanya “ Organisasi Profesi “ yang berlangsungnya • tersebut, budaya profesi melalui persyartan untuk memasuki organisasi • yaitu Ketaatan pada “ kode etik profesi”. tersebut, • d. Adanya nilai khusus, harus diabadikan pada kemanusian. yaitu Ketaatan pada “ kode etik profesi”. • Jadi dari pengertian diatas dapat diambil sesuatu kesimpulan bahwa • d. Adanya nilai khusus, harus diabadikan pada kemanusian. prefesionalisme adalah tindakan yang dilandasi dengan keahlian tertentu yang dari diperoleh melalui pendidikan tertentu dan sesuatu dilaksanakan dengan bahwa – Jadi pengertian diatas dapat diambil kesimpulan memenuhi kode etiknya. prefesionalisme adalah tindakan yang dilandasi dengan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan tertentu dan dilaksanakan dengan memenuhi kode etiknya.

TEMA BESAR PENULISAN NKP SESPIMMA T.A 2016 • PARADIGMA POLISI SIPIL • Transparansi, bahwa semua kinerja Polri bersifat open manajemen dan dapat dilakukan audit baik oleh masyarakat maupun oleh lembaga independent dan profesionalisme Polri jelas salah satu profesilainnya. maka harus dilaksanakan secara • Akuntabilitas, bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas dapat profesional. Dijabarkankepada dalam tiga langkah luhur; preventif, predipertanggungjawabkan masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. dengan berbagai program pemolisian emtif dan represif. Preventif; •(policing); Demokratis, bahwa segala bentuk kepolisian mencerminkan polisi bina Polisi sahabat anak,tugas Polisi mitra masyarakat, pemahaman yang mendalam atas nilai-nilai demokratis. warga (Policing Society), Community Policing; komunitas nelayan, • Memiliki komitmen untuk mewujudkan supremasi hukum. pesantren, •komunitas Menjunjung tinggi HAM.komunitas kampus dan Bureaucracy Policing. •Preventif; Bersifat protagonist, bahwa setiap tindakantimbulnya yang dilakukan berorientasi(police pada kondisi potensial gangguan kepada kepentingan masyarakat. hazard) Pre-emtif dari wacana menjadi nyata, secara fisik cegah • bersifat responsif, adil, tidak diskriminatif,dan profesionalisme modern.

• PROFESIONALISME POLRI

tangkal kejahatan (siskamling, satpam). Represif; tindakan hukum (law enforcement) hanya tugas Polri karena upaya paksa diatur di dalam UU.

TEMA BESAR PENULISAN NKP SESPIMMA T.A 2016 • PROFESIONALISME POLRI Profesionalisme Polri berdasarkan amanat di dalam UndangUndang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum; c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

•

TEMA BESAR PENULISAN NKP SESPIMMA T.A 2016

PEMBAHASAN V2: “Sinergitas polisional yang proaktif” adalah kebersamaan antar unsur dan komponen negara dan masyarakat dalam mengambil langkah mengatasi potensi gangguan keamanan.(intinya adalah kerma Polri dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya) Pelayanan prima dengan indikator sebagai berikut: 1. “Polri yang melayani”, adalah memberikan pelayanan kepolisian yang lebih cepat, lebih mudah, lebih baik dan lebih nyaman bagi masyarakat dengan memenuhi standar mutu pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat. 2. “Polri yang proaktif”, adalah mengetahui secara dini kondisi yang apabila tidak segera mendapat respon berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, serta menjalin kerjasama yang sinergis dengan pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi dengan solusi yang tepat. Secara eksternal diharapkan dapat meningkatkan kepekaan, responsif, inisiatif dan tegas mengatasi pelanggar hukum dan secara internal bertindak proaktif mencegah pelanggaran dan penyimpangan serta mengambil tindakan tegas terhadap personel Polri yang melanggar hukum.

TEMA BESAR PENULISAN NKP SESPIMMA T.A 2016 • LANJUTAN INDIKATOR PELAYANAN PRIMA KEPOLISIAN: 3. “Polri yang transparan”, adalah memberikan informasi yang diperlukan masyarakat secara proporsional. Secara eksternal dengan membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan, dan secara internal bersikap terbuka, bersedia menerima komplin dan dapat memberikan Respon yang baik; 4. “Polri yang akuntabel”, adalah pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dengan selalu mengikuti kaidah hukum dan prosedur baku, serta bertindak sesuai norma dan etika. Secara eksternal melakukan penanganan perkara secara tegas dan tuntas, tidak diskriminatif, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, dan secara Internal menekankan agar personel Polri dalam mengemban tugas selalu dengan penuh rasa tanggung jawab;

a.

JUDUL BERSIFAT PROBLEM SOLVING DAN BERKAITAN DENGAN TUPOKSI

b.

KHUSUS UTK PENUGASAN NKP, PENENTUAN JUDUL MENGACU PADA TOPIK YANG DITUGASKAN

c.

JUDUL TERDIRI DARI TIGA VARIABEL YG SALING BERHUBUNGAN : 1)

VARIABEL TERIKAT (DEPENDENT) / KK.1 / V.1 (BERUPA KATA KERJA OPERASIONAL / AKTIF)  (MERUPK. PROSES YG AKAN DIBAHAS), DIAWALI DGN KATA KERJA (REKOMEND) : • IMPLEMENTASI (APABILA HASILNYA BELUM ADA SAMA SEKALI) ....DST • OPTIMALISASI & REVITALISASI (APABILA HASILNYA SUDAH ADA NAMUN BELUM OPTIMAL)...DST • MEMANTAPKAN (HASILNYA SUDAH OPTIMAL NAMUN PERLU DIPERTAHANKAN & DIMANTAPKAN)...DST

2)

VARIABEL DEPENDENT / TERIKAT / KK.2 / V.2 (BERUPA KATA KERJA NON OPERASIONAL / PASIF)  (MERUPK. TUJUAN ANTARA SEBAGAI KELUARANNYA / OUT PUT ), DIAWALI DGN KATA KERJA (REKOMEND) : • MENCEGAH, MENGHINDARI, MENGURANGI ...DST • MENANGGULANGI, MENANGANI, ...DST • MENINGKATKAN, MENDUKUNG, MEMPERTANGGUNG-JAWABKAN, ...DST

3)

VARIABEL BEBAS (INDEPENDENT) / KK.3 / V.3 (BERUPA KATA SIFAT)  (MERUPAKAN TUJUAN AKHIR SEBAGAI MANFAATNYA / OUTCOME), DIAWALI DGN KATA SIFAT (REKOMEND) : • TERWUJUDNYA ...DST • TERCIPTANYA ...DST • TERPELIHARANYA ...DST

”POLRI YANG PROFESIONAL DAN

VARIABEL – 1 (INPUT)

PELAYANAN PRIMA”

VARIABEL – 2 (OUTPUT)

OPTIMALISASI KEGIATAN DETEKSI DINI SAT INTELKAM POLRES X

MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN ANARKHIS MASSA

GUNA

PENGARUH LANGSUNG

VARIABEL – 3 (OUTCOME) DLM RANGKA

PENGARUH LANGSUNG

PENGARUH TIDAK LANGSUNG

TERWUJUDNYA KAMTIBMAS YG KONDUSIF

”PROFESIONALISME POLRI

DAN PELAYANAN PRIMA”

VARIABEL – 1 (INPUT)

VARIABEL – 2 (OUTPUT)

OPTIMALISASI PERAN BHABINKAMTIBMAS POLRES ”X”

GUNA

MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SOSIAL

PENGARUH LANGSUNG

VARIABEL – 3 (OUTCOME) DLM RANGKA

PENGARUH LANGSUNG

PENGARUH TIDAK LANGSUNG

TERWUJUDNYA HARKAMTIBMAS

”PROFESIONALISME POLRI TERHADAP

VARIABEL – 1 (INPUT)

SINERGITAS POLISIONAL”

VARIABEL – 2 (OUTPUT)

OPTIMALISASI KERMA SAT LANTAS POLRES X

GUNA

MENINGKATKAN KAMSELTIBCAR LANTAS

PENGARUH LANGSUNG

VARIABEL – 3 (OUTCOME) DLM RANGKA

PENGARUH LANGSUNG

PENGARUH TIDAK LANGSUNG

TERWUJUDNYA HARKAMTIBMAS

“OPTIMALISASI KERJASAMA POLRI DENGAN LINTAS SEKTORAL GUNA MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK HORIZONTAL DLM RANGKA TERWUJUDNYA PEMILU 2014 YG AMAN & KONDUSIF“

V-1 V-2 V-3

1.

FOKUS PERMASALAHAN BERADA PADA VARIABEL UTAMA (V-1) & BERKORELASI DG VARIABEL 2 (V-2) & VARIABEL 3 (V-3)

2.

BISA BERUPA PERNYATAAN ATAU PERTANYAAN

3.

MENGANDUNG MAKNA PERBEDAAN ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN YANG MENUNJUKAN ADANYA MASALAH YG AKAN DIANALISIS DALAM PEMBAHASAN

4.

CONTOH : A. BENTUK PERTANYAAN: 1)

“BAGAIMANA OPTIMALISASI KERJASAMA POLRI DENGAN LINTAS SEKTORAL YANG DAPAT MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK HORIZONTAL SEHINGGA PEMILU 2014 YANG AMAN DAN KONDUSIF DAPAT TERWUJUD ? “;

2)

“BAGAIMANA OPTIMALISASI KERJASAMA POLRI DENGAN LINTAS SEKTORAL UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK HORIZONTAL SEHINGGA KEAMANAN DAN KONDUSIFITAS PEMILU 2014 DAPAT TERWUJUD ? “.

B. BENTUK PERNYATAAN (REKOMEND) : 1)

“KERJASAMA POLRI DENGAN LINTAS SEKTORAL BELUM OPTIMAL SEHINGGA DIKHAWATIRKAN AKAN MENIMBULKAN TERJADINYA KONFLIK HORIZONTAL YANG PADA AKHIRNYA AKAN BERDAMPAK TIDAK AMAN DAN KONDUSIFNYA PEMILU 2014”;

2)

“KERJASAMA POLRI DENGAN LINTAS SEKTORAL BELUM OPTIMAL SEHINGGA DIKHAWATIRKAN AKAN MENIMBULKAN TERJADINYA KONFLIK HORIZONTAL YANG PADA AKHIRNYA AKAN BERDAMPAK KEPADA PEMILU 2014” YANG TIDAK AMAN DAN KONDUSIF”.

A.

MINIMAL DUA POKOK PESOALAN.

B.

KATA KUNCINYA ADALAH DENGAN MEMBREAK DOWN VARIABEL UTAMA / V-1 DENGAN: 1) MENGGUNAKAN LANDASAN TEORI ATAU KONSEP YG SESUAI DG VARIABEL UTAMA / V-1 2) ATAU MENGGUNAKAN LANDASAN TEORI ATAU KONSEP YANG MENDEKATI DENGAN VARIABEL UTAMA / V-1 3) MENGGUNAKAN TEORI FISH BOND (TULANG IKAN) KEPALA IKAN  PERMASALAHAN TULANG IKAN  PENYEBAB MASALAH (PERSOALANNYA) TEORI FISH BOND PENDEKATANNYA LEBIH KE ARAH TEORI SUMBER DAYA ORGANISASI (SDO), YAITU: MAN POWER (SDM); MONEY (ANGGARAN); MACHINE (SARPRAS) & METHOD (SISMET)

C.

CONTOH : OPTIMALISASI OPTIMALISASI KERJASAMA POLRI DENGAN LINTAS SEKTORAL (V1) DIBREAK DOWN DENGAN MENGGUNAKAN TEORI SUMDA ORGANISASI SEHINGGA PERSOALANNYA ADALAH :

1)

DALAM BENTUK PERTANYAAN ( APABILA PERMASALAHANNYA DALAM BENTUK “PERTANYAAN”) a) BAGAIMANA DUKUNGAN SDM POLRI DALAM MELAKUKAN KERMA LINSEK ? b) BAGAIMANA DUKUNGAN ANGGARAN POLRI DALAM MELAKUKAN KERMA LINSEK ? c) BAGAIMANA DUKUNGAN SARPRAS DALAM MELAKUKAN KERMA LINSEK ? d) BAGAIMANA DUKUNGAN SISMET POLRI DALAM MELAKUKAN KERMA LINSEK ?

2)

DALAM BENTUK PERNYATAAN (APABILA PERMASALAHANNYA DALAM BENTUK “PERNYATAAN”) a) DUKUNGAN SDM POLRI DALAM MELAKUKAN KERMA LINSEK BELUM OPTIMAL b) DUKUNGAN ANGGARAN POLRI DALAM MELAKUKAN KERMA LINSEK BELUM MEMADAI. c) DUKUNGAN SARPRAS DALAM MELAKUKAN KERMA LINSEK BELUM MEMADAI. d) DUKUNGAN SISMET POLRI DALAM MELAKUKAN KERMA LINSEK BELUM OPTIMAL.

 

ALUR PIKIR MERUPAKAN URUT-URUTAN BERPIKIR YANG DISUSUN SECARA SISTEMATIS DAN KOMPREHENSIF MENURUT KERANGKA BERPIKIR PENULIS BERIKUT CONTOH ALUR PIKIR : “OPTIMALISASI KERJASAMA POLRI DENGAN LINTAS SEKTORAL GUNA MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK HORIZONTAL DLM RANGKA TERWUJUDNYA PEMILU 2014 YG AMAN & KONDUSIF“

INSTRUMENTAL INPUT SUMBER DAYA MANUSIA SARANA PRASARANA ANGGARAN

KONDISI KERMA POLRI DG LINTAS SEKTORAL SAAT INI

PROSES PENGEMBANGAN SECARA KONSEPSIONAL

PIRANTI LUNAK

ENVIRONMENTAL INPUT

KONDISI KERMA POLRI DG LINTAS SEKTORAL YG DIHRPKAN

KONFLIK HORIZONTAL DPT DICEGAH

TERWJDNYA PEMILU 2014 YG AMAN & KONDUSIF

 

POLA PIKIR ADALAH POLA/KONSEP BERPIKIR SEORANG PENULIS DALAM MEMECAHKAN SUATU MASALAH (GUNA MEMBANTU DALAM BERPIKIR SECARA SISTEM) BERIKUT CONTOH POLA PIKIR : “OPTIMALISASI KERJASAMA POLRI DENGAN LINTAS SEKTORAL GUNA MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK HORIZONTAL DLM RANGKA TERWUJUDNYA PEMILU 2014 YG AMAN & KONDUSIF“

INSTRUMENTAL INPUT

SUBYEK KONDISI KERMA POLRI DG LINSEK SAAT INI

METODE

• KAPOLRES - DIKLAT - REWARD & PUNISHMENT - KOORDINASI - MoU - SOSIALISASI

OBYEK - ANGGOTA POLRI - INSTANSI TERKAIT

ENVIRONMENTAL INPUT FEED BACK

KONDISI KERMA POLRI DG LINSEK YG DIHRPKAN

KONFLIK HORIZONTAL DPT DICEGAH

TERWJDNYA PEMILU 2014 YG AMAN & KONDUSIF

1. BAGIAN JUDUL/SAMPUL 2. BAGIAN ISI NKP a. b. c.

PENULISAN NKP DIBUAT 20 HALAMAN SAMPAI DENGAN 25 HALAMAN, DIKETIK KOMPUTER, FONT ARIAL. BAGIAN PELENGKAP AWAL : HALAMAN JUDUL, DAFTAR ISI BAGIAN UTAMA/ISI BAB I : PENDAHULUAN (10% DARI JUMLAH HALAMAN). BAB II : LANDASAN TEORI (5% DARI JUMLAH HALAMAN). BAB III : KONDISI FAKTUAL (15% DARI JUMLAH HALAMAN). BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI (10% DARI JUMLAH HALAMAN). BAB V : KONDISI IDEAL (25% DARI JUMLAH HALAMAN). BAB VI : PEMECAHAN MASALAH (30% DARI JUMLAH HALAMAN). BAB VII : PENUTUP (5% DARI JUMLAH HALAMAN)

3. BAGIAN PELENGKAP AKHIR a. b. c.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN POLA PIKIR DAN ATAU ALUR PIKIR LAMPIRAN LAINNYA JIKA ADA

A. B. C.

ALASAN PEMILIHAN JUDUL; DIHARAPKAN MENGGUNAKAN DATA PRIMER DAN DATA SKUNDER UNTUK LEBIH MEMPERTAJAM PERMASALAHAN CARA MENGURAIKAN LATAR BELAKANG DIMULAI DARI : V-3; V-2; KEMUDIAN V-1

MERUPAKAN HASIL ANALISIS TERHADAP JUDUL DAN LATAR BELAKANG PENTINGNYA JUDUL DIBAHAS. JUDUL YANG DITETAPKAN PADA DASARNYA MENGANDUNG TIGA VARIABEL YANG SALING TERKAIT (HUBUNGAN KAUSAL) DAN MENGANDUNG PERMASALAHAN DI DALAMNYA; LANGKAH-LANGKAH PERUMUSAN PERMASALAHAN SUDAH ADA PADA SLIDE TERDAHULU. MERUPAKAN HASIL IDENTIFIKASI MASALAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN JUDUL YANG PADA DASARNYA MENGANDUNG PERSOALAN-PERSOALAN DAN SECARA OPERASIONAL MENJADI OBJEK PENGKAJIAN YANG RELEVAN DALAM PENULISAN NKK; LANGKAH-LANGKAH PERUMUSAN PERSOALAN SUDAH ADA PADA SLIDE TERDAHULU

(BERISI BATASAN TERHADAP PERMASALAHAN DAN WILAYAH).

(MENGUNGKAPKAN APA YANG AKAN DILAKUKAN DAN APA MANFAAT PENULISAN). (METODE DAN PENDEKATAN APA YANG DIGUNAKAN DALAM MEMBAHAS DAN MEMECAHKAN MASALAH). , BERISI TATA URUT PENULISAN YANG DITUANGKAN DENGAN LENGKAP DAN TERATUR (BUKAN DALAM BENTUK DAFTAR ISI). (BERISI ISTILAH/KONSEP-KONSEP YANG DIANGGAP PENTING DALAM NASKAH DAN DIBERI DEFINISI OPERASIONAL)

a.

LANDASAN TEORI DAN ATAU KONSEPSI YANG DIGUNAKAN HARUS TERKAIT DENGAN VARIABEL-1 DAN PERMASALAHAN YANG MENJADI POKOK BAHASAN DALAM PENULISAN NASKAH

b.

LANDASAN TEORI DAPAT JUGA DIGUNAKAN UNTUK MEMBAHAS FAKTA-FAKTA ATAUPUN KENYATAAN YANG DIANGKAT DALAM PENULISAN NASKAH

c.

SEBAIKNYA TEORI YANG DIGUNAKAN MERUPAKAN MATA PELAJARAN YANG SUDAH AJARKAN.

d.

KHUSUS UNTUK NKK MENGGUNAKAN METODOLOGI PENELITIAN YANG MELIPUTI: JENIS PENELITIAN, POPULASI DAN SAMPEL, JENIS INSTRUMEN PENELITIAN, TEKNIK PENGUMPULAN DATA, TEKNIK PENGOLAHAN DATA, TEKNIK ANALISA DATA & WAKTU, LOKASI & PERSONL PENELITI

BAB INI TERDIRI DARI: a. BAGIAN PENGANTAR, MENGEMUKAKAN HAL-HAL ATAU FAKTA-FAKTA YANG DAPAT MENUNJUKKAN KONDISI REALISTIK YANG DIHADAPI SAAT INI. DALAM MEMBAHAS KONDISI SAAT INI, TINJAUAN MASALAH SEBAIKNYA DIBAHAS DARI BERBAGAI ASPEK KHUSUSNYA MENYANGKUT KONDISI INTERNAL DAN TERKAIT DENGAN JUDUL (KATA KUNCI UTAMA/TITIK BERAT BAHASAN PADA JUDUL, DIDUKUNG OLEH DATA KUANTITATIF DAN DATA KUALITATIF). b. PENGARUH/DAMPAK/IMPLIKASI YANG MENGKAITKAN KONDISI KATA KUNCI UTAMA (KK-1) TERHADAP KATA KUNCI 2 (KK-2) SERTA TERHADAP KATA KUNCI 3 (KK-3) OUT COME; c. JUDUL BAB TIDAK DIATUR SECARA BAKU, AKAN TETAPI DAPAT DITULIS DENGAN RUMUSAN JUDUL BAB YANG DISESUAIKAN DENGAN ISI DARI TULISAN

a. BAGIAN YANG MENGANTARKAN PENULIS UNTUK MEMASUKI PERMASALAHAN YANG AKAN DIBAHAS, DITINJAU DARI PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN (ENVIRONMENTAL) BAIK LINGKUNGAN INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL; b. PENGARUH LINGKUNGAN INI TERUTAMA YANG ERAT KAITANNYA DENGAN KATA KUNCI UTAMA/FOKUS (DIURAI DARI UMUM KE KHUSUS); c. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI, SALAH SATUNYA DAPAT MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT (KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN KENDALA), ATAU DAPAT MENGGUNAKAN TEORI ANALISIS LAINNYA YANG DAPAT MENDUKUNG PEMBAHASAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

a. KONDISI INI SEBAIKNYA DITINJAU DARI UNSUR-UNSUR/ASPEK YANG TERDAPAT PADA PEMBAHASAN KATA KUNCI UTAMA. PEMBAHASAN DIUPAYAKAN MENCAKUP SEMUA ASPEK/PERSOALAN YANG TELAH DIRUMUSKAN, DAN HANYA YANG TERKAIT DENGAN KATA KUNCI UTAMA DALAM JUDUL (TITIK BERAT BAHASAN PADA JUDUL) ; b. MENGURAIKAN PENGARUH / DAMPAK / IMPLIKASI DARI TERCAPAINYA KONDISI IDEAL (DARI KONDISI IDEAL PADA KATA KUNCI UTAMA (KK-1) TERHADAP KATA KUNCI-2 (KK-2) DAN KATA KUNCI-3 (KK-3) OUT COME ; c. INDIKATOR KEBERHASILAN/KONTRIBUSI ATAS KONDISI YANG DIHARAPKAN AGAR DAPAT TERWUJUD/ TERCAPAI

a. KONSEPSI ATAU UPAYA YANG DILAKUKAN DLM RANGKA PEMECAHAN MASALAH BERDASARKAN HASIL ANALISIS YANG MENGGAMBARKAN PENGARUH, KORELASI, SALING KETERGANTUNGAN DARI ASPEKASPEK YANG DIBAHAS PADA BAB/BAGIAN SEBELUMNYA.

b. KONSEPSI PEMECAHAN MASALAH MANAJEMEN STRATEGIK, YAITU:

YANG

DIURAIKAN

MENGGUNAKAN

1)

VISI 

2)

MISI 

3)

TUJUAN

4)

SASARAN

5)

KEBIJAKAN 

6)

STRATEGI

7)

UPAYA / ACTION PLAN (IMPLEMENTASI STRATEGI)

LANGKAH-LANGKAH

CARA PANDANG JAUH KE DEPAN TENTANG KEADAAN MASA DEPAN YANG DIINGINKAN OLEH PENULIS. RUMUSAN VISI PADA SETIAP KARYA TULIS MENGACU PADA PERMASALAHAN DAN PERSOALAN YANG MENJADI POKOK BAHASAN PENULIS SUATU UPAYA YANG HARUS DIJABARKAN OLEH PENULIS UNTUK MENCAPAI VISI



MERUPAKAN PENJABARAN/ IMPLEMENTASI DARI PERNYATAAN MISI. TUJUAN ADALAH SESUATU (APA) YANG AKAN DICAPAI ATAU DIHASILKAN PADA JANGKA WAKTU TERTENTU



YAITU SESUATU YANG AKAN DICAPAI/DIHASILKAN OLEH PENULIS DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN BAIK SEMESTERAN, TRIWULANAN, ATAU BULANAN. SASARAN DIUPAYAKAN DALAM BENTUK KUANTITATIF SEHINGGA DAPAT DIUKUR. MERUPAKAN SUATU KEPUTUSAN STRATEGIS YANG BERISI, RUMUSAN UMUM UNTUK MENGARAHKAN SEMUA LANGKAH YANG PERLU DILAKSANAKAN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN.



MERUPAKAN LANGKAH ATAU CARA MENGGUNAKAN DAYA, DANA, SARANA DAN PRASARANA (KEKUATAN) DALAM MENYUKSESKAN KEBIJAKAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBELUMNYA DENGAN PENGATURAN SKALA PRIORITAS, PADA SETIAP SASARAN YANG INGIN DICAPAI

 MERUPAKAN LANGKAH RIIL ATAU TINDAKAN NYATA DAN BERSIFAT TEKNIS SEBAGAI JABARAN STRATEGI YANG DITERAPKAN, DI DALAMNYA MINIMAL MEMUAT UNSUR SIAPA (SUBJEK) MELAKUKAN APA (OBJEK) DENGAN CARA BAGAIMANA (METODE) DAN WAJIB DIURAIKAN DALAM BENTUK NARASI BUKAN HANYA DALAM BENTUK MATRIK SAJA.

KESIMPULAN •

KESIMPULAN MERUPAKAN JAWABAN TERHADAP MASALAH-MASALAH DAN PERSOALAN-PERSOALAN YANG DIKEMUKAKAN BERDASARKAN TEMUAN-TEMUAN FAKTUAL DENGAN BERBAGAI PENGARUHNYA, SEHINGGA MENDAPATKAN KONDISI APA YANG DIHARAPKAN OLEH PENULIS DAN BAGAIMANA UPAYA YANG SELAYAKNYA DILAKUKAN.

•

DENGAN DEMIKIAN KESIMPULAN BUKAN MERUPAKAN SUATU RINGKASAN DAN JUGA BUKAN MENYIMPULKAN DARI TIAP-TIAP BAB

REKOMENDASI REKOMENDASI PADA INTINYA ADALAH SUATU KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN OLEH CALON PESERTA DIDIK (MENGINGAT CALON PESERTA DIDIK DIASUMSIKAN SEBAGAI KAPOLRES) YANG DISEBABKAN KARENA BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSINYA. REKOMENDASI DITUJUKAN KEPADA SATUAN YANG LEBIH TINGGI

TOPIK

KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI JUDUL OPTIMALISASI PERAN SATINTELKAM POLRES “X”

GUNA MENCEGAH TERJADINYA UNJUK RASA ANARKIS DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KAMTIBMAS YANG KONDUSIF