Profil Kesehatan Indonesia 2013

351.770.212 Ind p

PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2013

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2014

351.770.212 Ind P

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013. -Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2014 ISBN 978-602-235-645-5 1. Judul I. HEALTH STATISTICS

Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950 Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277168 Fax no: 62-21-5203874 E-mail: pusdatin@depkes .go.id Web site: http://www.kemkes.go.id

ii

TIM PENYUSUN Pengarah dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS Sekretaris Jenderal Kemenkes RI

Ketua drg. Oscar Primadi, MPH Kepala Pusat Data dan Informasi

Editor

drg. Vensya Sitohang, M.Epid Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes Boga Hardhana, S.Si, MM drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes

Anggota Farida Sibuea, SKM, MScPH; Ir. Zulfi, MM; Marlina Indah Susanti, SKM, M.Epid; Supriyono Pangribowo, SKM, MKM; Budi Prihantoro, S.Si ; Margiyono, SKom; Dewi Roro Kumbini, S.Pd, MKM; Annisa Harpini, SKM, MKM; Sarinah Bintang, SKM, Eka Satriyani Sakti, SKM; B.B. Sigit; Hellena Maslinda; Hadi Nuramsyah

Kontributor

Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Kepegawaian; Biro Keuangan dan BMN; Pusat Promosi Kesehatan;Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; Set. Ditjen Bina Gizi dan KIA; Dit. Bina Kesehatan Ibu; Dit. Bina Kesehatan Anak; Dit. Bina Gizi; Set. Ditjen Bina Upaya Kesehatan; Dit. Bina Upaya Kesehatan Dasar; Dit. Bina Upaya Kesehatan Rujukan; Set. Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Set. Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; Dit. Surveilans Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra; Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung; Dit. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang; Dit. Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Set. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; Set. Badan PPSDM Kesehatan; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

iii

KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami dapat menyelesaikan Profil Kesehatan Indonesia 2013 ini dengan baik. Profil Kesehatan Indonesia merupakan salah satu media publikasi data dan informasi yang terkait dengan situasi dan kondisi kesehatan yang relatif komprehensif. Sumber data Profil Kesehatan Indonesia berasal dari unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan serta institusi lain yang memiliki data terkait bidang kesehatan seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Indonesia dapat membantu kita dalam membandingkan capaian pembangunan kesehatan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, mengukur capaian pembangunan kesehatan di Indonesia, serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya. Terdapat perbedaan Profil Kesehatan Indonesia 2013 dibandingkan dengan Profil Kesehatan Indonesia yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu perubahan sistematika bab. Pada Profil Kesehatan Indonesia terdahulu, sistematika bab secara berurutan terdiri dari ; Pendahuluan, Gambaran Umum, Situasi Derajat Kesehatan, Upaya Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, dan Perbandingan antara negara. Sedangkan pada Profil Kesehatan Indonesia 2013 urutan bab terdiri dari Demografi, Sarana Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Kesehatan Keluarga (Kesehatan Ibu & Kesehatan Anak), serta Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Buku Profil Kesehatan Indonesia 2013 ini disajikan dalam bentuk cetakan dan soft copy (CD) serta dapat diunduh di website www.kemkes.go.id. Semoga publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta dan masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. Kritik dan saran kami harapkan sebagai penyempurnaan profil yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2013 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2014 Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS NIP. 195408112010061001 iv

KATA SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN RI

Data dan informasi merupakan salah satu komponen krusial dalam pembangunan kesehatan yang berperan pada tahap perencanaan sebelum pengambilan keputusan dilakukan. Oleh karena itu, Saya menyambut gembira atas terbitnya Profil Kesehatan Indonesia 2013. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan secara gamblang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Dengan demikian sudah menjadi tugas kita bersama selaku pemangku kepentingan di sektor kesehatan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas. Profil Kesehatan Indonesia 2013 sebagai media publikasi data dan informasi kesehatan terus melakukan perbaikan dan pembenahan sehingga dapat menyajikan data dan informasi yang lebih berkualitas, valid, dan konsisten. Pemenuhan kelengkapan data dan ketepatan waktu pengiriman data baik dari segi cakupan wilayah maupun indikator merupakan masalah utama yang ditemui dalam proses penyusunan Profil Kesehatan Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan komitmen terhadap integrasi data dan informasi serta koordinasi antara pusat dan daerah. Apresiasi yang setinggi-tingginya Saya berikan kepada semua pihak yang berperan dalam proses penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2013 dari hulu sampai hilir. Saya sangat berharap publikasi ini bisa menjadi acuan dalam hal data dan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap upaya pembangunan kesehatan di Indonesia.

Jakarta, Juli 2014 Menteri Kesehatan

v

DAFTAR SINGKATAN

xvi vi

3M Plus

:

Menguras, Menutup, Mengubur, plus Menghindari gigitan nyamuk

ABH

:

Anak yang Berhadapan Hukum

ACT

:

Artemisinin-based Combination Therapy

ADB

:

Asian Development Bank

ADD

:

Anak Dengan Disabilitas

AFP

:

Acute Flaccid Paralysis

AHH

:

Angka Harapan Hidup Jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang

AIDS

:

Acquired Immune Deficiency Syndrome

AKABA

:

Angka Kematian Balita

AKB - Infant Mortality Rate (IMR)

:

Angka Kematian Bayi

AKI - Maternal Mortalite Rate (MMR)

:

Angka Kematian Ibu

AKN - Neonatal Mortality Rate

:

Angka Kematian Neonatal

AMH

:

Angka Melek Huruf

AMP

:

Audit Maternal Perinatal

Andikpas

:

Anak didik pemasyarakatan

APBD

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

API

:

Annual Parasite Incidence

APK

:

Angka Partisipasi Kasar

APM

:

Angka Partisipasi Murni

APS

:

Angka Partisipasi Sekolah

ASEAN

:

Association of Southeast Asian Nations

ASI Eksklusif

:

Pemberian Air Susu Ibu saja tanpa tambahan makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan.

BABS

:

Buang Air Besar Sembarangan

BB/TB

:

Status gizi berdasarkan Berat Badan menurut Tinggi Badan

BB/U

:

Status gizi berdasarkan Berat Badan menurut Umur

BBLR

:

Berat Bayi Lahir Rendah

BCG

:

Bacille Calmette-Guérin

BJP

:

Bukan Jaringan Perpipaan

BOK

:

Biaya Operasional Kesehatan

BPS

:

Badan Pusat Statistik

BTA +

:

Basil Tahan Asam positif

BUMN

:

Badan Umum Milik Negara

CBE

:

Clinical Breast Examiniation

CBR

:

Crude Birth Rate = Angka Kelahiran Kasar

CDR

:

Case Detection Rate

CFR

:

Case Fatality Rate

CNR

:

Case Notification Rate

CR

:

Cure Rate = Angka Kesembuhan

CRPD

:

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

CSR

:

Corporate Social Responsibility

CTKI

:

Calon Tenaga Kerja Indonesia

D/S

:

Cakupan penimbangan balita di posyandu

DAK

:

Dana Alokasi Khusus

DBD

:

Demam Berdarah Dengue

DBK

:

Daerah yang Bermasalah Kesehatan

DIPA

:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

vii

viii

DJJ

:

Denyut Jantung Janin

DO Rate

:

Drop Out Rate

DPT

:

Diphteri Pertusis Tetanus

DTPK

:

Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan

EKG

:

Elektrokardiogram

EMAS

:

Expanding Maternal and Neonatal Survival

FCP

:

Female Cancer Program

FGD

:

Focus Group Discussion

GHPR

:

Gigitan Hewan Penular Rabies

HAM

:

Hak Asasi Manusia

Hb

:

Hemoglobin

HDI

:

Human Development Index

HDK

:

Hipertensi Dalam Kehamilan

HIV

:

Human Immunodeficiency Virus

ICCP

:

Indonesian Cancer Control Progam

ICWRMIP

:

Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program

IDAI

:

Ikatan Dokter Anak Indonesia

IDU

:

Injecting Drug User

IEBA

:

Industri Ekstrak Bahan Alam

IMD

:

Inisiasi Menyusu Dini

IMS

:

Infeksi Menular Seksual

IMT – Body Mass Index (BMI)

:

Indeks Massa Tubuh

IMT/U

:

Status gizi berdasarkan Indeks Massa Tubuh menurut Umur

IOT

:

Industri Obat Tradisional

IPM

:

Indeks Pembangunan Manusia

IR

:

Incidence Rate

ISPA

:

Infeksi Saluran Pernafasan Akut

IVA

:

Inspeksi Visual dengan Asam Asetat

IUD

:

Intra Uterine Device

Jamkesmas

:

Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jampersal

:

Jaminan Persalinan

JMP

:

Joint Monitoring Program

K1

:

Kunjungan baru ibu hamil, yaitu kunjungan ibu hamil pertama kali pada masa kehamilan.

K4

:

Kontak minimal empat kali selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal satu kali kontak pada trimester pertama, satukali pada trimester kedua dan duakali pada trimester ketiga.

KB

:

Keluarga Berencana

KF 3

:

Kunjungan Nifas; Pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian vitamin A 2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB pasca persalinan.

KIA

:

Kesehatan Ibu dan Anak

KIE

:

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

KKI

:

Konsil Kedokteran Indonesia

KKS

:

Kabupaten/Kota Sehat

KLB

:

Kejadian Luar Biasa

KMS

:

Kartu Menuju Sehat

KN1

:

Kunjungan Neonatus 1; pelayanan kesehatan neonatal dasar, kunjungan ke-1 (pertama) pada 6-24 jam setelah lahir.

KN Lengkap

:

Kunjungan Neonatus Lengkap ; pelayanan kesehatan neonatal dasar meliputi ASI ekslusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi hepatitis B1 bila tidak diberikan pada saat lahir, dan manajemen terpadu bayi muda. Dilakukan sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada -28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan

ix

maupun kunjungan rumah.

x

KOMNAS

:

Komisi Nasional

KPDT

:

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

KT

:

Konseling dan Tes HIV

KtA

:

Kekerasan Terhadap Anak

KTR

:

Kawasan Tanpa Rokok

KUHAP

:

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

KVA

:

Kekurangan Vitamin A

Lapas

:

Lembaga Pemasyarakatan

LBH

:

Lembaga Bantuan Hukum

LIL

:

Lima Imunisasi Dasar Lengkap

LILA

:

Lingkar Lengan Atas

LKSA

:

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

LMKM

:

Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui

LP/LS

:

Lintas Program / Lintas Sektor

LPA

:

Lembaga Perlindungan Anak

LPP

:

Laju Pertumbuhan Penduduk

LSL

:

Lelaki Seks dengan Lelaki

LSM

:

Lembaga Swadaya Masyarakat

MA

:

Madrasah Aliyah

MAK

:

Manajemen Aktif Kala

MB

:

Multi Basiler

MDGs

:

Millenium Development Goals

MOP

:

Metode Operatif Pria; cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan pada saluran sperma pria.

MOW

:

Metode Operatif Wanita; cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan pada saluran telur wanita.

MP ASI

:

Makanan Pendamping Air Susu Ibu

MTBM

:

ManajemenTerpadu Balita Muda; suatu pendekatan keterpaduan dalam tata laksana bayi umur 1 hari – 2 bulan, baik yang sehat maupun yang sakit, baik yang

datang ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar maupun yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan pada saat kunjungan neonatal.

MTBS

:

ManajemenTerpadu Balita Sakit; suatu pendekatan yang terintegrasi/terpadu dalam tata laksana balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak usia 0-59 bulan (balita) secara menyeluruh. MTBS bukan merupakan suatu program kesehatan tetapi suatu pendekatan/cara menatalaksana balita sakit.

MTs

:

Madrasah Tsanawiyah

NAPZA

:

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain

NCDR

:

Newly Case Detection Rate

NSPK

:

Norma Standar Prosedur Kriteria

P4K

:

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi

PAK

:

Penyakit Akibat Kerja

PAK

:

Penyalur Alat Kesehatan

PAMSTBM

:

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

PBB

:

Perserikatan Bangsa-Bangsa

PBF

:

Pedagang Besar Farmasi

PD3I

:

Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi

PDAM

:

Perusahaan Daerah Air Minum

Perpres

:

Peraturan Presiden

PET

:

Post Exposure Treatment

PHBS

:

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

PJK

:

Penyakit Jantung Koroner

PJPD

:

Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

PK

:

Penanganan Komplikasi Maternal

PKH

:

Program Keluarga Harapan

PKHS

:

Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat

xi

xii

PKK

:

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

PKPR

:

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

PKRT

:

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

PKT

:

Pusat Krisis Terpadu

PMS

:

Penyakit Menular Seksual

PN (Salinakes)

:

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

PNS

:

Pegawai Negeri Sipil

POGI

:

Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia

Polindes

:

Pondok Bersalin Desa

POLRI

:

Polisi Republik Indonesia

Poltekkes

:

Politeknik Kesehatan

POMP

:

Pemberian Obat Massal Pencegahan; program untuk filariasis

PONED

:

Pelayanan emergensi Obstetrik dan Neonatal Dasar

PONEK

:

Pelayanan emergensi Obstetrik dan Neonatal Komprehensif

Posbindu

:

Pos Pembinaan Terpadu

Poskesdes

:

Pos Kesehatan Desa

Posyandu

:

Pos Pelayanan Terpandu

PP

:

Peraturan Pemerintah

PPA

:

Project Partnership Agreement

PPT

:

Pusat Pelayanan Terpadu

PSN

:

Pemberantasan Sarang Nyamuk

PTM

:

Penyakit Tidak Menular

PTT

:

Pegawai Tidak Tetap

PUS

:

Pasangan Usia Subur

Puskesmas

:

Pusat Kesehatan Masyarakat

Pustu

:

Puskesmas Pembantu

RAN

:

Rencana Aksi Nasional

Renstra

:

Rencana Strategis

Riskesdas

:

Riset Kesehatan Dasar

RITL

:

Rawat Inap Tingkat Lanjut

RITP

:

Rawat Inap Tingkat Pertama

RJTL

:

Rawat Jalan Tingkat Lanjut

RJTP

:

Rawat Jalan Tingkat Pertama

RPJMN

:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPSA

:

Rumah Perlindungan Sosial Anak

RPTC

:

Rumah Perlindungan Trauma Center

RSIA

:

Rumah Sakit Ibu Anak

RSK

:

Rumah Sakit Khusus

RSU

:

Rumah Sakit Umum

Rutan

:

Rumah Tahanan

Satker

:

Satuan Kerja

SD

:

Sekolah Dasar

SDIDTK

:

Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang

SDKI

:

Survei Demografi Kesehatan Indonesia

SDM

:

Sumber Daya Manusia

SEARO

:

WHO South-East Asia Regional

Sentra P3T

:

Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional

SK

:

Surat Keputusan

SKRT

:

Survei Kesehatan Rumah Tangga

SLB

:

Sekolah Luar Biasa

SLTA

:

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

SLTP

:

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

SMK

:

Sekolah Menengah Kejuruan

SMP

:

Sekolah Menengah Pertama

SPAL

:

Saluran Pembuangan Air Limbah

xiii

xiv

SPM

:

Standar Pelayanan Minimal

SR

:

Success Rate = Angka Keberhasilan Pengobatan

SpOG

:

Spesialis Obstetri Ginekologi/ Spesialis Kebidanan dan Kandungan

Srikandi

:

Sistem Registrasi Kanker di Indonesia

STBM

:

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

STBP

:

Survei Terpadu Biologis dan Perilaku

STR

:

Surat Tanda Registrasi

STRA

:

Surat Tanda Registrasi Apoteker

STRTTK

:

Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian

STTB

:

Surat Tanda Tamat Belajar

Susenas

:

Survei Sosial Ekonomi Indonesia

TB

:

Tuberkulosis

TB

:

Tinggi Badan

TB/U

:

Status gizi berdasarkan Tinggi Badan menurut Umur

THT

:

Telinga, Hidung, dan Tenggorokan

TKI

:

Tenaga Kerja Indonesia

TNI

:

Tentara Nasional Indonesia

Toga

:

Tokoh Agama

Toma

:

Tokoh Masyarakat

TOT

:

Training of Trainer

TPT

:

Tingkat Pengangguran Terbuka

TT

:

Tetanus Toksoid

UCI

:

Universal Child Immunization; tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar rneliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT.

UKBM

:

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat; Bentuk UKBM yang adalah Poskesdes, Polindes, Pos UKK, Poskestren, TOGA, Saka Bhakti Husada, dan lainlain.

UKGS

:

Usaha Kesehatan Gigi Sekolah

UKOT

:

Usaha Kecil Obat Tradisional

UKS

:

Usaha Kesehatan Sekolah

UMOT

:

Usaha Mikro Obat Tradisional

UNICEF

:

United Nations Children's Fund

UPPA

:

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

UPT

:

Unit Pelaksana Teknis

VAR

:

Vaksin Anti Rabies

VCT

:

Voluntary, Counseling, and Testing

WDF

:

World Diabetes Foundation

WHO

:

World Health Organization

WNA

:

Warga Negara Asing

WUS

:

Wanita Usia Subur; keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun.

xv

DAFTAR GAMBAR BAB I. DEMOGRAFI GAMBAR 1.1

JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2010 – 2013 .............................................................................................................

3

GAMBAR 1.2

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ...............................

4

GAMBAR 1.3

PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013 ...............................................

5

GAMBAR 1.4

PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013 ..............................................................................................................................................

6

GAMBAR 1.5

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 (%) ............

9

GAMBAR 1.6

PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA/BULAN INDONESIA TAHUN 2013 ..................................................................................................

10

PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN DI INDONESIA KONDISI AGUSTUS 2013 .....................................

12

GAMBAR 1.8

GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 ...............................

13

GAMBAR 1.9

PETA PERSEBARAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2013 .............................................................................................................................

14

PETA PERSEBARAN PERSENTASE KABUPATEN TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................

15

RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013 ................................

16

PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT STTB TERTINGGI YANG DIMILIKI TAHUN 2012 ................................................................

17

PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ............................................................

18

PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDIDIKAN MENURUT USIA SEKOLAH DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 ..........................................

19

PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 .............................................................................................................

20

PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 .............................................................................................................

21

GAMBAR 1.17

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 2008 – 2012 ....

22

GAMBAR 1.18

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

22

GAMBAR 1.19

ANGKA HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR (DALAM TAHUN) INDONESIA TAHUN 2008 – 2012 .............................................................................................................

23

GAMBAR 1.7

GAMBAR 1.10 GAMBAR 1.11 GAMBAR 1.12 GAMBAR 1.13 GAMBAR 1.14 GAMBAR 1.15 GAMBAR 1.16

xvi

BAB II. SARANA KESEHATAN GAMBAR 2.1

JUMLAH PUSKESMAS TAHUN 2009 – 2013 .............................................................

28

GAMBAR 2.2

RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK TAHUN 2009 – 2013 ............

28

GAMBAR 2.3

RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK TAHUN 2013 ............................

29

GAMBAR 2.4

JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP TAHUN 2009 – 2013 ..............................................................................................................................

30

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI SYARAT MINIMAL 4 PUSKESMAS PONED DI INDONESIA TAHUN 2013 ...........................................

31

JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA DI INDONESIA TAHUN 2013 ..........................

32

PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 .........................................................

36

PERSENTASE RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK) MENURUT JENIS DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................................................................................................

36

RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 ...........................................................................

37

RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................................................................................................

38

PERSENTASE RUMAH SAKIT MENURUT KELAS DI INDONESIA TAHUN 2013 ..............................................................................................................................................

38

JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................

40

JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................

41

PERSENTASE RATA-RATA PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2013 ...........................................

42

GAMBAR 2.15

PERSENTASE DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF TAHUN 2013 ...........

43

GAMBAR 2.16

PERSENTASE POSYANDU MENURUT STRATA DI INDONESIA TAHUN 2013 ..............................................................................................................................................

44

RASIO POSYANDU TERHADAP DESA/KELURAHAN DI INDONESIA TAHUN 2013 .............................................................................................................................

45

JUMLAH PROGRAM STUDI POLTEKKES DIPLOMA III DAN IV DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................................................................................................

46

JUMLAH PESERTA DIDIK DIPLOMA III POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2013 .............................................................................................................................

46

JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2013 ................................................................................................................................................

47

GAMBAR 2.5 GAMBAR 2.6 GAMBAR 2.7 GAMBAR 2.8 GAMBAR 2.9 GAMBAR 2.10 GAMBAR 2.11 GAMBAR 2.12 GAMBAR 2.13 GAMBAR 2.14

GAMBAR 2.17 GAMBAR 2.18 GAMBAR 2.19 GAMBAR 2.20

xvii

BAB III. TENAGA KESEHATAN GAMBAR 3.1 GAMBAR 3.2 GAMBAR 3.3 GAMBAR 3.4 GAMBAR 3.5 GAMBAR 3.6 GAMBAR 3.7 GAMBAR 3.8

RASIO DOKTER UMUM TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013 .............................................................................................................................

52

RASIO PERAWAT TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013 .............................................................................................................................

53

RASIO BIDAN TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013 ..............................................................................................................................................

54

RASIO DOKTER UMUM DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2013 ................................................................

55

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................................................................................................

55

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................................................................................................

56

JUMLAH DOKTER UMUM PTT, DOKTER GIGI PTT DAN BIDAN PTT AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA TAHUN 2013 .......

57

JUMLAH PENGANGKATAN DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA TAHUN 2013 ........

58

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN GAMBAR 4.1

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2008 – 2013 .............................................................................................................

63

GAMBAR 4.2

PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP APBD MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013 .....................................................................

64

GAMBAR 4.3

JUMLAH KUNJUNGAN RJTP, RITP, RJTL & RITL DI INDONESIA TAHUN 2013 ..............................................................................................................................................

66

GAMBAR 4.4

PENCAPAIAN JUMLAH KUNJUNGAN RJTP, RITP, RJTL & RITL DI INDONESIA TAHUN 2009-2013 .....................................................................................

66

GAMBAR 4.5

PERSENTASE PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ..................................

68

BAB V. KESEHATAN KELUARGA GAMBAR 5.1 GAMBAR 5.2

xviii

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K1 DAN K4 DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2013 ..................................................................................

73

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 MENURUT PROVINSI, TAHUN 2013 .....................................................................................................

74

GAMBAR 5.3

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K1 DAN K4 IDEAL DI INDONESIA, TAHUN 2013 .................................................................................................

75

CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2013 ............................................................................

76

CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ..............................................................................

76

PROPORSI KELAHIRAN BERDASARKAN TEMPAT BERSALIN DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 .........................................................................................

77

CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL K4 DAN CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2013 ...........................................................................................................................................

78

PROPORSI PENOLONG PERSALINAN DENGAN KUALIFIKASI TERTINGGI DI INDONESIA, RISKESDAS TAHUN 2013 .......................................

78

PROPORSI PERSALINAN SESAR DARI KELAHIRAN PERIODE 1 JANUARI 2010 SAMPAI SAAT WAWANCARA MENURUT KARAKTERISTIK DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 .........................................................................................

79

CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 ................................................................................................................................................

80

CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 .............................................................................................................

81

CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ......................................................................................................

81

GAMBAR 5.13

PENYEBAB KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 2010 ...............................

82

GAMBAR 5.14

PERSENTASE PEMAKAIAN ALAT/CARA KB PADA WANITA USIA SUBUR (15-49 TAHUN) YANG BERSTATUS KAWIN DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 ..............................................................................................................................................

84

PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................

84

GAMBAR 5.16

PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ...

85

GAMBAR 5.17

PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI TAHUN 2013 .............................................................................................................................

86

GAMBAR 5.18

CAKUPAN PESERTA KB BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ...........

86

GAMBAR 5.19

PERSENTASE BERAT BAYI LAHIR RENDAH MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 ....................................................................................................................

88

CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ......................................................................................................

89

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA DI INDONESIA TAHUN 2013 ..............................................................................................................................................

91

GAMBAR 5.4 GAMBAR 5.5 GAMBAR 5.6 GAMBAR 5.7

GAMBAR 5.8 GAMBAR 5.9

GAMBAR 5.10 GAMBAR 5.11 GAMBAR 5.12

GAMBAR 5.15

GAMBAR 5.20 GAMBAR 5.21

xix

GAMBAR 5.22

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2013 ..............................................................................................................................................

91

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2009-2013 ..................................................................................................................................

92

GAMBAR 5.24

CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................

93

GAMBAR 5.25

PERSENTASE BAYI MULAI MENDAPAT ASI KURANG DARI 1 JAM PERTAMA (INISIASI MENYUSU DINI) PADA ANAK UMUR 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI, RISKESDAS TAHUN 2013 ..................................................

95

CAKUPAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0-6 BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .............................................................................................................................

96

PERSENTASE PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA ANAK UMUR (659 BULAN) MENURUT PROVINSI, RISKESDAS TAHUN 2013 .........................

99

GAMBAR 5.23

GAMBAR 5.26 GAMBAR 5.27

xx

GAMBAR 5.28

PERSENTASE PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA ANAK UMUR (659 BULAN) SELAMA ENAM BULAN TERAKHIR MENURUT PROVINSI, RISKESDAS TAHUN 2013 ................................................................................................... 100

GAMBAR 5.29

CAKUPAN PENIMBANGAN BALITA (D/S) DI INDONESIA TAHUN 2013

GAMBAR 5.30

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2013 .............................................................................................................................................. 103

GAMBAR 5.31

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA ANAK UMUR 12-23 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2013 ........................................................................... 104

GAMBAR 5.32

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 105

GAMBAR 5.33

CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI DI INDONESIA TAHUN 2013 ...............

GAMBAR 5.34

ANGKA DROP OUT CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB1 - CAMPAK PADA BAYI DI INDONESIA TAHUN 2007-2013 .................................................................. 107

GAMBAR 5.35

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 108

GAMBAR 5.36

CAKUPAN SEKOLAH DASAR YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN SISWA SD/SETINGKAT KELAS 1 DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................... 110

GAMBAR 5.37

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 4 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA PKPR DI INDONESIA TAHUN 2013 ........................ 112

GAMBAR 5.38

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 2 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA KTA DI INDONESIA TAHUN 2013 ........................... 115

GAMBAR 5.39

PERSENTASE BALITA KEKURANGAN GIZI BERDASARKAN BERAT BADAN MENURUT UMUR BB/U DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................... 119

GAMBAR 5.40

PERSENTASE BALITA DENGAN TINGGI BADAN DI BAWAH NORMAL BERDASARKAN TINGGI BADAN MENURUT UMUR TB/U DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 120

GAMBAR 5.41

PERSENTASE BALITA KURUS BERDASARKAN BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN (BB/TB) DI INDONESIA, RISKESDAS TAHUN 2013 .............................................................................................................................................. 121

101

106

GAMBAR 5.42

PERSENTASE KELEBIHAN BERAT BADAN PADA PENDUDUK DEWASA BERDASARKAN KATEGORI INDEKS MASA TUBUH MENURUT PROVINSI, RISKESDAS, TAHUN 2013 .......................................................................... 122

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN GAMBAR 6.1

PROPORSI KASUS BARU BTA + MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2013 .............................................................................................................................................

128

GAMBAR 6.2

PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUS TB PARU DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 ..................................................................................... 128

GAMBAR 6.3

PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUS TB PARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .............................................................................. 129

GAMBAR 6.4

ANGKA NOTIFIKASI KASUS BTA+ DAN SELURUH KASUS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2013 ..................................................................................... 130

GAMBAR 6.5

ANGKA NOTIFIKASI KASUS TB PARU BTA+PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .............................................................................. 130

GAMBAR 6.6

ANGKA KESEMBUHAN DAN KEBERHASILAN PENGOBATAN TB BTA+DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 ..................................................................................... 131

GAMBAR 6.7

JUMLAH KASUS BARU HIV POSITIF DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2013 .............................................................................................................................................. 133

GAMBAR 6.8

PETA EPIDEMI HIV DI INDONESIA TAHUN 2012 ................................................

GAMBAR 6.9

JUMLAH KASUS BARU DAN KUMULATIF PENDERITA AIDS YANG TERDETEKSI DARI BERBAGAI SARANA KESEHATAN DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2013 .......................................................................................................... 134

GAMBAR 6.10

PROPORSI KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 135

GAMBAR 6.11

PERSENTASE KASUS BARU AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 135

GAMBAR 6.12

PERSENTASE KASUS AIDS MENURUT FAKTOR RISIKO DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 136

GAMBAR 6.13

ANGKA KEMATIAN AKIBAT AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA TAHUN 2000-2013 ................................................................................................................ 136

GAMBAR 6.14

PERIOD PREVALENCE PNEUMONIA MENURUT PROVINSI RISKESDAS 2007 DAN 2013 .......................................................................................................................

134

139

GAMBAR 6.15

CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 ................................................................................................................ 140

GAMBAR 6.16

ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2008-2013 .............................................................................................. 141

GAMBAR 6.17

ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................. 141 xxi

GAMBAR 6.18 GAMBAR 6.19 GAMBAR 6.20

142

ANGKA CACAT TINGKAT II KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK PER PROVINSI TAHUN 2013 ......................................................................................................

142

PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK TAHUN 2008-2013 ..................................................................................................................................

143

GAMBAR 6.21

PERIOD PREVALENCE DIARE (> 2 MINGGU – 1 BULAN SEBELUM WAWANCARA)MENURUT GEJALA, RISKESDAS 2013 ........................................ 144

GAMBAR 6.22

INCIDENCE RATE (IR) CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................................................................... 145

GAMBAR 6.23

PROPORSI KASUS CAMPAK MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 146

GAMBAR 6.24

PROPORSI KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................................................................................................

147

GAMBAR 6.25

NON POLIO AFP RATE PER 100.000 ANAK < 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................................................ 147

GAMBAR 6.26

PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ..............................................................................................................................................

148

GAMBAR 6.27

ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2013 ..................................................................................... 149

GAMBAR 6.28

ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ...................................................

150

GAMBAR 6.29

JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 ..................................................................................................................................

150

GAMBAR 6.30

ANGKA BEBAS JENTIK DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 .............................

151

GAMBAR 6.31

JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 .........

152

GAMBAR 6.32

JUMLAH KASUS KLINIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 ........................................................................................................................................................... 152

GAMBAR 6.33

PETA ENDEMISITAS MALARIA DI INDONESIA TAHUN 2012 DAN 2013 .

153

GAMBAR 6.34

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENURUT TINGKAT ENDEMISITAS TAHUN 2011-2013 ................................................................................................................

153

ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API) PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO TAHUN 2005-2013 .......................................

154

GAMBAR 6.36

SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 .......................................

155

GAMBAR 6.37

SEBARAN KASUS GHPR DAN KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) DI INDONESIA TAHUN 2013 ................................................................................................. 156

GAMBAR 6.38

SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 .....................

157

GAMBAR 6.39

JUMLAH KASUS DAN CFR ANTRAKS DI INDONESIA TAHUN 2008-2013

158

GAMBAR 6.35

xxii

ANGKA CACAT TINGKAT II PER 1.000.000 PENDUDUK TAHUN 20082013 ..............................................................................................................................................

GAMBAR 6.40

JUMLAH KASUS, KEMATIAN, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) FLU BURUNG DI INDONESIA TAHUN 2005-2013 ........................................................... 159

GAMBAR 6.41

PREVALENSI STROKE PADA UMUR ≥ 15 TAHUN (‰) BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2007 DAN 2013 ......... 162

GAMBAR 6.42

PREVALENSI PENYAKIT JANTUNG KORONER PADA UMUR ≥ 15 TAHUN BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER/GEJALA MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 163

GAMBAR 6.43

PREVALENSI HIPERTENSI PADA UMUR ≥ 18 TAHUN BERDASARKAN WAWANCARA MENURUT PROVINSI TAHUN 2007 DAN 2013....................... 163

GAMBAR 6.44

PREVALENSI PREVALENSI PENYAKIT KANKER (‰) BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER/GEJALA MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .............

165

GAMBAR 6.45

PREVALENSI DIABETES PADA UMUR ≥ 15 TAHUN BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER/GEJALA MENURUT PROVINSI TAHUN 2007 DAN 2013 .............................................................................................................................................. 167

GAMBAR 6.46

PREVALENSI PPOK PADA UMUR > 30 TAHUN BERDASARKAN GEJALA (%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .............................................................. 170

GAMBAR 6.47

PETA PREVALENSI PENYAKIT GAGAL GINJAL KRONIS PADA UMUR ≥ 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................... 170

GAMBAR 6.48

PREVALENSI PENYAKIT ASMA BERDASARKAN GEJALA (%) MENURUT ROVINSI TAHUN 2013 ......................................................................................................... 171

GAMBAR 6.49

PROPORSI PENDUDUK BERDASARKAN USIA PERTAMA KALI MEROKOK TIAP HARI DI INDONESIA TAHUN 2013 ..........................................

172

GAMBAR 6.50

PROPORSI PENDUDUK BERUMUR ≥ 10 TAHUN YANG MEROKOK TIAP HARI MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ................................................................. 172

GAMBAR 6.51

PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN JENIS SUMBER AIR MINUM DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 .................................................................

174

PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MENGOLAH AIR MINUM SEBELUM DIMINUM DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 ............................................................

175

PROPORSI RUMAH BERDASARKAN CARA PENGOLAHAN AIR MINUM SEBELUM DIMINUM DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 .....................................

176

PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM IMPROVED BERDASARKAN KRITERIA JMP WHOUNICEF 2006, RISKESDAS 2013 .....................................................................................

177

PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN PENGGUNAAN FASILITAS BUANG AIR BESAR DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 ........................................

178

PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN JENIS TEMPAT BUANG AIR BESAR DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 .........................................................

179

PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI IMPROVED BERDASARKAN KRITERIA JMP WHOUNICEF 2006, RISKESDAS 2013 .....................................................................................

180

GAMBAR 6.52 GAMBAR 6.53 GAMBAR 6.54

GAMBAR 6.55 GAMBAR 6.56 GAMBAR 6.57

xxiii

DAFTAR TABEL TABEL 1.1

TABEL 1.2 TABEL 1.3 TABEL 1.4 TABEL 2.1

JUMMLAH PENDUDUK DAN ANGKA BEBAN TANGGUNGAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK USIA PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................

7

PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................................................................................................

8

PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA, PENDUDUK YANG BEKERJADAN PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2011– 2013 ...............

11

PERSEBARAN JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MISKIN MENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2013 .................

14

PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KEPEMILIKAN DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2013 ..................................................................................

35

TABEL 6.1

PREVALENSI TB PARU BERDASARKAN DIAGNOSIS DAN GEJALA TB PARU MENURUT KARAKTERISTIK,RISKESDAS 2013 ........................................ 132

TABEL 6.2

PERSENTASE WANITA UMUR 15-49 TAHUN DAN PRIA KAWIN 15-54 TAHUN1 YANG PERNAH MENDENGAR TENTANG HIV AIDS MENURUT KARAKTERISTIK LATAR BELAKANG TAHUN 2012 ............................................ 137

TABEL 6.3

PERSENTASE WANITA UMUR 15-49 TAHUN DAN PRIA KAWIN 15-541 TAHUN TENTANG CARA MENGURANGI RISIKO TERKENA HIV AIDS MENURUT KARAKTERISTIK LATAR BELAKANG TAHUN 2012 .................... 138

TABEL 6.4

DISTRIBUSI KASUS LEPTOSPIROSIS DI 9 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2013 .............................................................................................................

****

xxiv

157

DAFTAR LAMPIRAN BAB I. DEMOGRAFI Lampiran 1.1

Pembagian Wilayah Tahun 2013

Administrasi

Pemerintahan

Menurut

Provinsi

Lampiran 1.2

Estimasi Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013

Lampiran 1.3

Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 1.4

Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 1.5

Estimasi Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Bayi (0 Tahun), Jumlah Batita (0-2 Tahun), Jumlah Anak Balita (1 - 4 Tahun), Jumlah Balita (0 - 4 Tahun) Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 1.6

Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Penduduk Usia Muda, Usia Produktif dan Usia Non Produktif Menurut Jenis Kelamin Provinsi Tahun 2013

Lampiran 1.7

Estimasi Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 Tahun), WUS Imunisasi (15 - 39 Tahun), Ibu Hamil, Ibu Bersalin Dan Ibu Nifas Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 1.8

Estimasi Jumlah Anak Pra Sekolah, Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat, dan Jumlah Anak Usia SD/Setingkat Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 1.9

Indeks Gini Menurut Provinsi Tahun 2010 - 2013

Lampiran 1.10

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2000 - 2013

Lampiran 1.11

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Tipe Daerah Tahun 2013

Lampiran 1.12

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 1.13

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2010– 2012

Lampiran 1.14

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2010– 2012

Lampiran 1.15

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 20102012

Lampiran 1.16

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2012

Lampiran 1.17

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Menurut Provinsi Tahun 20112012

Lampiran 1.18

Jumlah dan Persentase Kabupaten Tertinggal Menurut Provinsi Tahun 2010– 2013 xxv

BAB II. SARANA KESEHATAN

xxvi

Lampiran 2.1

Jumlah Puskesmas dan Rasionya Terhadap Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2009 – 2013

Lampiran 2.2

Jumlah Puskesmas Perawatan Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Provinsi Tahun 2009 - 2013

Lampiran 2.3

Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit dengan Pelayanan Pengembangan Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 2.4

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Nakesnya Dilatih Kesehatan Tradisional, Alternatif Dan Komplementer Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 2.5

Jumlah Rumah Sakit di Indonesia Menurut Pengelola dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 2.6

Jumlah Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur Menurut Pengelola Tahun 2009 - 2013

Lampiran 2.7

Jumlah Rumah Sakit Khusus dan Tempat Tidur Menurut Jenis Rumah Sakit Tahun 2009 - 2013

Lampiran 2.8

Jumlah Rumah Sakit dan Tempat Tidur Menurut Kelas Rumah Sakit dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 2.9

Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Menurut Kelas Perawatan dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 2.10

Jumlah Sarana Produksi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2011-2013

Lampiran 2.11

Jumlah Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2011-2013

Lampiran 2.12

Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 2.13

Jumlah RW, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Serta Posyandu Menurut Provinsi dan Tingkatan (Strata) di Indonesia Tahun 2013

Lampiran 2.14

Jumlah Program Studi Diploma IV Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Menurut Provinsi Sampai dengan Desember Tahun 2013

Lampiran 2.15

Jumlah Jurusan/Program Studi Diploma III Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Menurut Jurusan dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 2.16

Jumlah Perserta Didik Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun Ajaran 2011/2012 Sampai Dengan 2013/2014

Lampiran 2.17

Jumlah Peserta Didik Program Diploma III Poltekkes Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2013

Lampiran 2.18

Jumlah Lulusan Program Studi Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2013

Lampiran 2.19

Jumlah Lulusan Program Studi Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Program Studi Tahun 2013

Lampiran 2.20

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Indonesia Sampai Dengan Bulan November 2013

Lampiran 2.21

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Indonesia Sampai Dengan Bulan November 2013

Lampiran 2.22

Penggunaan Obat Generik pada Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2013

BAB III. TENAGA KESEHATAN Lampiran 3.1

Rekapitulasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Menurut Jenis Tenaga dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 3.2

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Puskesmas Menurut Jenis Tenaga dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 3.3

Rasio Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, dan Bidan Terhadap Jumlah Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 3.4

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Rumah Sakit Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 3.5

Jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Menurut Provinsi Sampai Dengan Desember Tahun 2013

Lampiran 3.6

Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Menurut Provinsi Tahun 2011 Sampai Dengan Desember Tahun 2013

Lampiran 3.7

Jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 3.8

Jumlah Dokter Umum Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 3.9

Jumlah Dokter Gigi Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Kondisi 31 Desember 2013

Lampiran 3.10

Jumlah Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Kondisi 31 Desember 2013

Lampiran 3.11

Jumlah Keberadaan Aktif Tenaga Residen dan Tenaga Penugasan Khusus D-III Kesehatan Di Kabupaten Prioritas DTPK dan DBK Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 3.12

Jumlah Pengangkatan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 3.13

Jumlah Pengangkatan Dokter Umum Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah Dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 3.14

Jumlah Pengangkatan Dokter Gigi Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah Dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 3.15

Jumlah Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2013

xxvii

Lampiran 3.16

Jumlah Pengangkatan Tenaga Residen Dan Tenaga Penugasan Khusus D-III Kesehatan di Kabupaten Prioritas DTPK dan DBK Menurut Provinsi Tahun 2013

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN Lampiran 4.1

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan Ri Menurut Eselon I Tahun 2013

Lampiran 4.2

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Menurut Fungsi dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 4.3

Alokasi Dan Realisasi Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 4.4

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2013

Lampiran 4.5

Jumlah Kunjungan Peserta Jamkesmas di Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 4.6

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) Peserta Jamkesmas Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 4.7

Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) Peserta Jamkesmas Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 4.8

Jumlah Kunjungan Peserta Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Menurut Provinsi Tahun 2013

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

xxviii

Lampiran 5.1

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1, K4, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, dan Kunjungan Ibu Nifas Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.2

Persentase Kelahiran Menurut Riwayat Pemeriksaan Kehamilan pada Masa Kehamilannya, Serta Cakupan Indikator ANC Menurut Provinsi, Riskesdas Tahun 2013

Lampiran 5.3

Cakupan Pemberian 90 Tablet Tambah Darah Pada Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.4

Persentase Kelahiran Berdasarkan Jumlah Hari Mengkonsumsi Zat Besi (Fe) Selama Masa Kehamilan Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.5

Cakupan Imunisasi TT Pada Wanita Usia Subur Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.6

Cakupan Imunisasi TT Pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.7

Proporsi Penolong Persalinan Dengan Kualifikasi Tertinggi Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.8

Proporsi Penolong Persalinan Dengan Kualifikasi Terendah Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.9

Proporsi Kelahiran Berdasarkan Tempat Bersalin Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.10

Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Menurut Provinsi Tahun 2013

Ibu Hamil Menurut

Lampiran 5.11

Proporsi Pelayanan Kesehatan Masa Nifas Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.12

Cakupan Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.13

Persentase Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.14

Persentase Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.15

Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.16

Persentase pemakaian Alat/Cara KB pada Wanita Usia Subur (15 – 49) Tahun) Yang Berstatus Kawin Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.17

Persentase pemakaian Alat/Cara KB pada Wanita Usia Subur (15 – 49) Tahun) Yang Berstatus Kawin Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.18

Proporsi WUS Kawin yang Menggunakan Alat/Cara KB Modern Berdasarkan Jenis dan Jangka Waktu Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.19

Jumlah Kunjungan Peserta Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.20

Persentase Balita (0-59 Bulan) Menurut Berat Badan Lahir dan Provinsi, Riskesdas Tahun 2013

Lampiran 5.21

Persentase Proses Mulai Mendapat ASI pada Anak Umur 0-23 Bulan Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.22

Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.23

Cakupan Penanganan Neonatal Dengan Komplikasi Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.24

Cakupan Imunisasi Dasar Pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.25

Cakupan Imunisasi Dasar Pada Anak Umur 12-23 Bulan Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.26

Drop Out Rate Cakupan Imunisasi Dpt/Hb(1) - Campak dan Cakupan Imunisasi DPT/HB(1) – DPT/HB(3) pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 20112013

Lampiran 5.27

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Dan Anak Balita Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.28

Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak Umur 12-23 Bulan Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.29

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Provinsi Tahun 2010-2013

Lampiran 5.30

Cakupan Imunisasi Anak Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.31

Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Pada Balita 6-59 Bulan Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.32

Persentase Anak Umur 6-59 Bulan yang Menerima kapsul Vitamin A selama Enam Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

xxix

Lampiran 5.33

Cakupan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi 0-6 Bulan Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.34

Cakupan Balita Ditimbang Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.35

Kasus Gizi Buruk Pada Balita Ditemukan Dan Mendapat Perawatan Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.36

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 2 Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.37

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.38

Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pembinaan Kesehatan Anak Di Panti Anak Terlantar Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.39

Cakupan Sekolah Dasar (SD) Yang Melaksanakan Penjaringan Siswa SD/MI Kelas 1 menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.40

Puskesmas Membina Lapas/Rutan Anak Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 5.41

Puskesmas Membina Kesehatan Anak Penyandang Cacat Melalui Program UKS di Sekolah Luar Biasa Sampai Dengan Tahun 2013

Lampiran 5.42

Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur (BB/U) Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.43

Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.44

Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB) Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.45

Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur Dan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (TB/U Dan BB/TB) Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 5.46

Prevalensi Status Gizi Penduduk Dewasa (>18 Tahun) Berdasarkan Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT) Dan Provinsi, Riskesdas 2013

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

xxx

Lampiran 6.1

Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.2

Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.3

Hasil Cakupan Penemuan Kasus Penyakit TB Paru Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.4

Prevalensi TB Paru Berdasarkan Diagnosis dan Gejala TB Paru Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 6.5

Cakupan TB Paru BTA Positif Sembuh, Pengobatan Lengkap dan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.6

Jumlah Kasus Baru Aids dan Kasus Kumulatif Aids Menurut Provinsi sampai dengan Desember 2013Lampiran 6.7 Jumlah Kasus Baru Infeksi HIV Menurut Provinsi Tahun 2011 - 2013

Lampiran 6.8

Jumlah Dan Persentase Kasus Aids pada Pengguna Napza Suntikan (IDU) Menurut Provinsi Sampai Dengan Desember 2013

Lampiran 6.9

Jumlah Layanan dan Kunjungan Konseling Dan Tes HIV Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.10

Jumlah Kasus Pneumonia Pada Balita Menurut Provinsi Dan Kelompok Umur Tahun 2013

Lampiran 6.11

Case Fatality Rate Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2013

Lampiran 6.12

Period Prevalence ISPA, Pneumonia, Pneumonia Balita, dan Prevalensi Pneumonia Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 6.13

Insiden Diare dan Diare Balita serta Period Prevalence Diare Menurut Provinsi, Riskesdas Tahun 2013

Lampiran 6.14

Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare Menurut Provinsi Tahun 2011 - 2013

Lampiran 6.15

Penemuan Kasus Diare Ditangani Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.16

Jumlah Kasus Baru Kusta dan Case Detection Rate (CDR) Per 100.000 Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2013

Lampiran 6.17

Proporsi Kecacatan Kusta Tingkat 2 dan Kasus Kusta pada Anak 0-14 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.18

Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum dan Faktor Risiko Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.19

Jumlah Kasus, Meninggal, dan Incidence Rate (IR) Campak Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.20

Jumlah Kasus Campak dan Kasus Campak yang Divaksinasi Menurut Kelompok Umur dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.21

Frekuensi KLB Dan Jumlah Kasus pada KLB Campak

Lampiran 6.22

KLB Campak Berdasarkan Konfirmasi Laboratorium Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.23

Jumlah Kasus Difteri Menurut Kelompok Umur Dan Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.24

Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun dan Persentase Spesimen Adekuat Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.25

Jumlah Kasus dan Angka Kesakitan Malaria Per 1.000 Penduduk Berisiko Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.26

Insiden dan Prevalensi Malaria Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 6.27

Annual Parasite Insidence (API) Malaria Menurut Provinsi Tahun 2010-2013

Lampiran 6.28

Proporsi Penderita Malaria yang Diobati Dengan Pengobatan Sesuai Program dan Penderita Malaria yang Mengobati Sendiri Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

xxxi

xxxii

Lampiran 6.29

Jumlah Penderita, Incidence Rate Per 100.000 Penduduk, Kasus Meninggal, dan Case Fatality Rate (%)Demam Berdarah Dengue Lampiran 6.38 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Sumber Air Menurut Provinsi Tahun 2013 (DBD/DHF) Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.30

Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terjangkit Demam Berdarah Dengue Menurut Provinsi Tahun 2011 - 2013

Lampiran 6.31

Situasi Rabies Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2013

Lampiran 6.32

Jumlah Penderita Filariasis Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009-2013

Lampiran 6.33

Jumlah Kasus, Meninggal, dan Case Fatality Rate (CFR) Leptospirosis Menurut Provinsi Tahun 2011 – 2013; Situasi Antraks Pada Manusia Menurut Provinsi Tahun 2011 – 2013

Lampiran 6.34

Prevalensi Penyakit asma, PPOK, dan Kanker Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.35

Prevalensi Diabetes, Hipertiroid, dan Hipertensi pada Umur ≥ 18 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.36

Prevalensi Penyakit Jantung Koroner, Gagal Jantung, dan Stroke Pada Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.37

Prevalensi Penyakit Gagal ginjal Kronis, Batu Ginjal, dan Sendi pada Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.38

Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Pengolahan Air Minum Sebelum Diminum Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.39

Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Kualitas Fisik Air Minum Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.40

Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Pengolahan Air Minum Sebelum Diminum Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 6.41

Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Cara Pengolahan Air Minum Sebelum Diminum Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 6.42

Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Berdasarkan Kriteria JMP WHO - Unicef 2006 Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.43

Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Menurut Provinsi Tahun 2013

Lampiran 6.44

Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Buang Air Besar Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 6.45

Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 6.46

Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Berdasarkan Kriteria Jmp Who - Unicef 2006 Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 6.47

Jumlah Lokasi Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2013

Lampiran 6.48

Pencapaian Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Tahun 2013

Lampiran 6.49

Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Lokasi Rumah Menurut Provinsi, Riskesdas 2013

Lampiran 6.50

Jumlah Kabupaten/Kota Penyelenggara Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Indonesia Tahun 2013

Lampiran 6.51

Peraturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2013 ***

xxxiii

DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................................................................................................. iv Kata Sambutan .................................................................................................................................................................. v Daftar Singkatan ............................................................................................................................................................... vi Daftar Gambar ................................................................................................................................................................... xvi Daftar Tabel ........................................................................................................................................................................ xxiv Daftar Lampiran ............................................................................................................................................................... xxv Daftar Isi ............................................................................................................................................................................... xxxiv

xxxiv

BAB 1 DEMOGRAFI ....................................................................................................................................................... A. KEADAAN PENDUDUK ................................................................................................................................. B. KEADAAN EKONOMI ..................................................................................................................................... C. KEADAAN PENDIDIKAN .............................................................................................................................. D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ......................................................................................................

3 3 9 16 21

BAB 2 SARANA KESEHATAN.................................................................................................................................... A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ....................................................................................................... 1. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) ............................................................................................................................................... 2. Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) ......................... 3. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja ...................................................................... 4. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Olahraga .............................................................. 5. Puskesmas dengan Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) .......... 6. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer ........................ B. RUMAH SAKIT.................................................................................................................................................... 1. Jumlah dan Jenis Rumah Sakit .................................................................................................. 2. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) ............ C. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN ......................................................................... 1. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan................ 2. Ketersediaan Obat dan Vaksin.................................................................................................. 3. Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ................................... D. UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT ............................................................ E. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN POLTEKKES.................................................. 1. Jumlah Poltekkes ............................................................................................................................. 2. Peserta Didik...................................................................................................................................... 3. Lulusan ..................................................................................................................................................

27 27

BAB 3 TENAGA KESEHATAN .................................................................................................................................. A. JUMLAH DAN RASIO TENAGA KESEHATAN ...................................................................................... 1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas............................................................................................. 2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit ......................................................................................... B. TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) ........................ C. TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PENUGASAN KHUSUS ............................................ D. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN........................................................................................................

51 51 54 56 56 58 59

30 32 32 33 34 34 34 35 39 39 39 41 42 42 45 45 46 47

BAB 4 PEMBIAYAAN KESEHATAN ....................................................................................................................... A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN ......................................................................................... B. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) BIDANG KESEHATAN ... C. JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT ................................................................................................. D. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ..............................................................................................

63 63 64 65 67

BAB 5 KESEHATAN KELUARGA ............................................................................................................................ A. KESEHATAN IBU .............................................................................................................................................. 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil .............................................................................................. 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin ......................................................................................... 3. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas ................................................................................................ 4. Pelayanan/Penanganan Komplikasi Kebidanan ............................................................. 5. Pelayanan Kontrasepsi ................................................................................................................. B. KESEHATAN ANAK.......................................................................................................................................... 1. Berat Badan Lahir Bayi ................................................................................................................. 2. Penanganan Komplikasi Neonatal .......................................................................................... 3. Pelayanan Kesehatan Neonatal ................................................................................................ 4. Pelayanan Kesehatan Pada Bayi .............................................................................................. 5. Proses Bayi Mulai Mendapat ASI ............................................................................................. 6. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif .......................................................................................... 7. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6 – 59 Bulan ............................ 8. Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S) .......................................................... 9. Imunisasi ............................................................................................................................................. a. Imunisasi Dasar pada Bayi ............................................................................................ b. Universal Child Immunization ...................................................................................... 10. Pelayanan Kesehatan Anak Balita........................................................................................... 11. Pelayanan Kesehatan Pada Siswa SD dan Setingkat ..................................................... 12. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) ................................................................... 13. Pelayanan Kesehatan pada Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA)..................... 14. Pelayanan Kesehatan Anak Terlantar dan Anak Jalanan di Panti .......................... 15. Pelayanan Kesehatan Anak Dengan Disabilitas (ADD) ................................................ 16. Pelayanan Kesehatan Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) ................................. C. STATUS GIZI ........................................................................................................................................................ 1. Status Gizi Balita .............................................................................................................................. 2. Status Gizi Penduduk Dewasa...................................................................................................

71 71 72 75 79 80 83 87 87 88 89 92 93 95 97 100 102 102 105 107 108 110 113 116 116 118 118 118 122

BAB 6 PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN .......................................... A. PENGENDALIAN PENYAKIT ....................................................................................................................... 1. PenyakitMenular.............................................................................................................................. a. Tuberkulosis Paru .............................................................................................................. b. HIV & AIDS.............................................................................................................................. c. Pneumonia.............................................................................................................................. d. Kusta .......................................................................................................................................... e. Diare .......................................................................................................................................... f. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) ............................... g. Demam Berdarah Dengue (DBD) ............................................................................... h. Chikungunya.......................................................................................................................... i. Filariasis ..................................................................................................................................

127 127 127 127 133 139 140 143 144 148 151 152 xxxv

j. Malaria ...................................................................................................................................... k. Rabies........................................................................................................................................ l. Leptospirosis......................................................................................................................... m. Antraks ..................................................................................................................................... n. Flu Burung .............................................................................................................................. 2. PENYAKIT TIDAK MENULAR .................................................................................................... a. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah .................................................................. b. Penyakit Kanker .................................................................................................................. c. Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik ......................................... d. Penyakit Kronis dan Degeneratif ............................................................................... B. KESEHATAN LINGKUNGAN ........................................................................................................................ 1. Air Minum............................................................................................................................................ 2. SanitasiLayak ..................................................................................................................................... 3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ....................................................................................... 4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ............................................................................................ 5. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat ...........................................................................

xxxvi

153 155 156 158 158 159 161 164 166 167 173 173 178 181 181 182

DEMOGRAFI Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, Benua Asia dan Australia, di antara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara astronomis Indonesia terletak antara 6o Lintang Utara sampai 11o Lintang Selatan dan 95o sampai 141o Bujur Timur yang meliputi rangkaian pulau antara Sabang sampai Merauke. Data yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebesar 13.466, luas daratan sebesar 1.922.570 km2 dan luas perairan sebesar 3.257.483 km2. Tahun 2013, secara administratif wilayah Indonesia terbagi atas 33 provinsi, 497 kabupaten/kota (399 kabupaten dan 98 kota), 6.994 kecamatan, 8.309 kelurahan dan 72.944 desa. Kondisi ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri. Pembagian wilayah Indonesia secara administratif menurut provinsi pada tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 1.1.

A. KEADAAN PENDUDUK Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan dengan bimbingan dari Badan Pusat Statistik menghitung estimasi penduduk dengan metode geometrik. Metode ini menggunakan prinsip bahwa parameter dasar demografi yaitu parameter fertilitas, mortalitas, dan migrasi per tahun tumbuh konstan. Metode ini lebih mudah dilakukan dengan mengkaji pertumbuhan penduduk di dua atau lebih titik waktu yang berbeda. GAMBAR 1.1 JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2010 - 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010, Hasil Sensus Penduduk Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi

Hasil estimasi jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 248.422.956 jiwa, yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebesar 125.058.484 jiwa dan jumlah penduduk perempuan

Demografi

3

123.364.472 jiwa. Jumlah penduduk di Indonesia meningkat dengan relatif cepat. Diperlukan kebijakan untuk mengatur atau membatasi jumlah kelahiran agar kelahiran dapat dikendalikan dan kesejahteraan penduduk makin meningkat. Rasio jenis kelamin pada tahun 2013 sebesar 101. Angka ini berarti bahwa terdapat 101 laki-laki diantara 100 perempuan. Rincian jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.3. GAMBAR 1.2 JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi

Pada Gambar 1.2, berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 45.472.830, Jawa Timur sebesar 38.268.825 dan Jawa Tengah sebesar 32.684.579. Sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Provinsi Papua Barat dengan jumlah penduduk sebesar 846.711, Gorontalo sebesar 1.110.294 dan Maluku Utara sebesar 1.114.917. Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Berdasarkan estimasi jumlah penduduk yang telah dilakukan, dapat disusun sebuah piramida penduduk tahun 2013. Dasar piramida menunjukkan jumlah penduduk, badan piramida bagian kiri menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan badan piramida bagian kanan menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi.

4

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 1.3 PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi

Pada Gambar 1.3 ditunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termasuk struktur penduduk muda. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah penduduk usia muda yang masih tinggi. Badan piramida besar, ini menunjukkan banyaknya penduduk usia produktif terutama pada kelompok umur 25-29 tahun dan 30-34 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah golongan penduduk usia tua juga cukup besar, terutama perempuan. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, terutama perempuan. Kondisi ini menuntut kebijakan terhadap penduduk usia tua. Bertambahnya jumlah penduduk tua dapat dimaknai sebagai meningkatnya tingkat kesejahteraan, meningkatnya kondisi kesehatan tetapi juga dapat dimaknai sebagai beban karena kelompok usia tua ini sudah tidak produktif lagi. Rincian jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Indonesia tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 1.2. Konsentrasi penduduk disuatu wilayah dapat di pelajari dengan menggunakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan rata-rata penduduk di Indonesia berdasarkan hasil estimasi sebesar 130 penduduk per km2. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk. Kepadatan penduduk menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.4.

Demografi

5

GAMBAR 1.4 PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi

Pada Gambar 1.4, kepadatan penduduk di Indonesia belum merata. Kepadatan penduduk tertinggi tertinggi terdapat di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Pulau Papua dan Kalimantan. Kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 15.063 penduduk per km2, Jawa Barat sebesar 1.285 penduduk per km2, dan Banten sebesar 1.193 penduduk per km2. Kepadatan penduduk terendah di Indonesia terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 9 penduduk per km2, Papua sebesar 10 penduduk per km2 dan Kalimantan Tengah sebesar 15 penduduk per km2. Untuk pemerataan penduduk di Indonesia dapat digunakan cara, antara lain : transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya baik dilakukan atas bantuan pemerintah maupun keinginan diri sendiri; pemerataan lapangan kerja dengan mengembangkan industri, terutama untuk provinsi yang berada di luar Pulau Jawa; pengendalian jumlah penduduk dengan menurunkan jumlah kelahiran melalui program keluarga berencana atau penundaan umur nikah pertama. Indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk adalah Angka Beban Tanggungan atau Dependency Ratio. Angka Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk umur produktif (umur 15–64 tahun). Secara kasar perbandingan angka beban tanggungan menunjukkan dinamika beban tanggungan umur produktif terhadap umur nonproduktif. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

6

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

TABEL 1.1 JUMLAH PENDUDUK DAN ANGKA BEBAN TANGGUNGAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK USIA PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF DI INDONESIA TAHUN 2013

No

Usia

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki dan Perempuan

1

0 – 14 Tahun

36.890.004

34.818.903

71.708.907

2

15 – 64 Tahun

82.545.369

81.615.459

164.160.828

3

65 Tahun ke atas

5.623.111

6.930.110

12.553.221

Jumlah

125.058.484

123.364.472

248.422.956

Angka Beban Tanggungan

51,5

51,2

51,3

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi

Pada Tabel 1.1, Angka Beban Tanggungan penduduk Indonesia pada tahun 2013 sebesar 51,3. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Indonesia yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung 51,3 orang yang belum/sudah tidak produktif lagi. Apabila dibandingkan antar jenis kelamin, maka Angka Beban Tanggungan laki-laki sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2013, angka beban tanggungan laki-laki sebesar 51,5, yang berarti bahwa 100 orang penduduk laki-laki yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, akan menanggung beban 51,5 penduduk laki-laki yang belum/sudah tidak produktif lagi. Penduduk sebagai determinan pembangunan harus mendapat perhatian yang serius. Program pembangunan, termasuk pembangunan dibidang kesehatan, harus didasarkan pada dinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, namun sektor terkait lainnya seperti sektor penididikan, sektor ekonomi, sektor sosial dan pemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan ketersediaan data mengenai penduduk sebagai sasaran program pembangunan kesehatan.

Demografi

7

TABEL 1.2 PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2013

No

Sasaran Program

1

Bayi

2

Kelompok Umur/Formula

Jenis Kelamin Jumlah Laki-Laki

Perempuan

0 Tahun

2.360.851

2.235.686

4.596.537

Batita

0 – 2 Tahun

7.206.110

6.813.909

14.020.019

3

Anak Balita

1 – 4 Tahun

9.826.945

9.277.194

19.104.139

4

Balita

0 – 4 Tahun

12.187.810

11.512.866

23.700.676

5

Pra Sekolah

5 – 6 Tahun

4.910.185

4.627.189

9.537.374

6

Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat

7 Tahun

2.504.571

2.359.109

4.863.680

7

Anak Usia SD/Setingkat

7 – 12 Tahun

14.963.805

14.099.541

29.063.346

8

Penduduk Usia Muda

< 15 Tahun

36.890.004

34.818.903

71.708.907

9

Penduduk Usia Produktif

15 – 64 Tahun

82.545.369

81.615.459

164.160.828

10

Penduduk Pra Usia Lanjut

45 – 59 Tahun

18.083.505

17.511.166

35.594.671

11

Penduduk Usia Lanjut

≥ 60 Tahun

8.666.060

10.195.760

18.861.820

12

Penduduk Usia Lanjut Risiko Tinggi

≥ 70 Tahun

3.280.197

4.341.648

7.621.845

13

Wanita Usia Subur

15 – 49 Tahun

-

68.133.634

68.133.634

14

Wanita Usia Subur Imunisasi

15 – 39 Tahun

-

52.239.003

52.239.003

15

Ibu Hamil

1,1 X lahir hidup

-

5.212.568

5.212.568

16

Ibu Bersalin

1,05 X lahir hidup

-

4.975.633

4.975.633

17

Ibu Nifas

1,05 X lahir hidup

-

4.975.633

4.975.633

18

Lahir Hidup

2.433.864

2.304.828

4.738.692

-

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi

Data penduduk sasaran program sangat diperlukan bagi pengelola program terutama untuk menyusun perencanaan (tahunan, lima tahunan) serta evaluasi hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Dalam perencanaan biasanya diperlukan untuk menghitung sasaran, menyusun rencana kegiatan serta kebutuhan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan.

8

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

B. KEADAAN EKONOMI Kondisi perekonomian merupakan salah satu aspek yang diukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Berdasarkan data dari BPS, Besaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 9.084,0 triliun, naik sebesar Rp 151,4 triliun dibandingkan tahun 2012. Atas dasar harga konstan (tahun 2000) Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2013 mencapai Rp 2.770,3 triliun, naik Rp 151,4 triliun dibandingkan tahun 2012 (Rp 2.618,9 triliun). Produk Domestik Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam kurun waktu 2009–2013, Produk Domestik Bruto per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, tahun 2009 sebesar Rp 23,9 juta, tahun 2010 sebesar Rp 27,0 juta, tahun 2011 sebesar Rp 30,7 juta, tahun 2012 sebesar Rp 33,5 juta, dan tahun 2013 sebesar Rp 36,5 juta. GAMBAR 1.5 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Gambar 1.5, data BPS menunjukkan bahwa Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2013 meningkat sebesar 5,78% terhadap tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2013 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2012 dan 2011. Hal ini disebabkan terjadinya krisis pada perekonomian global, sehingga mempengaruhi pendapatan dari sektor ekspor dan kunjungan wisatawan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2009-2013 belum stabil, yang antara lain dipengaruhi oleh kondisi politik dan iklim investasi yang ada. Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Demografi

9

GAMBAR 1.6 PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA/BULAN INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Pada Gambar 1.6, berdasarkan hasi Susenas Modul Konsumsi Triwulan I tahun 2013, persentase pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan lebih rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan. Kondisi ini mencerminkan ciri dari suatu negara berkembang. Pengeluaran untuk non makanan sebesar 49,34% dan pengeluaran untuk makanan sebesar 50,66%. Pengeluaran makanan terbesar untuk makanan jadi, padi-padian dan tembakau/sirih. Pengeluaran non makanan terbesar untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang dan jasa serta barang-barang tahan lama. Biaya kesehatan per kapita sebulan hanya sebesar 3,44% dari total pengeluaran per kapita sebulan. Nilai ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan terhadap pengeluaran untuk tembakau dan sirih sebesar 6,24%. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesempatan kerja di Indonesia. Penduduk dilihat dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja, namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang masuk usia kerja yang dapat menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka.

10

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

TABEL 1.3 PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA, PENDUDUK YANG BEKERJA DAN PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2011– 2013 2011 Keadaan Februari

Jumlah Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Jumlah penduduk yang bekerja

2011 Agustus

2012 Februari

2012 Agustus

2013 Februari

2013 Agustus

119.399.375 117.370.485 120.417.046 118.053.110 121.191.712 118.192.778

69,96

68,34

69,66

67,88

69,21

66,90

111.281.744 109.670.399 112.802.805 110.808.154 114.021.189 110.804.041

Pengangguran terbuka

8.117.631

7.700.086

7.614.241

7.244.956

7.170.523

7.388.737

Tingkat pengangguran terbuka (%)

6,80

6,56

6,32

6,14

5,92

6,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Pada Tabel 1.3 dapat diketahui keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada Tahun 2013. Kondisi Agustus 2013 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka dibandingkan dengan kondisi Februari 2013. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 118,2 juta orang, lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja Februari 2013 sebanyak 121,2 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 110,8 juta orang, lebih sedikit jika dibandingkan keadaan pada Februari 2013. Berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja pada bulan Agustus 2013 menurun jika dibandingkan dengan periode bulan Februari 2013 maupun bulan Agustus 2012. Berdasarkan publikasi data BPS, pada bulan Agustus 2013 terjadi kenaikan angka pengangguran. Jumlah pengangguran pada Agustus 2013 mencapai 7,4 juta orang, meningkat dari kondisi Agustus 2012. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kondisi Agustus 2013 sebesar 6,25% meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2012 dan Februari 2013. Proporsi pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna untuk acuan pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru di masa mendatang.. Pembahasan yang cukup menarik tentang pengangguran adalah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Persentase pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka di sini didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga

Demografi

11

GAMBAR 1.7 PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN DI INDONESIA KONDISI AGUSTUS 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Pada Gambar 1.7, dapat ditunjukkan bahwa pengangguran tertinggi ada pada penduduk yang pendidikan pada tingkat SLTA sebesar 43,11%. Pengangguran tertinggi kedua ada pada penduduk dengan tingkat pendidikan SLTP sebesar 22,76%. Tingkat pengangguran tertinggi ketiga adalah penduduk dengan tingkat pendidikan SD sebesar 18,12%. Tingkat pengangguran pada tingkat pendidikan diploma/universitas sebesar 8,50%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 masih terdapat pengangguran yang berpendidikan relatif tinggi (SLTA ke atas). Pengukuran kemiskinan dari BPS menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak‐hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan yang diukur dari pengeluaran. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun untuk non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai garis pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis pembatas tersebut yang sering disebut dengan garis kemiskinan.Kategori penduduk miskin adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan.

12

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 1.8 GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Gambar 1.8 menunjukkan peningkatan garis kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 292.951,00 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp 259.520,00 per kapita per bulan. Perhitungan garis kemiskinan dilakukan 2 kali pengukuran penduduk miskin, yaitu bulan Maret dan September. Pengukuran dibedakan atas wilayah desa, kota serta desa dan kota. Pada perhitungan kondisi September 2013, kategori penduduk miskin di desa adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 275.779,00 dan penduduk miskin di kota adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 308.826,00. Rincian lengkap mengenai garis kemiskinan per tahun desa dan kota dapat dilihat pada Lampiran 1.11. Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga delapan s.d. sepuluh persen pada akhir tahun 2014. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin berjumlah 28,55 jiwa, turun jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang berjumlah 28,59 jiwa. Secara persentase, penduduk miskin tahun 2013 sebesar 11,47%. Persentase ini masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan target yang telah dicanangkan pada tahun 2014, yaitu sebesar delapan s.d. sepuluh persen. Secara persentase kemiskinan semakin turun jika dibandingkan per tahun, tetapi jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. Secara lengkap jumlah dan persentase penduduk miskin terdapat pada Lampiran 1.11.

Demografi

13

GAMBAR 1.9 PETA PERSEBARAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Pada Gambar 1.9 ditunjukkan peta persebaran persentase penduduk miskin di Indonesia keadaan September 2013. Persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Pulau Papua. Pada Pulau Jawa, Provinsi DI Yogyakarta mempunyai persentase penduduk miskin yang besar, berada pada persentase 15-20%. Hal berbeda ditunjukkan di Pulau Kalimantan yang semua provinsi mempunyai persentase penduduk miskin kurang dari 10%. Persentase penduduk miskin terbesar pada tahun 2013 terdapat di Provinsi Papua dengan persentase penduduk miskin 31,53% dan Provinsi Papua Barat dengan persentase penduduk miskin sebesar 27,14% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 20,24%. Penduduk miskin terendah di Indonesia terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,72% dan Provinsi Bali Jakarta dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,49%, dan Kalimantan Selatan sebesar 4,76%. TABEL 1.4 PERSEBARAN JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MISKIN MENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2013

2011 No

Kelompok Pulau

1

Sumatera

2

Jawa

3

Kalimantan

4

Jumlah (ribu)

2012 %

Jumlah (ribu)

2013 %

Jumlah (ribu)

%

6.451,6

21,5

6.177,2

21,6

6.190,1

21,7

16.726,9

55,7

15.882,6

55,3

15.546,9

54,4

969,5

3,2

932,9

3,3

978,7

3,4

Bali dan Nusa Tenggara

2.073,9

6,9

1.989,6

7,0

1.998,1

7,0

5

Sulawesi

2.144,6

7,1

2.045,6

7,1

2.139,6

7,5

6

Maluku dan Papua

1.652,3

5,5

1.626,8

5,7

1.700,5

6,0

30.018,9

100

28.594,7

100

28.553,9

100

Total Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Jumlah dan proporsi penduduk miskin antar pulau menunjukkan perbedaan. Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia berada di Pulau Jawa.

14

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk di Pulau Jawa yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk di pulau lainnya. Jumlah penduduk di Pulau Jawa lebih dari 141 juta jiwa atau hampir 57% penduduk Indonesia. Wilayah Maluku dan Papua mempunyai jumlah penduduk yang kecil, tetapi mempunyai persentase penduduk miskin yang besar. Masalah kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin saja, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Rincian mengenai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dapat dilihat pada Lampiran 1.12. Ukuran yang dapat menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini/Indeks Gini (Gini Ratio). Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Apabila nilai indeks Gini adalah 0 artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Rincian mengenai indeks Gini dapat dilihat pada Lampiran 1.9. Pembangunan ekonomi diharapkan mampu mendorong kemajuan, di segenap pelosok negeri terutama wilayah yang tergolong daerah tertinggal. Suatu daerah dikategorikan menjadi daerah tertinggal karena beberapa faktor penyebab, yaitu: geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, daerah rawan bencana dan konflik sosial, dan kebijakan pembangunan. Keterbatasan prasarana terhadap berbagai bidang termasuk di dalamnya kesehatan menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. GAMBAR 1.10 PETA PERSEBARAN PERSENTASE KABUPATEN TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2014

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) telah menetapkan 183 kabupaten yang dikategorikan sebagai kabupaten tertinggal. Ketetapan ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014. Saat ini di Indonesia terdapat 45 kabupaten perbatasan, 33 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, 183 daerah tertinggal dan 158 Kabupaten Prioritas Percepatan Pembangunan Kualitas

Demografi

15

Kesehatan Berbasis Perdesaan di Daerah Tertinggal. Rincian kabupaten tertinggal per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.18. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar juga memprioritaskan pembangunan pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Salah satu agenda kegiatan adalah pembangunan kesehatan di 45 Kabupaten Prioritas Nasional di Perbatasan dengan Negara Tetangga. Dengan menggunakan skala prioritas, terdapat 45 kabupaten prioritas dan 101 puskesmas prioritas kabupaten prioritas nasional di perbatasan dengan negara tetangga.

C. KEADAAN PENDIDIKAN Pendidikan merupakan salah satu indikator yang kerap ditelaah dalam mengukur tingkat pembangunan manusia suatu negara. Pendidikan berkontribusi terhadap perubahan perilaku masyarakat. Pendidikan menjadi pelopor utama dalam rangka penyiapan sumber daya manusia dan merupakan salah satu aspek pembangunan yang merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk peningkatan peran pendidikan dalam pembangunan, maka kualitas pendidikan harus ditingkatkan salah satunya dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah. GAMBAR 1.11 RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Pada Gambar 1.11, berdasarkan perhitungan dari Susenas Triwulan I tahun 2013, ratarata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia adalah 8,14 tahun. Walaupun rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi angka ini belum memenuhi tujuan program wajib belajar 9 tahun. Rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di provinsi DKI Jakarta sebesar 10,62 tahun dan terendah di provinsi Papua sebesar 6,1 tahun.

16

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Pada provinsi DKI Jakarta dapat disebabkan lokasi sekolah yang mudah dijangkau, ketersediaan fasilitas yang memadai, guru yang berkualitas yang menyebabkan rata-rata lama sekolah dapat memenuhi tujuan dari wajib belajar 9 tahun. Sedangkan pada provinsi Papua, jumlah sekolah yang masih sedikit diikuti dengan akses menuju sekolah yang jauh dan sulit dimungkinkan menjadi penyebab rendahnya rata-rata lama sekolah. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki seseorang merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk suatu negara semakin tinggi taraf intelektualitas negara tersebut. GAMBAR 1.12 PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT STTB TERTINGGI YANG DIMILIKI TAHUN 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Pada Gambar 1.12, berdasarkan perhitungan dari Susenas Triwulan I tahun 2013, ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki tertinggi pada tingkat pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B. Penduduk dengan ijazah/STTB tertinggi Diploma/Akademi/Sarjana sebesar 6,78%. Penduduk yang tidak memiliki ijazah/STTB masih cukup tinggi, yaitu 19,34%. Apabila dibandingkan per jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang mempunyai ijazah/STTB SD ke atas relatif lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh penduduk untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf dan angka buta huruf. Kemampuan baca tulis tercermin dari penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya. Angka buta huruf berkorelasi dengan angka kemiskinan, penduduk yang tidak dapat membaca secara tidak langsung mendekatkan mereka pada kebodohan, sedangkan kebodohan itu sendiri mendekatkan mereka pada kemiskinan.

Demografi

17

Secara nasional persentase penduduk yang buta huruf pada tahun 2013 sebesar 5,86% lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 6,75%. Persentase penduduk yang buta huruf terkecil terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,81% dan tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 32,4%. Apabila dibandingkan antar perdesaan dan perkotaan, angka buta huruf lebih tinggi di kawasan perdesaan. Hal ini dimungkinkan karena kesempatan belajar yang didukung dengan banyaknya fasilitas belajar mengajar lebih banyak di kawasan perkotaan. Indikator pendidikan lainnya adalah Angka Melek Huruf (AMH) yaitu persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Penggunaan AMH adalah untuk : 1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah perdesaan yang masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD; 2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media; 3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Angka melek huruf mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Semakin besar angka melek huruf diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan dapat semakin meningkat. GAMBAR 1.13 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Pada Gambar 1.13, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf secara nasional sebesar 94,14% lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 yang

18

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

sebesar 93,25%. Persentase penduduk yang melek huruf tertinggi di DKI Jakarta dan terendah di Provinsi Papua. Persentase penduduk yang melek huruf lebih tinggi laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Apabila dibandingkan antar daerah perkotaan dan perdesaan, persentase penduduk yang melek huruf relatif lebih tinggi di daerah perkotaan. Hal ini dimungkinkan dengan relatif majunya fasilitas pendidikan dan relatif baiknya akses sarana menuju tempat pendidikan. Rincian persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf per provinsi dan per jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 1.16. Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang masih bersekolah di semua jenjang pendidikan. APS dari BPS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, dan 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. Berdasarkan angka ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah nilai APS. GAMBAR 1.14 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDIDIKAN MENURUT USIA SEKOLAH DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Gambar 1.14 menunjukkan nilai APS Pendidikan Indonesia menurut usia sekolah dari tahun 2008 s.d. 2013. Semakin tinggi kelompok umur maka tingkat partisipasi sekolahnya semakin kecil. Hal ini dimungkinkan pada kelompok umur 16-18 tahun dan 19-24 tahun telah masuk dalam angkatan kerja dan bekerja. APS pada kelompok umur 7–12 tahun dan 13–15 tahun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan sembilan tahun semakin baik dijalankan. Rincian APS menurut provinsi dan kelompok umur dari tahun 2008 s.d. 2013 dapat dilihat pada Lampiran 1.13. Analisis tentang kondisi pendidikan di Indonesia dapat menggunakan dua indikator partisipasi sekolah, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Kedua ukuran tersebut mengukur partisipasi penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan. Perbedaan di antara keduanya adalah penggunaan kelompok usia "standar" di setiap jenjang pendidikan. Usia standar yang dimaksud adalah rentang usia yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap jenjang pendidikan.

Demografi

19

APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Angka ini merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. APK membagi jumlah siswa dengan tingkat pendidikan tanpa menggunakan batasan kelompok umur. Hal ini memungkinkan nilai APK yang melebihi 100%. Kondisi ini sering terjadi pada jenjang pendidikan SD/MI. Nilai diatas 100% ini terjadi karena terdapat penduduk dengan umur dibawah 7 tahun yang sudah bersekolah ditingkat sekolah dasar, atau penduduk yang berusia lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah pada tingkat SD/MI. GAMBAR 1.15 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Pada Gambar 1.15 diketahui nilai APK untuk SD/MI melebihi 100%, sedangkan untuk pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA lebih rendah dari nilai APK SD. Pada tahun 2013 nilai APK untuk SD/sederajat sebesar 107,69%, SMP/sederajat sebesar 89,98% dan SMA/sederajat sebesar 68,34%. Kondisi pada tahun 2013 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2012 pada semua jenjang pendidikan. Rincian persentase APK per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.14. Nilai APK ini kurang bagus untuk mencerminkan kondisi pendidikan, karena memasukkan semua penduduk dalam jenjang pendidikan tanpa dibatasi dengan kelompok umur yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Sehingga diperlukan indikator yang lebih mencerminkan partisipasi sekolah, yaitu APM. APM didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungjkan juga

20

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. GAMBAR 1.16 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

APM membagi jumlah siswa dengan jenjang pendidikan dengan menggunakan batasan kelompok umur. Kondisi ini tidak memungkinkan nilai APM yang melebihi 100%, sehingga nilai APM lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai APK. Pada Gambar 2.16, tahun 2012 nilai APM untuk tingkat SD/MI sebesar 92,49%, SMP/MTs 70,84% dan SMA/SMK 51,46%. Nilai APM ini jika dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami kenaikan pada semua jenjang pendidikan. Kondisi APM ini lebih mencerminkan kondisi partisipasi sekolah. Rincian APM per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.15.

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan capaian pembangunan di bidang pendidikan. Sedangkan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup lebih layak.

Demografi

21

GAMBAR 1.17 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 2008 - 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Nilai IPM Indonesia tahun 2012 sebesar 73,29 lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 yang sebesar 72,77. Nilai ini masuk dalam kategori nilai IPM sedang. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya nilai dari komponen pembuat IPM ini, yaitu kenaikan pada komponen angka harapan hidup dan angka melek huruf. Pada tahun 2008 nilai IPM Indonesia sebesar 71,17 dan nilai ini meningkat menjadi 71,76 pada tahun 2009, dan pada tahun 2012 sebesar 73,29. GAMBAR 1.18 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

22

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Gambar 1.18 menunjukkan nilai IPM di Indonesia tahun 2012. Pembagian nilai IPM dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nilai IPM tinggi, sedang dan rendah. IPM tinggi mempunyai nilai ≥ 80, IPM sedang mempunyai nilai 50-79,9 dan IPM rendah kurang < 50. Berdasarkan pembagian tersebut, belum ada provinsi di Indonesia yang mempunyai nilai IPM tinggi. Semua provinsi di Indonesia masuk dalam kategori IPM sedang. Nilai IPM tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 78,33 dan IPM terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 65,86. Strategi pembangunan nasional menempatkan sumber daya manusia sebagai perspektif pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi seiring dengan peningkatan sumber daya manusia. Beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Kedua faktor ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki untuk meningkatkan potensinya dalam pembangunan. Pendidikan tercermin dalam rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf sedangkan pembangunan bidang kesehatan tercermin dalam angka harapan hidup waktu lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. GAMBAR 1.19 ANGKA HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR (DALAM TAHUN) INDONESIA TAHUN 2008 - 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 1.19 menunjukkan peningkatan AHH yang terjadi di Indonesia selama tahun 2008-2012. Pada tahun 2012, nilai AHH Indonesia mencapai 69,87 tahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai AHH tahun 2011 yang sebesar 69,65 tahun. Provinsi dengan nilai AHH tertinggi terdapat di DKI Jakarta dengan nilai 73,49 dan DI Yogyakarta sebesar 73,33. Provinsi dengan nilai AHH terendah terdapat di Nusa Tenggara Barat sebesar 62,73 dan Kalimantan Selatan sebesar 64,52. Rincian lengkap mengenai nilai AHH dan IPM dapat dilihat pada Lampiran 1.17. ***

Demografi

23

Pedoman pelaksanaan kegiatan

24

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

SARANA KESEHATAN Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang diulas pada pada bagian ini terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan milik pemerintah yang menghasilkan tenaga kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibahas pada bagian ini terdiri dari : puskesmas, Rumah Sakit, dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas mendefinisikan puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib terdiri dari 1. Upaya promosi kesehatan 2. Upaya kesehatan lingkungan 3. Upaya kesehatan ibu dan anak serta Keluarga Berencana 4. Upaya perbaikan gizi 5. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 6. Upaya pengobatan Jumlah puskesmas di Indonesia sampai dengan Desember 2013 sebanyak 9.655 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 3.317 unit puskesmas rawat inap dan 6.338 unit puskesmas non rawat inap. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak 9.510 unit. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah puskesmas memang mengalami peningkatan seperti yang terdapat pada gambar berikut.

Sarana Kesehatan

27

GAMBAR 2.1 JUMLAH PUSKESMAS TAHUN 2009 – 2013

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2014

Gambar di atas menunjukkan peningkatan jumlah puskesmas dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Peningkatan jumlah puskesmas tidak mengindikasikan secara langsung seberapa baik keberadaan puskesmas mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan primer di masyarakat. Indikator yang mampu menggambarkan secara kasar tercukupinya kebutuhan pelayanan kesehatan primer oleh puskesmas adalah rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk pada tahun 2013 sebesar 1,17 puskesmas per 30.000 penduduk. Rasio ini menunjukkan kecenderungan peningkatan setidaknya sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, yaitu 1,13 puskesmas per 30.000 penduduk menjadi 1,17 puskesmas per 30.000 penduduk. Kecenderungan peningkatan ini ditampilkan pada gambar berikut. GAMBAR 2.2 RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK TAHUN 2009 – 2013

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013

28

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Rasio puskesmas per 30.000 penduduk pada tahun 2013 sebesar 1,17. Angka ini tidak menunjukkan peningkatan maupun penurunan dibandingkan tahun 2012. Provinsi dengan rasio tertinggi adalah Papua Barat sebesar 5,07 per 30.000 penduduk, sedangkan Provinsi Banten memiliki rasio terendah sebesar 0,6 per 30.000 penduduk. Rasio puskesmas per 30.000 penduduk belum menggambarkan kondisi real aksessibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Sebagai contoh, 3 provinsi dengan rasio tertinggi semuanya berada di wilayah timur yaitu Papua Barat, Papua, dan Maluku. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah penduduk yang relatif sedikit sedangkan wilayah kerja sangat luas. GAMBAR 2.3 RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013

Pada gambar di atas nampak bahwa selain Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur juga memiliki rasio rendah yaitu sebesar 0,69 dan 0,75 per 30.000 penduduk. Selain 3 provinsi tersebut, seluruh provinsi di Pulau Jawa memiliki rasio puskesmas yang rendah. Hal ini disebabkan karena jumlah dan kepadatan populasi yang tinggi. Jika dilihat dari rasio terhadap jumlah penduduk, memang seluruh provinsi di Jawa memiliki angka yang rendah, namun demikian dalam hal keberadaan pelayanan kesehatan dasar, provinsi di Jawa memiliki kondisi baik yang berasal dari penyedia sektor swasta. Kondisi seperti ini sebetulnya tetap harus diperhatikan, karena meskipun kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dapat dipenuhi oleh sektor swasta, suatu wilayah tetap membutuhkan entitas yang berperan sebagai penanggungjawab upaya kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk puskesmas tertentu jika dianggap diperlukan. Meskipun pelayanan kesehatan masyarakat merupakan inti dari puskesmas, pelayanan kesehatan perorangan juga menjadi perhatian dari Pemerintah. Bagi daerah yang termasuk DTPK, Dana Alokasi Khusus

Sarana Kesehatan

29

(DAK) digelontorkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota untuk, pembangunan pustu dan puskesmas serta peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap. Bagi daerah di luar kategori DTPK, DAK bisa digunakan untuk rehabilitasi puskesmas/rumah dinas, dan peningkatan PONED Berikut ini disajikan perkembangan jumlah puskesmas rawat inap dan non rawat inap dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. GAMBAR 2.4 JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP TAHUN 2009 – 2013

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013

Pada gambar di atas diketahui bahwa jumlah puskesmas non rawat inap meningkat dari 6.033 unit pada tahun 2009 menjadi 6.338 unit pada tahun 2013. Meskipun demikian, terjadi penurunan dari 6.358 unit pada tahun 2012 menjadi 6.338 unit pada tahun 2013. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perubahan status dari puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap. Peningkatan jumlah juga terjadi pada puskesmas rawat inap yaitu dari 2.704 unit pada tahun 2009 menjadi 3.317 unit pada tahun 2013. Selain enam upaya kesehatan wajib yang harus diberikan, puskesmas juga menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat berupa berupa pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar (PONED), pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR), upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan olahraga, dan tatalaksana kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA). Upaya kesehatan pengembangan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah kerja. Sebagai contoh upaya kesehatan kerja dibutuhkan pada puskesmas dengan wilayah kerja yang memiliki banyak pusat industri. Gambaran lebih rinci tentang jumlah dan jenis puskesmas menurut provinsi terdapat pada Lampiran 2.1 dan Lampiran 2.2.

1. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Salah satu upaya pengembangan puskesmas yang penting adalah Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Upaya kesehatan ini dilakukan untuk mendekatkan

30

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

akses masyarakat kepada pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Akses masyarakat yang semakin mudah terhadap pelayanan kegawatdaruratan diharapkan dapat berkontribusi kepada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Badan kesehatan dunia (WHO) menargetkan agar minimal terdapat 4 Puskesmas PONED di tiap kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2013 jumlah kumulatif Puskesmas PONED sebanyak 2.782 unit. Terdapat 333 kabupaten/kota (67%) yang telah memenuhi syarat minimial tersebut. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 304 kabupaten/kota (61,17%). Pada tahun 2013, jumlah kabupaten/kota yang hanya memiliki 1-3 Puskesmas PONED sebanyak 131 dan terdapat 33 kabupaten/kota yang belum memiliki Puskesmas PONED. Provinsi dengan persentase kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat minimal empat Puskesmas PONED tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tegah, dan Sulawesi Barat dengan masing-masing persentase 100%. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua sebesar 10,34%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 18,18% dan Kepulauan Bangka Belitung 28,57%. Persentase kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat minimal 4 Puskesmas PONED terdapat pada gambar berikut. GAMBAR 2.5 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI SYARAT MINIMAL 4 PUSKESMAS PONED DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Ditjen. Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Konsep rawat inap yang digunakan dalam Puskesmas PONED berbeda dengan konsep yang digunakan puskesmas rawat inap. Konsep rawat inap pada Puskesmas PONED adalah perawatan inap kepada pasien pasca tindakan emergensi (one day care). Dengan demikian, puskesmas non rawat inap yang memiliki tempat tidur dan mampu melakukan tindakan emergensi obstetri dan neonatal dasar, dapat menyelenggarakan PONED.

Sarana Kesehatan

31

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan menetapkan indikator persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONED dengan target pada tahun 2013 sebesar 90%. Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu PONED pada tahun 2013 sebanyak 2.782 puskesmas dengan persentase sebesar 95,86%. Angka ini telah memenuhi target 90% pada tahun 2013.

2. Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Sejak tahun 2003 telah dikembangkan program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Upaya pelayanan kesehatan ini diselenggarakan di puskesmas yang terdiri dari penyuluhan, pelayanan klinis medis termasuk pemeriksaan penunjang, konseling, Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS) pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya serta pelayanan rujukan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di dalam dan di luar gedung ini memiliki sasaran kelompok remaja sekolah dan kelompok luar sekolah seperti kelompok anak jalanan, karang taruna, remaja masjid/gereja/vihara/pura, pondok pesantren, asrama dan kelompok remaja lainnya. Jumlah puskesmas mampu PKPR pada tahun 2013 sebesar 2.745. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 3.191. Informasi lebih rinci menurut provinsi tentang jumlah Puskesmas PKPR tahun 2013 dapat dilihat pada gambar berikut. Data dan informasi mengenai jumlah puskesmas yang memiliki PKPR terdapat pada Lampiran 2.3. GAMBAR 2.6 JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Ditjen. Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

3. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari

32

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja juga berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja dan juga bagi kesehatan pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya kesehatan kerja di puskesmas diselenggarakan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada di wilayah puskesmas atau spesifik lokal. Dengan demikian sampai saat ini upaya kesehatan kerja di puskesmas lebih dititikberatkan pada wilayah industri. Pembinaan upaya kesehatan kerja dilaksanakan melalui kegiatan penguatan pelayanan kesehatan kerja, seperti pelatihan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam bidang kesehatan kerja, pelatihan diagnosa Penyakit Akibat Kerja (PAK), peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan bidang kesehatan kerja, gerakan pekerja perempuan sehat dan produktif termasuk kesehatan reproduksi di tempat kerja dan pembinaan pelayanan kesehatan kerja di sektor informal dan formal termasuk perkantoran serta pembinaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan fokus kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Terdapat peningkatan jumlah puskesmas yang memiliki pelayanan upaya kesehatan kerja, yaitu 764 puskesmas pada tahun 2012 menjadi 1.034 puskesmas pada tahun 2013. Sampai dengan tahun 2013 puskesmas yang memiliki pelayanan upaya kesehatan kerja tersebar di 26 provinsi. Jumlah provinsi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2012 ketika hanya 18 provinsi yang memiliki puskesmas dengan upaya kesehatan kerja. Data dan informasi mengenai jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja terdapat pada Lampiran 2.3.

4. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Olahraga Upaya kesehatan olahraga diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagai upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, prestasi kerja dan prestasi olahraga melalui aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009. Upaya kesehatan olahraga dapat dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas maupun pelayanan kesehatan rujukan. Upaya kesehatan olahraga yang diselenggarakan di puskesmas meliputi pembinaan dan pelayanan kesehatan olahraga. Pembinaan kesehatan olahraga berupa pendataan kelompok, pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan olahraga, ditujukan pada kelompok olahraga di sekolah, klub jantung sehat, Posyandu usia lanjut, kelompok senam ibu hamil, kelompok senam diabetes, kelompok senam pencegahan osteoporosis, pembinaan kebugaran jasmani jemaah calon haji, fitness center dan kelompok olahraga/latihan fisik lain. Pelayanan kesehatan olahraga antara lain konsultasi kesehatan olahraga, pengukuran tingkat kebugaran jasmani, penanganan cedera olahraga akut dan sebagai tim kesehatan pada event olahraga. Terdapat 671 puskesmas yang telah menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga sampai dengan tahun 2013. Upaya pengembangan secara bertahap akan dilakukan sehingga peningkatan tidak hanya dalam hal jumlah puskesmas, namun juga jumlah kabupaten/kota dan provinsi yang sampai tahun 2013 hanya 28 provinsi yang telah memiliki puskesmas dengan pelayanan upaya kesehatan olahraga. Jumlah provinsi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2012, yaitu hanya 17 provinsi yang memiliki puskesmas dengan upaya kesehatan olahraga. Data dan informasi lebih detil tentang jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga menurut provinsi terdapat pada Lampiran 2.3.

Sarana Kesehatan

33

5. Puskesmas dengan Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) Anak merupakan salah satu aset berharga dalam pembangunan kesehatan. Tindak kekerasan terhadap anak sangat berdampak pada kesehatan anak yang menjadi korban. Dengan demikian, dibutuhkan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan berkualitas. Pelayanan kesehatan bagi korban KtA dapat diberikan melalui pelayanan di tingkat dasar, salah satunya puskesmas. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah menetapkan agar setiap kabupaten/kota harus memiliki minimal 2 (dua) puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah puskesmas mampu tatalaksana KtA sampai dengan tahun 2013 sebesar 1.526 unit yang telah tersebar di 33 Provinsi di Indonesia. Namun demikian, hanya 76,26% kabupaten/kota yang telah memiliki minimal 2 puskemas yang mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak. Informasi lebih rinci mengenai jumlah puskesmas yang mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak menurut provinsi terdapat pada Lampiran 2.3.

6. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Program pelayanan kesehatan tradisional terus berkembang dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pengobatan secara tradisional dilakukan penelitian dan bila dapat dibuktikan secara ilmiah menjadi pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat sehingga dapat diterapkan di fasilitas kesehatan sebagai pengobatan alternatif dan komplementer. Unit yang melakukan penelitian/pengkajian/pengujian ini yaitu Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T). Fungsi lainnya dari Sentra P3T yaitu pelayanan kesehatan tradisional, institusi pendidikan dan pelatihan pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat, dan menyelenggarakan jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional. Pada tahun 2013 terdapat 846 puskesmas dan 224 kabupaten/kota dengan tenaga kesehatan puskesmas terlatih. Adapun persentase kabupaten/kota dengan tenaga kesehatan puskesmas terlatih adalah 44,27%. Terdapat empat provinsi dengan persentase kabupaten/kota memiliki tenaga kesehatan terlatih sebesar 100% yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Bali, dan Sulawesi Selatan. Angka 100% artinya seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut telah memiliki puskesmas dengan tenaga kesehatan terlatih, meskipun belum semua puskesmas yang ada di kabupaten/kota tersebut. Gambaran menurut provinsi mengenai jumlah puskesmas, kabupaten/kota, dan persentase kabupaten/kota dengan tenaga kesehatan terlatih dapat dilihat pada Lampiran 2.4.

B. RUMAH SAKIT Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga diperlukan upaya kuratif dan rehabilitatif selain upaya promotif dan preventif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan kepemilikan, yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola Pemerintah,

34

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh bahan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

1. Jumlah dan Jenis Rumah Sakit Rumah sakit publik di Indonesia dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, kementerian lain serta swasta non profit (organisasi keagamaan dan organisasi sosial). Jumlah rumah sakit publik di Indonesia sampai dengan tahun 2013 sebanyak 1.562 unit, yang terdiri atas Rumah Sakit Umum (RSU) berjumlah 1.277 unit dan Rumah Sakit Khusus (RSK) berjumlah 285 unit. Berbeda dengan rumah sakit publik, rumah sakit privat dikelola oleh BUMN dan swasta (perorangan, perusahaan dan swasta lainnya). Pada tahun 2013 terdapat 666 unit rumah sakit privat di Indonesia yang terdiri dari 448 unit RSU dan 218 unit RSK. Jumlah rumah sakit publik maupun privat menunjukkan peningkatan pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2013 seperti yang disajikan pada tabel berikut. TABEL 2.1 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KEPEMILIKAN DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2013

No 1

Pengelola/Kepemilikan

2012

2013

Publik Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota

614

656

676

TNI/Polri

134

154

159

Kementerian Lain

3

3

3

Swasta Non Profit

655

727

724

1.540

1.562

Jumlah Publik 2

2011

1.406

Privat BUMN

77

75

67

Swasta

238

468

599

315

543

666

1.721

2.083

2.228

Jumlah Privat Jumlah

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus pada tahun 2013 adalah 1.725 unit dan 503 unit. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2012 yang masing-masing

Sarana Kesehatan

35

sebesar 1.608 dan 475. Gambar berikut ini menggambarkan perkembangan jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus dalam lima tahun terakhir. GAMBAR 2.7

PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Jumlah RSK pada tahun 2013 sebagain besar adalah rumah sakit ibu dan anak berjumlah 159 unit dengan persentase 31,61%. Proporsi jenis RSK di Indonesia pada tahun 2013 terdapat pada gambar berikut. GAMBAR 2.8 PERSENTASE RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK) MENURUT JENIS DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

36

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa persentase tertinggi adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak. Persentase rumah sakit khusus lainnya juga memiliki proporsi yang besar yaitu 29,82% yang terdiri dari RS Jantung, RS Kanker, RS Orthopedi, RS Penyakit Infeksi, RS Stroke, RS Anak dan Bunda, RSK Anak, RSK Bedah, RSK Ginjal, RSK Gigi dan Mulut, RSK Otak, RSK Penyakit Dalam, dan RSK THT. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2014 adalah 1,12 per 1.000 penduduk. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 sebesar 0,95 per 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ditampilkan pada gambar berikut. GAMBAR 2.9 RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Jika dilihat secara nasional pada tahun 2013 memang nampaknya jumlah tempat tidur telah mencukupi, namun masih terdapat beberapa provinsi dengan rasio kurang dari 1 tempat tidur per 1.000 penduduk. Pada tingkat provinsi terdapat 13 provinsi dengan dengan rasio kurang dari 1 per 1.000 penduduk. Rasio tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 2,92, DKI Jakarta sebesar 2,19, dan Sulawesi Utara sebesar 2,16. Sedangkan provinsi dengan rasio terendah adalah Nusa Tenggara Barat sebesar 0,65, Sulawesi Barat sebesar 0,67, dan Banten sebesar 0,72.

Sarana Kesehatan

37

GAMBAR 2.10 RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Rumah sakit juga dikelompokkan menurut kelas berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan menjadi Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D. Pada tahun 2013, terdapat 57 unit RS kelas A, 293 unit kelas B, 741 unit RS kelas C, 517 unit RS kelas D, dan sebanyak 620 unit RS belum ditetapkan kelasnya. GAMBAR 2.11 PERSENTASE RUMAH SAKIT MENURUT KELAS DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

38

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa Rumah Sakit kelas C memiliki persentase tertinggi sebesar 33,26%. Sedangkan persentase terendah adalah rumah sakit kelas A sebesar 2,56%. Informasi lebih rinci tentang rumah sakit menurut provinsi terdapat pada Lampiran 2.5, 26, 2.7, 2.8, dan 2.9.

2. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif adalah upaya yang dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka kematian Anak. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kematian ibu dan kematian anak banyak terjadi di Rumah Sakit. Rumah Sakit berkontribusi terhadap 40-70% Angka Kematian Ibu, persalinan di rumah berkontribusi sebesar 20-35%, dan persalinan yang terjadi di perjalanan sebesar 10-18% (Lancet, 2005). Dengan melihat fakta tersebut maka dapat dikatakan bahwa dibutuhkan adanya upaya penurunan AKI yang difokuskan di rumah sakit. Salah satu program kesehatan yang dilaksanakan untuk menurunkan kematian ibu adalah implementasi Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Jumlah Rumah Sakit PONEK sampai dengan tahun 2013 sebanyak 424 unit. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 410 unit rumah sakit melaksanakan PONEK.

C. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 1. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Ketersediaan farmasi dan alat kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam pelayanan kesehatan. Akses masyarakat terhadap obat khususnya obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan demikian penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan baik publik maupun privat. Sebagai komoditi khusus, semua obat yang beredar harus terjamin keamanan, khasiat dan mutunya agar dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin mutu obat hingga diterima konsumen adalah menyediakan sarana penyimpanan obat dan alat kesehatan yang dapat menjaga keamanan secara fisik serta dapat mempertahankan kualitas obat di samping tenaga pengelola yang terlatih. Salah satu kebijakan pelaksanaan dalam Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan atau penggunaan yang salah/tidak tepat serta tidak memenuhi mutu keamanan dan pemanfaatan yang dilakukan sejak proses produksi, distribusi hingga penggunaannya di masyarakat. Cakupan sarana produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Yang termasuk sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri Kosmetika, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Produksi Alat Kesehatan Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Industri Kosmetika. Sarana produksi dan distribusi di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal persebaran jumlah. Sebagian besar sarana produksi maupun distribusi berlokasi di Indonesia bagian Barat yaitu Sumatera dan Jawa dengan proporsi, yaitu sebesar 94,4% sarana produksi dan 78,4% sarana distribusi. Ketersediaan ini terkait dengan sumberdaya yang

Sarana Kesehatan

39

dimiliki dan kebutuhan pada wilayah setempat. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam kebijakan untuk mengembangkan jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia bagian Tengah dan Timur, sehingga terjadi pemerataan jumlah sarana tersebut di seluruh Indonesia. Selain itu, hal ini bertujuan untuk membuka akses terhadap keterjangkauan masyarakat terhadap sarana kesehatan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Jumlah sarana produksi pada tahun 2013 sebesar 3.828 sarana. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang sebanyak 2.958 sarana produksi. Pada tahun 2013 terdapat 8 provinsi yang tidak memiliki ke-enam jenis industri kefarmasian dan alat kesehatan yang disebutkan di atas. Provinsi dengan jumlah sarana produksi terbanyak adalah Jawa Barat sebesar 1.031 sarana. Hal ini dapat disebabkan karena Jawa Barat memiliki populasi yang besar dan wilayah yang luas. Jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2013 terdapat pada gambar berikut. GAMBAR 2.12 JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

Sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang dipantau jumlahnya oleh Ditjen Binfar dan Alkes antara lain yaitu : Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2013 sebesar 33.731 sarana. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 29.137 sarana. Gambar berikut menyajikan jumlah sarana distribusi kefarmasian pada tahun 2013. Data lebih rinci menurut provinsi mengenai jumlah sarana produksi dan distrbusi kefarmasian terdapat pada Lampiran 2.10 dan Lampiran 2.11.

40

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 2.13 JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

2. Ketersediaan Obat dan Vaksin Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif dan bermutu dengan harga terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus dicapai. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator rencana strategis tahun 2010-2014 terkait program kefarmasian dan alat kesehatan, yaitu meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. Indikator tercapainya sasaran hasil tersebut pada tahun 2014 yaitu persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%. Dalam rangka mencapai target tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar. Pemantauan ketersediaan obat digunakan untuk mengetahui kondisi tingkat ketersediaan obat di berbagai unit sarana kesehatan seperti Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan puskesmas. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang. Di era otonomi daerah, pengelolaan obat merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan ke kabupaten/kota, akibatnya sulit bagi pemerintah pusat untuk mengetahui kondisi ketersediaan obat di seluruh Indonesia. Dengan tidak adanya laporan secara periodik yang dikirim oleh provinsi, maka relatif sulit bagi pemerintah pusat untuk menentukan langkahlangkah yang harus dilakukan. Adanya data ketersediaan obat di provinsi atau kabupaten/kota akan mempermudah penyusunan prioritas bantuan maupun intervensi program di masa yang akan datang. Untuk mendapatkan gambaran ketersediaan obat dan vaksin di Indonesia, dilakukan pemantauan ketersediaan obat dan vaksin. Obat yang dipantau ketersediaannya merupakan obat indikator yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar dan obat yang mendukung pelaksanaan program kesehatan. Jumlah item obat yang dipantau adalah 144 item obat dan vaksin yang terdiri dari 135 item obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan 9 jenis vaksin untuk imunisasi dasar.

Sarana Kesehatan

41

Indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin tahun 2013 memiliki target sebesar 95%, dari data dan perhitungan yang dilakukan oleh Ditjen Binfar dan Alkes didapatkan persentase ketersediaan rata-rata nasional pada tahun 2013 sebesar 96,93%. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan target tahun 2013, maka capaian kinerja indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin tersebut adalah sebesar 102,03%. Data dan informasi lebih rinci mengenai ketersediaan obat dan vaksin 144 item terdapat pada Lampiran 2.20 dan 2.21.

3. Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan juga memantau pemanfaatan obat generik melalui indikator persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu di puskesmas dan rumah sakit. Rata-rata penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2013 sebesar 85,49%. Penggunaan tersebut telah memenuhi target tahun 2013 yaitu sebesar 75%. GAMBAR 2.14 PERSENTASE RATA-RATA PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2013

Target Renstra 2013 : 75%

Sumber : Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar provinsi telah memenuhi target 75%, yaitu 31 provinsi (93,94%). Provinsi dengan rata-rata penggunaan tertinggi adalah Maluku Utara sebesar 96,31% diikuti oleh Sumatera Barat sebesar 95,11% dan Aceh sebesar 95%. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Riau sebesar 73,04% diikuti oleh Jawa Timur sebesar 74,21% dan Lampung sebesar 76,11%. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi mengenai penggunaan obat generik terdapat pada Lampiran 2.22.

D. UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT Pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya juga memerlukan peran masyarakat. Melalui konsep Upaya Kesehatan

42

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), masyarakat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Bentuk UKBM antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan RW/desa/kelurahan siaga aktif. RW/Desa/kelurahan Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Terdapat 54.570 RW/Desa/kelurahan Siaga Aktif dengan persentase sebesar 65,2%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Jawa Tengah sebesar 99,99%, Bali sebesar 97,76%, dan Sulawesi Selatan sebesar 96,49%. Sedangkan persentase terendah adalah Provinsi Papua Barat sebesar 1,99%, Aceh sebesar 8,94% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 15,69%. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, RW/Desa/kelurahan Siaga Aktif terbagi menjadi empat strata, yaitu pratama, madya, purnama, dan mandiri. RW/Desa/kelurahan Siaga Aktif pratama sebanyak 28.404, madya sebanyak 10.976, purnama sebanyak 4.910, dan mandiri sebanyak 1.550. GAMBAR 2.15 PERSENTASE DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

Jenis UKBM lainnya adalah Poskesdes, yaitu UKBM yang dibentuk di desa untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa sehingga mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan utama poskesdes yaitu pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa berupa pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu menyusui, pelayanan kesehatan anak, pengamatan dan kewaspadaan dini (surveilans penyakit, surveilans gizi, surveilans perilaku berisiko, surveilans lingkungan dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Jumlah poskesdes yang beroperasi pada tahun 2013 sebanyak 54.731 unit. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 54.142 unit.

Sarana Kesehatan

43

bencana. Jumlah poskesdes yang beroperasi pada tahun 2013 sebanyak 54.731 unit. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 54.142 unit. Salah satu UKBM yang memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah posyandu. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat terutama ibu, bayi dan anak balita. Posyandu memiliki 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan diare. Terdapat 280.225 Posyandu pada tahun 2013 di Indonesia. Dari jumlah tersebut, posyandu pratama sebanyak 32,7%, madya sebanyak 29,1%, purnama sebanyak 29,9%, dan mandiri sebanyak 8,3%. GAMBAR 2.16 PERSENTASE POSYANDU MENURUT STRATA DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa proporsi tertinggi adalah posyandu pratama dan proporsi terendah adalah posyandu mandiri. Dengan demikian diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan jumlah posyandu mandiri. Dalam menjalankan fungsinya, perlu diketahui rasio kecukupan posyandu terhadap masyarakat yang ada. Pada tahun 2013, rasio posyandu terhadap jumlah desa/kelurahan adalah 3,35. Pada tingkat nasional, rasio posyandu terhadap jumlah desa/keluarahan memang nampak telah mencukupi yaitu lebih dari satu. Namun jika dilihat pada tingkat provinsi terdapat dua provinsi yang memiliki rasio kurang dari satu, yaitu Papua dan Papua Barat.

44

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 2.17 RASIO POSYANDU TERHADAP DESA/KELURAHAN DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Gambar di atas menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki rasio tertinggi sebesar 8,29. Papua dan Papua Barat memiliki rasio kurang dari satu, masing-masing sebesar 0,62 dan 0,72. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan juga memerlukan peran serta kader dan tokoh masyarakat/agama. Sampai dengan dengan tahun 2013 terdapat 336.586 kader/toma/toga terlatih. Rasio kader/toga/toma terlatih terhadap desa/kelurahan di Indonesia sebesar 4,02. Terdapat 11 provinsi dengan rasio kader/toga/toma terlatih terhadap desa/kelurahan kurang dari satu. Data/informasi lebih rinci mengenai jumlah UKBM menurut provinsi tahun 2013 terdapat pada Lampiran 2.12, dan Lampiran 2.13.

E. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN POLTEKKES 1. Jumlah Poltekkes Pembangunan kesehatan berkelanjutan membutuhkan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jenis, jumlah maupun kualitas. Untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas tentu saja dibutuhkan proses pendidikan yang berkualitas pula. Kementerian Kesehatan RI merupakan institusi dari sektor pemerintah yang berperan di dalam penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas tersebut. Institusi pendidikan tenaga kesehatan selain tenaga medis terdiri dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan Non Politeknik Kesehatan (Non Poltekkes). Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan terhadap institusi Poltekkes. Sampai dengan Desember 2013, terdapat 38 Poltekkes di Indonesia yang terdiri dari program studi strata Diploma IV sebanyak 133 jurusan/program studi, dan strata Diploma III terdiri dari 262 jurusan/program studi.

Sarana Kesehatan

45

GAMBAR 2.18 JUMLAH PROGRAM STUDI POLTEKKES DIPLOMA III DAN IV DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Gambar di atas menunjukkan bahwa jurusan/program studi terbanyak adalah keperawatan dengan jumlah 151 pada Diploma III dan 79 pada diploma IV. Jurusan/program studi keperawatan terdiri dari keperawatan, kebidanan, dan keperawatan gigi. Jurusan/program studi keterapian fisik yang terdiri fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, akupunktur memilki jumlah terendah yaitu 5 program studi pada diploma III dan 6 program studi pada diploma IV.

2. Peserta Didik Peserta didik pada Diploma III yang dimiliki oleh Poltekkes di Indonesia pada tahun 2013 terdiri dari peserta didik tingkat I (tahun ajaran 2011/2012), tingkat II (tahun ajaran 2012/2013), dan tingkat III (tahun ajaran 2013/2014) yaitu berjumlah 208.363 orang. Jumlah tersebut terdiri 66.699 peserta didik tingkat I, 70.890 peserta didik tingkat II, dan 70.774 peserta didik tingkat III. Jumlah peserta didik terbanyak berasal dari Program Studi Keperawatan sebanyak 135.017 peserta didik atau 64,8% dari seluruh peserta didik. Sedangkan jumlah peserta didik terendah berasal dari program studi keterapian fisik sebanyak 4.388 peserta didik atau 2,11% dari seluruh peserta didik. GAMBAR 2.19 JUMLAH PESERTA DIDIK DIPLOMA III POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

46

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Data dan informasi lebih rinci mengenai jumlah peserta didik di institusi Poltekkes terdapat pada Lampiran 2.16 dan 2.17.

3. Lulusan Peserta didik yang telah selesai menempuh pendidikan akan menjadi lulusan Poltekkes. Jumlah lulusan pada tahun 2013 adalah sebanyak 22.797 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak 21.630 orang. Sesuai dengan jumlah peserta didik yang memiliki jumlah terbesar dari program studi keperawatan, hal serupa juga terjadi pada jumlah lulusan dengan jumlah lulusan terbanyak adalah program studi keperawatan sebanyak 15.781 orang atau 69,22% dari total lulusan. GAMBAR 2.20 JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Pada tingkat provinsi, terdapat 3 provinsi yang menghasilkan jumlah lulusan terbanyak dari Poltekkes yaitu Jawa Tengah sebanyak 2.398 lulusan, Jawa Timur sebanyak 2.124 lulusan, dan DKI Jakarta sebanyak 1.365 lulusan. Tiga provinsi tersebut memang memiliki jumlah Poltekkes lebih dari satu. Jumlah lulusan Poltekkes menurut program studi terdapat pada Lampiran 2.18 dan 2.19. ***

Sarana Kesehatan

47

Pemeriksaan kadar gula darah

48

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

TENAGA KESEHATAN Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 21 menyebutkan bahwa pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Sumber daya manusia kesehatan yang disajikan pada bab ini lebih diutamakan pada kelompok tenaga kesehatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan memutuskan bahwa tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik dan tenaga keteknisian medis. Gambaran mengenai jumlah, jenis, dan kualitas, serta penyebaran tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dilakukan dengan cara pengumpulan data pada sarana pelayanan kesehatan baik di wilayah dinas kesehatan kabupaten/kota maupun dinas kesehatan provinsi. Pengumpulan data tenaga kesehatan meliputi tenaga kesehatan yang berstatus PNS pusat, PNS daerah, Pegawai Tidak Tetap (PTT), TNI/POLRI, dan swasta. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui mekanisme pemutakhiran data secara berjenjang mulai dari dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi dan secara nasional dikelola oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDMK) Kementerian Kesehatan RI melalui Sistem Informasi SDMK.

A. JUMLAH DAN RASIO TENAGA KESEHATAN Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pendataan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Badan PPSDMK menggunakan pendekatan tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan pendekatan tersebut, pada tahun 2013 jumlah SDM Kesehatan yang tercatat sebanyak 877.088 orang yang terdiri atas 681.634 tenaga kesehatan dan 195.454 tenaga non kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri atas 90.444 tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi), 288.405 perawat, 137.110 bidan, 40.181 tenaga farmasi, dan 125.494 tenaga kesehatan lainnya. Rincian lengkap mengenai rekapitulasi sumber daya manusia kesehatan menurut jenis tenaga dapat dilihat pada Lampiran 3.1. Sedangkan pendataan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menggunakan pendekatan jumlah dokter/dokter spesialis, dokter

Tenaga Kesehatan

51

gigi/dokter gigi spesialis yang mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR). Berdasarkan hal tersebut, jumlah dokter umum di Indonesia berjumlah 94.727. Berdasarkan jumlah dokter dan jumlah penduduk disusun rasio dokter per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 38,1 dokter umum per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk menurut provinsi pada tahun 2013 terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini. GAMBAR 3.1 RASIO DOKTER UMUM TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Kemenkes RI, 2014

Provinsi dengan rasio dokter umum terhadap 100.000 penduduk tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 155,5 dan Sulawesi Utara sebesar 83,3. Sedangkan rasio dokter umum per 100.000 penduduk terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 8,8 dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 10,5 dokter umum per 100.000 penduduk. Jumlah dokter gigi pada tahun 2013 tercatat sebanyak 24.598 dan jumlah dokter gigi spesialis sebesar 2.182 orang. Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk sebesar 9,9 dokter gigi per 100.000 penduduk. Rincian lengkap mengenai jumlah tenaga dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang mempunyai STR dapat dilihat pada Lampiran 3.5. Jenis tenaga kesehatan berikutnya adalah tenaga keperawatan, yang terdiri dari tenaga perawat dan bidan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah perawat pada tahun 2013 tercatat sebanyak 288.405 orang. Rasio perawat terhadap jumlah penduduk menurut provinsi pada tahun 2013 terlihat pada Gambar 3.2 berikut ini.

52

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 3.2 RASIO PERAWAT TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

Rasio perawat terhadap penduduk sebesar 116,1 perawat per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio tertinggi terdapat di Papua Barat sebesar 320,1 perawat per 100.000 penduduk, Maluku sebesar 305,2 perawat per 100.000 penduduk dan Maluku Utara sebesar 280,1 perawat per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio perawat terendah terdapat di Sumatera Utara sebesar 65,7 perawat per 100.000 penduduk, Jawa Barat sebesar 68,2 perawat per 100.000 penduduk dan Banten sebesar 68,4 perawat per 100.000 penduduk. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui oleh pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk di register, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasihat selama hamil, masa kehamilan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan. Jumlah bidan di Indonesia pada tahun 2013 tercatat sebanyak 137.110 orang, dengan rasio bidan terhadap penduduk sebesar 55,2 bidan per 100.000 penduduk. Rasio bidan terhadap jumlah penduduk menurut provinsi pada tahun 2013 terlihat pada Gambar 3.3. Provinsi dengan rasio bidan terhadap penduduk tertinggi tertinggi terdapat di Aceh sebesar 204,3 bidan per 100.000 penduduk, Bengkulu sebesar 141,7 bidan per 100.000 penduduk dan Papua Barat sebesar 105,7 bidan per 100.000 penduduk. Rasio bidan terhadap penduduk terendah terdapat di DKI Jakarta sebesar 28,8 bidan per 100.000 penduduk, Jawa Barat sebesar 29,2 bidan per 100.000 penduduk dan Banten sebesar 30,5 bidan per 100.000

Tenaga Kesehatan

53

penduduk. Jumlah sumber daya manusia kesehatan tahun 2013 menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.1. GAMBAR 3.3 RASIO BIDAN TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Kinerja dari puskesmas sangat dipengaruhi ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki, terutama ketersediaan tenaga kesehatan. Pada tahun 2013, terdapat 349.198 orang yang bertugas di puskesmas dengan rincian 314.363 tenaga kesehatan dan 34.835 tenaga non kesehatan. Dari seluruh jumlah tenaga kesehatan, dokter umum yang bertugas di puskesmas sebanyak 17.767 orang, dengan rasio 1,84 dokter umum per puskesmas. Rasio dokter umum di puskesmas terhadap jumlah puskesmas tahun 2013 menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.4. Rasio dokter umum terhadap puskesmas tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,6 dokter umum per puskesmas, DI Yogyakarta sebesar 3,02 dokter umum per puskesmas dan Riau sebesar 2,79 dokter umum per puskesmas. Rasio dokter umum per puskesmas terendah terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 0,43 dokter umum per puskesmas, Sulawesi Tenggara sebesar 1 dokter umum per puskesmas dan Papua sebesar 1,01 dokter umum per puskesmas.

54

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 3.4 RASIO DOKTER UMUM DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

Jumlah dokter spesialis di puskesmas di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 135 orang. Jumlah tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 34 orang dan Jawa Timur sebesar 31 orang. Jumlah dokter gigi yang bertugas di puskesmas pada tahun 2013 sebanyak 6.883 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah seluruh puskesmas di Indonesia (9.655) maka dapat diartikan bahwa belum seluruh puskesmas memiliki dokter gigi. Sedangkan jumlah perawat gigi di Indonesia sebesar 10.150 orang. Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas di sajikan dalam Gambar 3.5 berikut. GAMBAR 3.5 JUMLAH TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

Tenaga Kesehatan

55

Jumlah perawat di seluruh puskesmas sebanyak 115.747 orang, sehingga rata-rata tiap puskesmas memiliki 12 orang perawat. Jumlah perawat gigi sebesar 10.150 orang perawat gigi. Jumlah tenaga bidan sebanyak 102.176 orang, sehingga rata-rata tiap puskesmas memiliki 11 orang bidan. Rincian jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 3.2.

2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Sumber daya manusia kesehatan memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan yang bertugas di rumah sakit pada tahun 2013 berjumlah 458.340 orang dengan rincian 319.707 tenaga kesehatan dan 138.633 tenaga non kesehatan. GAMBAR 3.6 JUMLAH TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

Dari seluruh jumlah tenaga kesehatan, dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit sebanyak 36.081 orang, dengan rata-rata 16 dokter spesialis per rumah sakit; dokter umum yang bertugas di rumah sakit sebanyak 21.283 orang, dengan rata-rata 10 dokter umum per rumah sakit dan dokter gigi yang bertugas di rumah sakit sebanyak 4.295 orang, dengan ratarata 2 dokter gigi per rumah sakit. Perawat yang bertugas di rumah sakit sebanyak 164.309 orang, dengan rata-rata 74 perawat per rumah sakit dan bidan yang bertugas di rumah sakit sebanyak 31.254 orang, dengan rata-rata 14 bidan per rumah sakit. Rincian jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah dapat dilihat pada Lampiran 3.4.

B. TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) Permasalahan distribusi tenaga kesehatan masih merupakan isu yang sampai saat ini masih ada dalam sistem kesehatan di Indonesia. Indonesia mempunyai ciri geografis yang khusus antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dan keadaan sosial ekonomi yang menunjukkan perbedaan yang cukup tinggi ditambah dengan desentralisasi yang belum mampu

56

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

menunjukkan hasil yang diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan pemerataan tenaga kesehatan, terutama pada daerah sangat terpencil, terpencil dan perbatasan. Pemenuhan tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan terutama puskesmas dan jaringannya pada daerah terpencil/sangat terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) serta daerah bermasalah kesehatan (DBK), salah satunya diisi dengan cara pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Penugasan Khusus. Pemenuhan tenaga kesehatan dengan status PTT terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan bidan. Konstribusi yang diberikan cukup besar pengaruhnya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Sampai dengan 31 Desember 2013 tercatat sebanyak 46.512 tenaga kesehatan PTT Pusat yang masih aktif bertugas dengan komposisi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sejumlah 56 orang, dokter umum sejumlah 3.153 orang, dokter gigi sejumlah 1.168 orang dan bidan sejumlah 42.135 orang. GAMBAR 3.7 JUMLAH DOKTER UMUM PTT, DOKTER GIGI PTT DAN BIDAN PTT AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2014

Pada Gambar 3.7, tahun 2013 dapat dilihat jumlah tenaga PTT terutama untuk dokter umum dan dokter gigi terbesar ada pada daerah dengan kriteria sangat terpencil dan terpencil. Dokter PTT di di daerah sangat terpencil berjumlah 1.815 orang, daerah terpencil berjumlah 1.112 orang dan dokter PTT di daerah biasa hanya 226 orang. Jumlah dokter gigi PTT aktif di daerah sangat terpencil dan terpencil juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah di daerah biasa. Jumlah dokter gigi di daerah sangat terpencil berjumlah 628 orang, daerah terpencil berjumlah 495 orang sedangkan di daerah biasa hanya berjumlah 45 orang. Hal berbeda terjadi pada tenaga bidan PTT aktif. Jumlah bidan PTT di daerah biasa lebih besar jika dibandingkan dengan daerah terpencil atau daerah sangat terpencil. Jumlah bidan di daerah biasa berjumlah 21.452 orang, sedangkan jumlah bidan di daerah terpencil berjumlah 11.991 orang dan daerah sangat terpencil berjumlah 8.692 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter/dokter gigi spesialis PTT, dokter umum PTT, dokter gigi PTT, bidan PTT aktif menurut kriteria wilayah dan provinsi di Indonesia tahun 2013 dapat dilihat di Lampiran 3.7 s.d. 3.10. Pada tahun 2013 telah diangkat tenaga kesehatan PTT untuk daerah dengan kriteria biasa, terpencil, dan sangat terpencil sebanyak 15.931 orang, yang terdiri dari dokter spesialis

Tenaga Kesehatan

57

dan dokter gigi spesialis PTT sejumlah 57 orang, dokter umum PTT sejumlah 3.075 orang, dokter gigi PTT sebanyak 1.169 orang dan bidan PTT sejumlah 11.630 orang. GAMBAR 3.8 JUMLAH PENGANGKATAN DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2014

Gambar 3.8 menunjukkan jumlah pengangkatan tenaga kesehatan PTT didaerah biasa, terpencil dan sangat terpencil pada tahun 2013 untuk tenaga dokter/dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter gigi dan bidan. Jumlah pengangakatan dokter/dokter gigi spesialis hanya ada pada daerah terpencil, sebesar 57 orang. Jumlah pengangkatan dokter umum dan dokter gigi terbesar pada daerah sangat terpenci. Pada pengangkatan bidan, lebih banyak di daerah biasa dibandingkan dengan daerah terpencil dan sangat terpencil. Rincian lengkap mengenai jumlah pengangkatan dokter/dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter gigi dan bidan dapat dilihat pada Lampiran 3.12 s.d. 3.15.

C. TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PENUGASAN KHUSUS Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, penugasan khusus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. Jenis tenaga kesehatan yang dapat diangkat dalam penugasan khusus pada fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari Residen dan tenaga kesehatan dengan pendidikan diploma III. Residen merupakan dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Tenaga kesehatan dengan pendidikan diploma III terdiri dari bidan, perawat, sanitarian, tenaga gizi, dan analis kesehatan. Tenaga kesehatan penugasan khusus ditempatkan pada (1) Puskesmas dan jejaringnya, (2) Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D yang telah memiliki peralatan kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi serta fasilitas lain sesuai kebutuhan medik spesialistik (tidak termasuk Rumah Sakit Bergerak), (3) Rumah Sakit yang membutuhkan jenis pelayanan medik spesialistik tertentu.

58

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Selama tahun 2013 telah dilakukan pengangkatan penugasan khusus sebanyak 2.379 orang, yang terdiri dari 873 residen, 927 perawat, 203 tenaga gizi, 181 tenaga kesehatan lingkungan, 105 analis kesehatan, 15 bidan, 52 farmasi, 20 tenaga kesehatan gigi, 1 fisioterapis, 1 radiografer dan 1 perekam dan info kesehatan. Jumlah penugasan khusus tenaga kesehatan terbesar terdapat di Provinsi Aceh sebanyak 290 orang, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 249 orang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 229 orang. Sedangkan jumlah penugasan khusus tenaga kesehatan tidak terdapat di Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Secara lengkap, jumlah pengangkatan tenaga residen dan tenaga penugasan khusus dapat dilihat pada Lampiran 3.16.

D. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN Registrasi tenaga kesehatan (selain tenaga medis dan kefarmasian) diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 dan direvisi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk mendapatkan STR, tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. STR berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang setiap lima tahun. Rincian jumlah tenaga kesehatan (selain tenaga medis dan kefarmasian) yang telah memiliki STR menurut provinsi terdapat pada Lampiran 3.6. Registrasi tenaga medis diatur pelaksanaannya dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Praktik kedokteran bertujuan memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan STR dokter gigi termasuk dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri. STR dokter dan dokter gigi diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan berlaku selama lima tahun dan diregistrasi ulang setiap lima tahun sekali. Data yang tercatat di KKI sampai dengan 31 Desember 2013 yaitu dokter dan dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sejumlah 146.048 orang yang terdiri dari dokter umum 94.727 orang, dokter spesialis 24.541 orang, dokter gigi 24.598 orang dan dokter gigi spesialis 2.182 orang. Dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia juga harus memiliki STR sementara atau STR bersyarat. STR sementara diberikan kepada dokter dan dokter gigi Warga Negara Asing (WNA) yang akan melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia. STR sementara berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya. STR bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis WNA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2013, data STR dokter dan dokter gigi WNA, yaitu STR sementara sebanyak delapan orang dan STR bersyarat sebanyak dua belas orang. Registrasi tenaga kefarmasian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan

Tenaga Kesehatan

59

termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) berlaku selama 5 (lima) tahun. Surat tanda registrasi juga diperlukan untuk apoteker warga negara asing lulusan luar negeri yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian di Indonesia (surat tanda registrasi apoteker khusus/STRA Khusus). STRA, STRTTK dan STRA Khusus dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional. ***

60

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

PEMBIAYAAN KESEHATAN Penyelenggaraan pembangunan kesehatan memerlukan komponen pembiyaan. UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Pembiayaan kesehatan terdiri dari pembiayaan bersumber pemerintah dan pembiayaan bersumber masyarakat.

A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN Alokasi anggaran kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 sebesar 38,64 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 35,42 trilyun rupiah. Besar alokasi maupun realisasi anggaran mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012, yaitu alokasi sebesar 33,29 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 30,66 trilyun rupiah . Meskipun dalam hal besaran anggaran mengalami peningkatan, namun persentase realisasi tahun 2103 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, yaitu 92,08% pada tahun 2012 menjadi 91,66% pada tahun 2013. GAMBAR 4.1 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2008 – 2013

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2014

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2008 Kementerian Kesehatan RI memiliki alokasi anggaran sebesar 18,55 trilyun rupiah dengan realisasi 15,89 trilyun rupiah dan persentase realisasi sebesar 85,62%, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2013 menjadi 38,64 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 35,42 trilyun rupiah dan persentase realisasi sebesar 91,66%.

Pembiayaan Kesehatan

63

Distribusi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit kerja eselon I menunjukkan bahwa alokasi terbesar terdapat pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Ditjen BUK) sebesar 25,27 trilyun rupiah, sedangkan alokasi terendah untuk Inspektorat Jenderal sebesar 96,08 miliar rupiah. Anggaran yang dialokasikan pada Ditjen BUK tersebut didistribusikan pada 429 satuan kerja (kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan), sedangkan anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat Jenderal hanya untuk satu Satuan Kerja (Satker). Unit Eselon I dengan persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Badan Litbangkes sebesar 95,01%, sedangkan realisasi terendah adalah Inspektorat Jenderal dengan persentase realisasi sebesar 79,66%. Data dan Informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2013 terdapat pada Lampiran 4.1.

B. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) BIDANG KESEHATAN Pembiayaan kesehatan harus mampu menjamin kesinambungan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna sehingga pembangunan kesehatan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggitingginya dapat terlaksana. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain. Sesuai Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki alokasi minimal sepuluh persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji (belanja pegawai). Persentase anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap total APBD di 33 provinsi di Indonesia disajikan pada Gambar berikut. GAMBAR 4.2 PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP APBD MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemkes, 2013

64

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Persentase anggaran kesehatan Pemda Provinsi terhadap total APBD di atas termasuk dengan gaji pegawai. Pada gambar di atas terdapat tujuh provinsi dengan persentase melebihi sepuluh persen. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2012 ketika hanya 6 provinsi dengan persentase anggaran kesehatan di atas sepuluh persen. Tujuh provinsi dengan persentase anggaran kesehatan di atas sepuluh persen pada tahun 2013 yaitu Kalimantan Selatan, Bali, Jawa Timur, Bengkulu, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Maluku. Sedangkan 26 provinsi lainnya memiliki anggaran kesehatan pada APBD provinsinya kurang dari sepuluh persen. Data dan informasi lebih rinci mengenai APBD provinsi pada tahun 2013 terdapat pada Lampiran 4.2.

C. JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT Sampai dengan Desember 2013 terdapat 181.292.912 orang yang memiliki jaminan kesehatan dengan persentase terhadap jumlah penduduk sebesar 76,18%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 ketika terdapat 163.547.921 orang yang memiliki jaminan kesehatan atau sebesar 66,82% terhadap jumlah penduduk. Salah satu program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Jamkesmas. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) diselenggarakan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan hampir miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Jamkesmas diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta menurunkan angka kelahiran di samping dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan hampir miskin di puskesmas dan jaringannya, pelayanan kesehatan di rumah sakit serta memberikan perlindungan finansial dari pengeluaran kesehatan akibat sakit. Penduduk yang menjadi sasaran program Jamkesmas adalah tetap sejak tahun 2008, yaitu sebanyak 76,4 juta jiwa yang terdiri dari masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu. Jumlah tersebut terdiri atas 73.726.290 jiwa kepesertaan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota dan selebihnya adalah peserta di luar SK Bupati/Walikota yang berjumlah 2.673.710 jiwa. Kepesertaan di luar SK Bupati/Walikota terdiri dari gelandangan, pengemis, anak terlantar, panti sosial, penghuni rutan/lapas, korban bencana pasca tanggap darurat, peserta program keluarga harapan (PKH), dan penderita thalasemia mayor. Cakupan program Jamkesmas terdiri dari pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Kunjungan di pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP). Sedangkan kunjungan di pelayanan kesehatan di Rumah Sakit terdiri dari Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL). Gambar berikut ini menyajikan jumlah kunjungan peserta Jamkesmas di puskesmas dan rumah sakit.

Pembiayaan Kesehatan

65

GAMBAR 4.3 JUMLAH KUNJUNGAN RJTP, RITP, RJTL & RITL DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

Pada gambar di atas nampak bahwa jumlah kunjungan rawat jalan pada tingkat pertama jauh lebih besar dibandingkan rawat inap. Pola yang sama juga nampak pada layanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit, yaitu jumlah kunjungan rawat jalan lebih besar dibandingkan rawat inap. Pada tahun 2013, terdapat 76,29 juta kunjungan peserta jamkesmas ke pelayanan kesehatan rawat jalan, yang terdiri dari 69,51 juta kunjungan rawat jalan tingkat pertama dan 6,78 juta kunjungan rawat jalan tingkat lanjut. Sedangkan gambaran pada pelayanan kesehatan rawat inap adalah sebanyak 5,12 juta yang terdiri dari 3,48 juta kunjungan rawat inap tingkat pertama dan 1,64 juta kunjungan rawat inap tingkat lanjut. Jumlah kunjungan di pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut pada tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan jumlah kunjungan pada tahun 2012 seperti yang terdapat pada gambar berikut. GAMBAR 4.4 JUMLAH KUNJUNGAN RJTP, RITP, RJTL & RITL DI INDONESIA TAHUN 2009-2013

Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2013

66

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Sejak tahun 2011 telah dilakukan perluasan program Jamkesmas dengan diluncurkannya Jaminan Persalinan (Jampersal) sesuai dengan surat edaran Menkes RI Nomor TU/Menkes/E/391/II/2011 tentang Jaminan Persalinan. Jampersal adalah pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Jampersal melingkupi seluruh ibu yang belum memiliki jaminan kesehatan. Jumlah kunjungan Jampersal tertinggi terdapat pada pelayanan pasca persalinan sebanyak 6.828.137 kunjungan, pelayanan pada Ante Natal Care (K1 dan K4) sebanyak 5.760.455 kunjungan, dan persalinan normal sebanyak 2.226.845 kunjungan. Kunjungan pada ANC yang tinggi diharapkan dapat membantu menurunkan komplikasi maternal dan neonatal serta kematian ibu dan anak melalui pendeteksian dini kehamilan berisiko tinggi. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi mengenai cakupan pelayanan Jamkesmas dan Jampersal terdapat pada Lampiran 4.4, 4.5 4.6, 4.7, dan 4.8.

D. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan Puskesmas untuk mendukung tercapainya target Millennium Development Goals (MDGs) bidang kesehatan tahun 2015. Selain itu diharapkan dengan bantuan ini dapat meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas, terutama dalam perencanaan tingkat Puskesmas dan lokakarya mini Puskesmas, meningkatkan upaya untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya, dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu. Pemanfaatan dana BOK difokuskan pada beberapa upaya kesehatan promotif dan preventif meliputi KIA, KB, imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit, dan upaya kesehatan lain sesuai risiko dan masalah utama kesehatan di wilayah setempat dengan tetap mengacu pada pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan serta target MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015. Pada proses pelaksanaan, penyaluran dana BOK melalui Tugas Pembantuan telah dilakukan berbagai upaya penyempurnaan. Realisasi pemanfaatan dana BOK pada tahun 2013 sebesar Rp 1.096.020.049.109 dari alokasi sebesar Rp 1.113.255.075.000 dengan persentase realisasi 98,45%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 96,7%.

Pembiayaan Kesehatan

67

GAMBAR 4.5

PERSENTASE PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber : Ditjen. BinaGizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa Provinsi Bengkulu memiliki penyerapan dana BOK tertinggi sebesar 99,92% dan Provinsi Kalimantan Timur memiliki penyerapan terendah sebesar 89,6%. Pada tahun 2013, terdapat 8 provinsi dengan realisasi lebih rendah dari persentase penyerapan nasional. Data dan informasi mengenai alokasi serta realisasi dana BOK menurut provinsi tahun 2013 terdapat pada Lampiran 4.3.. BOK merupakan salah satu program strategis Kementerian Kesehatan RI disamping Jamkesmas/Jampersal sehingga terus diupayakan perbaikan agar BOK dimanfaatkan dengan optimal oleh Puskesmas. Dinas kesehatan provinsi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan juga memiliki peran serta yaitu melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan BOK di kabupaten/kota. Dengan kehadiran BOK diharapkan petugas kesehatan/kader kesehatan tidak lagi mengalami kendala dalam melakukan kegiatan untuk mendekatkan akses pada masyarakat. Hal penting yang perlu dipahami, BOK bukan merupakan dana utama penyelenggaraan upaya kesehatan di kabupaten/kota, namun hanya dana tambahan yang bersifat bantuan sehingga tidak dapat menjawab semua permasalahan kesehatan. Sumber pembiayaan kesehatan yang utama tetap harus disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

***

68

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

KESEHATAN KELUARGA Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dan biasanya memiliki hubungan darah atau perkawinan, dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mempengaruhi status kesehatan diantara anggotanya. Diantara fungsi keluarga dalam tatanan masyarakat yaitu memenuhi kebutuhan gizi dan merawat serta melindungi kesehatan para anggotanya. Anak dan ibu merupakan dua anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan. Hal tersebut disebabkan Angka Kematian Ibu dan Anak merupakan dua indikator yang peka terhadap kualitas fasilitas pelayanan kesehatan. Kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud termasuk aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri.

A. KESEHATAN IBU Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian ibu (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup tinggi apalagi jika dibandingkan dengan negara–negara tetangga. Sejak tahun 1990 upaya strategis yang dilakukan dalam upaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah dengan pendekatan safe motherhood, dengan menganggap bahwa setiap kehamilan mengandung risiko, walaupun kondisi kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan dalam keadaan baik. Di Indonesia Safe Motherhood initiative ditindaklanjuti dengan peluncuran Gerakan Sayang Ibu di tahun 1996 oleh Presiden yang melibatkan berbagi sektor pemerintahan di samping sektor kesehatan. Salah satu program utama yang ditujukan untuk mengatasi masalah kematian ibu adalah penempatan bidan di tingkat desa secara besarbesaran yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir ke masyarakat. Di tahun 2000, Kementerian Kesehatan RI memperkuat strategi intervensi sektor kesehatan untuk mengatasi kematian ibu dengan mencanangkan strategi Making Pregnancy Safer. Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan meluncurkan program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan neonatal sebesar 25%. Program ini dilaksanakan di provinsi dan kabupaten dengan jumlah kematian ibu dan neonatal yang besar, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dasar pemilihan provinsi-provinsi tersebut dikarenakan 52,6% dari jumlah total kejadian kematian ibu di Indonesia berasal dari enam provinsi tersebut. Sehingga dengan menurunkan angka kematian ibu di enam provinsi tersebut diharapkan akan dapat menurunkan angka kematian ibu di Indonesia secara signifikan. Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal melalui program EMAS dilakukan dengan cara:

Kesehatan Keluarga

71



Meningkatkan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan bayi baru lahir minimal di 150 rumah sakit (PONEK) dan 300 Puskesmas/Balkesmas (PONED). Memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar Puskesmas dan Rumah Sakit.



Selain itu, pemerintah bersama masyarakat juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan memperoleh cuti hamil dan melahirkan serta akses terhadap keluarga berencana. Di samping itu, pentingnya melakukan intervensi lebih ke hulu yakni kepada kelompok remaja dan dewasa muda dalam upaya percepatan penurunan AKI.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24minggu - lahir). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

j)

Pelayanan antenatal diupayakan agar memenuhi standar kualitas, yaitu : Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan; Pengukuran tekanan darah; Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA); Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri); Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi; Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan; Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ); Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana); Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya); dan Tatalaksana kasus.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Gambaran kecenderungan cakupan K1 dan K4 sejak tahun 2004 hingga tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 5.1.

72

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 5.1 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K1 DAN K4 DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2013

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Pada gambar 5.1 di atas terlihat bahwa secara umum cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 mengalami kenaikan. Cakupan K1 dan K4 yang secara umum mengalami kenaikan tersebut menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa kenaikan cakupan K1 dari tahun ke tahun relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan cakupan K4. Cakupan K1 selalu mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2013 dimana angkanya mengalami penurunan dari 96,84% pada tahun 2012 menjadi 95,25% pada tahun 2013. Hal itu sedikit berbeda dengan cakupan K4 yang pernah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 80,26% pada 2007 menjadi 86,04% pada 2008, namun setelah itu mengalami penurunan menjadi 84,54% di tahun berikutnya. Kemudian setelah terus mengalami kenaikan, cakupan K4 kembali menurun pada 2013 menjadi 86,85% dari 90,18% pada tahun sebelumnya. Secara nasional, indikator kinerja cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 pada tahun 2013 belum dapat mencapai target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun yang sama, yakni sebesar 93%. Meski demikian, terdapat 4 (empat) provinsi yang angkanya telah dapat mencapai target tersebut. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta (95,76%), Jambi (93,61%), Sumatera Selatan (93,21%), dan Bali (93,06%). Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil K4 dari masing-masing provinsi dapat dilihat pada gambar 5.2.

Kesehatan Keluarga

73

GAMBAR 5.2 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 MENURUT PROVINSI, TAHUN 2013

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Pada gambar 5.2 dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) provinsi yang memiliki cakupan pelayanan ibu hamil K4 relatif rendah, yakni Papua (31,90%), Papua Barat (50,09%), dan Nusa Tenggara Timur (61,78%). Secara nasional, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 pada tahun 2013 adalah sebesar 86,85%. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan untuk semakin mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, termasuk untuk meningkatkan cakupan pelayanan antenatal. Dari segi sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan, hingga bulan Desember 2013, tercatat terdapat 9.655 Puskesmas di seluruh Indonesia. Dengan demikian rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk sudah melampaui rasio ideal 1:30.000 penduduk. Demikian pula dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Poskesdes dan Posyandu. Sampai dengan tahun 2013, tercatat terdapat 54.731 Poskesdes yang beroperasi dan 280.225 Posyandu di Indonesia. Upaya meningkatkan cakupan pelayanan antenatal juga makin diperkuat dengan adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak tahun 2010 dan diluncurkannya Jaminan Persalinan (Jampersal) sejak tahun 2011, dimana keduanya saling bersinergi. BOK dapat dimanfaatkan untuk kegiatan luar gedung, seperti pendataan, pelayanan di Posyandu, kunjungan rumah, sweeping kasus drop out, pelaksanaan kelas ibu hamil serta penguatan kemitraan bidan dan dukun. Sementara itu Jampersal mendukung paket pelayanan antenatal, termasuk yang dilakukan pada saat kunjungan rumah atau sweeping, baik pada kehamilan normal maupun kehamilan dengan risiko tinggi. Semakin kuatnya kerja sama dan sinergi berbagai program yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk sektor swasta diharapkan dapat mendorong tercapainya target cakupan pelayanan antenatal.

74

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 5.3 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K1 DAN K4 IDEAL DI INDONESIA, TAHUN 2013

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, dan Badan Litbangkes, Kemenkes RI, 2014

Gambar 5.3 di atas memperlihatkan perbedaan antara hasil pencatatan rutin dan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengambangan Kesehatan. Untuk cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 ideal, data menurut pencatatan rutin adalah 95,25%, sedangkan menurut Riskesdas 81,6%. Untuk cakupan K4 idealnya, menurut pencatatan rutin adalah sebesar 86,85%, sedangkan menurut Riskesdas adalah 70,4%. Perbedaan ini dikarenakan pada Riskesdas 2013, sampel penelitian adalah ibu yang pernah hamil anak terakhir sejak 1 Januari 2010 hingga pada saat wawancara dilakukan. Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi di daerah mengenai definisi operasional dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4. Data dan informasi terkait pelayanan kesehatan ibu hamil disajikan pada lampiran 5.1 – 5.6.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan diantaranya tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari gambar 5.4 dapat diketahui bahwa secara umum cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Cakupan secara nasional pada tahun 2013 adalah sebesar 90,88%, dimana angka ini telah dapat memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2013 yakni sebesar 89%. Sebagian besar provinsi (21 provinsi) telah dapat mencapai target renstra tersebut, dan selebihnya yakni sebanyak 12 provinsi belum dapat mencapai target. Tiga provinsi dengan cakupan tertinggi adalah Jawa Tengah (99,89%), Sulawesi Selatan (99,78%), dan Sulawesi Utara (99,59%). Sedangkan tiga provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua (33,31%), Papua Barat (73,20%), dan Nusa Tenggara Timur (74,08%). Pada ketiga provinsi dengan cakupan terendah tersebut, hanya Papua saja yang cakupannya mengalami penurunan dari tahun

Kesehatan Keluarga

75

sebelumnya, dua provinsi yang lain mengalami kenaikan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di provinsi Papua pada 2013 adalah 33,31%, sedangkan capaian pada tahun sebelumnya adalah sebesar 43,54%. Selengkapnya tentang cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia menurut provinsi tahun 2013 disajikan pada gambar 5.5. GAMBAR 5.4 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2013

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014 GAMBAR 5.5 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

76

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Analisis kematian ibu yang dilakukan Direktorat Bina Kesehatan Ibu pada tahun 2010 membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan penolong persalinan dan tempat/ fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian pula dengan tempat/fasilitas, jika persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, juga akan semakin menekan risiko kematian ibu. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan tetap konsisten dalam menerapkan kebijakan bahwa seluruh persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan dan didorong untuk dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan menggariskan bahwa pembangunan Puskesmas harus satu paket dengan rumah dinas tenaga kesehatan. Demikian pula dengan pembangunan Poskesdes yang harus bisa sekaligus menjadi rumah tinggal bagi bidan di desa. Dengan disediakan rumah tinggal, maka tenaga kesehatan termasuk bidan akan siaga di tempat tugasnya dan dapat memberikan pertolongan persalinan setiap saat. Untuk daerah dengan akses sulit, kebijakan Kementerian Kesehatan adalah dengan mengembangkan program Kemitraan Bidan dan Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran. Para dukun diupayakan bermitra dengan bidan dengan hak dan kewajiban yang jelas. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan tidak lagi dikerjakan oleh dukun, namun dirujuk ke bidan. Bagi ibu hamil yang di daerah tempat tinggalnya tidak ada bidan atau jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, maka menjelang hari taksiran persalinan diupayakan sudah berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu di Rumah Tunggu Kelahiran. Rumah Tunggu Kelahiran tersebut dapat berupa rumah tunggu khusus maupun di rumah sanak saudara yang dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, Kementerian Kesehatan sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 juga telah meluncurkan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang merupakan jaminan paket pembiayaan sejak pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, hingga pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Penyediaan Jampersal diyakini turut meningkatkan cakupan Pn di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan pencapaian target indikator Pn merupakan hasil dari kerja keras dan pelaksanaan berbagai program yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk sektor swasta. GAMBAR 5.6 PROPORSI KELAHIRAN BERDASARKAN TEMPAT BERSALIN DI INDONESIA, RISKESDAS 2013

Sumber: Riskesdas 2013, Badan Litbangkes, Kemenkes RI 2014

Kesehatan Keluarga

77

Seperti terlihat pada gambar 5.6 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar kelahiran dilakukan di Rumah Bersalin/Klinik/Praktek Tenaga Kesehatan yakni sebesar 38,0%. Terbanyak ke dua adalah di rumah (29,6%), kemudian di Rumah Sakit (21,4%). Dari data tersebut terlihat bahwa persalinan yang dilakukan di rumah masih cukup tinggi, dimana rumah merupakan tempat ke dua terbanyak sebagai tempat melahirkan. Sedangkan Polindes/Poskesdes merupakan tempat bersalin yang paling sedikit, dimana hanya 3,7% saja yang memanfaatkannya sebagai tempat bersalin. Selain itu, sebesar 7,3% kelahiran dilakukan di Puskesmas/Pustu. GAMBAR 5.7 CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL K4 DAN CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2013

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Dari gambar 5.7 dapat dilihat bahwa meski cakupan pelayanan ibu hamil K4 secara nasional mengalami penurunan, namun cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami kenaikan. Persentasenya bahkan melebihi cakupan K4. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah. Pelayanan antenatal memiliki peranan yang sangat penting, di antaranya agar dapat dilakukan deteksi dan tata laksana dini komplikasi yang dapat timbul pada saat persalinan. Apabila seorang ibu datang langsung untuk bersalin di tenaga kesehatan tanpa adanya riwayat pelayanan antenatal sebelumnya, maka faktor risiko dan kemungkinan komplikasi saat persalinan akan lebih sulit diantisipasi. GAMBAR 5.8 PROPORSI PENOLONG PERSALINAN DENGAN KUALIFIKASI TERTINGGI DI INDONESIA, RISKESDAS TAHUN 2013

Sumber: Riskesdas 2013, Badan Litbangkes, Kemenkes RI 2014

78

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Dalam analisis Riskesdas, penolong persalinan dinyatakan dalam penolong persalinan kualifikasi tertinggi dan kualifikasi terendah. Penolong persalinan dengan kualifikasi tertinggi yakni apabila terdapat lebih dari satu penolong maka dipilih yang kualifikasinya paling tinggi. Begitu juga dengan kualifikasi yang terendah. Dari gambar 5.8 terlihat bahwa penolong persalinan dengan kualifikasi tertinggi dilakukan oleh bidan (68,6%), kemudian oleh dokter (18,5%), lalu non tenaga kesehatan (11,8%). Namun sebanyak 0,8% kelahiran dilakukan tanpa ada penolong, dan hanya 0,3% kelahiran saja yang ditolong oleh perawat sebagai tenaga dengan kualifikasi tertinggi. Data dan informasi terkait pelayanan kesehatan ibu bersalin disajikan pada lampiran 5.7 - 5.9. Selain melalui persalinan normal, persalinan juga dapat dilakukan dengan cara bedah perut/sesar. Pada Riskesdas 2013 ditanyakan mengenai proses persalinan yang dialami. Gambar 5.9 menyajikan proporsi persalinan dengan bedah sesar menurut karakteristik. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa secara umum pola persalinan melalui bedah sesar menurut karakteristik menunjukkan proporsi tertinggi pada ibu yang menyelesaikan D1D3/perguruan tinggi (PT) nya (25,1%), pekerjaannya sebagai pegawai (20,9%), tinggal di perkotaan (13,8%), dan kuintil indkes kepemilikannya teratas (18,9%). GAMBAR 5.9 PROPORSI PERSALINAN SESAR DARI KELAHIRAN PERIODE 1 JANUARI 2010 SAMPAI SAAT WAWANCARA MENURUT KARAKTERISTIK DI INDONESIA, RISKESDAS 2013

Sumber: Riskesdas 2013, Badan Litbangkes, Kemenkes RI 2014

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Nifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan, pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi : a) Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu); b) Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri); c) Pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain; d) Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;

Kesehatan Keluarga

79

e) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana; f) Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan. Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (Cakupan KF3). Indikator ini menilai kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar. GAMBAR 5.10 CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa capaian cakupan kunjungan nifas (KF3) di Indonesia dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami kenaikan. Capaian indikator KF lengkap yang meningkat dalam 6 tahun terakhir merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat termasuk sektor swasta. Program penempatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk dokter dan bidan terus dilaksanakan. Selain itu, dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak tahun 2010, Puskesmas, Poskesdes, dan Posyandu lebih terbantu dalam mengintensifkan implementasi upaya kesehatan termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan ibu nifas, di antaranya kegiatan sweeping atau kunjungan rumah bagi yang tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dukungan Pemerintah makin meningkat sejak diluncurkannya Jampersal pada tahun 2011, dimana pelayanan nifas termasuk paket manfaat yang dijamin oleh Jampersal. Data dan informasi terkait pelayanan kesehatan ibu nifas disajikan pada lampiran 5.11.

4. Pelayanan/Penanganan Komplikasi Kebidanan Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin, yang tidak disebabkan oleh trauma/kecelakaan. Pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan perlindungan/pencegahan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah cakupan penanganan komplikasi kebidanan (Cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi.

80

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Capaian indikator penanganan komplikasi kebidanan di Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2013 disajikan pada Gambar berikut. GAMBAR 5.11 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Pada gambar 5.11 di atas dapat diketahui bahwa secara umum, cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Indonesia selama kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami kenaikan, meski pada tahun 2009 sempat mengalami penurunan. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan secara nasional pada tahun 2013 ialah 73,31%. GAMBAR 5.12 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Kesehatan Keluarga

81

Gambaran mengenai cakupan penanganan komplikasi kebidanan pada tahun 2013 menurut provinsi yang disajikan pada gambar 5.12 menunjukkan bahwa cakupan penanganan komplikasi kebidanan tertinggi yaitu di Provinsi Jawa Tengah (102, 2%). Angka cakupan yang melebihi 100% ini dimungkinkan karena jumlah sasaran yang digunakan adalah perkiraan, yakni diperkirakan pada kurun waktu 1 tahun sebanyak 20% dari jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja akan mengalami komplikasi kebidanan. Cakupan tertinggi ke dua dan ke tiga berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (98%) dan DIY (87,3%). Sedangkan cakupan terendah berturut-turut yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat (19,2%), serta Sumatera Utara (30,3%). Lima penyebab kematian ibu terbesar adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), infeksi, partus lama/macet dan abortus. Kematian ibu di Indonesia tetap didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), dan infeksi. Proporsi ketiga penyebab kematian ibu telah berubah, dimana perdarahan dan infeksi cenderung mengalami penurunan sedangkan HDK proporsinya semakin meningkat. Lebih dari 30% kematian ibu di Indonesia pada tahun 2010 disebabkan oleh HDK. GAMBAR 5.13 PENYEBAB KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 2010

Sumber:

Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, Hasil Analisis Lanjut Sensus Penduduk Tahun 2010

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa diperkirakan 20% kehamilan akan mengalami komplikasi. Sebagian komplikasi ini dapat mengancam jiwa, tetapi sebagian besar komplikasi dapat dicegah dan ditangani bila : 1) ibu segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan; 2) tenaga kesehatan melakukan prosedur penanganan yang sesuai, antara lain penggunaan partograf untuk memantau perkembangan persalinan, dan pelaksanaan manajemen aktif kala III (MAK III) untuk mencegah perdarahan pasca-salin; 3) tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini komplikasi; 4) apabila komplikasi terjadi, tenaga kesehatan dapat memberikan pertolongan pertama dan melakukan tindakan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan; 5) proses rujukan efektif; 6) pelayanan di RS yang cepat dan tepat guna. Terdapat tiga jenis area intervensi yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan neonatal yaitu melalui : 1) peningkatan pelayanan antenatal yang mampu mendeteksi dan menangani kasus risiko tinggi secara memadai; 2) pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan pasca persalinan dan kelahiran; serta 3) pelayanan emergensi obstetrik dan neonatal dasar (PONED) dan komprehensif (PONEK) yang dapat dijangkau.

82

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Upaya terobosan dalam penurunan AKI dan AKB di Indonesia salah satunya melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang menitikberatkan fokus totalitas monitoring yang menjadi salah satu upaya deteksi dini, menghindari risiko kesehatan pada ibu hamil serta menyediakan akses dan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar di tingkat Puskesmas (PONED) dan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal komprehensif di Rumah Sakit (PONEK). Dalam implementasinya, P4K merupakan salah satu unsur dari Desa Siaga. P4K mulai diperkenalkan pada tahun 2007. Sampai dengan tahun 2013, tercatat 66.629 (86%) desa/kelurahan telah melaksanakannya. . Pelaksanaan P4K di desa-desa tersebut perlu dipastikan agar mampu membantu keluarga dalam membuat perencanaan persalinan yang baik dan meningkatkan kesiap-siagaan keluarga dalam menghadapi tanda bahaya kehamilan, persalinan dan nifas agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, ditargetkan pada akhir tahun 2014 di setiap kabupaten/kota terdapat minimal 4 (empat) Puskesmas rawat inap mampu PONED dan 1 (satu) Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan PONEK. Melalui pengelolaan pelayanan PONED dan PONEK, Puskesmas dan Rumah Sakit diharapkan bisa menjadi institusi terdepan dimana kasus komplikasi dan rujukan dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Standardisasi PONEK untuk rumah sakit dilakukan oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan bekerjasama dengan organisasi profesi yang terkait (POGI, IDAI dan IBI) serta Badan PPSDMKes Kemenkes RI. Lokakarya PONEK dilakukan selama 5 hari, meliputi materi manajemen dan klinik PONEK yang kemudian diikuti dengan latihan on the job training PONEK untuk mengenalkan cara melakukan bimbingan teknis untuk perbaikan kinerja Tim PONEK rumah sakit. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, jumlah rumah sakit siap PONEK di Indonesia sampai dengan Desember 2013 sebanyak 424 rumah sakit dari 750 rumah sakit umum milik Pemerintah, sedangkan jumlah Puskesmas PONED sampai dengan Desember tahun 2013 adalah 2.782 puskesmas. Data dan informasi selengkapnya mengenai rumah sakit siap PONEK dan Puskesmas PONED disajikan pada lampiran 2.3 dan 2.5. Selain itu dilakukan pula kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP), yang merupakan upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui pembahasan kasus kematian ibu atau bayi baru lahir sejak di level masyarakat sampai di level fasilitas pelayanan kesehatan. Kendala yang timbul dalam upaya penyelamatan ibu pada saat terjadi kegawatdaruratan maternal dan bayi baru lahir akan dapat menghasilkan suatu rekomendasi intervensi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi di masa mendatang. Data dan informasi terkait pelayanan/penanganan komplikasi maternal disajikan pada lampiran 5.10.

5. Pelayanan Kontrasepsi Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Keluarga berencana (KB) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB menyediakan informasi, pendidikan, dan cara-cara bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak. Baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk menetapkan berapa jumlah anak yang akan dimiliki dan kapan akan memiliki anak. Melalui tahapan konseling pelayanan

Kesehatan Keluarga

83

KB, pasangan usia subur (PUS) dapat menentukan pilihan kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya berdasarkan informasi yang telah mereka pahami, termasuk keuntungan dan kerugian, risiko metode kontrasepsi dari petugas kesehatan. Program Keluarga Berencana (KB) dilakukan dalam rangka mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Sasaran program KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang lebih dititikberatkan pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS) yang berada pada kisaran usia 15-49 tahun. GAMBAR 5.14 PERSENTASE PEMAKAIAN ALAT/CARA KB PADA WANITA USIA SUBUR (15-49 TAHUN) YANG BERSTATUS KAWIN DI INDONESIA, RISKESDAS 2013

Sumber: Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2014

Dari gambar 5.14 dapat kita lihat bahwa sebagian besar WUS saat ini menggunakan kontrasepsi, yakni sebanyak 59,7%. Dimana sebanyak 59,3% wanita usia subur menggunakan kontrasepsi modern, dan hanya 0,4% nya yang menggunakan kontrasepsi cara tradisional. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa sebanyak 24,8% dari wanita usia subur mengaku pernah menggunakan kontrasepsi, meski saat ini tidak sedang menggunakannya. Sedangkan 15,5% wanita usia subur mengaku tidak pernah menggunakan kontrasepsi. GAMBAR 5.15 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014

84

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Dari gambar 5.15 dapat dilihat bahwa metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh peserta KB aktif adalah suntikan (46,87%) dan terbanyak ke dua adalah pil (24,54%). Sedangkan metode kontrasepsi yang paling sedikit dipilih oleh peserta KB aktif adalah Metoda Operasi Pria (MOP), yakni sebanyak 0,69%, kemudian kondom sebanyak 3,22%. Persentase peserta KB aktif di tiap provinsi selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.16. GAMBAR 5.16 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014

Gambar 5.16 di atas menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase peserta KB aktif tertinggi ialah Provinsi Aceh (89,9%), kemudian DIY (89,08%), dan Bali (86,16%). Sedangkan provinsi dengan persentase peserta KB aktif terendah ialah Provinsi Papua Barat (4,80%) dan Provinsi Papua (16,09%). Secara nasional, persentase peserta KB aktif pada tahun 2013 ialah sebesar 76,73%. Sedangkan pada peserta KB baru, persentase metode kontrasepsi yang terbanyak digunakan adalah suntikan, yakni sebesar 48,56%. Metode terbanyak ke dua adalah pil, sebesar 26,60%. Metode yang paling sedikit dipilih oleh para peserta KB baru adalah metode operasi pria (MOP) sebanyak 0,25%, kemudian metode operasi wanita (MOW) sebanyak 1,52%, dan kondom (6,09%). Gambaran mengenai persentase peserta KB baru menurut metode kontrasepsi tahun 2013 selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.17. Selain itu, persentase peserta KB baru menurut provinsi tahun 2013 disajikan pada gambar 5.18.

Kesehatan Keluarga

85

GAMBAR 5.17 PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI TAHUN 2013

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014

GAMBAR 5.18 CAKUPAN PESERTA KB BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014

Dari gambar 5.18 di atas dapat dilihat bahwa provinsi dengan persentase peserta KB baru tertinggi ialah Provinsi DKI Jakarta (36,35%), kemudian Bengkulu (28,79%), dan Sumatera Selatan (24,9%). Sedangkan provinsi dengan persentase peserta KB baru terendah ialah Provinsi Papua (8,85%), Bali (11,21%), dan Papua Barat (11,59%). Secara nasional, persentase peserta KB baru pada tahun 2013 adalah sebesar 18,49%. Data dan informasi terkait kontrasepsi selengkapnya disajikan pada lampiran 5.12 – 5.18.

86

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

B. KESEHATAN ANAK Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan untuk mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan anak adalah Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka Kematian Neonatus (AKN) pada tahun 2012 sebesar 19 per 1000 kelahiran hidup menurun dari 20 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2007 dan 23 per 1000 kelahiran hidup berdasarkan hasil SDKI 2002. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 56% kematian bayi. Untuk mencapai target penurunan AKB pada MDG 2015 yaitu sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir (neonatal) menjadi prioritas utama. Komitmen global dalam MDGs menetapkan target terkait kematian anak yaitu menurunkan angka kematian anak hingga dua per tiga dalam kurun waktu 19902015. Data dan informasi yang akan disajikan berikut ini menerangkan berbagai indikator kesehatan anak yang meliputi prevalensi berat badan lahir rendah (BBLR), penanganan komplikasi neonatal, kunjungan neonatal, pelayanan kesehatan bayi, inisiasi menyusu dini, pemberian ASI eksklusif, pemberian vitamin A, penimbangan balita di Posyandu, imunisasi dasar, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada siswa SD/setingkat, pelayanan kesehatan peduli remaja, pelayanan kesehatan pada kasus kekerasan anak, dan pelayanan kesehatan anak terlantar dan anak jalanan di panti.

1. Berat Badan Lahir Bayi Berat bayi lahir adalah berat badan bayi yang di timbang dalam waktu 1 jam pertama setelah lahir. Hubungan antara waktu kelahiran dengan umur kehamilan, kelahiran bayi dapat dikelompokan : bayi kurang bulan (prematur), yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi (kehamilan) < 37 minggu (<259 hari). Bayi cukup bulan, bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi antara 37-42 minggu (259 - 293 hari); dan bayi lebih bulan, bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi > 42 minggu (>294 hari). Berkaitan dengan berat badan bayi lahir, bayi dapat dikelompokkan berdasarkan berat lahirnya:, yaitu bayi berat lahir rendah (BBLR), yaitu berat lahir <2500 gram, bayi berat lahir sedang, yaitu berat lahir antara 2500-3999 gram, dan berat badan lebih, yaitu berat lahir ≥4000 gram. Persentase balita (0-59 bulan) menurut berat badan lahir menurut provinsi hasil Riskesdas tahun 2013 disajikan pada lampiran 5.20. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 gram. Sejak tahun 1961 WHO telah mengganti istilah prematuritas dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Hal ini dilakukan karena tidak semua bayi yang berat kurang dari 2500 gram pada waktu lahir bayi prematur. Persentase berat bayi lahir rendah disajikan pada gambar 5.15 berikut ini.

Kesehatan Keluarga

87

GAMBAR 5.19 PERSENTASE BERAT BAYI LAHIR RENDAH MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

Sumber : Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

Hasil Riskesdas tahun 2013 menyatakan bahwa persentase balita (0-59 bulan) dengan BBLR sebesar 10,2%. Persentase BBLR tertinggi terdapat di provinsi Sulawesi Tengah (16,8%) dan terendah di Sumatera Utara (7,2%). Masalah pada bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) terutama pada prematur terjadi karena ketidakmatangan sistem organ pada bayi tersebut. Bayi berat lahir rendah mempunyai kecenderungan ke arah peningkatan terjadinya infeksi dan mudah terserang komplikasi. Masalah pada BBLR yang sering terjadi adalah gangguan pada sistem pernafasan, susunan saraf pusat, kardiovaskular, hematologi, gastro intestinal, ginjal, termoregulasi.

2. Penanganan Komplikasi Neonatal Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian, seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat lahir < 2.500 gram), sindroma gangguan pernafasan, dan kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning dan merah pada pemeriksaan dengan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM). Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi (Riskesdas, 2007). Komplikasi ini sebetulnya dapat dicegah dan ditangani. Namun terkendala oleh akses ke pelayanan kesehatan, kemampuan tenaga kesehatan, keadaan

88

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

sosial ekonomi, sistem rujukan yang belum berjalan dengan baik, terlambatnya deteksi dini dan kesadaran orang tua untuk mencari pertolongan kesehatan. Penanganan neonatal dengan komplikasi adalah penanganan terhadap neonatal sakit dan atau neonatal dengan kelainan atau komplikasi/kegawatdaruratan yang mendapat pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat) terlatih baik di rumah, sarana pelayanan kesehatan dasar maupun sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pelayanan sesuai standar antara lain sesuai dengan standar MTBM, manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, manajemen Bayi Berat Lahir Rendah, pedoman pelayanan neonatal essensial di tingkat pelayanan kesehatan dasar, PONED, PONEK atau standar operasional pelayanan lainnya. Pada gambar 5.16 berikut ini disajikan gambaran cakupan penanganan neonatal dengan komplikasi menurut provinsi tahun 2013. GAMBAR 5.20 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Capaian penanganan neonatal dengan komplikasi mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang sebesar 48,48% menjadi 51,47% pada tahun 2013. Meskipun terjadi peningkatan capaian, namun masih terdapat disparitas yang cukup besar antar provinsi. Capaian tertinggi diperoleh Provinsi DI Yogyakarta dengan angka sebesar 90,60% diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 75,36%, dan Bali sebesar 71,27%. Capaian terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 15,34%, diikuti oleh Papua sebesar 15,38%, dan Sumatera Utara sebesar 18,69%. Informasi lebih rinci menurut provinsi tentang penanganan komplikasi neonatal terdapat pada lampiran 5.23.

3. Pelayanan Kesehatan Neonatal

Kesehatan Keluarga

89

Neonatus adalah bayi baru lahir yang berusia sampai dengan 28 hari, dimana terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menjadi di luar rahim. Pada masa ini terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi. Pada usia yang rentan ini, berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus (bayi baru lahir umur 0-28 hari). Menurut hasil Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa 78,5% dari kematian neonatal terjadi pada umur 0-6 hari. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi. Dengan melihat adanya risiko kematian yang tinggi dan berbagai serangan komplikasi pada minggu pertama, maka setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar lebih sering (minimal 2 kali) dalam minggu pertama. Langkah ini dilakukan untuk menemukan secara dini jika terdapat penyakit atau tanda bahaya pada neonatus sehingga pertolongan dapat segera diberikan untuk mencegah penyakit bertambah berat yang dapat menyebabkan kematian. Kunjungan neonatus merupakan salah satu intervensi untuk menurunkan kematian bayi baru lahir. Terkait hal tersebut, pada tahun 2008 ditetapkan perubahan kebijakan dalam pelaksanaan kunjungan neonatal, dari 2 kali yaitu satu kali pada minggu pertama dan satu kali pada 8-28 hari, menjadi 3 kali yaitu dua kali pada minggu pertama dan satu kali pada 8 – 28 hari. Dengan demikian, jadwal kunjungan neonatal yang dilaksanakan saat ini adalah pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari dan umur 8-28 hari. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu Anak (KIA) dalam menyelenggarakan pelayanan neonatal yang komprehensif. Kunjungan neonatal pertama (KN1) adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam - 48 jam) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatal adalah pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis B0 bila belum diberikan pada saat lahir. Cakupan indikator kunjungan neonatal pertama menurut provinsi, digambarkan pada gambar 5.17. Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah KN lengkap yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan Kunjungan Neonatal minimal 3 kali, yaitu 1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada 3-7 hari, 1 kali pada 8-28 hari sesuai standar di satu wilayah kerja pada satu tahun

90

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 5.21 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Capaian KN lengkap di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 87,23%. Capaian ini telah memenuhi target program tahun 2013 sebesar 84%. Terdapat 27 provinsi telah memenuhi target tersebut. Gambaran cakupan kunjungan KN lengkap menurut provinsi di Indonesia terdapat pada gambar 5.18 berikut ini. GAMBAR 5.22 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Kesehatan Keluarga

91

Pada gambar di atas terlihat bahwa pencapaian indikator KN lengkap cukup baik di Indonesia yang dapat dilihat dari capaian yang cukup tinggi di sebagian besar provinsi. Terdapat 26 provinsi telah mencapai Renstra 2013, yaitu 84%, dimana capaian tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebesar 95,41%, diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung sebesar 94,47%, dan DI Yogyakarta sebesar 94,33%. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Papua sebesar 25,41%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 51,79%, dan Sumatera Utara sebesar 68,22%. Capaian KN lengkap secara nasional mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, yaitu dari 87,79% menjadi 87,23% pada tahun 2013. Gambar berikut ini menampilkan cakupan KN lengkap dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2008, mulai ditetapkan kebijakan KN lengkap yang mensyaratkan 3 kali kunjungan. GAMBAR 5.23 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2009-2013

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Cakupan KN lengkap nampak mengalami sedikit penurunan dari 78,04% pada tahun 2009 menjadi 71,5% pada tahun 2010. Cakupan ini kembali meningkat menjadi 84,14% pada tahun 2011. Kemudian cakupan KN lengkap menunjukkan kecenderungan peningkatan seiring dengan pemberlakuannya kebijakan KN lengkap tahun 2008 yang mensyaratkan 3 kali kunjungan diimplementasikan. Informasi lebih lanjut mengenai kunjungan neonatal dapat dilihat pada lampiran 5.22.

4. Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Bayi juga merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan maupun serangan penyakit. Kesehatan bayi dan balita harus dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan kesehatan bayi termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita. Pelayanan kesehatan pada bayi ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) minimal 4 kali, yaitu pada 29 hari – 2 bulan, 3 – 5 bulan, 6 – 8 bulan dan 9 – 12 bulan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

92

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Pelayanan ini terdiri dari penimbangan berat badan, pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, pemberian vitamin A pada bayi, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) dan lain-lain. Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi. Gambaran capaian indikator ini di 33 provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi telah memenuhi target Renstra tahun 2013 seperti yang disajikan pada gambar berikut ini. GAMBAR 5.24 CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Pada gambar 5.20 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 18 provinsi (54,5%) dengan capaian melebihi 87%. Provinsi DKI Jakarta memiliki capaian tertinggi sebesar 97,29% diikuti oleh Bali sebesar 96,39% dan Jawa Timur sebesar 95,76%. Provinsi Kepulauan Riau memiliki capaian terendah sebesar 31,72% diikuti oleh Papua sebesar 35,12%, dan Papua Barat sebesar 56,39%. Informasi lebih rinci menurut provinsi terkait pelayanan kesehatan pada bayi tahun 2013 terdapat pada lampiran 5.27.

5. Proses Bayi Mulai Mendapat Air Susu Ibu Kategori proses bayi mulai mendapat air susu ibu (ASI) menurut Riskesdas 2013 adalah kurang dari 1 jam (inisiasi menyusu dini/IMD), antara 1 sampai 6 jam, 7 sampai 23 jam, 24 sampai 47 jam dan sama dengan atau lebih dari 47 jam.

Kesehatan Keluarga

93

Dua puluh empat jam pertama setelah ibu melahirkan adalah saat yang sangat penting untuk keberhasilan menyusui selanjutnya. Pada jam-jam pertama setelah melahirkan dikeluarkan hormon oksitosin yang bertanggung jawab terhadap produksi ASI. Waktu pertama kali mendapatkan ASI segera setelah lahir secara bermakna meningkatkan kesempatan hidup bayi. Jika bayi mulai menyusui dalam waktu 1 jam setelah lahir, 22 % bayi yang meninggal dalam 28 hari pertama (setara dengan sekitar satu juta bayi baru lahir setiap tahun di dunia) sebenarnya dapat dicegah. Jika proses menyusui ini dimulai dalam satu hari pertama, maka hanya 16 % bayi yang dapat diselamatkan. Inisiasi menyusu dini adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, dimana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri (tidak disodorkan ke puting susu). Menyusui sejak dini mempunyai dampak yang positif baik bagi ibu maupun bayinya., bagi bayi kehangatan saat menyusu menurunkan risiko kematian karena hypothermia (kedinginan). Selain itu juga, bayi memperoleh bakteri tak berbahaya dari ibu, menjadikannya lebih kebal dari bakteri lain di lingkungan. Dengan kontak pertama, bayi memperoleh kolostrum, yang penting untuk kelangsungan hidupnya, dan bayi memperoleh ASI (makanan awal) yang tidak mengganggu pertumbuhan, fungsi usus, dan alergi sehingga bayi akan lebih berhasil menyusu ASI eksklusif dan mempertahankan menyusui. Sedangkan manfaat bagi ibu adalah menyusui dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas karena proses menyusui akan merangsang kontraksi uterus sehingga mengurangi perdarahan pasca melahirkan (postpartum). Pemerintah Indonesia mendukung kebijakan WHO dan Unicef yang merekomendasikan inisiasi menyusu dini sebagai tindakan “penyelamatan kehidupan”, karena inisiasi menyusu dini dapat menyelamatkan 22% dari bayi yang meninggal sebelum usia satu bulan. Maka diharapkan semua tenaga kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan dapat mensosialisasikan program tersebut. Hasil Riskesdas 2013 menyatakan bahwa persentase proses mulai mendapat ASI kurang dari satu jam (inisiasi menyusu dini) pada anak umur 0-23 bulan di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 34,5%. Persentase proses mulai mendapat ASI antara 1 – 6 jam sebesar 35,2%, persentase proses mulai mendapat ASI antara 7– 23 jam sebesar 3,7%, sedangkan persentase proses mulai mendapat ASI antara 24 – 47 jam sebesar 13,0% dan persentase proses mulai mendapat ASI lebih dari 47 jam sebesar 13,7%. Persentase proses mulai mendapat ASI kurang dari satu jam (inisiasi menyusu dini) tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Barat sebesar 52,9% diikuti oleh Sulawesi Selatan sebesar 44,9%, dan Sumatera Barat sebesar 44,2%. Sedangkan persentase inisiasi menyusu dini terendah terdapat di provinsi Papua Barat sebesar 21,7%, diikuti oleh provinsi Riau sebesar 22,1%, dan Kepulauan Riau sebesar 22,7%. Gambaran proses mulai mendapat ASI kurang dari satu jam (inisiasi menyusu dini) menurut provinsi disajikan pada gambar 5.25.

94

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 5.25 PERSENTASE BAYI MULAI MENDAPAT ASI KURANG DARI 1 JAM PERTAMA (INISIASI MENYUSU DINI) PADA ANAK UMUR 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI, RISKESDAS TAHUN 2013

Sumber : Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

Data dan Informasi mengenai persentase proses mulai mendapat ASI pada anak umur 023 bulan pada tahun 2013 terdapat pada lampiran 5.21.

6. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi yang mengandung sel darah putih, protein dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi. ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal serta melindungi terhadap penyakit. Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 54,3%, sedikit meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 48,6%. Persentase pemberian ASI eksklusif tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Barat sebesar 79,74%, diikuti oleh Sumatera Selatan sebesar 74,49%, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 74,37%. Sedangkan persentase pemberian ASI eksklusif terendah terdapat di Provinsi Maluku sebesar

Kesehatan Keluarga

95

25,21%, diikuti oleh Jawa Barat sebesar 33,65% dan Sulawesi Utara sebesar 34,67%. Gambaran pemberian ASI eksklusif menurut provinsi disajikan pada gambar berikut ini. GAMBAR 5.26 CAKUPAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0-6 BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA Kemenkes RI, 2014

Permasalahan terkait pencapaian cakupan ASI Eksklusif antara lain : a)

Pemasaran susu formula masih gencar dilakukan untuk bayi 0-6 bulan yg tidak ada masalah medis b) Masih banyaknya perusahaan yang mempekerjakan perempuan tidak memberi kesempatan bagi ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan untuk melaksanakan pemberian ASI secara eksklusif. Hal ini terbukti dengan belum tersedianya ruang laktasi dan perangkat pendukungnya c) Masih banyak tenaga kesehatan ditingkat layanan yang belum peduli atau belum berpihak pada pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif, yaitu masih mendorong untuk memberi susu formula pada bayi 0-6 bulan. d) Masih sangat terbatasnya tenaga konselor ASI e) Belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye terkait pemberian ASI, dan belum semua rumah sakit melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM). Upaya yang dilakukan dalam memecahkan masalah tersebut yaitu: a) Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif b) Melakukan pelatihan konseling menyusui dan konseling Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Sampai tahun 2012 telah dilakukan pelatihan konseling menyusui kepada 3.929 orang dan MP-ASI sebanyak 416 orang.

96

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

c) Melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM), yaitu: 1) Membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan ; 2) Melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut; 3) Menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui; 4) Membantu ibu menyusui dini dalam 30 menit pertama persalinan; 5) Membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya; 6) Memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis; 7) Menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu (24 jam); 8) Menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi; 9) Tidak memberi dot kepada bayi; 10) Mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari sarana pelayanan; d) Sosialisasi dan kampanye ASI Eksklusif e) KIE melalui media cetak dan elektronik f) Mengembangkan Strategi Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif g) Menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap perilaku menyusui melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan atau PP h) Penguatan sarana pelayanan kesehatan (RS/RSIA, Puskesmas perawatan, klinik bersalin) dalam menerapkan 10 LMKM i) Peningkatan komitmen dan kapasitas stakeholder dalam meningkatan, melindungi, dan mendukung pemberian ASI j) Pemberdayaan ibu, keluarga, dan masyarakat dalam praktek pemberian ASI k) Menjamin terlaksananya strategi pemberian ASI l) Pengembangan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan atau PP m) Pelaksanaan revitalisasi RS dan sarana pelayanan kesehatan sayang bayi n) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan o) Pemberdayaan ibu, bapak, dan keluarga, serta masyarakat p) Perlindungan pekerja perempuan q) Bekerjasama dengan lintas sektor terkait dalam pengawasan pemasaran susu formula dan produk makanan bayi sesuai standar produk makanan (codex alimentarius) r) Advokasi dan promosi peningkatan pemberian ASI Data dan informasi mengenai pemberian ASI Eksklusif pada tahun 2013 terdapat pada lampiran 5.33.

7. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6 – 59 Bulan Sampai dengan usia enam bulan, ASI merupakan sumber utama vitamin A jika ibu memiliki vitamin A yang cukup berasal dari makanan atau suplemen. Anak yang berusia enam bulan sampai lima tahun dapat memperoleh vitamin A dari berbagai makanan seperti hati, telur, ikan, minyak sawit merah, mangga dan papaya, jeruk, ubi, sayur daun berwarna hijau dan wortel. Anak memerlukan vitamin A untuk membantu melawan penyakit, melindungi penglihatan mereka, serta mengurangi risiko meninggal. Anak yang kekurangan vitamin A kurang mampu melawan berbagai potensi penyakit yang fatal dan berisiko rabun senja. Oleh karena itu dilakukan pemberian kapsul vitamin A dalam rangka mencegah dan menurunkan

Kesehatan Keluarga

97

prevalensi kekurangan vitamin A (KVA) pada balita. Cakupan yang tinggi dari pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi terbukti efektif untuk mengatasi masalah KVA pada masyarakat. Di beberapa negara dimana kekurangan vitamin A telah terjadi secara luas, dan anak sering meninggal karena diare, dan campak, vitamin A dalam bentuk kapsul dosis tinggi dibagikan dua kali dalam setahun kepada anak usia enam bulan hingga lima tahun. Diare dan campak dapat menguras vitamin A dari tubuh anak. Anak yang menderita diare atau campak, atau menderita kurang gizi harus diobati dengan suplemen vitamin A dosis tinggi yang bisa diperoleh dari petugas kesehatan terlatih. Masalah vitamin A pada balita secara klinis bukan lagi masalah kesehatan masyarakat (prevalensi xeropthalmia < 0,5%). Hasil studi masalah gizi mikro di 10 kota pada 10 provinsi tahun 2006, diperoleh prevalensi xeropthalmia pada balita 0,13%, sedangkan hasil survey vitamin A pada tahun 1992 menunjukkan prevalensi xeropthalmia sebesar 0,33%. Namun demikian KVA subklinis, yaitu tingkat yang belum menampakkan gejala nyata, masih ada pada kelompok balita. KVA tingkat subklinis ini hanya dapat diketahui dengan memeriksa kadar vitamin A dalam darah di laboratorium. Selain itu, sebaran cakupan pemberian vitamin A pada balita menurut provinsi masih ada yang dibawah 75%. Dengan demikian kegiatan pemberian vitamin A pada balita masih perlu dilanjutkan, karena bukan hanya untuk kesehatan mata dan mencegah kebutaan, namun lebih penting lagi, vitamin A meningkatkan kelangsungan hidup, kesehatan dan pertumbuhan anak. Pemberian kapsul vitamin A dilakukan terhadap bayi (6-11 bulan) dengan dosis 100.000 SI, anak balita (12-59 bulan) dengan dosis 200.000 SI, dan ibu nifas diberikan kapsul vitamin A 200.000 SI, sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A yang cukup melalui ASI. Pemberian Kapsul Vitamin A diberikan secara serentak setiap bulan Februari dan Agustus pada balita usia 6-59 bulan. Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita usia 6-59 bulan di Indonesia tahun 2013 mencapai 83,9%. Capaian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 82,8%. Dengan peningkatan yang tidak terlalu tinggi, maka masih diperlukan upaya untuk meningkatkan cakupan pemberian kapsul vitamin A. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan integrasi pelayanan kesehatan anak, sweeping pada daerah yang cakupannya masih rendah dan kampanye pemberian kapsul vitamin A. Provinsi dengan cakupan pemberian vitamin A tertinggi pada tahun 2013 adalah DI Yogyakarta sebesar 98,88%, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 98,61% dan Bali sebesar 96,79%. Sedangkan cakupan terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 45,92%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 50,70% dan Maluku sebesar 62,91%. Cakupan pemberian kapsul vitamin A menurut provinsi ditampilkan pada gambar 5.27.

98

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 5.27 CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Data dan informasi tentang pemberian vitamin A pada balita yang dirinci menurut provinsi pada tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran 5.31. Menurut data Riskesdas 2013, persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A selama enam bulan terakhir tahun 2013 di Indonesia tahun 2013 mencapai 75,5%. Provinsi dengan cakupan pemberian vitamin A tertinggi berdasarkan Riskesdas 2013 adalah Nusa Tenggara Barat sebesar 89,20%, diikuti oleh DI Yogyakarta sebesar 84,40% dan Jawa Tengah sebesar 84,00%. Sedangkan cakupan terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara sebesar 52,30%, diikuti oleh Papua sebesar 53,10% dan Sulawesi Barat sebesar 59,60%. Cakupan pemberian kapsul vitamin A menurut provinsi dari hasil Riskesdas tahun 2013 ditampilkan pada gambar berikut ini.

Kesehatan Keluarga

99

GAMBAR 5.28 PERSENTASE PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA ANAK UMUR (6-59 BULAN) SELAMA ENAM BULAN TERAKHIR MENURUT PROVINSI, RISKESDAS TAHUN 2013

Sumber : Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

Data dan informasi tentang pemberian vitamin A pada balita selama enam bulan terakhir yang dirinci menurut provinsi pada tahun 2013 dari hasil Riskesdas dapat dilihat pada lampiran 5.32.

8. Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S) Sejak lahir sampai dengan usia lima tahun, anak seharusnya ditimbang secara teratur untuk mengetahui pertumbuhannya. Cara ini dapat membantu untuk mengetahui lebih awal tentang gangguan pertumbuhan, sehingga segera dapat diambil tindakan tepat secepat mungkin. Hasil penimbangan, dapat mengetahui apakah seorang anak terlalu cepat bertambah berat badannya dibandingkan usianya atau tidak bertambah berat badannya. Untuk itu memerlukan pemeriksaan berat badan anak lebih lanjut terkait dengan tinggi badannya, yang dapat menentukan apakah seorang anak mempunyai berat badan berlebih/kurang. Kegiatan penimbangan balita di Posyandu (D/S) menjadi salah satu indikator yang ditetapkan pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. Indikator ini berkaitan dengan cakupan pelayanan gizi pada balita, cakupan pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi serta penanganan prevalensi gizi kurang pada balita. Dengan cakupan D/S yang tinggi, diharapkan semakin tinggi pula cakupan vitamin A, cakupan imunisasi dan semakin rendah prevalensi gizi kurang.

100

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Cakupan penimbangan balita di posyandu (D/S) di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 80,30%. Cakupan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 75,1%. Capaian pada tahun 2013 telah memenuhi target Renstra 2013 sebesar 80%. Pada tingkat provinsi terdapat 18 provinsi dengan capaian melebihi target 80% seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. GAMBAR 5.29 CAKUPAN PENIMBANGAN BALITA (D/S) DI INDONESIATAHUN 2013

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Pada gambar diatas diketahui bahwa provinsi yang memiliki capaian tertinggi adalah Jawa tengah sebesar 89,43%, diikuti oleh Gorontalo sebesar 88,42%, dan Jawa Timur sebesar 88,36%. Sedangkan capaian terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 38,85%, diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 54,37% dan Papua Barat sebesar 56,50%. Setiap anak harus memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) yang terdapat dalam buku KIA agar dapat dipantau pertumbuhannya. Dengan KMS terlihat apakah anak tumbuh dengan baik sesuai usianya. KMS diberikan pada orang tua pada saat kunjungan balita ke Posyandu. Maka kunjungan balita ke Posyandu sangat berkaitan dengan indikator D/S. Namun demikian terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan kunjungan balita ke posyandu. Permasalahan tersebut antara lain : dana operasional dan sarana prasarana untuk menggerakkan kegiatan Posyandu, tingkat pengetahuan kader dan kemampuan petugas dalam pemantauan pertumbuhan dan konseling, tingkat pemahaman keluarga dan masyarakat terhadap manfaat Posyandu, serta pelaksanaan pembinaan kader. Data dan informasi tentang penimbangan balita di posyandu pada tahun 2013 terdapat pada lampiran 5.34.

Kesehatan Keluarga

101

9. Imunisasi Setiap tahun lebih 1,4 juta anak di dunia meninggal karena berbagai penyakit yang sesungguhnya dapat dicegah dengan imunisasi. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain : Difteri, Tetanus, Hepatitis B, radang selaput otak, radang paru-paru, pertusis, dan polio. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Proses perjalanan penyakit diawali ketika virus/ bakteri/ protozoa/ jamur, masuk ke dalam tubuh. Setiap makhluk hidup yang masuk ke dalam tubuh manusia akan dianggap benda asing oleh tubuh atau yang disebut dengan antigen. Secara alamiah sistem kekebalan tubuh akan membentuk zat anti yang disebut antibodi untuk melumpuhkan antigen. Pada saat pertama kali antibodi “berinteraksi” dengan antigen, respon yang diberikan tidak terlalu kuat. Hal ini disebabkan antibodi belum “mengenali” antigen. Pada interaksi antibodi-antigen yang ke-2 dan seterusnya, sistem kekebalan tubuh sudah memiliki “memori” untuk mengenali antigen yang masuk ke dalam tubuh, sehingga antibodi yang terbentuk lebih banyak dan dalam waktu yang lebih cepat. Proses pembentukan antibodi untuk melawan antigen secara alamiah disebut imunisasi alamiah. Sedangkan program imunisasi melalui pemberian vaksin adalah upaya stimulasi terhadap sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam upaya melawan penyakit dengan melumpuhkan “antigen” yang telah dilemahkan yang berasal dari vaksin. Imunisasi adalah suatu cara untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak ia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya sakit ringan. Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu. Program imunisasi diberikan kepada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, anak usia sekolah, wanita usia subur, dan ibu hamil. a. Imunisasi Dasar pada Bayi Imunisasi melindungi anak terhadap beberapa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Seorang anak diimunisasi dengan vaksin yang disuntikkan atau diteteskan melalui mulut. Pada beberapa negara hepatitis masih menjadi masalah. Sepuluh dari 100 orang akan menderita hepatitis sepanjang hidupnya jika tidak diberi vaksin hepatitis B. Sampai dengan seperempat dari jumlah anak yang menderita hepatitis B dapat berkembang menjadi kondisi penyakit hati yang serius, seperti kanker hati. Disamping itu wajib diberikan imunisasi hepatitis B segera setelah bayi lahir untuk mencegah penularan virus hepatitis dari ibu kepada anaknya. Imunisasi BCG dapat melindungi anak dari penyakit tuberculosis. Imunisasi DPT dapat mencegah penyakit diptheri, pertusis dan tetanus. Diptheri menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas, yang dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kesulitan bernafas bahkan kematian. Tetanus menyebabkan kekakuan otot dan kekejangan otot yang menyakitkan dan dapat mengakibatkan kematian. Pertusis atau batuk rejan mempengaruhi saluran pernafasan dana dapat menyebabkan batuk hingga delapan minggu. Semua anak perlu mendapatkan imunisasi polio. Tanda-tanda polio adalah tungkai tibatiba lumpuh dan sulit untuk bergerak. Dari 200 anak yang terinfeksi polio, maka satu orang akan menjadi cacat sepanjang hidupnya.

102

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Sebagai salah satu kelompok yang menjadi sasaran program imunisasi, setiap bayi wajib mendapatkan lima imunisasi dasar lengkap (LIL) yang terdiri dari : 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 3 dosis hepatitis B, dan 1 dosis campak. Dari kelima imunisasi dasar lengkap yang diwajibkan tersebut, campak merupakan imunisasi yang mendapat perhatian lebih yang dibuktikan dengan komitmen Indonesia pada lingkup ASEAN dan SEARO untuk mempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90%. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak adalah salah satu penyebab utama kematian pada balita. Dengan demikian pencegahan campak memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kematian balita. Indonesia memiliki cakupan imunisasi campak pada tahun 2013 sebesar 97,85%. Capaian tersebut telah memenuhi target 90% yang menjadi komitmen Indonesia pada lingkup regional. Cakupan pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 99,3%. Pada tingkat provinsi, terdapat 21 provinsi yang telah berhasil mencapai target 90% seperti yang disajikan pada gambar 5.25 berikut. GAMBAR 5.30 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki capaian tertinggi sebesar 109,37% diikuti oleh Nusa Tenggara Barat sebesar 107,9% dan Jambi sebesar 104,86%. Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua sebesar 66,93%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 76,59% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 80,69%. Sedangkan berdasarkan laporan Riskesdas 2013, persentase imunisasi campak secara pada anak 12 – 23 bulan secara nasional sebesar 82,1%. Capaian tersebut belum memenuhi target 90% yang menjadi komitmen Indonesia pada lingkup regional. Menurut Riskesdas 2013,

Kesehatan Keluarga

103

pada tingkat provinsi, hanya 8 provinsi yang telah berhasil mencapai target 90% seperti yang disajikan pada gambar 5.26 berikut. GAMBAR 5.31 CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA ANAK UMUR 12-23 BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber : Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2014

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa yang memiliki capaian tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 98,1% diikuti oleh Gorontalo sebesar 94,9% dan Sulawesi Utara sebesar 94,4%%. Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua sebesar 56,8%, diikuti oleh Aceh sebesar 62,4% dan Banten sebesar 66,7%. Program imunisasi pada bayi mengharapkan agar setiap bayi mendapatkan kelima jenis imunisasi dasar lengkap. Keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan 5 jenis imunisasi dasar tersebut diukur melalui indikator imunisasi dasar lengkap. Capaian indikator ini di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 90,00%. Angka ini telah memenuhi target Renstra pada tahun 2013 yang sebesar 88%. Dengan demikian terdapat 15 provinsi (45,45%) yang telah memenuhi target Renstra tahun 2013.

104

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 5.32 CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014

Tiga provinsi dengan capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi yang tertinggi pada tahun 2013 adalah di Provinsi Jawa Tengah sebesar 100,73% diikuti oleh Nusa Tenggara Barat sebesar 99,47%, dan Jawa Timur sebesar 99,31%. Sedangkan tiga provinsi dengan capaian terendah adalah Papua sebesar 66,57%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 67,66%, dan Sulawesi Tenggara sebesar 69,90%. Data dan informasi terkait imunisasi dasar pada bayi yang dirinci menurut provinsi tahun 2013 terdapat pada lampiran 5.24. b. Universal Child Immunization Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah Universal Child Immunization atau yang biasa disingkat UCI. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Target UCI pada Renstra tahun 2013 adalah sebesar 95%. Pada tahun 2013 terdapat 9 provinsi yang memiliki persentase desa UCI melebihi target 95% seperti yang nampak pada gambar berikut ini.

Kesehatan Keluarga

105

GAMBAR 5.33 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014

Pada Gambar 5.14 dapat diketahui bahwa terdapat tiga provinsi memiliki capaian tertinggi sebesar 100%, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jambi. Kemudian diikuti oleh Lampung sebesar 99,27%. Sedangkan Provinsi Papua memiliki capaian terendah sebesar 13,05%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 41,21%, dan Sulawesi Tenggara sebesar 56,50%. Informasi terkait capaian desa UCI pada tahun 2011 - 2013 menurut provinsi terdapat pada lampiran 5.29. Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai dengan umurnya. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Namun demikian, pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut dengan drop out (DO) imunisasi. Bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 pada awal pemberian imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak, disebut Drop Out Rate DPT/HB1- Campak. Indikator ini diperoleh dengan menghitung selisih penurunan cakupan imunisasi campak terhadap cakupan imunisasi DPT/HB1. Drop Out Rate imunisasi DPT/HB1-Campak pada tahun 2013 sebesar 3,3%. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2011 sebesar 3,6%. DO Rate DPT/HB1-Campak menunjukkan kecenderungan penurunan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 yang artinya semakin sedikit bayi yang tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kecenderungan penurunan tersebut dijelaskan pada gambar berikut.

106

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 5.34 ANGKA DROP OUT CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB1 - CAMPAK PADA BAYI DI INDONESIA TAHUN 2007-2013

Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014

DO rate DPT/HB1-campak diharapkan agar tidak melebihi 5%. Batas maksimal tersebut telah berhasil dipenuhi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2013 terdapat 19 provinsi dengan DO rate ≤ 5%. Data dan informasi lebih rinci mengenai drop out rate cakupan imunisasi pada tahun 2013 DPT/HB1-campak tahun 2013 terdapat pada lampiran 5.26.

10. Pelayanan Kesehatan Anak Balita Kehidupan anak, usia dibawah lima tahun merupakan bagian yang sangat penting. Usia tersebut merupakan landasan yang membentuk masa depan kesehatan, kebahagiaan, pertumbuhan, perkembangan, dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan secara umum. Kesehatan bayi dan balita harus dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Untuk itu dipakai indikator-indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita, salah satu diantaranya adalah pelayanan kesehatan anak balita. Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12 sampai dengan 59 bulan. Pelayanan kesehatan pada anak balita dilakukan oleh tenaga kesehatan dan memperoleh : 1. Pelayanan Pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun (Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan minimal 8 kali dalam setahun). 2. Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun yakni setiap bulan Februari dan Agustus 3. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang balita minimal 2 kali dalam setahun. 4. Pelayanan Anak Balita Sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Capaian Indikator pelayanan kesehatan anak balita pada tahun 2013 sebesar 70,12% dan itu berarti belum memenuhi target Renstra pada tahun 2013 yang sebesar 83%. Capaian

Kesehatan Keluarga

107

indikator ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 73,52%. Capaian indikator menurut provinsi juga menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki capaian di bawah 83% seperti yang terlihat pada gambar berikut. GAMBAR 5.35 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Penurunan terjadi dari kondisi pada tahun 2012 dimana terdapat 7 provinsi yang memiliki capaian kurang dari target 81%, pada tahun 2013 tampak hanya 4 provinsi yang memiliki capaian melebihi target 83%, yaitu DKI Jakarta, Bali, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah, seperti yang tampak pada gambar 5.2.9 diatas. DKI Jakarta memiliki capaian tertinggi yaitu sebesar 93,80%, diikuti oleh Bali sebesar 87,98%, dan DI Yogyakarta sebesar 85,46%. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Papua sebesar 8,43%, diikuti oleh Kepulauan Riau sebesar 25,23%, dan Sulawesi Tengah sebesar 38,60%. Data dan informasi menurut provinsi terkait upaya pelayanan kesehatan anak balita disajikan pada lampiran 5.27

11. Pelayanan Kesehatan Pada Siswa SD dan Setingkat Mulai masuk sekolah merupakan hal penting bagi tahap perkembangan anak. Banyak masalah kesehatan terjadi pada anak usia sekolah, seperti misalnya pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi/ketajaman penglihatan dan masalah gizi. Pelayanan kesehatan pada anak termasuk pula intervensi pada anak usia sekolah. Anak usia sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini diutamakan untuk siswa SD/sederajat kelas 1. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih (guru UKS/UKSG dan dokter kecil). Tenaga kesehatan

108

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

disini adalah tenaga medis, tenaga keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah dilatih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKGS. Guru UKS/UKGS adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKGS di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKGS. Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan pada umumnya. Upaya kesehatan pada kelompok ini yang dilakukan melalui penjaringan kesehatan terhadap murid SD/MI kelas 1 juga menjadi salah satu indikator yang dievaluasi keberhasilannya melalui Renstra Kementerian Kesehatan. Kegiatan penjaringan kesehatan selain untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk, juga untuk memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehatan anak sekolah, maupun untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kegiatan penjaringan kesehatan ini terdiri dari : 1. Pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku) 2. Pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri 3. Pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran) 4. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 5. Pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan 6. Pengukuran kebugaran jasmani 7. Deteksi dini masalah mental emosional. Penjaringan kesehatan dinilai dengan menghitung persentase SD/MI yang melakukan penjaringan kesehatan terhadap seluruh SD/MI yang menjadi sasaran penjaringan. Cakupan SD atau sederajat yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk siswa kelas 1 pada tahun 2013 di Indonesia yang sebesar 73,91% mengalami penurunan dibandingkan cakupan tahun 2012 yang sebesar 83,95%. Selain terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut juga belum memenuhi target Renstra 2013 yang sebesar 94%.

Kesehatan Keluarga

109

GAMBAR 5.36 CAKUPAN SEKOLAH DASAR/SETINGKAT YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN SISWA SD/SETINGKAT KELAS 1 MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Dari gambar 5.30 diketahui bahwa sebagian besar provinsi belum memenuhi target 94%, hanya 6 provinsi yang telah mencapai target Renstra 2013 yaitu Bali, DI Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Riau. Ada dua provinsi dengan capaian 100%, yakni provinsi Bali dan DI Yogyakarta. Kemudian diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung sebesar 99,63%, DKI Jakarta sebesar 99,07%, Sumatera Barat sebesar 96,83%, dan Riau sebesar 94,98%. Sedangkan capaian terendah terdapat di Provinsi Maluku sebesar 13,69%, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebesar 17,81%, dan Papua sebesar 17,85%. Sedikitnya jumlah provinsi yang telah memenuhi target Renstra Kemenkes berarti sulit terpenuhinya target penjaringan SD/MI. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa masalah. Masalah utama yang sering ditemukan di daerah adalah kurangnya tenaga di Puskesmas sedangkan jumlah SD/MI cukup banyak, sehingga untuk melaksanakan penjaringan kesehatan membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu juga manajemen pelaporan belum terintegrasi dengan baik. Walaupun kegiatan penjaringan kesehatan telah dilaksanakan di Puskesmas namun di beberapa Provinsi, pengelola program UKS di Kabupaten/Kota berada pada struktur organisasi yang berbeda sehingga menjadi penyebab koordinasi pencatatan dan pelaporan tidak berjalan dengan baik . Data dan informasi tentang cakupan penjaringan siswa SD/sederajat kelas 1 menurut provinsi terdapat pada lampiran 5.39.

12. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Salah satu upaya kesehatan anak yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden adalah Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas. Program ini mulai dikembangkan

110

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

pada tahun 2003 yang bertujuan khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi dan perilaku hidup sehat serta memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada remaja. Puskesmas yang memiliki PKPR memberikan layanan baik di dalam maupun di luar gedung yang ditujukan bagi kelompok remaja berbasis sekolah ataupun masyarakat. Hal ini dilakukan agar layanan yang diberikan dapat menjangkau semua kelompok remaja (10-19 tahun). Kriteria yang ditetapkan bagi Puskesmas yang mampu laksana PKPR yaitu : 1) Melakukan pembinaan pada minimal 1 sekolah (sekolah umum, sekolah berbasis agama) dengan melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di sekolah binaan minimal 2 kali dalam setahun; 2) Melatih Kader Kesehatan Remaja di sekolah minimal sebanyak 10% dari jumlah murid di sekolah binaan; dan 3) Memberikan pelayanan konseling pada semua remaja yang memerlukan konseling yang kontak dengan petugas PKPR. Layanan PKPR merupakan upaya komprehensif yang menekankan pada langkah promotif/preventif berupa pembekalan kesehatan dan peningkatan keterampilan psikososial dengan Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS). Layanan konseling menjadi ciri dari PKPR mengingat permasalahan remaja yang tidak hanya berhubungan dengan fisik tetapi juga psikososial. Upaya penjangkauan terhadap kelompok remaja juga dilakukan melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Focus Group Discussion (FGD), dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kelompok remaja lainnya. Fenomena peer groups (kelompok sebaya) juga menjadi perhatian pada program PKPR. Oleh karena itu, program ini juga memberdayakan remaja sebagai konselor sebaya yang diharapkan mampu menjadi agen pengubah di kelompoknya. Konselor sebaya ini sangat potensial karena adanya kecenderungan pada remaja untuk memilih teman sebaya sebagai tempat berdiskusi dan rujukan informasi. Selain pemberian informasi dan edukasi, dan kegiatan seperti disebutkan diatas, pelayanan kesehatan sekolah ini meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan perkembangan kecerdasan, pemberian imunisasi, penemuan kasus-kasus dini yang mungkin terjadi, pengobatan sederhana, pertolongan pertama serta rujukan bila menemukan kasus yang tidak dapat ditanggulangi di sekolah. Persentase kabupaten/kota dengan minimal 4 puskesmas mampu tata laksana PKPR pada tahun 2013 terdapat pada gambar 5.31.

Kesehatan Keluarga

111

GAMBAR 5.37 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 4 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA PKPR MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Berdasarkan target tahun 2013 yang ditentukan oleh program yaitu 70%, terdapat 27 provinsi telah melampaui target tersebut. Hanya 6 provinsi yang belum mencapai target tahun 2013. Persentase kabupaten/kota dengan minimal 4 puskesmas mampu tata laksana PKPR di Indonesia tahun 2013 sebesar 81,6%, mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang sebesar 77,67%. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 terdapat 81,69% kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki 4 puskesmas mampu laksana PKPR. Pada tahun 2013 terdapat 11 provinsi dengan persentase 100%, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang sebanyak 10 provinsi. Provinsi dengan persentase 100% artinya seluruh kabupaten telah memiliki sedikitnya 4 Puskesmas mampu PKPR. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 4 puskesmas PKPR pada tahun 2013 sebanyak 406 kab/kota. Jumlah puskesmas PKPR tahun 2013 sebesar 3.077 puskesmas tersebar di 33 provinsi. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi terkait persentase kabupaten/kota dengan puskesmas mampu laksana PKPR disajikan pada lampiran 5.37. Untuk keberhasilan dalam pengembangan pelaksanaan PKPR digunakan strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan PKPR  Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terlatih tentang penyelenggraan PKPR khususnya dalam memberikan konseling. Pelatihan di tingkat provinsi didukung oleh dana dekon terutama untuk provinsi yang belum mencapai target indikator Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas mampu laksana PKPR.

112

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

 Pengembangan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) agar mutu penyelenggaraannya PKPR terutama di Puskesmas ditingkatkan mutunya secara berkesinambungan. 2. Kemitraan Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor, Lintas Program, Lembaga Swadaya Masyarakat, donor agency untuk meningkatnya komitmen, koordinasi dan komunikasi terkait kegiatan kesehatan remaja. 3. Pemberdayaan Remaja  Pelatihan Konselor remaja  Melibatkan remaja dalam perencanaan dan pelaksanaan PKPR 4. Dukungan Manajemen  Pembinaan Teknis Bagi Pengelola Program Anak Usia Sekolah Dan Remaja di Provinsi dan kabupaten/kota.  Penyediaan dan distribusi buku-buku pedoman/juknis, untuk memberikan acuan/ panduan bagi pengelola program dalam melaksanakan PKPR.  Penyediaan dan distribusi media KIE kesehatan remaja (poster, lembar balik, puzzle, kartu kwartet, celemek dan panthom kesehatan reproduksi).

13. Pelayanan Kesehatan pada Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpastisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 131 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa : (1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas serta menurunkan angka kematian bayi dan anak. (2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dimulai sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan dan sampai berusia 18 tahun. (3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dari jutaan anak di dunia yang tidak mendapat perlindungan penuh, banyak diantara mereka terlibat dalam kekerasan, terbuang, terlantar, dijadikan pekerja, terabaikan dan dilecehkan. Berbagai bentuk kekerasan membatasi kesempatan anak-anak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang dan mewujudkan impian mereka. Menurut KOMNAS Perlindungan Anak (2006), pemicu kekerasan terhadap anak diantaranya adalah : 1) Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua, 2) Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi, 3) Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. 4) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan demikian pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua. Disamping itu, kekerasan pada anak terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun media-media lainnya yang tersebar dilingkungan masyarakat.

Kesehatan Keluarga

113

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai semua bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi, komersial atau lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggungjawab. Dalam bidang kesehatan, pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk penyediaan akses pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan pada anak yang terdiri dari pelayanan di tingkat dasar melalui puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di rumah sakit untuk penanganan kasus rujukan. Kegiatan yang dilakukan meliputi upaya pencegahan, deteksi dan penanganan kasus termasuk rujukan oleh puskesmas yang bekerjasama dengan LP/LS terkait melalui : o pelayanan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSUP/RS Swasta/RS Bhayangkara dan o Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di polres setempat. o Lembaga Perlindungan Anak/LPA, o Lembaga Bantuan Hukum/LBH, o Rumah Perlindungan Trauma Center/RPTC, o Rumah Perlindungan Sosial Anak/RPSA dan lain-lain Pendekatan pelayanan kesehatan KtA di Puskesmas dilakukan melalui 3 aspek yaitu meliputi aspek medis (pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang), medikolegal (Visum et repertum) dan psikososial (rumah aman). Penatalaksanaan kasus merupakan multidisiplin dengan melibatkan lembaga pelayanan kesehatan, lembaga perlindungan anak, lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum dan lembaga sosial lainnya, yang terbentuk dalam mekanismes kerja jejaring. Pelayanan kesehatan lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif seperti penyuluhan mengenai dampak KtA terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikologis di sekolah melalui program UKS dan di tingkat masyarakat memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK dan lain-lain. Selain itu, puskesmas juga memberikan pelayanan kuratif yaitu penanganan darurat medis, pelayanan rehabilitatif dengan memberikan konseling. pelayanan rujukan medikolegal dan psikososial. Program KtA diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan secara komprehensif di pelayanan tingkat dasar dan rujukan. Target Puskesmas mampu Tatalaksana KtA adalah setiap Kab/Kota memiliki minimal 2 puskesmas Mampu tatalaksana KtA. Kriterianya adalah memiliki tenaga terlatih tatalaksana kasus KtA yaitu dokter atau doker gigi dan perawat atau bidan dan melakukan pelayanan rujukan kasus KtA. Upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyiapan fasilitator pusat dan daerah serta tenaga pemberi pelayanan di puskesmas yang dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan (TOT) secara berjenjang dalam rangka menyediakan Puskesmas Mampu Tatalaksana KtA dengan menggunakan dana APBN maupun dekon. Selain itu, pada tahun 2012 – 2013 telah dilaksanakan penguatan pelayanan rujukan di rumah sakit. Hasil cakupan Puskesmas Mampu Tatalaksana KtA pada tahun 2013 adalah 1535 puskesmas (76,26%) yang melampaui target nasional yaitu 60% dan tersebar di 379 Kabupaten/Kota. Target Puskesmas Mampu Tatalaksana KtA pada tahun 2014 adalah 90%. Saat ini, sudah tersedia 67 RS Umum/RS Bhayangkara di 28 provinsi yang memiliki PPT/PKT (menjadi Pusat Pelayanan Terpadu untuk korban KtA) dan 34 RS di 22 provinsi yang melakukan pelayanan KtA di IGD oleh tenaga kesehatan terlatih.

114

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana berat, dalam Pasal 108 KUHAP ayat (3) menyatakan bahwa setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Untuk itu, telah dibuat Permenkes nomor 68 tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi layanan Kesehatan untuk memberikan informasi atas adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Diharapkan dengan Permenkes ini, tenaga kesehatan di lapangan dapat bekerja secara profesional dan aman. GAMBAR 5.38 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 2 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA KTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Pada gambar 5.32 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 terdapat 76,26% kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki 2 puskesmas mampu laksana KtA. Pada tahun 2013 terdapat 14 provinsi dengan persentase 100%, jumlah ini sama dengan kondisi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 13 provinsi. Provinsi dengan persentase 100% artinya seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut telah memiliki sedikitnya 2 Puskesmas mampu Tatalaksana KtA. Provinsi tersebut yaitu Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Sumatera Selatan, Jambi dan Sulawesi Utara. Sedangkan provinsi yang capaiannya dibawah target (75 %) adalah Papua, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi barat dan Kalimantan Barat. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi terkait persentase kabupaten/kota dengan puskesmas mampu laksana KtA disajikan pada lampiran 5.36.

Kesehatan Keluarga

115

14. Pelayanan Kesehatan Anak Terlantar dan Anak Jalanan di Panti Upaya kesehatan anak juga dilakukan untuk menjangkau kelompok yang terpinggirkan yaitu anak terlantar dan anak jalanan. Kelompok umur remaja (usia 14 – 18 tahun) merupakan bagian terbesar dari kelompok anak jalanan. Masalah kesehatan yang dihadapi anak jalanan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa kondisi anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal yang sehat. Anak jalanan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, diare, kulit dan lain sebagainya. Anak jalanan secara psikologis memiliki konsep diri negatif, tidak atau kurang percaya diri, mudah tersinggung, ketergantungan pada orang lain, dan emosi yang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh orang lain dan cenderung berperilaku antisosial (berkelahi, mencuri, merampas, menggunakan NAPZA dan menjalankan bisnis NAPZA, dan perilaku seks bebas). Selain itu, anak dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis dan seksual. Mereka juga dapat mengalami eksploitasi fisik dan seksual terutama oleh orang dewasa hingga kehilangan nyawa, sehingga timbul masalah kesehatan yang terkait kesehatan reproduksi seperti Infeksi Menular Seksual (IMS/PMS) dan HIV/AIDS. Upaya kesehatan bagi anak terlantar dilakukan pada kelompok-kelompok sasaran seperti di panti/LKSA anak terlantar/anak jalanan, shelter, rumah singgah dan lain-lain. Upaya kesehatan yang dilakukan mencakup aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas bekerjasama dengan unsur dari sektor terkait dan LSM memberikan pelayanan kesehatan bagi anak terlantar dan anak jalanan. Puskesmas melakukan pembinaan kesehatan bagi bayi, balita, anak usia sekolah dan remaja di panti (LKSA) adalah puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan terhadap anak dipanti/LKSA serta diberikan berdasarkan paket-paket pelayanan yang disesuaikan dengan kelompok usia anak yang meliputi: Pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan anak balita dan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengobatan, pelayanan imunisasi, pelayanan gizi, promosi kesehatan, penyehatan lingkungan, pengendalian penyakit, kesehatan jiwa dan pemeriksaan serta pemeliharaan kebersihan diri. Pada tahun 2013 terdapat 1.751 puskesmas yang memiliki panti anak terlantar di wilayah kerjanya. Dari seluruh puskesmas yang memiliki panti anak terlantar, terdapat 1.270 (72,53%) puskesmas yang telah melakukan pembinaan. Angka ini meningkat dari tahun 2012 yakni sebesar 1.003 (57,28%) puskesmas yang memiliki panti anak terlantar. Saat ini sasaran panti yang dibina oleh 1751 puskesmas yang berada di 33 provinsi berjumlah 3348 panti. Target pembinaan kesehatan Anak di Panti/LKSA yaitu 33 provinsi dimana setiap puskesmas membina Panti/LKSA yang berada di wilayah kerjanya dan melakukan pelayanan rujukan di Rumah Sakit. Upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pada tahun 2013 yaitu, pembinaan kesehatan anak di Panti/LKSA, Pertemuan Koordinasi Yankes perlindungan Anak LP/LS Tingkat Pusat di Jakarta dan Forum Teknis Perlindungan Kesehatan Anak. Tahun 2014 akan diadakan Konsolidasi Program Yankes anak di Panti yang melibatkan LP/LS, Organisasi Profesi dan LSM. Data dan informasi berdasarkan provinsi terkait puskesmas yang melakukan pembinaan di Panti Anak Terlantar dapat dilihat pada lampiran 5.38.

15. Pelayanan Kesehatan Anak Dengan Disabilitas (ADD) Anak dengan disabilitas merupakan bagian dari anak Indonesia yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga sesuai dengan amanat dari Undang – undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.

116

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Upaya perlindungan bagi anak dengan disabilitas adalah sama dengan anak lainnya yaitu upaya pemenuhan kebutuhan dasar anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta berpartisipasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan dasar anak tersebut meliputi asah, asih dan asuh yang dapat diperoleh melalui upaya di bidang kesehatan maupun pendidikan dan sosial. Sebagai salah satu negara yang melakukan ratifikasi terhadap konvensi hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD) melalui UU nomor 19 tahun 2011, Indonesia memiliki kewajiban untuk agar isi Konvensi agar sepenuhnya dapat dilakukan di Indonesia. Prinsip umum konvensi adalah meningkatkan pemenuhan hakhak penyandang disabilitas termasuk dalam hal aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Terkait anak dengan disabilitas pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya diantaranya deteksi dini, stimulasi dan intervensi tumbuh kembang anak, skrining hipotiroid kongenital dan melibatkan anak dengan disabilitas untuk menjadi kader kesehatan di SLB melalui UKS. Program ADD merupakan salah satu program yang harus dilaporkan bersama dengan program kesehatan bagi penyandang disabilitas oleh Kementerian Kesehatan melalui Kementerian Luar Negeri di tingkat internasional setiap 4 tahun, mengingat Indonesia telah ikut meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Conventinon of The Right of People with Disability). Pengembangan program yang dilakukan bagi ADD melalui dua pendekatan yaitu melalui program UKS di SLB dan melalui pembinaan kesehatan ADD di tingkat keluarga. Program pembinaan ADD di SLB melalui UKS. Pembinaan kesehatan ADD di tingkat keluarga dikembangkan, mengingat sebagian besar ADD berada di masyarakat sehingga perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (community awareness) tentang hak-hak anak dengan disabilitas dan upaya pemberdayaan masyarakat/keluarga/orangtua, agar dapat melakukan pengasuhan yang benar apabila memiliki Anak dengan Disabilitas. Diharapkan program ini dapat menumbuhkan kemandirian orangtua/keluarga untuk mampu membimbing dan melatih anak tentang aktivitas hidup sehari-hari seperti toilet training, kebersihan diri termasuk menyikat gigi sendiri, memperhatikan tumbuh kembang anak dengan memberikan asupan gizi yang memadai, mengenal tanda-tanda penyakit dan upaya pencegahannya serta memberikan latihan sederhana bagi anak agar dapat mencapai kemampuan optimal sesuai potensi yang dimiliki. Target pembinaan SLB oleh puskesmas adalah puskesmas yang melakukan 1 (satu) atau lebih pelayanan kesehatan melalui UKS di SLB, antara lain penyuluhan tentang kesehatan anak, penyuluhan tentang kesehatan lingkungan, penjaringan kesehatan, pemberantasan sarang nyamuk, imunisasi, pengobatan, dan lain - lain. Tahun 2013 capaian Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN HAM) untuk pembinaan kesehatan anak di SLB sudah dilakukan di 22 Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Lampung, Riau, Kalsel, Banten, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau) capaian 100%. Sejalan dengan sasaran provinsi yang melaksanakan program UKS dengan mengacu pada buku Pedoman Pembinaan Kesehatan Anak di SLB bagi petugas kesehatan. Kegiatan yang sudah dilakukan di tahun 2013 yaitu, Revisi Modul RBM untuk yankes anak penyandang cacat dan pertemuan koordinasi yankes anak penyandang cacat di SLB (Tipe A dan Tipe B).

Kesehatan Keluarga

117

Sedangkan tahun 2014 target pembinaan pelayanan kesehatan oleh puskesmas melalui UKS di SLB dilaksanakan di 27 propinsi yaitu 22 prov di tahun 2013 ditambah 5 provinsi pengembangan baru yaitu, NTT, Aceh, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

16. Pelayanan Kesehatan Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) Data tentang ABH setiap tahun diperkirakan sekitar 5000-7000 anak yang berhadapan dengan hukum terdapat di Lapas/Rutan anak maupun dewasa. ABH di Lapas/Rutan mayoritas adalah anak usia remaja (12-18 tahun) dengan berbagai masalah kesehatan baik pada yang didapat dari anak maupun akibat pengaruh dampak lingkungan baik fisik maupun psikis. Alasan utama yang menyebabkan anak terpaksa menjalani hukuman pidana di Lapas, yaitu: terkait 1) kasus narkoba (NAPZA), 2) perbuatan asusila (pencabulan, perkosaan), 3) dan masalah kriminal lainnya (pencurian, pembunuhan). ABH dengan kasus asusila dan narkoba sangat erat terkait dengan masalah kesehatan reproduksi remaja; hal ini berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis. Hasil pemantauan program perlindungan kesehatan anak pada tahun 2011– 2012 ditemukan sebagai penyebab tertinggi “kekerasan seksual” pada anak didik pemasyarakatan (andikpas) berada di Lapas Anak Kota Kupang NTT (100%), Lapas anak Gianyar Bali (70%) dan Lapas Sulawesi Selatan (50%).     

Sementara itu, gambaran masalah kesehatan pada ABH, pada umumnya meliputi: Infeksi kulit, seperti scabies, Infeksi Saluran Pernafasan: ISPA, TB, Masalah kesehatan reproduksi remaja: Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV & AIDS, Masalah narkoba: NAPZA termasuk rokok Kondisi sanitasi lingkungan Lapas masih kurang

Kebijakan dan strategi dalam program kesehatan bagi ABH dikembangkan sesuai dengan indikator pada Inpres No 3 Tahun 2010-2011 dilanjutkan pada tahun 2012 – 2014 sebagai RAN HAM, yaitu: pembinaan kesehatan bagi ABH di Lapas/Rutan dan rujukan di Rumah Sakit. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyuluhan PHBS, penyuluhan tentang kesehatan anak, penyuluhan tentang kesehatan lingkungan, penjaringan kesehatan, pemberantasan sarang nyamuk, imunisasi, pengobatan, dan lain – lain. Target program puskesmas membina lapas adalah puskesmas yang melakukan 1 (satu) atau lebih pelayanan kesehatan di lapas. Tahun 2013 capaian RAN HAM untuk pembinaan kesehatan di Lapas/Rutan sudah dilaksanakan di 25 provinsi yaitu 96%. Sedangkan tahun 2014 target pembinaan pelayanan kesehatan oleh puskesmas terhadap ABH dilaksanakan di 29 propinsi yaitu 25 prov di tahun 2013 ditambah 4 provinsi pengembangan baru yaitu Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo dan Maluku Utara.

C. STATUS GIZI 1. Status Gizi Balita Setiap tahun lebih dari sepertiga kematian anak di dunia berkaitan dengan masalah kurang gizi, yang dapat melemahkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Ibu yang mengalami kekurangan gizi pada saat hamil, atau anaknya mengalami kekurangan gizi pada usia 2 tahun pertama, pertumbuhan serta perkembangan fisik dan mentalnya akan lambat. Salah satu indikator kesehatan yang dinilai pencapaiannya dalam MDGs adalah status gizi balita. Status gizi anak balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan

118

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

(TB). Variabel umur, BB dan TB ini disajikan dalam bentuk tiga indikator antropometri, yaitu : berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Indikator status gizi berdasarkan indeks BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain, berat badan yang rendah dapat disebabkan karena pendek (masalah gizi kronis) atau sedang menderita diare atau penyakit infeksi lain (masalah gizi akut). Menurut Riskesdas, pada tahun 2013, terdapat 19,6% balita kekurangan gizi yang terdiri dari 5,7% balita dengan gizi buruk dan 13,9% berstatus gizi kurang. Sebesar 4,5% balita dengan gizi lebih. Jika dibandingkan dengan angka prevalensi nasional tahun 2007 (18,4 %) dan tahun 2010 (17,9 %), prevalensi kekurangan gizi pada balita tahun 2013 terlihat meningkat. Balita kekurangan gizi tahun 2010 terdiri dari 13,0% balita berstatus gizi kurang dan 4,9% berstatus gizi buruk. Perubahan terutama pada prevalensi gizi buruk yaitu dari 5,4% tahun 2007, 4,9% pada tahun 2010, dan 5,7% tahun 2013. Untuk mencapai sasaran MDG tahun 2015 yaitu 15,5% maka prevalensi gizi buruk-kurang secara nasional harus diturunkan sebesar 4.1 % dalam periode 2013 sampai 2015. Gambaran kekurangan gizi balita pada tahun 2013 terdapat pada gambar berikut ini. GAMBAR 5.39 PERSENTASE BALITA KEKURANGAN GIZI BERDASARKAN BERAT BADAN MENURUT UMUR BB/U MENURUT PROVINSI, RISKESDAS TAHUN 2013

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

Diantara 33 provinsi di Indonesia, 19 provinsi memiliki prevalensi balita kekurangan gizi di atas angka prevalensi nasional yaitu berkisar antara 19,7% sampai dengan 33,1 persen. Atas dasar sasaran MDG 2015, terdapat tiga provinsi yang memiliki prevalensi balita kekurangan gizi sudah mencapai sasaran yaitu: (1) Bali (13,2%), (2) DKI Jakarta (14,0%), (3)

Kesehatan Keluarga

119

Kepulauan Bangka Belitung (15,1%). Masalah kesehatan masyarakat dianggap serius bila prevalensi kekurangan gizi pada balita antara 20,0-29,0%, dan dianggap prevalensi sangat tinggi bila ≥30 persen (WHO, 2010). Pada tahun 2013, secara nasional prevalensi kekurangan gizi pada anak balita sebesar 19,6%, yang berarti masalah kekurangan gizi pada balita di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat mendekati prevalensi tinggi. Diantara 33 provinsi, terdapat dua provinsi termasuk kategori prevalensi sangat tinggi, yaitu Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (33,0%). Indikator gizi yang lain yaitu tinggi badan menurut umur (TB/U) memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama. Misalnya: kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat, dan pola asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Indikator status gizi berdasarkan indeks BB/TB memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat). Misalnya: terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan (kelaparan) yang mengakibatkan anak menjadi kurus. Indikator BB/TB dan IMT/U dapat digunakan untuk identifikasi kurus dan gemuk. Masalah kurus dan gemuk pada umur dini dapat berakibat pada risiko berbagai penyakit degeneratif pada saat dewasa. Pada tahun 2013 terdapat 37,2% balita dengan tinggi badan di bawah normal yang terdiri dari 18,0% balita sangat pendek dan 19,2% balita pendek. Dibandingkan tahun 2010, terjadi peningkatan persentase balita pendek dan sangat pendek pada tahun 2013 dari 35,6% menjadi 37,2%. Pada tahun 2013 prevalensi sangat pendek menunjukkan penurunan, dari 18,8 % tahun 2007 dan 18,5% tahun 2010. Prevalensi pendek meningkat dari 18,0% pada tahun 2007 menjadi 19,2% pada tahun 2013. Gambaran balita dengan tinggi badan di bawah normal pada tahun 2013 terdapat pada gambar berikut. GAMBAR 5.40 PERSENTASE BALITA DENGAN TINGGI BADAN DI BAWAH NORMAL BERDASARKAN TINGGI BADAN MENURUT UMUR TB/U MENURUT PROVINSI, RISKESDAS, TAHUN 2013

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

120

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Menurut provinsi, prevalensi balita pendek terendah terjadi di Kepulauan Riau (26,3%), DI Yogyakarta (27,3%), dan DKI Jakarta (27,5%). Sedangkan provinsi dengan prevalensi balita pendek tertinggi terjadi di Nusa Tenggara Timur (51,7%), Sulawesi Barat (48,0%). Dan Nusa Tenggara Barat (45,2%). Masalah kesehatan masyarakat dianggap berat bila prevalensi pendek sebesar 30 – 39 % dan serius bila prevalensi pendek ≥40% (WHO 2010). Sebanyak 13 provinsi termasuk kategori berat, dan sebanyak 15 provinsi termasuk kategori serius. Ke 15 provinsi tersebut adalah: Papua (40,1%), Maluku (40,6%), Sulawesi Selatan (40,9%), Sulawesi Tengah (41,0%), Maluku Utara (41,1%), Kalimantan Tengah (41,3%), Aceh (41,5%), Sumatera Utara (42,5%), Sulawesi Tenggara (42,6%), Lampung (42,6%), Kalimantan Selatan (44,2%), Papua Barat (44,7%), Nusa Tenggara Barat (45,2%), Sulawesi Barat (48,0%). dan Nusa Tenggara Timur (51,7%). Indikator antropometri lain untuk menilai status gizi balita yaitu berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Pada tahun 2013 terdapat 12,1% balita wasting (kurus) yang terdiri dari 6,8% balita kurus dan 5,3% sangat kurus. Gambaran balita kurus dengan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) pada tahun 2013 terdapat pada gambar berikut. GAMBAR 5.41 PERSENTASE BALITA KURUS BERDASARKAN BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN (BB/TB) MENURUT PROVINSI, RISKESDAS TAHUN 2013

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

Angka ini menurun dibandingkan tahun 2010 dengan persentase 13,3%. Prevalensi sangat kurus secara nasional tahun 2013 masih cukup tinggi yaitu 5,3 %, terdapat penurunan dibandingkan tahun 2010 (6,0 %) dan tahun 2007 (6,2%). Demikian pula halnya dengan prevalensi kurus sebesar 6,8 persen juga menunjukkan adanya penurunan dari 7,3 persen (tahun 2010) dan 7,4 % (tahun 2007). Terdapat 17 provinsi dimana prevalensi balita kurus diatas angka nasional, dengan urutan dari prevalensi tertinggi, adalah: Kalimantan Barat, Maluku, Aceh, Riau, Nusa Tenggara

Kesehatan Keluarga

121

Timur, Papua Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Papua, Banten, Jambi, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau dan Maluku Utara. Masalah kesehatan masyarakat sudah dianggap serius bila prevalensi kurus antara 10,0 14,0%, dan dianggap kritis bila ≥15,0 persen (WHO 2010). Pada tahun 2013, secara nasional prevalensi kurus pada anak balita masih 12,1 persen, yang artinya masalah kurus di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Diantara 33 provinsi, terdapat 23 provinsi yang masuk kategori serius, dan 6 provinsi termasuk kategori kritis, yaitu Kalimantan Barat, Maluku, Aceh dan Riau

2. Status Gizi Penduduk Dewasa Gambaran status gizi pada kelompok umur dewasa >18 tahun dapat diketahui melalui prevalensi gizi berdasarkan indikator Indeks Massa Tubuh (IMT). Status gizi pada kelompok dewasa berusia 18 tahun didominasi dengan masalah obesitas, walaupun masalah kurus juga masih cukup tinggi. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa prevalensi obesitas pada kelompok umur dewasa sebanyak 14,76% dan berat badan lebih sebesar 11,48%. Dengan demikian prevalensi kelompok dewasa kelebihan berat badan sebesar 26,23%. Sedangkan prevalensi penduduk dewasa kurus 11,09%. Prevalensi penduduk laki-laki dewasa obesitas pada tahun 2013 sebanyak 19,7%, lebih tinggi dari tahun 2007. Pada tahun 2013, prevalensi obesitas perempuan dewasa 32,9%, naik 18,1% dari tahun 2007 (13,9%) dan 17,5% dari tahun 2010 (15,5%). Pada semua kelompok umur penduduk dewasa, kelebihan berat badan lebih tinggi pada perempuan dibandingkan lakilaki. Rata-rata prevalensi kelebihan berat badan relatif tinggi terdapat pada usia 35-59 tahun pada laki-laki maupun perempuan. Pada usia tersebut, sekitar sepertiganya mengalami kelebihan berat badan di kelompok perempuan dan sekitar seperlimanya di kelompok laki-laki. GAMBAR 5.42 PERSENTASE KELEBIHAN BERAT BADAN PADA PENDUDUK DEWASA BERDASARKAN KATEGORI INDEKS MASA TUBUH MENURUT PROVINSI, RISKESDAS, TAHUN 2013

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

122

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Menurut laporan Riskesdas tahun 2013 provinsi dengan prevalensi kelebihan berat badan pada penduduk >18 tahun terendah yaitu Nusa Tenggara Timur (12,95%), Lampung (18,52%), Nusa Tenggara Barat (19,47%). Provinsi dengan prevalensi kelebihan berat badan tertinggi yaitu Sulawesi Utara (40,54%), Kalimantan Timur (35,38%), dan DKI Jakarta (34,67%). Prevalensi penduduk kurus terendah di Provinsi Sulawesi Utara (5,6%) dan tertinggi di Nusa Tenggara Timur (19,5%). Dua belas provinsi dengan prevalensi penduduk dewasa kurus diatas prevalensi nasional, yaitu Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Maluku, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur. Prevalensi penduduk obesitas terendah di provinsi Nusa Tenggara Timur (6,2%) dan tertinggi di Sulawesi Utara (24,0%). Enam belas provinsi dengan prevalensi diatas nasional, yaitu Jawa Barat, Bali, Papua, DI Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Papua Barat, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Gorontalo dan Sulawesi Utara. Berdasarkan karakteristik, masalah obesitas cenderung lebih tinggi pada penduduk yang tinggal di perkotaan, berpendidikan lebih tinggi dan pada kelompok status ekonomi yang tertinggi. Rincian status gizi pada balita dan dewasa menurut provinsi dapat dilihat pada lampiran 5.42 sampai lampiran 5.46. ***

Kesehatan Keluarga

123

Pelatihan SIKDA Generik

124

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN Bab 6 berisi pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan. Data mengenai pengendalian penyakit terdiri atas penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Situasi penyakit, baik kesakitan maupun kematian, merupakan indikator dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat.

A. PENGENDALIAN PENYAKIT Selain membahas pengendalian penyakit yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan nasional, pada subbab ini juga dibahas pengendalian penyakit di daerah tropis yang salah satunya disebabkan oleh nyamuk, juga neglected disease seperti filariasis.

1. Penyakit Menular a. Tuberkulosis Paru Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberkulosis. Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan case notification rate (CNR) dan prevalensi (didefinisikan sebagai jumlah kasus tuberkulosis pada suatu titik waktu tertentu) dan mortalitas/kematian (didefinisikan sebagai jumlah kematian akibat tuberkulosis dalam jangka waktu tertentu). i. Kasus Baru BTA Positif Pada tahun 2013 ditemukan jumlah kasus baru BTA positif (BTA+) sebanyak 196.310 kasus, menurun bila dibandingkan kasus baru BTA+ yang ditemukan tahun 2012 yang sebesar 202.301 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasus baru BTA+ di tiga provinsi tersebut hampir sebesar 40% dari jumlah seluruh kasus baru di Indonesia. Menurut jenis kelamin, kasus BTA+ pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan yaitu hampir 1,5 kali dibandingkan kasus BTA+ pada perempuan. Pada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia kasus BTA+ lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Disparitas paling tinggi antara laki-laki dan perempuan terjadi di Sumatera Utara, kasus pada laki-laki dua kali lipat dari kasus pada perempuan. Menurut kelompok umur, kasus baru yang ditemukan paling banyak pada kelompok umur 25-34 tahun yaitu sebesar 21,40% diikuti kelompok umur 35-44 tahun sebesar 19,41% dan pada kelompok umur 45-54 tahun sebesar 19,39%. Proporsi kasus baru BTA+ menurut kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 6.1 berikut ini.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

127

GAMBAR 6.1 PROPORSI KASUS BARU BTA+ MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Kasus baru BTA+ pada kelompok umur 0-14 tahun merupakan proporsi yang paling rendah. Dari Gambar 6.1 terlihat bahwa kasus tuberkulosis rata-rata terjadi pada orang dewasa. ii. Proporsi pasien baru BTA positif di antara semua kasus Tb Proporsi pasien baru BTA positif di antara semua kasus Tb menggambarkan prioritas penemuan pasien Tb yang menular di antara seluruh pasien Tb paru yang diobati. Angka ini diharapkan tidak lebih rendah dari 65%. Apabila proporsi pasien baru BTA+ di bawah 65% maka hal itu menunjukkan mutu diagnosis yang rendah dan kurang memberikan prioritas untuk menemukan pasien yang menular (pasien BTA+). GAMBAR 6.2 PROPORSI BTA+ DI ANTARA SELURUH KASUS TB PARU DI INDONESIA TAHUN 2008-2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

128

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Gambar 6.2 memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2013 proporsi pasien baru BTA+ di antara seluruh kasus belum mencapai target yang diharapkan meskipun tidak terlalu jauh berada di bawah target minimal yang sebesar 65%. Hal itu mengindikasikan kurangnya prioritas menemukan kasus BTA+. Namun, sebanyak 18 provinsi (54,55%) provinsi telah mencapai target tersebut. Papua Barat, DKI Jakarta, dan Papua merupakan provinsi dengan proporsi pasien baru BTA+ di antara seluruh kasus yang terendah yaitu masih di bawah 40%. GAMBAR 6.3 PROPORSI BTA+ DI ANTARA SELURUH KASUS TB PARU MENURUT PROVINSITAHUN 2013

INDONESIA

60

Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Jambi Gorontalo Sulawesi Barat Kalimantan Barat Aceh Sumatera Utara Lampung Sulawesi Tengah Bengkulu Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur Sumatera Barat Maluku Utara Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Riau Nusa Tenggara Barat Kep. Bangka Belitung Kalimantan Timur Banten Kalimantan Tengah Maluku Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Bali DI Yogyakarta Kepulauan Riau Papua DKI Jakarta Papua Barat

95 92 90 89 88 83 82 77 77 75 75 73 72 70 68 67 67 67 65 63 58 58 57 57 56 54 51 49 48

44 38 36 35 0

10

20

30

40

50

target minimal 65%

60

70

80

90

100

(%)

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

iii. Angka notifikasi kasus atau case notification rate (CNR) Angka notifikasi kasus adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial akan menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut. Angka ini berguna untuk menunjukkan kecenderungan (trend) meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut. Gambar 6.4 menunjukkan angka notifikasi kasus baru Tb paru BTA+ dan angka notifikasi seluruh kasus Tb per 100.000 penduduk dari tahun 2008-2013. Angka notifikasi kasus BTA+ pada tahun 2013 di Indonesia sebesar 81,0 per 100.000 penduduk.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

129

GAMBAR 6.4 ANGKA NOTIFIKASI KASUS BTA+ DAN SELURUH KASUS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Gambar 6.5 berikut memperlihatkan besarnya angka notifikasi atau CNR BTA+ menurut provinsi tahun 2013. GAMBAR 6.5 ANGKA NOTIFIKASI KASUS TB PARU BTA+ PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

130

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Provinsi dengan CNR BTA+ terendah yaitu DI Yogyakarta (35,2), Bali (40,1), dan Jawa Tengah (60,6). Sedangkan provinsi yang tertinggi yaitu Sulawesi Utara (224,2), Sulawesi Tenggara (183,9), dan Gorontalo (177,3). iv. Angka Keberhasilan Pengobatan Salah satu upaya untuk mengendalikan TB yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan yaitu angka keberhasilan pengobatan (success rate). Angka keberhasilan pengobatan ini dibentuk dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Berikut ini digambarkan angka kesembuhan dan keberhasilan pengobatan tahun 2008-2013. GAMBAR 6.6 ANGKA KESEMBUHAN DAN KEBERHASILAN PENGOBATAN TB BTA+ DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 100

91,0

91,0

91,2

90,3

90,2

90,5

81,5

82,9

83,9

83,7

83,7

82,8

90 80 70

60 % 50 40 30

20

Angka keberhasilan pengobatan Angka kesembuhan

10 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Pada Gambar 6.6 terlihat perkembangan angka keberhasilan pengobatan tahun 2008-2013. Pada tahun 2013 angka keberhasilan pengobatan sebesar 90,5%. WHO menetapkan standar angka keberhasilan pengobatan sebesar 85%. Dengan demikian pada tahun 2013, Indonesia telah mencapai standar tersebut. Sementara Kementerian Kesehatan menetapkan target Renstra minimal 87% untuk angka keberhasilan pengobatan pada tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut, capaian angka keberhasilan pengobatan tahun 2013 yang sebesar 90,5% juga telah memenuhi target Renstra. Informasi mengenai Tuberkulosis menurut provinsi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 6.1-6.5. v. Prevalensi tuberkulosis Menurut hasil Riskesdas 2013, prevalensi Tb berdasarkan diagnosis sebesar 0,4% dari jumlah penduduk. Dengan kata lain, rata-rata tiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 400 orang yang didiagnosis kasus Tb oleh tenaga kesehatan. Penyakit Tb paru ditanyakan pada responden untuk kurun waktu ≤ 1 tahun berdasarkan diagnosis yang ditegakkan oleh tenaga kesehatan melalui pemeriksaan dahak, foto toraks atau keduanya. Hasil Riskesdas 2013 tersebut tidak berbeda dengan Riskesdas 2007 yang menghasilkan angka prevalensi TB paru 0,4%.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

131

Prevalensi Tb paru berdasarkan gejala batuk ≥ 2 minggu secara nasional sebesar 3,9% dan prevalensi TB paru berdasarkan gejala batuk darah sebesar 2,8%. Provinsi dengan prevalensi Tb paru berdasarkan diagnosis tertinggi yaitu Jawa Barat sebesar 0,7%, DKI Jakarta dan Papua masing-masing sebesar 0,6%. Sedangkan Provinsi Riau, Lampung, dan Bali merupakan provinsi dengan prevalensi Tb paru berdasarkan diagnosis terendah yaitu masing-masing sebesar 0,1%. Berdasarkan karakteristik, semakin tinggi kelompok umur semakin tinggi pula prevalensi Tb paru (diagnosis), kecuali untuk kelompok umur 1-4 tahun dengan prevalensi yang cukup tinggi (0,4%). Sebaliknya berdasarkan tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah prevalensi TB paru (diagnosis). Tabel berikut ini memperlihatkan angka prevalensi TB paru berdasarkan diagnosis dan gejala menurut karakteristik umur, jenis kelamin, pendidikan, dan tempat tinggal. TABEL 6.1 PREVALENSI TB PARU BERDASARKAN DIAGNOSIS DAN GEJALA TB PARU MENURUT KARAKTERISTIK, RISKESDAS 2013

Karakteristik Kelompok umur (tahun) <1 1–4 5 – 14 15 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 – 74 ≥ 75 Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD/MI Tamat SD/MI Tamat SMP/MTs Tamat SMA/MA Tamat D1-D3/PT Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan Jumlah

Diagnosis TB paru (%)

Gejala TB paru (%) Batuk ≥ 2 Batuk darah minggu

0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 0,7

3,6 3,3 3,4 3,7 4,5 5,6 6,6 7,0

1,3 1,5 2,2 3,0 2,9 3,4 3,4 3,7

0,4 0,3

4,2 3,7

3,1 2,6

0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

5,6 4,5 4,1 3,5 3,2 2,9

3,6 3,0 3,7 2,7 2,3 2,6

0,4 0,3

3,6 4,3

2,3 3,3

0,4

3,9

2,8

Prevalensi TB paru pada laki-laki sebesar 0,4%, lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang sebesar 0,3%. Prevalensi TB paru pada penduduk di perkotaan sebesar 0,4%, lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di perdesaan yang sebesar 0,3%.

132

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

b. HIV & AIDS HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan Voluntary, Counseling, and Testing(VCT), sero survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP). i. Jumlah kasus HIV positif dan AIDS Setelah tiga tahun berturut-turut (2010-2012) cukup stabil, perkembangan jumlah kasus baru HIV positif pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan secara signifikan, dengan kenaikan mencapai 35% dibanding tahun 2012. Perkembangan HIV positif sampai tahun 2013 disajikan pada Gambar 6.7 berikut ini. GAMBAR 6.7 JUMLAH KASUS BARU HIV POSITIF DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Pemetaan epidemi HIV di Indonesia dibagi menjadi lima kategori, yaitu <90 kasus, 90206 kasus, 207-323 kasus, 324-440 kasus, dan >440 kasus. Gambar 6.8 berikut ini memperlihatkan distribusi HIV di Indonesia.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

133

GAMBAR 6.8 PETA EPIDEMI HIV DI INDONESIA TAHUN 2012

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Pada gambar 6.8, terlihat bahwa lebih dari dua per lima provinsi (14 provinsi) di Indonesia memiliki jumlah kasus HIV > 440, meliputi seluruh provinsi di Pulau Papua dan Pulau Jawa Bali serta beberapa provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Jumlah kasus HIV pada kelompok tersebut menyumbang hampir 90% dari seluruh jumlah kasus HIV di Indonesia. Provinsi dengan jumlah HIV tertinggi yaitu DKI Jakarta, Papua, dan Jawa Timur. Sebanyak 6 provinsi memiliki jumlah kasus HIV kurang dari 90 kasus. Bahkan Sulawesi Barat tidak dilaporkan adanya kasus baru HIV positif pada tahun 2013. Gambar berikut ini menampilkan kasus baru dan kumulatif penderita AIDS yang terjadi sampai dengan tahun 2013. GAMBAR 6.9 JUMLAH KASUS BARU DAN KUMULATIF PENDERITA AIDS YANG TERDETEKSI DARI BERBAGAI SARANA KESEHATAN DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

134

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Pada gambar di atas terlihat adanya kecenderungan peningkatan penemuan kasus baru sampai tahun 2012. Namun pada tahun 2013 terjadi penurunan kasus baru AIDS menjadi sebesar 5.608 kasus. Secara kumulatif, kasus AIDS sampai dengan tahun 2013 sebesar 52.348 kasus. Menurut jenis kelamin, persentase kasus baru AIDS tahun 2013 pada kelompok laki-laki 1,9 kali lebih besar dibandingkan pada kelompok perempuan seperti digambarkan berikut ini. GAMBAR 6.10 PROPORSI KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Penderita AIDS pada laki-laki sebesar 55,1% dan pada perempuan sebesar 29,7%. Sebesar 15,2% penderita AIDS tidak diketahui jenis kelaminnya. DKI Jakarta merupakan provinsi yang tidak melaporkan jenis kelamin penderita AIDS. Pada Gambar 6.11 berikut ini disajikan penderita AIDS menurut kelompok umur. GAMBAR 6.11 PERSENTASE KASUS BARU AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2013

tidak melaporkan umur 25,7%

< 1 tahun 1-4 tahun 0,3% 1,8%

5-14 tahun 0,8% 15-19 tahun 3,8%

20-29 tahun 25,3% ≥ 60 tahun 0,7% 50-59 tahun 4,0%

40-49 tahun 11,6%

30-39 tahun 26,0%

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Gambaran kasus baru AIDS menurut kelompok umur menunjukkan bahwa sebagian besar kasus baru AIDS terdapat pada usia 20-29 tahun, 30-39 tahun, dan 40-49 tahun.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

135

Kelompok umur tersebut masuk ke dalam kelompok usia produktif yang aktif secara seksual dan termasuk kelompok umur yang menggunakan NAPZA suntik. HIV/AIDS dapat ditularkan melalui beberapa cara penularan, yaitu hubungan seksual lawan jenis (heteroseksual), hubungan sejenis melalui Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL), penggunaan alat suntik secara bergantian, transfusi darah dan dari ibu ke anak. Berikut ini disajikan persentase kasus AIDS menurut cara penularan tersebut. GAMBAR 6.12 PERSENTASE KASUS AIDS MENURUT FAKTOR RISIKO DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Pada gambar di atas nampak bahwa hubungan heteroseksual masih merupakan cara penularan dengan persentase tertinggi pada kasus AIDS yaitu sebesar 78%, diikuti oleh penasun atau Injecting Drug User (IDU) sebesar 9,3% dan homoseksual sebesar 4,3%. ii. Angka kematian akibat AIDS Angka kematian (Case Fatality Rate) akibat AIDS sejak 2004 cenderung menurun seperti Gambar 6.13 berikut ini. Pada tahun 2013 CFR AIDS di Indonesia sebesar 1,67%. GAMBAR 6.13 ANGKA KEMATIAN AKIBAT AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA TAHUN 2004-2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

136

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

iii. Pengetahuan tentang HIV/AIDS Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk membentuk tindakan seseorang, sebab dari pengalaman dan hasil penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik dibandingkan dengan yang tidak didasari oleh pengetahuan. Hasil SDKI 2012 menunjukan bahwa persentase wanita umur 15-49 tahun yang pernah mendengar tentang HIV AIDS sebesar 76,7%. Sedangkan pria kawin umur 15-54 tahun yang pernah mendengar tentang HIV AIDS sebesar 82,3%. Tabel berikut ini memperlihatkan persentase responden yang pernah mendengar tentang HIV AIDS menurut karakteristik latar belakang. TABEL 6.2 PERSENTASE WANITA UMUR 15-49 TAHUN DAN PRIA KAWIN 15-54 TAHUN1 YANG PERNAH MENDENGAR TENTANG HIV AIDS MENURUT KARAKTERISTIK LATAR BELAKANG TAHUN 2012

Karakteristik latar belakang Umur 15-24 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 Status perkawinan Belum kawin Pernah berhubungan seks Tidak pernah berhubungan seks Kawin atau hidup bersama Cerai/janda/duda Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tidak tamat SMTA Tamat SMTA+ Jumlah

Kelompok Umur (Tahun) Wanita Pria 84,4 84,8 84,0 82,2 78,3 62,8 t.a.d

83,8 79,6 84,1 85,4 88,9 79,6 68,2

88,2 82,6 88,3 74,3 62,6

t.a.d t.a.d t.a.d 82,3 t.a.d

87,0 65,6

91,5 72,8

88,2 82,6 88,3 74,3 62,6

t.a.d t.a.d t.a.d 82,3 t.a.d

76,7

82,3

t.a.d = tidak sesuai pria berstatus hidup bersama

1 Termasuk

Data pada Tabel 6.2 memperlihatkan bahwa persentase penduduk yang oernah mendengan tentang HIV AIDS di perkotaan lebih tinggi dibanding di perdesaan baik pada wanita maupun pria kawin. Persentase wanita yang pernah mendengar tentang HIV-AIDS meningkat sejalan dengan tingkat pendidikan. Hasil SDKI 2012 juga menunjukkan bahwa persentase wanita umur 15-49 tahun yang memiliki pengetahuan tentang cara mengurangi risiko HIV AIDS dengan menggunakan kondom dan membatasi berhubungan seks dengan satu pasangan sebesar 37,3%. Sedangkan pria kawin umur 15-54 tahun yang memiliki pengetahuan yang sama sebesar 49,1%. Tabel berikut ini

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

137

memperlihatkan persentase responden yang memiliki pengetahuan tentang cara mengurangi HIV AIDS menurut karakteristik latar belakang. TABEL 6.3 PERSENTASE WANITA UMUR 15-49 TAHUN DAN PRIA KAWIN 15-541 TAHUN TENTANG CARA MENGURANGI RISIKO TERKENA HIV AIDS MENURUT KARAKTERISTIK LATAR BELAKANG TAHUN 2012 Persentase wanita yang mengatakan HIV-AIDS dapat dihindari dengan:

Menggunakan kondom2

Membatasi berhubungan seks hanya dengan satu pasangan3

Menggunaka n kondom dan membatasi berhubungan seks hanya dengan satu pasangan3

44,5 40,5 49,0 47,6 45,9 34,6 t.a.d

62,5 61,0 64,0 62,5 60,4 45,8 t.a.d

46,4

Persentase pria yang mengatakan HIV-AIDS dapat dihindari dengan:

Menggunakan kondom2

Membatasi berhubungan seks hanya dengan satu pasangan3

Menggunakan kondom dan membatasi berhubungan seks hanya dengan satu pasangan3

38,2 34,3 42,5 41,4 40,5 30,0 t.a.d

53,2 61,1 52,6 60,9 65,8 56,3 t.a.d

63,2 62,3 63,3 63,8 69,6 60,1 49,8

44,2 58,4 43,0 50,4 55,8 47,3 35,8

65,9

40,0

t.a.d

t.a.d

t.a.d

50,9

62,5

46,2

t.a.d

t.a.d

t.a.d

46,3

66,0

39,9

t.a.d

t.a.d

t.a.d

42,5 32,5

56,0 44,7

37,1 27,9

58,0 t.a.d

62,1 t.a.d

48,3 t.a.d

51,5 33,5

68,2 46,0

45,4 28,4

68,2 48,4

72,0 53,2

57,2 40,6

Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tidak tamat SMTA Tamat SMTA+

5,9 14,0 28,6 43,0

8,1 22,6 41,2 60,7

4,1 10,6 23,8 36,1

15,7 25,6 49,3 62,8

14,5 31,8 51,6 68,1

10,9 20,6 38,2 52,7

63,9

80,6

57,8

77,3

81,9

67,3

Jumlah

42,9

57,6

37,3

58,5

62,8

49,1

Karakteristik latar belakang

Umur 15-24 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 Status perkawinan Belum kawin  Pernah berhubungan seks  Tidak pernah berhubungan seks Kawin atau hidup bersama Cerai/janda/duda

Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan

t.a.d = tidak sesuai 1 Termasuk pria yang berstatus hidup bersama 2 Menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks 3 Pasangan yang tidak memiliki pasangan lain

Pengetahuan pria mengenai HIV-AIDS relatif lebih tinggi dibanding wanita Sebanyak 37,3% wanita dan 49,1% pria kawin mengetahui cara mengurangi risiko penularan HIV AIDS dengan menggunakan kondom dan membatasi seks hanya dengan satu partner (pasangan). Pengetahuan tentang cara mengurangi risiko terkena HIV-AIDS (menggunakan kondom dan membatasi berhubungan seks hanya dengan satu pasangan) lebih tinggi di perkotaan

138

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

dibandingkandi perdesaan baik pada wanita maupun pria kawin. Pengetahuan mengenai HIVAIDS meningkat sejalan dengan tingkat pendidikan wanita. c. Pneumonia Pneumonia adalah penyakit yang disebabkan kuman pneumococcus, staphylococcus, streptococcus, dan virus. Gejala penyakit pneumonia yaitu menggigil, demam, sakit kepala, batuk, mengeluarkan dahak, dan sesak napas. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imunologi). Menurut hasil Riskesdas 2013, period prevalence pneumonia berdasarkan diagnosis selama 1 bulan sebelum wawancara sebesar 0,2%. Sedangkan berdasarkan diagnosis/gejala sebesar 1,8%. Dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2007 yang sebesar 2,13%, period prevalence pneumonia berdasarkan diagnosis/gejala pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1,8%.Pada balita, period prevalence berdasarkan diagnosis sebesar 2,4 per 1.000 balita dan berdasarkan diagnosis/gejala sebesar 18,5 per 1.000 balita. GAMBAR 6.14 PERIOD PREVALENCE PNEUMONIA BERDASARKAN DIAGNOSIS/GEJALA MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2007 DAN 2013

Sumber: Balitbangkes Kemenkes RI, Riskesdas 2007 & 2013

Pada Gambar 6.14 terlihat bahwa sebagian besar provinsi mengalami penurunan period prevalence pneumonia pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2007. Terdapat 11 provinsi (33,3%) yang mengalami kenaikan period prevalence pneumonia pada tahun 2013. Menurut umur, period prevalence pneumonia tertinggi terjadi pada kelompok umur balita terutama usia <1 tahun. Menurut daerah tempat tinggal, di perdesaan period prevalence pneumonia (2,0%) lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (1,6%). Sedangkan menurut status ekonomi dengan menggunakan kuintil indeks kepemilikan, semakin rendah kuintil indeks kepemilikan semakin tinggi period prevalence pneumonia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Perkiraan kasus pneumonia pada balita di

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

139

suatu wilayah sebesar 10% dari jumlah balita di wilayah tersebut. Berikut ini gambaran penemuan peneumonia pada balita tahun 2008-2013. GAMBAR 6.15 CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2008-2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Sampai dengan tahun 2013, angka cakupan penemuan pneumonia balita tidak mengalami perkembangan berarti yaitu berkisar antara 23%-27%. Selama beberapa tahun terakhir cakupan penemuan pneumonia tidak pernah mencapai target nasional, termasuk target tahun 2013 yang sebesar 80%. Angka kematian akibat pneumonia pada balita sebesar 1,19%. Pada kelompok bayi angka kematian lebih tinggi yaitu sebesar 2,89% dibandingkan pada kelompok umur 1-4 tahun yang sebesar 0,20%. Cakupan penemuan pneumonia dan kematiannya menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 6.10 dan 6.11. d. Kusta Penyakit Kusta disebut juga sebagai penyakit Lepra atau penyakit Hansen disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini mengalami proses pembelahan cukup lama antara 2–3 minggu. Daya tahan hidup kuman kusta mencapai 9 hari di luar tubuh manusia. Kuman kusta memiliki masa inkubasi 2–5 tahun bahkan juga dapat memakan waktu lebih dari 5 tahun. Penatalaksanaan kasus yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata. Selama periode 2008-2013, angka penemuan kasus baru kusta pada tahun 2013 merupakan yang terendah yaitu sebesar 6,79 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka prevalensi kusta berkisar antara 0,79 hingga 0,96 per 10.000 (7,9 hingga 9,6 per 100.000 penduduk) dan telah mencapai target < 1 per 10.000 penduduk (< 10 per 100.000 penduduk). Pada tahun 2013 dilaporkan 16.856 kasus baru kusta, lebih rendah dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 18.994 kasus. Sebesar 83,4% kasus di antaranya merupakan tipe Multi Basiler. Sedangkan menurut jenis kelamin, 35,7% penderita berjenis kelamin perempuan.

140

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 6.16 ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2008-2013

10

9,4

9,6

9,1

9,1

(per 100.000 penduduk)

8,4

7,9

8

8,30 7,60

6

7,49

7,22

7,76 6,79

4

2 Angka prevalensi kusta per 100.000 penduduk Angka penemuan kasus baru kusta per 100.000 penduduk

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Berdasarkan bebannya, kusta dibagi menjadi 2 kelompok yaitu beban kusta tinggi (high burden) dan beban kusta rendah (low burden). Provinsi disebut high burden jika NCDR (new case detection rate: angka penemuan kasus baru)> 10 per 100.000 penduduk dan atau jumlah kasus baru lebih dari 1.000, sedangkan low burden jika NCDR < 10 per 100.000 penduduk dan atau jumlah kasus baru kurang dari 1.000 kasus. Pada Gambar 6.17 terlihat bahwa sebanyak 14 provinsi (42,4%) termasuk dalam beban kusta tinggi. Sedangkan 19 provinsi lainnya (57,6%) termasuk dalam beban kusta rendah. Hampir seluruh provinsi di bagian timur Indonesia merupakan daerah dengan beban kusta tinggi. GAMBAR 6.17 ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Pengendalian kasus kusta antara lain dengan meningkatkan deteksi kasus sejak dini. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta yaitu angka cacat tingkat II. Angka cacat tingkat II pada tahun 2013 sebesar 6,82 per 1 juta penduduk, menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 8,71 per 1 juta penduduk. Berikut grafik angka cacat tingkat 2 selama enam tahun terakhir.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

141

GAMBAR 6.18 ANGKA CACAT TINGKAT II PER 1.000.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Provinsi dengan angka cacat tingkat II per 1 juta penduduk tertinggi pada tahun 2013 yaitu Papua (26,88), Aceh (18,62), dan Papua Barat (17,72). Hal itu menunjukkan kemampuan mendeteksi kasus baru kusta di ketiga provinsi tersebut masih rendah. GAMBAR 6.19 ANGKA CACAT TINGKAT II KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 INDONESIA

6,82

Kalimantan Barat DI Yogyakarta Riau Kalimantan Tengah Bali Lampung Kepulauan Riau Sumatera Utara Kalimantan Timur Nusa Tenggara Timur DKI Jakarta Jambi Kepulauan Bangka Belitung Sulawesi Barat Sumatera Barat Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan Banten Jawa Barat Jawa Tengah Bengkulu Sulawesi Tenggara Maluku Sulawesi Tengah Sumatera Selatan Maluku Utara Sulawesi Selatan Jawa Timur Gorontalo Sulawesi Utara Papua Barat Aceh Papua

0,00 0,00 0,16 0,43 0,48 1,02 1,03 1,72 1,76 1,81 2,70 2,70 2,99 3,19 3,38 4,94 5,47 5,55 5,78 6,03 6,11 6,33 7,82 8,25 8,27 10,76 13,24 13,61 14,41 14,86 17,72 18,62 26,88

0

10

20

30

40

50

60

(per 1.000.000 penduduk)

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Indikator lain yang digunakan pada penyakit kusta yaitu proporsi kusta MB dan proporsi penderita kusta pada anak (0-14 tahun) di antara penderita baru yang

142

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

memperlihatkan sumber dan tingkat penularan di masyarakat. Proporsi kusta MB dan proporsi pada anak periode 2008-2013 ditunjukkan pada grafik berikut ini. GAMBAR 6.20 PROPORSI KUSTA MBDAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK TAHUN 2008-2013 100 90 80 70

82,15

82,43

80,73

80,4

82,69

83,42

11,39

12,01

11,19

12,25

10,78

11,88

2008

2009

2010

2011

2012

2013

60 (%) 50 40 30 20

10 0 Proporsi kusta MB

Proporsi kusta pada anak

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Menurut provinsi, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan Riau merupakan tiga provinsi dengan proporsi kusta MB tertinggi pada tahun 2013 yaitu masing-masing sebesar 93,79%, 92,93%, dan 92,59%. Provinsi dengan proporsi kusta pada anak tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur (43,40%), Papua Barat (30,15%), dan Sumatera Utara (28,57%). Data/informasi terkait penyakit kusta menurut provinsi terdapat pada Lampiran 6.16 dan Lampiran 6.17. e. Diare Penyakit Diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering disertai dengan kematian. Menurut hasil Riskesdas 2007, Diare merupakan penyebab kematian nomor satu pada bayi (31,4%) dan pada balita (25,2%), sedangkan pada golongan semua umur merupakanpenyebab kematianyang ke empat (13,2%). Menurut Riskesdas 2013, insiden diare (≤ 2 minggu terakhir sebelum wawancara) berdasarkan gejala pada seluruh kelompok umur sebesar 3,5% (kisaran menurut provinsi 1,6%-6,3%) dan insiden diare pada balita sebesar 6,7% (kisaran provinsi 3,3%-10,2%). Sedangkan period prevalence diare pada seluruh kelompok umur (>2 minggu-1 bulan terakhir sebelum wawancara) berdasarkan gejala sebesar 7% dan pada balita sebesar 10,2%. Gambar 6.21 berikut ini menggambarkan period prevalencediare menurut provinsi. Jumlah penderita pada KLB diare tahun 2013 menurun secara signifikan dibandingkan tahun 2012 dari 1.654 kasus menjadi 646 kasus pada tahun 2013. KLB diare pada tahun 2013 terjadi di 6 provinsi dengan penderita terbanyak terjadi di Jawa Tengah yang mencapai 294 kasus. Sedangkan angka kematian (CFR) akibat KLB diare tertinggi terjadi di Sumatera Utara yaitu sebesar 11,76%.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

143

GAMBAR 6.21 PERIOD PREVALENCE DIARE (> 2 MINGGU – 1 BULAN SEBELUM WAWANCARA) MENURUT GEJALA, RISKESDAS 2013

Sumber: Balitbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2013

Secara nasional angka kematian (CFR) pada KLB diare pada tahun 2013 sebesar 1,08%. Sedangkan target CFR pada KLB Diare diharapkan <1%. Dengan demikian secara nasional, CFR KLB diare hampir memenuhi target program. f. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) i. Tetanus Neonatorum Tetanus Neonatorum disebabkan oleh basil Clostridium tetani, yang masuk ke tubuh melalui luka. Penyakit ini menginfeksi bayi baru lahir yang salah satunya disebabkan oleh pemotongan tali pusat dengan alat yang tidak steril. Kasus Tetanus Neonatorum banyak ditemukan di negara berkembang khususnya dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang rendah. Pada tahun 2013, dilaporkan terdapat 78 kasus Tetanus Neonatorum dengan jumlah meninggal 42 kasus. Dengan demikian, Case Fatality Rate (CFR) Tetanus Neonatorum pada tahun 2013 sebesar 53,8%, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 49,6%. Kasus yang meninggal tersebut dilaporkan dari 11 provinsi. Gambaran kasus menurut faktor risiko status imunisasi menunjukkan bahwa sebagian besar kasus terjadi pada kelompok yang tidak diimunisasi yaitu 51 kasus (65,4%). Sebanyak 55 kasus (70,5%) melakukan pemeriksaan kehamilan dengan bidan/perawat. Namun, menurut faktor penolong persalinan, 56 kasus (71,8%) ditolong oleh penolong persalinan tradisional, misalnya dukun. Untuk pemotongan tali pusat, sebagian besar kasus dilakukan pemotongan tali

144

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

pusat dengan gunting yaitu 55 kasus (70,5%). Rincian kasus Tetanus Neonatorum beserta persentase kasus menurut faktor risiko dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.18. ii. Campak Penyakit campak disebabkan oleh virus campak, golongan Paramyxovirus. Penularan dapat terjadi melalui udara yang telah terkontaminasi oleh droplet (ludah) orang yang telah terinfeksi. Sebagian besar kasus campak menyerang anak-anak usia pra sekolah dan usia SD. Jika seseorang pernah menderita campak, maka dia akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya. Pada tahun 2013, dilaporkan terdapat 11.521 kasus campak, lebih rendah dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 15.987 kasus. Jumlah kasus meninggal sebanyak 2 kasus, yang dilaporkan dari Provinsi Aceh dan Maluku Utara. Incidence rate (IR) campak pada tahun 2013 sebesar 4,64 per 100.000 penduduk, menurun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 6,53 per 100.000 penduduk. GAMBAR 6.22 INCIDENCE RATE (IR) CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Gambar 6.22 menyajikan IR campak menurut provinsi. Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara merupakan provinsi dengan IR campak terendah. Bahkan di NTT hanya dilaporkan satu kasus campak. Sedangkan Kepulauan Riau, Aceh, dan DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan IR campak tertinggi.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

145

Menurut kelompok umur, kasus campak pada kelompok umur 1-4 tahun dan kelompok umur 5-9 tahun merupakan yang terbesar yaitu masing-masing sebesar 27,5% dan 26,9%. Namun jika dihitung rata-rata umur tunggal, kasus campak pada bayi <1 tahun, merupakan yang tertinggi, yaitu sebanyak 1.120 kasus (9,7%). Gambar 6.23 berikut memperlihatkan proporsi kasus campak per kelompok umur. GAMBAR 6.23 PROPORSI KASUS CAMPAK MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2013 < 1 tahun 9,7%

> 14 tahun 21,6%

1-4 tahun 27,5% 10-14 tahun 14,3% 5-9 tahun 26,9%

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Campak dinyatakan sebagai KLB apabila terdapat 5 atau lebih kasus klinis dalam waktu 4 minggu berturut-turut yang terjadi mengelompok dan dibuktikan adanya hubungan epidemiologis. Pada tahun 2013, jumlah KLB campak yang terjadi sebanyak 128 KLB dengan jumlah kasus sebanyak 1.677 kasus. Berdasarkan konfirmasi laboratorium, 24 kejadian (18,8%) diantaranya merupakan rubella. Frekuensi KLB campak tertinggi terjadi di Banten sebanyak 36 kejadian dengan 247 kasus. Namun provinsi dengan jumlah kasus terbanyak terjadi di Lampung yaitu sebesar 309 kasus pada 8 KLB. Diikuti Jawa Barat sebanyak 18 KLB dengan 205 kasus dan Sumatera Barat serta Jawa Tengah masing-masing 9 KLB. Jumlah kasus yang meninggal pada KLB campak tersebut hanya satu kasus yang dilaporkan dari Maluku Utara. iii. Difteri Penyakit difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yang menyerang sistem pernapasan bagian atas. Penyakit difteri pada umumnya menyerang anak-anak usia 1-10 tahun. Jumlah kasus difteri pada tahun 2013 sebanyak 778 kasus dengan jumlah kasus meninggal sebanyak 39 kasus sehingga CFR difteri sebesar 5,01%. Dari 19 provinsi yang melaporkan adanya kasus difteri, kasus tertinggi terjadi di Jawa Timur yaitu sebanyak 610 kasus (78,4%). Dari seluruh kasus tersebut, hampir setengah di antaranya (47,8%) terjadi pada penderita yang tidak mendapatkan vaksin DPT.

146

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 6.24 PROPORSI KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2013 < 1 tahun 1,7% 1-4 tahun 24,0% > 14 tahun 32,4%

10-14 tahun 14,4%

5-9 tahun 27,5%

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Gambaran kasus menurut kelompok umur pada tahun 2013 menunjukkan jumlah distribusi kasus tertinggi terjadi pada kelompok umur > 14 tahun, 5-9 tahun, dan1-4 tahun. Namun kelompok umur ≥ 14 tahun memiliki rentang usia yang panjang dibanding kelompok umur lainnya. iv. Polio dan AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut) Polio disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem syaraf sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Penyakit yang pada umumnya menyerang anak berusia 0-3 tahun ini ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher, serta sakit di tungkai dan lengan. AFP merupakan kelumpuhan yang sifatnya flaccid yang bersifat lunglai, lemas atau layuh (bukan kaku), atau terjadi penurunan kekuatan otot, dan terjadi secara akut (mendadak). Sedangkan non polio AFP adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus Polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus Polio. Kementerian Kesehatan menetapkan non polio AFP Rate minimal 2/100.000 populasi anak usia < 15 tahun. Pada tahun 2013, secara nasional non polio AFP Rate sebesar 2.74/100.000 populasi anak < 15 tahun yang berarti telah mencapai standar minimal penemuan. GAMBAR 6.25 NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK < 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

147

Dari 33 provinsi, 29 di antaranya (87,8%) telah mencapai target non polio AFP rate> 2 per 100.000 penduduk pada tahun 2013. Sebanyak empat provinsi yang belum mencapai target non polio AFP rate yaitu Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Setiap kasus AFP yang ditemukan dalam kegiatan intensifikasi surveilans, akan dilakukan pemeriksaan spesimen tinja untuk mengetahui ada tidaknya virus polio liar. Untuk itu diperlukan spesimen adekuat yang sesuai dengan persyaratan yaitu diambil ≤ 14 hari setelah kelumpuhan dan suhu spesimen 0°C - 8°C sampai di laboratorium. GAMBAR 6.26 PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Standar spesimen adekuat yaitu ≥ 80%. Pada tahun 2013 spesimen adekuat di Indonesia sebesar 87,7%. Dengan demikian spesimen adekuat secara nasional telah sesuai standar. Sebanyak 25 provinsi (75,8%) telah mencapai standar spesimen adekuat tahun 2013. Sedangkan 8 provinsi lainnya (24,2%) tidak mencapai standar tersebut. Informasi lebih rinci mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 6.12-6.24. g. Demam Berdarah Dengue (DBD) Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes aegypti atau Aedes albopictus. PenyakitDBD dapat muncul sepanjang tahun dan

148

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Pada tahun 2013, jumlah penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 112.511 kasus dengan jumlah kematian 871 orang (Incidence Rate/Angka kesakitan= 45,85 per 100.000 penduduk dan CFR/angka kematian= 0,77%). Terjadi peningkatan jumlah kasus pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 90.245 kasus dengan IR 37,27. Target Renstra Kementerian Kesehatan untuk angka kesakitan DBD tahun 2013 sebesar ≤ 52 per 100.000 penduduk, dengan demikian Indonesia telah mencapai target Renstra 2013. Berikut tren IR DBD selama kurun waktu 2008-2013. GAMBAR 6.27 ANGKA KESAKITAN (IR) DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Gambaran angka kesakitan DBD menurut provinsi tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 6.28 Pada tahun 2013 terdapat sebanyak 26 provinsi (78,8%) yang telah mencapai target 2013. Provinsi dengan IR DBD tertinggi tahun 2013 yaitu Bali sebesar 168,48, DKI Jakarta sebesar 104,04, dan DI Yogyakarta sebesar 95,99 per 100.000 penduduk. Kematian akibat DBD dikategorikan tinggi jika CFR > 2%. Dengan demikian pada tahun 2013 terdapat tiga provinsi yang memiliki CFR tinggi yaitu Provinsi Jambi, Kep. Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Timur. Pada provinsi tersebut masih perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan di rumah sakit dan puskesmas (dokter, perawat, dan lain-lain) termasuk peningkatan sarana-sarana penunjang diagnostik dan penatalaksanaan bagi penderita di sarana-sarana pelayanan kesehatan.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

149

GAMBAR 6.28 ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Berbeda dengan peningkatan jumlah penderita/angka kesakitan, jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD mengalami penurunan, dari 417 (83,9%) pada tahun 2012 menjadi 412 Kabupaten/Kota (82,9%) pada tahun 2013. Berikut ini gambaran jumlah kabupaten/kota terjangkit tahun 2008-2013. Selama periode tahun 2008 sampai tahun 2013 jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD cenderung meningkat. GAMBAR 6.29 JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 2008-2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

150

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Salah satu indikator yang digunakan untuk upaya pengendalian penyakit DBD yaitu angka bebas jentik. Sampai tahun 2013 angka bebas jentik secara nasional belum mencapai target yang sebesar ≥ 95%. GAMBAR 6.30 ANGKA BEBAS JENTIK DI INDONESIA TAHUN 2010-2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Pada tahun 2013 angka bebas jentik di Indonesia sebesar 80,09%. Sampai tahun 2013 angka bebas jentik belum mencapai target nasional yang sebesar 95%. Belum semua provinsi melaporkan angka bebas jentik. Informasi lebih rinci menurut provinsi terkait dengan penyakit DBD dapat dilihat pada Lampiran 6.29 dan Lampiran 6.30. h. Chikungunya Demam chikungunya (demam chik) adalah suatu penyakit menular dengan gejala utama demam mendadak, nyeri pada persendian, terutama pada sendi lutut, pergelangan, jari kaki dan tangan serta tulang belakang, serta ruam pada kulit. Demam chik ditularkan oleh nyamuk Aedes albopictus dan Aedes aegypty yang juga merupakan nyamuk penular penyakit demam berdarah Dengue (DBD). Demam chik dijumpai terutama di daerah tropis/subtropis dan sering menimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demam chik yaitu rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan. Selama tahun 2013 terdapat dua kabupaten/kota dari satu provinsi yang melaporkan terjadinya KLB Chikungunya yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat. Kejadian Demam Chikungunya mengalami penurunan kasus yang cukup signifikan pada tahun 2009-2012, namun kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2013. Hingga saat ini belum pernah dilaporkan adanya kematian akibat Chikungunya.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

151

GAMBAR 6.31 JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2009-2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2013

Faktor penyebab turunnya kasus antara lain kondisi cuaca yang relatif kering dengan curah hujan yang rendah dan adanya imunitas pada daerah yang pernah terjangkit. i. Filariasis Filariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit berupa cacing filaria, yang terdiri dari tiga spesies yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi dan Brugia timori. Penyakit inimenginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filariasis menular melalui gigitan nyamuk yang mengandung cacing filaria dalam tubuhnya. Dalam tubuh manusia, cacing tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital. GAMBAR 6.32 JUMLAH KASUS KLINIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2013

15.000

(jumlah kasus)

12.500

11.969

12.066

11.902

2010

2011

2012

12.714

10.000 7.500 5.000 2.500 0 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Provinsi dengan kasus klinis filariasis tertinggi pada tahun 2013 yaitu Aceh (2.359 kasus), Nusa Tenggara Timur (2.203 kasus), dan Papua (1.346 kasus). Pada tahun 2013 terdapat sebanyak 302 kabupaten/kota endemis filariasis. Dari jumlah tersebut hanya 92 kabupaten/kota (30,5%) yang melaksanakan Pemberian Obat Massal

152

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Pencegahan (POMP) filariasis dan sebanyak 32 Kabupaten/Kota yang telah selesai POMP filariasis selama lima tahun berturut-turut. Belum semua kabupaten endemis filariasis melaksanakan POMP, hal itu disebabkan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan biaya operasional POMP selama minimal lima tahun berturut- turut yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sedangkan tanggung jawab pemerintah pusat yaitu menyediakan obat. j. Malaria Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki ataupun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa. Berikut gambaran peta endemisitas malaria per kabupaten/kota di Indonesia. GAMBAR 6.33 PETA ENDEMISITAS MALARIA DI INDONESIA TAHUN 2012 DAN 2013 Tahun 2012

Tahun 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Dari gambaran peta dan tabel endemisitas malaria di kabupaten/kota terlihat penurunan jumlah daerah endemis tinggi dimana pada tahun 2011 kabupaten/kota yang termasuk daerah endemis tinggi sebanyak 18%, pada tahun 2012 sebanyak 16% dan pada tahun 2012 menjadi 14%. Sebaliknya, persentase kabupaten/kota dengan endemisitas rendah meningkat. Gambar 6.34 berikut ini memperlihatkan perubahan persentase endemisitas malaria tahun 2011-2013. GAMBAR 6.34 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENURUT TINGKAT ENDEMISITAS TAHUN 2011-2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

153

i. Angka Kesakitan Malaria Secara nasional angka kesakitan malaria selama tahun 2005–2013 cenderung menurun yaitu dari 4,1 per 1.000 penduduk berisiko pada tahun 2005 menjadi 1,38 per 1.000 penduduk berisiko pada tahun 2013. Sementara target Rencana Strategi Kementerian Kesehatan untuk angka kesakitan malaria (API/annual parasite incidence) tahun 2013 <1,25 per 1.000 penduduk berisiko. Dengan demikian cakupan API 2013 tidak mencapai target Renstra 2013. Penurunan API tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. GAMBAR 6.35 ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API) PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO TAHUN 2005-2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Tiga provinsi dengan API tertinggi yaitu Papua (42,65), Papua Barat (38,44) dan Nusa Tenggara Timur (16,37). Sedangkan provinsi dengan API terendah yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur. Pada tahun 2013 di DKI Jakarta dan Bali tidak ditemukan kasus positif malara, sedangkan di Jawa Timur hanya ditemukan 7 kasus. Secara nasional, sebesar 85% sediaan darah dites dengan pemeriksaan mikroskopis dan 15% lainnya dites dengan Rapid Diagnostic Test (Lampiran 6.25). Menurut Riskesdas 2013, insiden malaria berdasarkan diagnosis sebesar 0,35% atau 3,5 per 1.000 penduduk. Pada survei ini 3 provinsi dengan insiden tertinggi sama dengan hasil laporan rutin yaitu Papua (6,1%), Papua Barat (4,5%), dan Nusa Tenggara Timur (2,6%). Sementara insiden malaria berdasarkan diagnosis/gejala sebesar 1,9% atau 19 per 1.000 penduduk. ii. Pengobatan Malaria Pengobatan malaria harus dilakukan secara efektif. Pemberian jenis obat harus benar dan cara meminumnya harus tepat waktu yang sesuai dengan acuan program pengendalian malaria. Pengobatan efektif adalah pemberian ACT (Artemicin-based Combination Therapy) pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus diminum habis dalam 3 hari. Hasil Riskesdas 2013 menyatakan bahwa proporsi pengobatan efektif Indonesia sebesar 45,5%. Lima provinsi tertinggi dalam mengobati malaria secara efektif yaitu Kep. Bangka Belitung (59,2%), Sumatera Utara (55,7%), Bengkulu (53,6%), Kalimantan Tengah (50,5%), dan Papua (50,0%). Informasi lengkap mengenai jumlah kasus malaria, jenis tes sediaan darah, dan angka kesakitan serta pengobatannya dapat dilihat pada Lampiran 6.25 sampai dengan Lampiran 6.28.

154

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

k. Rabies Rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus (golongan Rabdovirus) yang ditularkan melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala yang di dalam tubuhnya mengandung virus. Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam memantau upaya pengendalian rabies, yaitu: GHPR (kasus Gigitan Hewan Penular Rabies), PET/Post Exposure Treatment (penatalaksanaan kasus gigitan), dan kasus yang positif rabies dan mati berdasarkan uji Lyssa. Pada tahun 2013 terdapat 25 provinsi (termasuk Kalimantan Utara) tertular rabies dari 34 provinsi di Indonesia (sesuai SK Menteri Pertanian). Sedangkan sebanyak sembilan provinsi bebas rabies, lima diantaranya provinsi bebas historis (Papua, Papua Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan NTB), dan empat provinsi dibebaskan (Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta). Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2006 hingga saat ini tidak dilaporkan adanya kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) begitu juga tidak ada kasus Lyssa. Namun, status daerah kasus tertular rabies masih belum dicabut oleh Kementerian Pertanian. Kasus kematian karena rabies (Lyssa) di tahun 2013 secara signifikan mengalami penurunan dari 195 pada tahun 2009 menjadi 119 kasus Lyssa pada tahun 2013. Demikian juga dengan jumlah kasus Gigitan Hewan Penular Rabies pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan dengan kasus GHPR dalam tiga tahun terakhir. Kasus GHPR di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 18,4% jika dibandingkan dengan kasus GHPR tahun 2012. Gambar 6.36 memperlihatkan bahwa penatalaksanaan kasus gigitan/Post Exposure Treatment (PET) menurun, baik secara jumlah dari 74.331menjadi 54.059, maupun persentase PET/VAR terhadap GHPR dari 87,7% pada tahun 2012 menjadi 78,5% pada tahun 2013. GAMBAR 6.36 SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2009– 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Gambar 6.37 berikut ini merupakan sebaran kasus rabies di Indonesia selama tahun 2013.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

155

GAMBAR 6.37 SEBARAN KASUS GHPR DAN KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Pada tahun 2013 terdapat 69.136 kasus gigitan hewan penular rabies. Kasus GHPR paling banyak terjadi di Bali yaitu sebanyak 37.066 kasus dengan kasus meninggal berdasarkan tes lyssa yang positif rabies dan mati berjumlah satu orang. Diikuti oleh Riau dengan 5.106 GHPR dan dua belas positif rabies serta Nusa Tenggara Timur sebanyak 5.067 GHPR dan enam positif rabies. l. Leptospirosis Leptospirosis merupakan zoonosis yang diakibatkan bakteri Leptospira sp. Sumber infeksi pada manusia biasanya akibat kontak secara langsung atau tidak langsung dengan urine hewan yang terinfeksi. Penyakit ini bersifat musiman, di daerah yang beriklim sedang masa puncak insidens dijumpai pada musim panas dan musim gugur karena temperatur adalah faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup Leptospira, sedangkan didaerah tropis insidens tertinggi selama musim hujan. Provinsi yang melaporkan adanya kasus leptopirosis tahun 2013 yaitu Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, dan Banten. Selama lima tahun terakhir, Sumatera Selatan baru melaporkan kasus leptospirosis pada tahun 2013.

156

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

TABEL 6.4 DISTRIBUSI KASUS LEPTOSPIROSIS DI 9 PROVINSI DI INDONESIATAHUN 2009 – 2013

Provinsi Sumatera Selatan DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Total

2009

2010

0 8 0 232 95 0 0 0 0 335

0 15 1 133 230 19 0 0 11 409

Tahun 2011 2012 0 0 11 10 29 0 184 129 626 72 5 28 0 0 2 0 0 0 857 239

2013 1 66 1 156 163 244 10 0 0 641

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Dibandingkan tahun 2012, terdapat kenaikan jumlah kasus yang signifikan yaitu dari 239 kasus menjadi 641 kasus pada tahun 2013. Lonjakan kasus Leptospirosis terjadi di Jawa Timur, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Peningkatan kasus tersebut salah satunya karena KLB di Kabupaten Sampang Madura yang menyebabkan 96 kasus dengan sembilan kasus meninggal (CFR=9,37%). KLB terjadi akibat air banjir yang terkontaminasi kencing tikus, lingkungan yang kurang sehat, dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat masih kurang. Angka kematian akibat leptospirosis selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 6.38 berikut ini. GAMBAR 6.38 SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2008 - 2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Walaupun jumlah kasus pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012, namun angka kematian (case fatality rate/CFR)akibat leptospirosis menurun dari 12,13% pada tahun 2012 menjadi 9,38% pada tahun 2013. Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian cukup efektif. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) leptospirosis ditujukan pada upaya penemuan dini serta pengobatan segera penderita untuk mencegah kematian, intervensi

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

157

lingkungan untuk mencegah munculnya sarang-sarang atau tempat persembunyaian tikus, dan vaksinasi hewan peliharaan terhadap Leptospira. m. Antraks Penyakit antraks disebabkan oleh kuman antraks (Bacillus anthracis). Kuman ini dapat membentuk spora yang tahan terhadap perubahan lingkungan dan dapat bertahan hidup selama 60 tahun didalam tanah, sehingga sulit untuk dimusnahkan. Sumber penularan antraks adalah hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, kambing dan domba yang terinfeksi Bacillus anthracis. Pada tahun 2013 telah dilaporkan sebanyak sebelas kasus antraks dari satu provinsi yaitu Sulawesi Selatan dengan kematian sebanyak satu orang (CFR=9,1%). Tahun 2012 ditemukan 18 kasus antraks di Nusa Tenggara Timur dan empat kasus di Sulawesi Selatan. Sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 27 kasus antraks ditemukan di Jawa Tengah dan empat belas kasus di Nusa Tenggara Timur. Berikut ini digambarkan distribusi kasus antraks selama enam tahun terakhir. GAMBAR 6.39 JUMLAH KASUS DAN CFR ANTRAKS DI INDONESIA TAHUN 2008-2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Pengendalian kasus antraks dapat dilakukan dengan peningkatan kegiatan surveilans yang intensif terhadap kasus antraks dengan fokus daerah endemis atau daerah rawan lainnya. Kegiatan surveilans diintensifkan pada hari-hari perayaan keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal ataupun perayaan hari besar lainnya dan juga saat dimungkinkan konsumsi daging meningkat. n. Flu Burung Pengendalian flu burung yang dilakukan secara terpadu secara signifikan telah berhasil menurunkan jumlah kasus konfirmasi flu burung H5N1 di Indonesia pada tahun 2013. Dibandingkan tahun 2012 yang sebesar sembilan kasus, jumlah kasus konfirmasi flu burung menurun pada tahun 2013 menjadi tiga kasus konfirmasi. Ketiga kasus tersebut terjadi di Provinsi Jawa Barat yaitu dua kasus di Kota Bekasi dan satu kasus di Kabupaten Bekasi. Namun, keseluruhan kasus konfirmasi flu burung pada tahun 2013 tersebut meninggal. Gambaran penurunan jumlah kasus konfirmasi flu burung H5N1 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

158

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 6.40 JUMLAH KASUS, KEMATIAN, DANCASE FATALITY RATE (CFR)FLU BURUNG DI INDONESIA TAHUN 2005-2013

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

Sejak dilaporkan kasus pertama pada tahun 2005, penyebaran kasus flu burung H5N1 pada manusia telah terjadi di lima belas provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, dan Sulawesi Selatan. Secara kumulatif, jumlah kasus tertinggi ditemukan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 52 kasus, Jawa Barat sebesar 51 kasus, dan Banten sebesar 32 kasus. Berdasarkan hasil Penyelidikan Epidemiologi yang dilakukan oleh Tim terpadu (Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Balitbangkes) beberapa hal yang mempengaruhi tingginya CFR pada tahun 2013 yaitu: 1. Keterlambatan diagnosis dan keterlambatan pemberian Oseltamivir, disamping itu juga faktor virulensi virus dan hostnya. 2. Dua dari tiga kasus tersebut tidak diberikan Oseltamivir. 3. Beberapa kasus memiliki histori kontak secara tidak langsung dengan faktor risiko, sehingga petugas kesehatan menjadi kurang waspada terhadap gejala yang mengarah ke Flu Burung. 2. PENYAKIT TIDAK MENULAR Penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes melitus, cedera dan penyakit paru obstruktif kronik serta penyakit kronik lainnya merupakan 63% penyebab kematian di seluruh dunia dengan membunuh 36 juta jiwa per tahun (WHO, 2010). Di Indonesia sendiri, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas PTM semakin meningkat. Hal tersebut menjadi beban ganda dalam pelayanan kesehatan, sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Peningkatan PTM berdampak negatif pada ekonomi dan produktivitas bangsa. Pengobatan PTM seringkali memakan waktu lama dan memerlukan biaya besar. Beberapa jenis PTM merupakan penyakit kronik dan/atau katastropik yang dapat mengganggu ekonomi penderita dan keluarganya. Selain itu, salah satu dampak PTM adalah terjadinya kecacatan termasuk kecacatan permanen. Secara global, regional, dan nasional pada tahun 2030 diproyeksikan terjadi transisi epidemiologi dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

159

Berbagai faktor risiko PTM antara lain ialah: merokok dan keterpaparan terhadap asap rokok, minum minuman beralkohol, diet/pola makan, gaya hidup, kegemukan, obat-obatan, dan riwayat keluarga (keturunan). Prinsip upaya pencegahan tetap lebih baik dari pengobatan. Upaya pencegahan penyakit tidak menular lebih ditujukan kepada faktor risiko yang telah diidentifikasi. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan program pengendalian PTM sejak tahun 2005. Upaya pengendalian faktor risiko PTM yang telah dilakukan berupa promosi Perilaku Bersih dan Sehat serta pengendalian masalah tembakau. Beberapa Pemerintah Daerah telah menerbitkan peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan membentuk Aliansi Walikota/Bupati dalam Pengendalian Tembakau dan Penyakit Tidak Menular. Sedangkan untuk pengaturan makanan berisiko, ke depan akan dibuat regulasi antara lain tentang gula, garam dan lemak dalam makanan yang dijual bebas. Upaya pengendalian PTM tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tanpa dukungan seluruh jajaran lintas sektor, baik pemerintah, swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, bahkan seluruh lapisan masyarakat. Data dan informasi mengenai penyakit tidak menular di Indonesia menurut provinsi berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 disajikan pada lampiran 6.34 – 6.37. Beberapa kegiatan yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam upayanya untuk mengendalikan penyakit tidak menular pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

160

1.

Posbindu PTM Kegiatan yang mulai dikembangkan pada tahun 2011 ini merupakan salah satu wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini terhadap faktor risiko PTM secara terpadu dan terintegrasi dengan kegiatan rutin di masyarakat, seperti di lingkungan tempat tinggal dalam wadah desa/kelurahan siaga aktif. Selain itu, kegiatan tersebut pada saat ini telah dikembangkan pada kelompok khusus seperti di Perusahaan Outobus (PO), kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), sekolah, dan tempat kerja.

2.

Meningkatkan Upaya Pengendalian PTM di Puskemas Pada tahun 2013 setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu puskesmas dengan program unggulan pelayanan PTM yang dilengkapi dengan sumber daya manusia yang terlatih PTM, fasilitas, dan peralatan untuk penatalaksanaan kasus PTM. Upaya tersebut antara lain peningkatan promosi kesehatan (health promotion) yang dilakukan melalui gaya hidup sehat, melaksanakan deteksi dini dan monitoring faktor risiko PTM dan Pandu PTM, dan atau layanan khusus PTM lainnya (jantung, stroke, Cedera, Tisan, skrining Thalasemia, SLE, kanker anak, layanan upaya berhenti merokok, diet, aktivitas fisik, stres, Tisan, PAL, IVA + CBE, rehabilitasi dan atau paliatif PTM).

3.

Pengendalian Tembakau Pengendalian tembakau di Indonesia merupakan salah satu upaya pengendalian faktor risiko PTM, guna menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. beberapa upaya yang telah dikembangkan adalah: a. Pengembangan kawasan tanpa rokok b. Upaya berhenti rokok di Fasyankes Primer c. Kebijakan pengendalian rokok d. Jajak pendapat masyarakat mengenai penerapan larangan total iklan, promosi dan sponsorship rokok.

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

4.

Upaya Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas pada Situasi Mudik Lebaran 2013 Pada musim mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2013, Kemenkes RI menerbitkan Buku Monitoring Evaluasi Kesehatan Pengemudi yang digunakan untuk mengamati perkembangan kesehatan para pengemudi angkutan umum.

a. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Ruang lingkup pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD) yang menjadi tanggung jawab Sub Direktorat Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan meliputi hipertensi essensial, penyakit ginjal hipertensi, penyakit jantung hipertensi, stroke, gagal jantung, Penyakit Jantung Koroner (PJK), kardiomipathy, penyakit jantung rheumatic, penyakit jantung bawaan, dan infark miocard akut. Prioritas program pengendalian tahun 2010 memperhatikan pada pengendalian faktor risiko PJPD berbasis masyarakat, deteksi dini, dan jejaring kerja dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK). Sampai dengan tahun 2010, NSPK yang telah disusun berupa : a Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 854/MENKES/SK/IX/2009 Tentang Pedoman Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah b Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 853/MENKES/SK/IX/2009 Tentang Jejaring Kerja Nasional c Buku pedoman “Pengendalian Hipertensi pada Ibu Hamil” d Buku Deteksi Dini Faktor Risiko penyakit Jantung dan pembuluh Darah 1. Pengembangan SDM yang terdiri dari Training of Trainers (TOT) di 15 wilayah, dan kalakarya di lokasi pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi. 2. Penyediaan alat stimulan berupa masscrening yang terdiri dari timbangan badan, alat ukur tinggi badan, lingkar pinggang, tekanan darah, cardiochek, dan EKG yang didistribusikan ke 17 provinsi dan 36 kabupaten/kota. 3. Surveilans Epidemiologi. Kegiatan ini berupa penemuan dan tata laksana penyakit jantung dan pembuluh darah. Salah satu kegiatan pokok pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah yaitu penemuan dan tatalaksana yang dilaksanakan melalui deteksi dini faktor risiko. Lokasi deteksi dini yang dilakukan pada tahun 2010 adalah Bireuen, Kota Cimahi, Pontianak, Lamongan, Badung, Kota Balikpapan, Kota Pare Pare, dan Kota Banjar Baru. 4. Pengendalian faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah berbasis masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan peran serta masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan melatih kader-kader Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di 17 provinsi dan 36 kabupaten/kota. 5. Jejaring kerja berdasarkan faktor risiko PJPD. Kegiatan ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan lintas sektor, lintas program dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Gambaran prevalensi stroke di Indonesia sebagai salah satu penyakit jantung dan pembuluh darah hasil Riskesdas tahun 2007 dan 2013 menurut provinsi disajikan pada gambar berikut.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

161

GAMBAR 6.41 PREVALENSI STROKE PADA UMUR ≥ 15 TAHUN (‰) BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2007 DAN 2013

Sumber: Riskesdas 2007 dan 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI

Dari gambar 6.41 di atas dapat dilihat bahwa provinsi dengan prevalensi stroke pada umur ≥ 15 tahun menurut diagnosis dokter/gejala yang tertinggi pada tahun 2013 ialah Provinsi Sulawesi Selatan (17,9‰), kemudian disusul DI Yogyakarta (16,9‰), dan Sulawesi Tengah (16,6‰). Sedangkan prevalensi terendah terdapat di Provinsi Riau (5,2‰), kemudian disusul oleh Jambi (5,3‰), dan Lampung (5,4‰). Kenaikan prevalensi tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni dari 7,4‰ pada tahun 2007 menjadi 17,9‰ pada 2013. Sedangkan penurunan prevalensi terbanyak terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dari 14,9‰ pada 2007 menjadi 8,5‰ pada 2013. Data dan informasi mengenai stroke menurut provinsi pada tahun 2013 disajikan pada lampiran 6.36. Selain stroke, penyakit jantung koroner juga merupakan salah satu penyakit jantung dan pembuluh darah. Gambaran prevalensi penyakit jantung koroner hasil Riskesdas tahun 2013 di Indonesia menurut provinsi disajikan pada gambar 6.42.

162

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 6.42 PREVALENSI PENYAKIT JANTUNG KORONER PADA UMUR ≥ 15 TAHUN BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER/GEJALA MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2014

Dari gambar 6.42 di atas terlihat bahwa menurut Riskesdas tahun 2013, provinsi dengan prevalensi penyakit jantung koroner pada umur ≥ 15 tahun menurut diagnosis dokter/gejala tertinggi ialah Provinsi Nusa Tenggara Timur (4,4%). Kemudian disusul oleh Sulawesi Tengah (3,8%) dan Sulawesi Selatan (2,9%). Sedangkan prevalensi terendah terdapat di Provinsi Riau (0,3%), Lampung (0,4%), dan Jambi (0,5%). GAMBAR 6.43 PREVALENSI HIPERTENSI PADA UMUR ≥ 18 TAHUN BERDASARKAN WAWANCARA MENURUT PROVINSI TAHUN 2007 DAN 2013

Sumber: Riskesdas 2007 dan 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

163

Dari gambar 6.43 dapat dilihat bahwa secara nasional terjadi peningkatan prevalensi hipertensi berdasarkan wawancara (apakah pernah didiagnosis nakes dan minum obat hipertensi) dari 7,6 persen pada tahun 2007 menjadi 9,5 persen pada tahun 2013. Dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa provinsi dengan prevalensi hipertensi pada umur ≥ 18 tahun berdasarkan wawancara yang tertinggi pada tahun 2013 ialah Provinsi Sulawesi Utara (15,2%), kemudian disusul Provinsi Kalimantan Selatan (13,3%), dan DI Yogyakarta (12,9‰). Sedangkan prevalensi terendah terdapat di Provinsi Papua (3,3%), kemudian disusul oleh Papua Barat (5,2%), dan Riau (6,1%). Kenaikan prevalensi tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat, yakni dari 4,7% pada tahun 2007 menjadi 9,6% pada 2013. Sedangkan penurunan prevalensi terbanyak terdapat di Provinsi Riau, yaitu dari 8,2% pada 2007 menjadi 6,1% pada 2013. Data dan informasi mengenai hipertensi menurut provinsi pada tahun 2013 disajikan pada lampiran 6.35. b. Penyakit Kanker Program pengedalian penyakit kanker dilakukan untuk semua jenis kanker, tetapi saat ini masih diprioritaskan pada dua kanker tertinggi di Indonesia yaitu kanker leher rahim dan kanker payudara. Kegiatan yang dilakukan meliputi pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer dilakukan melalui pengendalian faktor risiko dan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi. Pencegahan sekunder dilakukan melalui deteksi dini dan tatalaksana yang dilakukan di Puskesmas dan rujukan ke rumah sakit. Deteksi dini kanker leher rahim menggunakan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan krioterapi untuk IVA (lesi pra kanker leher rahim) positif, sedangkan deteksi dini kanker payudara menggunakan metode Clinical Breast Examiniation (CBE). Pencegahan tersier dilakukan melalui perawatan paliatif dan rehabilitatif di unit-unit pelayanan kesehatan yang menangani kanker dan pembentukan kelompok survivor kanker di masyarakat. Selain itu, dilakukan juga pengembangan registrasi kanker sebagai suatu sistem surveilans dengan menggunakan software SriKanDI (Sistem Registrasi Kanker di Indonesia) di DKI Jakarta sebagai model, yang akan dikembangkan ke daerah lain di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit kanker antara lain : 1. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko. Sampai dengan tahun 2010 telah disusun Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker yang menjadi acuan bagi petugas kesehatan dan berbagai pihak yang terlibat dalam pengendalian kanker. Pengendalian faktor risiko kanker juga dilakukan dengan memberikan konseling dan penyuluhan bagi perempuan yang melakukan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara di Puskesmas. Sampai tahun 2010 terdapat layanan konseling di 68 kabupaten/kota pada 14 provinsi. 2. Penemuan dan tatalaksana kasus. Program deteksi dini dan tatalaksana yang dilakukan masih diprioritaskan pada 2 kanker tertinggi di Indonesia yaitu kanker payudara dan kanker leher rahim. Program ini dimulai sejak tahun 2007 dan telah dicanangkan sebagai program nasional yang dicanangkan oleh Ibu Negara pada 21 April 2008. Program tersebut dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan Female Cancer Program (FCP). Sampai dengan tahun 2013 program deteksi dini kanker leher rahim dan payudara sampai tahun 2013, program deteksi dini kedua kanker tersebut telah berkembang di 207 kabupaten pada 32 provinsi, yang dilaksanakan oleh 717 dari 9500 Puskesmas. Saat ini, telah ada 405 pelatih atau trainers yang terdiri dari dokter spesialis obstetri ginekologi, dokter spesialis bedah onkologi, dokter spesialis bedah, dokter umum serta bidan dan diperkuat oleh 1.682 providers atau pelaksana program terdiri dari dokter umum dan bidan. Jumlah

164

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

diskrining sebanyak 644.951 perempuan atau 1,75% dari target perempuan usia 30-50 tahun, 28.850 (4,47%) IVA positif, curiga kanker leher rahim 840 (1,3 per 1000), benjolan pada payudara 1.682 (2,6 per 1000). 3. Peningkatan surveilans epidemiologi. Dalam upaya meningkatkan kualitas surveilans epidemiologi penyakit kanker, agar diperoleh data kanker yang valid dan tidak ada duplikasi pencatatan di masyarakat, maka dikembangkan modeling registrasi kanker berbasis populasi di DKI Jakarta. Program tersebut akan dikembangkan ke daerah lain di Indonesia. Sampai tahun 2010, registrasi di DKI Jakarta telah dilaksanakan di 79 rumah sakit, 2 klinik, 90 laboratorium patologi, dan 34 Puskesmas kecamatan yang membawahi 301 Puskesmas kelurahan. 4. Peningkatan jejaring kerja dan kemitraan. Dalam mengembangkan program pengendalian kanker di Indonesia, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan lintas sektor terkait, pemerintah daerah, organisasi profesi, LSM dalam dan luar negeri, dan pihak-pihak lainnya. Kerjasama ini diantaranya diwujudkan dalam penyusunan rencana kerja 5 tahun (2010-2014), yaitu Indonesian Cancer Control Program (ICCP) yang disusun dari rencana kerja semua pihak yang diintegrasikan. Rencana kerja tersebut meliputi aspek pencegahan, deteksi dini, diagnosis dan pengobatan, pelayanan paliatif, surveilans epidemiologi, riset/penelitian, support dan rehabilitasi. Rencana kerja ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatan pengendalian kanker di masing-masing daerah. Gambaran mengenai prevalensi penyakit kanker berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 menurut provinsi dapat dilihat pada gambar 6.44. GAMBAR 6.44 PREVALENSI PENYAKIT KANKER (‰) BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER/GEJALA MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2014

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

165

Berdasarkan gambar 6.44 tersebut, dapat dilihat bahwa prevalensi penyakit kanker menurut diagnosis dokter/gejala hasil Riskesdas tahun 2013 yang tertinggi adalah di Provinsi DI Yogyakarta (4,1‰), kemudian Jawa Tengah (2,1‰), dan Bali (2,0‰). Sedangkan prevalensi terendah terdapat di Provinsi Gorontalo (0,2‰), disusul oleh Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat (0,6‰). c. Penyakit Diabetes Melitus dan penyakit metabolik Ruang lingkup pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik yang ditangani oleh Subdirektorat Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik adalah diabetes melitus, obesitas, gangguan kelenjar tiroid, dislipidemia, gangguan metabolisme kalsium, gangguan sekresi korteks adrenal, dan gangguan kelenjar hipotalamus. Diabetes melitus disebabkan oleh pola makan/nutrisi, kebiasaan tidak sehat, kurang aktifitas fisik, dan stress. Tujuan program pengendalian diabetes melitus dan penyakit metabolik adalah terselenggaranya peningkatan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit tidak menular dengan melibatkan pengelola program pusat, daerah, UPT, lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, LSM dan masyarakat. Kegiatan pengendalian diabetes melitus dan penyakit metabolik yang telah dilaksanakan terdiri dari pokok-pokok kegiatan yakni sebagai berikut. 1. Penyusunan pedoman Sampai dengan tahun 2010 telah disusun 7 pedoman dengan revisi sebanyak 3 kali. Sosialisasi dan advokasi sampai dengan tahun 2010 juga telah dilakukan di 33 provinsi. 2. Peningkatan kapasitas SDM Upaya ini telah dilakukan melalui training of trainer (TOT) deteksi dini dan tatalaksana diabetes melitus dan penyakit metabolik di 16 provinsi. Selain itu juga dilaksanakan pelatihan terhadap 180 dokter spesialis penyakit dalam dan 180 dokter umum di 6 kota, yaitu Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar dan Makassar. 3. Menjalin kemitraan Upaya lain terkait pencegahan dan penanggulangan faktor risiko adalah menjalin kemitraan dengan lintas program/lintas sektor melalui pembentukan jejaring kelompok kerja diabetes melitus, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian diabetes dan penyakit metabolik di 10 provinsi, serta pengembangan Forum Diabetes Melitus di Indonesia. Pada tahun 2010 di bentuk Project Partnership Agreement (PPA) antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Ditjen PPPL dengan World Diabetes Foundation (WDF) yaitu lembaga swasta dunia yang berdedikasi dalam pencegahan dan pengobatan diabetes melitus di negara berkembang. Tujuan dari kerja sama ini adalah melakukan intervensi pada masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian diabetes melitus beserta faktor risikonya.

166

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 6.45 PREVALENSI DIABETES PADA UMUR ≥ 15 TAHUN BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER/GEJALA MENURUT PROVINSI TAHUN 2007 DAN 2013

Sumber: Riskesdas 2007 dan 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI

Prevalensi diabetes di Indonesia berdasarkan wawancara tahun 2013 adalah 2,1%. Angka tersebut lebih tinggi dibanding dengan tahun 2007 (1,1%). Sebanyak 31 provinsi (93,9%) menunjukkan kenaikan prevalensi DM yang cukup berarti. Prevalensi tertinggi Diabetes pada umur ≥ 15 tahun menurut diagnosis dokter/gejala hasil Riskesdas tahun 2013 adalah di Provinsi Sulawesi Tengah (3,7%). Kemudian disusul Sulawesi Utara (3,6%) dan Sulawesi Selatan (3,4%). Sedangkan yang terendah ialah di Provinsi Lampung (0,8%), kemudian Bengkulu dan Kalimantan Barat (1,0%). Provinsi dengan kenaikan prevalensi terbesar adalah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu 0,8% pada tahun 2007 menjadi 3,4% pada 2013. Sedangkan provinsi dengan penurunan prevalensi terbanyak adalah Provinsi Papua Barat, yakni 1,4% pada tahun 2007 menjadi 1,2% pada 2013. d. Penyakit Kronis dan Degeneratif Lingkup pengendalian penyakit kronik dan degeneratif adalah Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), osteoporosis, asma, gagal ginjal kronik, thalasemia, SLE/Lupus, osteoartritis, dan rhinitis kronis. Kegiatan pengendalian diabetes melitus dan penyakit metabolik yang telah dilaksanakan terdiri dari pokok-pokok kegiatan yaitu sebagai berikut. 1. Penyusunan NSPK PPKD Sampai dengan tahun 2013, NSPK yang telah disusun adalah Pedoman Pengendalian Penyakit Kronik dan Degeneratif (PPOK), Kepmenkes No. 1022/Menkes/SK/XI/2008 Tgl. 3 Nopember 2008, Modul TOT PPOK, 2007 Pedoman Pengendalian Penyakit Asma, Kepmenkes No. 1023/Menkes/SK/XI.2008 Tgl. 3 Nopember 2008, Pedoman Pengendalian Osteoporosis, Kepmenkes No. 1142/Menkes/SK/XII/ 2008 Tgl. 4 Desember 2008, Petunjuk Teknis Pengendalian Penyakit Ginjal Kronik, 2008, Standar Prosedur Operasional Penggunaan Alat Penyakit Kronis Degeneratif, 2010, pedoman teknis thalasemia, 2013, pedoman teknis SLE, 2013, pedoman teknis, upaya berhenti merokok di fasyankes. 2. Deteksi dini PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik) melalui pendekatan praktis penyakit paru-paru (PAL) dalam perawatan kesehatan primer.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

167

3. Pengendalian Tembakau Pengendalian tembakau di Indonesia merupakan salah satu upaya pengendalian faktor risiko PTM, guna menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. beberapa upaya yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut. a. Pengembangan kawasan tanpa rokok Kemenkes RI menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai salah satu upaya untuk melindungi masyarakat terhadap dampak paparan asap rokok terhadap kesehatan. KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok. Ruang lingkup KTR meliputi tempat-tempat umum, tempat kerja tertutup, sarana kesehatan,tempat proses belajar-mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum. Sampai dengan tahun 2014 (Juni 2014), sebanyak 144 kab/kota di 32 provinsi telah memiliki kebijakan mengenai KTR. b.

Upaya berhenti rokok di Fasyankes Primer Penyediakan layanan upaya berhenti merokok khususnya pada pelayanan kesehatan primer sebagai ujung tombak sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tenaga kesehatan akan melakukan konseling, bagaimana cara menghindar untuk menjadi seorang perokok, dan bagi yang sudah terlanjur menjadi perokok adalah bagimana cara berhenti dari ketergantungan merokok. Tujuan upaya ini adalah melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk akibat merokok. Pada tahun 2013 upaya ini sudah dikembangkan dengan tersedianya buku upaya berhenti merokok di fasyankes primer, dan pada tahun 2014 akan dilakukan pelatihan tenaga kesehatan pada 33 provinsi.

c.

Aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) untuk membuktikan komitmen Indonesia dalam pengendalian dampak merokok terhadap kesehatan, Indonesia berkeinginan untuk mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Kemenkes sebagai pemprakarsa mengajukan izin aksesi FCTC kepada presiden melalui Menteri Luar Negeri mengacu pada UndangUndang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Peraturan Presiden No.68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, melalui Peraturan Presiden.  Jajak Pendapat masyarakat mengenai penerapan larangan total iklan, promosi dan sponsorship rokok. Survey ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum pendapat masyarakat mengenai penerapan larangan total iklan, promosi dan sponsorship rokok. Survei dilaksanakan di 5 kota, yakni Palembang, Samarinda, Manado, Yogyakarta, dan Denpasar. Total larangan iklan rokok/tembakau Pada tahun 2013 telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang mengatur peringatan kesehatan bergambar, kawasan tanpa rokok (KTR), kandungan di dalam rokok (bahan tambahan, nikotin dan tar), jumlah minimum kemasan, penjualan/peredaran, pengendalian iklan, promosi, sponsor dan corporate social responsibility (CSR), perlindungan anak dan perempuan hamil, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat.

d.

168

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

4. Pengendalian Systemic lupus erythematosus (SLE) Penyakit Lupus eritematosus sistemik (Systemic lupus erythematosus/SLE) merupakan penyakit inflamasi autoimun kronis yang belum jelas penyebabnya. Penyakit ini terutama menyerang wanita usia produktif dengan angka kematian yang cukup tinggi. Faktor genetik, imunologik dan hormonal serta lingkungan diduga berperan dalam perjalanan penyakit ini. Penyakit Lupus ini dikenal juga dengan istilah “penyakit seribu wajah”, karena memiliki variasi gambaran klinis yang luas serta tampilan perjalanan penyakit yang beragam. Kekeliruan dalam pengenalan penyakit ini masih sering terjadi, sehingga seringkali terlambat dalam diagnosis dan penatalaksanaannya. Pengembangan program ini pada tahun 2013 adalah penyusunan juknis SLE dan pengembangannya pada dua daerah yaitu di DKI Jakarta dan Jawa Barat. 5. Pengendalian Thalasemia Program pencegahan thalassemia perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah pasien thalassemia mayor/homozigot di Indonesia. Dari sisi biaya, pencegahan thalassemia membutuhkan lebih sedikit biaya daripada terapi pasien thalassemia mayor/homozigot (Thalassemia β mayor: thalassemia dengan gejala klinis yang paling berat, melakukan transfusi darah rata-rata sebulan sekali seumur hidupnya). Konseling dan tes genetik disarankan untuk keluarga yang membawa sifat Thalasemia. Dengan skrining diharapkan dapat mengurangi insiden thalassemia, termasuk skrining pranikah dan pra-natal. Dianjurkan, setiap orang yang belum menikah (Pria dan Wanita) dan setiap pasangan menikah sebelum rencana kehamilan harus memastikan melakukan skrining untuk Thalasemia. Pengembangan program pengendalian Thalasemia sampai dengan tahun 2013 adalah penyusunan juknis dan pilot project di dua daerah yaitu Kota Bandung dan Kab. Garut. 6. Fasilitasi, bantuan teknis dan bimbingan pengembangan Kawasan Tanpa asap Rokok 7. Pengembangan SDM: pelatihan deteksi dini PPOK untuk perawatan kesehatan primer 8. Sosialisasi PPOK 9. Deteksi Dini PPOK melalui uji spirometri dalam kelompok masyarakat berisiko tinggi / individu secara teratur, yaitu perokok, pekerja pertambangan, ibu rumah tangga yang menggunakan kayu bakar 10. Membangun dan memperkuat jejaring kemitraan dengan departemen / lembaga dan LSM Gambaran penyakit kronis dan degeneratif berdasarkan riskesdas 2013 adalah sebagai berikut. a. Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) Provinsi dengan prevalensi tertinggi PPOK pada umur > 30 tahun berdasarkan gejala menurut hasil Riskesdas tahun 2013 adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (10,0%), kemudian Sulawesi Tengah (8,0%), dan Sulawesi Barat (6,7%). Sedangkan prevalensi PPOK terendah menurut riset yang sama di tahun yang sama adalah Provinsi Lampung (1,4%), kemudian Provinsi Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau (2,1%). Gambaran mengenai prevalensi PPOK menurut provinsi pada tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 6.46 berikut.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

169

GAMBAR 6.46 PREVALENSI PPOK PADA UMUR > 30 TAHUN BERDASARKAN GEJALA (%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2014

b. Gagal Ginjal Kronis Peta prevalensi penyakit gagal ginjal kronis di Indonesia menurut hasil Riskesdas tahun 2013 dapat dilihat pada gambar berikut. GAMBAR 6.47 PETA PREVALENSI PENYAKIT GAGAL GINJAL KRONIS PADA UMUR ≥ 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2014

170

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Prevalensi penyakit gagal ginjal kronis pada umur ≥ 15 tahun menurut provinsi tahun 2013 ialah antara 0,1% hingga 0,5%. Prevalensi tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan terendah di Provinsi Kalimantan Timur, NTB, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Riau. c. Asma Prevalensi tertinggi penyakit asma berdasarkan gejala tahun 2013 ialah di Provinsi Sulawesi Tengah (7,8%). Tertinggi ke dua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (7,3%), kemudian di DI Yogyakarta (6,9%). Sementara itu, prevalensi terendah terdapat di Provinsi Lampung (1,6%), kemudian diikuti Riau, dan Bengkulu (2%). Gambaran mengenai prevalensi penyakit asma di Indonesia menurut provinsi tahun 2013 dapat dilihat pada gambar berikut. GAMBAR 6.48 PREVALENSI PENYAKIT ASMA BERDASARKAN GEJALA (%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2014

Data dan informasi mengenai prevalensi penyakit asma menurut provinsi berdasarkan hasil Riskesdas 2013 disajikan di lampiran 6.34. d. Merokok Usia pertama kali merokok tiap hari di Indonesia pada tahun 2013 terbanyak berada pada kelompok umur 15 – 19 tahun (50%). Terbesar ke dua berada pada kelompok umur 20 – 24 tahun (27%). Gambaran mengenai usia pertama kali merokok tiap hari di Indonesia pada tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 6.49.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

171

GAMBAR 6.49 PROPORSI PENDUDUK BERDASARKAN USIA PERTAMA KALI MEROKOK TIAP HARI DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber: Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2014

Proporsi penduduk berumur ≥ 10 tahun yang merokok tiap hari terbanyak berada di Provinsi Kepulauan Riau (27,2%), kemudian Provinsi Jawa Barat dan Bengkulu (27,1%). Sedangkan proporsi yang terendah berada di Provinsi Papua (16,3%), kemudian Bali (18%), dan Nusa Tenggara Timur (19,7%). Gambaran mengenai Proporsi penduduk berumur ≥ 10 tahun yang merokok tiap hari menurut provinsi pada tahun 2013 dapat dilihat pada gambar berikut. GAMBAR 6.50 PROPORSI PENDUDUK BERUMUR ≥ 10 TAHUN YANG MEROKOK TIAP HARI MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Sumber: Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2014

172

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

B. KESEHATAN LINGKUNGAN Kesehatan lingkungan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, menurut WHO (World Health Organization), kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Menurut WHO, ruang lingkup kesehatan lingkungan diantaranya meliputi penyediaan air minum serta pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Berdasarkan hal tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan mengadakan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 (Riskesdas 2013). Tujuan dari Riskesdas 2013 topik kesehatan lingkungan adalah mengevaluasi program yang sudah ada, menindaklanjuti upaya perbaikan yang akan dijalankan, dan mengidentifikasi faktor risiko lingkungan berbagai jenis penyakit dan gangguan kesehatan.

1. Air Minum Komitmen pemerintah terhadap Millenium Development Goals (MDGs) yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan menurunkan target hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga 2015. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyelenggara air minum dapat berasal dari badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum. Tidak semua air dapat diminum, syarat-syarat kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud, diantaranya adalah sebagai berikut :  Syarat Fisik : Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna; 

Parameter Mikrobiologi E Coli dan total Bakteri Kolifrom, kadar maksimum yang di perbolehkan 0 jumlah per 100 ml sampel;



Syarat Kimia : Kadar Besi : maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg/l, Kesadahan (maks 500 mg/l), pH 6,5-8,5;



Syarat Mikrobiologis : Koliform tinja/total koliform (maks 0 per 100 ml air);



Dan parameter tambahan lainnya.

Salah satu parameter air minum adalah parameter fisik. Parameter fisik yang harus dipenuhi pada air minum yaitu harus jernih, tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna. Selain itu, air minum tidak menimbulkan endapan. Jika air yang kita konsumsi menyimpang dari hal ini, maka sangat mungkin air telah tercemar. Secara nasional, berdasarkan hasil Riskesdas 2013, kualitas fisik air minum di Indonesia termasuk dalam kategori baik (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa tidak berbusa dan tidak berbau) sebesar 94,1%. Rincian lengkap hasil Riskesdas 2013 tentang proporsi rumah tangga berdasarkan kualitas fisik air minum dapat dilihat pada Lampiran 6.39. Pembahasan air minum meliputi, proporsi rumah tangga berdasarkan jenis sumber air minum, proporsi rumah tangga berdasarkan kualitas fisik air minum, proporsi rumah tangga berdasarkan pengolahan air minum sebelum diminum, proporsi rumah tangga berdasarkan cara pengolahan air minum sebelum diminum, dan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum berdasarkan kriteria JMP WHO-INICEF 2006.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

173

GAMBAR 6.51 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN JENIS SUMBER AIR MINUM DI INDONESIA, RISKESDAS 2013

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes, 2014

Gambar 6.51 hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga berdasarkan jenis sumber air minum di Indonesia terbesar pada sumur gali terlindung sebesar 22,5%, kemudian air isi ulang sebesar 21 % dan sumur bor/pompa sebesar 12,8%. Proporsi rumah tangga yang menggunakan air isi ulang dan air kemasan mempunyai persentase yang cukup besar. Hal ini terjadi seiring dengan kemajuan teknologi serta semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk minum, sementara itu persediaan air tanah yang selama ini menjadi sumber utama air minum telah semakin berkurang, rumah tangga kini mulai beralih kepada produk air minum dalam kemasan/isi ulang. Produk ini merupakan salah satu solusi untuk konsumsi air minum karena produk dapat langsung diminum karena telah melalui proses produksi. Rincian lengkap hasil Riskesdas 2013 tentang proporsi rumah tangga berdasarkan jenis sumber air minum per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.38. Air yang layak diminum, mempunyai standar tertentu yaitu telah memenuhi persyaratan fisik, kimiawi dan bakteriologis, dan syarat tersebut merupakan satu kesatuan. Jadi apabila ada satu saja parameter yang tidak memenuhi syarat maka air tesebut tidak layak untuk diminum. Agar air layak untuk diminum maka diperlukan pengolahan air sebelum diminum.

174

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 6.52 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MENGOLAH AIR MINUM SEBELUM DIMINUM DI INDONESIA, RISKESDAS 2013

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes, 2014

Gambar 6.52 menunjukkan proporsi rumah tangga yang mengolah air minum sebelum diminum. Secara nasional proporsi rumah tangga yang mengolah air minum sebelum diminum sebesar 70,1%. Proporsi terbesar terdapat di Provinsi Maluku Utara sebesar 92,7%, Nusa Tenggara Timur sebesar 90,6%. Proporsi terendah rumah tangga yang mengolah air minum sebelum diminum terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 33,5%, Kepulauan Riau sebesar 36,6%. Provinsi DKI Jakarta mempunyai proporsi rumah tangga yang mengolah air minum sebelum diminum relatif kecil (41,6%). Hal ini dimungkinkan banyaknya rumah tangga yang menggunakan air mineral (air kemasan dan air isi ulang). Pengolahan air sebelum diminum meliputi dimasak, penyinaran matahari, ditambah larutan tawas, disaring dan tambah larutan tawas, disaring saja. Rincian lengkap hasil Riskesdas 2013 tentang proporsi rumah tangga yang mengolah air minum sebelum diminum dapat dilihat pada Lampiran 6.40.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

175

GAMBAR 6.53 PROPORSI RUMAH BERDASARKAN CARA PENGOLAHAN AIR MINUM SEBELUM DIMINUM DI INDONESIA, RISKESDAS 2013

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes, 2014

Gambar 6.53 menunjukkan proporsi rumah tangga berdasarkan cara pengolahan air minum sebelum diminum. Hasil Riskesdas 2013, rumah tangga yang mengolah air minumnya dengan cara dimasak sebesar 96,5%. Cara ini merupakan yang paling banyak dilakukan oleh rumah tangga. Persentase tertinggi terdapat di Provinsi Banten sebesar 97,8%, Lampung sebesar 97,6%. Sedangkan persentase terkecil terdapat di Provinsi Maluku sebesar 90,6% dan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 92,6%. Pengolahan air sebelum diminum dengan cara penyinaran matahari sebesar 2,3%. Cara ini paling banyak dilakukan di Provinsi Bengkulu sebesar 3,8%. Pengolahan air sebelum diminum dengan cara disaring saja sebesar 0,8%. Cara ini paling banyak dilakukan di Provinsi Maluku sebesar 6,2%. Pengolahan air sebelum diminum dengan cara menambah larutan tawas serta disaring dan menambah larutan tawas sebesar 0,2%. Rincian lengkap hasil Riskesdas 2013 tentang proporsi rumah tangga berdsarkan cara mengolah air minum sebelum diminum dapat dilihat pada Lampiran 6.41. Berdasarkan kriteria dari JMP WHO-UNICEF 2006, akses ke sumber air minum dibedakan menjadi dua, yaitu improved dan unimproved. Improved yaitu rumah tangga yang mempunyai akses ke sumber air minum air ledeng/PDAM, sumur bor/pompa, sumur gali terlindung, mata air terlindung, penampungan air hujan, air kemasan (hanya jika sumber air untuk keperluan rumah tangga lainnya improved). Unimproved yaitu rumah tangga yang mempunyai akses ke sumber air minum air kemasan, air isi ulang, air ledeng eceran/membeli, sumur gali tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air sungai/danau/irigasi.

176

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 6.54 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM IMPROVED BERDASARKAN KRITERIA JMP WHO-UNICEF 2006, RISKESDAS 2013

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes, 2014

Gambar 6.54 menunjukkan hasil Riskesdas 2013 tentang proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum improved. Secara nasional proporsi rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap sumber air minum improved sebesar 66,8%, sedangkan rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sumber air minum unimproved sebesar 33,2%. Persentase terbesar rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sumber air minum improved terdapat di provinsi Bali sebesar 82% dan DI Yogyakarta sebesar 81,7%. Persentase terendah rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sumber air minum improved terdapat di Provinsi Kepulan Riau sebesar 24% dan Kalimantan Timur sebesar 35,2%. Rincian lengkap hasil Riskesdas 2013 tentang proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum dilihat pada Lampiran 6.42. Upaya untuk dapat meningkatkan akses air minum dan kualitas air minum yang layak secara nasional terus menerus dilakukan, akan tetapi masih banyak kendala dalam pencapaiannya. Kendala tersebut antara lain : 1. Adanya kecenderungan meningkatnya penggunaan air kemasan dan isi ulang sebagai sumber air minum, sementara itu air kemasan dan isi ulang tidak termasuk sebagai sumber air minum layak. Hal ini terjadi disebabkan oleh pendataan yang dilakukan saat ini hanya memotret akses terhadap sumber air yang digunakan untuk minum, belum memperhitungkan kondisi rumah tangga yang memiliki lebih dari satu sumber air yang layak untuk diminum; 2. Penyediaan infrastruktur air minum yang ada belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, maupun faktor urbanisasi dan peningkatan konsumsi;

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

177

3.

4.

Untuk penyediaan air minum perpipaan, beberapa permasalahan pada tingkat operator air minum yaitu minimnya biaya operasional dan pemeliharaan, rendahnya tarif, terbatasnya SDM yang kompeten dan pengelolaan yang kurang efisien; Terdapat kerusakan di berbagai sarana air minum yang dipakai di masyarakat, termasuk sumber air minum bukan jaringan perpipaan (BJP) yang tidak terlindungi yang mencapai 10,54%.

2. Sanitasi Layak Akses terhadap sanitasi layak merupakan salah satu fondasi inti dari masyarakat yang sehat. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit. GAMBAR 6.55 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN PENGGUNAAN FASILITAS BUANG AIR BESAR DI INDONESIA, RISKESDAS 2013

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes, 2014

Gambar 6.55 menunjukkan hasil Riskesdas 2013 tentang proporsi rumah tangga berdasarkan penggunaan fasilitas buang air besar. Secara nasional, proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri sebesar 76,2%, milik bersama 6,7%, umum 4,2% dan buang air besar secara sembarangan sebesar 12,9%. Provinsi yang mempunyai persentase terbesar rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri terdapat di Provinsi Riau sebesar 88,4%, menyusul Lampung dan Kepulauan Riau (keduanya sebesar 88,1%) dan terendah terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 50,2%, menyusul Sulawesi Barat sebesar 52,8% dan Nusa Tenggara Barat sebesar 57,8%. Rincian lengkap hasil Riskesdas 2013 tentang proporsi rumah tangga berdasarkan penggunaan fasilitas buang air besar menurut provinsi dilihat pada Lampiran 6.43.

178

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

GAMBAR 6.56 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN JENIS TEMPAT BUANG AIR BESAR DI INDONESIA, RISKESDAS 2013

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes, 2014

Menurut jenis tempat buang air besar yang digunakan, sebagian besar rumah tangga di Indonesia menggunakan kloset berjenis leher angsa sebesar 84,4%, plengsengan sebesar 4,8%, cemplung/cubluk/lubang tanpa lantai sebesar 7,2%, dan cemplung/cubluk/lubang dengan lantai sebesar 3,7%. Rincian lengkap hasil Riskesdas 2013 tentang proporsi rumah tangga berdasarkan jenis tempat buang air besar menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.44. Berdasarkan tempat pembuangan akhir tinja, berdasarkan hasil Riskesdas 2013, sebesar 66% rumah tangga di Indonesia menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Rumah tangga yang menggunakan tempat pembuangan akhir tinja SPAL sebesar 4%, kolam/sawah sebesar 4,4%, sungai/danau/laut sebesar 13,9%, lubang tanah sebesar 8,6%, pantai/tanah lapang/kebun sebesar 2,7%. Rincian lengkap hasil Riskesdas 2013 tentang proporsi rumah tangga berdasarkan tempat pembuangan akhir tinja menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.45. Berdasarkan konsep dan definisi MDGs, akses sanitasi layak apabila penggunaan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri atau bersama, jenis kloset yang digunakan jenis leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik atau Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL). Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dengan syarat sebagai berikut : 1. Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi 2. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur 3. Tidak boleh terkontaminasi air permukaan 4. Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain 5. Tidak boleh terjadi penanganan tinja segar, atau bila memang benar-benar diperlukan, harus dibatasi seminimal mungkin 6. Jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang 7. Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal. Untuk akses terhadap fasilitas tempat buang air besar (sanitasi) digunakan kriteria JMP WHO - Unicef tahun 2006. Menurut kriteria tersebut, rumah tangga yang memiliki akses

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

179

terhadap fasilitas sanitasi improved adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri, jenis tempat buang air besar jenis leher angsa atau plengsengan, dan tempat pembuangan akhir tinja jenis tangki septik. GAMBAR 6.57 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI IMPROVED BERDASARKAN KRITERIA JMP WHO-UNICEF 2006, RISKESDAS 2013

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes, 2014

Pada Gambar 6.57 proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved berdasarkan kriterian JMP WHO-UNICEF 2006 di Indonesia sebesar 59,8%. Proporsi tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 78,2%, Kepulauan Riau sebesar 74,8% dan Kalimantan Timur sebesar 74,1%. Proporsi terendah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua sebesar 30,5%. Rincian lengkap hasil Riskesdas 2013 tentang proporsi rumah tangga berdasarkan tempat pembuangan akhir tinja menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.46. Upaya untuk dapat meningkatkan sanitasi yang layak secara nasional terus menerus dilakukan, akan tetapi masih banyak kendala dalam pencapaiannya. Kendala tersebut antara lain : 1. Pembangunan sanitasi belum menjadi kegiatan prioritas di provinsi dan kabupaten / kota. 2. Masih minimnya investasi sektor sanitasi, karena belum mempunyai nilai ekonomis secara langsung, 3. Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara instan, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan.

180

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

4.

Belum meratanya ketersediaan sarana sanitasi yang mudah, murah, dan terjangkau oleh masyarakat

Upaya terobosan/inovasi dalam rangka akselerasi pencapaian target melalui pengalokasian dana APBN dalam bentuk kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAMSTBM) yang diharapkan dapat meningkatkan akses penduduk terhadap sumber air dan sanitasi yang layak di 158 Kabupaten pada 31 Provinsi melalui mekanisme Tugas Pembantuan dengan komponen kegiatan Rehabilitasi Sarana Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan dan Pembangunan Sarana Air Minum. Selain itu dilakukan upaya penguatan Kemitraan Pemerintah – Swasta (KPS) yakni melibatkan LSM Lokal/Nasional/Internasional, CSR (Corporate Social Responsibility), donor agency internasional, seperti World Bank, ADB yang diimplementasikan melalui kegiatan Pamsimas dan ICWRMIP, serta kegiatan lain yang berorientasi pada pembinaan, penyediaan sarana air minum dan sanitasi dasar yang layak serta terbangunnya perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat dengan menggunakan pendekatan STBM. 3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) adalah desa yang sudah stop BABS minimal 1 dusun, mempunyai tim kerja STBM atau natural leader, dan telah mempunyai rencana kerja STBM atau rencana tindak lanjut. STBM menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan secara keseluruhan. Sanitasi total berbasis masyarakat sebagai pilihan pendekatan, strategi dan program untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode pemicuan dalam rangka mencapai target MDGs. Dalam pelaksanaan STBM mencakup 5 (lima) pilar yaitu: 1. Stop buang air besar sembarangan, 2. Cuci tangan pakai sabun, 3. Pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga, 4. Pengelolaan sampah dengan benar, dan 5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman. Jumlah desa STBM mengalami peningkatan dari 6.235 jumlah desa pada tahun 2011 kemudian menjadi 11.165 desa. Pada tahun 2013 dari target desa yang melaksanakan STBM sebanyak 16.000 desa telah tercapai sebanyak 16.228 desa. Jika dilihat jumlah desanya, maka yang terbanyak adalah di Jawa Timur yaitu 3.618 desa, diikuti oleh Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan STBM dilakukan bersama penyediaan air minum dalam satu kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAMSTBM). Kegiatan ini dilaksanakan di 158 kabupaten yang berada di 31 provinsi melalui mekanisme Tugas Pembantuan. Hasil kegiatan ini berupa pembangunan 119 sarana air komunal dan 14.865 sarana air bukan jaringan perpipaan yang direhabilitasi serta 4.001 desa dilakukan pemicuan STBM. 4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam upaya meningkatkan kesehatan anggota keluarga, Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes berupaya meningkatkan persentase rumah tangga ber-PHBS. PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

181

di masyarakat. Untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS, terdapat perilaku hidup bersih dan sehat yang dipantau, yaitu 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan orang yang ahli dalam membantu persalinan. Jika ada kelainan dapat diketahui dan ditolong. Peralatan tenaga kesehatan aman, bersih, dan steril. 2. Memberi bayi ASI eksklusif. Keunggulan ASI diantaranya kandungan gizinya sesuai kebutuhan bayi, mengandung zat kekebalan, melindungi alergi, terjamin kebersihannya, tidak basi, memperbaiki refleks menghisap, menelan, dan pernapasan bayi. 3. Menimbang balita setiap bulan. Manfaat yang didapatkan diantaranya mengetahui apakah balita tumbuh sehat, mencegah gangguan pertumbuhan balita, mengetahui balita sakit, berat badan dibawah garis merah, gizi buruk, kelengkapan imunisasi, penyuluhan gizi. 4. Menggunakan air bersih. Manfaat air bersih yaitu menghindarkan dari gangguan penyakit seperti diare, kolera thypus dan lain-lain. Sumber air bersih dari mata air, sumur atau pompa, ledeng, air hujan atau air kemasan. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Mencuci tangan membunuh kuman yang ada di tangan, mencegah penularan penyakit seperti diare, ISPA, penyakit kulit. 6. Menggunakan jamban sehat. Syarat jamban sehat yaitu tidak mencemari sumber air minum, tidak berbau, kotoran tidak dapaat dijamah serangga dan tikus, tidak mencemari tanah sekitar, aman dan mudah dibersihkan, dilengkapi dinding dan atap, penerangan dan ventilasi cukup, lantai kedap air dan luas ruangan memadai, tersedia air, sabun dan alat pembersih. 7. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur, plus Menghindari gigitan nyamuk). Menguras dan menyikat tempat penampungan air. Menutup rapat tempat penampungan air. Mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang dapat menampung air. 8. Makan sayur dan buah setiap hari. Manfaat makanan berserat diantaranya mencegah diabetes, melancarkan buang air besar, menurunkan berat badan, membantu pembersihan racun, mencegah kanker, mengatasi anemia, membantu perkembangan bakteri baik dalam usus. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dilakukan sedikitnya 30 menit setiap hari berupa pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Pada tahun 2013, persentase rumah tangga yang ber-PHBS tertinggi di provinsi Kalimantan Timur sebesar 75,26% diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 75,14%. Sedangkan persentase terendah di Provinsi Papua Barat sebesar 25,50% kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 28,94%. 5. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten/Kota Sehat (KKS) merupakan salah satu indikator pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan dalam RPJMN dan Renstra 2010-2014. KKS adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat (KKS) merupakan dasar kegiatan penyehatan lingkungan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat yang dimulai sejak

182

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

tahun 1998. Kegiatan tersebut diawali di Cianjur, Balikpapan, Bandar Lampung, Pekalongan, Malang, dan Jakarta Timur. Penghargaan bagi daerah yang melaksanakan KKS berupa penghargaan SWASTISABA dengan tiga kategori yaitu padapa, wiwerda, dan wistara. Pemberian penghargaan ini telah diselenggarakan sejak tahun 2005 dan dilakukan setiap dua tahun sekali. Pendekatan KKS tidak hanya mengutamakan pada terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik tapi juga sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan agar dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di kabupaten/kota tersebut secara mandiri sehingga diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi wilayah dan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pada tahun 2013, kabupaten/kota yang menyelenggarakan program KKS sebanyak 325 kabupaten/kota. Provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah mencapai KKS sebanyak 12 provinsi. Terdapat 4 provinsi belum ada kabupaten/kotanya yang mencapai KKS yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. ***

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

183

Sebagian peserta Pelatihan Teknis Penyusunan Profil Kesehatan tingkat nasional di Bali.

184

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik. 2011. Hasil Sensus Penduduk 2010, Data Agregat Per Provinsi. BPS, Jakarta. Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian Kesehatan RI. 2012. Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2012. BPS, Jakarta Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2012. BPS, Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Indonesia 2013. BPS, Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2014. Statistik Indonesia 2014. BPS, Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2014. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Februari 2014. BPS, Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2014. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 45, Februari 2014. BPS, Jakarta. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar. 2011. Data 101 Puskesmas Prioritas Nasional DTPK Tahun 2007-2010 Edisi 5. Kemenkes, Jakarta. Kementerian Dalam Negeri RI. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Kementerian Kesehatan RI. 2007. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. Kementerian Kesehatan RI. 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. Kementerian Kesehatan RI. 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. Kementerian Kesehatan RI. 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. Kementerian Kesehatan RI. 2007. Riset Kesehatan Dasar, Riskesdas 2007. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. Kementerian Kesehatan RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar, Riskesdas 2013. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. Kementerian Kesehatan RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar, Riskesdas Dalam Angka 2013. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

185

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI, 2010. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, Tentang RPJMN 2010 – 2014. Jakarta. Pusat Data dan Informasi. 2011. Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2011-2014. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

***

186

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013

Lampiran 1.1 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2013

Pembagian Wilayah Kabupaten

Kota

Kabupaten + Kota

Kecamatan

Kelurahan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

18 25 12 10 9 11 9 12 6 5 1 17 29 4 29 4 8 8 20 12 13 11 10 11 10 21 10 5 5 9 7 10 28

399

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013

5 8 7 2 2 4 1 2 1 2 5 9 6 1 9 4 1 2 1 2 1 2 4 4 1 3 2 1 0 2 2 1 1

98

23 33 19 12 11 15 10 14 7 7 6 26 35 5 38 8 9 10 21 14 14 13 14 15 11 24 12 6 5 11 9 11 29

497

289 436 179 163 138 228 126 225 47 65 44 626 573 78 664 155 57 116 306 174 136 152 151 167 171 306 205 77 69 118 112 174 467

6.994

Desa (8)

0 664 259 241 162 376 168 205 67 141 267 639 769 46 783 278 80 139 319 89 138 143 224 332 169 784 370 72 71 34 112 77 91

8.309

6.464 5.281 886 1.594 1.391 2.768 1.356 2.375 313 274 0 5.295 7.809 392 7.722 1.273 634 941 2.881 1.897 1.420 1.866 1.268 1.458 1.767 2.240 1.772 657 533 1.135 1.039 1.477 4.766

72.944

Lampiran 1.2 ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kelompok Umur (2)

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Jumlah

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2013

Laki-Laki (3)

12.192.415 12.518.639 12.192.890 11.095.683 10.334.210 11.112.770 10.400.346 9.760.871 8.700.187 7.351.899 6.132.107 4.600.113 3.059.983 2.326.065 1.601.000 1.679.306

125.058.484

Perempuan

Total

(4)

(5)

11.516.429 11.791.615 11.521.632 10.729.820 10.453.214 11.161.338 10.328.297 9.582.502 8.573.652 7.325.898 5.953.237 4.231.429 3.273.268 2.580.641 2.012.171 2.329.329

123.364.472

23.708.844 24.310.254 23.714.522 21.825.503 20.787.424 22.274.108 20.728.643 19.343.373 17.273.839 14.677.797 12.085.344 8.831.542 6.333.251 4.906.706 3.613.171 4.008.635

248.422.956

Lampiran 1.3 ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN RASIO JENIS KELAMIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2013

Laki-Laki

Perempuan

Total

Rasio Jenis Kelamin

(3)

(4)

(5)

(6)

2.336.235 6.686.105 2.496.318 3.163.482 1.701.091 3.998.335 918.667 4.055.310 694.047 993.305 5.069.248 23.136.432 16.239.620 1.758.098 18.893.068 5.893.367 2.085.318 2.255.609 2.468.008 2.303.134 1.213.109 1.943.008 2.088.597 1.201.332 1.427.328 4.054.974 1.189.631 555.584 626.895 839.425 569.204 446.542 1.758.058

125.058.484

2.335.639 6.705.126 2.538.993 2.980.192 1.628.796 3.859.102 881.001 3.825.459 645.727 944.272 4.932.695 22.336.398 16.444.959 1.801.982 19.375.757 5.629.651 2.054.372 2.396.039 2.503.794 2.205.834 1.115.714 1.897.539 1.879.196 1.153.336 1.359.836 4.250.180 1.180.918 554.710 625.176 823.540 545.713 400.169 1.552.657

123.364.472

4.671.874 13.391.231 5.035.311 6.143.674 3.329.887 7.857.437 1.799.668 7.880.769 1.339.774 1.937.577 10.001.943 45.472.830 32.684.579 3.560.080 38.268.825 11.523.018 4.139.690 4.651.648 4.971.802 4.508.968 2.328.823 3.840.547 3.967.793 2.354.668 2.787.164 8.305.154 2.370.549 1.110.294 1.252.071 1.662.965 1.114.917 846.711 3.310.715

248.422.956

100,0 99,7 98,3 106,2 104,4 103,6 104,3 106,0 107,5 105,2 102,8 103,6 98,8 97,6 97,5 104,7 101,5 94,1 98,6 104,4 108,7 102,4 111,1 104,2 105,0 95,4 100,7 100,2 100,3 101,9 104,3 111,6 113,2

101,4

Lampiran 1.4 ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, LUAS WILAYAH DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Laki-Laki (3)

2.336.235 6.686.105 2.496.318 3.163.482 1.701.091 3.998.335 918.667 4.055.310 694.047 993.305 5.069.248 23.136.432 16.239.620 1.758.098 18.893.068 5.893.367 2.085.318 2.255.609 2.468.008 2.303.134 1.213.109 1.943.008 2.088.597 1.201.332 1.427.328 4.054.974 1.189.631 555.584 626.895 839.425 569.204 446.542 1.758.058 125.058.484

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, Kemendagri, 2013

Perempuan

Total

Luas Wilayah (Km )

Kepadatan Penduduk 2 (Jiwa per Km )

(4)

(5)

(6)

(7)

2.335.639 6.705.126 2.538.993 2.980.192 1.628.796 3.859.102 881.001 3.825.459 645.727 944.272 4.932.695 22.336.398 16.444.959 1.801.982 19.375.757 5.629.651 2.054.372 2.396.039 2.503.794 2.205.834 1.115.714 1.897.539 1.879.196 1.153.336 1.359.836 4.250.180 1.180.918 554.710 625.176 823.540 545.713 400.169 1.552.657 123.364.472

4.671.874 13.391.231 5.035.311 6.143.674 3.329.887 7.857.437 1.799.668 7.880.769 1.339.774 1.937.577 10.001.943 45.472.830 32.684.579 3.560.080 38.268.825 11.523.018 4.139.690 4.651.648 4.971.802 4.508.968 2.328.823 3.840.547 3.967.793 2.354.668 2.787.164 8.305.154 2.370.549 1.110.294 1.252.071 1.662.965 1.114.917 846.711 3.310.715 248.422.956

2

57.956,00 72.981,23 42.012,89 87.023,66 50.058,16 91.592,43 19.919,33 34.623,80 16.424,06 8.201,72 664,01 35.377,76 32.800,69 3.133,15 47.799,75 9.662,92 5.780,06 18.572,32 48.718,10 147.307,00 153.564,50 38.744,23 204.534,34 13.851,64 61.841,29 46.717,48 38.067,70 11.257,07 16.787,18 46.914,03 31.982,50 99.671,63 319.036,05 1.913.578,68

80,61 183,49 119,85 70,60 66,52 85,79 90,35 227,61 81,57 236,24 15.062,94 1.285,35 996,46 1.136,26 800,61 1.192,50 716,20 250,46 102,05 30,61 15,17 99,13 19,40 169,99 45,07 177,77 62,27 98,63 74,58 35,45 34,86 8,50 10,38 129,82

Lampiran 1.5 ESTIMASI JUMLAH LAHIR HIDUP, JUMLAH BAYI (0 TAHUN), JUMLAH BATITA (0-2 TAHUN), JUMLAH ANAK BALITA (1 - 4 TAHUN), JUMLAH BALITA (0 - 4 TAHUN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 No

Provinsi

(1)

(2)

1

Aceh

3

Sumatera Barat

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat

Papua Indonesia

Jumlah Lahir Hidup

Jumlah Bayi (0 tahun)

Jumlah Batita (0-2 tahun)

Jumlah Anak Balita (1 - 4 tahun)

Jumlah Balita (0 - 4 tahun)

Laki-laki

Perempuan

Total

Laki-laki

Perempuan

Total

Laki-laki

Perempuan

Total

Laki-laki

Perempuan

Total

Laki-laki

Perempuan

Total

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

50.714

47.889

98.603

158.126

149.352

307.478

212.333

200.707

413.040

263.056

248.587

103.752

158.181

149.952

308.133

215.523

202.084

417.607

268.501

252.854

51.734

48.851

100.585

52.907

108.043

155.503

149.084

72.822

68.343

55.136 35.707 84.211 19.347 83.833 14.801 25.215 87.605

33.838

149.327

143.165

292.492

141.165

70.658

66.313

136.971

69.545

79.861

164.072

78.274

162.107

23.315

48.530

18.321 13.898

37.668 28.699

87.173

174.778

271.165

563.707

443.621

420.341

27.805

26.479

292.542

304.587

52.946 34.646 80.866 18.578 80.504 14.361 24.466 85.878

50.806 32.833

219.238 105.948

206.552 100.435

157.556

75.166

155.670

238.441

224.361

22.622

47.088

73.550

17.594 13.486

36.172 27.847

85.455

171.333

265.824

552.602

430.441

407.854

54.284

27.257

25.958

247.649

431.537

76.690

863.962

286.778

67.479

452.951

55.936 43.143

265.418

234.661 52.836

884.488 425.790 206.383 482.310 108.772

616.563 296.992 142.828 333.648 76.013

583.635

1.200.198

280.672

577.664

135.403 315.402 71.622

462.802

312.248

295.168

68.490

142.040

95.047

89.243

40.699

254.579

83.842

519.997

57.382

357.600

54.422

332.653

278.231 649.050 147.635

765.894 367.663 177.481 414.522 94.599

1.492.686

346.974

714.637

168.229 392.084 89.208

607.416

392.741

370.339

184.290

119.518

111.858

111.804 690.253

71.749

443.372

67.902

418.209

838.295

1.312.134

1.242.049

2.554.183

1.801.610

1.702.863

3.504.473

2.232.065

2.110.707

53.215

82.729

78.068

160.797

108.660

101.984

210.644

135.917

127.940

847.099

794.447

1.641.546

1.118.066

1.059.136

2.177.202

1.404.726

511.643

726.792

1.325.055

521.355 345.710 806.606 183.807 763.080 139.651 231.376 861.581

4.342.772 2.729.781 263.857

297.538

284.695

582.233

291.676

279.086

570.762

893.840

852.229

1.746.069

1.233.387

1.172.190

2.405.577

1.525.074

1.451.270

2.976.344

36.056

32.949

69.005

35.346

32.300

67.646

110.135

101.716

211.851

148.797

138.780

287.577

184.146

171.078

355.224

114.734 53.201 63.167 46.917 23.396 40.863 44.884 21.165 30.138 84.853 29.627 11.669 14.741 20.077 13.084 10.617 27.255

2.433.864

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2013

108.312

223.046

49.944

103.145

44.400

91.317

60.207 22.102 38.444 42.325 20.133 28.637

123.374 45.498 79.307 87.209 41.298 58.775

80.862

165.715

11.064

22.733

28.170 14.026 19.316 12.600 10.044 24.748

2.304.828

57.797 28.767 39.393 25.684 20.661 52.003

4.738.692

110.178 51.088 60.658 45.054 22.935 39.240 43.999 20.536 28.941 81.483 28.450 11.206 14.156 19.279 12.565 10.196 26.445

2.360.851

104.011 47.961

214.189 99.049

57.817

118.475

21.667

44.602

42.637 36.918 41.492 19.536 27.500

87.691

342.869 148.535 186.844 139.912 73.189

323.490 140.165 178.017 132.367 69.196

76.158

116.636

109.604

40.072

62.987

59.481

85.491 56.441

135.177 90.581

127.265 85.724

77.652

159.135

246.717

233.650

10.625

21.831

34.355

32.427

27.052 13.469 18.550 12.100 9.645

24.013

2.235.686

55.502 27.625 37.829 24.665 19.841 50.458

4.596.537

85.685 44.019 60.533 40.171 31.874

101.508

7.206.110

81.066 41.652

666.359 288.700 364.861 272.279 142.385 226.240 262.442 122.468

192.566 102.735

249.472 182.470 97.137

154.879

145.449

87.295

81.713

180.617

169.609 120.890

166.751

117.784

110.962

480.367 66.782 85.671

29.997

61.871

6.813.909

262.419

190.410

128.067

118.277

91.568

200.751

447.026

176.305

57.744 38.533

474.222

78.704

193.076

14.020.019

337.856 47.193 62.284 84.881 57.215 43.453

166.031

9.826.945

318.442 44.575

921.248 391.161 511.891 375.036 199.872 300.328 350.226 169.008 248.957 656.298 228.746 91.768

58.823

121.107

54.649

111.864

80.156 40.778

148.669

9.277.194

584.408 251.842 323.088 237.627 125.679 194.126 224.624 107.846 157.021 419.372 146.243 58.407 76.450

165.037

104.169

84.231

53.654

314.700

19.104.139

69.786

192.444

12.187.810

551.035 238.364 307.283 225.103 118.798 182.355 211.093 101.236 148.380 396.060 138.005 55.192 72.283 98.699 66.745 50.417

172.732

11.512.866

1.135.443 490.206 630.371 462.730 244.477 376.481 435.717 209.082 305.401 815.432 284.248 113.599 148.733 202.868 136.531 104.071 365.176

23.700.676

Lampiran 1.6 ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDUDUK USIA MUDA, USIA PRODUKTIF DAN USIA NON PRODUKTIF MENURUT JENIS KELAMIN PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Jumlah Penduduk Usia Muda (<15 Tahun)

Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (65+ Tahun)

Laki-laki

Perempuan

Total

Laki-laki

Perempuan

Total

Laki-laki

Perempuan

Total

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

766.308 2.284.638 826.453 1.046.134 521.223 1.219.592 282.235 1.191.210 201.983 292.467 1.225.817 6.820.939 4.409.137 401.420 4.815.562 1.775.069 553.101 741.742 951.957 734.991 370.076 575.512 625.211 338.640 475.683 1.317.333 427.149 181.727 231.696 310.167 203.893 149.359 621.580 36.890.004

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2013

725.766 2.158.616 777.243 986.531 493.938 1.153.263 266.697 1.123.834 192.159 274.939 1.161.694 6.457.014 4.170.286 379.000 4.573.175 1.667.445 516.602 704.560 899.777 698.571 349.198 540.633 586.119 315.985 448.563 1.244.015 401.894 173.249 218.792 290.044 192.174 139.172 537.955 34.818.903

1.492.074 4.443.254 1.603.696 2.032.665 1.015.161 2.372.855 548.932 2.315.044 394.142 567.406 2.387.511 13.277.953 8.579.423 780.420 9.388.737 3.442.514 1.069.703 1.446.302 1.851.734 1.433.562 719.274 1.116.145 1.211.330 654.625 924.246 2.561.348 829.043 354.976 450.488 600.211 396.067 288.531 1.159.535 71.708.907

1.492.680 4.181.621 1.553.784 2.040.638 1.122.620 2.629.835 603.398 2.671.322 469.716 681.090 3.697.455 15.330.091 10.783.631 1.207.109 12.920.694 3.968.874 1.405.521 1.414.643 1.396.875 1.487.582 809.226 1.308.563 1.414.790 804.787 902.052 2.543.614 721.197 356.269 371.634 497.238 349.814 289.430 1.117.576 82.545.369

1.507.208 4.239.722 1.589.202 1.911.748 1.072.948 2.531.328 576.953 2.507.246 426.441 648.832 3.607.528 14.747.793 10.965.193 1.231.881 13.234.143 3.783.006 1.389.761 1.576.511 1.473.831 1.424.297 731.754 1.275.917 1.245.908 762.789 859.063 2.740.124 729.035 358.728 378.285 497.588 336.403 254.250 1.000.043 81.615.459

2.999.888 8.421.343 3.142.986 3.952.386 2.195.568 5.161.163 1.180.351 5.178.568 896.157 1.329.922 7.304.983 30.077.884 21.748.824 2.438.990 26.154.837 7.751.880 2.795.282 2.991.154 2.870.706 2.911.879 1.540.980 2.584.480 2.660.698 1.567.576 1.761.115 5.283.738 1.450.232 714.997 749.919 994.826 686.217 543.680 2.117.619 164.160.828

77.247 219.846 116.081 76.710 57.248 148.908 33.034 192.778 22.348 19.748 145.976 985.402 1.046.852 149.569 1.156.812 149.424 126.696 99.224 119.176 80.561 33.807 58.933 48.596 57.905 49.593 194.027 41.285 17.588 23.565 32.020 15.497 7.753 18.902 5.623.111

102.665 306.788 172.548 81.913 61.910 174.511 37.351 194.379 27.127 20.501 163.473 1.131.591 1.309.480 191.101 1.568.439 179.200 148.009 114.968 130.186 82.966 34.762 80.989 47.169 74.562 52.210 266.041 49.989 22.733 28.099 35.908 17.136 6.747 14.659 6.930.110

179.912 526.634 288.629 158.623 119.158 323.419 70.385 387.157 49.475 40.249 309.449 2.116.993 2.356.332 340.670 2.725.251 328.624 274.705 214.192 249.362 163.527 68.569 139.922 95.765 132.467 101.803 460.068 91.274 40.321 51.664 67.928 32.633 14.500 33.561 12.553.221

Lampiran 1.7 ESTIMASI JUMLAH WANITA USIA SUBUR (15 - 49 TAHUN), WUS IMUNISASI (15 - 39 TAHUN), IBU HAMIL, IBU BERSALIN DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2013

Jumlah Wanita Usia Subur (15 - Jumlah WUS Imunisasi 49 tahun) - 39 tahun) (3)

(4)

1.297.379 3.566.110 1.294.275 1.691.253 925.340 2.157.139 497.437 2.124.701 360.991 588.266 3.111.642 12.405.443 8.776.034 970.733 10.575.339 3.329.343 1.131.968 1.330.767 1.226.077 1.211.846 642.504 1.091.768 1.097.357 614.713 733.460 2.269.148 627.218 301.266 322.570 420.517 290.361 225.885 924.784 68.133.634

1.038.732 2.767.175 991.998 1.365.431 733.000 1.696.201 392.051 1.642.575 287.100 500.139 2.468.100 9.590.149 6.388.763 705.171 7.682.285 2.664.420 841.880 1.051.216 948.815 957.465 515.774 850.060 868.505 457.013 576.102 1.750.359 504.357 234.083 257.613 333.171 235.255 183.871 760.174 52.239.003

(15

Jumlah Ibu Hamil (5)

110.644 335.046 118.847 155.281 76.500 180.479 41.435 178.318 31.569 53.383 192.255 950.358 620.078 59.713 640.456 245.351 75.906 113.460 135.712 100.449 50.048 87.238 95.930 45.428 64.653 182.287 63.577 25.007 31.644 43.333 28.253 22.727 57.203 5.212.568

Jumlah Ibu Bersalin/Nifas (6)

105.615 319.817 113.445 148.223 73.023 172.275 39.552 170.213 30.134 50.957 183.516 907.160 591.893 56.999 611.344 234.199 72.456 108.303 129.543 95.883 47.773 83.273 91.570 43.363 61.714 174.001 60.687 23.870 30.206 41.363 26.969 21.694 54.603 4.975.636

Lampiran 1.8 ESTIMASI JUMLAH ANAK PRA SEKOLAH, JUMLAH ANAK USIA KELAS 1 SD/SETINGKAT, DAN JUMLAH ANAK USIA SD/SETINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Jumlah Anak Prasekolah (5 - 6 tahun)

Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat (7 Tahun)

Jumlah Anak Usia SD/Setingkat (7 - 12 Tahun)

Laki-laki

Perempuan

Total

Laki-laki

Perempuan

Total

Laki-laki

Perempuan

Total

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2013

97.337 308.786 111.327 145.974 69.954 164.514 37.711 151.495 27.721 42.858 167.652 908.807 558.139 51.754 621.869 231.984 73.979 95.104 137.733 100.199 51.127 77.660 86.635 48.380 69.218 175.121 59.625 26.340 32.671 43.770 29.431 21.285 84.025 4.910.185

92.144 290.541 103.697 137.918 66.218 154.608 35.440 142.539 26.426 40.572 155.720 857.146 530.439 48.889 589.659 218.157 69.423 90.450 129.980 95.428 48.209 72.931 80.933 44.754 65.311 164.838 56.003 25.153 30.975 40.719 27.881 19.974 74.114 4.627.189

189.481 599.327 215.024 283.892 136.172 319.122 73.151 294.034 54.147 83.430 323.372 1.765.953 1.088.578 100.643 1.211.528 450.141 143.402 185.554 267.713 195.627 99.336 150.591 167.568 93.134 134.529 339.959 115.628 51.493 63.646 84.489 57.312 41.259 158.139 9.537.374

50.340 154.632 55.922 71.568 35.219 82.312 18.822 77.428 13.840 19.987 83.909 465.830 291.368 26.418 324.935 119.062 38.038 49.385 66.607 51.580 26.042 40.248 42.910 24.134 34.513 91.458 29.378 12.785 16.460 21.701 14.230 10.139 43.371 2.504.571

47.658 145.385 52.158 67.505 33.311 77.302 17.699 72.676 13.206 18.903 78.787 439.441 276.274 25.050 307.942 111.773 35.673 46.902 62.669 49.179 24.524 37.792 40.047 22.297 32.561 86.130 27.574 12.258 15.613 20.107 13.413 9.501 37.799 2.359.109

97.998 300.017 108.080 139.073 68.530 159.614 36.521 150.104 27.046 38.890 162.696 905.271 567.642 51.468 632.877 230.835 73.711 96.287 129.276 100.759 50.566 78.040 82.957 46.431 67.074 177.588 56.952 25.043 32.073 41.808 27.643 19.640 81.170 4.863.680

306.155 913.162 336.947 407.166 207.684 483.815 113.162 481.987 78.363 102.717 473.628 2.775.025 1.819.239 159.142 1.992.576 724.156 225.837 299.432 378.085 303.252 149.442 232.245 242.066 138.230 194.779 553.074 170.457 73.759 94.782 125.329 80.478 57.853 269.781 14.963.805

289.832 859.108 315.697 383.710 196.625 457.366 106.962 455.671 74.895 96.545 445.234 2.627.265 1.724.217 150.072 1.886.721 678.132 211.675 284.221 355.935 288.339 140.869 217.914 226.671 128.580 183.255 520.804 159.728 70.477 89.213 116.238 75.168 53.599 228.803 14.099.541

595.987 1.772.270 652.644 790.876 404.309 941.181 220.124 937.658 153.258 199.262 918.862 5.402.290 3.543.456 309.214 3.879.297 1.402.288 437.512 583.653 734.020 591.591 290.311 450.159 468.737 266.810 378.034 1.073.878 330.185 144.236 183.995 241.567 155.646 111.452 498.584 29.063.346

Lampiran 1.9 INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2013

No

Provinsi

2010

(2)

(3)

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

2011

2012

(4)

0,30 0,35 0,33 0,33 0,30 0,34 0,37 0,36 0,30 0,29 0,36 0,36 0,34 0,41 0,34 0,42 0,37 0,40 0,38 0,37 0,30 0,37 0,37 0,37 0,37 0,40 0,42 0,43 0,36 0,33 0,34 0,38 0,41

0,38

(5)

0,33 0,35 0,35 0,36 0,34 0,34 0,36 0,37 0,30 0,32 0,44 0,41 0,38 0,40 0,37 0,40 0,41 0,36 0,36 0,40 0,34 0,37 0,38 0,39 0,38 0,41 0,41 0,46 0,34 0,41 0,33 0,40 0,42

0,41

Keterangan : Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan, nilai koefisien adalah 0 - 1 Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata dan nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang

2013 (6)

0,32 0,33 0,36 0,40 0,34 0,40 0,35 0,36 0,29 0,35 0,42 0,41 0,38 0,43 0,36 0,39 0,43 0,35 0,36 0,38 0,33 0,38 0,36 0,43 0,40 0,41 0,40 0,44 0,31 0,38 0,34 0,43 0,44

0,41

0,34 0,35 0,36 0,37 0,35 0,38 0,39 0,36 0,31 0,36 0,43 0,41 0,39 0,44 0,36 0,40 0,40 0,36 0,35 0,40 0,35 0,36 0,37 0,42 0,41 0,43 0,43 0,44 0,35 0,37 0,32 0,43 0,44

0,41

Lampiran 1.10 JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN GARIS KEMISKINAN TAHUN 2000 - 2013 Jumlah Penduduk Miskin (dalam Juta Orang)

Persentase Penduduk Miskin

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)

No

Tahun

Kota

Desa

Kota + Desa

Kota

Desa

Kota + Desa

Kota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Maret 2011 September 2011 Maret 2012 September 2012 Maret 2013 September 2013

12,31 8,60 13,32 12,26 11,37 12,40 14,49 13,56 12,77 11,91 11,10 11,05 10,95 10,65 10,51 10,33 10,63

26,43 29,27 25,08 25,08 24,78 22,7 24,81 23,61 22,19 20,62 19,93 18,97 18,94 18,49 18,09 17,74 17,92

38,74 37,87 38,39 37,34 36,15 35,1 39,3 37,17 34,96 32,53 31,02 30,02 29,89 29,13 28,59 28,07 28,55

14,6 9,79 14,46 13,57 12,13 11,68 13,47 12,52 11,65 10,72 9,87 9,23 9,09 8,78 8,6 8,39 8,52

22,38 24,84 21,1 20,23 20,11 19,98 21,81 20,37 18,93 17,35 16,56 15,72 15,59 15,12 14,7 14,32 14,42

19,14 18,41 18,2 17,42 16,66 15,97 17,75 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 12,36 11,96 11,66 11,37 11,47

91.632,00 100.011,00 130.499,00 138.803,00 143.455,00 165.565,00 174.290,00 187.942,00 204.895,99 222.123,10 232.989,00 253.015,51 263.593,84 267.407,53 277.381,99 289.042,00 308.626,00

73.648,00 80 382,00 96 512,00 105.888,00 108.725,00 117.365,00 130.584,00 146.837,00 161.830,79 179.834,57 192.353,83 213.394,51 223.180,69 229.225,78 240.441,35 253.273,00 275.779,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Desa

Lampiran 1.11 GARIS KEMISKINAN, JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2013 Maret Kota No

Provinsi

(1)

(2)

Garis Kemiskinan Jumlah (ribu (Rp/kapita/bulan) orang) (3)

September

Desa

(4)

Persentase Penduduk Miskin (%) (5)

Kota+Desa

Garis Kemiskinan Jumlah (ribu (Rp/kapita/bulan) orang) (6)

(7)

Persentase Penduduk Miskin (%) (8)

Garis Kemiskinan Jumlah (ribu (Rp/kapita/bulan) orang) (9)

(10)

1

Aceh

359.217

156,37

11,59

319.416

684,34

19,96

330.654

3

Sumatera Barat

332.837

119,53

6,17

288.215

287,94

9,39

305.502

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

307.352 346.796 337.930 311.606

654,04 146,30 100,00

9,98 6,15

13,77

310.464

233,01

11,59

383.332

99,67

390.488 407.437 258.538 254.800

91,91 22,73

354,19

2.501,00

6,23 3,55 8,44

265.203

1.550,46

8,57

287.551

96,35

273.828

363,80

13,43 4,76 3,90

286.020

391,40

20,28

263.058

71,75

5,30

308.059 287.333 298.518 401.132 242.840 298.646

113,57 33,23 52,05 90,42 63,81 59,79

221.892

147,97

224.622

17,84

215.910 218.429 315.012 284.374

31,72 27,14 48,75 9,19

382.905

14,21

289.042

10.325,53

362.401

51,90

252.497 281.468 265.105

3,47

12,87

315,47

258.408

16,64

1.911,21

297.391

312.591

9,89

384,77

328.972

263.061

11,54 4,30 3,25 3,71 6,04 8,90 4,89 4,92 4,77 9,19 7,93 2,99 5,65 6,11

8,39

409.901 -

326.819 240.945 235.202 256.558

685,12 322,98 166,15

8,73 7,27

725,60

14,50

930,05

16,00

235,44 46,49

-

26,99

19,10 6,91

-

7,48

1.796,04

11,59

234,73

19,29

2.821,74

250.530

3.220,80

249.446

66,17

242.331

10,13

292,45

15,99 16,15 7,72 4,04

243.620

439,45

16,32

242.321

297,26

9,51

217.918 298.172 272.614 349.935 233.415 265.582 192.161 200.058 219.827 211.850 285.967 248.026

879,99 103,72 129,69 147,54 120,59

22,13 6,75 5,88 9,90 9,40

345,63

16,53

269,99

15,82

639,69 174,75 126,86 273,09 74,25

12,24 24,07 13,27 26,35 9,22

355.839

210,06

35,64

253.273

17.741,03

14,32

298.395

965,46

39,92

Persentase Penduduk Miskin (%) (11)

407,47

8,14

360.768

124,89

6,38

321.252

255,74

8,30

336.606

266,15

10,06 7,72 8,07

14,86

372.941

126,67

252.496

4.297,04

327,35 69,22

354,19

18,34 5,21 6,46 3,55 9,52

4.732,95

14,56

257.510

4.771,26

12,55

272.349

162,51

248.592 294.543 283.515 381.706 237.672 273.624 203.070 204.406 221.457 213.403 296.778 258.060 363.929 315.025

271.626

(19)

348.172

1.163,06

235.805

(18)

20,14

276.759

261.318

(17)

698,92

14,24

263.398

(16)

337.962

1.110,37

283.454

(15)

Garis Kemiskinan Jumlah (ribu (Rp/kapita/bulan) orang)

11,55

273.682

244.161

(14)

Persentase Penduduk Miskin (%)

156,80

469,28

407.437

(13)

Kota+Desa

Garis Kemiskinan Jumlah (ribu (Rp/kapita/bulan) orang)

374.261

325.978

400.324

(12)

Persentase Penduduk Miskin (%)

17,60

1.339,16

296.171

Desa

Garis Kemiskinan Jumlah (ribu (Rp/kapita/bulan) orang)

840,70

284.853

282.803

Kota

550,19 656,24

15,43 5,74 3,95

830,84

17,97

369,01

8,24

993,56 136,95 181,74 237,96 184,40

20,03 5,93 4,77 6,06 7,88

405,42

14,67

301,71

12,83

154,01

12,30

787,67 192,58 321,84 83,44

9,54

17,51 19,49 7,50

224,27

26,67

28.066,55

11,37

1.017,36

31,13

330.517 366.057 369.835 328.335 358.294

689,21 162,71

10,41

97,66

17,29

375,96 222,75

405.578

95,34

434.322 281.189 268.397

23,07

375,70

2.626,16

5,79 3,72 8,69

1.622,03

8,90

298.449

105,14

299.886 321.163 280.423 299.970 313.691 435.313 255.566 324.072

414,46

5,68

45,76 60,97 98,88 65,06 64,32

237.600

22,84

358.068 317.176 414.900 387.789

308.826

4,17

77,77

160,53

230.973

5,27 18,69

235.488 240.089

13,73

364,08 98,05

36,71 24,59 51,11 11,06 12,85 45,41

10.634,47

270.166 313.265 284.504

3,47

278.653 300.109

280.660

10,89

12,53

325,53

339.829

13,28

1.870,73

317.925

292.186

6,68

106,36

326.468 416.935

10,45

10,10 5,80 3,75 3,99 6,12 9,45 5,23 5,52 6,00 8,57 7,96 3,56 4,89 5,22

8,52

436.899 -

364.773 268.251 256.368 275.786

701,59 359,82 175,20

9,55 7,54

732,25

14,50

911,53

15,62

222,75 47,83

-

29,68

17,97 6,97

-

9,21

1.756,49

11,42

209,66

17,62

2.834,14

269.294

3.243,79

261.613

81,38

264.632

10,33

268,25

16,05 16,23 7,22 5,00

263.107

438,37

16,22

265.898

316,40

10,07

234.141 311.647

911,10 99,60

290.576

122,31

245.872

135,10

389.784 293.567 207.023 221.905 232.048 228.346 339.466 281.482 389.163 322.079

275.779

22,69 6,45 5,50

157,03

10,24

335,78

15,89

696,91 290,00 178,13 129,61 271,40 74,77

10,46 13,31 16,92 24,22 13,31 26,30 9,20

221,38

36,89

17.919,46

14,42

1.012,57

40,72

(20)

855,71

17,72

380,63

7,56

311.063

1.390,80

350.129

522,53

307.885

Persentase Penduduk Miskin (%)

281,57

10,39 8,42 8,42

291.058

1.108,21

14,06

295.395

1.134,28

14,39

398.903

125,02

276.825

4.382,65

327.358 427.081 434.322 261.881

320,41 70,90

375,70

17,75 5,25 6,35 3,72 9,61

4.704,87

14,44

273.758

4.865,82

12,73

284.009

186,53

303.843 288.733 278.514

535,18 682,71

394,17

8,74

307.698

145,36

417.902 250.249 301.000 217.547 226.990 233.942 228.944 346.599 291.352 397.003 339.096

292.951

4,49

17,25

1.009,15

300.329

5,89

802,45

251.080 270.306

15,03

183,27 255,91 200,16

20,24 6,23 4,76 6,38 8,50

400,09

14,32

326,71

13,73

857,45 200,97 154,20 322,51 85,82

10,32 18,01 12,23 19,27 7,64

234,23

27,14

28.553,93

11,47

1.057,98

31,53

Lampiran 1.12 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 Maret No

Provinsi

(1)

(2)

September

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**

Kota

Desa

Kota+Desa

Kota

Desa

Kota+Desa

Kota

Desa

Kota+Desa

Kota

Desa

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Kota+Desa

1

Aceh

2,34

3,44

3,13

0,72

0,90

0,85

1,96

3,68

3,20

0,51

0,95

0,83

4

Riau

1,15

1,20

1,18

0,33

0,29

0,30

0,99

1,30

1,18

0,21

0,26

0,24

2 3 5 6 7 8 9

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat

13 Jawa Tengah

14 DI Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten 17 Bali

18 Nusa Tenggara Barat

19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat

21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan selatan 23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara

25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan

27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo

29 Sulawesi Barat 30 Maluku

31 Maluku Utara 32 Papua Barat

33 Papua Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

1,49 1,00 1,42 1,95 2,29 1,99 0,37 0,75 0,63 1,18 2,01 2,08 1,31 0,66 0,60 2,96 1,41 0,60 0,63 0,36 0,42 0,94 1,71 0,61 0,51 0,32 0,82 1,49 0,31 0,60

1,11 1,25

1,58 1,02 0,80 2,15 3,32 2,37 0,71 0,44 0,00 1,60 2,38 3,02 2,32 0,76 0,28 2,59 3,88 1,45 0,98 0,65 1,50 1,38 3,54 2,28 2,74 4,65 2,21 5,30 0,95 8,81

8,92 2,24

1,54 1,01 0,99 2,08 3,00 2,27 0,54 0,69 0,63 1,32 2,21 2,40 1,84 0,70 0,47 2,74 3,39 1,19 0,86 0,53 0,83 1,18 3,09 1,67 2,12 3,18 1,89 3,88 0,78 6,35

6,89 1,75

0,36 0,24 0,33 0,43 0,51 0,50 0,07 0,17 0,17 0,27 0,53 0,50 0,33 0,17 0,14 0,64 0,45 0,12 0,13 0,07 0,10 0,21 0,48 0,14 0,08 0,03 0,20 0,41 0,05 0,11

0,29 0,31

0,38 0,19 0,14 0,48 0,84 0,53 0,15 0,07 0,00 0,37 0,56 0,63 0,52 0,13 0,03 0,59 0,98 0,34 0,22 0,14 0,32 0,31 1,22 0,68 0,74 1,34 0,61 1,61 0,18 3,03

2,88 0,56

0,37 0,21 0,19 0,46 0,74 0,52 0,11 0,15 0,17 0,30 0,54 0,55 0,43 0,16 0,10 0,61 0,88 0,28 0,19 0,11 0,19 0,26 1,04 0,48 0,56 0,90 0,52 1,16 0,14 2,16

2,21 0,43

1,63 1,12 1,22 2,13 3,11 1,67 0,35 1,04 0,39 1,53 2,06 2,18 1,42 1,14 0,80 3,60 1,91 0,80 0,38 0,47 0,80 0,96 1,32 0,88 0,60 0,65 0,48 1,13 0,27 0,63

0,48 1,41

1,80 1,36 1,07 2,69 3,29 2,43 0,89 0,93 -

1,89 2,64 2,03 2,66 0,77 0,55 2,09 3,31 1,52 1,34 0,70 1,98 1,32 2,59 2,10 2,31 4,55 1,54 5,00 1,13 8,20

8,69 2,37

1,72 1,27 1,12 2,49 3,24 2,23 0,62 1,02 0,39 1,65 2,37 2,13 2,07 1,02 0,70 2,72 3,04 1,30 1,02 0,61 1,25 1,16 2,28 1,65 1,83 3,22 1,30 3,52 0,89 5,89

6,56 1,89

Catatan :

0,44 0,29 0,25 0,52 0,82 0,39 0,04 0,27 0,07 0,44 0,51 0,52 0,34 0,37 0,20 0,97 0,50 0,17 0,04 0,10 0,27 0,22 0,28 0,26 0,09 0,10 0,05 0,24 0,04 0,12

0,10 0,37

*) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing - masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. **) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

0,47 0,31 0,26 0,85 0,92 0,65 0,19 0,21 -

0,45 0,66 0,34 0,66 0,12 0,10 0,43 0,73 0,38 0,44 0,13 0,59 0,33 0,61 0,49 0,56 1,24 0,33 1,36 0,21 2,60

2,67 0,60

0,46 0,30 0,26 0,73 0,89 0,59 0,12 0,26 0,07 0,44 0,59 0,46 0,50 0,29 0,16 0,66 0,69 0,32 0,30 0,11 0,39 0,28 0,53 0,40 0,43 0,85 0,27 0,93 0,16 1,84

2,01 0,48

LAMPIRAN 1.13 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2013

No

Provinsi (2)

2010

2011

2012

2013

7 - 12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun 19-24 Tahun 7 - 12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun 19-24 Tahun 7 - 12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun 19-24 Tahun 7 - 12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun 19-24 Tahun (10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

Aceh

99,19

94,99

73,53

24,11

99,03

94,07

72,41

27,48

99,35

94,41

74,44

28,67

99,66

95,20

74,60

29,45

3

Sumatera Barat

98,24

89,51

65,65

21,26

98,10

89,64

68,12

22,00

98,38

90,79

71,38

27,64

98,81

92,22

74,07

31,26

(1)

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat

Papua Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

(3)

98,90 98,75 98,27 98,00 98,67 98,71 97,10 99,35 99,16 98,29 98,95 99,69 98,74 98,01 98,69 98,26 96,49 97,04 98,70 97,90 98,68 98,30 97,52 97,00 97,81 96,86 95,93 98,27 97,23 94,43

76,22 98,02

(4)

92,26 92,09 85,56 85,41 88,25 86,62 80,59 92,16 91,45 82,73 85,33 94,02 88,82 81,70 89,26 86,52 81,24 84,48 86,83 80,59 92,49 89,06 84,17 82,63 88,17 81,78 77,92 92,85 90,76 90,25

74,35 86,24

(5)

66,94 64,54 56,11 54,79 59,63 51,34 47,51 66,56

(6)

15,65 14,02 12,81 12,07 16,95 9,82 8,90 8,64

61,99

17,91

53,72

11,34

47,82 73,06 59,39 50,90 65,22 57,71 49,22 50,35 54,50 50,23 64,76 56,75 50,06 53,00 59,93 49,61 44,54 72,40 64,12 60,12

48,28 56,01

10,38 44,03 12,43 11,70 15,31 15,39 14,44 11,43 11,06 12,18 14,88 13,30 14,69 18,64 18,28 12,87 10,47 21,88 17,04 14,66

13,18 13,77

(7)

98,33 97,71 98,34 97,91 98,29 97,90 97,02 97,84 98,09 97,85 98,62 99,46 98,26 98,23 98,45 97,76 95,96 96,19 98,10 97,62 98,68 97,93 96,58 97,16 97,36 96,87 95,33 98,18 97,04 94,38

73,36 97,58

(8)

89,10 87,94 88,07 85,32 90,82 85,85 83,54 96,42 92,01 85,69 88,39 97,59 90,04 88,36 92,22 91,52 85,88 83,67 85,64 82,89 92,78 87,79 84,14 84,04 86,88 82,95 81,10 91,89 89,89 88,59

71,29 87,78

(9)

67,54 65,06 59,49 55,93 62,34 55,41 49,17 65,74

16,42 15,21 15,36 12,25 16,81 10,01 8,86 8,71

58,56

17,13

55,00

11,17

50,37 75,85 58,79 56,16 68,91 60,45 60,21 49,89 54,33 54,08 67,60 61,09 57,59 56,66 62,66 57,90 55,72 67,21 64,70 65,40

50,55 57,85

10,71 41,73 12,73 12,53 17,83 16,84 15,37 12,11 12,59 13,81 16,56 14,25 14,40 20,40 19,87 19,33 13,23 23,65 16,80 18,31

13,32 14,26

98,59 98,14 98,65 98,04 98,96 98,59 97,74 98,27 98,97 98,34 98,87 99,77 98,66 98,29 99,20 98,19 96,12 96,63 98,50 97,90 99,17 98,22 96,54 97,59 97,41 97,52 95,66 98,30 98,24 95,56

75,34 97,95

90,85 87,64 90,83 88,52 92,63 90,03 83,52 94,96 93,79 88,51 89,59 98,32 91,70 90,97 95,15 91,55 88,68 85,22 85,55 85,35 96,53 88,50 84,42 87,69 87,85 82,57 81,13 94,66 90,87 91,65

68,99 89,66

69,73 65,79 59,11 58,31 66,71 59,80 50,89 69,72

17,36 16,00 15,23 13,55 19,32 11,60 8,67 9,60

60,81

17,79

58,56

11,78

55,69 80,22 61,68 58,58 70,80 60,75 62,15 54,65 54,06 57,55 71,16 65,43 59,60 61,60 65,26 57,82 56,37 68,40 68,26 67,18

50,66 61,06

12,09 44,32 14,35 15,55 18,62 17,59 18,36 14,18 13,65 16,68 19,22 16,25 16,23 22,76 23,70 20,07 14,21 29,00 21,70 19,90

13,80 15,84

Keterangan :

Penurunan beberapa indikator pendidikan perbandingan tahun 2010 dan 2011 disebabkan:

1. Perbedaan metodologi penghitungan estimasi. Pada tahun 2010, penghitungan inflate tidak didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan, sedangkan pada tahun 2011, penghitungan inflatenya berdasarkan kelompok umur 5 tahunan.

2. Pengumpulan data pada tahun 2010 dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun, sedangkan pada bulan Juli dilakukan triwulanan. Hal ini mempengaruhi penghitungan karena tahun ajaran sekolah yang dimulai pada bulan Juli berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya

99,04 98,59 98,78 98,52 99,47 99,03 98,12 98,61 99,35 98,86 99,28 99,96 99,06 98,60 99,27 98,16 97,34 96,86 99,01 98,80 99,46 98,91 97,67 98,21 98,02 97,92 95,03 98,77 97,97 95,58

75,51 98,36

92,01 90,10 91,53 89,17 92,81 90,99 83,86 96,25 95,28 89,20 90,73 96,71 92,87 90,90 95,83 92,29 89,39 85,65 85,88 86,31 96,62 90,45 86,84 89,55 89,05 85,91 83,72 94,32 93,28 92,81

73,27 90,68

71,18 69,36 63,51 60,08 70,51 64,36 55,23

21,91 21,70 19,89 13,88 24,04 16,32 8,93

69,36

13,29

59,37

17,20

65,54 59,81 81,50 62,11 62,31 73,95 66,13 64,90 58,49 58,39 59,78 73,10 66,81 64,80 62,23 65,81 58,69 58,27 69,90 68,67 72,04

53,28 63,48

19,45 17,43 46,73 19,29 17,73 19,48 22,64 22,86 19,52 19,49 16,68 23,99 16,29 21,22 27,65 24,11 24,00 17,43 33,92 25,99 24,00

17,69 19,97

LAMPIRAN 1.14 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2013 2010 No

Provinsi

SD/MI/Paket A

SMP/Mts/ Paket B

2011 SM/SMK/MA/ SD/MI/Paket A Paket C

SMP/Mts/ Paket B

2012 SM/SMK/MA/ SD/MI/Paket A Paket C

SMP/Mts/ Paket B

2013 SM/SMK/MA/ SD/MI/Paket A Paket C

SMP/Mts/ Paket B

SM/SMK/MA/ Paket C

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

115,06 114,20 110,63 114,73 113,02 113,75 112,83 111,18 116,19 111,61 110,45 110,31 113,19 108,16 110,20 111,28 111,56 109,47 115,59 115,61 117,70 112,77 113,85 115,61 112,08 108,57 114,77 109,16 110,88 118,13 116,74 115,31 93,27 111,68

87,99 89,83 80,34 85,43 79,29 82,12 81,34 82,05 68,75 89,68 91,42 79,27 80,60 93,47 83,10 74,19 76,69 85,07 68,52 69,65 74,60 75,59 90,86 82,92 74,46 75,05 77,28 73,50 65,09 86,76 80,52 67,32 60,05 80,59

80,96 72,69 72,82 67,94 63,21 60,87 68,83 57,81 60,59 79,63 63,14 51,37 61,61 79,29 67,06 58,35 82,36 62,89 58,95 57,55 57,61 55,75 72,39 71,31 60,32 67,71 73,02 61,93 52,17 86,92 74,96 72,91 48,20 62,85

105,59 104,56 104,08 103,93 105,55 103,84 106,04 103,78 106,43 102,33 98,03 101,26 102,70 104,52 100,88 103,63 99,95 102,57 111,09 107,20 105,08 102,72 104,83 102,47 103,13 102,09 103,63 104,57 102,30 104,56 108,25 104,57 84,59 102,58

96,46 89,02 87,49 89,49 85,98 89,62 90,55 88,61 80,82 98,86 90,78 87,56 92,65 89,40 92,89 92,14 91,71 92,49 80,47 78,60 89,59 88,18 97,62 93,57 84,94 87,15 92,38 84,56 81,30 97,80 90,04 87,63 68,69 89,57

78,92 79,69 69,18 71,64 66,23 63,12 66,51 60,71 60,53 78,48 71,76 55,92 64,04 86,50 63,61 59,61 84,34 69,24 58,72 52.00 56,92 56,04 73.00 75,95 65,96 66,17 72,33 60,60 61,95 85,69 80,61 66,74 47,69 64,66

108,39 106,26 106,99 103,99 106,78 106,09 107,70 106,84 109,80 105,24 97,85 103,43 104,79 107,13 102,38 104,46 98,87 104,60 112,40 108,27 109,40 104,11 107,76 104,92 103,80 102,81 108,04 105,78 103,24 108,24 108,24 105,21 84,16 104,30

96,47 88,55 87,90 93,07 88,26 86,62 95,84 93,25 77,10 94,61 94,04 87,14 91,57 88,99 93,68 87,75 95,73 94,24 81,98 81,92 79.00 84,38 93,24 93,84 79,22 88,40 89,29 79,58 80,10 91,69 86,96 90,95 70,99 89,38

77,35 80,58 72,17 67,24 64,83 69.00 65,80 61,16 58,39 71,42 74,37 64,11 66,90 83,09 67,09 68,55 86,47 67,92 59,94 51,67 59,02 66,42 80,08 75,70 69,73 73,90 71,32 60,86 62,76 82,88 85,75 70,48 44,48 68,22

110,44 109,90 109,86 107,52 109,54 110,81 111,32 110,70 110,77 109,18 103,28 106,87 108,86 108,31 105,88 107,38 105,84 107,87 113,49 110,73 110,88 108,87 107,57 107,60 103,96 108,56 110,26 109,91 106,12 110,48 110,70 105,30 86,39 107,69

94,42 86,67 85,51 88,14 84,79 85,85 84,62 85,23 72,93 89,79 86,60 85,04 87,49 83,26 90,31 89,42 93,87 88,79 80,21 75,33 80,77 79,14 91,06 131,84 141,54 114,17 122,54 100,52 100,71 116,42 117,18 138,06 93,45 89,98

74,90 76,99 70,81 69,07 65,05 62,85 71,71 63,48 67,54 75,36 71,97 59,52 63,92 89,74 62,72 62,63 80,08 64,46 64,76 58,37 69,84 85,56 116,46 103,19 89,39 85,48 83,13 72,26 79,52 94,28 89,37 90,80 63,41 68,34

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Keterangan : Penurunan beberapa indikator pendidikan perbandingan tahun 2010 dan 2011 disebabkan:

1. Perbedaan metodologi penghitungan estimasi. Pada tahun 2010, penghitungan inflate tidak didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan (0-4, 5-9, 10-14,..), sedangkan pada tahun 2011, penghitungan inflatenya berdasarkan kelompok umur 5 tahunan.

2. Pengumpulan data pada tahun 2010 dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juli, sedangkan pada tahun 2011 dilakukan triwulanan. Hal ini mempengaruhi penghitungan indikator pendidikan karena tahun ajaran sekolah yang dimulai pada bulan Juli berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.

LAMPIRAN 1.15

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2013 2010 No

Provinsi

(1)

2011 SM/SMK/MA/ Paket C

SMP/Mts/ Paket SD/MI/Paket A B

2012 SM/SMK/MA/ Paket C

SMP/Mts/ Paket SD/MI/Paket A B

2013 SM/SMK/MA/ Paket C

SMP/Mts/ Paket SD/MI/Paket A B

SM/SMK/MA/ Paket C

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Aceh

97,32

78,58

62,42

92,57

74,76

61,43

94,60

78,84

61,71

96,98

82,58

63,31

3

Sumatera Barat

95,51

68,22

55,06

93,47

67,10

54,05

95,74

70,03

55,54

97,05

72,57

60,96

2 4 5 6 7 8 9

(2)

SMP/Mts/ Paket SD/MI/Paket A B

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat

13 Jawa Tengah

14 DI Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten 17 B a l i

18 Nusa Tenggara Barat

19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat

21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara

25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan

27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo

29 Sulawesi Barat 30 Maluku

31 Maluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua

Indonesia

95,33 96,24 95,61 94,17 95,53 95,20 92,86 94,56 94,59 95,02 95,93 94,76 95,63 94,73 95,53 95,16 93,03 94,76 96,63 95,00 94,14 92,25 93,54 92,86 95,06 90,81 93,94 95,00 93,97 92,29 76,22

94,76

74,76 71,36 66,91 66,27 70,39 69,61 53,58 72,92 71,96 68,43 69,92 75,55 70,17 60,32 67,83 71,73 51,03 56,06 61,30 60,90 72,56 67,07 60,83 62,32 67,14 53,83 54,24 71,88 66,01 50,10 49,62

67,73

55,72 52,24 45,31 43,49 49,97 41,97 38,69 54,74 50,57 38,84 45,00 59,35 48,60 39,61 57,14 49,35 34,93 36,83 39,62 36,24 53,66 50,70 40,23 42,75 48,54 39,15 34,03 59,80 52,68 44,75 36,06

45,59

91,46 91,67 92,69 89,79 92,75 91,47 91,12 92,01 89,79 92,26 90,19 91,98 91,88 92,18 90,39 92,69 92,13 92,18 92,25 92,01 92,23 85,91 89,99 89,48 88,80 90,04 89,35 88,00 89,95 88,28 70,13

91,03

67,96 65,98 66,54 64,12 68,55 66,56 60,19 73,34 68,85 69,57 69,77 69,15 71,77 71,12 69,16 76,70 56,74 58,75 66,35 65,79 72,40 61,22 61,74 65,29 64,31 59,17 60,34 64,33 65,92 57,66 46,03

68,12

57,83 53,07 48,55 45,34 49,91 45,06 40,91 54,25 49,27 42,50 47,34 59,68 49,32 46,17 60,54 53,93 40,84 36,28 43,93 43,01 54,58 50,55 46,99 47,89 52,16 44,33 46,83 52,64 51,88 47,88 32,45

47,97

93,26 92,99 94,15 92,67 94,04 93,48 94,22 94,10 90,14 93,45 92,00 96,03 92,92 93,61 91,06 93,56 92,28 92,96 96,01 93,04 94,37 88,01 91,08 90,61 92,37 92,21 91,31 90,21 92,65 88,97 70,79

92,49

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Keterangan : Penurunan beberapa indikator pendidikan perbandingan tahun 2010 dan 2011 disebabkan:

70,51 70,22 69,48 67,75 71,47 71,64 62,00 79,52 70,40 73,28 72,51 72,64 74,52 73,80 75,07 77,81 55,89 59,30 64,65 66,61 74,37 62,27 60,98 69,52 68,43 59,82 60,89 65,81 64,33 59,76 43,38

70,84

60,02 52,39 45,42 48,98 49,59 45,56 42,12 61,71 53,61 50,61 50,98 64,02 52,12 51,86 63,28 53,31 38,37 36,82 42,39 48,90 59,75 51,40 50,75 53,60 50,57 44,67 43,76 49,79 56,82 46,46 30,05

51,46

1. Perbedaan metodologi penghitungan estimasi. Pada tahun 2010, penghitungan inflate tidak didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan (0-4, 5-9, 10-14,..), sedangkan pada tahun 2011, penghitungan inflatenya berdasarkan kelompok umur 5 tahunan. 2. Pengumpulan data pada tahun 2010 dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juli, sedangkan pada tahun 2011 dilakukan triwulanan. Hal ini mempengaruhi penghitungan indikator pendidikan karena tahun ajaran sekolah yang dimulai pada bulan Juli berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.

95,60 95,33 96,41 95,06 97,34 97,37 95,86 97,60 95,79 97,12 95,65 98,72 96,10 96,10 94,28 96,63 93,60 94,38 97,41 96,75 95,91 91,69 90,68 95,67 95,14 95,87 93,47 92,52 95,46 89,94 72,90

95,53

73,89 73,72 72,75 71,78 72,66 74,62 63,48 82,59 75,56 76,50 75,02 75,82 77,29 77,52 80,69 80,18 59,24 59,17 67,88 69,21 76,01 64,61 62,91 69,80 69,30 63,95 61,15 66,89 70,60 60,99 45,88

73,72

62,19 58,16 51,77 50,92 59,52 53,38 49,75 63,45 54,99 51,67 51,72 64,92 53,05 52,76 67,10 57,62 47,31 44,36 44,68 49,75 62,22 57,08 56,97 53,79 55,35 47,83 51,08 55,36 59,07 54,20 36,53

53,89

LAMPIRAN 1.16 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2010 - 2012

No

Provinsi

(1)

(2)

Laki-Laki

Perempuan

Total

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Aceh

97,82

97,68

97,92

95,97

94,05

94,35

96,88

95,84

96,11

3

Sumatera Barat

97,82

97,60

97,86

96,40

94,84

95,54

97,09

96,20

96,67

2 4 5 6 7 8 9

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat

13 Jawa Tengah

14 DI Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten 17 B a l i

18 Nusa Tenggara Barat

19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat

21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara

25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan

27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo

29 Sulawesi Barat

98,41 98,82 97,41 98,18 97,58 96,45 97,34 98,20 99,43 97,76 93,59 95,83 92,77 97,56 93,01 85,94 90,76 92,86 98,21 97,60 97,69 99,41 96,85 90,21 94,71 96,44

91,0

30 Maluku

98,11

32 Papua Barat

97,04

31 Maluku Utara 33 Papua

Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

97,49 72,86 95,35

98,17 98,52 97,57 98,07 97,52 97,31 97,56 98,28 99,47 97,65 94,38 96,28 93,25 97,90 94,60 88,57 89,84 94,41 98,18 97,72 98,11 99,01 96,02 90,30 94,50 94,42 91,36 97,48 97,44 95,12

70,72 95,59

98,60 98,73 98,07 98,37 97,83 97,36 97,87 98,49 99,66 97,84 94,50 95,75 93,60 98,42 95,30 88,74 90,52 94,81 98,48 98,19 98,41 99,03 96,04 90,84 94,24 95,03 90,98 98,03 97,82 96,77

71,74 95,87

96,26 97,87 94,31 96,52 92,99 92,73 93,45 96,21 98,83 94,60 86,48 86,11 84,16 94,81 83,79 76,74 86,56 87,58 96,69 94,26 96,33 99,18 95,28 85,54 89,07 95,58 86,03 96,83 94,66 92,99

63,29 90,52

95,50 96,67 93,41 95,18 92,65 92,57 93,51 97,06 98,21 94,24 86,46 87,09 84,05 94,56 83,84 78,64 85,58 85,55 95,44 93,65 95,75 98,69 92,95 86,06 88,16 94,96 83,95 95,77 94,51 89,57

56,74 90,07

96,13 96,80 93,76 95,40 93,46 92,77 93,70 97,08 98,48 94,46 86,54 88,46 85,18 94,53 85,03 79,17 87,04 87,31 96,38 94,65 96,57 98,66 93,80 86,80 88,81 95,41

97,32 98,35 95,88 97,36 95,30 94,64 95,46 97,19 99,13 96,18 89,95 90,84 88,34 96,20 88,40 81,05 88,59 90,26 97,48 95,94 97,05 99,30 96,08 87,75 91,85

96,0

86,66

88,48

94,98

96,08

96,13 92,44

58,87 90,64

97,46 95,12

68,27 92,91

96,83 97,61 95,52 96,65 95,13 95,02 95,60 97,67 98,83 95,96 90,34 91,49 88,52 96,25 89,17 83,24 87,63 90,03 96,86 95,66 96,99 98,85 94,51 88,07 91,29 94,69 87,61 96,63 96,01 92,41

64,08 92,810

97,35 97,79 95,97 96,90 95,69 95,13 95,88 97,80 99,07 96,18 90,45 92,02 89,28 96,51 90,17 83,68 88,73 91,13 97,48 96,43 97,55 98,85 94,95 88,73 91,49 95,22 88,79 97,08 96,43 94,74

65,69 93,25

LAMPIRAN 1.17 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 - 2012 2011 No.

Provinsi

Angka Harapan Hidup (Tahun)

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

Angka Melek Huruf (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2012 Pengeluaran Riil / Kapita (Rp.000) (6)

IPM

Peringkat

Angka Harapan Hidup (Tahun)

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

Angka Melek Huruf (%)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pengeluaran Riil / Kapita (Rp.000) (12)

IPM

Peringkat

(13)

(14)

19

1

Aceh

68,80

8,90

96,95

615,60

72,16

18

68,94

8,93

96,99

618,79

72,51

4

Riau

71,55

8,63

98,42

650,83

76,53

3

71,69

8,64

98,45

654,48

76,90

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

69,65 69,76 69,25 69,80 70,16 69,75 69,05 69,85

8,91 8,57 8,05 7,84 8,33 7,82 7,58 9,73

73,35

10,95

73,27

9,20

68,40 71,55 69,86 65,05 70,78 62,41 67,76 66,75 71,30 64,17 71,40 72,33 66,86 70,20 68,00 67,11 68,00 67,60 66,31 68,81 68,85

69,65

8,06 7,29 7,34 8,41 8,35 6,97 7,05 6,89 8,06 7,68 9,19 8,92 8,03 7,92 8,21 7,45 7,15 8,82 8,86 8,26 6,69

7,94

97,46 97,16 96,16 97,44 95,40 95,02 95,83 97,67 99,15 96,29 90,34 91,49 88,52 96,25 89,17 83,24 88,74 90,51 97,84 96,14 97,21 99,46 96,12 88,07 91,95 96,10 88,54 98,15 96,19 93,39 75,81

92,99

640,23 638,73 637,60 633,57 631,86 621,77 645,37 644,96 632,17 635,80 640,41 650,16 647,46 633,64 637,86 642,80 607,31 635,85 640,73 640,73 646,01 639,57 633,31 640,30 621,44 626,77 635,84 617,75 603,20 599,28 609,18

638,05

74,65 74,28

8 9

73,30

13

71,94

20

73,42 73,40 73,37 75,78 77,97

10 11 12 6 1

72,73

16

72,18

17

72,94 76,32 70,95 72,84 66,23 67,75 69,66 75,06 70,44 76,22 76,54

14 4

23 15 32 31 28 7

26 5 2

71,62

22

70,82

24

72,14 70,55 70,11 71,87 69,47 69,65 65,36

72,77

19 25 27 21 30 29 33

69,81 70,02 69,44 70,05 70,39 70,05 69,21 69,91

9,07 8,60 8,20 7,99 8,48 7,87 7,68 9,81

73,49

10,98

73,33

9,21

68,60 71,71 70,09 65,23 70,84 62,73 68,04 66,92 71,41 64,52 71,58 72,44 67,11 70,45 68,21 67,47 68,27 67,84 66,65 69,14 69,12

69,87

8,08 7,39 7,45 8,61 8,57 7,19 7,09 7,14 8,15 7,89 9,22 9,00 8,13 7,95 8,25 7,49 7,32 9,15 8,71 8,45 6,87

8,08

97,51 97,23 96,20 97,50 95,69 95,13 95,88 97,80 99,21 96,39 90,45 92,02 89,28 96,51 90,17 83,68 89,23 91,13 97,88 96,43 97,55 99,53 96,16 88,73 92,04 96,16 88,79 98,17 96,43 93,74 75,83

93,25

643,63 641,85 640,82 637,47 634,74 625,52 648,49 648,92 635,29 638,90 643,53 653,78 651,04 636,73 640,86 645,72 610,29 638,82 644,21 643,66 649,85 643,20 637,34 643,59 625,81 630,01 639,56 620,08 606,22 601,56 611,99

641,04

75,13 74,70

8 9 3

73,78

13

72,45

20

73,99 73,93 73,78 76,20 78,33

10 11 12 6 1

73,11

16

72,83

17

73,36 76,75 71,49 73,49 66,89 68,28 70,31 75,46 71,08 76,71 76,95

15 4

23 14 32 31 28 7

25 5 2

72,14

22

71,31

24

72,70 71,05 70,73 72,42 69,98 70,22 65,86

73,29

18 26 27 21 30 29 33

LAMPIRAN 1.18

JUMLAH DAN PERSENTASE KABUPATEN TERTINGGAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2013 2010

2011

No

Provinsi

Jumlah Kab/Kota

Kabupaten Tertinggal

(1)

(2)

(3)

(4)

2012

(%)

Jumlah Kab/Kota

Kabupaten Tertinggal

(5)

(6)

(7)

2013

(%)

Jumlah Kab/Kota

Kabupaten Tertinggal

(8)

(9)

(10)

(%)

Jumlah Kab/Kota

Kabupaten Tertinggal

(%)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Aceh

23

12

52,17

23

12

52,17

23

12

52,17

23

12

52,17

4

Riau

12

0

0,00

12

0

0,00

12

0

0,00

12

0

0,00

2 3 5 6 7 8 9

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta

33 19 11 15 10 14 7 7 6

12 Jawa Barat

26

15 Jawa Timur

38

13 Jawa Tengah

14 DI Yogyakarta 16 Banten 17 Bali

35 5 8 9

18 Nusa Tenggara Barat

10

21 Kalimantan Tengah

14

19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat

22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara

25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan

27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo

29 Sulawesi Barat 30 Maluku

31 Maluku Utara 32 Papua Barat

33 Papua Indonesia

6 8 0

1

14,29

6 4 2 0 2

11

29 497

Sumber: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2014

14 7 7 6

8

80,00

10

7,14

14

2 0

10 1 3 3

3

9

10

38

6

11

0,00

15

13,16

0

10

5

28,57

11

5

0

11 12

28,57

19

26

2

24

60,00

33

7,69

13 15

0,00

46,67

20

14

42,11

7

21 14

18,18

4 9

0,00 0,00

25,00 0,00

95,24 71,43 15,38 21,43 20,00 90,91 16,67 75,00 50,00

5

100,00

8

72,73

8 7

27 183

35 5 8 9

8 0

14,29

4 2 0 2

93,10 36,82

29 497

9

11

10 14 7 7 6

38

8

80,00

10

7,14

14

2 0

10 1 3 3

3

11

0,00

15

13,16

0

6 5

28,57

11

5

0

10

12

28,57

19

26

11 24

60,00

33

7,69

2

15

0,00

1

6

13 14

42,11 46,67

20

14

18,18

7

21

72,73 77,78

6

4 9

0,00 0,00

25,00 0,00

95,24 71,43 15,38 21,43 20,00 90,91 16,67 75,00 50,00

5

100,00

8

72,73

8 7

27 183

35 5 8 9

8 0

14,29

4 2 0 2

93,10 36,82

29 497

9

11

10 14 7 7 6

38

8

80,00

10

7,14

14

2 0

10 1 3 3

3

11

0,00

15

13,16

0

6 5

28,57

11

5

0

10

12

28,57

19

26

11 24

60,00

33

7,69

2

15

0,00

1

6

13 14

42,11 46,67

20

14

18,18

7

21

72,73 77,78

6

4 9

0,00 0,00

25,00 0,00

95,24 71,43 15,38 21,43 20,00 90,91 16,67 75,00 50,00

5

100,00

8

72,73

8 7

27 183

35 5 8 9

8 0

14,29

4 2 0 2 0 0

10 1 3 3

3

11

93,10 36,82

29 497

9

11

0,00 7,69 0,00 0,00

80,00

0

6 5

28,57

8

2

10

12

28,57

13,16

11 24

60,00

5

2

15

0,00

1

6

13 14

42,11 46,67

20

14

18,18

7

21

72,73 77,78

6

4 9

25,00 0,00

95,24 71,43 7,14

15,38 21,43 20,00 90,91 16,67 75,00 50,00

5

100,00

8

72,73

8 7

27 183

72,73 77,78

93,10 36,82

Lampiran 2.1 JUMLAH PUSKESMAS DAN RASIONYA TERHADAP PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2009 - 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2014

Rasio Puskesmas

Jumlah Puskesmas

per 30.000 Penduduk

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

309 500 242 176 163 284 167 264 55 61 339 1.008 849 119 944 196 114 145 288 229 169 213 207 159 165 395 223 75 77 135 96 105 266

8.737

315 506 246 193 169 293 170 265 58 66 341 1.028 867 121 946 217 114 150 309 231 174 214 217 170 160 416 233 76 81 156 100 106 297

9.005

325 542 254 203 174 304 178 269 58 67 340 1.046 867 121 956 226 114 152 342 235 179 224 215 170 173 421 249 86 86 170 115 126 334

9.321

330 555 260 207 176 317 178 276 60 69 340 1.046 873 121 960 228 118 157 349 237 190 226 217 177 176 425 258 87 91 178 119 128 381

9.510

334 570 262 207 176 319 180 280 60 70 340 1.050 873 121 960 230 120 158 362 237 194 228 222 183 183 440 264 91 92 190 125 143 391

9.655

2,12 1,13 1,50 1,00 1,73 1,18 3,01 1,06 1,45 1,21 1,10 0,73 0,77 1,02 0,76 0,60 0,96 0,98 1,87 1,59 2,43 1,83 1,96 2,14 2,00 1,50 3,16 2,29 2,20 3,02 2,95 4,23 3,80

1,13

2,10 1,17 1,52 1,05 1,64 1,18 2,97 1,04 1,42 1,18 1,06 0,72 0,80 1,05 0,76 0,61 0,88 1,00 1,98 1,58 2,36 1,77 1,83 2,25 1,82 1,55 3,13 2,19 2,10 3,05 2,89 4,18 3,14

1,14

2,14 1,24 1,55 1,06 1,65 1,20 3,06 1,05 1,38 1,14 1,05 0,72 0,80 1,04 0,76 0,62 0,86 1,00 2,15 1,59 2,39 1,82 1,75 2,22 1,93 1,55 3,28 2,43 2,17 3,24 3,24 4,80 3,36 1,16

2,15 1,26 1,57 1,05 1,63 1,23 3,01 1,06 1,38 1,12 1,03 0,70 0,80 1,03 0,76 0,61 0,87 1,02 2,15 1,59 2,49 1,80 1,70 2,28 1,93 1,55 3,33 2,40 2,24 3,30 3,28 4,70 3,64 1,17

2,14 1,28 1,56 1,01 1,59 1,22 3,00 1,07 1,34 1,08 1,02 0,69 0,80 1,02 0,75 0,60 0,87 1,02 2,18 1,58 2,50 1,78 1,68 2,33 1,97 1,59 3,34 2,46 2,20 3,43 3,36 5,07 3,54

1,17

Lampiran 2.2 JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP MENURUT PROVINSI TAHUN 2009 - 2013 Jumlah Puskesmas Rawat Inap No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

(11)

(12)

115 129 81 51 56 80 37 51 20 24 51 171 234 41 365 46 27 80 93 94 55 46 100 72 63 205 69 22 31 48 27 36 84 2.704

116 140 85 53 59 82 39 58 18 26 52 237 252 42 396 50 28 81 110 93 69 48 93 84 68 208 70 23 35 56 27 36 86 2.920

137 153 86 55 62 86 43 60 19 26 52 220 265 40 400 53 28 84 123 94 69 48 94 85 72 218 74 23 35 56 28 39 92 3.019

144 157 89 63 62 106 43 69 20 26 52 220 268 42 441 56 29 84 128 96 70 49 94 88 72 225 74 23 35 61 28 39 99 3.152

149 164 88 75 68 95 45 91 20 26 30 176 309 42 504 56 34 109 128 94 73 45 127 88 78 225 79 25 43 63 27 39 102 3.317

(8)

199 366 161 140 110 211 131 207 40 40 289 791 615 79 550 167 86 69 199 138 105 166 124 86 92 208 163 53 46 100 73 70 211 6.085

188 389 168 148 112 218 135 209 39 41 288 826 602 81 556 173 86 68 219 141 110 176 121 85 101 203 175 63 51 114 87 87 242 6.302

186 398 171 144 114 211 135 207 40 43 288 826 605 79 519 172 89 73 221 141 120 177 123 89 104 200 184 64 56 117 91 89 282 6.358

185 406 174 132 108 224 135 189 40 44 310 874 564 79 456 174 86 49 234 143 121 183 95 95 105 215 185 66 49 127 98 104 289 6.338

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Ditjen. Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

194 371 161 125 107 204 130 213 35 37 288 837 615 78 579 150 87 65 195 135 114 167 107 87 102 190 154 53 46 87 69 69 182 6.033

Lampiran 2.3 JUMLAH PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DENGAN PELAYANAN PENGEMBANGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 Puskesmas No

Provinsi

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

Upaya Kesehatan Kerja

Upaya Kesehatan Olahraga

Upaya Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer

Pembinaan Panti Anak Terlantar

Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

8

4

38

4

30

(1)

1

Aceh

4

Riau

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta

88

114

69

80

149 94 58

241

20

54

29

19

105

122

24

32

54 82 25 17

47 53 26 22

5

8

30

16

13

4

28

21 8

29 18 37

6 0

12 4

Jawa Timur

283

273

218

156

55

40

0

18

DI Yogyakarta Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat

Indonesia

68 72 46

76

189 50

94

150

60

52

66 57 96 87 88

140 73 23 39 57 34 21 33

2.782

47 27

153 43 0

124

12

55

18

18 77 41 16 48

25

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Ditjen Bina Gizi dan KIA, Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014

47 27

122 4

6

11 0 0

1.034

0 0 1 1

671

7 8

24 9

28 19 26 5 5

17

846

28 19 27 17 53 25 44 37 20 11 67 48 16 15 16 10 0 0

1.270

13 12 16 7

11 6 7

16

28

6

59

36

25

25

12

9

70

17

8

31

22

145

0

0

19

20

324

0

0

9

35

39

110

4

3

30

29

108

69

20

17

13

33

100

34

7

21

1

47

29

11

4

15

0

2.745

30

10

22

22 41

8

30

17

93

9

7

23 29

59

42

209

34

6

8

459

293

14

33

45

(11)

22

48

31

(11)

1

8

41

68

(10)

17

130

26

Pelayanan Obstetrik Pelayanan Pelayanan dan Neonatal Pencegahan Perawatan, Emergensi Penularan HIV dari Dukungan, dan Komprehensif (PONEK) Ibu ke Anak Pengobatan (PDP) HIV/AIDS

38

13

15

232

Jawa Tengah

2

25

25

Jawa Barat

Papua

Rumah Sakit

Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

141 104 18 20 96 91

7 9

14 13 9

20

8

3

74 14 40 19

1.526

1 3 8

4

10

18 10

2

6

10

9

28

1

16

41 22

6

2

51

12

37

1

1

11

17 26

16

32 40

7 3 3 4 4 8

424

Catatan: PONED = Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar PONEK = Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Angka Pelayanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV/AIDS : merupakan angka yang diperoleh dari Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 481/MENKES/SK/XII/2013 tentang Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang dengan HIV dan AIDS

8

2

6 1 5 4 5 2 0 1 3 3

2

11 8 2 3 3 8

52 40 35 5

39 10 12 4 9 8 5 2 9 5

1

10

0

2

3 2 0 3 1 2

12

108

14 2 1 3 3

15 66

418

Lampiran 2.4 JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PUSKESMAS YANG NAKESNYA DILATIH KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Tenaga Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Puskesmas Terlatih Tenaga Kesehatan Puskesmas Terlatih

(3)

(4)

Jumlah Puskesmas Dengan Tenaga Kesehatan Terlatih

(5)

1

Aceh

13

56,52

38

4

Riau

11

91,67

30

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta

3

10 3

13 3

14 4 3 5

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

4 2

3

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

42,86

9 8

100,00

Kalimantan Timur Sulawesi Utara

57,14

6

59

9

8

12

Kalimantan Selatan

93,33

42

9

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

30,00

8

41

100,00

8

Bali

76,47

26

5

Jawa Timur Banten

27,27

25

15

11

DI Yogyakarta

52,63

83,33

Jawa Barat

Jawa Tengah

9,09

40,74 25,71 21,05

100,00 40,00 9,09

29 34 39 70 36 9 6

85,71

30

30,00

11

24

100,00

110

4

66,67

17

2 3 6 2

12 4 9 2 2 1

224

Sumber: Direktorat Bina Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Ditjen Bina Gizi dan KIA, Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014

14,29 23,08 40,00 15,38 85,71 66,67 81,82 20,00 15,38 3,45

44,27

7 8

24 9

28 19 26 5 5

17

846

Lampiran 2.5 JUMLAH RUMAH SAKIT DI INDONESIA MENURUT PENGELOLA DAN PROVINSI TAHUN 2013 Rumah Sakit Publik No

Provinsi

(1)

(2)

Kemenkes/Pemda

TNI/POLRI

RS Umum

RS Khusus

Jumlah

RS Umum

RS Khusus

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kementerian Lain Jumlah RS Umum (8)

(9)

Swasta Non Profit

Swasta

RS Khusus

Jumlah

RS Umum

RS Khusus

Jumlah

RS Umum

RS Khusus

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Aceh

25

2

27

4

0

4

0

0

0

13

0

13

3

Sumatera Barat

20

2

22

4

0

4

0

0

0

11

9

20

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

35 16 13 22 12 12

8

Kepulauan Riau

11

Jawa Barat

DKI Jakarta

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat

9

4

9

11 16 15 14 16 17 13 29 13

9 7

Papua Barat

10

Indonesia

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2014 Keterangan : Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

0

2

15

Papua

9

2

7

Maluku

Maluku Utara

1

13

3

13

19

Kalimantan Timur

1

13

4

51

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Selatan

1

27

2

10

51

10

Kalimantan Tengah

5

14

4

41

10

Bali

Kalimantan Barat

1

19

8

11

54

Nusa Tenggara Barat

3

38

0

Jawa Timur Banten

3

12 20

592

9 9

19 60

2 9

12

9

63

28

2

12

3

1 1 0 3 1 2 3 1 1 7 1 0 0

10 12 19 19 16 16 19 18 14 36 14

9 7

1

16

0

10

0 2

84

12 22

676

2 2 5 5 1 4 4 4 2 8 2 0 0 4 2 2 6

155

0 0 0 0 0 0 0 0

8 4 2 4 3 2 0 2

2

11

0

12

0 0

13 4

2

30

0

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

2 2 5 5 1 4 4 4 2 8 2 0 0 4 2 2 6

159

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Semua RS

Rumah Sakit Privat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

59 5 1 7 2

0

14

0

4

0

3

9

0

3

11

10

1

26

6

16

4

11

2

3

17

11

2

6

3

1 1 0 0

2 2 3

1 2

3

0

17

1

4

0

55

34

24

0

101

43

144

34

22

1

82

34

116

5

22

0 0 0 0

26 11 17

4

0

13

0

0

0 0 0

7 3 5

0

14

0 0

0 0 0 0 0 0 0

3

13 5 0

74 39 16 4

3

16

0

0

1 4 1

8 7

4 1 5

527

0 0 0

197

5

5 1 3 0 2

18

0 0 4 0 0

4 1 7 4 1 5

724

2 7 0 1 1 0 0 2 2

388

2

5 1 7 0 2 4

0

1

0 0 0 0

211

0 0 2 4 4 3 0 0

13

0

0

20

48

6 4

5

11

2

2

0

15

0

96

1

1

7

43

1

1

0

16

8

23

1

5

56

22

11

0

131

10

12

4

38

53 30

58

12

14

4

11

2

6

0

4

93

1

6

23 20

4

4 1 0 0 2 2

599

RS Khusus

Jumlah

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

0

22

2

RS Umum

1

6

11

Jumlah

0

13

14

RS Khusus

4

28

32 54

(18)

5

2

2 0

Jumlah RS Umum (17)

5

68

BUMN

1 0 0 1 0 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

60

4

51

2

53

1

14

141

15

156

0

3

44

10

54

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

1 0 5 0 0 0 2 5

39 26

11

39

10

22

3

18 13

0

0

45

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

7

1 0 2 3 0 0 2 1 0 0

53 22 38 32 16 25

25

12

57

24 1 3 8 1 6 3

57

25

11

1

9

16

18 33

1.725

69

319

6

20

274

90

20

37

1 67

21

14

26

0

69

40

0 0

14

275

48

0

49

74

229

0

19

201

1

0

51

150

13

0

1

29

59

205

1

1

61

91

2 0

3

40

5 3

22

5 0

77 23 41 40 17 31 54 40 26 82 25 12

9

1

27

0

16

0 2

503

18 35

2.228

Lampiran 2.6 JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN TEMPAT TIDUR MENURUT PENGELOLA TAHUN 2009 - 2013 Tahun 2009 No

Pengelola

(1)

(2)

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

RS

TT

RS

TT

RS

TT

RS

TT

RS

TT

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Kementerian Kesehatan

13

9.131

13

8.873

14

9.724

14

10.832

14

11.028

2

Pemerintah Provinsi

44

14.029

45

13.854

47

14.065

49

16.292

53

18.526

3

Pemerintah Kab/Kota

416

47.811

445

43.341

472

52.536

508

74.741

525

84.694

4

TNI/POLRI

123

11.821

129

11.771

132

12.272

151

19.830

155

20.832

5

Kementerian Lain dan BUMN

71

6.747

72

6.925

73

8.535

71

8.040

63

7.444

6

Swasta dan Swasta Non Profit

535

52.064

591

52.306

634

52.694

815

74.033

915

102.816

1.202

141.603

137.070

1.372

149.826

1.608

203.768

1.725

245.340

Jumlah Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2014 Keterangan : Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

1.295

Lampiran 2.7 JUMLAH RUMAH SAKIT KHUSUS DAN TEMPAT TIDUR MENURUT JENIS RUMAH SAKIT TAHUN 2009 - 2013 Tahun 2009 No

Jenis Rumah Sakit

(1)

(2)

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

RS

TT

RS

TT

RS

TT

RS

TT

RS

TT

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

RS Jiwa

51

9.206

52

8.760

52

7.541

53

8.542

51

10.349

2

RS Kusta

22

2.224

23

2.326

23

1.854

22

1.989

18

2.048

3

RS Tuberkulosa Paru

10

731

10

757

10

778

12

915

11

919

4

RS Mata

11

423

12

448

13

519

14

520

15

647

5

RS Bersalin

61

2.475

62

2.453

65

2.334

94

3.150

99

3.457

6

RS Ibu dan Anak

95

4.591

106

4.809

114

5.267

169

7.697

159

8.147

7

RS Khusus Lainnya

71

2.427

72

2.521

72

2.537

111

4.851

150

7.543

Jumlah

321

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2014 Keterangan : Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

22.077

337

22.074

349

20.830

475

27.664

503

33.110

Lampiran 2.8

JUMLAH RUMAH SAKIT, TEMPAT TIDUR, DAN RASIO TEMPAT TIDUR PER 1.000 PENDUDUK MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1

Aceh

3

Sumatera Barat

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau

Jumlah Penduduk

Kelas A Persentase RS

RS

TT

Persentase RS

RS

TT

Persentase RS

RS

TT

Persentase RS

RS

TT

Persentase RS

RS

TT

Rasio TT

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(19)

3,77

5.035.311

1

276

1,64

7.857.437 1.799.668 7.880.769 1.339.774 1.937.577

1 1 0

755 182 0

3

1.806

0

0

0 0 0

0 0 0

10.001.943

12

5.219

Jawa Tengah

32.684.579

8

4.072

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

45.472.830 3.560.080

38.268.825 11.523.018 4.139.690 4.651.648 4.971.802 4.508.968 2.328.823 3.840.547 3.967.793 2.354.668 2.787.164 8.305.154 2.370.549 1.110.294 1.252.071 1.662.965 1.114.917

846.711

3.310.715

248.422.956

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2014 Keterangan : Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Total

(4)

844

3.329.887

Belum Ditetapkan Kelas

TT

2

6.143.674

Kelas D

(3)

4.671.874

13.391.231

Kelas C

RS

DKI Jakarta Jawa Barat

Kelas B

8 3

2.474 986

6

3.689

3

1.096

0

0

1 0

294 0

1

163

2

1.087

1

250

0 1 0

0

261 0

3

1.588

0

0

0 0 0 0 0 0

57

0 0 0 0 0 0

25.042

5

1.277

4

1.580

0,64

21

1,85

8

0,00 0,00 0,00

4

1,85 2,50

909

47

12.035

17,15

100

10.958

11

2.470

15,94

11

4.393

0,00

1.372

637 379

15,58 10,53 13,04

13.095

99

11.918

16

1.817

22 8

2,44

11

11,76

7

1.330 1.510

6,45

14

2.174

5,00

16

2.354

522

8

2.487

14,81

3

1.044

11,54

587

8,00

1.168

16 9

21,95

32

646

16,67

3

2

478

7,41

0

0

1 2

293

4.122

10

1.662

519

0

2,56

3.383

12,23

106

3.216

2

2

0,00

9.818

11,64

40

10,00

0,00 0,00

17.662

25,33

695

1.446

2

0,00

8.811

5

4

18

0,00

7,14

461

9

3,66 0,00

125

4

2.775

16,00

2

0,00

10,53

18

1.352

916

2

6,45

580

10

2.292

2.656

1

0,00

6,90

22

6.523

24

3

2,50

541

53

8,16

6

0,00

15

1.353

12

0,00

36,07

4

39

5,26

2.936

9,80

32

1,30

22

1.084

2,91 1,88

6,56

5

38

4,35

10

14,81

8,00 2,92

45,28

2.224

1

0,00

3.315

13,46

2

0,00

24

5.736

2

5,88

9,43

0

295 484

85.781

0,00 5,56 0,00 5,71

13,15

7 2 5 3 4 9

741

1.227

809

2.391 1.261 4.734

664 325 372 575 303 728

1.806

93.536

33,97 40,74 34,48

6

10 7 5

26,67

13

38,55

86

15,94 31,03 28,57

65 6

22,22

6 2

10 9 7 4 2

25,00

6

33,26

4.270

9

11

517

22,64

927

31,15

57

4.622

11

450

11 14 3

745 879 211

31,27

43

2.146

18

997

841

22,81

19

821

1.925

56,10

163

7,79

47,83

223 867 678 424 882

35.400

15,79

11

661

10,98

20

22,22 55,56 50,00 37,50 31,43

23,20

11 9 3 5 5 5 6

13

620

707 945 490 147 245 445 133 377 553

38.691

19 49 14 25

7.335 1.781 5.678 1.406 2.447

15,64

275

42.778

26,09

274 69

34,48

319

33,33

57

46,75 4,35

11,76

406

51

3.109

21.943

68

6

29

150

2

776

61

31,33

14,63

25,00

33,33

7,14

305 423

28,00

28,57

6

11

11,54

231

53

6,45

35,29

219 566

1

2.367

12

42,59

495

36

32,50

825 647

27,45

26,28

72

6.863

386

37,93

4.652

3.773

110

553

5.973

28,00

47

1,24

54

439

8,67

6.266

20,37

7

88

1,50

19.641

20,00

1

7.031

156

1.138

50,00

53

36,54

14

20,38

1.356

15

25,71

5.803

13

18,52 16,67

924

1.010

3

25,00

183

11

34,62 28,00

498

839

14,29

37,68

23

39,02

531

52,63

1.545

29,63 40,00

529

21,57

26

23

45,16

791

20,69

17,15

26,83 41,18

471

22,22

3.431

13

25,00

19

15,38

47

28,07 34,78

24,59

825

7

36,50

547

12

48,98 36,00

12

2.005

11

35,71

18,87

24

35,29 21,05

756

30,00 35,48 11,11 27,50 42,31 24,39 36,00 25,00 55,56

77 23 41 40 17 31 54 40 26

33.550 10.391 36.558 8.259 5.947 3.030 4.119 4.968 1.785 4.366 6.370 5.080 3.231

82

11.884

12

1.349

25 9

2.307

840

18,52

27

2.365

37,50

16

1.529

27,78 37,14

27,83

18 35

2.228

1.409 3.725

278.450

1,47 0,97 0,93 0,93 0,99 0,72 1,05 1,26 2,19 0,74 1,31 2,92 0,96 0,72 1,44 0,65 0,83 1,10 0,77 1,14 1,61 2,16 1,16 1,43 0,97 1,21 0,67 1,42 1,26 1,81 1,13

1,12

Lampiran 2.9 JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT MENURUT KELAS PERAWATAN DAN PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

(1)

1

(2)

Aceh

2

Sumatera Utara

4

Riau

3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Bangka Belitung Kepulauan Riau

Total Tempat Tidur* (3)

Kelas Perawatan VVIP

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

419 175

51

127

5.678

145

2.447

21 35 41

DKI Jakarta

21.943

772

Jawa Tengah

42.778

631

Jawa Barat

D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat

33.550 10.391 36.558

8.259 5.947 3.030 4.119 4.968 1.785

111 159

27 28 24 32 81

3.231

130

4

11.884

305

1.349

31

2.307 840

Papua Barat

1.529

Indonesia

572

5.080

2.365

Papua

183

129

Maluku

Maluku Utara

434

4.366 6.370

1.409 3.725

278.450

16 21 15 39

6

23

5.043

1,61 2,13 2,28 2,93 1,64 1,73 1,18 2,55 2,49 1,68 3,52 1,29 1,48 1,76 1,56 1,34 2,67 0,89 0,68 0,48 1,79 2,95 2,04 1,59 0,12 2,57 0,69 2,30 2,50 0,63 2,77 0,39 0,62

1,81

437

1.374

417 550 297 470 131 365

68

155

2.244 2.365 3.183

484

2.885

610 718 249 230 216 190 380 595 227 221

1.116

146 126

50

124 128

47

124

20.922

6,22 7,00 6,65 9,21 9,55 6,41 7,36 6,43 4,84 6,33

10,23

7,05 7,44 4,66 7,89 7,39

12,07

8,22 5,58 4,35

10,64

8,70 9,34 4,47 6,84 9,39 6,33 9,34 5,95 5,24 9,08 3,07 3,33

7,51

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2014 Keterangan :

Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

* ** ***

Ruang Non Perawatan ***

Jumlah

7.335 1.406

Ruang Perawatan Lainnya**

%

143

1.781

Kelas III

Jumlah

6.266 3.109

Kelas II

%

113

5.973

Kelas I

Jumlah

7.031

19.641

VIP

Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, Tempat tidur perawatan lainnya

Tempat tidur perawatan lainnya mencakup ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi Tempat tidur non perawatan mencakup tempat tidur di IGD, Kamar Bersalin dan Ruang Operasi

561

2.900

786 585 395 894 179 610 144 268

3.016 4.081 4.562

909

4.708 1.227

675 384 322 442 169 455 781 479 299

1.330

224

93 70

194 137

91

275

32.245

7,98

14,77 12,54

9,79

12,71 12,19 10,05 10,74 10,24 10,95 13,74 12,16 10,66

8,75

12,88 14,86 11,35 12,67

7,82 8,90 9,47

10,42 12,26

9,43 9,25

11,19

9,71 6,89 8,33 8,20 9,72 5,95 7,38

11,58

819

4.399 1.179 1.022

519

1.487

346

1.133

284 460

4.423 6.537 6.044 1.623 7.403 1.768

990 370 612 831 310 855

1.261 1.040

438

1.813

359 213 142 365 207 218 731

50.201

11,65 22,40 18,82 17,11 16,69 20,27 19,43 19,95 20,20 18,80 20,16 19,48 14,13 15,62 20,25 21,41 16,65 12,21 14,86 16,73 17,37 19,58 19,80 20,47 13,56 15,26 15,56 15,79 16,90 15,43 14,69 14,26 19,62

18,03

3.670 7.416 2.656 2.419 1.215 3.297

679

2.408

609

1.057 7.569

13.157 21.893

5.986

14.065

2.899 2.285 1.271 2.056 2.492

719

1.734 2.360 2.419 1.543 4.701 1.036

627 354

1.206

606 887

1.851

119.142

52,20 37,76 42,39 40,50 39,08 44,95 38,12 42,41 43,31 43,20 34,49 39,22 51,18 57,61 38,47 35,10 38,42 41,95 49,92 50,16 40,28 39,72 37,05 47,62 47,76 39,56 44,91 46,48 42,14 50,99 43,01 58,01 49,69

42,79

747

1.980

592 737 347 629 228 591 124 269

2.536 4.221 4.127

798

4.338

916 691 408 463 556 231 496 724 450 484

1.524

214 139

80

232 155 110 322

30.459

10,62 10,08

9,45

12,34 11,16

8,58

12,80 10,41

8,82

10,99 11,56 12,58

9,65 7,68

11,87 11,09 11,62 13,47 11,24 11,19 12,94 11,36 11,37

8,86

14,98 12,82

9,28

10,30

9,52 9,81

11,00

7,19 8,64

10,94

684

1.153

493 485 285 431 197 426 142 197

1.383 2.755 2.338

408

2.587

728 429 321 408 407 134 317 519 384 242

1.095

312 120 123 229 137

9,73 5,87 7,87 8,12 9,17 5,88

11,06

7,50

10,10

8,05 6,30 8,21 5,47 3,93 7,08 8,81 7,21

10,59

9,91 8,19 7,51 7,26 8,15 7,56 7,49 9,21

13,52

8,90

14,64

9,68 9,72

170

11,12

20.438

7,34

399

10,71

Lampiran 2.10 JUMLAH SARANA PRODUKSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011-2013

No

Provinsi

(1)

(2)

Industri Farmasi

Industri Obat Tradisional (IOT)

Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

0

10

10

9

0

1

1

2

1

1

0

0

21

21

21

0

Aceh

0

0

0

0

0

3

Sumatera Barat

1

1

1

0

0

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau

9 0 0 1 0 0 0 0

9 0 0 1 0 0 0 0

5 0 0 1 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

2

94

102

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 4 0 0

94

94

0

0

3 0 0 4 0 0

3 0 0 5 0 0

DKI Jakarta

45

50

50

10

11

102

176

179

179

Jawa Tengah

22

23

23

15

12

283

289

285

283

Jawa Barat

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Industri Kosmetika

2011

1 2

Produksi Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT)

Produksi Alat Kesehatan

87 1

94 2

94 2

42 0

46 0

45

46

47

15

15

0

0

0

1

1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212

Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253

19 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

107

19 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

110

215 73

207 64

206 64

14

14

33

31

31

52

47

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 0 0 0 4

1 0 1 0 0 0 5

1 0 1 0 0 0 5

35

56

41

11

17

17

215

114

73

7

79 7

0 0 0 0 0 0 0

62

0 0 0 1 0 0 1

68

8

10

16

14

14

0

0

0

0

0

0

1

1

9

13

14

0

26

7

8

9

3 0 0

2

2

0

0

0

1

0

1

0 0

0 0

0

12

12

0

0

0

0

864

7

15

8

26

0

3

15

26

0

9

15

1 0

1

0 0

1.205

0 0

1.229

8 9 0 1 0 1 0 0 0

1.237

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237

67

8

1

8

53

0

8

95

9

77

0

0

3

44

9

2

0

4

7

29

1

0

4

0

151

28 25

0

0

0

135

27 23

1

0

1

277

24

221 58

1

1

12

277

22

229 25

1

2

266

136 64

0

79

15 58

0

9

22 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220

71 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0

509

24

0 0 0

0 0

579

45 10 24

0 0 0

109 0 0 0 0

54 0 0 1 0

107 0 0 1 0

0

21

21

21

0

0

0

0

0 0 0

0

151

21

0 0

0

67

12

11

0

0

1

0 0

4

116

0

0

0

125

0 0

0

113

114

0

45

1

99

73 0

38

12

0 0 0 0 0 0

648

0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

553

0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

564

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

606

Lampiran 2.11 JUMLAH SARANA DISTRIBUSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011-2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1

Aceh

3

Sumatera Barat

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau

Pedagang Besar Farmasi

Apotek

Toko Obat

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

70

67

26

168

250

298

637

495

433

3

11

11

53

464

422

486

305

319

319

1

4

28

115

116

133

91

89

89

51 34 98 22 56 15 37

49 35 98 18 55

3

34

34 65 18 55 15 34

971 117 218 355 155 350 105 182

977

1.056

442

480

231 410 190 412 124 190

266 439 209 429 140

48

1.819

1.657

2.302

Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat

381

1

9 5

9

16

37

2

8

26

8

13

0 0 2

4 2

8 1

605

880

950

950

381

38

93

87

141

8

163

15

163

15

367

2.422

2.380

3.259

297

307

372

59

131

250

74

77

75

525

571

603

206

226

239

10

17

40

82 40 33 54 15 53 51 47 27 90 16

8 0

96 30 37 48 14

97 29 24 46

425

450

27

94

102

7

7

14

1

260 123 217 411 175

78 60

17

106

Papua Barat

14

10

10

2.695

2.860

2.846

9

47

Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

7

43

74

44 39

1

28

178 160

47

12

154

208

162

41

28

253

719

4

46 45

349

15

Indonesia

381

605

9

44

341

16

Papua

544

0

29

224

Maluku

Maluku Utara

523

54

46

333

471

96

47

333

50

53

65

528

337

48

77

134

1.326

Jawa Tengah

51

98

58

170

1.038

1.843

DI Yogyakarta

46

3

1.281

2.143 2.959

78

140

193

3.821

1.987 3.207

147

176

16

247

432 513

161

187

551

218

404 513

325

114

207

372 446

805

243

DKI Jakarta Jawa Barat

Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

6

46

272 185 215 404 209

89 46

900 281 189 218 217 317 460 184

111 158

122

127

127

174

237

236

111 790 57

231

113

46

61

121

181

109

67

130

125

289 674

175

377 37 45

41

790 102 134 377 127

36 45

316 517 238 100 197 377

91 35 45

80

127

112

112

112

122

122

122

52

52

52

16.735

17.613

86

210

97

224

103 234

21.103

23 26

8.247

18 40

7.040

21 40

7.861

62 2 0

75 13

3

75 13 25

2

18

3

12

12

1

4

4

0 2 0

0 5 1

22

0

17

1

4

27

57

0

0

0

0 0 1 0 0 0

1.249

1 0 1 3 0 0

1.624

2 0 3 3 0 0

1.921

Lampiran 2.12 JUMLAH UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

Desa

Kelurahan

Desa dan Kelurahan

RW, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

Persentase RW, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

Poskesdes yang Beroperasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta* Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

6.464 5.281 886 1.594 1.391 2.768 1.356 2.375 313 274 5.295 7.809 392 7.722 1.273 634 941 2.881 1.897 1.420 1.866 1.268 1.458 1.767 2.240 1.772 657 533 1.135 1.039 1.477 4.766

0 664 259 241 162 376 168 205 67 141 639 769 46 783 278 80 139 319 89 138 143 224 332 169 784 370 72 71 34 112 77 91

6.464 5.945 1.145 1.835 1.553 3.144 1.524 2.580 380 415 2.705 5.934 8.578 438 8.505 1.551 714 1.080 3.200 1.986 1.558 2.009 1.492 1.790 1.936 3.024 2.142 729 604 1.169 1.151 1.554 4.857

578 2.956 1.014 983 1.309 2.789 1.438 2.289 296 369 2.006 4.945 8.577 413 7.968 1.331 698 930 502 832 629 1.581 948 689 1.313 2.899 1.001 357 216 808 859 31 1.016

8,94 49,72 88,56 53,57 83,52 88,71 94,36 85,74 77,89 84,58 74,16 83,33 99,99 94,29 93,69 85,82 97,76 86,11 15,69 41,89 40,37 78,70 63,54 38,49 67,82 96,49 46,73 48,97 35,76 69,12 74,63 1,99 20,92

2.234 3.835 2.453 1.152 924 2.461 1.547 1.447 303 198 1.176 5.490 7.670 421 8.598 521 490 804 648 1.349 513 1.707 655 1.048 1.154 2.820 1.055 303 107 598 252 79 719

Indonesia

72.944

8.309

83.691

54.570

65,20

54.731

Posyandu

(9)

7.385 15.303 7.101 5.037 3.250 6.352 1.863 7.797 992 1.191 4.297 49.193 48.315 2.708 45.882 10.640 4.760 6.743 8.573 4.281 2.236 3.724 4.566 2.066 3.267 9.377 2.877 1.302 1.731 1.902 1.401 1.122 2.991

280.225

Sumber : Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan per 17 Januari 2014 Keterangan : *) Jumlah desa dan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta merupakan jumlah RW Jumlah Desa dan Kelurahan berasal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 Jumlah desa siaga di Provinsi DKI Jakarta merupakan jumlah RW Siaga Aktif dan jumlah Desa Siaga Aktif di Provinsi Sumatera Barat merupakan jumlah Desa Siaga Aktif ditambah Nagari Siaga Aktif Data Poskesdes yang Beroperasi merupakan data gabungan dari Dirjen Bina Gizi dan KIA tahun 2009 , Laporan DAK Kab/Kota Tahun 2012 dan Laporan DAK Kab/Kota Tahun 2013

Kader / Toma / Toga Terlatih

Rasio Posyandu terhadap Desa/Kelurahan

Rasio Kader/Toma terhadap Desa/Kelurahan

(10)

(11)

(12)

4.500 3.548 20.813 17.918 2.122 7.487 3.695 7.488 714 2.350 12.393 37.622 80.896 432 4.086 33.308 780 2.664 600 1.142 1.170 10.006 4.575 4.515 17.616 35.029 1.968 612 1.227 1.880 100 360 12.970

1,14 2,57 6,20 2,74 2,09 2,02 1,22 3,02 2,61 2,87 1,59 8,29 5,63 6,18 5,39 6,86 6,67 6,24 2,68 2,16 1,44 1,85 3,06 1,15 1,69 3,10 1,34 1,79 2,87 1,63 1,22 0,72 0,62

0,70 0,60 18,18 9,76 1,37 2,38 2,42 2,90 1,88 5,66 4,58 6,34 9,43 0,99 0,48 21,48 1,09 2,47 0,19 0,58 0,75 4,98 3,07 2,52 9,10 11,58 0,92 0,84 2,03 1,61 0,09 0,23 2,67

336.586

3,35

4,02

Lampiran 2.13 JUMLAH RW, DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF SERTA POSYANDU MENURUT PROVINSI DAN TINGKATAN (STRATA) DI INDONESIA TAHUN 2013 RW, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Posyandu

Pratama

Madya

Purnama

Mandiri

Jumlah

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

578 200 470 735 2.789 961 1.206 235 534 3.386 176 4.674 974 698 667 832 629 1.255 630 368 1.180 1.636 833 246 133 780 583 1.016 28.404

354 326 353 0 331 670 92 549 3.247 158 2.519 350 0 193 0 186 159 126 112 757 118 84 83 12 197 0 10.976

578 2.956 1.014 983 1.309 2.789 1.438 2.289 296 369 2.006 4.945 8.577 413 7.968 1.331 698 930 502 832 629 1.581 948 689 1.313 2.899 1.001 357 216 808 859 31 1.016 54.570

350 119 103 0 140 316 32 598 1.507 66 689 7 0 65 0 28 139 192 15 421 35 26 0 0 62 0 4.910

110 68 118 0 6 97 10 325 437 13 86 0 0 5 0 112 20 3 6 85 15 1 0 16 17 0 1.550

Pratama

Madya

Purnama

Mandiri

Jumlah

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.826 2.761 344 1.037 439 761 567 429 71 146 23 49.193 5.018 86 2.460 2.768 123 1.339 8.573 1.322 1.021 1.159 906 248 953 1.659 561 32 777 909 526 1.122 2.560 91.719

4.170 6.661 2.775 1.904 1.475 2.149 867 2.821 376 571 287 0 15.320 641 15.412 5.298 1.643 2.831 0 2.013 854 1.769 1.702 882 1.455 3.360 1.284 975 696 712 525 0 116 81.544

1.226 4.293 3.005 1.553 1.036 3.018 363 3.540 418 389 1.586 0 18.693 1.129 25.771 2.094 2.658 2.281 0 863 300 699 1.552 916 782 3.446 830 286 239 274 309 0 128 83.677

163 1.588 977 543 300 424 66 1.007 127 85 2.401 0 9.284 852 2.239 480 336 292 0 83 61 97 406 20 77 912 202 9 19 7 41 0 187 23.285

7.385 15.303 7.101 5.037 3.250 6.352 1.863 7.797 992 1.191 4.297 49.193 48.315 2.708 45.882 10.640 4.760 6.743 8.573 4.281 2.236 3.724 4.566 2.066 3.267 9.377 2.877 1.302 1.731 1.902 1.401 1.122 2.991 280.225

Sumber : Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan per 17 Januari 2014 Keterangan : Jumlah desa siaga di Provinsi DKI Jakarta merupakan jumlah RW Siaga Aktif dan jumlah Desa Siaga Aktif di Provinsi Sumatera Barat merupakan jumlah Desa Siaga Aktif ditambah Nagari Siaga Aktif

Lampiran 2.14 JUMLAH PROGRAM STUDI DIPLOMA IV INSTITUSI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES) SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2013 Jurusan/Program Studi

Fisioterapi

Okupasi Terapi

Terapi Wicara

Akupunktur

Analis Kesehatan

Teknik Elektromedik

Teknik Radiodiagnosti k

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Ortotik Prostetik

Gizi

Keteknisian Medis

Kesehatan Lingkungan

(2)

Keterapian Fisik

Farmasi

(1)

Gizi

Keperawatan Gigi

Poltekkes

Kesehatan Masyarakat

Kebidanan

No

Kefarmasian

Keperawatan

Keperawatan

(16)

Total

(17)

1

Aceh

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

4

Riau

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Medan

1

Padang

0

Jambi

Palembang Bengkulu

Tanjung Karang Tanjung Pinang Pangkal Pinang Jakarta I

Jakarta II

Jakarta III Bandung

Tasikmalaya Semarang Surakarta

DI Yogyakarta Surabaya Malang Banten

1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 2 1

Mataram

2

Kupang

Pontianak

Palangkaraya Banjarmasin

Kalimantan Timur Manado Palu

Makassar

1 2 1 1 1 1 1 1

Kendari

0

Gorontalo

1

Mamuju

0

Maluku

0

Ternate Sorong

1

1

Denpasar

Jayapura

1

1 Total

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

1 1

34

1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

36

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

13

1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0

19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

3 3 3 3 3 5 0 0 1 4 3 6 5 8 7 6 6 6 1 4 5 2 6 3 6 2 4 2 8 2 2 0 0 2 3 2

133

Lampiran 2.15 JUMLAH JURUSAN/PROGRAM STUDI DIPLOMA III INSTITUSI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES) MENURUT JURUSAN DAN PROVINSI TAHUN 2013

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Perekam Informasi Kesehatan

(13)

Ortotik Prostetik

(12)

Teknik Gigi

Okupasi Terapi

Fisioterapi (11)

Teknik Radiodiagnostik

(10)

Teknik Elektromedik

(9)

Analis Kesehatan

(8)

Keteknisian Medis Akupunktur

(7)

Keterapian Fisik

Gizi

Terapi Wicara

Gizi

(6)

Kesehatan Lingkungan

(5)

Kesmas

Jamu

(4)

Farmasi

(3)

Keperawatan Gigi

(2)

(1)

Kebidanan

Poltekkes

Keperawatan

No

Kefarmasian Analis Farmasi & Makanan

Jurusan / Program Studi Keperawatan

Total

(19)

(20)

(21)

1

Aceh

3

3

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

4

Riau

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Medan

1

Padang

2

Jambi

1

Palembang

3

Bengkulu

2

Tanjung Karang

2

Tanjung Pinang

1

Pangkal Pinang

1

Jakarta I

1

Jakarta II

0

Jakarta III

2

Bandung

2

Tasikmalaya

2

Semarang

5

Surakarta

1

DI Yogyakarta

1

Surabaya

4

Malang

3

Banten

1

Denpasar

1

Mataram

2

Kupang

3

Pontianak

1

Palangkaraya

1

Banjarmasin

1

Kalimantan Timur

1

Manado

1

Palu

2

Makassar

2

Kendari

1

Gorontalo

1

Mamuju

1

Maluku

3

Ternate

Jayapura Sorong

Jumlah

1 7 3

71

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

3 2 1 1 2 2 1 1 1 0 2 3 2 4 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 4 2

62

1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

18

1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0

24

1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0

22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0 0 0 0 0

9 7 4 8 7

0

10

0

4

0 0 0 0

3 4 7 5

0

10

0

8

2 1 0

10 16 6

0

13

0

6

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

8 3 5 9 6 3 6 4 7 6 9 4 3 4 8 5

16 6

262

Lampiran 2.16 JUMLAH PESERTA DIDIK DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN AJARAN 2011/2012 SAMPAI DENGAN 2013/2014

No

Institusi Poltekkes (2)

(1)

A

B

KEPERAWATAN 1 Keperawatan 2 Kebidanan

3 Keperawatan Gigi

Sub Total

KEFARMASIAN

1 Analisa Farmasi dan Makanan 2 Farmasi

Jumlah

2011/2012

2012/2013

2013/2014

(3)

(4)

(5)

(6)

21.596

22.931

22.250

66.777

42.809

44.810

47.398

135.017

16.323

4.890

285

2.085

16.959

4.920

285

2.305

19.278

5.870

222

2.490

52.560 15.680

792

6.880

3 Jamu

Sub Total

2.370

2.590

101 2.813

101 7.773

1 Kesehatan Lingkungan

Sub Total

6.790 6.790

7.000 7.000

5.945 5.945

19.735 19.735

1 Akademi Gizi (AKZI)

Sub Total

7.065

7.065

7.570

7.570

6.097

6.097

20.732 20.732

1 Fisioterapi

590

760

944

2.294

4 Akupunktur

160

220

191

571

C

KESEHATAN MASYARAKAT

D

GIZI

E

KETERAPIAN FISIK

2 Okupasi Terapi 3 Terapi Wicara

F

Peserta Didik Poltekkes

250 Sub Total

KETEKNISIAN MEDIS

1 Analis Kesehatan 2 Teknik Gigi

3 Program Teknologi & Tranfusi Darah 4 Teknik Radiologi & Radioterapi 5 Rekam Medis dan Info Kes 6 Teknik Elektro Medik 7 Refraksi dan Optisi 8 Ortetik Prostetik

Sub Total Total

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

160

300 220

334 259

884 639

1.160

1.500

1.728

4.388

4.095

4.730

4.766

13.591

875

915

910

2.700

380

0

120 715

0

320 6.505 66.699

440 180 715

440 7.420 70.890

294 119 503

201 6.793 70.774

1.114 419

1.933

961 20.718 208.363

Lampiran2.17 JUMLAH PESERTA DIDIK PRORAM DIPLOMA III POLTEKKES BERDASARKAN JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2013

Aceh

4

Pekanbaru

2 3 5 6 7 8 9

Medan

Padang Jambi

Bengkulu

Palembang T.Karang

Gorontalo

10 Jakarta I

11 Jakarta II

12 Jakarta III 13 Bandung

14 Tasikmalaya 15 Semarang 16 Surakarta

17 Yogyakarta 18 Malang

19 Surabaya

20 Denpasar 21 Mataram 22 Kupang

23 Pontianak

24 Palangkaraya 25 Banjarmasin 26 Samarinda 27 Manado 28 Palu

29 Makassar 30 Kendari 31 Ambon

32 Ternate

33 Jayapura

34 Pangkal Pinang 35 Banten

36 Mamuju 37 Sorong

38 Tanjung Pinang Total

(15)

253

309

0

0

0

0

0

181

348

0 133

0

0

0

0

167

0

0

0

0

0

340 481 274 465 838 620 554 219 0

494 506 438

963 551 408 550 426

392 220 543 356 650 888 527

1.094 429

1.658 136 254 145 688 240

22.250

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

0 0

362

211

0

0

513 731 436

705

697

0

0

222

779 935

0

290

0

158

1.093

264

0

0

597

954 833

0

0

0 148

1.246

305

284

590

1.435 545

270

490 310 675 154

0 136 0 211 317 0 365 439 242 96

388

0 1.116

318

233

377 618 812 343 432 388 554 462 480 735 139 230 148 460 252

19.278

232 150 0 221 0 396 350 0 0 0 0 0 0 0 0

5.870

0

288

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 0 0

87 0

0 0 0 0 0

0

249

0

0

0 0 0 0

0

353 0 0 0

0

135

0

0

0 0 0

222

0 0 0 0

0 0 0

2.490

303 288 103 159 0

296 0 0

0

345

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

101

398

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

211 325 0

368 0

416

0

298 409 195 257 0

341

0

174 232 318 246 292 0

307 55

215 0 0

101

5.945

0

126

0 0 0 0 0 0 0

313

0

236

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

166 257 0

218 0

265 60

0 0 0 0 0 0 0 0

288

296

181

0

0

281 0

127 0

123 127

6.097

0 0 0 0 0 0 0 0

944

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

334

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259

0

0

0

0

0

0

696

282

0

0

0

0

0

127

0

0

0

147

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294

320

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(23)

0

315

68

0

(22)

0

527

191

0

(20)

0

204

0

259

0

(19)

0

0

0

334

0

(18)

0

90

554

313

(17)

Jumlah

0

0

0

160

274

0

94

411

0

0

0

230

124

112

0

285

116

0 0

299

(16)

PIKES

(14)

0

Transfusi

(13)

209

Ortotik Prostetik

(12)

0

Teknik Elektromedik

(11)

320

Refraksi Optisi

(10)

1.198

Teknik Radiologi dan Radio Terapi

Teknik Gigi

(9)

1.873

Analis Kesehatan

Akupunktur

(8)

Terapi

(7)

Okupasi Terapi

(6)

Fisioterapi

(5)

Keteknisian Medis

Gizi

(4)

Keterapian Fisik

Gizi

Kesehatan Lingkungan

Jamu

(3)

Farmasi

(2)

1

Farmasi dan Makanan

(1)

Kesmas

Keperawatan Gigi

Poltekkes

Kefarmasian

Kebidanan

No

Keperawatan

Keperawatan

0

242 294

0 0 0 0 0

230

595

0

0

0

422 259 144 210 201 203 0

180 0

207 0

486 0

70 45 0 0

170 0 0 0

4.766

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

910

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

45

211

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0

0

156

0

292

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

503

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

1.408

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

918

0

0

0 0

1.889 1.599

119

0

2.747

0

0 0

(24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119

2.108 2.378 558

2.527 1.343 2.270 1.440 4.461 2.630 2.083 2.486 2.785 898

1.860 3.569 2.080 1.160 1.343 1.587 1.959 1.388 3.387 1.431 2.214 1.190 2.608 537 654 528

1.275 618

70.774

Lampiran 2.18 JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2011-2013 Institusi Diknakes

No (1)

A

B C D E

F

KEPERAWATAN 1 Keperawatan 2 Kebidanan 3 Keperawatan Gigi

(2)

Sub Total KEFARMASIAN 1 Analisa Farmasi dan Makanan 2 Farmasi Sub Total KESEHATAN MASYARAKAT 1 Kesehatan Lingkungan Promkes Sub Total GIZI 1 Gizi Sub Total KETERAPIAN FISIK 1 Fisioterapi 2 Okupasi Terapi 3 Terapi Wicara 4 Akupunktur Sub Total KETEKNISIAN MEDIS 1 Analis Kesehatan 2 Teknik Gigi 3 Teknik Radiologi & Radioterapi 4 Rekam Medis dan Info Kes 5 Teknik Elektro Medik 6 Ortetik Prostetik Sub Total Total

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

7.276 5.025 1.655 13.956

7.183 5.652 1.641 14.476

6.608 7.604 1.569 15.781

125 625 750

125 885 1.010

72 672 744

2.065

2.065

2.089

2.089

1.676 10 1.686

2.265 2.265

2.068 2.068

2.034 2.034

190 50 40

123 52 36 33 244

243 99 46 42 430

1.105 100 100

1.125 92 285 0 225 16 1.743 21.630

1.384 80 346 38 230 44 2.122 22.797

280

225 20 1.550 20.866

Lampiran 2.19 JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2013

Keperawatan Gigi

Kesehatan Lingkungan

Gizi

Farmasi

Analis Kesehatan

Teknik Elektro Medik

Teknik Radio Diagnostik

Teknik Gigi

Analis Farmasi Dan Makanan

Fisioterapi

Okupasi Etrapi

Ortetik Prostetik

Terapi Wicara

Akupunktur

Jamu

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Aceh Medan Padang Pekanbaru Jambi Bengkulu Palembang T.Karang Gorontalo Jakarta I Jakarta II Jakarta III Bandung Tasikmalaya Semarang Surakarta Yogyakarta Malang Surabaya Denpasar Mataram Kupang Pontianak Palangkaraya Banjarmasin Samarinda Manado Palu Makassar Kendari Ambon Ternate Jayapura T. Pinang Pangkal Pinang Banten Mamuju Sorong Total

327 108 146 44 89 109 232 122 113 68 0 253 124 81 475 185 114 297 286 160 332 485 202 131 74 153 103 184 274 6 252 155 519 84 26 80 38 177 6.608

392 362 176 139 122 151 169 292 236 40 0 153 289 217 469 239 137 465 376 83 246 456 123 336 141 241 137 146 182 162 116 155 273 72 32 71 43 165 7.604

156 72 101 0 68 0 80 34 0 64 0 0 93 100 198 0 135 0 131 25 0 47 52 0 59 0 66 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569

92 95 71 0 51 40 0 113 0 0 96 0 87 0 111 0 109 0 149 62 0 56 80 0 40 0 87 46 91 0 74 0 54 40 0 0 32 0 1.676

96 116 66 42 0 57 56 48 67 0 91 0 85 76 112 0 110 157 0 33 88 58 36 58 71 0 62 0 107 64 67 67 30 0 33 0 36 45 2.034

Nama Poltekkes

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

56 89 0 0 0 0 75 29 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 64 0 162 0 0 0 0 0 41 0 0 0 672

0 80 0 0 0 37 49 114 0 0 0 90 104 0 48 0 146 0 133 37 111 40 61 0 80 37 34 0 145 0 0 0 0 0 0 38 0 0 1.384

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346

0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promkes

Kebidanan

(1)

No

Perekam dan Informasi Kesehatan

Keperawatan

PROGRAM STUDI

(20)

(21)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Total

(22)

1.119 922 560 225 330 394 661 781 416 186 683 496 782 512 1.608 790 751 919 1.205 400 777 1.186 554 525 465 431 553 376 1.143 232 509 377 876 196 132 189 149 387 22.797

Lampiran 2.20 PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI INDONESIA SAMPAI DENGAN BULAN NOVEMBER 2013 No

Nama Obat

(1)

(2)

Kemasan (3)

Kebutuhan (4)

Ketersediaan

Ketersediaan (%)

No

(5)

(6)

(1)

Nama Obat (2)

1

Alopurinol tablet 100 mg

tablet

36.741.378

42.334.202

115,22

37

Etakridin larutan 0,1%

3

Aminofilin injeksi 24 mg/ml

tablet

1.010.547

918.987

90,94

39

Fenobarbital Injeksi I.m/I.v 50 mg/ml

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Aminofilin tablet 200 mg

Amitripilin tablet salut 25 mg (HCL) Amoksisilin kapsul 250 mg Amoksisilin kaplet 500 mg

Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 mg Metampiron tablet 500 mg

Metampiron injeksi 250 mg

Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi: Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg

Anti Bakteri DOEN saleb kombinasi: Basitrasin 500 IU/g + polimiksin 10.000 IU/g

tablet tablet

572.572.531

106,47

tablet

182.539.479

202.597.283

110,99

tablet

330.010.245

325.645.937

tube

3.203.739

2.853.474

89,07

47

pot

1.628.366

1.770.725

108,74

49

150.345

107.220

71,32

51

105.686.877

botol

15.290.917

kaplet

ampul

tablet tablet vial

3.099.226

1.478.236

6.538.399 2.358.049

88.240.406 18.436.875

3.128.248

1.287.945

4.894.153 2.298.768

Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg

tablet

340.682.306

303.200.999

Asam Asetisalisilat tablet 500 mg (Asetosal)

tablet

2.601.517

1.926.273

Asam Asetisalisilat tablet 100 mg (Asetosal) Atropin sulfat tablet 0,5 mg Atropin tetes mata 0,5%

tablet tablet botol

Atropin injeksi l.m/lv/s.k. 0,25 mg/mL - 1 mL (sulfat)

ampul

Deksametason Injeksi I.v. 5 mg/ml

ampul

Dekstran 70-larutan infus 6% steril

botol

Betametason krim 0,1 %

Deksametason tablet 0,5 mg

Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml (HBr) Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr)

krim

9.155.228 1.991.758

35.022

539.197

5.755.275

14.415.848

6.310.510 1.678.949

33.144

480.025

5.661.965

12.692.243

87,13

74,85 97,49 89,00 68,93 74,04 84,29 94,64 89,03 98,38 88,04

6.835.227

6.894.880

100,87

2.509.416

122,97

6.812.972

118,10

8.298.543

106,69

16.871.982

81,02

2.983.469

2.967.441

tablet

37.895.932

35.906.365

Difenhidramin Injeksi I.M. 10 mg/ml (HCL)

ampul

6.624.732

5.314.084

Efedrin tablet 25 mg (HCL)

tablet

36.176.115

27.878.710

ampul

1.621.856

1.158.745

ampul

Diazepam tablet 5 mg

tablet

Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI, 2014

98,68

botol

Diazepam Injeksi 5mg/ml

Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL)

100,94

299.112.407 107.941.489

Ekstrks belladona tablet 10 mg

120,57

300.226.668 124.225.667

Diagoksin tablet 0,25 mg

83,49

tablet tablet

Diazepam tablet 2 mg

38

537.766.318

kapsul

Antimigren: Ergotamin tartrat 1 mg + Kofein 50 mg Aqua Pro Injeksi Steril, bebas pirogen

95,83

103,29

supp

Antiparkinson DOEN tablet kombinasi: Karbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg

6.105.441

31.018.777

6.306.266

Antihemoroid DOEN kombinasi: Bismut Subgalat 150 mg + Heksaklorofen 250 mg Antifungi DOEN Kombinasi: Asam Benzoat 6% + Asam Salisilat 3%

32.367.841

tablet tablet

2.040.659 5.768.851 7.778.533

20.825.531

99,63 99,46 86,89 94,75 80,22 77,06 71,45

40 41 42 43 44 45 46

48

50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Kemasan

Kebutuhan

Ketersediaan

Ketersediaan (%)

(3)

(4)

(5)

(6)

botol

769.775

763.763

99,22

ampul

926.935

737.193

79,53

Fenitoin Natriun Injeksi 50 mg/ml

ampul

Fenobarbital tablet 30 mg

tablet

25.873.858

24.125.745

tablet

3.976.891

3.836.773

Fenoksimetil Penisilin tablet 250 mg Fenoksimetil Penisilin tablet 500 mg Fenol Gliserol tetes telinga 10%

tablet botol

Fitomenadion (Vit. K1) injeksi 10 mg/ml

ampul

Furosemid tablet 40 mg

tablet

Fitomenadion (Vit. K1) tablet salut gula 10 mg

89.475

2.255.883 1.182.712 5.034.528

85.887

2.092.079 1.171.617 4.726.099

95,99 93,24 92,74 96,48 99,06 93,87

tablet

17.655.327

15.966.112 17.867.571

111,94

Gameksan lotion 1 %

botol sach

1.059.419

46.047.937

1.059.427

43.038.223

100,00

Gentian Violet Larutan 1 %

botol

2.257.820

2.411.131

106,79 110,17

Garam Oralit I serbuk Kombinasi: Natrium 0,70 g, Kalium klorida 0,30 g, Tribatrium Sitrt dihidrat 0,58 g

Glibenklamida tablet 5 mg

tablet

Gliserin

botol

Gliseril Gualakolat tablet 100 mg Glukosa larutan infus 5%

Glukosa larutan infus 10%

56.488.673

59.082.656

tablet

368.900.378

406.434.985

botol

6.339.081

4.919.017

botol

Glukosa larutan infus 40% steril (produk lokal)

ampul

Haloperidol tablet 0,5 mg

tablet

Griseofulvin tablet 125 mg, micronized

15.961.933

3.706.973 275.831 616.452

3.088.958 267.391

138,05

12.265.559

tablet

80.079.223

74.450.572

Ibuprofen tablet 200 mg

tablet

63.225.521

58.370.076

Isosorbid Dinitrat Tablet Sublingual 5 mg

tablet

11.721.833

13.425.991

Hidroklorotiazida tablet 25 mg Hidrkortison krim 2,5%

Ibuprofen tablet 400 mg

Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Kaptopril tablet 12,5 mg Kaptopril tablet 25 mg

Karbamazepim tablet 200 mg Ketamin Injeksi 10 mg/ml

Klofazimin kapsul 100 mg microzine Kloramfenikol kapsul 250 mg

Kloramfenikol tetes telinga 3 %

tube

tablet

7.370.766

71.559.108

96,94

7.031.126

10.635.642

5.093.137

77,60

107,82

tablet tablet

83,33

4.141.750

25.653.672

Haloperidol tablet 5 mg

104,59

129,39

26.115.814

Haloperidol tablet 1,5 mg

93,46

797.604

tablet

3.841.418

90,43

7.656.761

68.636.382

98,23

115,33 92,97

103,88

92,32 95,92

114,54

tablet

215.793.410

202.333.681

tablet

103.261.367

108.669.139

105,24

597.739

468.165

78,32

tablet tablet vial

kapsul kapsul botol

55.391.360 5.528.909 2.268.599

62.485.884 17.647.929

52.556.553 6.314.310 2.019.134

58.872.542 17.258.489

93,76 94,88

114,21

89,00 94,22 97,79

Lampiran 2.21 PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI INDONESIA SAMPAI DENGAN BULAN NOVEMBER 2013 No

Nama Obat

(1)

(2)

73

Kloraniramina mealeat (CTM) tablet 4 mg

75

Klorpromazin injeksi i.m 25 mg/ml (HCL)

74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Kemasan (3)

661.683.428

ampul

216.884

201.435

Klorpromazin tablet salut 25 mg (HCL)

tablet

Kuinin (kina) tablet 200 mg

Kuinin Dihidrokklorida injeksi 25%-2 ml

Lidokain injeksi 2% (HCL) + Epinefrin 1 : 80.000-2 ml Magnesium Sulfat inj (IV) 20%-25 ml Magnesium Sulfat inj (IV) 40%-25 ml Magnesium Sulfat serbuk 30 gram Mebendazol sirup 100 mg / 5 ml

tablet tablet botol

330.795

404.876

101 Oksitetrasiklin injeksi I.m. 50 mg/ml-10 ml

30.349

2.048.135

12.014 25.907

1.440.136

32.560.494

30.872.390

botol

301.519

352.437

2.867.774

35.942.591

2.704.927

38.137.390

botol

1.873.012

2.852.711

tablet

2.892.119

2.783.582

botol

7.594.207

6.925.863

tube vial

102 Oksitosin injeksi 10 UI/ml-1 ml

ampul

104 Paracetamol tablet 100 mg

tablet

106 Pilokarpin tetes mata 2 % (HCL/Nitrat)

botol

103 Paracetamol sirup 120 mg / 5 ml

13.517

162.553

tablet

tablet

100 Oksitetrasiklin HCL salep mata 1 %

199.738

828.505

12.586.280

Nistatin Vaginal tablet salut 100.000 IU/g Obat Batuk hitam ( O.B.H.)

454.800

13.496.864

ampul

Nistatin tablet salut 500.000 IU/g

22.869.557

tablet

Natrium Thiosulfat injeksi I.v. 25 %

113.074

3.521.164 5.522.378 654.266

4.644.722

74.832

4.022.642 4.014.960 673.121

3.555.612

botol

16.616.812

17.210.176

tablet

720.242.482

733.288.918

107 Pirantel tab. Score (base) 125 mg

tablet

14.620.822

13.423.908

109 Povidon Iodida larutan 10 %

botol

105 Paracetamol tablet 500 mg

108 Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCL) Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI, 2014

tablet

92,88 112 Primakuin tablet 15 mg

96,94 113 Propillitiourasil tablet 100 mg

100,67 118 Salep 2-4, kombinasi: Asam Salisilat 2% + Belerang endap 4%

vial

tablet

108,89 111 Prednison tablet 5 mg

23.022.671

9.811.841

Natrium Bikarbonat tablet 500 mg

(2)

104,56

2.550.092

7.895.129

botol

(1)

102,40 110 Povidon Iodida larutan 10 %

13.045.693

3.585.606

vial

sach

(6)

12.476.443

4.773.743

vial

Nama Obat

121,86 114 Propanol tablet 40 mg (HCL)

4.626.081

ampul

No

15.297.339

tablet

tablet

ampul

Natrium Klorida larutan infus 0,9 %

9.814.482

Ketersediaan (%)

12.552.718

115.548.192

Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg -1 ml Natrium Fluoresein tetes mata 2 %

10.123.877

6.339.503

108.313.585

tablet

Metronidazol tablet 250 mg

5.821.838

tablet

Mebendazol tablet 100 mg

Metilergometrin Maleat (Metilergometrin) tablet salut 0,125 mg

(5)

646.187.787

ampul

Anti Malaria DOEN Kombinasi Pirimetamin 25 mg + Sulfadoxin 500 mg Kotrimosazol Suspensi Kombinasi :Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 40 mg/ 5 ml Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg Kotrimosazol DOEN II (pediatrik) Kombinasi : Sulfametoksazol 100 mg, Trimetoprim 20 mg

(4)

tablet

Klorpromazin injeksi i.m 5 mg/ml-2ml (HCL) Klorpromazin HCl tablet salut 100 mg (HCL)

Kebutuhan Ketersediaan

23.421.018 1.543.926

244.575.456 4.078.766

24.770.440 1.902.304

251.829.854 2.889.733

71,12 115 Reserpin tablet 0,10 mg

106,68

116 Reserpin tablet 0,25 mg

117 Ringer Laktat larutan infus

103,19 119 Salisil bedak 2%

182,17 120 Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 5 ml (ABU I) 124,28

121 Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 50 ml (ABU II)

81,38 122 Serum Anti Difteri Injeksi 20.000 IU/vial (A.D.S.)

122,39 123 Serum Anti Tetanus Injeksi 1.500 IU/ampul (A.T.S.) 88,88 124 Serum Anti Tetanus Injeksi 20.000 IU/vial (A.T.S.) 85,36 125 Sianokobalamin (Vitamin B12) injeksi 500 mcg 70,31 126 Sulfasetamida Natrium tetes mata 15 % 93,25

127 Tetrakain HCL tetes mata 0,5%

94,32 128 Tetrasiklin kapsul 250 mg 94,82 129 Tetrasiklin kapsul 500 mg

106,11 130 Tiamin (vitamin B1) injeksi 100 mg/ml

116,89 131 Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCL/Nitrat)

152,31 132 Tiopental Natrium serbuk injeksi 1000 mg/amp 66,18 133 Triheksifenidil tablet 2 mg 96,25 134 Vaksin Rabies Vero

114,24 135 Vitamin B Kompleks tablet 91,20

VAKSIN

Kemasan (3)

botol

Kebutuhan

Ketersediaan

Ketersediaan (%)

(4)

(5)

(6)

3.337.799

2.571.479

77,04

29.806.909

136,88

6.773.676

141,79

tablet

219.167.208

191.072.186

tablet

7.467.236

7.083.664

tablet tablet tablet

21.775.804 4.777.147 771.009

554.624

87,18 94,86 71,93

tablet

19.275.427

19.966.404

103,58

tube

3.182.571

3.150.565

98,99

botol

kotak vial vial vial

10.516.896

11.639.028

3.846.436

3.851.217

100,12

2.727

2.242

82,20

64.437 7.480

55.473 5.027

ampul

179.216

143.582

ampul

19.588.634

18.335.587

vial

botol botol

110,67

234.135

2.674.677 747.233

175.746

86,09 67,20 80,12 75,06 93,60

2.827.680

105,72

569.976

76,28

kapsul

63.927.978

64.900.467

101,52

ampul

8.324.631

7.458.053

89,59

kapsul

28.922.494

28.161.006

tablet

302.431.227

295.392.889

tablet

18.839.500

22.393.709

tablet

405.270.082

384.525.173

ampul vial

128.458

3.833.869

97,37 97,67

214.503

166,98

3.058.360

79,77

118,87 94,88

72,70 136 BCG

vial

2.882.530

1.895.697

65,77

76,55 138 D T

vial

1.892.211

1.223.396

64,65

102,88 137 T T

103,57 139 CAMPAK 10 Dosis 105,76 140 POLIO 10 Dosis 101,81 141 DTP-HB

123,21 142 HEPATITIS B 0,5 ml ADS 91,81 143 POLIO 20 Dosis

102,97 144 CAMPAK 20 Dosis 70,85

vial vial vial vial vial vial vial

2.126.071 5.891.506 5.123.173 4.995.588 5.711.913 326.250

167.352

1.854.353 4.716.072 3.374.080 3.805.607 3.658.140 478.898

112.761

87,22 80,05 65,86 76,18 64,04

146,79 67,38

Lampiran 2.22 PENGGUNAAN OBAT GENERIK PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI, 2014

Penggunaan di Puskesmas

Penggunaan di Rumah Sakit

Rata-Rata Penggunaan

(3)

(4)

(5)

98,96 99,29 99,86 88,09 96,68 87,55 93,25 85,70 100,00 90,21 95,50 98,37 96,40 98,80 96,88 97,09 99,68 99,50 100,00 95,73 95,52 97,76 92,47 99,68 91,45 100,00 96,96 97,17 97,55 97,28 99,36 100,00 88,77 96,11

91,04 63,88 90,35 57,99 67,38 80,18 63,07 66,51 89,59 83,04 66,31 69,44 66,39 83,23 51,54 60,66 68,21 74,50 81,72 78,22 75,60 76,89 61,76 82,74 68,94 71,69 86,60 77,83 76,71 81,23 93,26 88,04 76,15 74,87

95,00 81,59 95,11 73,04 82,03 83,87 78,16 76,11 94,80 86,63 80,91 83,91 81,40 91,02 74,21 78,88 83,95 87,00 90,86 86,98 85,56 87,33 77,12 91,21 80,20 85,85 91,78 87,50 87,13 89,26 96,31 94,02 82,46 85,49

Lampiran 3.1 REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2013 Jumlah Tenaga Kesehatan No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Dokter Spesialis

Dokter Umum

Dokter Gigi

(3)

(4)

(5)

854 2.191 816 781 429 923 121 453 103 255 5.931 5.562 4.397 1.237 4.786 1.603 1.146 382 275 343 129 491 613 447 274 1.402 120 137 33 118 84 108 202

1.446 3.161 1.230 1.182 719 1.100 433 1.019 333 540 2.728 4.757 4.821 1.408 4.574 1.382 1.069 651 698 639 465 779 1.080 1.010 534 1.464 445 249 233 390 272 297 733

265 857 405 359 179 212 109 270 61 135 1.086 1.565 1.258 394 1.512 509 292 154 160 130 97 191 321 63 106 597 116 35 100 119 48 54 98

36.746

41.841

11.857

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

Perawat

Bidan

Farmasi

Lainnya

(6)

(7)

(8)

(9)

10.890 8.796 7.513 6.986 5.314 8.861 3.258 6.805 2.566 3.932 19.418 31.030 31.802 6.746 32.833 7.882 6.515 5.041 6.422 9.467 4.607 6.239 7.181 5.645 6.804 12.436 3.801 1.598 1.627 5.075 3.123 2.710 5.482

288.405

9.545 13.585 4.633 4.476 3.259 4.804 2.550 3.761 899 1.170 2.877 13.263 16.833 1.699 15.555 3.516 2.252 2.211 3.139 2.308 1.851 2.771 2.356 1.469 2.495 5.264 1.769 680 895 1.323 1.086 895 1.921

137.110

1.707 2.436 1.376 1.202 977 1.211 869 711 283 314 2.458 3.420 5.525 2.155 4.229 1.035 588 550 1.142 634 525 824 809 791 674 1.468 540 322 241 171 246 238 510

40.181

7.613 7.378 4.422 3.159 3.125 6.068 2.664 3.103 1.124 1.002 4.881 9.407 13.412 3.033 11.218 2.666 2.721 2.873 3.648 2.522 2.030 3.080 2.500 1.545 2.557 7.600 2.704 1.276 1.259 1.127 1.146 726 1.905

125.494

Jumlah

Tenaga Non Kesehatan

(10)

(11)

32.320 38.404 20.395 18.145 14.002 23.179 10.004 16.122 5.369 7.348 39.379 69.004 78.048 16.672 74.707 18.593 14.583 11.862 15.484 16.043 9.704 14.375 14.860 10.970 13.444 30.231 9.495 4.297 4.388 8.323 6.005 5.028 10.851

681.634

4.923 7.986 3.913 3.974 3.255 5.779 1.700 3.579 1.563 1.763 16.469 24.809 31.134 6.951 30.543 4.986 5.823 3.718 4.464 2.653 2.100 2.776 4.891 2.196 1.750 4.934 1.085 1.359 413 1.010 554 743 1.658

195.454

Total SDM Kesehatan (12)

37.243 46.390 24.308 22.119 17.257 28.958 11.704 19.701 6.932 9.111 55.848 93.813 109.182 23.623 105.250 23.579 20.406 15.580 19.948 18.696 11.804 17.151 19.751 13.166 15.194 35.165 10.580 5.656 4.801 9.333 6.559 5.771 12.509

877.088

Lampiran 3.2 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN DI PUSKESMAS MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2013 Jumlah Tenaga Kesehatan No

Provinsi

(1)

(2)

Dokter Spesialis

Dokter Umum

Dokter Gigi

(3)

(4)

(5)

1

Aceh

1

3

Sumatera Barat

3

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau

0 7

DKI Jakarta

34

Jawa Tengah

7

Jawa Barat

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

394

585

287

2.955

365

578

4

338 458 254

1.931

738

0

320

1 1 0 3 0 0 0 1 0 2 3

135

38

484

1.832

3

66

645

31

2

93

96

365

3

106

322

140

1

0

217

193

1.889

0

529

514

9

0

(7)

5.378

6 0

(6)

156

1.442

7

Perawat Gigi

773

6 0

Perawat

475 254 370 314 273

806 177

105 109 79 58

209 63

690

386

121

21

219 145 61

393

17.767

1.752

70

2.171

211

9.651

1.250

1.108

245

1.029 2.693 8.143 2.009 2.769 3.369 6.353 2.763 3.145 2.851 2.075 3.844 5.290 2.345 701

65

1.221

33

2.049

91 14 46

6.883

96

3.626 1.241 2.933

115.747

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

90

151 223 201 538 111 46 56 93 49 25 36

10.150

(14)

(17)

19.344

1.253

20.597

3.838

800

906

305

284

39

141

10.508

707

11.215

120

25

64

137

2

2.593 3.565 2.091 2.989 617 813

1.233 526 487

1.077 492 472

628

1.588

439

724

586 119 163 389

636 238 184

423 192 246 468 160 330 74 71

746 154 269 162 144

1.840

1.751

838

906

11.374

1.928

971

1.296

228

409

776

314

2.436 1.645 2.361 1.845 1.496 2.266 1.559 1.025 1.880 3.874 1.387 453 787 981

293 274 627 448 252 525 426 313 340

461 348 485 543 368 795 622 176 855

1.907

229

382

294 137 74

112

1.353

198

102.176

93

741

801 530

926

67

17.383

558 270 257 424 170 420

21.849

890 163 835 137 213 387 491 282 177 338 198 276

11

9.296

3

11

165

17

129 366

51

2.457 4.121

93

3.517

21

4.275

8 0

3 3 6

36

6.546

2.232

70 77

168

10.559

148

6

79

210

9.598

7 1 3

652

0

6.710

3

196

4.782

8.367

39.577

512

4.787

747

7.293

8.947

32

1

155

35.724

524

132

22

7.469

30.941

8.423

5.847

143

154

1.265

4.485

65

20

14.799

174

3.910

2.806

11.539

129

16

364

690

38

383

9.880

349

6.058

10.849

8.508

560

341

584

270

37

14

643

1

7.555

12.000

1.187

23

95

8.842

6.378

242

355

24.961

794

5.618

27.031

49

386

30.106

46

31.210

5

543

1.181

72

3

707

6.288

47

229 176

15

5.788

228

18

311

8

83

294 291

7.169

0

10

212

8.299

11.206

795 886

29

24.254

102

6

69

39

20 27

192

1.092

3

70

386

9.667

47

(15)

(16)

59

213

392

(13)

Total SDM Kesehatan

159

977

209

(12)

Tenaga Non Kesehatan

484

12.714

651

(11)

Jumlah

747

927

370

Keteknisian Medis

1.955

1.029

186

Keterapian Fisik

(10)

235

198

Gizi

(9)

3.078

378

Sanitarian

1.261

176 308

Kesmas

(8)

11.080

278

Farmasi

7.977

472

3.552

1.271

26

153

3.700

170

273

479 265

2.440

11.312

134

244

2.848

945

446 479

7.160

Bidan

7

53 9 4 8 2 6

1.464

4.859 7.885 5.823 3.048 5.704 3.845 2.269 5.769

314.363

692 384 991 209 364

7.565 9.200 6.231 7.701 5.068 8.249

909

15.708

291

2.523

227 177 257 123 48

205

34.835

6.050 3.225 5.961 3.968 2.317 5.974

349.198

Lampiran 3.3 RASIO DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

Jumlah Puskesmas

Dokter Umum

Dokter Gigi

(2)

(1)

Perawat

Bidan

Rasio Dokter Umum terhadap Puskesmas

Rasio Dokter Gigi terhadap Puskesmas

Rasio Perawat terhadap Puskesmas

Rasio Bidan terhadap Puskesmas

(8)

(9)

(10)

(11)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Aceh

334

773

156

5.378

7.977

2,31

0,47

16,10

23,88

4

Riau

207

578

217

2.848

3.078

2,79

1,05

13,76

14,87

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat

570

1.442

176

338

262 319 180 280 60 70

340

120 158 362 237 194 228 222 183 183 440 264 91 92

190

Papua

391

Papua Barat

Indonesia

125 143

9.655

93 66

514

193

645

484

365

177

140

38

322

1.832

230

106

254

960

121

287

458

1.889

Maluku

Maluku Utara

585

1.050 873

529

96

806

1.931

738

475 370

58

446

134

244

63

479

209

479

26

690

386

153

65

265

70

121

21

219

91

145 61

393

17.767

33 14 46

6.883

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

3.700 1.752 3.552 1.029 2.171 2.693 9.651

3.838 3.565 2.091 2.989 617 813

1.029 9.667

8.143

12.714

2.009

2.436

1.108

2.769

79

273

2.593

105 109

314

2.440

2.955

11.312

170

254

11.080

945 273

320

7.160

1.271 3.369 6.353 2.763 3.145 2.851 2.075 3.844 5.290 2.345 701

1.221 3.626 2.049 1.241 2.933

115.747

776

11.374 1.296 1.645 2.361 1.845 1.496 2.266 1.559 1.025 1.880 3.874 1.387 453 787 981 801 530

1.353

102.176

2,53 2,23 1,92 1,44 1,41 1,84 2,33 4,60 1,90 1,80 2,21 3,02 1,91 2,07 2,67 1,61 1,02 1,32 1,41 1,96 2,16 2,62 1,33 1,57 1,00 1,33 1,66 1,15 1,16 0,43 1,01

1,84

0,93 1,10 0,60 0,29 0,37 0,69 0,63 1,37 1,42 0,77 0,85 1,46

12,56 11,28 13,86 11,60 9,73

12,69 17,15 31,01 7,92 9,19

0,30 0,59 0,94 0,14 0,34 0,88 0,27 0,23

10,59 9,31

26,81 14,24 13,79 12,84 11,34

3,03 9,21 6,41

11,85 10,80 10,41 6,52 7,78 7,71 9,94 7,02 5,60

4,98

8,88

8,68

0,71

11,61

7,70

12,02

0,10 0,12

10,28

10,27

13,27

0,26

10,68

21,01

0,71 0,48

11,62

10,59

17,53

0,33

11,18

8,73

9,16

0,66 0,30

14,73

14,56

11,78

1,42

14,65

9,33

0,98 1,19

19,44

19,08 16,39 7,50

11,99

8,80 5,25 8,55 5,16 6,41 3,71 3,46

10,58

Lampiran 3.4 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

Jumlah Rumah Sakit

(2)

(3)

(1)

1

Aceh

3

Sumatera Barat

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau

53

Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis

Dokter Umum

Dokter Gigi

Perawat

Bidan

Farmasi

Lainnya

(4)

(5)

(6)

(9)

(10)

851

610

174

2.087

10.455

2.874

13.329

99

4.198

668

391

1.399

8.134

2.797

10.931

65

2.638

54

775

552

113

606

115

453

59

29 51 19 49 14 25

412

343

915 120

175

442 101

159

237

194

(13)

1.406

250

583

(12)

(8)

5.231

1.437

796

Total SDM Kesehatan

(7)

2.164

41 19 36

939

2.237

4.028

1.349

4.950

1.162

3.077

675

1.368 1.255 1.532

546 383 225 289

738 513 273

1.907 1.259 949

450

1.759

158

862

179 83 98

805 475 366

(11)

Tenaga Non Kesehatan

96

156 61

Jumlah

9.672 8.589 5.226 9.957

5.663 2.989 2.162

15.335 11.578 7.388

4.378

14.335

5.726

2.609

8.335

2.752

1.224

3.071 2.317

819 863

3.890 3.180 3.976

DKI Jakarta

150

5.873

2.033

578

16.680

1.838

2.015

3.865

32.882

15.074

47.956

Jawa Tengah

275

4.250

2.368

414

22.098

3.164

1.488

5.501

39.283

20.908

60.191

Jawa Barat

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat

274 69

319 77 57 23 41 40 17 31 54 40 26

5.514 1.080

2.580

1.134

672

1.595

769

376

338

274

308

339

303

125

160

481

326

612

530

438

417

272

1.397

12

135

9

596

4.740

82 25

2.701

275

120 117

162

Papua Barat

16

82

132

Papua

Indonesia

18 35

2.228

84

197

36.081

119 309

21.283

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

649

2.122 476

3.927

1.711

109

5.152

896

273

196 41 44 44 29 55 90 34 41 14

27

4.966

3.440

21.245

120 59

21.060

513

198

Maluku

Maluku Utara

115

741 153

33

723

38 16

5.708 2.065 2.894 2.947 1.723 3.064 4.204 3.297 2.836

1.001 436 703 455 316 493 737 379 590

7.096

1.361

864

217

1.317 332

321 98

26

1.409

334

22

1.041

213

4.295

164.309

15 47

938

2.157

552 141

1.533 1.164

9.400

4.759

1.070 702 516

279 197 265

708 913 647 523 708

10.891 4.099 6.107 4.933 3.048 5.528 7.099 5.285 4.987

635

2.871

14.299

49

321

1.720

154 48 75

109

470

196

57

14.769

3.990

20.158

179 196

9.415

19.332

40.781

1.526

137

40.506

6.065

358

276 31.254

4.946

650 127

2.753 713

403

2.526

222

1.769

293 574

47.716

1.834 3.950

319.707

3.982 1.778 3.380 1.792 1.269 2.068 3.223 1.665 1.184

59.838 13.405 60.939 14.873 14.159 5.877 9.487 6.725 4.317 7.596

10.322 6.950 6.171

3.682

17.981

934

2.654

540 133

3.293 846

621

3.147

552

2.321

386 845

138.633

2.220 4.795

458.340

Lampiran 3.5 JUMLAH DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI (STR) MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2013

2.192

3

Sumatera Barat

2.416

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

190

127

217

2.268

43

61

38

76

852

84 18

2.217

Lampung

1.500

33

629

11

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau

18

188

Sumatera Selatan Bengkulu

66

6.820

479 315

98 9

10

52 15

54 18

30

9

9

6

9

4

30

42

12

29

13

32

13

4

13

195

19

7

30 9

11

35

11

12

2 3

20

4

3

221

42

188

69

238

6

3

43

183

4

Spesialis Kedokteran Gigi Anak

Spesialis Penyakit Mulut

Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi

(19)

(20)

(21)

1

2

3

3

7 1

(18)

577

11

2

(17)

3

123

588

13

2

(16)

2

11

191

2

(15)

2

1.598

21

3

(14)

512

7

1

Spesialis Prostodonsia

(13)

138

68

17

8

(12)

5

34

110

9

(11)

67

54

83

7

Spesialis Ortodonsia

(10)

8

Spesialis Periodonsia

(9)

21

Spesialis Konservasi Gigi

(8)

51

Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial

(7)

31

Dokter Gigi

(6)

55

Spesialis Lain

(5)

45

Dokter Gigi Spesialis Dasar

Spesialis Patologi Anatomi

Spesialis Radiologi

(4)

Spesialis Patologi Klinik

Spesialis Anestesiologi

(3)

Aceh

Spesialis Obstetri dan Ginekologi

(2)

1

Spesialis Bedah

(1)

Spesialis Anak

Provinsi

Dokter Spesialis Penunjang

Spesialis Penyakit Dalam

No

Dokter Umum

Dokter Spesialis Dasar

12 17

324

91 71

0 2 0 3 1 2

4 1 0 2 0 0 1 0

2

3

2

0

2.790

4

0

1

1

0

3.523

30

3

7

2 0 1 1 0

1 4 1 3 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0 0 1

2 2 1 1 0 1 0 2

DKI Jakarta

15.549

527

637

314

676

323

188

142

68

2.399

5.112

87

78

167

182

27

54

92

Jawa Tengah

9.227

344

274

230

297

165

111

66

34

939

1.591

19

11

32

26

0

7

13

Jawa Barat

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

15.048 2.813

12.115 4.507

15

769 501

1.961

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

93

522

721

Sulawesi Utara

Sulawesi Selatan

376 108

1.001

Sulawesi Tengah

136

2.933

Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

377

1.516 411

19

524 127

264

116

90

147 18 12 28

19

57

57

31

49 17

9

40 12

8

7

192 634

94.727

Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Kemenkes RI, 2014

9

30

21

253 148

9

22

101

226

63

22

24

136

110

83

379

3.530 352

267

11 4 6 7 4

10

2.918

9 4 4 5 8

17

3.090

8

36 12

470 111

228 59

159 44

139

42

416

200

186

144

149

70

29

135 23 12 26 15

70 7 2 7 3

33

12

51

15

62 18

31 5 6 9 6

14

16

292

817

4

2

24 4 8 7 3

6

946

3.699

7

5

330

3.827

1.551

11

14

20

1.350

62

7

22

47

14

3

8 2 2 1 4

362 42 16 49 23

163 147 166

91

77

189

128

81

6

128

1

36

7

1.446

408

77

95

135

66

59

44

19

400

1.315

7

8

4

3

3

0

14

37

11

3 6 4 7

16

1.983

21

6 8 4 7

13

3.345

4 0 0 0

6 1 1

1

4

1.450

980

6

3

7 1 1 2 1 6

824

2 0

20 5

2

15

0

3

0 1

399

6

25

9.552

140

55 55 34 33 90

24.598

80 24 32 15

3 1 0 2 1 0 5 2 1 8 0 1 0 0 0 0 1

307

59 30

66 40

97 38

7

10

2

7

143

101

18

6

7

5

1

2 0 2 2 1 4 1 0 5 1 1 0 1 0 0 0

306

23

0 0 0 0 2 5 3 0 6 0 0 0 2 1 0 0

514

17

2 0 0 0 1 7 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0

537

20

1

68 22

(22)

2

4 0

Total

1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

64

36

2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1

152

51 15 75 16

5 0 0 1 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

288

2 0 0 0 0 0 0 0

9.914 3.246 1.185 3.144

629

1.993

450 972

1

26.623

0

13.386

4 1

22.820 4.870

4

19.869

1

4.664

0 0 0

6.988 1.019

748

0

1.110

0

1.417

0

2.406

0 0 0

689

2.318 599

1

5.935

0

346

0 0 0 0 0 0

14

584 189 327 211 260 824

146.048

Lampiran 3.6 JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI (STR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2013

No

Provinsi

Perawat

Bidan

Fisioterapi

Perawat Gigi

Refraksionis Optisien

Terapis Wicara

Radiografer

Okupasi Terapis

Gizi

Rekam Medis

Teknisi Gigi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Aceh

5.425

16.320

508

914

3

Sumatera Barat

5.695

8.118

186

296

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta

9.709

19.514

2.688

1.739

14.908

196

1.798

1.304

2.271

1.300

5.478

8.518

3.090

3.166

7.181

8.740

3.547

Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

5.021

13.757

3.406

2.552

3.708

2.072

4.552 6.051 979

3.200

644

198.414

721

369

1.209

1.397

632

120

596

734 223

17

0

77 44 39 18 15

16

Papua

Indonesia

935

22

237

16

588 547 609 117 108 271

56 53 34

21 15 27

7 3 7 7 2 1

15

1

0

79

69

5.861

30

831

28

200.609

Sumber: Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2014

406

476

38

11

57

830

4

391

287

32 12.693

4 4 0 0

3.068

109 13 24

7 1 1 1

865 139 547 234

13 55 73

1

126

2

48

3 2 0 2 0

124

22 27 48 29

23

762

110

420

88

0

418

256

38

244

27

1.205

0

153

0

20

18

177

0

354

0

3

0

278

5

64

61 4 0

567

120

471

202 191

8 0

100 14 58 14

1 0 0 6 8 2 5 0 1 0

1 7 5

715

1.072

586

120

2.194

1.451

7

509

513

180

59

7

1.484 685 519 741 621 518 693 287 381 400 398 191 109

755 364 18 81 25 34

11

3 0 9

0 0 4

0

277

0

2

0

711

26

6.843

0 1

656

871 567 149 344

19.750

1 5 5 6

5.697

662

4.772

270

1.525

375

3.749

4

13 49

175 58

3.234 941

50

3

2

10

17.623

2

11

0

2

0

1

0 0 0 0 0

1 0 0 2 1 0 1

429

36

0

1

290 496 245 657 118

1.019

518

0

17

1.227

26

0

41 16

0

48

8

7

15

129

51 26 25 58 20

9 9

0

24

233

787

58

0

62

7

10

4

143

5

17.943

955

19

31

98

643

23

229

63

8

242

2.672

29.494

159

41.867

8

7

37

509

19.140

57

51

0

0

15

1 6

19

2.343

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 4 3 0 1 0 0 0

0

38

0

0

0 0 0 0

248

0 0 0 0

187

3.722

23

2

0

74

88

4.151

0

0

35

10

6.311

25.917

18.067

66

0

32.390

8

253

244

395

181

0

7

320

13

11

0

6

41

182

547

0

9

35

473

265

1

0

4.147

45

678

669

1.146

25

27.375

327

642

1 0

166

14

20

0

(22)

3

0

0

Total

5

642

115

1

9

609

5

1

7

0

75

1.166

11

95

1.359

256

9

49

167

28

22

211

534

3

26

405

78

38

0

1

14

178

1.034

1.164

10

69

24

37

34 11

19

28

57

0 0

107

35

330

108

0

649

944

348

0

543

2

1.352

31

(21)

603

1.031

12

0

(20)

878

5

455

50

(19)

0

5 0

(18)

36

184 228

(17)

1.097

4 8

Teknisi Transfusi Darah

158

8

962

60

Ortotis Prostetis

1.383

318

78

(16)

Fisika Medis

17

9 0

(15)

Tenaga Akupunktur

241

10

34

202

11

(14)

Perawat Anestesi

844

68

170

78

1.745

0

91

396

2.884

29 171

14.902

1.915

1.203

44

65

593

53

Maluku Utara Papua Barat

6

233

1.000 1.501

672

70

122

1.679 4.158

1

372

1.124

19.685

4

45

407 315

109

4.462 2.358

2.656

38

32

145

1.353

4.111

137

3.498 1.320

4.075

4

61

10

461

7.153

177

3

409

55

242

3.065

8

6

232

1.637

26.096

240

6

743

33.764

1

344

16.081

DI Yogyakarta

15.236

351

140

239

10.442

2

318

6.254

18.540

Jawa Timur

78

8.077

Jawa Barat

Jawa Tengah

298

56

Teknologi Kesehatan Elektromed Laboratoriu Lingkungan is m

5

116

1

254

0

6

1 0 0 0 0 0

97 11

42.282 73.310 11.944 30.089

8.198 7.943

10.372

15

12.547

2

7.227

4

29 11

0

1

0

12.497

19

2 0

7.168

7 0

9.829 4.358 4.394 2.368 2.362 3.514

1

15

40.260

0

4

1.153

0 0 0 0

143

6 3 4 7

1.129

7.882 6.055 2.160 4.655

509.130

Lampiran 3.7 JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2013

Jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

No

Provinsi Biasa

Terpencil

Sangat Terpencil

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Indonesia

0

56

0

56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 1 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 13 1 2 3 3 5 0 0 0 1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 1 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 13 1 2 3 3 5 0 0 0 1 2 3 4

Lampiran 3.8 JUMLAH DOKTER UMUM SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2013

No

Biasa

Provinsi

(1)

(2)

Jumlah

%

(3)

(4)

1

Aceh

10

4

Riau

20

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu

Terpencil

58

61,7

16

17,0

94

8,0 0,0

DKI Jakarta

15

100,0

DI Yogyakarta

18

100,0

Jawa Barat

Jawa Tengah Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2014

17 26 36 5

11 4 0 0 0 0 0 3 0

11,1 6,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0 0

226

44 49 51 7 9 0 0 0 0 0 0 0

53,1 53,8 88,0 53,3 68,0 77,8 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

57

46,3

0,0 0,0 0,0 2,2 0,0

0,0

0

50

59,4

63,0

0 0

34

29

0,0

11,0

0

111

8,7

11 0

(9)

21,3

4,7

13,3

1

(8)

325

10

Kepulauan Riau

(7)

43,4

6,5

1

(6)

%

141

Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

(5)

Total

Jumlah

53,5

6 0

%

174

13,4

4

Jumlah 3,1

25 3

Sangat Terpencil

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7,2

51 26 54 34 37 57 67 26 27 8

11 15 8

18

1.112

51 27 37 2

43 14 1 5 0 0 0 0 0 0 0

102 21 97

36,1

101

46,6

31

14,1 16,7

22

158 40

6,6

155

8,2

201

15,8 6,2

35,3

46,7 18,7 11,1 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53,7

38

67,0

4,0

66

58,7 27,0

39,8

28,3

231

61,8

42,2

13

18,1 20,3

27,3

80

122

1.815

187 64 93 50 92 75 9

15 15 17 26 18 36 5

11 46

81,9

282

41,3

92

79,7 38,2

128 123 55

70,8

137

85,9

184

63,9 22,0 53,4 83,3

158 100 58 48

93,4

166

91,8

219

84,2 93,8

57,6

95

130

3.153

Lampiran 3.9 JUMLAH DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI KONDISI 31 DESEMBER 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2014

Biasa

Terpencil

Jumlah

%

Jumlah

(3)

(4)

(5)

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 4 28 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45

0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,85

40 45 30 34 31 24 6 20 1 7 0 0 0 0 0 0 0 17 14 7 21 32 22 8 19 58 23 11 6 1 5 3 10

495

Sangat Terpencil %

Jumlah

(6)

(7)

54,05 70,31 68,18 80,95 56,36 88,89 31,58 64,52 25,00 43,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 16,47 21,88 47,73 64,00 50,00 47,06 36,54 74,36 19,01 50,00 26,09 1,61 13,51 17,65 24,39

42,38

34 19 13 8 24 3 13 10 3 9 0 0 0 0 0 0 0 8 71 25 23 18 22 8 33 20 98 11 17 61 32 14 31

628

%

Total

(8)

(9)

45,95 29,69 29,55 19,05 43,64 11,11 68,42 32,26 75,00 56,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 83,53 78,13 52,27 36,00 50,00 47,06 63,46 25,64 80,99 50,00 73,91 98,39 86,49 82,35 75,61

74 64 44 42 55 27 19 31 4 16 0 2 4 4 28 0 4 25 85 32 44 50 44 17 52 78 121 22 23 62 37 17 41

53,77

1.168

Lampiran 3.10 JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI KONDISI 31 DESEMBER 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1

Aceh

4

Riau

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta

Biasa %

(3)

(4)

340

168

1.481

57 78

0

2.038

Jawa Timur

3.314

DI Yogyakarta Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2014

5.004

656

44,20

261

17,59

1.484

141

16,59

73,00 19,76 69,37 61,96 40,00

0,00

11 29

29

1 0 0 6

21.452

541 495

25 95

0

55

0

42,98 25,95 47,31 26,14 63,65 23,19 27,17 48,72

0,00

18,55

1,09 0,00

455 135 233

7

159

10 22

0 0 0 0

2,49

55

36,39

50

7,09

17,41

0,86 7,45

10,87 11,28

0,00

5.858 1.904 1.338

811 850

2.135

92

195

0

0,00

2.502

1,59

3.455

0,00 0,00

274

25,61

0,24

205

16,68

1.021

83,08

1.229

66,33

105

26,38

398

55,26

3,82 3,19 7,29

32,64

2,44 2,21

21,02

5,56 0,35 0,00 0,00 1,52

50,91

218 238 165 264 138

37

365 500 272 138 242

3

83 22 58

11.991

5,56

33,66 47,83 37,00 25,69 37,13 29,29 21,50 39,20 46,36

1,05

13,86

5,84

14,68

28,46

0

442 169 144

60

594 219 965 140 251 282 516 355 331

8.692

0,00

5.059

273

25

0

7,77

74,39

57,88

74

212

86

988

28

633

95,92

98,91

24,40

24

494

464

91 47

2.518

81,45

94,44

27

(9)

38,21

66,96

425

3

(8)

4.381

100,00

331

(7)

Total

35,84

274 793

(6)

%

1.570

35,28

592

(5)

Jumlah

56,40

472

567

%

2.471

49,25

1.275

Sangat Terpencil

Jumlah

7,76

2.885

Jawa Barat

Jawa Tengah

Terpencil

Jumlah

0,00 8,35

62,52 48,99 38,61 41,67 60,43

1.066

450 599 707 345 373 144 983

12,83

1.707

48,08

522

76,28 39,77 98,60 86,14 94,16 83,80

20,63

1.265

352 286 599 377 395

42.135

Lampiran 3.11 JUMLAH KEBERADAAN AKTIF TENAGA RESIDEN DAN TENAGA PENUGASAN KHUSUS D-III KESEHATAN DI KABUPATEN PRIORITAS DTPK DAN DBK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 No

Provinsi

(1)

(6)

Analis Kesehatan (7)

Bidan (8)

Farmasi (9)

Kesehatan Gigi

Fisioterapis

Radiografer

Perekam dan Infokes

Total

(10)

(11)

(12)

(13)

95

51

35

22

2

11

7

0

1

1

254

3

Sumatera Barat

32

3

0

1

1

0

0

0

0

0

0

37

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepuluan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

18

25

5

3

5

20

3

0

2

29

9

17

0

0

0

Jawa Timur

20

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

2

25 12

Banten

0

21

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

19

9 1 9

0 1 6

25 0

0

39

Sulawesi Tenggara

18 8

9

Maluku

13

Papua Barat

13

Maluku Utara Papua

Indonesia

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2014

21 15

441

3

5

1

0

1

0

0

8

6

0

0

1

2

1

1

0

0

3

4

0

2

0

0

0

25

24

23

3

0

0

0

2

6

2

0

3 0

0

5

4

0

14 16

10

45

927

7

6

8 4 5

10 3

203

1

11

3

181

0 0

0

0

105

1

15

0 0

0 1

52

0 0

0 0

20

0

0 0

0 0

1

0 0

0 0

1

1

36

0

103

0

105

220 21 16 85 31 78 43

0

245

0

65

0

0

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

34

0

0

0

0

5

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

7

0

0

1

71

0

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

48

30

0

0

1

0

5

17

20

1

0

32

2

0

0

0

3

0

0

0

0

0

8

53

0

0

0

0

0

3

17

1

0

0

0

0

0 0

0

0

0

1

0

0

37

1

2

0

0

0

0

0

16

0

0

0

4

0

0

5

136

3

0

0

0

0

0

0

5

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

0

0

0

5

11

0

0

1

55

0

0

52

0 0

(14)

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

3

0

3

0

19

Sulawesi Barat

2

3

0

0

3

Sulawesi Tengah Gorontalo

0

4

9

27

0

4

4

77 56

Sulawesi Selatan

1

17

8 4

4

0

11

16

Sulawesi Utara

3

13

118

16

3

48

17 12

(5)

Kesehatan Lingkungan

29 25

(4)

Tenaga Gizi

Aceh

Sumatera Utara

(3)

Perawat

1 2

(2)

Residen

0 0

1

46 0

43 37 70

1.947

Lampiran 3.12 JUMLAH PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2014

Keterangan : Pengangkatan Baru + Pengangkatan Kembali

Biasa

Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Terpencil Sangat Terpencil

Jumlah

(3)

(4)

(5)

(6)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 1 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 13 1 2 3 3 5 0 0 0 1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 1 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 13 1 2 3 3 5 0 0 0 1 2 3 4

0

57

0

57

Lampiran 3.13 JUMLAH PENGANGKATAN DOKTER UMUM SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

(1)

Biasa

Terpencil

Jumlah

%

Jumlah (5)

Jumlah

(6)

(7)

%

(3)

(4)

Aceh

0

0

176

55,5

141

44,5

317

4

Riau

0

0

59

77,6

17

22,4

76

3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2014

Keterangan : Gabungan Pengangkatan + Pengangkatan Kembali

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1

10,0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

5

51 51

8

10

0 0 0 0 0 0 0

95,7 54,3 78,5 80,0 66,7 0 0 0 0 0 0 0

0

57

46,0

0 0 0 0

0

0

44

57,5

69,8

0 0

50

55,0

30

2,9

0

33

68,5

0

4 0

113

0 0 0 0 0 0 0 0

0,2

51 29 57 35 37 60 68 26 27

8

12 16

9

20

1.137

(8)

Total

1 2

(2)

Sangat Terpencil %

52 27 37

2

43 14

1 5 0 0 0 0 0 0 0

103

23 97

36,4

105

46,6

31

14,1 16,7

23

158

40

6,6

169

7,4

1.933

16,2 6,1

7,4

45,7 21,5 10,0 33,3 0 0 0 0 0 0 0

54,0

40

74,7

4,3

67

58,8 26,8

42,5

30,2

254

60,3

45,0

13

16,7 22,0

31,5

83

138 250

(9)

165

60 87 46 94 65 10 15

0 0 0 0 0 0 0

43

83,3

305

41,2

97

78,0 39,7

132 124

58

70,3

138

85,9

184

63,6 25,3 53,4 83,3

165

91 58 48

93,4

181

92,6

3.075

83,8 93,9 62,9

99

147 270

Lampiran 3.14 JUMLAH PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2013

No

Biasa

Provinsi

(1)

(2)

Terpencil

Jumlah

%

(3)

(4)

Sangat Terpencil

Total

Jumlah

%

Jumlah

%

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Aceh

0

0

39

52,70

35

47,30

74

4

Riau

0

0

38

82,61

8

17,39

46

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

1

Keterangan : Gabungan Pengangkatan + Pengangkatan Kembali

7

25 2 7 0 0 0 0 0 0 0

21

0 0 0

0

0

28

0

0

0 0

31

17

5,56

0

30

0

1 0

46

0 0 0 0 0 0 0 0

0,09

70,77 69,77 56,36 87,50 35,0

67,57 50,0

43,75 0 0 0 0 0 0 0

68,0

19 13 24 4

13 12 2 9 0 0 0 0 0 0 0 8

29,23 30,23 43,64 12,50 65,0

32,43 50,0

56,25 0 0 0 0 0 0 0

35

66,04

18

33,96

22 8

20 58 23 11 6 1 5 3

10

516

48,89 44,44 37,04 73,42 18,85 50,0

26,09 1,56

13,51 17,65 20,0

44,14

23 23 9

34 21 99 11 17 63 32 14 40

652

20 37 4

16 0 0 0 0 0 0 0

44

83,52

47,73

32

52,27

76 25

55

25

16,48 24,24

43

32,0

15 8

65

75,76 51,11 50,0

62,96 26,58

91 33 53 45 18 54 79

81,15

122

98,44

64

50,0

73,91 86,49 82,35 80,0

55,77

22 23 37 17 50

1.169

Lampiran 3.15 JUMLAH PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2014

Biasa

Terpencil

Sangat Terpencil

Total

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

57 643 554 152 120 298 30 397 25 34 0 542 1.429 36 764 222 78 105 3 7 2 12 32 15 0 340 2 11 15 0 0 0 4

5 48 69 36 30 76 18 65 83 41 0 84 99 100 96 76 92 56 1 3 4 17 49 31 0 59 1 19 7 0 0 0 2

36 5 5 16 16 0 21 8 0 7 0 0 0 0 2 0 0 3 80 50 46 37 8 48 71 8 81 36 43 99 84 100 90

1.176 1.331 804 425 394 391 169 614 30 83 0 645 1.447 36 800 294 85 188 333 226 46 71 65 48 228 578 225 58 215 108 106 162 249

5.929

Keterangan : Gabungan Pengangkatan + Pengangkatan Kembali

51

691 627 209 206 212 92 104 166 5 43 0 103 18 0 19 72 7 78 63 105 23 33 28 10 65 190 41 26 108 1 17 0 20

3.382

59 47 26 48 54 24 62 27 17 52 0 16 1 0 2 24 8 41 19 46 50 46 43 21 29 33 18 45 50 1 16 0 8

29

428 61 41 67 62 1 35 51 0 6 0 0 0 0 17 0 0 5 267 114 21 26 5 23 163 48 182 21 92 107 89 162 225

2.319

20

11.630

Lampiran 3.16 JUMLAH PENGANGKATAN TENAGA RESIDEN DAN TENAGA PENUGASAN KHUSUS D-III KESEHATAN DI KABUPATEN PRIORITAS DTPK DAN DBK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

Residen

Perawat

Tenaga Gizi

Kesehatan Lingkungan

Analis Kesehatan

Bidan

Farmasi

Kesehatan Gigi

Fisioterapis

Radiografer

Perekam dan Infokes

(2)

(1)

Total

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Aceh

65

95

51

35

22

2

11

7

0

1

1

290

3

Sumatera Barat

61

3

0

1

1

0

0

0

0

0

0

66

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepuluan Bangka Belitung

63 45 15 14 44 5 7

Kepulauan Riau

47

Jawa Barat

16

DI Yogyakarta

0

DKI Jakarta

Jawa Tengah

0

29

Jawa Timur

37

Bali

1

Banten

17

Nusa Tenggara Barat

16

Kalimantan Barat

23

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

26 17 25 27 5

Sulawesi Tengah

39

Sulawesi Tenggara

22

Sulawesi Selatan Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2014

42 16 15 36 41

19 25 0 3

20 2 0

29 0

17 1 0 6

25 0

3 4 0 2 5 0 0 8 0 1 1 0 3 0 0

3 1 0 3 1 1 0 6 0 2 1 0 4 2 0

0 4 0 3 6 0 0 3 0 1 0 0 5 0 0

48

13

11

17

77

4

3

0

118 9 0

56 25 39

24 3 0 2 2

23 0 0 6 0

17 0 0 5 0

5

10

136

37

32

17

48

5

4

0

11 30 14 16

3 7 8 4

1 6

10 1

2 0 0 1 1

4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3

3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

0

20

0

1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 3 1 5 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

59 44 1

229 30 25 96 32 98 58

249

0

72

0 0 0

0

0

873

927

203

181

105

15

52

20

1

1

1

0

0

0

0

0

32

116

0

0

0

0

0

0

1

7

110

0

0

1

11

0

0

0

76

41

11 3

25

0

0

3

5

15

93

10

45

82

0

24 33

95

0

59 69 63 48 88

2.379

Lampiran 4.1 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT ESELON I TAHUN 2013 Anggaran Kementerian Kesehatan No

Kantor Pusat

Unit Eselon I

Kantor Daerah

Dekonsentrasi

Tugas Pembantuan Jumlah Alokasi (Rp)

Alokasi (Rp) (1)

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

%

(4)

(5)

Alokasi (Rp)

%

(16)

(17)

%

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

%

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0

0

0

3.354.088.501.000

3.133.410.585.542

93,42

0

0

0

96.084.865.000

76.541.806.535

79,66

(6)

(7)

(8)

3.207.446.261.000

3.002.376.952.382

93,61

0

0

0

2

Inspektorat Jenderal

96.084.865.000

76.541.806.535

79,66

0

0

0

3

Ditjen Bina Gizi dan KIA

631.568.943.000

558.665.343.729

88,46

27.628.369.000

25.476.883.903

92,21

308.792.333.000

258.159.056.790

83,60

1.167.839.163.000

1.148.666.304.539

98,36

2.135.828.808.000

1.990.967.588.961

93,22

4

Ditjen Bina Upaya Kesehatan

9.403.056.564.000

8.953.084.159.344

95,21

10.696.999.413.000

9.818.569.242.827

91,79

131.736.160.000

114.131.453.078

86,64

5.042.371.404.000

4.406.388.638.847

87,39

25.274.163.541.000

23.292.173.494.096

92,16

5

Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

1.343.318.308.000

1.360.516.214.595

101,28

697.908.538.000

592.953.610.571

84,96

163.007.850.000

135.391.780.087

83,06

136.886.680.000

107.889.713.678

78,82

2.341.121.376.000

2.196.751.318.931

93,83

6

Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1.633.970.185.000

1.511.040.872.449

92,48

61.763.014.000

55.112.944.209

89,23

7

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

264.129.044.000

248.839.285.748

94,21

300.257.865.000

287.357.286.814

95,70

1.009.893.041.000

787.602.253.567

77,99

2.116.675.750.000

1.792.984.436.271

84,71

48.762.602.000

42.784.771.860

93,80 13.839.469.935.000 12.517.341.460.386

90,45

860.704.199.000

736.613.639.184

Kementerian Kesehatan Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2014

17.589.467.211.000 16.498.666.888.349

0

0

0

(9)

Jumlah Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Sekretariat Jenderal

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

(3)

%

1

8

(2)

Realisasi (Rp)

146.642.240.000 0

0

131.033.633.160 0

0

89,36 0

(15)

0

0

0

1.695.733.199.000

1.566.153.816.658

92,36

0

0

0

564.386.909.000

536.196.572.562

95,01

87,74

0

0

0

3.175.331.393.000

2.623.371.461.698

82,62

85,58

6.347.097.247.000

5.662.944.657.064

38.636.738.592.000

35.415.566.644.983

91,66

0

89,22

Lampiran 4.2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH PROVINSI MENURUT FUNGSI DAN PROVINSI TAHUN 2013 Fungsi No

Provinsi

(1)

(2)

1

Aceh

3

Sumatera Barat

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

D.I. Yogyakarata Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Ekonomi (Rp) (3)

Lingkungan Hidup (Rp)

(4)

(5)

(6)

1.828.113

886.579

61.671

411.470

354.437

19.983

508.603 803.987 342.045 522.880 252.272 297.208 275.722 327.405

297.944 540.024 252.248 176.955 219.206 391.229 86.154

125.661

5.206.236

4.634.051

969.393

1.248.836

2.170.665

2.070.310

468.642

677.394

1.188.627 316.479 251.251 279.261 265.880 457.870 269.135 459.172

443.864 169.184 382.842 227.398 177.060 298.337 189.191 689.024

(7)

3.632.367

11.779.837

7,53

25.303

44.350

1.580.849

151.520

58.173

667.074

3.313.160

10,70

2.652.827

9,51

13.480 14.947 7.424

11.742

17.026

12.229

27.068

214.267

22.679.566

17.586.537

497.038

82.906

29.161

267.404

69.947

375.531

39.599

247.931 387.785

3,07

1.768.330

12,40

1.909.259

4,51

4.410.555 2.762.575

8,87 4,55

70.686

8.837.713

318.511

206.733

960.284

12.730.237

9,81

30.581 63.780 17.961 25.649 26.064

209.612 18.427 19.533

70.037

14.237 8.693

16.340

11.073 33.594

29.918 18.263 29.688

56.497

106.843

10.952

30.579

96.121

48.051

24.932

9.021

18.067 7.452

36.539

22.120 23.121 22.960 33.940 18.802 33.611 68.453 50.634 24.720 57.977 14.133

1.318.084 9.219.662 3.539.504 2.502.193 1.480.119 1.539.661

831.950 251.362

3.524.985 1.183.768

237.859

63.958

251.183

4.316.449

15,69

2.400.818

7,37

301.333 45.332 87.185

215.133 804.208 115.954 135.804 119.067 87.481

17.697

8.800

17.506

23.937

24.249

44.179

5.654.580

218.341

1.302.803

4.527.914

2.188.831

108.572.782

21.475.981

98.047

5.990

51.597

7.611

19.772 30.446

488.901

117.485

859.346

92.018

565.345 639.563

2.774.192

6,89

13,48

389.799

1.017.681

2.454.919

2,53

15.356.564

2.092.025 1.021.342

242.923

17.516.652

1.005.735

128.645

6.592.988

51.384

980.454

156.672

1.703.151 1.226.922

123.874

514.846

29.663 8.802

5.609

13.623.038

7.487

19.552

672.966

1.001.419

338.545

46.837

43.661

94.442

617.213

207.894

89.531

159.049

5.763.278

74.420

19.114

15.577

159.331

1.559.613

1.073.895

6,40

10,17

50.404

210.811

48.545

980.603

61.763

8.432.096

45.576.329

7.035

54.612

2.214.965

20.849

337.021

580.113

6.832.570

19.927

199.968

24.526

2.368.693

20.542

714.593

14.275

135.946

788.297

117.343

233.974

3,36

12.815.351

13.089

232.619

3.495.015

743.331

8.866.921

10.947.178

179.235 340.656

17.196

1.167.084

921.890

901.115

438.041 562.300

29.491

3.642.221

85.413

3.436.731

196.985

122.589

19.722

272.544

(13)

88.505

1.155.524

286.967

51.549

6.477.069

(12)

% Kesehatan

182.720

29.539

(11)

Total (Rp)

(10)

41.390 21.532

Perumahan dan Fasilitas Umum (Rp)

(9)

90.318

30.118

Perlindungan Sosial (Rp)

738.234

74.630

(8)

Pendidikan (Rp)

4.315.123

220.488

51.310

Pelayanan Umum (Rp)

106.170

53.432 23.618

Pariwisata dan Budaya (Rp)

28.861

1.340.132

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2014 Keterangan : dalam juta rupiah

Kesehatan (Rp)

Ketertiban dan Ketentraman (Rp)

48.825 44.537

135.262

75.974 38.041 38.002 30.749 33.371 47.338

1.446.781 360.680 234.188 644.841 567.235 606.035

6.052.003 2.488.709 3.337.135 2.547.202

6,25

30.906

354.085

2.207.836

1.077.433

20.704

154.373

18.666 13.756 21.134 19.975 65.193 76.617

2.742.244

339.792 219.227 183.439 351.716 714.077 507.198

32.104.917

7,43

1.961.890

12.900.000

38.815

8,94 15,79

2.618.939 303.157

9,14

4.364.989

89.177 35.530

6,33

5.787.460 2.039.366 1.078.802 1.143.813

8,96 8,12 5,89 6,67 5,06 4,41

1.570.083

10,15

8.034.736

8,38

1.403.442 4.253.303

213.181.575

6,73 1,95

8,25

-

Lampiran 4.3 ALOKASI DAN REALISASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 No

Provinsi

(1)

(2)

Alokasi (Rp) (3)

Realisasi (Rp) (4)

% (5)

1

Aceh

29.248.100.000

28.950.191.695

98,98

3

Sumatera Barat

23.332.192.000

23.133.983.750

99,15

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau

49.783.180.000 18.039.550.000 15.353.300.000 26.942.600.000 15.733.700.000 24.060.870.000 5.468.850.000 6.715.200.000

49.227.184.889 17.867.663.900 15.276.021.150 26.751.478.850 15.720.791.240 23.938.699.150 5.391.990.799 6.566.324.200

DKI Jakarta

28.517.025.000

28.229.401.700

Jawa Tengah

75.269.250.000

75.149.032.927

Jawa Barat

89.715.300.000

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten

83.260.250.000 18.743.145.000

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

10.681.460.000

Indonesia

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Keterangan : Data kumulatif sampai dengan 31 Desember 2013

10.149.100.000 41.862.900.000 95.719.000.000 28.248.800.000 22.664.428.000 25.842.800.000 26.579.800.000 21.343.000.000 20.459.835.000 48.456.800.000 28.377.440.000 10.310.600.000 10.223.000.000 39.422.000.000 26.663.000.000 35.302.200.000

100.766.400.000

1.113.255.075.000

86.759.038.240 10.648.421.375 82.464.925.160 18.296.659.000 10.119.280.875 41.287.509.644 94.418.415.134 28.005.926.778 21.853.607.500 25.278.316.350 23.814.984.555 21.284.830.512 20.393.797.650 48.211.823.988 28.315.066.275 10.288.090.600 10.133.900.960 38.462.881.457 26.539.856.056 33.705.682.150 99.534.270.600

1.096.020.049.109

98,88 99,05 99,50 99,29 99,92 99,49 98,59 97,78 98,99 96,70 99,84 99,69 99,04 97,62 99,71 98,63 98,64 99,14 96,42 97,82 89,60 99,73 99,68 99,49 99,78 99,78 99,13 97,57 99,54 95,48 98,78

98,45

Lampiran 4.4 CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2013 Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jiwa) No

Provinsi

(1)

(2)

1

Aceh

3

Sumatera Barat

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Jumlah Penduduk*

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

D.I. Yogyakarata Jawa Timur Banten

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Pusat

Indonesia Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

Keterangan : *) Jumlah Penduduka berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

(5)

4.842.238

100,00

4.846.909

3.215.162

66,33

12.982.204 5.538.367 3.092.265 7.450.394

6.346.377 3.043.366 1.411.809

48,89 54,95 45,66

7.450.394

100,00

7.608.405

7.608.405

100,00

1.679.163

599.764

35,72

1.715.518 1.223.296 9.607.787

935.823

1.096.720 6.406.352

43.053.732

22.166.255

3.457.491

3.326.650

32.382.657

19.218.385

54,55 89,65 66,68 51,49 59,35 96,22

37.476.757

19.866.221

3.890.757

3.890.757

100,00

3.776.229

80,62

4.500.212 4.683.827 4.395.983 2.212.089 3.626.616 3.553.143 2.270.596 2.635.009 8.034.776

4.145.872 3.133.961 2.324.143 1.557.872 2.167.044 3.101.462 1.996.958 1.890.827

53,01 38,99 69,64 52,87 70,43 59,75 87,29 87,95 71,76

8.034.776

100,00

1.040.164

100,00

1.533.506

1.533.506

100,00

760.422

760.422

100,00

28.806.898

76,18

2.232.586 1.040.164 1.158.651 1.038.087

Papua Barat

(4)

Persentase Kepesertaan

4.842.238

10.632.166

Bali

Papua

(3)

Total Jaminan

2.833.381 237.989.154

1.352.752 645.248 766.719

2.833.381

181.292.912

60,59 55,69 73,86

100,00

Lampiran 4.5 JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA JAMKESMAS DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Rawat Jalan Tingkat Pertama/RJTP (Kunjungan)

Rawat Inap Tingkat Pertama/RITP (Orang)

(3)

(4)

(5)

2.170.960 4.192.297 1.533.170 1.304.716 821.557 2.433.669 628.605 3.087.541 212.826 333.633 1.271.291 14.758.325 14.151.037 1.572.153 14.001.871 3.221.969 904.859 2.259.558 2.671.319 1.343.859 449.376 753.526 784.013 790.860 1.131.065 2.944.923 984.912 504.292 504.423 754.627 328.965 2.833.381 760.422

3.826.299 3.921.522 899.815 781.863 131.687 289.403 1.722.812 85.429 443.419 2.965.653 1.701 10.056.075 3.437.381 9.636.116 1.651.555 6.599.027 425.100 1.447.641 3.374.806 1.681.534 245.726 544.760 477.157 5.363.156 299.621 776.864 2.633.039 681.470 1.150.849 749.454 256.758 199.191 2.749.689

Sasaran (Kuota) Masyarakat Miskin

86.400.000

Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kemenkes RI, 2014 Keterangan: RJTP = Rawat Jalan Tingkat Pertama, RITP = Rawat Inap Tingkat Pertama

69.506.572

69.163 13.433 19.665 2.649 1.065 253.449 5.908 57.747 340.609 1.730.101 11 359.792 37.209 165.581 9.925 180.754 1.017 73.232 22.461 9.018 1.736 2.645 3.145 27.600 3.405 12.610 23.137 6.969 11.614 3.425 1.777 335 31.988

3.483.175

Lampiran 4.6 JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN TINGKAT LANJUT (RJTL) PESERTA JAMKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat NusaTenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kemenkes RI, 2014

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut Laki-laki

Perempuan

(3)

(4)

179.894 143.636 85.765 22.665 17.748 58.734 21.100 51.152 4.078 14.050 32.533 498.745 668.416 141.411 458.261 65.355 58.047 60.412 34.238 37.805 7.385 19.139 36.028 32.575 18.833 112.998 18.478 9.536 8.067 4.810 3.811 47.252 57.317

3.030.274

249.585 171.418 108.338 29.426 19.869 72.293 21.631 58.228 5.497 17.561 40.081 622.936 847.957 179.048 568.888 80.287 48.946 66.099 50.333 38.430 8.752 20.980 40.104 38.173 22.632 140.778 23.883 15.591 10.127 5.163 3.906 53.274 69.920

3.750.134

Laki-laki + Perempuan (5)

429.479 315.054 194.103 52.091 37.617 131.027 42.731 109.380 9.575 31.611 72.614 1.121.681 1.516.373 320.459 1.027.149 145.642 106.993 126.511 84.571 76.235 16.137 40.119 76.132 70.748 41.465 253.776 42.361 25.127 18.194 9.973 7.717 100.526 127.237

6.780.408

Lampiran 4.7 JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP TINGKAT LANJUT (RITL) PESERTA JAMKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat NusaTenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kemenkes RI, 2014

Jumlah Rawat Inap Tingkat Lanjut Laki-laki

Perempuan

(3)

(4)

43.347 38.459 14.202 5.981 4.801 9.397 8.017 16.940 1.105 2.730 2.837 99.121 175.180 25.813 97.019 14.606 10.692 17.657 23.294 9.896 3.068 5.177 9.377 10.419 8.844 30.458 6.768 5.158 2.878 1.714 1.864 8.049 10.139

725.007

58.918 42.346 18.921 7.166 5.745 12.784 8.105 17.821 1.372 3.680 3.509 124.129 218.829 32.749 119.989 19.263 9.715 20.947 36.557 11.220 3.390 6.211 10.715 12.100 11.552 39.438 9.588 8.696 3.632 2.668 2.306 14.742 15.073

913.876

Laki-laki + Perempuan (5)

102.265 80.805 33.123 13.147 10.546 22.181 16.122 34.761 2.477 6.410 6.346 223.250 394.009 58.562 217.008 33.869 20.407 38.604 59.851 21.116 6.458 11.388 20.092 22.519 20.396 69.896 16.356 13.854 6.510 4.382 4.170 22.791 25.212

1.638.883

Lampiran 4.8 JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 Jampersal No

Provinsi

(1)

(2)

Ante Natal Care (ANC)

Post Natal Care (PNC)

Persalinan Normal

Pra-Rujukan

IUD+Implant

Suntik

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Aceh

158.002

170.867

3

Sumatera Barat

135.958

130.707

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

Pelayanan KB

619.463 100.765

14.600 76.225

1.611

19.257

23.751

43.357

2.274

1.654

14.835

714.836

214.367

136.573

33.814

10.256

4.216

69.794

23.794

50.932

12.177

130.495

170.600

55.998

55.564

43.250

63.146

60.356 22.415

3.872 1.597

120 639

1.092

606

874

114.452

2.570

Jawa Barat

685.565

1.197.584

393.896

DI Yogyakarta

468.895

761.551

Jawa Tengah Jawa Timur

342.207 35.017

329.194 40.154

172

989

317.071

78.040

669

1.400

480

249.358

78.370

1.586

674

Kepulauan Riau DKI Jakarta

1.722

21

18.213 5.870

289

4.021 3.976

651

3.368

1.747

173.176

14.082

749.024

36.349

229.161

10.416

27.608

53.219

30.202 85.665 15.298

5.294 1.086

2.723 1.731

86

22.896 1.463

Banten

692.559

852.072

281.554

12.992

21.457

55.089

Nusa Tenggara Barat

218.642

175.886

68.832

11.179

6.617

21.264

Kalimantan Barat

236.005

232.670

57.244

1.382

444

2.427

75.214

75.148

Bali

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

48.757

105.801 41.339 61.948

47.428 92.668 34.366 76.388

29.453 32.882 12.399 25.171 21.788

1.158 1.013 1.139 1.304

358

Sulawesi Utara

398.040

313.920

150.600

Sulawesi Selatan

109.919

104.522

28.085

1.653

30.729

40.946

12.763

255

Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

37.692

232.823

36.792

237.670

86.550

104.179

37.572

42.041

80.516 67.512

4.669

5.760.455

Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kemenkes RI, 2014

70.666 52.736

4.316

6.828.137

8.182

1.017 383 211 125 183 180

1.053 8.649 2.324 1.748 1.673 2.220

645

3.522

3.731

1.189

22.989

745

221

3.104

11.544

599

462

1.455

1.277

1

72.715 21.844 19.304 24.892 2.226.845

10

431 84.905

568 4

481 572

8

848.924

427

5.189

269

6.705 4.698

817

504.263

Lampiran 5.1 CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K1, K4, DAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 Ibu Hamil No

Jumlah (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Ibu Bersalin

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

K1

% K1

(3)

(4)

(5)

118.012 314.492 111.947 143.423 78.298 188.609 38.160 187.441 31.192 64.389 165.369 1.081.827 624.732 50.218 679.440 242.559 73.886 120.837 124.934 104.826 49.310 78.756 87.638 48.669 63.660 168.169 57.307 22.198 28.779

106.745 287.910 106.115 137.989 76.579 183.189 37.561 177.358 30.166 62.138 165.125 1.051.541 616.321 50.218 645.954 235.727 71.749 118.331 103.932 100.364 47.613 71.592 85.813 45.747 57.561 166.234 47.535 22.219 27.342

90,45 91,55 94,79 96,21 97,80 97,13 98,43 94,62 96,71 96,50 99,85 97,20 98,65 100,00 95,07 97,18 97,11 97,93 83,19 95,74 96,56 90,90 97,92 94,00 90,42 98,85 82,95 100,09 95,01 91,44 86,94 81,97 50,85 95,25

42.164 27.121 22.720 57.203 5.298.285

38.555 23.579 18.624 29.085 5.046.512

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014 (Update sampai dengan 12 Maret 2014)

K4 (6)

96.479 265.630 92.830 129.585 73.296 175.804 35.452 166.875 28.173 58.743 158.360 951.926 575.546 46.209 593.531 209.108 68.755 108.988 77.183 93.224 44.242 61.442 74.483 42.096 50.684 154.106 43.551 19.477 22.360

33.107 20.689 11.380 18.250 4.601.564

% K4 (7)

81,75 84,46 82,92 90,35 93,61 93,21 92,90 89,03 90,32 91,23 95,76 87,99 92,13 92,02 87,36 86,21 93,06 90,19 61,78 88,93 89,72 78,02 84,99 86,49 79,62 91,64 76,00 87,74 77,70 78,52 76,28 50,09 31,90 86,85

Jumlah (8)

98.934 266.644 95.180 127.525 69.208 156.943 32.259 160.579 26.038 43.268 141.304 911.708 525.527 44.177 577.232 207.639 63.210 100.715 108.181 88.893 41.824 66.989 73.324 38.156 47.344 153.270 52.980 20.803 26.214

35.857 23.455 18.641 48.595 4.492.618

Ditolong Nakes (9)

85.678 217.887 82.079 120.385 65.107 139.823 31.493 142.277 25.847 42.352 136.469 798.021 524.949 40.651 562.964 195.916 62.669 93.627 80.140 76.853 39.457 56.243 57.743 37.998 42.728 152.934 49.419 18.881 23.982

27.237 21.245 13.646 16.186 4.082.886

% Ditolong Nakes (10)

86,60 81,71 86,24 94,40 94,07 89,09 97,63 88,60 99,27 97,88 96,58 87,53 99,89 92,02 97,53 94,35 99,14 92,96 74,08 86,46 94,34 83,96 78,75 99,59 90,25 99,78 93,28 90,76 91,49 75,96 90,58 73,20 33,31 90,88

Lampiran 5.2 *)

PERSENTASE KELAHIRAN MENURUT RIWAYAT PEMERIKSAAN KEHAMILAN PADA MASA KEHAMILANNYA, SERTA CAKUPAN ANC MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep.Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua INDONESIA

ANC Pertama1

ANC K1 Ideal2

ANC Min 4x3

ANC K44

Tidak ANC (7)

(3)

(4)

(5)

(6)

94,9 91,9 96,2 92,2 94,0 92,7 96,8 95,0 97,9 97,7 97,9 95,9 99,0 99,1 97,7 95,6 99,6 98,9 88,1 89,8 90,5 93,8 97,3 96,3 93,6 95,7 94,3 97,6 88,6 83,2 88,1 83,9 71,7 95,4

86,0 79,9 84,3 83,0 83,6 81,2 78,2 87,9 82,7 85,1 86,9 82,7 86,6 88,8 84,8 83,0 90,3 86,0 68,4 76,9 69,7 76,4 81,5 73,6 65,9 72,7 67,0 66,0 66,3 59,2 65,9 61,0 56,2 81,6

76,3 70,7 80,4 75,5 75,0 72,2 83,2 85,9 86,1 90,7 91,1 87,2 92,0 96,5 90,1 81,6 95,8 90,2 72,4 71,4 71,6 82,1 84,2 81,5 70,3 75,9 74,0 78,2 69,7 55,8 62,2 60,6 50,9 83,5

65,4 61,9 66,7 67,2 62,8 59,2 65,7 78,1 72,8 78,7 78,3 74,4 79,7 85,5 77,2 70,2 84,7 73,6 55,5 59,0 54,0 64,2 68,5 63,8 51,0 56,9 55,0 54,9 51,3 41,4 44,5 44,6 43,8 70,4

Sumber : Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2013 *) Ket: Periode kehamilan 1 Januari 2010 sampai saat wawancara 1) ANC Pertama = Frekuensi ANC minimal 1 kali selama kehamilan 2) ANC K1 Ideal = ANC pertama kali pada trimester 1 3) ANC Min 4x = Frekuensi ANC minimal 4 kali selama kehamilan tanpa memperhatikan periode umur kandungan 4) ANC K4 = ANC 1-1-2, yaitu frekuensi ANC minimal 1x pada trimester 1, minimal 1x pada trimester 2, dan minimal 2x pada trimester 3

4,6

5,1 8,1 3,8 7,8 6,0 7,3 3,2 5,0 2,1 2,3 2,1 4,1 1,0 0,9 2,3 4,4 0,4 1,1 11,9 10,2 9,5 6,2 2,7 3,7 6,4 4,3 5,7 2,4 11,4 16,8 11,9 16,1 28,3

Lampiran 5.3 CAKUPAN PEMBERIAN 90 TABLET TAMBAH DARAH PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Jumlah Ibu Hamil

Ibu Hamil Mendapat 90 Tablet Tambah Darah Jumlah %

(3)

(4)

(5)

117.907 306.116 109.792 138.214 77.602 124.579 37.966 182.298 31.114 62.745 165.369 1.040.748 616.169 52.579 645.726 206.584 69.759 119.496 123.663 104.445 49.131 75.026 86.978 45.362 56.457 169.212 54.304 22.078 28.296 41.205 26.035 21.653 47.937 5.056.545

104.873 205.264 94.667 125.313 72.271 104.291 34.951 136.156 28.209 38.228 131.673 908.197 515.366 42.609 553.966 164.826 61.676 108.211 89.810 75.469 38.756 64.838 55.311 41.235 36.200 150.809 43.979 18.898 22.738 28.648 17.958 9.220 19.845 4.144.461

88,9 67,1 86,2 90,7 93,1 83,7 92,1 74,7 90,7 60,9 79,6 87,3 83,6 81,0 85,8 79,8 88,4 90,6 72,6 72,3 78,9 86,4 63,6 90,9 64,1 89,1 81,0 85,6 80,4 69,5 69,0 42,6 41,4 82,0

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014 (Update s.d. 6 Februari 2014)

Lampiran 5.4 PERSENTASE KELAHIRAN BERDASARKAN JUMLAH HARI MENGONSUMSI ZAT BESI (Fe) *)

SELAMA MASA KEHAMILAN MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 Konsumsi Fe No

Provinsi

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep.Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua INDONESIA

Konsumsi 90+

*)

Periode 1 Januari 2010 s.d. Waktu wawancara

Konsumsi Fe Lupa Jumlah

Tidak mengonsumsi

(3)

(4)

(5)

(6)

19,1 19,7 30,4 20,8 32,5 23,2 21,5 15,4 33,1 45,0 43,7 39,8 39,3 58,1 36,5 40,1 45,3 45,2 37,3 20,9 17,5 23,6 24,9 27,9 20,4 21,9 23,0 31,2 18,4 18,6 27,6 22,4 21,1 33,3

45,8 34,2 34,8 41,9 33,7 37,8 32,0 40,2 38,1 22,5 22,0 31,4 31,2 12,9 34,5 31,8 19,3 38,4 31,3 41,3 49,9 38,7 33,0 39,2 54,5 50,1 47,3 56,8 44,9 45,2 40,5 37,5 25,1 34,4

19,0 29,6 22,8 22,2 22,2 20,2 33,7 31,4 20,4 26,2 24,8 18,7 24,1 24,7 20,4 18,2 33,4 10,9 17,6 18,2 12,5 23,3 33,7 25,3 9,5 17,5 16,1 6,3 19,7 15,6 14,1 21,1 22,6 21,4

16,2 16,4 12,1 15,1 11,6 18,8 12,7 13,0 8,4 6,3 9,5 10,1 5,4 4,3 8,6 9,9 1,9 5,6 13,8 19,6 20,1 14,4 8,4 7,6 15,6 10,5 13,5 5,7 17,0 20,7 17,8 19,0 31,2 10,9

Sumber : Riskesdas 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014 Ket :

Konsumsi < 90

Lampiran 5.5 CAKUPAN IMUNISASI TT PADA WANITA USIA SUBUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014

Jumlah WUS 15-39 Tahun (3)

1.038.732 2.767.175 991.998 1.365.431 733.000 1.696.201 392.051 1.642.575 287.100 500.139 2.468.100 9.590.149 6.388.763 705.171 7.682.285 2.664.420 841.880 1.051.216 948.815 957.465 515.774 850.060 868.505 457.013 576.102 1.750.359 504.357 234.083 257.613 333.171 235.255 183.871 760.174 52.239.003

TT1

TT2

Jumlah

%

Jumlah

%

(4)

(5)

(6)

(7)

83.368 64.616 43.100 28.333 45.086 117.137 22.067 67.465 2.541 22.703 33.347 719.103 317.926 1.864 59.480 126.764 113 94.461 31.526 15.899 27.426 26.875 20.758 96.005 20.557 16.929 15.760 51.143 15.233 5.205 2.192.790

8,0 2,3 4,3 2,1 6,2 6,9 5,6 4,1 0,9 4,5 1,4 7,5 5,0 0,3 0,8 4,8 0,0 9,0 6,1 1,9 3,2 5,9 3,6 5,5 4,1 7,2 6,1 15,4 6,5 2,8 4,2

75.861 55.549 37.816 28.541 39.385 112.201 20.853 64.661 6.222 18.587 30.559 652.544 537.647 1.454 47.026 121.414 142 91.252 26.893 12.587 25.972 23.441 18.498 81.407 18.115 14.704 13.337 41.477 12.985 4.176 2.235.306

7,3 2,0 3,8 2,1 5,4 6,6 5,3 3,9 2,2 3,7 1,2 6,8 8,4 0,2 0,6 4,6 0,0 8,7 5,2 1,5 3,0 5,1 3,2 4,7 3,6 6,3 5,2 12,4 5,5 2,3 4,3

Update sampai dengan 27 Februari 2014 (data sasaran menggunakan data Sekjen)

Wanita Usia Subur Diimunisasi TT3 Jumlah % (8)

57.910 27.445 25.063 28.629 15.398 1.284 2.911 33.742 8.074 9.927 18.404 142.509 264.393 27.199 91.145 59.554 4.901 0 3.044 4.945 20.263 1.399 6.151 20.077 6.371 2.458 3.038 12.590 3.685 3.137 905.646

(9)

5,6 1,0 2,5 2,1 2,1 0,1 0,7 2,1 2,8 2,0 0,7 1,5 4,1 3,9 1,2 2,2 0,6 0,0 0,6 0,6 2,3 0,3 1,1 1,1 1,3 1,1 1,2 3,8 1,6 1,7 1,7

TT4

TT5

Jumlah

%

Jumlah

%

(10)

(11)

(12)

(13)

43.287 18.041 19.969 27.253 9.252 445 2.768 30.960 6.661 6.852 19.818 87.126 212.708 15.818 132.124 45.569 18.326 0 1.538 3.089 17.807 439 3.741 14.701 4.599 1.723 985 8.253 2.180 2.738 758.770

4,2 0,7 2,0 2,0 1,3 0,0 0,7 1,9 2,3 1,4 0,8 0,9 3,3 2,2 1,7 1,7 2,2 0,0 0,3 0,4 2,1 0,1 0,6 0,8 0,9 0,7 0,4 2,5 0,9 1,5 1,5

41.028 15.115 21.077 22.616 7.109 300 2.596 28.758 7.004 7.302 21.383 72.145 180.988 12.374 162.101 43.958 40.642 0 1.203 1.926 22.047 513 2.612 11.455 4.303 1.021 981 8.308 2.160 2.809 745.834

3,9 0,5 2,1 1,7 1,0 0,0 0,7 1,8 2,4 1,5 0,9 0,8 2,8 1,8 2,1 1,6 4,8 0,0 0,2 0,2 2,5 0,1 0,5 0,7 0,9 0,4 0,4 2,5 0,9 1,5 1,4

Lampiran 5.6 CAKUPAN IMUNISASI TT PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014

TT1

TT2

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

37.707 40.990 33.259 24.092 36.355 116.802 20.534 52.193 2.185 16.284 30.476 719.103 135.747 809 12.856 116.952 113 94.461 21.420 26.970 10.754 17.483 24.906 19.946 86.875 20.557 16.068 15.505 22.181 13.545 2.159 1.789.287

34,1 12,2 28,0 15,5 47,5 64,7 49,6 29,3 6,9 30,5 15,9 75,7 21,9 1,4 2,0 47,7 0,1 83,3 21,3 53,9 12,3 18,2 54,8 30,9 47,7 32,3 64,3 49,0 51,2 47,9 9,5

34,3

Update sampai dengan 27 Februari 2014 (data sasaran menggunakan data Sekjen) Ket:

TT2+ Adalah penjumlahan dari TT2, TT3, TT4, dan TT5

-

-

35.753 37.678 33.006 25.210 34.211 112.047 19.476 51.433 5.613 14.550 28.013 652.544 372.254 880 15.033 109.027 142 91.252 20.707 24.605 10.229 16.277 22.681 18.079 78.975 18.115 14.081 13.185 20.259 12.058 2.087 1.909.460

32,3 11,2 27,8 16,2 44,7 62,1 47,0 28,8 17,8 27,3 14,6 68,7 60,0 1,5 2,3 44,4 0,2 80,4 20,6 49,2 11,7 17,0 49,9 28,0 43,3 28,5 56,3 41,7 46,8 42,7 9,2

36,6

-

-

20.226 16.863 19.501 24.327 12.646 1.284 1.949 23.974 7.317 7.400 15.914 142.509 113.002 14.519 24.465 41.947 3.993 0 8.627 2.702 3.097 10.393 1.274 5.794 18.566 6.371 1.730 2.947 4.951 2.442 1.556 562.286

Ibu Hamil Diimunisasi TT3 % Jumlah (8)

18,3 5,0 16,4 15,7 16,5 0,7 4,7 13,4 23,2 13,9 8,3 15,0 18,2 24,3 3,8 17,1 5,3 0,0 8,6 5,4 3,6 10,8 2,8 9,0 10,2 10,0 6,9 9,3 11,4 8,6 6,8

10,8

(9)

-

-

13.962 11.786 16.081 24.694 7.293 445 1.573 23.127 6.017 4.777 17.175 87.126 97.167 13.775 39.391 29.425 17.993 0 6.157 1.284 2.427 8.613 401 3.523 13.801 4.599 1.113 949 2.035 1.280 1.050 459.039

TT4

TT5

TT2+

%

Jumlah

%

Jumlah

%

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

12,6 3,5 13,5 15,9 9,5 0,2 3,8 13,0 19,1 8,9 8,9 9,2 15,7 23,1 6,2 12,0 23,7 0,0

13.227 9.593 13.601 20.828 5.426 300 1.518 21.381 6.478 5.113 18.637 72.145 80.015 10.694 58.956 26.186 40.313 0 5.846 967 1.573 9.229 475 2.421 10.751 4.303 715 954 2.243 1.297 1.232 446.417

12,0 2,9 11,4 13,4 7,1 0,2 3,7 12,0 20,5 9,6 9,7 7,6 12,9 17,9 9,2 10,7 53,1 0,0

6,1 2,6 2,8 9,0 0,9 5,4 7,6 7,2 4,5 3,0 4,7 4,5 4,6

8,8

-

-

5,8 1,9 1,8 9,6 1,0 3,7 5,9 6,8 2,9 3,0 5,2 4,6 5,4

8,6

-

-

83.168 75.920 82.189 95.059 59.576 114.076 24.516 119.915 25.425 31.840 79.739 954.324 662.438 39.868 137.845 206.585 62.441 91.252 41.337 29.558 17.326 44.512 24.831 29.817 122.093 33.388 17.639 18.035 29.488 17.077 5.925 3.377.202

75,2 22,7 69,2 61,2 77,9 63,2 59,2 67,2 80,5 59,6 41,5 100,4 106,8 66,8 21,5 84,2 82,3 80,4 41,2 59,1 19,9 46,4 54,7 46,1 67,0 52,5 70,5 57,0 68,0 60,4 26,1

64,8

-

-

Lampiran 5.7 PROPORSI PENOLONG PERSALINAN DENGAN KUALIFIKASI TERTINGGI MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

*

Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Kualifikasi Tertinggi No

Provinsi Dokter

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep.Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua INDONESIA

Bidan

Perawat

74,6 74,0 69,9 71,2 75,5 72,8 84,1 80,7 69,8 61,2 61,8 67,0 73,3 56,2 73,7 65,4 58,8 81,9 58,2 65,4 61,0 69,3 70,8 51,1 59,3 62,3 69,0 67,5 53,5 51,1 46,5 55,7 41,9 68,6

0,2 0,2 0,4 0,3 1,1 1,0 0,3 0,2 0,3 0,6 0,4 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,8 0,5 2,0 0,5 0,1 0,9 1,2 0,3 0,8 0,0 0,6 1,7 0,5 1,8 1,2 0,3

(3)

15,9 18,3 21,8 15,6 11,4 15,4 10,7 7,9 19,8 33,8 35,8 14,7 22,7 43,7 20,3 18,7 40,1 9,5 7,8 8,6 11,0 14,8 18,7 30,7 15,3 18,9 8,3 23,6 7,2 7,3 13,6 13,3 15,8 18,5

Sumber : Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2013 Ket : Periode 1 Januari 2010 s.d. saat wawancara * Apabila penolong persalinan > 1 penolong, maka dipilih yang kualifikasi tertinggi

(4)

Non Nakes (5)

8,5 6,4 6,3 12,2 11,6 9,9 4,5 10,8 10,0 3,5 1,8 17,6 3,5 0,0 5,1 15,1 1,0 7,4 32,2 24,7 25,4 15,0 9,8 16,5 22,9 17,3 21,0 8,4 37,2 38,7 38,4 28,6 33,2 11,8

Tidak ada penolong (6)

0,7 1,0 1,7 0,7 0,4 0,9 0,5 0,4 0,1 0,9 0,2 0,6 0,4 0,1 0,7 0,6 0,2 1,1 1,0 0,7 0,6 0,4 0,7 0,8 1,3 1,2 0,8 0,6 1,6 1,2 1,0 0,6 7,9 0,8

Lampiran 5.8 PROPORSI PENOLONG PERSALINAN DENGAN KUALIFIKASI TERENDAH MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

*

Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Kualifikasi Terendah No

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep.Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua INDONESIA

Dokter

Bidan

Perawat

Non Nakes

Tidak ada penolong

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

13,4 15,4 18,7 12,9 9,4 12,0 8,0 6,1 15,5 28,4 29,1 11,2 17,3 34,3 16,6 14,2 27,0 5,7 5,2 7,0 7,8 11,6 16,3 19,6 12,1 10,4 5,4 9,2 5,0 5,0 5,1 7,8 9,3 14,2

75,0 73,6 70,5 67,6 67,0 70,4 82,7 76,7 71,6 62,3 64,7 62,5 71,9 58,9 73,5 62,0 68,1 74,2 56,9 62,1 54,6 64,6 71,0 55,4 53,4 59,3 55,2 65,5 45,7 49,2 44,9 59,9 42,8 66,6

Sumber : Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2013 Ket : Periode 1 Januari 2010 s.d. saat wawancara * Apabila penolong persalinan > 1 penolong, maka dipilih yang kualifikasi terendah

0,5 2,0 2,7 3,3 0,8 2,9 1,7 1,1 0,8 4,0 3,1 1,2 2,3 5,0 2,0 3,2 2,5 1,1 2,5 1,1 2,9 1,4 0,4 4,2 1,4 4,2 1,2 3,3 1,0 2,4 4,5 2,1 2,9 2,1

10,2 8,0 6,4 15,5 22,4 13,8 7,2 15,8 12,0 4,3 2,8 24,5 8,1 1,7 7,1 19,9 2,1 18,0 34,5 29,0 34,1 22,0 11,5 20,0 31,8 25,0 37,3 21,5 46,7 42,2 44,6 29,6 36,9 16,3

0,7 1,0 1,7 0,7 0,4 0,9 0,5 0,4 0,1 0,9 0,2 0,6 0,4 0,1 0,7 0,6 0,2 1,1 1,0 0,7 0,6 0,4 0,7 0,8 1,3 1,2 0,8 0,6 1,6 1,2 1,0 0,6 7,9 0,8

Lampiran 5.9 PROPORSI KELAHIRAN BERDASARKAN TEMPAT BERSALIN MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 Tempat Bersalin No

Provinsi

RB/Klinik/ Praktek Nakes

Puskesmas/ Pustu

Polindes/ Poskesdes

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

20,0 19,8 19,2 19,8 13,0 17,4 13,2 9,1 22,3 35,4 33,6 16,5 25,8 41,0 23,5 21,4 41,6 16,3 19,3 14,2 12,6 19,8 29,0 33,3 19,7 21,4 9,6 27,8 9,1

25,3 32,0 42,3 36,6 24,6 38,2 23,5 57,0 34,0 49,1 47,2 43,9 51,9 50,0 51,0 39,3 49,3 10,0 2,7 21,1 14,9 18,8 36,0 13,8 7,8 17,7 7,7 6,9 3,2

7,1 1,5 13,0 2,8 6,1 2,6 4,6 2,3 4,7 3,4 15,1 5,0 3,4 7,8 6,7 5,3 6,3 28,0 29,4 7,3 3,6 1,9 7,6 13,8 9,8 16,1 14,0 19,1 18,2

5,2 1,8 8,4 0,5 0,7 4,9 1,2 0,8 9,5 1,8 0,0 1,1 2,8 0,2 9,2 0,7 1,3 28,9 6,4 3,5 1,0 2,0 0,4 2,4 3,6 2,4 1,5 14,9 0,9 0,1 2,3 0,2 0,6 3,7

42,4 44,9 17,0 40,3 55,6 36,9 57,4 30,9 29,4 10,3 4,1 33,6 16,1 1,1 9,6 33,3 1,4 16,7 42,1 53,9 67,9 57,5 27,0 36,7 59,2 42,3 67,2 31,3 68,7

RS (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2013 Ket: Periode 1 Januari 2010 sampai saat wawancara

20,4 20,3 31,0 26,1 21,4

1,6 4,6 3,3 7,3 38,0

3,1 5,6 10,1 10,1 7,3

Rumah/ Lainnya

74,9 67,3 55,4 55,9 29,6

Lampiran 5.10 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

Jumlah Ibu Hamil

Perkiraan Komplikasi Kebidanan

(1)

(2)

(3)

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

118.012 314.492 111.947 143.423 78.298 188.609 38.160 187.441 31.192 64.389 165.369 1.081.827 624.732 50.218 679.440 242.559 73.886 120.837 124.934 104.826 49.310 78.756 87.638 48.669 63.660 168.169 57.307 22.198 28.779

42.164 27.121 22.720 57.203 5.298.285

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014 (Update sampai dengan 12 Maret 2014)

23.602 62.898 22.389 28.685 15.660 37.722 7.632 37.488 6.238 12.878 33.074 216.365 124.946 10.044 135.888 48.512 14.777 24.167 24.987 20.965 9.862 15.751 17.528 9.734 12.732 33.634 11.461 4.440 5.756 8.433 5.424 4.544 11.441 1.059.657

Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Jumlah

%

(5)

(6)

11.635 19.069 14.054 13.303 12.017 25.196 5.678 24.993 4.809 8.704 28.868 166.215 127.650 8.771 116.501 40.732 11.164 23.687 11.627 12.791 4.386 12.959 13.075 7.903 7.294 21.860 6.215 3.646 3.337 2.973 2.612 873 2.196 776.793

49,30 30,32 62,77 46,38 76,74 66,79 74,40 66,67 77,09 67,59 87,28 76,82 102,16 87,33 85,73 83,96 75,55 98,01 46,53 61,01 44,47 82,27 74,60 81,19 57,29 64,99 54,23 82,12 57,98 35,26 48,15 19,21 19,19 73,31

Lampiran 5.11 1)

PROPORSI PELAYANAN KESEHATAN MASA NIFAS MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 Periode Mendapat Pelayanan Kesehatan Masa Nifas (KF) No

KF Lengkap2)

Provinsi 6 Jam - 3 Hari

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

7 - 28 Hari

29 - 42 Hari

(3)

(4)

(5)

(6)

85,5 86,0 83,3 85,0 85,5 77,8 92,1 78,8 82,6 76,9 90,3 76,6 89,2 93,5 87,1 78,5 91,4 87,4 61,5 73,3 75,4 85,0 84,8 81,0 77,1 81,2 78,5 88,4 72,2

44,6 34,7 32,1 23,7 44,4 38,6 40,1 44,9 27,4 46,6 76,7 59,0 60,4 74,2 66,0 56,4 67,1 55,7 37,1 26,5 32,6 35,6 47,7 59,7 33,7 26,9 34,9 56,2 28,6

25,1 21,2 29,6 16,2 35,2 33,2 29,4 39,9 29,5 30,7 68,3 53,6 42,3 50,0 52,7 52,1 64,4 54,0 43,5 27,3 26,1 27,8 45,0 56,0 26,7 29,4 29,9 48,1 21,4 31,5 25,8 16,0 32,3 43,4

21,4 13,7 20,7 11,7 28,5 20,7 22,5 24,8 16,8 17,8 55,5 37,8 34,9 43,7 42,9 38,5 50,2 38,9 25,1 17,0 19,1 18,3 34,1 40,4 19,6 15,5 21,5 41,2 15,7

55,4 64,0 59,1 54,9 81,9

Sumber : Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2013 Ket: 1) Dari riwayat kelahiran periode 1 Januari 2010 sampai saat wawancara 2) KF3 = Menerima KF1 (6 jam - 3 hari), KF2 (7 - 28 hari), dan KF3 (29 - 42 hari)

33,4 31,7 18,3 34,2 51,8

19,5 18,5 8,8 19,1 32,1

Lampiran 5.12 CAKUPAN PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Jumlah PUS

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Dki Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Peserta KB Baru Jumlah

%

Peserta KB Aktif Jumlah %

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

747.344 2.210.958 796.810 881.168 654.256 1.638.864 362.362 1.650.668 267.435 277.581 1.241.204 9.047.576 6.602.519 499.584 7.740.907 2.023.773 676.945 1.045.880 698.186 861.174 444.641 781.482 576.138 445.125 502.096 1.363.999 430.937 202.845 203.045 264.266 209.615 146.097 476.705 45.972.185

177.694 450.688 168.568 205.080 132.078 408.028 104.318 376.012 40.976 61.373 451.172 1.545.118 1.015.041 60.158 1.169.731 382.625 75.863 191.408 106.865 155.532 94.119 159.748 91.114 105.031 98.314 335.868 84.298 45.904 40.280 64.143 43.969 16.931 42.200 8.500.247

23,78 20,38 21,16 23,27 20,19 24,90 28,79 22,78 15,32 22,11 36,35 17,08 15,37 12,04 15,11 18,91 11,21 18,30 15,31 18,06 21,17 20,44 15,81 23,60 19,58 24,62 19,56 22,63 19,84 24,27 20,98 11,59 8,85 18,49

671.861 1.454.090 620.932 669.196 543.086 1.400.871 302.364 1.189.577 221.259 225.189 1.050.086 7.071.978 5.388.214 445.006 6.113.945 1.441.796 583.279 787.933 503.405 516.631 355.496 641.112 324.293 342.808 421.643 997.109 298.236 161.631 146.657 175.095 127.633 7.011 76.683 35.276.105

89,90 65,77 77,93 75,94 83,01 85,48 83,44 72,07 82,73 81,13 84,60 78,16 81,61 89,08 78,98 71,24 86,16 75,34 72,10 59,99 79,95 82,04 56,29 77,01 83,98 73,10 69,21 79,68 72,23 66,26 60,89 4,80 16,09 76,73

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014

Lampiran 5.13 PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2013 No

Provinsi

IUD Jumlah

(1)

(2)

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Dki Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

5.007 30.383 13.436 7.206 3.684 11.540 5.465 30.820 1.831 2.313 56.893 133.892 98.115 17.969 112.511 25.093 23.437 19.762 8.238 10.924 1.231 1.752 5.646 6.008 6.529 8.557 1.788 3.062 1.059 1.683 1.230 281 1.287 658.632

% (4)

2,82 6,74 7,97 3,51 2,79 2,83 5,24 8,20 4,47 3,77 12,61 8,67 9,67 29,87 9,62 6,56 30,89 10,32 7,71 7,02 1,31 1,10 6,20 5,72 6,64 2,55 2,12 6,67 2,63 2,62 2,80 1,66 3,05 7,75

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014

MOW Jumlah % (5)

1.507 11.384 2.523 2.647 929 2.331 901 2.491 464 788 5.162 22.195 22.811 1.783 23.236 2.775 3.050 1.713 5.324 2.329 791 776 1.938 1.212 1.328 2.752 648 579 377 572 380 137 960 128.793

(6)

0,85 2,53 1,50 1,29 0,70 0,57 0,86 0,66 1,13 1,28 1,14 1,44 2,25 2,96 1,99 0,73 4,02 0,89 4,98 1,50 0,84 0,49 2,13 1,15 1,35 0,82 0,77 1,26 0,94 0,89 0,86 0,81 2,27 1,52

MOP Jumlah (7)

33 4.722 925 237 110 595 64 215 97 78 1.443 3.235 1.206 386 2.584 416 312 1.076 102 1.191 80 383 51 115 340 414 174 108 121 190 162 72 137 21.374

% (8)

0,02 1,05 0,55 0,12 0,08 0,15 0,06 0,06 0,24 0,13 0,32 0,21 0,12 0,64 0,22 0,11 0,41 0,56 0,10 0,77 0,08 0,24 0,06 0,11 0,35 0,12 0,21 0,24 0,30 0,30 0,37 0,43 0,32 0,25

Kondom Jumlah % (9)

18.143 60.898 16.797 12.653 4.796 39.441 7.372 28.011 2.607 9.007 31.396 41.067 46.707 4.791 42.996 28.150 5.445 6.875 5.696 10.062 5.045 5.929 4.768 5.739 5.911 30.301 6.529 2.245 3.397 8.517 1.805 1.124 13.418 517.638

(10)

10,21 13,51 9,96 6,17 3,63 9,67 7,07 7,45 6,36 14,68 6,96 2,66 4,60 7,96 3,68 7,36 7,18 3,59 5,33 6,47 5,36 3,71 5,23 5,46 6,01 9,02 7,75 4,89 8,43 13,28 4,11 6,64 31,80 6,09

Implan Jumlah % (11)

4.578 51.082 22.263 15.651 10.961 45.476 14.756 36.293 2.985 2.456 18.774 100.667 132.188 5.282 119.088 29.356 3.857 29.177 23.332 9.504 6.565 8.777 3.206 13.249 9.490 23.916 10.490 8.542 2.692 5.899 9.810 1.375 2.478 784.215

(12)

Suntikan Jumlah % (13)

2,58 77.786 11,33 149.241 13,21 76.987 7,63 106.670 8,30 67.813 11,15 182.388 14,15 45.757 9,65 152.989 7,28 19.504 4,00 26.963 4,16 216.882 6,52 803.448 13,02 542.615 8,78 25.627 10,18 609.927 7,67 190.294 5,08 32.495 15,24 103.160 21,83 51.034 6,11 73.029 6,98 48.497 5,49 69.964 3,52 54.331 12,61 52.555 9,65 42.457 7,12 158.495 12,44 33.899 18,61 18.469 6,68 17.418 9,20 29.108 22,31 21.863 8,12 9.192 5,87 17.258 9,23 ########

(14)

Pil Jumlah (15)

43,78 70.640 33,11 142.978 45,67 35.637 52,01 60.016 51,34 43.785 44,70 126.257 43,86 30.003 40,69 125.193 47,60 13.488 43,93 19.768 48,07 120.622 52,00 440.614 53,46 171.399 42,60 4.320 52,14 259.389 49,73 106.541 42,83 7.267 53,90 29.645 47,76 13.139 46,95 48.493 51,53 31.910 43,80 72.167 59,63 21.174 50,04 26.153 43,19 32.259 47,19 111.433 40,21 30.770 40,23 12.899 43,24 15.216 45,38 18.174 49,72 8.719 54,29 4.750 40,90 6.662 48,56 ########

% (16)

39,75 31,72 21,14 29,26 33,15 30,94 28,76 33,29 32,92 32,21 26,74 28,52 16,89 7,18 22,18 27,84 9,58 15,49 12,29 31,18 33,90 45,18 23,24 24,90 32,81 33,18 36,50 28,10 37,78 28,33 19,83 28,06 15,79 26,60

Total (17)

177.694 450.688 168.568 205.080 132.078 408.028 104.318 376.012 40.976 61.373 451.172 1.545.118 1.015.041 60.158 1.169.731 382.625 75.863 191.408 106.865 155.532 94.119 159.748 91.114 105.031 98.314 335.868 84.298 45.904 40.280 64.143 43.969 16.931 42.200 8.500.247

Lampiran 5.14 PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2013 Klinik KB No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Dki Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Pemerintah

Swasta

Dokter Praktik Swasta

Bidan Swasta

Peserta

%

Peserta

%

Peserta

%

Peserta

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

64,86 80,99 68,24 61,34 63,12 69,06 73,78 78,09 73,79 47,06 40,11 62,99 54,27 42,91 66,67 60,61 38,15 92,32 96,28 70,00 69,43 60,32 61,31 72,95 88,13 85,15 94,45 81,31 87,33 88,33 85,99 92,85 93,30 66,40

21.626 51.331 1.129 15.259 2.869 52.362 3.535 6.835 1.650 11.317 27.963 222.111 74.646 13.950 59.084 29.418 6.161 6.768 2.667 24.867 7.216 4.532 9.317 18.683 4.458 15.250 453 3.644 1.606 3.741 1.914 736 2.425 709.523

12,17 11,39 0,67 7,44 2,17 12,83 3,39 1,82 4,03 18,44 6,20 14,38 7,35 23,19 5,05 7,69 8,12 3,54 2,50 15,99 7,67 2,84 10,23 17,79 4,53 4,54 0,54 7,94 3,99 5,83 4,35 4,35 5,75 8,35

823 2.007 1.919 6.109 3.514 3.518 1.768 3.951 194 2.572 42.854 16.418 22.117 721 7.808 7.648 2.754 649 73 398 1.222 2.478 1.321 1.777 942 1.400 443 300 107 727 495 46 66 139.139

115.247 365.010 115.024 125.793 83.371 281.782 76.961 293.635 30.238 28.885 180.985 973.219 550.839 25.815 779.844 231.913 28.939 176.706 102.887 108.876 65.349 96.355 55.865 76.621 86.641 285.990 79.616 37.324 35.176 56.656 37.808 15.721 39.372 5.644.463

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014

0,46 0,45 1,14 2,98 2,66 0,86 1,69 1,05 0,47 4,19 9,50 1,06 2,18 1,20 0,67 2,00 3,63 0,34 0,07 0,26 1,30 1,55 1,45 1,69 0,96 0,42 0,53 0,65 0,27 1,13 1,13 0,27 0,16 1,64

39.998 32.340 50.496 57.919 42.324 70.366 22.054 71.591 8.894 18.599 199.370 333.370 367.439 19.672 322.995 113.646 38.009 7.285 1.238 21.391 20.332 56.383 24.611 7.950 6.273 33.228 3.786 4.636 3.391 3.019 3.752 428 337 2.007.122

22,51 7,18 29,96 28,24 32,04 17,25 21,14 19,04 21,71 30,30 44,19 21,58 36,20 32,70 27,61 29,70 50,10 3,81 1,16 13,75 21,60 35,29 27,01 7,57 6,38 9,89 4,49 10,10 8,42 4,71 8,53 2,53 0,80 23,61

Jumlah Peserta (11)

177.694 450.688 168.568 205.080 132.078 408.028 104.318 376.012 40.976 61.373 451.172 1.545.118 1.015.041 60.158 1.169.731 382.625 75.863 191.408 106.865 155.532 94.119 159.748 91.114 105.031 98.314 335.868 84.298 45.904 40.280 64.143 43.969 16.931 42.200 8.500.247

Lampiran 5.15 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Dki Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Jumlah PUS (3)

747.344 2.210.958 796.810 881.168 654.256 1.638.864 362.362 1.650.668 267.435 277.581 1.241.204 9.047.576 6.602.519 499.584 7.740.907 2.023.773 676.945 1.045.880 698.186 861.174 444.641 781.482 576.138 445.125 502.096 1.363.999 430.937 202.845 203.045 264.266 209.615 146.097 476.705 ########

Peserta KB Aktif

IUD

MOW

Metode Kontrasepsi Implan

MOP

Kondom

Suntikan

Pil

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

671.861 1.454.090 620.932 669.196 543.086 1.400.871 302.364 1.189.577 221.259 225.189 1.050.086 7.071.978 5.388.214 445.006 6.113.945 1.441.796 583.279 787.933 503.405 516.631 355.496 641.112 324.293 342.808 421.643 997.109 298.236 161.631 146.657 175.095 127.633 7.011 76.683 35.276.105

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014

89,90 65,77 77,93 75,94 83,01 85,48 83,44 72,07 82,73 81,13 84,60 78,16 81,61 89,08 78,98 71,24 86,16 75,34 72,10 59,99 79,95 82,04 56,29 77,01 83,98 73,10 69,21 79,68 72,23 66,26 60,89 4,80 16,09 76,73

22.275 149.276 66.119 37.879 36.160 79.977 21.368 163.157 12.725 16.633 225.979 841.835 474.292 106.445 903.865 159.222 273.346 101.411 59.480 39.059 7.838 11.646 33.965 44.532 31.714 48.599 11.990 23.035 6.877 8.544 4.135 33 2.231 4.025.642

3,32 10,27 10,65 5,66 6,66 5,71 7,07 13,72 5,75 7,39 21,52 11,90 8,80 23,92 14,78 11,04 46,86 12,87 11,82 7,56 2,20 1,82 10,47 12,99 7,52 4,87 4,02 14,25 4,69 4,88 3,24 0,47 2,91 11,41

6.438 101.753 19.723 10.951 4.401 49.432 6.295 16.312 5.399 5.351 39.162 179.829 291.928 21.540 308.432 26.176 22.227 17.425 26.674 9.486 4.184 7.633 6.802 7.833 8.379 17.643 6.053 2.954 2.431 3.968 1.860 3.084 1.241.758

0,96 7,00 3,18 1,64 0,81 3,53 2,08 1,37 2,44 2,38 3,73 2,54 5,42 4,84 5,04 1,82 3,81 2,21 5,30 1,84 1,18 1,19 2,10 2,28 1,99 1,77 2,03 1,83 1,66 2,27 1,46 4,02 3,52

218 10.475 2.096 1.418 1.278 5.958 1.212 14.233 378 881 12.252 60.709 54.882 3.400 29.191 16.719 3.470 4.324 4.472 3.386 641 2.457 871 1.307 1.126 1.742 1.617 820 510 1.171 733 179 244.126

0,03 0,72 0,34 0,21 0,24 0,43 0,40 1,20 0,17 0,39 1,17 0,86 1,02 0,76 0,48 1,16 0,59 0,55 0,89 0,66 0,18 0,38 0,27 0,38 0,27 0,17 0,54 0,51 0,35 0,67 0,57 0,23 0,69

21.198 159.497 83.514 58.418 77.053 272.087 56.986 185.471 20.668 15.349 83.717 353.609 592.714 28.926 584.395 136.734 12.469 133.330 79.348 37.684 37.598 47.804 17.092 57.877 40.018 107.219 42.717 31.155 15.212 21.418 21.750 502 5.924 3.439.453

3,16 10,97 13,45 8,73 14,19 19,42 18,85 15,59 9,34 6,82 7,97 5,00 11,00 6,50 9,56 9,48 2,14 16,92 15,76 7,29 10,58 7,46 5,27 16,88 9,49 10,75 14,32 19,28 10,37 12,23 17,04 7,16 7,73 9,75

61.150 108.722 31.644 25.727 12.225 89.143 12.799 33.035 8.574 15.085 44.166 103.096 124.003 28.861 105.576 42.527 19.863 20.833 16.012 17.322 10.405 13.659 10.261 12.313 25.426 68.633 15.859 6.383 13.983 11.451 8.583 2.635 16.856 1.136.810

9,10 7,48 5,10 3,84 2,25 6,36 4,23 2,78 3,88 6,70 4,21 1,46 2,30 6,49 1,73 2,95 3,41 2,64 3,18 3,35 2,93 2,13 3,16 3,59 6,03 6,88 5,32 3,95 9,53 6,54 6,72 37,58 21,98 3,22

297.239 477.396 307.394 301.203 221.490 547.668 122.331 411.561 99.184 95.428 376.837 3.673.263 3.038.341 204.745 2.929.197 703.408 203.307 370.335 256.935 216.437 167.208 230.786 145.296 131.555 164.877 439.462 115.753 53.635 51.650 82.903 57.427 2.738 36.117 16.533.106

44,24 32,83 49,51 45,01 40,78 39,09 40,46 34,60 44,83 42,38 35,89 51,94 56,39 46,01 47,91 48,79 34,86 47,00 51,04 41,89 47,04 36,00 44,80 38,38 39,10 44,07 38,81 33,18 35,22 47,35 44,99 39,05 47,10 46,87

263.343 446.971 110.442 233.600 190.479 356.606 81.373 365.808 74.331 76.462 267.973 1.859.637 812.054 51.089 1.253.289 357.010 48.597 140.275 60.484 193.257 127.622 327.127 110.006 87.391 150.103 313.811 104.247 43.649 55.994 45.640 33.145 1.103 12.292 8.655.210

39,20 30,74 17,79 34,91 35,07 25,46 26,91 30,75 33,59 33,95 25,52 26,30 15,07 11,48 20,50 24,76 8,33 17,80 12,01 37,41 35,90 51,02 33,92 25,49 35,60 31,47 34,95 27,01 38,18 26,07 25,97 15,73 16,03 24,54

Lampiran 5.16 PERSENTASE PEMAKAIAN ALAT/CARA KB PADA WANITA USIA SUBUR (15-49 TAHUN) YANG BERSTATUS KAWIN MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Modern Dan Tradisional No

Provinsi Cara modern

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka belitung kepulauan riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua INDONESIA

Sumber : Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2013

Cara tradisional

Pernah KB

Tidak pernah (6)

(3)

(4)

(5)

48,9 45,5 53,2 55,0 69,2 67,0 67,3 70,3 63,4 44,6 53,4 64,2 62,0 54,2 61,8 61,2 62,6 58,5 39,2 70,0 68,9 66,3 56,7 65,6 58,8 49,6 51,9 65,5 49,7 38,0 48,7 41,5 19,6 59,3

0,6 1,2 0,4 0,7 0,3 0,7 0,9 0,3 1,2 0,4 0,6 0,2 0,4 1,3 0,4 0,2 0,4 0,1 0,5 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,3 0,2 0,5 0,3 0,1 0,6 0,3 0,4

28,8 25,4 27,1 25,5 20,5 19,3 19,9 19,8 23,1 25,0 28,0 26,3 24,1 26,5 23,7 27,3 22,2 31,7 25,3 19,2 22,0 24,4 27,4 26,1 25,0 28,3 25,0 21,4 24,9 26,4 28,1 24,6 11,3 24,7

21,7 27,9 19,3 18,8 9,9 13,0 11,9 9,7 12,3 30,0 18,0 9,3 13,6 18,0 14,1 11,2 14,7 9,7 35,1 10,5 8,6 9,0 15,6 7,9 15,6 21,5 22,8 12,9 24,9 35,4 23,1 33,3 68,8 15,5

Lampiran 5.17 PERSENTASE PEMAKAIAN ALAT/CARA KB PADA WANITA USIA SUBUR (15-49 TAHUN) YANG BERSTATUS KAWIN MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 Persentase KB Modern No

Provinsi

Susuk/ implant

(1)

(2)

(3)

1 Aceh 2 Sumatera Utara 3 Sumatera Barat 4 Riau 5 Jambi 6 Sumatera Selatan 7 Bengkulu 8 Lampung 9 Kepulauan Bangka Belitung 10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 13 Jawa Tengah 14 DI Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten 17 Bali 18 Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara 25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan 27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat 30 Maluku 31 Maluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua INDONESIA

1,4 3,9 6,4 2,6 4,5 5,4 8,4 5,7 3,0 1,0 1,1 2,0 5,1 3,8 3,4 2,2 1,9 6,6 6,5 1,3 2,7 3,0 2,0 9,7 3,6 3,1 4,6 14,3 4,6 4,7 7,6 2,1 1,7 3,5

Sumber : Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2013

Steril Pria

Steril Wanita

IUD/AKDR /spiral

(4)

(5)

(6)

2,4 2,6 5,1 2,2 2,4 1,7 3,3 3,0 1,9 4,7 7,1 5,1 5,4 12,9 4,3 3,6 18,2 3,2 3,8 2,3 0,9 1,5 3,7 3,8 2,5 1,5 1,3 4,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,5 4,3

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1

0,8 4,3 1,9 1,4 0,9 1,7 1,8 1,0 1,7 2,2 1,4 2,1 3,6 2,8 3,1 1,5 4,3 1,3 1,9 1,3 0,9 0,9 1,2 1,1 1,1 0,9 0,7 1,1 0,8 0,7 0,5 1,7 1,1 2,3

Persentase KB Tradisional

Pil KB

Diafragma/ Kondom Wanita

Kondom pria

Menyusui/ Metode Amenorea Laktasi (MAL)

Pantang berkala/ kalender

Senggama terputus

Lainnya

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

29,9 20,9 31,2 32,6 41,3 46,7 41,7 45,0 33,6 21,5 29,2 37,0 37,9 22,9 35,7 39,7 27,8 39,8 22,4 42,6 40,9 31,1 27,6 31,1 26,9 30,4 26,0 25,4 21,2 24,9 31,8 26,6 13,0 34,3

13,8 12,6 7,5 14,8 19,2 10,8 10,2 14,9 21,9 13,6 13,3 17,2 8,8 7,4 14,5 13,2 8,9 7,4 4,3 22,0 23,0 28,9 21,3 19,3 24,4 13,3 18,9 19,5 21,8 7,0 7,6 9,6 3,2 13,9

Suntikan

0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

0,5 1,1 0,9 1,3 0,8 0,5 1,2 0,5 1,2 1,5 1,1 0,5 0,9 3,9 0,7 0,7 1,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,8 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,3 0,1 0,1 0,7

0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

0,1 0,6 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2 0,9 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2

0,2 0,3 0,2 0,5 0,1 0,4 0,2 0,1 0,5 0,3 0,2 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Lampiran 5.18 PROPORSI WUS KAWIN YANG MENGGUNAKAN ALAT/CARA KB MODERN BERDASARKAN JENIS DAN JANGKA WAKTU MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 No

Provinsi

Cara Modern

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Jenis Non Hormonal2

MKJP3

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

48,9 45,4 53,1 54,9 69,2 66,8 67,1 70,2 63,3 44,6 53,4 64,1 61,9 54,2 61,8 61,1 62,6 58,5 39,1 70,0 68,8 66,2 56,6 65,5 58,7 49,5 51,8 65,5 49,6 37,9 48,6 41,4 19,6 59,3

45,1 37,3 45,1 49,9 65,0 62,8 60,1 65,7 58,4 36,1 43,6 56,2 51,7 34,1 53,6 55,2 38,5 53,7 33,2 65,9 66,5 63,0 50,7 60,1 54,8 46,7 49,5 59,1 47,5

3,8 8,2 8,0 5,1 4,2 4,1 6,9 4,6 4,9 8,5 9,8 7,9 10,2 20,1 8,2 5,9 24,0 4,7 6,0 4,1 2,3 3,3 5,9 5,4 3,9 2,8 2,4 6,3 2,1 1,4 1,7 3,2 1,8 7,5

4,7 10,9 13,5 6,2 7,8 8,9 13,7 9,8 6,6 7,9 9,6 9,4 14,2 19,6 10,9 7,3 24,6 11,2 12,4 5,1 4,6 5,5 7,1 14,7 7,2 5,6 6,7 20,3 6,3 6,1 9,0 5,2 3,3 10,2

44,2 34,5 39,6 48,7 61,4 57,9 53,3 60,4 56,7 36,6 43,8 54,7 47,7 34,6 50,8 53,8 38,0 47,3 26,8 64,9 64,2 60,8 49,5 50,8 51,5 44,0 45,1 45,1 43,3 31,8 39,6 36,2 16,2 49,1

Sumber : Riskesdas 2013, Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2013 Ket: 1 ) Hormonal = Jenis KB modern susuk, suntikan KB, pil. 2 ) Non hormonal = Jenis KB modern IUD, sterilisasi pria, sterilisasi wanita, diafragma/kondom. 3 ) MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) = Susuk, sterilisasi pria, sterilisasi wanita, IUD 4 Non MKJP = Suntikan, pil, diafragma, kondom

)

Jangka Waktu

Hormonal1

36,5 46,9 38,2 17,8 51,8

Non MKJP4

Lampiran 5.19 JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 Jampersal No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Ante Natal Care (ANC)

Post Natal Care (PNC)

Pelayanan KB

Persalinan Normal

Pra-Rujukan (6)

(3)

(4)

(5)

158.002 619.463 135.958 100.765 76.225 130.495 55.998 249.358 43.250 14.600 78.370 685.565 468.895 35.017 692.559 342.207 48.757 218.642 105.801 236.005 41.339 75.214 61.948 398.040 109.919 232.823 86.550 37.692 30.729 80.516 37.572 4.669 67.512 5.760.455

170.867 714.836 130.707 136.573 69.794 170.600 55.564 317.071 50.932 10.256 78.040 1.197.584 761.551 40.154 852.072 329.194 47.428 175.886 92.668 232.670 34.366 75.148 76.388 313.920 104.522 237.670 104.179 36.792 40.946 70.666 42.041 4.316 52.736 6.828.137

63.146 214.367 43.357 33.814 23.794 60.356 22.415 114.452 12.177 4.216 30.202 393.896 229.161 15.298 281.554 85.665 29.453 68.832 32.882 57.244 12.399 25.171 21.788 150.600 28.085 72.715 21.844 8.182 12.763 19.304 11.544 1.277 24.892 2.226.845

Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kemenkes RI, 2014

1.611 3.872 2.274 1.597 639 674 989 2.570 480 120 606 14.082 10.416 1.086 12.992 5.294 1.158 11.179 1.013 1.382 1.139 1.304 358

1.653 3.731 745 645 255 10 599 1 431 84.905

IUD+Implant (7)

19.257 1.722 1.654 1.586 172 1.400 1.092 1.747 21 669 874 749.024 27.608 1.731 21.457 2.723 1.017 6.617 383 444 211 125 183 180 568 1.189 221 3.522 4 481 462 8 572 848.924

Suntik (8)

23.751 18.213 14.835 5.870 4.021 3.976 3.368 173.176 651 289 86 36.349 53.219 1.463 55.089 22.896 1.053 21.264 8.649 2.427 2.324 1.748 1.673 2.220 5.189 22.989 3.104 427 269 6.705 1.455 817 4.698 504.263

Lampiran 5.20 PERSENTASE BALITA (0-59 BULAN) MENURUT BERAT BADAN LAHIR DAN PROVINSI, RISKESDAS 2013 Persentase Berat Badan Lahir Balita (0-59 bulan) No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

<2500 gram (3)

8,6 7,2 7,3 8,6 8,2 9,3 9,7 8,0 9,4 9,2 9,3 10,8 9,7 9,4 11,2 9,7 8,8 12,2 15,5 14,4 13,7 10,1 10,8 8,0 16,8 12,4 9,4 13,2 11,9 11,1 11,6 11,0 15,6

10,2

2500-3999 gram (4)

83,1 82,2 86,8 85,0 86,3 86,0 81,9 89,0 85,8 87,4 87,0 85,5 86,9 89,3 85,2 83,6 86,7 80,8 80,6 82,5 80,6 85,5 84,0 85,7 75,6 82,4 81,3 80,3 80,6 74,1 78,4 83,2 77,1

85,0

> 4000 gram (5)

8,3 10,6 5,9 6,4 5,5 4,7 8,4 3,0 4,8 3,4 3,7 3,8 3,4 1,3 3,6 6,7 4,6 7,0 3,9 3,1 5,8 4,5 5,2 6,2 7,7 5,2 9,3 6,5 7,5 14,8 10,0 5,8 7,3 4,8

Lampiran 5.21 PERSENTASE PROSES MULAI MENDAPAT ASI PADA ANAK UMUR 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

Kategori Proses Mulai Mendapat ASI <1 jam (IMD)

1-6 jam

7-23 jam

24-47 jam

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

39,7 22,9 44,2 22,1 41,1 29,6 35,7 24,1 37,4 22,7 41,9 35,7 37,5 39,3 33,3 33,8 42,2 52,9 40,5 29,6 23,9 28,6 35,1 29,0 29,0 44,9 33,2 42,7 34,0 24,8 27,0 21,7 31,5

27,7 32,9 36,6 43,9 34,5 36,4 34,0 46,3 26,4 39,5 27,3 37,4 34,6 39,4 33,5 37,7 33,2 30,8 40,3 36,9 34,8 32,8 41,0 34,7 24,7 26,0 35,3 35,0 35,5 42,4 39,6 43,5 40,5

2,9 4,2 3,9 5,1 2,8 5,3 1,0 4,1 2,0 7,0 3,5 3,7 5,0 2,0 3,3 3,7 1,6 1,4 3,2 1,9 2,7 2,6 2,0 4,1 4,2 3,7 3,0 1,8 3,2 3,8 3,8 3,2 3,0

35,2

3,7

15,7 17,1 9,3 10,9 11,0 11,7 18,9 13,6 14,6 14,5 16,1 11,3 9,9 10,8 15,3 13,5 13,5 10,2 9,1 16,3 21,0 15,9 10,5 15,7 15,7 10,2 12,0 11,6 9,9 9,7 12,6 18,0 19,2

14,0 22,9 6,1 18,0 10,6 17,0 10,3 12,0 19,6 16,4 11,3 11,9 13,0 8,4 14,7 11,4 9,5 4,6 6,8 15,3 17,5 20,0 11,4 16,4 26,4 15,1 16,5 8,9 17,4 19,2 17,0 13,7 5,8

34,5

13,0

>48 jam

13,7

Lampiran 5.22 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 Kunjungan Neonatus No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Jumlah Bayi

(2)

(3)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D I Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

103.971 283.624 102.664 131.002 72.383 174.935 34.620 168.996 27.698 58.281 150.408 949.392 572.255 45.436 598.967 217.382 67.137 109.384 114.888 96.934 45.342 72.758 80.224 44.066 56.441 152.999 52.284 21.409 25.831 38.387 24.172 19.843 50.460 4.764.573

KN1

% KN1

KN Lengkap

%KN Lengkap

(4)

(5)

(6)

(7)

95.582 240.673 93.748 118.932 64.142 164.664 31.466 156.155 27.245 55.024 148.895 884.680 556.538 45.295 583.932 213.346 61.483 102.531 86.754 86.934 41.844 65.153 70.867 40.395 48.947 140.363 46.611 19.953 23.675 31.729 20.469 11.293 19.706 4.399.024

91,93 84,86 91,32 90,79 88,61 94,13 90,89 92,40 98,36 94,41 98,99 93,18 97,25 99,69 97,49 98,14 91,58 93,73 75,51 89,68 92,29 89,55 88,34 91,67 86,72 91,74 89,15 93,20 91,65 82,66 84,68 56,91 39,05 92,33

91.685 193.479 89.602 114.696 62.722 161.338 30.290 150.521 26.167 50.193 141.841 850.592 545.983 42.860 533.568 190.480 59.526 99.969 82.246 83.674 41.312 62.422 65.422 39.181 47.608 131.075 45.355 18.437 23.240 30.845 19.912 10.276 12.822 4.156.008

88,18 68,22 87,28 87,55 86,65 92,23 87,49 89,07 94,47 86,12 94,30 89,59 95,41 94,33 89,08 87,62 88,66 91,39 71,59 86,32 91,11 85,79 81,55 88,91 84,35 85,67 86,75 86,12 89,97 80,35 82,38 51,79 25,41 87,23

Lampiran 5.23 CAKUPAN PENANGANAN NEONATAL DENGAN KOMPLIKASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi Jumlah %

Provinsi

Jumlah Bayi

Neonatal Komplikasi

(2)

(3)

(4)

(5)

15.596 42.544 15.400 19.650 10.857 26.240 5.193 25.349 4.155 8.742 22.561 142.409 85.838 6.815 89.845 32.607 10.071 16.408 17.233 14.540 6.801 10.914 12.034 6.610 8.466 22.950 7.843 3.211 3.875 5.758 3.626 2.976 7.569

6.654 7.953 3.609 5.414 6.433 13.983 3.185 10.576 2.933 3.515 14.762 65.371 64.689 6.175 62.973 21.583 7.177 9.977 2.644 6.485 2.262 6.029 5.334 3.769 2.853 11.597 2.237 1.220 1.723 1.623 1.333 629 1.164

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

103.971 283.624 102.664 131.002 72.383 174.935 34.620 168.996 27.698 58.281 150.408 949.392 572.255 45.436 598.967 217.382 67.137 109.384 114.888 96.934 45.342 72.758 80.224 44.066 56.441 152.999 52.284 21.409 25.831 38.387 24.172 19.843 50.460

4.764.573

714.686

367.864

(6)

42,67 18,69 23,44 27,55 59,25 53,29 61,33 41,72 70,59 40,21 65,43 45,90 75,36 90,60 70,09 66,19 71,27 60,81 15,34 44,60 33,26 55,24 44,33 57,02 33,70 50,53 28,52 37,99 44,47 28,19 36,76 21,13 15,38

51,47

Lampiran 5.24 CAKUPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1 Aceh 2 Sumatera Utara 3 Sumatera Barat 4 Riau 5 Jambi 6 Sumatera Selatan 7 Bengkulu 8 Lampung 9 Kepulauan Bangka Belitung 10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 13 Jawa Tengah 14 DI Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten 17 Bali 18 Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara 25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan 27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat 30 Maluku 31 Maluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua Indonesia

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014 Update sampai dengan 02 Mei 2014

BCG

HB0

DPT/HB1

DPT/HB3

Polio 4

Campak

Imunisasi Dasar Lengkap

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

89.678 278.768 95.865 128.439 70.907 160.835 36.518 158.337 26.991 45.205 171.592 945.454 571.370 47.934 592.107 217.375 67.867 104.079 106.238 83.172 44.071 67.469 73.575 38.833 51.786 156.407 48.809 21.577 24.791 35.071 21.209 15.365 34.867 4.632.560

89,2 91,5 88,7 91,0 102,0 98,0 96,9 97,7 94,0 93,1 98,2 109,4 101,4 105,5 101,7 97,5 98,4 100,9 86,1 91,1 96,9 85,1 84,4 94,0 88,1 94,4 84,4 94,9 86,2 89,0 82,6 74,4 67,0 97,8

81.863 241.652 84.759 102.690 63.115 142.164 30.635 136.765 26.530 39.797

137.588 886.254 547.634 47.315 555.154 203.142 64.675 98.088 74.747 60.184 31.562 58.157 57.546 28.517 35.415 141.408 27.172 19.715 22.527 22.058 16.697 7.956 21.498 4.114.979

81,4 79,3 78,4 72,7 90,8 86,6 81,3 84,4 92,4 82,0

78,7 102,6 97,1 104 95,3 91,1 93,7 95,1 60,6 65,9 69,4 73,3 66,0 69,1 60,3 85,3 47,0 86,7 78,3 56,0 65,0 38,5 41,3 86,8

89.918 283.854 95.318 129.714 72.628 162.931 36.177 158.809 26.806 46.827 167.537 778.405 571.009 35.396 594.741 215.237 66.696 66.826 103.392

84.242 43.695 67.256 74.054 39.271

52.189 157.489 48.611 21.619 24.849 36.829 21.379 15.279

36.684 4.425.667

91,2 97,0 91,9 94,7 107,6 103,4 100,0 102,0 96,3 99,4 97,8 92,9 103,3 78,7 104,2 100,5 98,6 67,5 87,3 96,1 98,0 88,3 86,6 98,0 92,5 99,0 87,6 99,0 90,0 97,4 86,7 77,0 72,7 96,3

84.706 276.303 91.809 126.541 71.816 160.047 34.489 160.222 25.842 46.698 164.119 826.594 572.127 38.689 589.938 207.432 54.322 76.767 97.469 80.763 41.957 63.726 71.845 38.791

50.311 154.681 44.897 21.998 27.692 34.970 20.584 15.532

31.597 4.405.273

85,9 94,5 88,5 92,4 106,4 101,6 95,3 102,9 92,8 99,2 95,8 98,6 103,5 86,0 103,4 96,8 80,3 77,5 82,3 92,1 94,1 83,7 84,0 96,8 89,1 97,2 80,9 100,8 100,2 92,4 83,5 78,3 62,6 95,8

87.890 274.907 92.553 125.392 72.089 160.163 34.216 160.536 25.993 46.518 165.107 913.411

573.273 3.126 585.235 208.156 65.931 107.340 94.282 81.172 41.840 63.558 71.064 38.456

50.444 155.024 44.819 22.019 24.592 33.976

20.258 15.924 31.121 4.490.385

89,1 94,0 89,2 91,5 106,8 101,7 94,6 103,1 93,3 98,8 96,4 109,0 103,7 6,9 102,5 97,2 97,5 108,4 79,6 92,6 93,8 83,5 83,1 96,0 89,4 97,4 80,8 100,9 89,0 89,8 82,1 80,3 61,7 97,7

84.762 274.375 89.180 124.321 70.756 157.868 34.512 158.089 26.033 45.449 161.645 916.870 568.959 44.306 583.596 204.062 65.537 106.880 95.595 78.669 41.140 62.184 69.803 37.101 48.637 152.625 44.942 21.504 24.642 34.705 20.176 15.197

33.772 4.497.892

86,0 93,8 86,0 90,8 104,9 100,2 95,4 101,6 93,5 96,5 94,3 109,4 103,0 98,5 102,2 95,3 96,9 107,9 80,7 89,7 92,2 81,7 81,6 92,6 86,2 95,9 81,0 98,5 89,2 91,7 81,8 76,6 66,9 97,9

81.797 238.497 87.684 114.936 62.329 139.369 32.623 150.665 26.201 41.649 155.860 758.360 556.612 43722 566.825 186.681 65.628 98.528 82.819 72.105 40.782 61.211 67.350 35.251 44.682 140.506 38.796 21.453 23.414 34.402 18.921 13.424 33.589 4.136.670

83,0 81,5 84,5 83,9 92,4 88,5 90,2 96,8 94,1 88,4 91,0 90,5 100,7 97,2 99,3 87,2 97,0 99,5 69,9 82,2 91,4 80,4 78,8 88,0 79,2 88,3 69,9 98,3 84,8 90,9 76,7 67,7 66,6 90,0

Lampiran 5.25 CAKUPAN IMUNISASI DASAR PADA ANAK UMUR 12-23 BULAN MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

No

Jenis Imunisasi Dasar

Provinsi HB-0

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

BCG

DPT-HB-3

Polio-4

Campak

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

64,8 63,0 70,5 68,8 79,1 70,8 81,0 79,9 87,5 87,4 87,8 78,8 90,5 98,4 91,2 76,9 93,4 92,7 70,7 62,3 57,7 69,1 83,4 82,4 64,7 72,9 59,8 87,5 67,6 47,8 57,3 50,6 45,7 79,1

72,9 78,1 81,0 81,4 85,5 84,9 93,0 90,0 92,8 92,0 90,9 87,8 94,8 98,9 93,3 83,6 97,6 92,2 84,2 81,2 77,0 83,2 87,3 97,3 84,3 84,8 84,8 97,2 79,3 73,6 83,6 80,4 59,5 87,6

52,9 63,1 60,2 70,0 76,7 73,6 86,7 82,5 83,7 87,4 79,1 71,5 89,2 95,1 85,7 63,3 90,4 85,2 66,0 71,9 67,9 72,0 81,4 83,3 72,6 69,5 75,3 93,0 67,1 53,8 68,9 60,0 40,8 75,6

58,3 67,5 64,4 70,9 77,4 76,3 87,6 84,6 88,3 88,0 76,7 73,9 87,6 88,3 86,2 64,0 92,4 87,7 68,5 74,1 69,9 73,2 81,6 81,4 74,0 70,9 76,9 95,8 70,2 61,8 71,9 62,8 48,8 77,0

62,4 70,1 71,4 77,3 79,7 82,6 90,2 87,9 86,4 91,9 85,3 80,8 92,6 98,1 89,0 66,7 93,5 90,6 84,1 77,3 77,4 74,1 84,1 94,4 76,7 76,9 83,8 94,9 72,5 70,5 80,3 76,9 56,8 82,1

Lampiran 5.26 DROP OUT RATE CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB(1) - CAMPAK DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB(1) - DPT/HB(3) PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2011-2013 Tahun No

2011

Provinsi

DPT/HB(1)-Campak (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012 Update sampai dengan 02 Mei 2014

2012 DPT/HB(1) DPT/HB(3)

DPT/HB(1)-Campak

2013 DPT/HB(1) DPT/HB(3)

DPT/HB(1)-Campak

DPT/HB(1) DPT/HB(3)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

7,7 3,9 5,7 5,4 2,1 2,1 2,6 4,5 7,4 9,1 4,6 3,3 3,5 -0,8 5,3 5,8 2,9 6,3 6,8 5,1 4,7 7,2 7,9 3,9 4,4 4,4 6,2 2,6 3,2 5,6 9,5 2,6 0,5

6,1 3,7 3,7 4,2 2,2 1,4 3,2 1,0 5,4 4,8 2,6 2,3 1,3 0,6 2,6 4,3 3,1 1,3 7,8 5,1 6,9 6,6 4,1 4,9 4,8 2,2 9,2 -0,9 2,3 7,2 6,4 11,2 12,0

5,0 5,1 7,7 3,9 0,0 2,5 1,5 1,5 5,9 6,9 7,1 2,4 1,7 1,4 2,6 5,6 3,2 1,7 7,3 6,7 7,7 7,0 4,9 4,2 6,0 3,5 5,2 5,1 4,1 6,7 7,8 10,6 7,6

5,3 3,1 5,0 3,4 0,4 2,1 2,9 0,0 5,8 2,7 1,0 1,5 0,2 2,0 0,3 3,5 2,9 0,6 5,9 4,0 3,3 5,5 3,4 2,6 5,1 1,9 3,6 2,7 3,0 7,2 4,0 11,1 11,1

5,7 3,3 6,4 4,2 2,6 3,1 4,6 0,5 2,9 2,9 3,5 3,9 0,4 2,2 1,9 5,2 1,7 -0,9 7,5 6,6 5,8 7,5 5,7 5,5 6,8 3,1 7,5 0,5 0,8 5,8 5,6 0,5 7,9

5,8 2,7 3,7 2,4 1,1 1,8 4,7 -0,9 3,6 0,3 2,0 1,0 -0,2 5,1 0,8 3,6 2,5 0,2 5,7 4,1 4,0 5,2 3,0 1,2 3,6 1,8 7,6 -1,8 -11,4 5,0 3,7 -1,7 13,9

4,4

3,1

3,6

2,1

3,3

1,8

Lampiran 5.27 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

Jumlah Bayi

Jumlah Anak Balita

(1)

(2)

(3)

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

103.971 283.624 102.664 131.002 72.383 174.935 34.620 168.996 27.698 58.281 150.408 949.392 572.255 45.436 598.967 217.382 67.137 109.384 114.888 96.934 45.342 72.758 80.224 44.066 56.441 152.999 52.284 21.409 25.831 38.387 24.172 19.843 50.460

4.764.573

417.778 1.386.922 398.524 622.514 294.019 714.893 132.982 797.288 110.996 184.300 669.518 3.453.029 2.195.357 200.936 2.473.615 1.071.144 297.400 456.337 503.428 406.856 210.200 349.022 456.693 203.123 248.957 775.192 212.671 89.770 90.428 178.910 99.882 100.917 365.176

20.168.777

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Jumlah

%

Jumlah

%

(5)

(6)

(7)

(8)

89.818 241.827 90.510 109.071 62.913 158.094 31.462 152.611 26.356 18.487 146.325 831.559 546.991 41.279 573.576 204.988 64.714 102.892 79.714 78.155 39.511 47.776 61.270 39.657 39.206 139.204 46.816 16.131 24.459 28.060 19.304 11.190 17.721

4.181.647

86,39 85,26 88,16 83,26 86,92 90,37 90,88 90,30 95,15 31,72 97,29 87,59 95,59 90,85 95,76 94,30 96,39 94,06 69,38 80,63 87,14 65,66 76,37 89,99 69,46 90,98 89,54 75,35 94,69 73,10 79,86 56,39 35,12

87,77

292.099 1.105.485 273.925 426.701 205.625 562.384 99.795 522.821 77.212 46.502 627.984 2.458.339 1.823.780 171.713 1.941.686 589.570 261.651 313.884 365.830 230.147 137.272 135.099 207.152 142.048 96.104 521.978 118.854 38.618 60.011 130.156 62.034 65.366 30.769

14.142.594

69,92 79,71 68,73 68,54 69,94 78,67 75,04 65,57 69,56 25,23 93,80 71,19 83,07 85,46 78,50 55,04 87,98 68,78 72,67 56,57 65,31 38,71 45,36 69,93 38,60 67,34 55,89 43,02 66,36 72,75 62,11 64,77 8,43

70,12

Lampiran 5.28 PERSENTASE IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA ANAK UMUR 12-23 BULAN MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 Kelengkapan Imunisasi Dasar No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

Lengkap

Tidak Lengkap

Tidak Imunisasi

(3)

(4)

(5)

38,3 39,1 39,7 52,2 60,3 48,3 62,1 62,4 67,7 71,6 64,5 56,6 76,9 83,1 74,5 45,8 80,8 75,4 50,3 47,4 42,0 52,0 65,9 60,9 47,1 49,5 47,3 80,6 52,4 29,7 42,6 35,6 29,2 59,2

41,9 44,5 46,9 31,9 27,5 40,2 33,0 31,1 27,3 23,2 30,7 35,1 19,5 15,7 21,7 43,9 18,0 21,1 40,2 38,3 43,2 33,9 26,3 36,7 42,7 41,7 41,8 16,7 31,0 48,6 46,8 45,8 34,3 32,1

19,8 16,4 13,4 15,8 12,3 11,6 4,9 6,5 5,1 5,3 4,8 8,3 3,5 1,1 3,7 10,4 1,2 3,6 9,6 14,2 14,8 14,0 7,8 2,3 10,1 8,7 10,9 2,8 16,7 21,7 10,6 18,6 36,6 8,7

Lampiran 5.29 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) MENURUT PROVINSI TAHUN 2011-2013 No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Jumlah Desa

Desa UCI

%

Jumlah Desa

Desa UCI

%

Jumlah Desa

Desa UCI

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

4.020 3.012 3.256 1.123 1.310 2.730 1.077 2.182 322 277 266 4.653 8.254 438 4.645 1.189 679 893 2.051 1.342 1.136 1.416 947 1.243 1.365 2.507 1.492 317 409 718 670 414 750 57.103

62,32 52,53 86,60 68,18 94,93 87,92 79,96 88,63 89,69 78,92 99,63 78,96 96,28 100,00 54,60 77,46 94,83 93,90 72,42 70,78 75,23 71,48 65,86 74,30 75,12 84,70 71,32 50,96 67,83 75,18 62,85 55,35 55,11 74,13

6.497 5.823 3.827 1.681 1.381 3.188 1.504 2.503 367 356 267 5.918 8.555 438 8.515 1.542 716 1.107 2.952 1.973 1.527 1.979 1.348 1.708 1.844 2.984 2.136 728 645 1.090 1.073 1.419 2.435 80.026

4.508 3.991 3.483 1.146 1.276 2.892 1.217 2.252 349 284 267 5.427 8.454 438 7.298 1.343 675 986 2.150 1.387 1.112 1.330 879 1.247 1.535 2.598 1.627 488 486 774 752 420 403 ##########

69,39 68,54 91,01 68,17 92,40 90,72 80,92 89,97 95,10 79,78 100,00 91,70 98,82 100,00 85,71 87,09 94,27 89,07 72,83 70,30 72,82 67,21 65,21 73,01 83,24 87,06 76,17 67,03 75,35 71,01 70,08 29,60 16,55 79,32

6.451 5.734 3.760 1.647 1.380 3.105 1.347 2.462 359 351 267 5.893 8.573 438 8.507 1.535 716 951 2.832 1.896 1.510 1.981 1.438 1.673 1.817 2.960 2.092 622 603 955 1.066 748 1.361 77.030

Update sampai dengan 02 Mei 2014 sumber Subdit Imunisasi

6.489 5.797 3.959 1.655 1.416 3.167 1.508 2.463 366 353 267 5.905 8.577 438 8.503 1.535 716 1.079 2.893 1.967 1.527 2.000 1.465 1.691 1.815 2.982 2.154 723 641 998 1.071 1.427 3.579 81.126

4.622 4.393 2.817 1.327 1.416 2.900 1.334 2.445 354 250 267 5.687 8.503 438 7.215 1.259 689 1.028 2.248 1.370 1.136 1.628 1.097 1.414 1.599 2.720 1.217 584 525 733 817 588 467 65.087

71,23 75,78 71,15 80,18 100,00 91,57 88,46 99,27 96,72 70,82 100,00 96,31 99,14 100,00 84,85 82,02 96,23 95,27 77,70 69,65 74,39 81,40 74,88 83,62 88,10 91,21 56,50 80,77 81,90 73,45 76,28 41,21 13,05 80,23

Lampiran 5.30 CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 Sasaran (Siswa SD/Sederajat) No

Provinsi

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(2) Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2013 Update sampai dengan 02 Mei 2014

Kelas 1 Kelas 1 DT Kelas 2 Campak (3) (4) (5) 106.543 106.543 100.896 339.604 339.604 318.084 117.127 120.353 115.738 150.009 150.009 139.295 75.661 75.661 71.536 186.361 186.361 178.910 42.121 41.777 40.322 172.593 172.593 165.293 29.445 27.887 25.972 40.921 40.921 38.290 159.554 159.046 150.618 864.918 864.918 853.970 597.815 582.800 581.424 50.352 50.234 50.140 643.549 643.549 631.745 235.082 219.564 222.854 72.088 72.088 69.053 123.662 122.983 116.275 153.610 153.610 134.028 119.626 119.626 108.700 47.653 53.967 50.461 82.979 82.655 78.632 93.299 93.299 85.397 48.890 48.890 47.422 62.334 62.334 59.635 180.187 180.187 173.707 61.018 61.018 60.484 27.490 27.490 26.028 30.217 30.217 29.487 31.660 31.660 20.754 30.242 30.242 28.247 16.329 16.329 15.022 20.147 20.147 17.952 5.013.086 4.988.562 4.806.370,5

Kelas 3 (6) 93.695 307.265 116.468 136.533 71.143 174.743 39.703 165.296 25.407 37.360 146.449 837.473 569.425 48.625 659.504 218.227 69.692 115.696 134.028 105.583 49.254 78.632 82.706 48.234 59.050 173.837 59.310 25.488 30.205 21.512 27.624 14.219 17.267 4.759.653

Campak (Kelas 1) Kelas 2+3 (7) 194.591 625.349 232.206 275.828 142.679 353.653 80.025 330.589 51.379 75.650 297.067 1.691.443 1.150.849 98.765 1.291.249 441.081 138.745 231.971 272.430 214.283 99.715 157.264 168.103 95.656 118.685 347.544 119.794 51.516 59.692 42.266 55.871 29.241 35.219 9.570.398

Jumlah (8) 95.919 266.531 108.901 134.208 73.821 182.954 40.547 165.899 28.812 35.554 147.461 820.299 591.339 49.701 630.596 223.183 71.391 119.008 131.321 108.448 44.809 80.054 81.585 39.360 59.935 163.629 55.979 21.839 28.052 24.193 28.123 13.399 14.973 4.681.823

% (9) 90,0 78,5 93,0 89,5 97,6 98,2 96,3 96,1 97,9 86,9 92,4 94,8 98,9 98,7 98,0 94,9 99,0 96,2 85,5 90,7 94,0 96,5 87,4 80,5 96,2 90,8 91,7 79,4 92,8 76,4 93,0 82,1 74,3 93,4

DT (Kelas 1) Jumlah (10) 96.159 268.861 111.093 135.499 73.844 181.038 38.228 166.309 26.947 36.121 145.716 807.027 577.149 49.324 629.959 207.945 71.334 119.557 126.380 113.204 50.863 79.058 83.503 39.434 57.628 173.797 55.626 25.981 27.596 26.931 28.191 14.349 20.788 4.665.439

% (11) 90,3 79,2 92,3 90,3 97,6 97,1 91,5 96,4 91,5 88,3 91,6 93,3 99,0 98,2 97,9 94,7 99,0 96,7 82,3 94,6 94,2 95,6 89,5 80,7 92,5 96,5 91,2 94,5 91,3 85,1 93,2 87,9 103,2 93,1

Td (Kelas 2) Jumlah (12) 91.846 309.029 108.558 124.729 70.089 174.288 37.391 159.835 24.555 32.973 140.087 798.622 571.334 49.405 619.117 183.554 68.301 113.275 105.442 104.145 47.518 73.263 76.128 38.000 56.224 167.707 55.445 25.074 27.730 16.755 26.399 11.612 17.180 4.525.610

% (13) 91,0 97,2 93,8 89,5 98,0 97,4 92,7 96,7 94,5 86,1 93,0 93,5 98,3 98,5 98,0 82,4 98,9 97,4 78,7 95,8 94,2 93,2 89,1 80,1 94,3 96,5 91,7 96,3 94,0 80,7 93,5 77,3 95,7 94,2

Td (Kelas 3) Jumlah (14) 86.093 299.189 108.164 123.876 70.008 170.340 37.277 158.989 23.067 32.491 135.232 792.997 571.334 47.943 644.547 207.265 68.986 112.421 105.442 103.781 46.564 73.263 74.193 38.179 55.854 168.334 52.253 24.282 28.000 17.204 25.851 6.961 15.923 4.526.303

% (15) 91,9 97,4 92,9 90,7 98,4 97,5 93,9 96,2 90,8 87,0 92,3 94,7 100,3 98,6 97,7 95,0 99,0 97,2 78,7 98,3 94,5 93,2 89,7 79,2 94,6 96,8 88,1 95,3 92,7 80,0 93,6 49,0 92,2 95,1

Td (Kelas 2+3) Jumlah (16) 177.939 608.218 216.722 248.605 140.097 344.628 74.668 318.824 47.622 65.464 275.319 1.591.619 1.142.668 97.348 1.263.664 390.819 137.287 225.696 212.996 207.926 94.082 146.525 150.321 76.179 112.078 336.041 107.698 49.356 55.730 33.959 52.250 18.573 33.103 9.054.024

% (17) 91,4 97,3 93,3 90,1 98,2 97,4 93,3 96,4 92,7 86,5 92,7 94,1 99,3 98,6 97,9 88,6 98,9 97,3 78,2 97,0 94,4 93,2 89,4 79,6 94,4 96,7 89,9 95,8 93,4 80,3 93,5 63,5 94,0 94,6

Lampiran 5.31 CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA 6 - 59 BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 Vitamin A Bayi 6-11 Bulan

Vitamin A Anak Balita 12-59 Bulan

No

Provinsi

Jumlah Bayi 6-11 Bulan

Dapat Vitamin A

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Aceh

108.836

4

Riau

142.322

2 3 5 6 7 8 9

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung

10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat

13 Jawa Tengah

14 DI Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten 17 Bali

18 Nusa Tenggara Barat

19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat

21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara

25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan

27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo

29 Sulawesi Barat 30 Maluku

31 Maluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua

Indonesia

Sumber: Ditjen. Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

28.080 51.445

420.315

90,6

134.783

94,7

559.651

469.041

83,8

701.973

603.824

86,0

101.052 152.312 34.712

139.017 26.286 41.310

46.022

45.485

898.435 227.588 55.601

133.198 109.130 94.721 43.852 62.110 82.245 52.848 45.945

834.899 307.776 844.054 211.990

57.143 63.773 47.449 37.797

145.986

26.799

21.137

24.285 -

19.619 9.639

4.756.483

-

45.822 19.073 -

16.764 10.071

4.202.126

-

672.719

87,1

114.731

89,1

612.511

87,4

105.486

93,6

194.043

80,3

669.518

77,9

560.328 340.200 215.146 573.574 102.045 423.929

92.666

150.464 451.544

82,6

3.329.829

2.717.658

93,9

2.473.597

1.989.013

1.993.754

99,5

179.340

98,8

856.002

93,1

76,9

39.613

254.822

87,4

72.849

94.676

405.915

98,4

100,9

110.305

697.034

81,5

56.116

157.743 53.303

% (11)

463.920

135.800

309.289

(10)

91,6

174.263

1.011.320

(9)

325.237

65.123

159.072

% (8)

355.084

74.498 38.939

(7)

87,4

193.875

174.920

(6)

Vitamin A Balita 6-59 Bulan Jumlah Balita 6Dapat Vitamin A 59 Bulan

95.078

237.762 102.654

Jumlah Anak Dapat Vitamin A Balita 12-59 Bulan

194.304 366.163

82,8

327.847

86,8

390.736 138.575

90,3

289.109

92,0

435.639

77,5

140.103

89,8

143.756

82,3

602.663

92,5

200.444

86,0

78.628

78,5

96.258

78,9

-

-

85,4

104,5 88,3

-

76.791 57.705

-

17.012.757

1.963.180

177.360 726.669 185.768 352.282 277.502 312.964 114.944 250.019 267.552 124.756 118.373 524.405 163.570

64.043 77.012 -

61.007 24.071

-

14.196.322

80,4 83,8 84,4 85,3 88,9 69,2 87,8 77,5 67,4

934.796 508.569 329.320 847.639 153.670 771.583 133.566 245.488 843.781

754.203 441.252 280.269 725.886 136.757 562.946 118.952 191.774 587.344

81,6

4.341.149

3.552.557

80,4

3.372.032

2.833.067

98,5 98,9 84,9 95,6 96,2 84,6 80,1 82,9 95,9 61,4 89,0 82,3 87,0 81,6 81,5 80,0 -

79,4 41,7 0,0

83,4

2.303.043 225.362

1.083.590 249.905 499.361 436.977 485.457 182.427 351.219 517.884 192.951 189.701 760.406 253.747 102.913 123.057

2.270.956 222.845 938.659 241.884 462.587 372.178 385.813 154.557 307.162 331.325 172.205 156.170 670.391 209.392 83.116 98.149

274.230

172.531

200.598

92.116

96.410 67.344

22.244.068

77.771 34.142

18.663.095

80,7 86,8 85,1 85,6 89,0 73,0 89,1 78,1 69,6 81,8 98,6 98,9 84,0 86,6 96,8 92,6 85,2 79,5 84,7 87,5 64,0 89,2 82,3 88,2 82,5 80,8 79,8 62,9 80,7 50,7 45,9

83,9

Lampiran 5.32 PERSENTASE ANAK UMUR 6-59 BULAN YANG MENERIMA KAPSUL VITAMIN A SELAMA ENAM BULAN TERAKHIR MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

Menerima kapsul vitamin A (%) (3)

73,8 52,3 70,9 60,8 74,5 66,0 73,8 73,6 69,2 68,8 74,5 81,6 84,0 84,4 83,4 74,1 76,0 89,2 72,0 67,5 65,4 72,9 80,3 80,9 69,3 67,9 73,3 83,4 59,6 64,8 64,6 64,4 53,1

75,5

Lampiran 5.33 CAKUPAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0-6 BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Bayi 0-6 Bulan

Eksklusif

(2)

(3)

(4)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

67.381 68.909 33.623 98.455 31.747 91.256 26.363 103.360 17.294 12.420 27.264 579.593 294.312 13.669 352.603 111.292 30.210 93.782 68.130 51.584 17.755 19.005 19.105 18.597 14.531 78.815 21.628 7.310 33.416 13.224 5.103 11.611 50.138 2.483.485

Sumber: Ditjen. Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014 (06 Februari 2014)

32.856 28.434 23.168 55.039 16.292 58.330 19.639 61.402 8.778 6.530 17.103 195.045 171.780 9.288 249.745 53.289 20.934 74.786 50.669 24.411 7.702 11.161 11.249 6.448 9.051 52.425 12.115 3.953 22.051 3.334 3.202 6.212 23.128 1.349.549

Persentase Mendapat ASI Eksklusif (5)

48,8 41,3 68,9 55,9 51,3 63,9 74,5 59,4 50,8 52,6 62,7 33,7 58,4 67,9 70,8 47,9 69,3 79,7 74,4 47,3 43,4 58,7 58,9 34,7 62,3 66,5 56,0 54,1 66,0 25,2 62,7 53,5 46,1 54,3

Lampiran 5.34 CAKUPAN BALITA DITIMBANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 No

Provinsi

Jumlah Balita

(1)

(2)

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

462.762 1.390.962 482.641 688.164 295.262 806.088 154.235 790.492 133.444 235.205 832.437 4.279.221 2.543.956 208.857 3.000.292 862.394 227.931 468.869 463.474 453.838 163.512 345.502 329.207 168.996 429.540 748.425 219.000 98.451 115.972 204.300 113.531 68.107 339.964

22.125.031

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014 (03 Februari 2014)

Balita Ditimbang (D/S) Jumlah (4)

407.942 1.149.210 419.070 443.987 246.114 634.886 128.276 646.733 94.273 187.334 452.559 3.444.689 2.275.054 171.128 2.651.031 748.920 192.227 399.965 364.108 286.722 112.665 259.571 215.188 142.382 325.749 604.074 180.941 87.055 97.428 150.139 77.096 38.478 132.067

17.767.061

Cakupan (%) (5)

88,15 82,62 86,83 64,52 83,35 78,76 83,17 81,81 70,65 79,65 54,37 80,50 89,43 81,94 88,36 86,84 84,34 85,30 78,56 63,18 68,90 75,13 65,37 84,25 75,84 80,71 82,62 88,42 84,01 73,49 67,91 56,50 38,85

80,30

Lampiran 5.35 KASUS GIZI BURUK PADA BALITA DITEMUKAN DAN MENDAPAT PERAWATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 Kasus Gizi Buruk Mendapat Perawatan No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Kasus Gizi Buruk Ditemukan

Kasus Gizi Buruk Dirawat

(3)

(4)

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014 (Update: 03 Februari 2014)

807 3.088 747 119 184 201 135 175 114 223 1.254 4.898 5.540 397 7.965 3.102 96 591 4.038 310 63 132 392 75 310 317 340 587 246 223 328 1.379 2.379

40.755

807 3.088 747 119 184 201 135 175 114 223 1.254 4.898 5.540 397 7.965 3.102 96 591 4.038 310 63 132 392 75 310 317 340 587 246 223 328 1.379 2.379

40.755

% (5)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100

Lampiran 5.36 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 2 PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Provinsi

Jumlah Puskesmas dengan Tatalaksana Kasus Kekerasasan terhadap Anak

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Minimal 2 Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasasan terhadap Anak

Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 2 Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasasan terhadap Anak

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

No

Indonesia

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

38 130 47 22 33 33 29 35 20 22 12 108 141 28 145 104 18 20 96 91 17 26 37 41 22 18 28 10 8 74 14 40 19

1.526

18 13 15 11 11 15 6 13 7 4 6 23 30 5 22 8 9 10 19 10 3 13 14 15 9 18 12 5 3 11 5 11 5

379

78,26 81,82 78,95 91,67 100,00 100,00 60,00 92,86 100,00 57,14 100,00 88,46 85,71 100,00 52,63 100,00 100,00 100,00 90,48 71,43 21,43 100,00 100,00 100,00 81,82 75,00 100,00 83,33 60,00 100,00 55,56 100,00 17,24

76,26

Lampiran 5.37 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 4 PUSKESMAS MAMPU LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Jumlah Kabupaten/Kota

Jumlah Puskesmas Mampu PKPR

Jumlah Kabupaten/Kota dengan PKPR

Persentase Kabupaten/Kota dengan PKPR

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

23 33 19 12 11 15 10 14 7 7 6 26 35 5 38 8 9 10 21 14 14 13 14 15 11 24 12 6 5 11 9 11 29 497

114 241 89 80 54 122 47 53 32 26 22 459 231 76 273 189 50 40 150 124 18 52 55 77 41 81 48 23 29 93 22 41 25 3.077

23 33 19 9 10 15 8 9 6 5 5 23 31 5 37 8 9 10 19 13 1 13 10 13 9 15 12 6 5 7 4 9 5 406

100,00 100,00 100,00 75,00 90,91 100,00 80,00 64,29 85,71 71,43 83,33 88,46 88,57 100,00 92,11 100,00 100,00 100,00 90,48 92,86 7,14 100,00 71,43 80,00 81,82 62,50 100,00 83,33 100,00 63,64 44,44 81,82 17,24 81,69

Lampiran 5.38 JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KESEHATAN ANAK DI PANTI ANAK TERLANTAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

Puskesmas Memiliki Panti Anak Terlantar

(1)

(2)

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

83 28 68 51 48 63 22 57 11 19 33 100 25 28 415 19 27 85 90 54 25 44 37 23 11 140 48 16 15 20 17 2 27

1.751

Puskesmas Membina Panti Anak Terlantar Jumlah

Persentase (%)

(4)

(5)

2 13 68 31 48 45 13 30 9 19 31 100 25 28 324 19 27 59 17 53 25 44 37 20 11 67 48 16 15 16 10 -

1.270

2,41 46,43 100,00 60,78 100,00 71,43 59,09 52,63 81,82 100,00 93,94 100,00 100,00 100,00 78,07 100,00 100,00 69,41 18,89 98,15 100,00 100,00 100,00 86,96 100,00 47,86 100,00 100,00 100,00 80,00 58,82 ,00 ,00 72,53

Jumlah Seluruh Panti di Wilayah Kerja (6)

111 21 102 68 48 125 28 60 16 52 80 117 33 66 993 23 60 237 180 115 44 84 50 33 18 291 73 22 14 36 21 3 124

3.348

Lampiran 5.39

CAKUPAN SEKOLAH DASAR (SD) YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN SISWA SD/MI KELAS 1 MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

Jumlah SD/MI

(1)

(2)

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

3.932 6.305 4.193 3.483 2.646 4.729 1.308 5.294 813 720 3.434 13.924 22.744 2.016 24.283 4.082 2.483 3.690 2.976 4.328 2.528 3.472 2.145 2.155 2.819 6.603 2.369 1.052 1.265 1.644 1.192 751 2.151

147.529

Cakupan SD/MI Melaksanakan Penjaringan Siswa SD/MI Kelas 1 Jumlah

%

(4)

(5)

2.738 4.109 4.060 3.308 2.354 1.210 1.128 4.304 810 665 3.402 4.410 20.750 2.016 22.771 3.715 2.483 3.385 530 2.048 1.208 2.067 1.580 1.816 1.539 5.562 2.066 952 554 225 577 312 384

109.038

70 65 97 95 89 26 86 81 100 92 99 32 91 100 94 91 100 92 18 47 48 60 74 84 55 84 87 90 44 14 48 42 18

74

Lampiran 5.40 PUSKESMAS MEMBINA LAPAS/RUTAN ANAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 No

Provinsi

(1)

(2)

Kabupaten/Kota

Puskesmas

(3)

Lapas/Rutan Anak

(4)

(5)

1 Aceh

Kota Banda Aceh

Puskesmas Lhoknga

Lapas Lhoknga

3 Sumatera Barat

Kab. Lima Puluh Koto

Puskesmas Tanjung Pati

Lapas anak Tanjung Pati

2 Sumatera Utara 4 Riau

5 Jambi

6 Sumatera Selatan 7 Bengkulu 8 Lampung

9 Kepulauan Riau

10 DKI Jakarta 11 Jawa Barat

12 Jawa Tengah 13 Jawa Timur 14 Banten 15 Bali

16 Nusa Tenggara Barat

17 Nusa Tenggara Timur 18 Kalimantan Barat

19 Kalimantan Selatan 20 Sulawesi Utara

21 Sulawesi Selatan

Kota Medan

Puskesmas Helvetia

Kota Pekanbaru

Puskesmas Harapan Raya

Kab. Batang hari

Puskesmas Muara Bulian

Kab Rejang Lebong

Puskesmas Curup

Kota Palembang

Lapas Anak Muara Bulian Lapas anak Palembang Lapas Rejang Lebong

Puskesmas Kotabumi

Kota Batam

Lapas anak Kotabumi

Puskesmas Sei Lekop

Jakarta Timur

Lapas Barelang

Puskesmas Duren Sawit

Kota Bandung

Rutan Pondok Bambu

Puskesmas Ibrahim

Kabupaten Purworejo

Rutan Kebon Waru

Puskesmas Kutoarjo

Kota Blitar

Lapas anak Kutoarjo

Puskesmas Sananwetan

Kota Tangerang

Lapas Anak Blitar

Puskesmas Tanah Tinggi

Kab. Karang Asem

Lapas Anak Banten

Puskesmas Karang Asem

Kab Lombok Tengah

Lapas Anak Gianyar

Puskesmas Aik Darek

Kota Kupang

Lapas Anak Mataram

Puskesmas Oesapa

Kab. Kubu Raya

Lapas Anak Kupang

Puskesmas Sui Dalam

Kab. Banjar

Lapas Anak Sungai Raya

Puskesmas Pelambuan

Kota Tomohon

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

Lapas Anak Riau

Puskesmas Pakjo

Kab. Lampung Utara

Kota Pare-Pare

Lapas anak Medan

Lapas Anak Martapura

Puskesmas Matani -

Puskesmas Lompoe

Lapas Anak Tomohon -

Lapas Anak Pare Pare

-

Lampiran 5.41 PUSKESMAS MEMBINA KESEHATAN ANAK PENYANDANG CACAT MELALUI PROGRAM UKS DI SEKOLAH LUAR BIASA SAMPAI DENGAN TAHUN 2013

No

Provinsi

Jumlah Kabupaten/Kota Membina Kesehatan Anak Penyandang Cacat melalui program UKS di SLB

Jumlah Puskesmas Membina Kesehatan Anak Penyandang Cacat melalui program UKS di SLB

(1)

(2)

(3)

(4)

8

8

1 Sumatera Utara 2 Sumatera Barat 3 Riau

4 Jambi

5 Sumatera Selatan 6 Lampung

7 Kepulauan Bangka Belitung 8 Kepulauan Riau 9 DKI Jakarta

10 Jawa Barat

11 Jawa Tengah

12 D I Yogyakarta 13 Jawa Timur 14 Banten 15 Bali

18

95

1

1

7

10

11

16

7

7

3 2 5

4 2 5

22

144

5

44

18 38 5

18 38 6

9

12

8

10

19 Kalimantan Timur

13

26

21 Sulawesi Selatan

23

28

16 Nusa Tenggara Barat 17 Kalimantan Barat

18 Kalimantan Selatan 20 Sulawesi Utara

22 Gorontalo Indonesia

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2014

5 4 1

6 219

8 7 1

8 498

Lampiran 5.42 PREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN BERAT BADAN MENURUT UMUR (BB/U) MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 Status Gizi Menurut BB/U No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Gizi Buruk (%)

Gizi Kurang (%)

(3)

7,9 8,3 6,9 9,0 5,7 6,3 6,0 6,9 2,8 4,0 2,8 4,4 4,1 4,0 4,9 4,3 3,0 6,3 11,5 10,3 6,6 8,2 3,9 3,7 6,6 6,6 8,0 6,9 7,0 10,5 9,2 11,9 9,2 5,7

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

Gizi Baik (%)

Gizi Lebih (%)

(4)

(5)

(6)

18,4 14,1 14,3 13,5 14,0 12,0 12,7 11,9 12,3 11,6 11,2 11,3 13,5 12,2 14,2 12,9 10,2 19,4 21,5 16,2 16,7 19,2 12,7 12,8 17,5 19,0 15,9 19,2 22,1 17,8 15,7 19,0 12,6 13,9

70,7 72,8 76,0 70,8 75,6 74,5 73,3 73,7 80,4 81,7 78,5 79,9 78,9 80,3 76,7 78,1 81,4 71,5 64,4 68,5 72,3 69,2 77,6 79,0 73,5 71,5 72,2 70,9 66,9 67,2 71,7 66,2 71,9 75,9

2,9 4,8 2,8 6,7 4,8 7,2 8,0 7,6 4,6 2,6 7,5 4,3 3,5 3,5 4,1 4,7 5,5 2,8 2,5 5,0 4,4 3,4 5,8 4,5 2,5 2,9 3,9 3,0 4,0 4,5 3,4 2,9 6,3 4,5

Lampiran 5.43 PREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN TINGGI BADAN MENURUT UMUR (TB/U) MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 Status Gizi Menurut TB/U No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Sangat Pendek (%)

Pendek (%)

Normal (%)

(3)

(4)

(5)

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2013

20,1 22,7 18,4 20,0 19,0 19,9 22,5 27,6 12,6 10,0 12,1 16,9 16,8 8,2 16,8 16,4 13,1 20,5 26,2 22,5 18,4 20,4 11,8 17,0 17,7 16,4 21,2 14,7 22,3 20,4 18,3 21,9 25,0 18,0

21,4 19,8 20,8 16,8 18,9 16,8 17,2 15,0 16,1 16,3 15,4 18,4 19,9 19,1 19,0 16,6 19,5 24,7 25,5 16,1 22,9 23,8 15,8 17,8 23,3 24,5 21,4 24,2 25,7 20,2 22,8 22,8 15,1 19,2

58,5 57,5 60,8 63,2 62,1 63,3 60,3 57,4 71,3 73,7 72,5 64,7 63,2 72,8 64,2 67,0 67,5 54,7 48,3 61,4 58,7 55,8 72,5 65,2 58,9 59,1 57,4 61,1 52,0 59,4 59,0 55,4 59,9 62,8

Lampiran 5.44 PREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN (BB/TB) MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 Status Gizi Menurut BB/TB No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Sangat Kurus (%)

Kurus (%)

Normal (%)

Gemuk (%)

(3)

(4)

(5)

(6)

6,1 7,5 5,2 6,9 5,8 5,9 6,9 5,6 4,0 6,0 4,4 5,0 4,5 4,7 4,4 6,5 3,4 5,2 7,4 10,4 5,4 4,5 3,9 3,4 3,6 3,8 5,9 5,6 4,6 6,1 3,9 6,2 8,0 5,3

9,6 7,4 7,4 8,7 7,7 6,4 7,9 6,2 6,2 6,3 5,8 5,9 6,6 4,7 7,0 7,3 5,4 6,7 8,1 8,3 7,0 8,3 7,7 6,5 5,8 7,2 5,5 6,1 6,2 10,1 8,3 9,2 6,8 6,8

74,5 72,2 77,3 70,2 73,3 70,9 68,7 66,8 76,1 78,7 78,1 77,3 76,9 80,2 76,9 74,4 78,6 79,7 76,6 68,9 76,7 77,4 75,9 79,6 82,1 82,2 79,0 81,4 81,3 77,4 80,5 77,1 70,2 76,1

9,8 12,8 10,1 14,3 13,1 16,7 16,4 21,4 13,6 8,9 11,7 11,8 12,0 10,3 11,8 11,8 12,6 8,5 8,0 12,5 10,9 9,9 12,6 10,5 8,5 6,8 9,6 6,9 7,9 6,4 7,3 7,5 15,0 11,8

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2013

Lampiran 5.45 PREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN TINGGI BADAN MENURUT UMUR DAN BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN (TB/U DAN BB/TB) MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Pendek-Kurus (%)

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

(3)

4,13 3,51 2,23 3,58 3,16 2,24 2,00 2,46 2,40 0,98 1,06 1,98 1,80 1,81 2,45 1,93 1,58 2,96 5,25 3,51 3,31 5,08 2,12 2,25 2,55 3,11 3,44 3,18 2,54 5,60 4,33 5,73 2,71 2,53

Pendek-Normal (%) (4)

31,00 30,00 30,18 25,19 25,22 23,73 26,08 26,31 20,79 20,29 20,56 26,35 27,02 22,23 26,55 23,46 24,10 36,88 41,35 27,27 30,73 33,29 19,08 25,94 32,91 34,11 32,58 32,18 40,91 30,34 31,90 33,65 27,03 27,46

Status Gizi Menurut TB/U dan BB/TB Pendek-Gemuk Normal-Kurus (%) (%) (5)

6,16 8,34 7,00 7,88 8,27 9,89 9,87 12,60 5,79 4,45 4,49 6,65 7,28 2,89 6,18 6,84 6,18 5,32 5,93 7,50 7,42 5,42 5,31 5,98 5,35 3,54 6,66 3,65 4,47 4,13 4,95 5,25 9,80 6,70

(6)

11,54 11,41 10,36 11,97 10,42 10,13 12,84 9,38 7,84 11,33 9,13 8,91 9,30 7,67 8,95 11,85 7,25 8,91 10,19 15,15 9,06 7,68 9,41 7,67 6,82 7,89 7,98 8,52 8,26 10,58 7,83 9,70 12,10 9,59

Normal-Normal (%) (7)

43,48 42,22 47,09 44,97 48,05 47,18 42,66 40,45 55,36 58,46 57,57 50,93 49,85 57,99 50,30 50,91 54,46 42,77 35,24 41,61 45,98 44,09 56,84 53,67 49,23 48,06 46,42 49,26 40,41 47,08 48,62 43,44 43,18 48,66

Normal-Gemuk (%) (8)

3,69 4,51 3,13 6,41 4,88 6,83 6,55 8,79 7,83 4,49 7,18 5,18 4,75 7,41 5,57 5,00 6,42 3,15 2,04 4,96 3,51 4,43 7,25 4,48 3,14 3,29 2,92 3,21 3,41 2,27 2,37 2,23 5,19 5,06

Lampiran 5.46 PREVALENSI STATUS GIZI PENDUDUK DEWASA (>18 TAHUN) BERDASARKAN KATEGORI INDEKS MASSA TUBUH (IMT) DAN PROVINSI, RISKESDAS 2013 Kategori IMT No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013

Kurus (%)

Normal (%)

BB Lebih (%)

Obese (%)

(3)

(4)

(5)

(6)

11,07 6,46 11,84 8,89 10,42 11,08 8,77 8,41 9,20 8,58 9,28 10,97 12,22 15,15 11,97 12,46 8,70 15,05 19,50 9,93 11,45 15,10 7,87 5,56 10,46 12,74 10,31 8,59 11,59 12,11 7,73 8,14 6,98 11,09

61,08 62,47 64,62 65,39 66,84 68,14 67,53 73,08 60,34 60,94 55,85 62,09 64,20 58,26 59,97 62,72 62,56 65,48 67,54 69,91 65,53 60,22 56,75 53,90 61,42 63,05 66,30 56,74 67,61 62,94 61,66 61,39 63,40 62,68

11,57 12,97 10,08 12,05 10,42 9,86 10,84 9,80 12,50 12,30 14,03 11,75 10,77 10,82 11,69 11,18 13,27 9,24 6,72 9,72 10,79 10,67 14,78 16,47 11,75 10,65 10,99 13,69 10,63 10,89 12,30 12,42 13,77 11,48

16,28 18,09 13,46 13,68 12,32 10,92 12,86 8,72 17,96 18,18 20,84 15,19 12,81 15,76 16,36 13,64 15,46 10,23 6,23 10,45 12,23 14,01 20,61 24,07 16,37 13,56 12,40 20,98 10,16 14,06 18,30 18,04 15,86 14,76

Lampiran 6.1 JUMLAH KASUS BARU TB PARU BTA POSITIF MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2013 Jenis Kelamin No

Laki-laki

Provinsi Jumlah

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

(3)

2.226 11.302 3.156 2.250 1.922 3.609 1.080 3.953 638 850 5.264 19.286 11.472 728 13.329 4.807 891 2.505 2.395 2.987 915 2.093 1.649 3.148 1.645 5.270 2.446 1.104 756 1.277 650 401 1.440 117.444

Perempuan %

Jumlah

(4)

(5)

65,0 66,8 65,6 64,0 61,6 61,8 63,4 61,7 65,1 59,5 61,0 57,6 56,1 57,0 56,2 60,2 60,4 60,5 55,7 65,6 63,3 61,1 63,5 60,8 60,8 59,0 58,1 60,5 59,5 57,0 62,0 54,5 56,1 59,8

1.198 5.628 1.654 1.263 1.198 2.229 623 2.458 342 579 3.363 14.174 8.974 550 10.374 3.178 584 1.637 1.908 1.568 531 1.331 946 2.027 1.060 3.662 1.764 721 514 965 399 335 1.129 78.866

% (6)

35,0 33,2 34,4 36,0 38,4 38,2 36,6 38,3 34,9 40,5 39,0 42,4 43,9 43,0 43,8 39,8 39,6 39,5 44,3 34,4 36,7 38,9 36,5 39,2 39,2 41,0 41,9 39,5 40,5 43,0 38,0 45,5 43,9 40,2

Laki-laki+ Perempuan (7)

3.424 16.930 4.810 3.513 3.120 5.838 1.703 6.411 980 1.429 8.627 33.460 20.446 1.278 23.703 7.985 1.475 4.142 4.303 4.555 1.446 3.424 2.595 5.175 2.705 8.932 4.210 1.825 1.270 2.242 1.049 736 2.569 196.310

Lampiran 6.2 JUMLAH KASUS BARU TB PARU BTA POSITIF MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2013

No

0 - 14

Provinsi

(1)

(2)

P

L

P

L

P

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Aceh

16

4

Riau

14

3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara

Keterangan: L = Laki-laki

P = Perempuan

232

485

236

L

Total P

T

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

420

199

180

367

134

108

1.301

2.333

1.203

2.607

1.130

1.972

21

9

236

209

386

265

379

246

384

243

344

19 20 8

20 2 5

24

22 11 10 11 20 2

10 19

430

320

295

253

446

335

113

83

397

377

82

69

133

144

984

81

109

1.499

1.824

18

18

15 2

19 31 6

10 10 21 11 11 6

12 2

3

23 5

26 38 5

15 6

27 13 17 15 7 6

14

18

45

43

12 7

765

1.590

1.798

136 866

723

124

101

302

257

328

399

329

225

95

101

248

201

214

187

427

309

189

187

660

677

296

310

153

136

95

109

207

180

113 92

428

16.747

86

390

15.658

16,51%

T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

91

481

194

146

759

560

151

80

250

133

3.418

326

777

131

3.502

348

535

1.376

118 72

682

808

83

0,72%

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

419

P

2.260

642

Indonesia

250

(12)

L

1.009

2

Papua

450

(11)

P

1.482

11

Papua Barat

211

(10)

55 - 64

43

4

Jawa Timur

256

(9)

198

1.975

1.254

829

184

153

469

342

502

386

571

316

184

116

373

255

356

209

539

388

329

225

994 456 225 165 256 149 124 433

24.600

120 361

17.410

21,40%

667

291

422

220

714

469

227

121

736

480

113

57

121

70

970

639

616

270 168

644

335

229

85

766

391

88

45

101

42

633

297

1.922

60

23

95

431 58

52

2.826

1.738

1.213

972

603

177

119

440

306

358

328

618

334

199

101

448

310

341

223

581

435

337

229

458 228 124 66

253

22.645

52

171

15.468

19,41%

303

614

320

205

111

460

297

344

175

668

372

334

153

82

326

432

105 181

81

515

1.067

139

560

159

732 313

218

829

194 728

517

322

223

135 86

270

175

103 58

176

23.346

61 31

103

14.726

19,39%

72

658

342

137

68

548

293

437

277

576

254

161

76

393

193

260

109

579

326

284

143

994

599

508

307

197

123

132

78

184 104 45 85

20.441

213 108 213

49

20

28

46 14

9.023

6,65%

579

3.363

6.411 980

1.429 8.627

23.703

2.505

1.637

98 57 95 81 21 37

97

59

5.264

342

1.703

10.374

205 76

850

2.458

5.838

13.329

170

507

638

623

3.513

561

481

333 161

3.953

3.120

2.229

4.810

33.460

60

124

1.080

1.198

1.654

14.174

161

65

3.609

16.930

19.286

189

248

3.156

3.424

5.628

549

319

118

10.798

15,91%

1.025

132 52

17

85

2.225

1.275

116

163 104

3.057

2.178

45

183

1.942

82

52

143

2.348

1.684

113

294

1.235

133

1.263

58

1.568

2.298

2.250

172

291

2.859

91

1.198

11.302

2.399

1.719

2.226

212

3.348

2.087

65

603

2.829

150

90

98

604

730

3.740

103 200

66

182

1.037

144

467

142

657 400

132

844

121

2.305

456

214

119

1.945

267

714

1.094

3.293

290

509

829

4.519 2.260

514

≥ 65

L

45

34

DI Yogyakarta

5

Kelompok Umur (Tahun) 35 - 44 45 - 54 L P L P

25 - 34

L 1 2

15 - 24

69

252 37 27 79 16 6

12

4.041

11.472 728

4.807 891

2.395 2.987 915

2.093 1.649 3.148 1.645 5.270 2.446 1.104 756

1.277 650 401

1.440

117.444

8.974 550

3.178 584

1.908 1.568 531

1.331 946

2.027 1.060 3.662 1.764 721 514 965 399 335

1.129

78.866

20.446 1.278 7.985 1.475 4.142 4.303 4.555 1.446 3.424 2.595 5.175 2.705 8.932 4.210 1.825 1.270 2.242 1.049 736

2.569

196.310

Lampiran 6.3 HASIL CAKUPAN PENEMUAN KASUS PENYAKIT TB PARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 Cakupan Penemuan No

(1) 1 Aceh

(2)

2

Sumatera Utara

5

Jambi

3 4 6 7 8 9

Semua Kasus

Provinsi

Sumatera Barat Riau

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kep. Bangka Belitung

10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat

13 Jawa Tengah

14 DI Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten 17 Bali

18 Nusa Tenggara Barat

19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat

21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara

25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan

27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo

29 Sulawesi Barat 30 Maluku

31 Maluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua

Indonesia

Case Detection Rate

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

Laki-laki

Perempuan

(3)

(4)

2.676

1.485

3.305

1.942

14.545

4.455 2.129 5.280 1.445 5.055

968

1.931

BTA Positif Laki-laki + Perempuan (5) 4.161

3.314 3.583 1.606 3.069 2.750 3.402 2.190 7.206 2.557 1.244

858

3.422

837

3.286

597

1.299

27.293 17.869 19.263

5.851 1.229 2.653 2.676 1.917

950

2.015 1.744 2.204 1.402

8.702 2.282 8.341 1.565 3.230

3.669 189.974

3.166 137.120

1.170

620 962

3.953

638 850

5.264

3.120

115,5

103,5

105,7

81,3

2.229

623

2.458

342 579

3.363

4.810 3.513 5.838 1.703 6.411

980

1.429 8.627

10.374

23.703

2.505

1.637

13.833

3.027 6.378 5.990 5.500 2.556 5.084 4.494 5.606 3.592 4.424 2.057 3.968 1.548 2.132

6.835 327.094

728

4.807

891

2.395 2.987

915

2.093 1.649 3.148 1.645 5.270 2.446 1.104

756

1.277

650 401

1.440 117.444

73,9

1.198

1.654

13.329

11.472

(10)

89,8

120,5

42.381

39.704

(9) 156,3

33.460

1.446

1.734

1.080

BTA Positif

16.930

14.174

588

813

3.609

Semua Kasus

5.628

19.286

12.211

1.867

3.156

3.424

61.721

5.005

2.234

928

1.263

1.922

5.247

2.679

3.725

2.250

3.482

6.873

1.208

1.798

1.198

1.353

2.418

1.471 7.982

(7)

2.226

11.302

24.091

23.118

(6)

21.954

10.043

21.835

Perempuan

7.409

14.048 34.428

Laki-laki

Case Notification Rate (CNR) Laki-laki + Perempuan (8)

8.974

550

3.178

584

1.908 1.568

531

1.331

946

2.027 1.060 3.662 1.764

721 514 965 399 335

1.129 78.866

20.446

1.278 7.985 1.475 4.142 4.303 4.555 1.446 3.424 2.595 5.175 2.705 8.932 4.210 1.825 1.270 2.242 1.049

736

2.569 196.310 80,99%

135,2

91,0

114,3 129,4 130,6 180,9 254,1 141,0 117,7

73,8

111,6 131,5

82,3

135,6 120,8 119,8 116,5 137,8 130,4

94,6 60,9 76,7 96,5 81,8 80,0 91,0 76,4 60,6 35,2 62,4 75,9 40,1 88,1 86,8 99,2 65,9 92,8 75,3

242,9

224,2

193,3

183,9

135,8 147,0 199,9 130,4 280,5 149,2 267,0

302,3 135,0

102,3 107,5 177,3 114,5 158,5 101,1

92,2

113,6 81,0

Lampiran 6.4 PREVALENSI TB PARU BERDASARKAN DIAGNOSIS DAN GEJALA TB PARU MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 Gejala TB paru (%)

No

Provinsi

Diagnosis TB (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,6 0,7 0,4 0,3 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 0,4

4,2 3,8 3,2 1,8 2,7 3,2 3,2 2,5 3,8 2,3 4,2 3,3 3,8 4,9 5,0 2,7 4,0 4,4 8,8 2,8 3,2 4,4 2,5 4,1 4,9 6,6 4,3 4,6 4,6 3,4 4,7 3,5 5,1 3,9

3,5 2,7 3,0 2,5 2,7 2,8 1,8 2,2 2,2 2,5 1,9 2,8 3,0 0,9 2,4 3,2 2,5 3,8 4,0 3,0 2,8 3,1 1,6 3,7 3,7 3,3 4,4 4,8 3,1 3,8 4,3 2,7 4,5 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2013

Batuk ≥ 2 minggu

Batuk darah

Lampiran 6.5 CAKUPAN TB PARU BTA POSITIF SEMBUH, PENGOBATAN LENGKAP DAN ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 Sembuh No

Provinsi

(1)

(2)

Kasus BTA Positif*

Jumlah

(3)

(4)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014 Keterangan: *kohort tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2.712 18.095 4.618 3.066 2.938 5.272 1.498 6.166 1.062 1.219 8.878 34.194 20.266 1.220 25.461 8.707 1.430 3.834 4.134 2.847 1.382 3.378 2.618 4.942 2.856 9.394 3.672 1.645 1.381 2.260 1.028 589 2.091 194.853

2.381 16.474 3.819 2.180 2.491 4.518 1.290 5.381 907 627 5.919 28.825 16.440 957 21.771 7.347 1.073 3.096 3.553 2.630 911 3.017 1.978 4.389 2.427 7.880 3.157 1.344 1.128 1.542 429 292 1.192 161.365

Pengobatan Lengkap

Keberhasilan Pengobatan

%

Jumlah

%

Jumlah

(5)

(6)

(7)

(8)

87,8 91,0 82,7 71,1 84,8 85,7 86,1 87,3 85,4 51,4 66,7 84,3 81,1 78,4 85,5 84,4 75,0 80,8 85,9 92,4 65,9 89,3 75,6 88,8 85,0 83,9 86,0 81,7 81,7 68,2 41,7 49,6 57,0 82,8

119 635 296 320 159 469 136 361 19 271 1.281 2.628 1.373 67 1.493 922 169 406 268 54 311 141 219 245 243 388 317 222 100 427 381 120 404 14.964

4,4 3,5 6,4 10,4 5,4 8,9 9,1 5,9 1,8 22,2 14,4 7,7 6,8 5,5 5,9 10,6 11,8 10,6 6,5 1,9 22,5 4,2 8,4 5,0 8,5 4,1 8,6 13,5 7,2 18,9 37,1 20,4 19,3 7,7

2.500 17.109 4.115 2.500 2.650 4.987 1.426 5.742 926 898 7.200 31.453 17.813 1.024 23.264 8.269 1.242 3.502 3.821 2.684 1.222 3.158 2.197 4.634 2.670 8.268 3.474 1.566 1.228 1.969 810 412 1.596 176.329

Success Rate/ Angka Keberhasilan Pengobatan (9)

92,2 94,6 89,1 81,5 90,2 94,6 95,2 93,1 87,2 73,7 81,1 92,0 87,9 83,9 91,4 95,0 86,9 91,3 92,4 94,3 88,4 93,5 83,9 93,8 93,5 88,0 94,6 95,2 88,9 87,1 78,8 69,9 76,3 90,5

Lampiran 6.6 JUMLAH KASUS BARU AIDS DAN KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

Jumlah Kasus Kumulatif

Jumlah Kasus Baru 2011

2012

2013

1987-2013

(3)

(4)

(5)

(6)

32 30 130 118 47 41 18 11 34 31 1.332 480 546 34 1.261 188 567 81 41 160 20 65 91 133 21 212 66 8 3 42 76 1.367

7.286

27 260 120 130 62 62 6 137 28 99 1.187 184 798 243 1.276 208 650 123 44 89 7 80 34 144 43 213 56 14 3 117 38 17 2.111

8.610

47 150 163 79 5 94 59 7 640 33 524 134 1.038 188 641 77 76 11 72 146 81 250 51 14 3 125 42 9 849

5.608

165 1.301 952 992 437 322 160 423 303 382 7.477 4.131 3.339 916 8.725 1.042 3.985 456 496 1.699 97 334 332 798 190 1.703 212 68 6 437 165 187 10.116

52.348

Lampiran 6.7 JUMLAH KASUS BARU INFEKSI HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 - 2013 No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

Jumlah infeksi HIV 2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

31 1.251 132 439 105 265 33 295 103 674 4.012 1.429 1.057 310 2.715 433 1.557 132 352 499 68 83 429 222 37 611 49 11 5 440 46 356 2.850

21.031

26 1.337 133 314 203 230 40 335 132 792 3.926 1.416 1.110 272 2.912 395 1.737 110 242 465 46 88 392 212 86 524 71 8 7 295 92 535 3.028

21.511

46 1.603 222 412 208 262 79 189 97 926 5.865 3.041 2.322 489 3.391 502 1.690 170 259 525 57 174 467 264 147 792 100 26 0 236 54 448 3.974

29.037

Lampiran 6.8 JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU) MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Jumlah Kasus Baru AIDS

Jumlah Kasus Baru AIDS pada IDU

(2)

(3)

(4)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

47 150 163 79 5 94 59 7 640 33 524 134 1.038 188 641 77 76 11 72 146 81 250 51 14 3 125 42 9 849 5.608

3 0 15 14 19 0 0 13 3 0 171 2 8 2 74 55 4 0 0 0 0 1 0 5 4 77 0 0 0 0 5 0 0 475

Jumlah Persentase Persentase Kasus Jumlah Kasus Kumulatif AIDS Kasus Kumulatif AIDS Baru AIDS pada IDU Kasus Kumulatif AIDS pada IDU pada IDU (5)

(6)

6,4

10,0 8,6 24,1 0,0 13,8 5,1 0,0 26,7 6,1 1,5 1,5 7,1 29,3 0,6 0,0 0,0 0,0 1,4 3,4 4,9 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 8,5

165 1.301 952 992 437 322 160 423 303 382 7.477 4.131 3.339 916 8.725 1.042 3.985 456 496 1.699 97 334 332 798 190 1.703 212 68 6 437 165 187 10.116 52.348

(7)

32 382 342 163 213 107 70 179 56 28 171 2.493 283 193 1.547 441 421 32 7 283 11 37 39 68 13 652 6 8 1 80 38 5 6 8.407

(8)

19,4 29,4 35,9 16,4 48,7 33,2 43,8 42,3 18,5 7,3 2,3 60,3 8,5 21,1 17,7 42,3 10,6 7,0 1,4 16,7 11,3 11,1 11,7 8,5 6,8 38,3 2,8 11,8 16,7 18,3 23,0 2,7 0,1 16,1

Lampiran 6.9 JUMLAH LAYANAN DAN KUNJUNGAN KONSELING DAN TES HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No

Provinsi

Jumlah Layanan

Jumlah Klien Berkunjung

Jumlah Klien Mengikuti Konseling Sebelum Tes HIV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh 7 2.447 1.941 Sumatera Utara 47 35.329 35.104 Sumatera Barat 17 6.418 6.434 Riau 22 23.763 23.587 Jambi 9 2.751 2.751 Sumatera Selatan 20 23.358 23.441 Bengkulu 7 3.987 4.070 Lampung 10 4.317 4.273 Kepulauan Bangka Belitung 4 1.288 1.288 Kepulauan Riau 11 32.674 28.417 DKI Jakarta 68 97.471 73.095 Jawa Barat 275 115.701 127.915 Jawa Tengah 109 41.925 45.698 DI Yogyakarta 19 4.471 6.588 Jawa Timur 77 44.920 55.626 Banten 35 8.332 9.032 Bali 36 23.221 20.818 Nusa Tenggara Barat 13 11.983 12.781 Nusa Tenggara Timur 14 5.857 5.858 Kalimantan Barat 21 16.404 18.005 Kalimantan Tengah 5 1.202 1.193 Kalimantan Selatan 8 2.719 2.613 Kalimantan Timur 26 18.282 17.951 Sulawesi Utara 12 14.187 13.623 Sulawesi Tengah 7 2.359 2.359 Sulawesi Selatan 19 24.335 24.067 Sulawesi Tenggara 3 6.127 6.324 Gorontalo 1 1.518 1.525 Sulawesi Barat 2 0 0 Maluku 7 2.063 2.055 Maluku Utara 3 746 746 Papua Barat 15 9.534 12.806 Papua 61 91.246 76.217 Indonesia 990 680.935 668.201 Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2014

Jumlah Klien Menjalani Tes HIV

Jumlah Klien Mengikuti Konseling Setelah Tes HIV

Jumlah Klien Positif HIV

% Klien Positif HIV

(6)

(7)

(8)

(9)

1.926 35.154 6.166 23.747 2.750 23.399 4.070 4.266 1.287 27.711 72.204 127.631 45.788 6.606 55.671 9.050 20.918 12.654 5.819 17.905 1.192 2.614 18.209 13.591 2.334 24.075 6.325 1.532 0 2.059 746 12.469 75.041 664.909

1.894 35.118 6.339 23.745 2.750 23.384 4.062 4.257 1.287 27.693 73.272 125.954 45.424 6.469 55.445 8.962 20.613 12.632 5.908 17.905 1.141 2.665 18.206 13.999 2.334 23.874 6.325 1.529 0 2.043 745 12.449 73.973 662.396

46 1.603 222 412 208 262 79 189 97 926 5.865 3.041 2.322 489 3.391 502 1.690 170 259 525 57 174 467 264 147 792 100 26 0 236 54 448 3.974 29.037

2,4 4,6 3,6 1,7 7,6 1,1 1,9 4,4 7,5 3,3 8,1 2,4 5,1 7,4 6,1 5,5 8,1 1,3 4,5 2,9 4,8 6,7 2,6 1,9 6,3 3,3 1,6 1,7 11,5 7,2 3,6 5,3 4,4

Lampiran 6.10 JUMLAH KASUS PNEUMONIA PADA BALITA MENURUT PROVINSI DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Target Penemuan Pneumonia Balita (3)

47.258 135.914 49.377 58.136 31.916 76.084 18.159 123.223 13.374 18.580 97.620 438.440 322.978 383.188 111.438 39.694 46.066 46.849 42.771 7.830 36.988 22.640 27.415 83.290 23.252 11.167 11.638 11.071 -

2.336.354

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Balita Pneumonia < 1 Tahun (4)

624 6.566 2.546 12.377 1.225 13.995 341 3.140 1.963 581 6.827 58.433 18.457 23.535 10.658 1.088 9.216 638 970 28 3.867 179 3.522 2.223 1.300 1.702 463 107 186.571

Pneumonia Berat

Jumlah

1-4 Tahun

< 1 Tahun

1-4 Tahun

< 1 Tahun

(5)

(6)

(7)

(8)

1.602 8.752 8.382 7.256 4.117 27.488 830 5.972 4.586 1.288 14.283 99.444 34.868 53.623 20.559 2.448 15.152 812 2.121 107 9.208 386 6.954 5.130 3.229 2.499 835 249 342.180

67 89 167 9.946 48 826 30 192 186 176 2.331 3.690 1.303 1.014 417 25 793 143 35 3 156 6 171 122 12 65 18 2 22.033

88 183 231 10.121 70 529 45 216 281 160 1.000 3.272 1.304 1.191 454 35 741 27 51 70 231 3 158 211 41 28 18 4 20.763

691 6.655 2.713 22.323 1.273 14.821 371 3.332 2.149 757 9.158 62.123 19.760 24.549 11.075 1.113 10.009 781 1.005 31 4.023 185 3.693 2.345 1.312 1.767 481 109 208.604

1-4 Tahun (9)

1.690 8.935 8.613 17.377 4.187 28.017 875 6.188 4.867 1.448 15.283 102.716 36.172 54.814 21.013 2.483 15.893 839 2.172 177 9.439 389 7.112 5.341 3.270 2.527 853 253 362.943

Jumlah

%

(10)

(11)

2.381 15.590 11.326 39.700 5.460 42.838 1.246 9.520 7.016 2.205 24.441 164.839 55.932 79.363 32.088 3.596 25.902 1.620 3.177 208 13.462 574 10.805 7.686 4.582 4.294 1.334 362 571.547

5,04 11,47 22,94 68,29 17,11 56,30 6,86 7,73 52,46 12 25,04 37,60 17,32 20,71 28,79 9,06 56,23 3,46 7,43 2,66 36,40 3 39,41 9,23 20 38,45 11,46 3,27 24,46

Lampiran 6.11 CASE FATALITY RATE PNEUMONIA PADA BALITA MENURUT PROVINSI DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Jumlah Kematian Balita Karena Pneumonia

Penderita Pneumonia

CFR (%)

< 1 Tahun

1-4 Tahun

Jumlah

< 1 Tahun

1-4 Tahun

Jumlah

< 1 Tahun

1-4 Tahun

0-4 Tahun

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

691 6.655 2.713 22.323 1.273 14.821 371 3.332 2.149 757 9.158 62.123 19.760 24.549 11.075 1.113 10.009 781 1.005 31 4.023 185 3.693 2.345 1.312 1.767 481 109 208.604

1.690 8.935 8.613 17.377 4.187 28.017 875 6.188 4.867 1.448 15.283 102.716 36.172 54.814 21.013 2.483 15.893 839 2.172 177 9.439 389 7.112 5.341 3.270 2.527 853 253 362.943

2.381 15.590 11.326 39.700 5.460 42.838 1.246 9.520 7.016 2.205 24.441 164.839 55.932 79.363 32.088 3.596 25.902 1.620 3.177 208 13.462 574 10.805 7.686 4.582 4.294 1.334 362 571.547

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

0 2 29 0 0 1 114 0 5 0 0 5.799 36 6 0 0 20 6 1 0 0 0 2 5 10 2 0 0 6.038

0 0 13 0 0 1 306 0 0 2 0 360 31 2 0 0 8 2 0 0 0 0 2 4 3 1 1 0 736

0 2 42 0 0 2 420 0 5 2 0 6.159 67 8 0 0 28 8 1 0 0 0 4 9 13 3 1 0 6.774

0,00 0,03 1,07 0,00 0,00 0,01 30,73 0,00 0,23 0,00 0,00 9,33 0,18 0,02 0,00 0,00 0,20 0,77 0,10 0,00 0,00 0,00 0,05 0,21 0,76 0,11 0,00 0,00 2,89

0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 34,97 0,00 0,00 0,14 0,00 0,35 0,09 0,00 0,00 0,00 0,05 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,09 0,04 0,12 0,00 0,20

0,00 0,01 0,37 0,00 0,00 0,00 33,71 0,00 0,07 0,09 0,00 3,74 0,12 0,01 0,00 0,00 0,11 0,49 0,03 0,00 0,00 0,00 0,04 0,12 0,28 0,07 0,07 0,00 1,19

Lampiran 6.12 PERIOD PREVALENCE ISPA, PNEUMONIA, PNEUMONIA BALITA, DAN PREVALENSI PNEUMONIA MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Balitbangkes, Riskesdas 2013

Period prevalence ISPA (%) Diagnosis/ Diagnosis Gejala (3)

20,1 10,9 16,1 10,9 9,8 11,3 13,0 12,0 9,2 8,9 12,5 13,2 15,7 11,3 15,6 16,4 12,2 13,2 19,2 11,1 14,3 10,6 14,8 13,3 8,9 11,9 13,4 9,5 9,3 13,3 6,9 18,9 17,2 13,8

Period prevalence Pneumonia (%) Diagnosis

(4)

(5)

30,0 19,9 25,7 17,1 17,0 20,2 20,8 17,8 23,4 19,6 25,2 24,8 26,6 23,3 28,3 25,8 22,6 28,9 41,7 18,2 25,0 26,7 22,7 24,7 23,6 24,9 22,2 23,2 20,9 24,9 17,7 25,9 33,1 25,0

0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2

Diagnosis/ Gejala (6)

2,6 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 2,4 1,4 2,4 1,9 1,9 1,7 1,7 1,5 1,5 2,2 4,6 1,1 2,0 2,4 1,0 2,3 3,5 2,8 2,2 1,7 3,1 2,3 2,0 1,3 2,6 1,8

Keterangan: Periode prevalence ISPA/Pneumonia/Pneumonia Balita : dihitung dalam kurun waktu 1 bulan terakhir sebelum wawancara Prevalensi Pneumonia : dihitung dalam kurun waktu > 1 bulan - 12 bulan terakhir sebelum wawancara

Prevalensi pneumonia (%) Diagnosis/ Diagnosis Gejala (7)

1,8 1,1 1,4 1,0 1,7 0,9 1,3 1,2 0,9 1,3 1,8 2,0 2,0 1,2 1,3 1,6 0,8 1,5 1,4 1,1 1,4 1,1 1,2 1,9 1,5 1,7 1,5 1,2 1,0 1,4 0,8 2,0 2,9 1,6

(8)

5,4 3,2 3,1 2,1 3,1 2,4 2,7 2,3 4,3 3,2 5,9 4,9 5,0 4,6 4,2 3,8 3,1 5,1 10,3 2,7 4,4 4,8 3,0 5,7 7,2 6,8 5,2 4,1 6,1 4,9 4,5 4,2 8,2 4,5

Period Prevalence Pneumonia Balita (permil) Diagnosis/ Diagnosis Gejala (9)

6,1 1,0 3,4 1,7 0,0 0,8 0,0 0,0 4,1 0,0 2,9 3,5 2,8 3,2 2,0 2,2 1,6 4,1 2,0 2,1 5,8 0,7 2,0 4,3 0,9 1,0 3,2 2,7 0,0 1,5 0,0 2,8 4,2 2,4

(10)

35,6 12,4 10,2 8,3 9,8 10,8 8,8 7,7 34,8 22,0 19,6 18,5 19,0 27,8 15,8 19,3 8,6 20,3 38,5 15,5 32,7 25,0 6,6 23,2 29,9 30,3 29,0 10,7 34,8 27,9 18,7 14,1 21,2 18,5

Lampiran 6.13 INSIDEN DIARE, INSIDEN DIARE PADA BALITA SERTA PERIOD PREVALENCE DIARE MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Balitbangkes, Riskesdas 2013

Insiden Diare (%)

Insiden Diare Balita (%)

Period Prevalence Diare (%)

Diagnosis

Gejala

Diagnosis

Gejala

Diagnosis

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4,1 2,1 2,3 1,6 1,4 1,3 1,6 1,3 1,2 1,1 2,5 2,5 2,3 1,7 2,3 2,4 1,9 2,6 2,6 1,3 1,8 1,7 1,5 1,8 2,2 2,8 2,0 2,1 2,5 1,8 0,9 1,7 4,1

5,0 3,3 3,1 2,3 1,9 2,0 2,0 1,6 1,9 1,7 4,3 3,9 3,3 3,1 3,8 3,5 2,8 4,1 4,3 1,9 2,6 3,3 2,4 3,0 4,4 5,2 3,4 3,6 4,7 2,9 1,8 2,2 6,3

9,0 4,9 5,6 4,1 3,5 3,9 5,3 3,5 3,5 3,0 6,7 6,1 5,4 3,9 5,1 6,3 4,0 5,3 4,6 3,5 4,4 3,9 2,6 2,9 3,8 5,3 3,9 4,5 4,5 4,6 2,5 5,1 6,8

10,2 6,7 7,1 5,2 4,1 4,8 6,3 3,9 3,9 3,7 8,9 7,9 6,5 5,0 6,6 8,0 5,0 6,6 6,7 4,4 5,5 5,6 3,3 4,2 6,8 8,1 5,9 5,9 7,2 6,6 4,6 5,6 9,6

7,4 4,3 4,8 3,5 3,5 2,9 3,8 2,9 2,1 2,3 5,0 4,9 4,7 3,8 4,7 4,3 3,6 5,3 6,3 2,8 3,7 3,2 3,4 4,1 4,5 5,6 4,1 4,3 5,3 3,7 2,6 3,9 8,7

9,3 6,7 6,6 5,4 4,8 4,5 5,2 3,7 3,4 3,5 8,6 7,5 6,7 6,6 7,4 6,4 5,5 8,5 10,9 3,9 5,4 6,3 5,3 6,6 8,8 10,2 7,3 7,1 10,1 6,0 4,7 5,2 14,7

2,2

3,5

≤ 2 minggu terakhir sebelum wawancara Keterangan: Insiden Diare/Diare Balita : dihitung dalam kurun waktu

Period Prevalence Diare : dihitung dalam kurun waktu > 2 minggu - 1 bulan terakhir sebelum wawancara

5,2

6,7

4,5

Gejala

7,0

Lampiran 6.14 KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DIARE MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 - 2013 No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau

7

Bengkulu

5 6 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Jambi

Sumatera Selatan Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta

Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014 Ket .

: CFR = Case Fatality Rate

2011

2012

2013

Penderita

Meninggal

CFR (%)

Penderita

Meninggal

CFR (%)

Penderita

Meninggal

CFR (%)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

40 0 0 163

2 2

5,00

0

-

0 0

-

33

0

1.426

2

0

0 229 153 0 32 268 0 0 50 0 179 0 0 0

170

0 0 0 0 1.426 0 0 0 4.169

-

1 1 -

2

2 12

46,15 1,22 2,55

1,23

13 245 274 0

6 3 7 -

-

292

8

17

1

5,88

28

1

3,57

74

-

-

0

-

-

-

0,00 -

0,14 0,44

0 0 0

-

-

2,74 -

0 17 0 0

2 -

11,76 -

0

-

-

0 0 0

1 2 1 1 -

2,33 1,16 1,33

-

0 43 173 75 81 84 22 0 12 0

-

0 0 294 0 59 0 0 0 0 0

-

0

-

-

0

0,37

-

1,18 0,14

0,29

0 0 0

97

0 52 0 0 0 40 0 60 1.654

-

1

3 34

1,19

-

1,03 5,00

2,06

0 0 0

167

81 0 0 0 0 0 0 0 646

-

4

7

-

2,40

1,08

Lampiran 6.15 PENEMUAN KASUS DIARE DITANGANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Perkiraan Diare di Fasilitas Kesehatan

Diare Ditangani

% Diare Ditangani

(2)

(3)

(4)

(5)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

102.593 325.228 107.756 111.955 60.121 156.679 39.710 163.136 28.671 41.464 189.880 922.558 689.820 74.807 770.184 201.156 83.277 97.627 98.958 96.492 49.837 82.188 84.911 50.390 59.645 164.129 46.810 22.316 24.007 20.989 22.567 18.120 70.849 5.078.830

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2014

97.901 134.448 112.986 118.286 14.613 188.028 9.531 27.816 223.709 1.170.420 293.883 672.700 247.714 35.303 189.778 23.561 52.126 7.789 17.931 177.836 10.331 27.427 43.435 5.441 3.902.993

95,43 41,34 104,85 105,65 24,31 120,01 24,00 97,02 117,82 126,87 42,60 87,34 123,15 42,39 194,39 23,81 54,02 15,63 35,58 108,35 22,07 122,90 180,93 24,11 87,46

Lampiran 6.16 JUMLAH KASUS BARU KUSTA DAN CASE DETECTION RATE (CDR) PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2013 Penduduk No

Provinsi Laki-laki

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

(3)

2.336.235 6.686.105 2.496.318 3.163.482 1.701.091 3.998.335 918.667 4.055.310 694.047 993.305 5.069.248 23.136.432 16.239.620 1.758.098 18.893.068 5.893.367 2.085.318 2.255.609 2.468.008 2.303.134 1.213.109 1.943.008 2.088.597 1.201.332 1.427.328 4.054.974 1.189.631 555.584 626.895 839.425 569.204 446.542 1.758.058

125.058.484

Perempuan (4)

2.335.639 6.705.126 2.538.993 2.980.192 1.628.796 3.859.102 881.001 3.825.459 645.727 944.272 4.932.695 22.336.398 16.444.959 1.801.982 19.375.757 5.629.651 2.054.372 2.396.039 2.503.794 2.205.834 1.115.714 1.897.539 1.879.196 1.153.336 1.359.836 4.250.180 1.180.918 554.710 625.176 823.540 545.713 400.169 1.552.657

123.364.472

Klasifikasi

Jenis Kelamin

Laki-laki + Perempuan

PB

MB

PB + MB

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki + Perempuan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

404 144 66 75 73 174 28 118 26 33 263 1.957 1.521 50 3.602 607 81 255 86 20 27 151 143 327 255 1.035 223 195 128 328 425 434 808

575 175 90 81 90 196 35 133 30 41 283 2.180 1.765 57 4.132 702 88 347 159 26 37 161 157 361 324 1.172 243 214 174 397 518 733 1.180

337 109 65 60 61 119 26 92 23 32 203 1.463 1.172 43 2.519 424 71 196 133 23 34 130 122 228 225 769 167 139 110 215 327 489 709

4.671.874 13.391.231 5.035.311 6.143.674 3.329.887 7.857.437 1.799.668 7.880.769 1.339.774 1.937.577 10.001.943 45.472.830 32.684.579 3.560.080 38.268.825 11.523.018 4.139.690 4.651.648 4.971.802 4.508.968 2.328.823 3.840.547 3.967.793 2.354.668 2.787.164 8.305.154 2.370.549 1.110.294 1.252.071 1.662.965 1.114.917 846.711 3.310.715

248.422.956

171 31 24 6 17 22 7 15 4 8 20 223 244 7 530 95 7 92 73 6 10 10 14 34 69 137 20 19 46 69 93 299 372

2.794

14.062

16.856

10.835

238 66 25 21 29 77 9 41 7 9 80 717 593 14 1.613 278 17 151 26 3 3 31 35 133 99 403 76 75 64 182 191 244 471

6.021

575 175 90 81 90 196 35 133 30 41 283 2.180 1.765 57 4.132 702 88 347 159 26 37 161 157 361 324 1.172 243 214 174 397 518 733 1.180

16.856

Case Detection Rate per 100.000 Penduduk Laki-laki + Laki-laki Perempuan Perempuan (12)

14,42 1,63 2,60 1,90 3,59 2,98 2,83 2,27 3,31 3,22 4,00 6,32 7,22 2,45 13,33 7,19 3,40 8,69 5,39 1,00 2,80 6,69 5,84 18,98 15,76 18,96 14,04 25,02 17,55 25,61 57,45 109,51 40,33 8,66

(13)

10,19 0,98 0,98 0,70 1,78 2,00 1,02 1,07 1,08 0,95 1,62 3,21 3,61 0,78 8,32 4,94 0,83 6,30 1,04 0,14 0,27 1,63 1,86 11,53 7,28 9,48 6,44 13,52 10,24 22,10 35,00 60,97 30,34 4,88

(14)

12,31 1,31 1,79 1,32 2,70 2,49 1,94 1,69 2,24 2,12 2,83 4,79 5,40 1,60 10,80 6,09 2,13 7,46 3,20 0,58 1,59 4,19 3,96 15,33 11,62 14,11 10,25 19,27 13,90 23,87 46,46 86,57 35,64 6,79

Lampiran 6.17 PROPORSI KECACATAN KUSTA TINGKAT 2 DAN KASUS KUSTA PADA ANAK 0-14 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 Cacat Tingkat 2

0 - 14 Tahun

No

Provinsi

Jumlah Penderita Baru

Jumlah

%

Jumlah

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

575 175 90 81 90 196 35 133 30 41 283 2.180 1.765 57 4.132 702 88 347 159 26 37 161 157 361 324 1.172 243 214 174 397 518 733 1.180 16.856

87 23 17 1 9 65 11 8 4 2 27 263 197 0 521 64 2 23 9 0 1 21 7 35 23 110 15 16 4 13 12 15 89 1.694

15,13 13,14 18,89 1,23 10,00 33,16 31,43 6,02 13,33 4,88 9,54 12,06 11,16 0,00 12,61 9,12 2,27 6,63 5,66 0,00 2,70 13,04 4,46 9,70 7,10 9,39 6,17 7,48 2,30 3,27 2,32 2,05 7,54 10,05

82 50 12 5 4 7 0 5 5 2 26 191 111 2 362 110 4 62 69 2 3 9 12 35 42 70 22 22 28 54 79 221 294 2.002

14,26 28,57 13,33 6,17 4,44 3,57 0,00 3,76 16,67 4,88 9,19 8,76 6,29 3,51 8,76 15,67 4,55 17,87 43,40 7,69 8,11 5,59 7,64 9,70 12,96 5,97 9,05 10,28 16,09 13,60 15,25 30,15 24,92 11,88

Lampiran 6.18 JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

update per 30 April 2014

Tidak Diimunisasi

Tidak Diketahui

Dokter

Bidan/Perawat

Tradisional

Tidak Diketahui

Alkohol/Iodium

Tradisional

Lain-lain

Tidak Diketahui

Gunting

Bambu

Lain-lain

Tidak Diketahui

Ya

Tidak

Tidak Diketahui

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

TT1

0,0 0,0 50,0 50,0 80,0 66,7 50,0 47,4 70,8 100,0 30,0 100,0 50,0 0,0 53,8

TT2+

(5)

0 0 1 1 4 2 1 9 17 2 3 1 1 0 42

Dirawat di RS

Tidak Diketahui

(4)

4 1 0 0 2 2 0 5 0 0 0 3 2 0 19 24 0 0 2 10 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 78

Pemotongan Tali Pusat

Tanpa pemeriksaan

(3)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Perawatan Tali Pusat

Tradisional

Case Fatality Rate (%)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Penolong Persalinan

Bidan/Perawat

Meninggal

(1)

No

Status Imunisasi

Dokter

Provinsi

Total

Faktor Risiko Pemeriksaan Kehamilan

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 0 17 15 0 0 2 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 55

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11

2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 13 20 0 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 18

0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 15 20 0 0 2 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 56

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23

1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 17 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 2 0 14 19 0 0 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 55

1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 3 2 0 17 24 0 0 2 9 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 70

2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lampiran 6.19 JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN INCIDENCE RATE (IR) CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Jumlah Penduduk

Kasus

Incidens Rate (per 100.000 Penduduk)

Meninggal

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

update per 30 April 2014

4.671.874 13.391.231 5.035.311 6.143.674 3.329.887 7.857.437 1.799.668 7.880.769 1.339.774 1.937.577 10.001.943 45.472.830 32.684.579 3.560.080 38.268.825 11.523.018 4.139.690 4.651.648 4.778.348 4.433.728 2.250.539 3.840.547 3.967.793 2.354.668 2.787.164 8.305.154 2.370.549 1.110.294 1.252.071 1.662.965 1.114.917 846.711 3.310.715 248.075.978

908 74 543 185 348 299 134 464 34 461 1.362 671 603 641 1.134 1.910 67 5 1 249 59 63 340 38 189 450 40 13 14 28 144 6 44 11.521

19,44 0,55 10,78 3,01 10,45 3,81 7,45 5,89 2,54 23,79 13,62 1,48 1,84 18,01 2,96 16,58 1,62 0,11 0,02 5,62 2,62 1,64 8,57 1,61 6,78 5,42 1,69 1,17 1,12 1,68 12,92 0,71 1,33 4,64

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Lampiran 6.20 JUMLAH KASUS CAMPAK DAN KASUS CAMPAK YANG DIVAKSINASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2013 Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun) No

Provinsi

(1)

(2)

<1 Tahun

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Total

Divaksinasi

Total

Divaksinasi

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

8

313

80

251

63

160

33

97

10

908

194

21,37

2

45

18

62

26

33

16

28

11

185

73

39,46

8

Jambi

Bengkulu

14

27

6

9

Lampung

Kep. Bangka Belitung Jawa Barat

8

124

58

Banten Bali

Kalimantan Timur

20

3 1

Sulawesi Utara

32

Sulawesi Tengah

1

Sulawesi Selatan

1

Sulawesi Tenggara

3

Gorontalo

1

Sulawesi Barat

0

Maluku

5

Maluku Utara

14

update per 30 April 2014

11 5

1.120

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

16 1

0

23

Kalimantan Selatan

38

9

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

20

45

6

Nusa Tenggara Timur

3

96 20

Nusa Tenggara Barat

20

305

16

Jawa Timur

76

0

78

DI Yogyakarta

141

186 231

Jawa Tengah

3

152

21

32

DKI Jakarta

3

30

35 8

Kepulauan Riau

3

38 39

Sumatera Selatan

Indonesia

(15)

Divaksinasi

(7)

Sumatera Barat

Papua

(14)

Total

(6)

Sumatera Utara

Papua Barat

(13)

Divaksinasi

(5)

17

8

Proporsi Divaksinasi terhadap Kasus

Total

Riau

7

Total Divaksinasi

(4)

4 6

Total Kasus

Divaksinasi

87

5

≥ 15 Tahun

10-14 Tahun

(3)

Aceh

3

5-9 Tahun

Total 1 2

1-4 Tahun

4 0 7 0 0 0

76 14 82

18 86 91 62 20 68 9

6

10 10

104 206 23 6 8

51

40

41

11

12 1

62

41 88 8

168

98 41

93

163

78

288

271

112

115

0

4 1

313

273 43 7

18 80

226

146 68 91

44

133

0

58 54 4

232

171

134

12

5

2

19 6

51 7

21 1

391 194 170 293

2 0 7

3.167

1.454

3.103

14 0

4

83 4

1 1

60 5

1 2

3

12

1.438

1.648

8 0

3 0

3

52

0 0 7 0 0

788

543 461 348 134 299 34

464

0

1.362

84

603

34 28 8

1.910

671 641

1.134

21

13

63

6

0

94 29 9

6 4

1

10 0 1 2 3 4 0

2.483

249 59

49

298 256 219 106 245 21

310 0

562 225 408 23

748 73 17 35

26

340

178

2

189

51

5

40

1

5

3

7

46

15

1

4

0

19

36

14

0

44

100

18 2

21

38

13 1

31

74

131

6

4

6

323

8

42

0

106

158

167

128

10

22 8

59

0

79

16

5

73 12

107

3

20

1

4

87

1

60

22

4

4

1

35

29

54

4

0

40

28

86

16

4

11

0

35

45

57

54

13

0

0

0

66

37

56

113

14

0

61

55

7

42

12

1

88

5

73

17

3

5

63

2

5

5

4

114

0

75

101

225

105 1

36

144

144 2

104

536

9 0

17

209

72

803 186

24

0 0 0 0 0 0 0

626

38 13

10 7

450

271

67

46

14 5 1

6

24 2 0

28

11

6

4

144 44

11.521

40 20

4.532

66,22 54,88 55,53 62,93 79,10 81,94 61,76 66,81 0,00

29,42 33,53 67,66 3,59

65,96 29,32 28,81 55,56 52,35 26,32 53,85 26,98 60,22 42,86 60,00 68,66 40,00 0,00

39,29 27,78 45,45 66,67

39,34

Lampiran 6.21 FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA KLB CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 Laporan KLB No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014 update per 30 April 2014

Total KLB

Frekuensi KLB dengan Spesimen > 5

Frekuensi KLB dengan Investigasi Penuh

Frekuensi KLB dengan Laporan ke Pusat

Total Kasus

Meninggal

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2 0 9 0 5 7 2 8 1 0 0 18 9 1 0 36 0 0 0 5 0 8 0 0 5 1 6 1 0 2 1 0 1 128

1 0 8 0 4 7 2 8 0 0 0 11 9 0 0 27 0 0 0 3 0 8 0 0 5 1 3 1 0 2 1 0 1 102

1 0 7 0 4 6 2 8 0 0 0 11 9 0 0 25 0 0 0 3 0 8 0 0 5 0 3 1 0 1 1 0 1 96

35 0 98 0 46 93 33 309 6 0 0 205 164 20 0 247 0 0 0 57 0 100 0 0 48 20 52 5 0 62 26 0 51 1.677

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 3 0 2 2 1 4 0 0 0 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 40

Lampiran 6.22 KLB CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 Konfirmasi Laboratorium No

Provinsi

Total Darah (Serum) Sampel

(1)

(2)

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014 update per 30 April 2014

9 0 45 0 28 10 35 53 6 0 0 83 45 4 0 172 0 0 0 20 0 40 0 0 26 5 23 5 0 13 5 0 7

634

Campak

Gabungan

Rubella

Negatif

(Campak dan Rubella)

Pending Lab.

Tanpa Spesimen

Frekuensi

Kasus

Frekuensi

Kasus

Frekuensi

Kasus

Frekuensi

Kasus

Frekuensi

Kasus

Frekuensi

Kasus

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0

0 0 5 0 0 0 19 0 0 0 0 66 55 20 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 5 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 27 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 6 0 4 1 4 2 0 0 0 10 0 0 0 32 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 1 0 1

71

35 0 72 0 40 19 63 14 0 0 0 130 0 0 0 226 0 0 0 3 0 0 0 0 27 0 35 0 0 62 26 0 51

803

0 0 1 0 1 1 1 5 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0

24

0 0 12 0 6 14 11 45 0 0 0 9 109 0 0 0 0 0 0 27 0 34 0 0 16 20 7 0 0 0 0 0 0

310

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

0 0 9 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

269

20

191

9

104

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Lampiran 6.23 JUMLAH KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2013 5-9

Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun) No

Provinsi

(1)

(2)

<1 Tahun

1-4 Tahun

5-9 Tahun

10-14 Tahun

≥ 15 Tahun

Kasus

Divaksinasi

Kasus

Divaksinasi

Kasus

Divaksinasi

Kasus

Divaksinasi

Kasus

Divaksinasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Total Kasus

Total Divaksinasi

Proporsi Divaksinasi Terhadap Total Kasus

Total Meninggal

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1

Aceh

0

0

2

1

1

0

1

0

2

1

6

2

33,33

2

3

Sumatera Barat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

update per 30 April 2014

0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 0 0 0 1 0 2 1 1 0

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 1 1 0 0 3 0 0 0 2 0 1

0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0

0 2 2 0 0 0 0 0 1 4 2 1

0 0

0 3

1

13

0

0

0 0 0 0 0 0 0 1

0 3 1 0 4 9 9 2

0 0

53,85

0

-

0

100,00

0

-

0

0,00

6

66,67

0

100,00

10

50,00

137

75

54

205

27

610

353

0

2

2

1

1

0

0

1

1

4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

0 0 7 0 6 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0

187

0 0 4 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0

145

1 0 9 0 6 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0

214

2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150

8 0 0 9 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0

112

6 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 3 0 2 8 0

0

15

0

0

0 0 0 0 0 0 0

68

4 0 0 0 0 0 0

252

0 0 0

20 1 0

0

29

0

15

0

3

0 3

0

15

0

19

0

0

0 0 0 0 0 0 0

34

12 0 0 0 0 0 0

778

0,00

2

174 7

0,00

0

127 2

-

3

147 5

0,00

7

8 0

-

0

-

0 0 0 0

3

100,00

1

8,33

6 0 0 0 0 0 0 0 0

406

-

40,00 0,00 -

52,19

-

0,00

0

-

20,00

0,00

0

0

0 3

-

0,00 0,00

0

0

7,69

0

100,00 20,69

-

0

1

4 6

-

33,33

24

0,00

33,33

1

57,87

0

Case Fatality Rate (%)

0,00 0,00 3,93

5

25,00

0

0,00

0

0,00 -

3

10,34

3

20,00

0

0,00

0 0 0 0 0

-

0,00 0,00 0,00 -

0

-

0

-

0

-

0

-

0 0

39

5,01

-

Lampiran 6.24 NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Jumlah Kasus Non Polio AFP

(2)

(3)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

54 93 41 36 30 76 12 69 18 11 71 345 233 34 221 106 39 40 115 38 12 25 25 25 34 53 23 20 5 16 15 5 23

1.963

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2014

update per 18 Maret 2014

Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun

Spesimen adekuat (%)

(4)

(5)

3,60 2,09 2,56 1,76 3,00 3,17 2,18 3,00 4,50 2,00 2,96 2,59 2,71 4,25 2,35 3,07 3,71 2,76 6,39 2,71 1,71 2,27 2,08 3,85 3,78 2,08 2,71 5,71 1,11 2,67 3,75 1,67 2,00

2,74

88,8 83,3 95,1 83,3 76,6 89,4 75,0 91,3 44,4 90,9 76,0 92,1 97,8 97,0 86,8 97,1 87,1 97,5 73,9 86,8 83,3 88,0 80,0 92,0 88,2 75,4 82,6 90,0 60,0 87,5 86,6 100,0 69,5

87,7

Lampiran 6.25 JUMLAH KASUS DAN ANGKA KESAKITAN MALARIA PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

Populasi Berisiko (3)

4.671.874 13.391.231 5.035.311 6.143.674 3.329.887 7.857.437 1.799.668 7.880.769 1.339.774 1.937.577 10.001.943 45.472.830 32.684.579 3.560.080 38.268.825 11.523.018 4.139.690 4.651.648 4.971.802 4.508.968 2.328.823 3.840.547 3.967.793 2.354.668 2.787.164 8.305.154 2.370.549 1.110.294 1.252.071 1.662.965 1.114.917 846.711 3.310.715

248.422.956

Sediaan Darah Diperiksa Suspek (4)

46.136 102.586 5.764 17.650 43.866 43.056 45.818 24.194 62.067 7.094 0 31.235 55.357 80 29.726 2.859 10.616 91.994 377.734 37.598 25.371 13.511 26.465 22.506 41.682 55.893 21.019 13.850 22.138 48.818 21.630 123.283 361.660

1.833.256

Pemeriksaan Mikroskopik

Rapid Diagnostic Test

(5)

(6)

39.912 57.109 5.150 10.192 27.540 22.361 28.046 18.685 54.914 4.439 0 31.231 55.049 80 29.554 1.342 10.616 78.263 339.479 21.744 12.121 10.477 7.690 15.215 23.815 44.473 13.470 6.982 17.234 38.127 16.054 101.447 305.169

1.447.980

5.747 25.072 400 5.632 6.171 6.168 10.703 5.323 6.052 2.161 0 4 308 0 172 89 0 13.731 13.823 14.722 12.542 4.121 10.108 8.048 12.075 10.177 7.507 6.868 13.352 4.260 3.704 10.096 41.045

260.181

Total (7)

45.659 82.181 5.550 15.824 33.711 28.529 38.749 24.008 60.966 6.600 0 31.235 55.357 80 29.726 1.431 10.616 91.994 353.302 36.466 24.663 14.598 17.798 23.263 35.890 54.650 20.977 13.850 30.586 42.387 19.758 111.543 346.214

1.708.161

Positif

Persentase persediaan darah positif

(8)

(9)

2.058 17.404 1.292 1.404 3.705 3.080 7.004 2.678 1.721 958 0 212 1.157 73 7 97 0 2.666 81.386 1.047 4.660 5.508 1.862 2.605 3.140 2.109 1.472 1.204 504 13.721 5.030 32.547 141.216

343.527

4,51 21,18 23,28 8,87 10,99 10,80 18,08 11,15 2,82 14,52 0,68 2,09 91,25 0,02 6,78 0,00 2,90 23,04 2,87 18,89 37,73 10,46 11,20 8,75 3,86 7,02 8,69 1,65 32,37 25,46 29,18 40,79

20,11

Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk (10)

0,44 1,30 0,26 0,23 1,11 0,39 3,89 0,34 1,28 0,49 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,01 0,00 0,57 16,37 0,23 2,00 1,43 0,47 1,11 1,13 0,25 0,62 1,08 0,40 8,25 4,51 38,44 42,65

1,38

Lampiran 6.26 INSIDEN DAN PREVALENSI MALARIA MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Balitbangkes, Riskesdas 2013

Insiden Malaria (%)

Prevalensi Malaria (%)

Diagnosis

Diagnosis/Gejala

Diagnosis

Diagnosis/Gejala

(3)

(4)

(5)

(6)

0,3 0,3 0,3 0,1 0,5 0,2 1,5 0,2 0,9 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 2,6 0,4 0,4 0,1 0,2 0,7 1,3 0,2 0,2 0,2 0,4 1,2 1,1 4,5 6,1

2,4 1,4 1,4 0,6 1,3 1,0 2,3 0,7 2,6 0,8 2,0 1,6 1,5 1,4 1,8 1,4 0,8 3,0 6,8 1,4 1,5 2,8 0,9 2,7 5,1 3,1 1,9 1,9 2,8 3,8 3,2 6,7 9,8

0,3

1,9

1,6 1,2 1,1 0,8 1,9 1,3 5,7 1,3 4,4 1,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 2,5 10,3 1,6 2,2 1,1 1,4 3,7 4,0 1,0 1,2 1,1 1,3 3,9 4,7 12,2 17,5

1,4

6,1 5,2 4,3 2,5 4,7 4,0 9,3 3,4 8,7 4,2 5,8 4,7 5,1 5,3 5,2 4,3 2,7 9,0 23,3 4,6 6,4 7,3 4,3 10,0 12,5 8,1 5,6 5,6 7,5 10,7 11,3 19,4 28,6

6,0

Lampiran 6.27 ANNUAL PARASITE INSIDENCE (API) MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2010-2013 API No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

2010

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

0,88 0,95 0,38 1,02 2,18 1,80 6,86 0,54 7,77 6,59 0,00 0,43 0,10 0,01 0,10 0,01 0,03 2,08 31,72 6,18 4,34 1,56 1,92 6,11 5,69 0,54 1,00 2,29 1,07 8,98 12,32 61,18 54,94

0,76 0,85 0,09 0,15 1,08 0,22 3,89 0,49 3,66 1,91 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,93 22,09 2,21 3,74 2,31 1,46 3,21 3,35 0,38 1,48 2,14 2,22 8,34 4,57 73,21 52,80

0,44 0,84 0,25 0,20 1,29 0,20 5,32 0,18 2,66 2,47 0,00 0,01 0,03 0,06 0,02 0,02 0,00 0,82 19,41 0,85 3,48 2,06 1,15 2,35 2,49 0,19 0,79 1,64 1,23 7,42 5,08 52,27 60,56

0,44 1,30 0,26 0,23 1,11 0,39 3,89 0,34 1,28 0,49 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,01 0,00 0,57 16,37 0,23 2,00 1,43 0,47 1,11 1,13 0,25 0,62 1,08 0,40 8,25 4,51 38,44 42,65

1,98

1,75

1,69

1,38

Lampiran 6.28 PROPORSI PENDERITA MALARIA YANG DIOBATI DENGAN PENGOBATAN SESUAI PROGRAM DAN PENDERITA MALARIA YANG MENGOBATI SENDIRI MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 Pengobatan malaria sesuai program No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Balitbangkes, Riskesdas 2013

Mendapatkan obat ACT program (3)

33,1 20,9 18,9 13,4 21,7 22,4 28,6 13,9 47,9 43,7 14,3 7,9 18,7 11,6 21,1 10,8 23,2 36,4 55,0 17,8 25,5 29,9 39,4 34,9 29,9 29,8 27,8 44,8 26,8 39,6 52,3 42,8 49,6

33,7

Mendapatkan obat dalam 24 jam pertama

Minum obat selama 3 hari

Pengobatan efektif dengan ACT

Minum obat anti malaria dengan/tanpa gejala khas malaria

(4)

(5)

(6)

(7)

44,1 62,9 42,2 60,0 59,4 48,0 62,7 45,1 67,1 37,9 20,1 25,3 50,1 51,6 50,4 44,3 53,7 52,3 52,9 59,7 56,2 48,4 54,2 55,5 48,9 35,8 34,8 46,2 44,0 54,6 49,6 63,4 55,2

70,4 84,8 69,4 76,4 72,2 76,6 81,9 71,4 86,4 83,6 81,6 78,6 84,8 71,0 65,1 69,0 89,2 70,6 86,8 70,6 81,6 69,7 88,1 85,2 72,4 74,1 67,1 75,3 72,2 78,1 80,5 78,0 83,6

33,3 55,7 30,2 48,8 46,1 41,5 53,6 36,5 59,2 33,6 20,1 24,0 45,2 40,3 34,1 32,4 49,1 36,1 48,3 44,9 50,5 31,2 48,4 47,2 40,4 27,9 20,4 32,2 34,5 44,6 42,0 49,6 50,0

0,7 0,8 0,7 0,2 0,4 0,6 1,1 0,4 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,8 2,7 0,7 0,6 0,9 0,4 1,7 2,8 0,8 0,6 1,0 0,8 1,9 2,3 5,1 4,1

52,9

81,1

45,5

0,6

Lampiran 6.29 JUMLAH PENDERITA, INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK, KASUS MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (%) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD/DHF) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumber

Provinsi

Jumlah Penduduk

(2)

(3)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

Keterangan: update tanggal 5 Mei 2014

4.726.001 12.893.642 4.730.613 6.143.674 3.249.012 7.593.425 1.821.649 7.049.523 1.266.391 1.941.159 9.761.992 45.736.365 36.745.961 3.457.491 38.054.487 10.690.278 4.043.773 4.058.506 4.804.719 4.249.142 2.393.471 3.449.117 3.874.580 2.265.937 2.660.974 8.386.763 2.221.448 1.012.191 1.145.922 1.501.359 1.106.631 564.085 1.793.969 245.394.250

Jumlah Kasus (4)

1.369 3.223 2.206 1.398 638 1.436 414 4.573 741 913 10.156 23.118 15.144 3.319 14.895 3.977 6.813 1.703 449 775 1.035 1.085 3.593 1.151 1.778 4.261 1.135 238 500 33 242 48 152 112.511

Demam Berdarah Dengue Incidence Rate Jumlah Kasus Meninggal per 100.000 Penduduk (5)

28,97 25,00 46,63 22,76 19,64 18,91 22,73 64,87 58,51 47,03 104,04 50,55 41,21 95,99 39,14 37,20 168,48 41,96 9,34 18,24 43,24 31,46 92,73 50,80 66,82 50,81 51,09 23,51 43,63 2,20 21,87 8,51 8,47 45,85

(6.)

13 12 16 11 18 3 0 45 20 7 20 162 182 16 156 30 5 5 10 13 7 11 29 9 11 43 10 3 0 0 4 0 0 871

Case Fatality Rate (%) (7)

0,95 0,37 0,73 0,79 2,82 0,21 0,00 0,98 2,70 0,77 0,20 0,70 1,20 0,48 1,05 0,75 0,07 0,29 2,23 1,68 0,68 1,01 0,81 0,78 0,62 1,01 0,88 1,26 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,77

Lampiran 6.30 JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 - 2013 Kabupaten/kota terjangkit No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

Jumlah Kab/Kota (3)

23 33 19 12 11 15 10 14 7 7 6 26 35 5 38 8 9 10 21 14 14 13 14 15 11 24 12 6 5 11 9 11 29 497

2011

2012

2013

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

22 23 17 12 9 14 10 11 7 4 6 26 35 5 38 8 9 8 6 12 11 11 14 8 10 20 5 4 3 2 4 0 0 374

95,65 69,70 89,47 100,00 81,82 93,33 100,00 78,57 100,00 57,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 28,57 85,71 78,57 84,62 100,00 53,33 90,91 83,33 41,67 66,67 60,00 18,18 44,44 0,00 0,00 75,25

22 25 18 12 9 14 10 11 7 5 6 26 35 5 38 8 9 9 11 14 13 13 14 12 11 23 7 6 4 6 5 3 6 417

95,65 75,76 94,74 100,00 81,82 93,33 100,00 78,57 100,00 71,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 52,38 100,00 92,86 100,00 100,00 80,00 100,00 95,83 58,33 100,00 80,00 54,55 55,56 27,27 20,69 83,90

20 26 17 12 11 13 10 14 7 4 6 26 35 5 38 8 9 9 7 12 12 13 14 14 11 22 8 6 5 4 7 6 1 412

86,96 78,79 89,47 100,00 100,00 86,67 100,00 100,00 100,00 57,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 33,33 85,71 85,71 100,00 100,00 93,33 100,00 91,67 66,67 100,00 100,00 36,36 77,78 54,55 3,45 82,90

Lampiran 6.31 SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011-2013 No

Provinsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Sumber Ket

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung* Kepulauan Riau* DKI Jakarta* Jawa Barat Jawa Tengah* DI Yogyakarta* Jawa Timur* Banten Bali Nusa Tenggara Barat* Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat* Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat* Papua* Indonesia

Persentase VAR/GHPR : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

2011

2012

GHPR

VAR

LYSSA

GHPR

VAR

LYSSA

GHPR

VAR

LYSSA

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

546 3.909 2.586 930 764 1.585 788 1.047 0 0 0 383 0 0 0 30 52.798 0 5.500

537 2.745 1.923 698 555 1.374 563 942 0 0 0 174 0 0 0 0 49.900 0 4.871

2 31 7 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 12

138 4.563 2.606 1.500 674 982 775 450 0 0 0 530 0 0 0 14 55.836 0 5.564

103 3.816 1.975 1.252 516 681 607 413 0 0 0 192 0 0 0 9 52.250 0 5.176

0 18 14 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 7

524 3.468 3.037 5.106 778 772 926 1.102 0 0 0 396 0 0 0 48 37.066 0 5.067

323 2.721 2.274 4.359 638 234 736 945 0 0 0 317 0 0 0 18 30.359 0 4.172

1 5 8 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6

179

171

2

119

0

0

241

201

0

0

935 315

2.961

976 2.454 1.134 440 307 237 3.206 0 0 84.010

0

636 260

1.086

660 1.053 959 226 204 232 2.074 0 0 71.843 85,5%

0 2 1

26 21 0 5 3 0 6 31 0 0 184

0

1.265

92

3.527

1.197 1.201 413 458 603 198 2.045 0 0 84.750

0

825

74

1.706

960 841 389 292 601 152 1.501 0 0 74.331

87,7%

: GHPR = Gigitan Hewan Penular Rabies (belum confirmed lab), VAR = Kasus digigit yang diberi Vaksin Anti Rabies, LYSSA = Positif rabies dan mati * daerah bebas rabies

2013

0 5 0

35

4 9 3 6 0 3 19 0 0 137

0

778 141

2.795

1.239 2.022 614 507 678 1.528 303 0 0 69.136

0

581 111

1.331

1.066 997 541 350 215 1.275 295 0 0 54.059

78,2%

0 0 2

30

8 6 12 8 1 11 5 0 0 119

Lampiran 6.32 JUMLAH PENDERITA FILARIASIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2009-2013 No

Provinsi

(1)

(2)

Jumlah Kasus Klinis Filariasis 2009

2010

2011

2012

(3)

(4)

(5)

(6)

2013 (7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

2.359 141 274 532 257 210 94 74

2.359 141 274 532 221 210 94 74

2.359 148 274 532 222 210 94 74

2.359 186 193 310 300 185 85 74

20

Kalimantan Barat

253

253

269

269

2.359 186 193 310 300 185 85 74 105 39 53 877 412 37 238 81 18 71 2.203 269

409

409

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

207 31 53 474 412 37 219 76 18 71 1.730 225 385 409 30

451 128 201 224 96 70 27 988 1.158 11.914

207 31 53 474 412 37 219 76 18 71 1.730 225 385 409 30

451 128 107 224 96 70 27 988 1.343 11.969

207 31 53 480 412 37 238 81 18 71 1.730 238 385 409 30

468 129 119 224 96 70 27 988 1.343 12.066

207 39 53 480 412 37 238 81 18 71 1.730 238 422 30

474 133 119 224 96 70 27 988 1.346 11.903

238 422 30

517 133 119 224 96 70 27 988 1.346 12.714

Lampiran 6.33 JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) LEPTOSPIROSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 - 2013 2011 No

Provinsi

(1)

(2)

1

Sumatera Selatan

3

Jawa Barat

2 4 5 6 7 8

CFR

K

M

CFR

K

M

CFR

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0

-

-

0

-

-

4

13,79

43

6,87

0

Jawa Tengah

184

33

5

Banten

Kalimantan Timur Indonesia

Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014 Ket.

M

11

Jawa Timur

2013

K

DKI Jakarta

DI Yogyakarta

2012

29

626

0 2

857

0

10

0

17,93

129

2

40,00

28

0

0,00

-

-

82

9,57

0

72 0 0

239

1

0

1

0

0

66

20

15,50

2

7,14

0 7 -

29

0

9,72 -

12,13

0,00

7

10,61

156

17

10,90

244

25

10,25

0

-

163 10

641

8 3

60

0,00 4,91

30,00 -

9,36

: K= Kasus, M= Meninggal, CFR=Case Fatality Rate

SITUASI ANTRAKS PADA MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 - 2013 No. (1)

Provinsi (2)

1

Jawa Tengah

3

Sulawesi Selatan Indonesia

2

Nusa Tenggara Timur

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2014

2011

2012

2013

Kasus

Diobati

Meninggal

Kasus

Diobati

Meninggal

Kasus

Diobati

Meninggal

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

27

27

1

0

-

-

0

-

-

14

0 41

14 41

0 1

18

4 22

18

4 22

0 0 0

0

11 11

-

11 11

-

1 1

Lampiran 6.34 PREVALENSI PENYAKIT ASMA, PPOK, DAN KANKER MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

NO (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PROVINSI (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Prevalensi Asma Berdasarkan Gejala

Prevalensi PPOK pada Umur > 30 Prevalensi Kanker Menurut Tahun Berdasarkan Gejala (%) Diagnosis Dokter (‰)

(3)

(4)

(5)

4,0 2,4 2,7 2,0 2,4 2,5 2,0 1,6 4,3 3,7 5,2 5,0 4,3 6,9 5,1 3,8 6,2 5,1 7,3 3,2 5,7 6,4 4,1 4,7 7,8 6,7 5,3 5,4 5,8 5,3 5,0 3,6 5,8 4,5

4,3 3,6 3,0 2,1 2,1 2,8 2,3 1,4 3,6 2,1 2,7 4,0 3,4 3,1 3,6 2,7 3,5 5,4 10,0 3,5 4,3 5,0 2,8 4,0 8,0 6,7 4,9 5,2 6,7 4,3 5,2 2,5 5,4 3,7

1,4 1,0 1,7 0,7 1,5 0,7 1,9 0,7 1,3 1,6 1,9 1,0 2,1 4,1 1,6 1,0 2,0 0,6 1,0 0,8 0,7 1,6 1,7 1,7 0,9 1,7 1,1 0,2 1,1 1,0 1,2 0,6 1,1 1,4

Sumber : Riskesdas 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014 Keterangan: PPOK = Penyakit Paru Obstruksi Kronis

(%)

Lampiran 6.35 PREVALENSI DIABETES, HIPERTIROID PADA UMUR ≥ 15 TAHUN DAN HIPERTENSI PADA UMUR ≥ 18 TAHUN MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

NO

DIABETES (%)

PROVINSI D* (2)

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

D* D** D/G

Berdasarkan diagnosis dokter Berdasarkan diagnosis nakes Berdasarkan diagnosis dokter/gejala

HIPERTENSI

(%)

Wawancara D/G

D*

D**

D/O

Pengukuran U

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1,8 1,8 1,3 1,0 1,1 0,9 0,9 0,7 2,1 1,3 2,5 1,3 1,6 2,6 2,1 1,3 1,3 0,9 1,2 0,8 1,2 1,4 2,3 2,4 1,6 1,6 1,1 1,5 0,8 1,0 1,2 1,0 0,8 1,5

2,6 2,3 1,8 1,2 1,2 1,3 1,0 0,8 2,5 1,5 3,0 2,0 1,9 3,0 2,5 1,6 1,5 1,3 3,3 1,0 1,6 2,0 2,7 3,6 3,7 3,4 1,9 2,8 2,2 2,1 2,2 1,2 2,3 2,1

0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,7 0,5 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4

9,7 6,6 7,8 6,0 7,4 7,0 7,8 7,4 9,9 8,8 10,0 10,5 9,5 12,8 10,7 8,6 8,7 6,7 7,2 8,0 10,6 13,1 10,3 15,0 11,6 10,3 7,6 11,1 9,5 6,6 6,9 5,0 3,2 9,4

9,8 6,7 7,9 6,1 7,4 7,0 7,9 7,4 10,0 8,8 10,1 10,6 9,5 12,9 10,8 8,6 8,8 6,8 7,4 8,1 10,7 13,3 10,4 15,2 11,9 10,5 7,8 11,3 9,6 6,8 7,0 5,2 3,3 9,5

21,5 24,7 22,6 20,9 24,6 26,1 21,6 24,7 30,9 22,4 20,0 29,4 26,4 25,7 26,2 23,0 19,9 24,3 23,3 28,3 26,7 30,8 29,6 27,1 28,7 28,1 22,5 29,0 22,5 24,1 21,2 20,5 16,8 25,8

Sumber : Riskesdas 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014 Ket :

HIPERTIROID (%)

D/O U

Berdasarkan diagnosis nakes/minum obat Berdasarkan pengukuran tekanan darah

Lampiran 6.36 PREVALENSI PENYAKIT JANTUNG KORONER, GAGAL JANTUNG, DAN STROKE PADA UMUR ≥ 15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

NO

PROVINSI

(1)

(2)

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

JANTUNG KORONER (%)

GAGAL JANTUNG

(%)

STROKE

D*

D/G

D*

D/G

D**

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,8 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0,7 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,5 0,3

7,4 4,2 3,6 5,2 7,0 3,7 9,7 7,6 9,7 6,6 7,7 10,3 9,1 5,1 5,3 4,5 4,2 5,8 6,2 9,2 7,7 10,8 7,4 7,1 4,8 8,3 5,9 4,2 4,6 4,2 2,3 7,0

0,7 0,5

0,6 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,6 0,4 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,8 0,6 0,4 0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5

Sumber : Riskesdas 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014

2,3 1,1

1,2 0,3 0,5 0,7 0,6 0,4 1,2 1,1 1,6 1,6 1,4 1,3 1,3 1,0 1,3 2,1 4,4 0,9 1,7 2,2 1,0 1,7 3,8 2,9 1,7 1,8 2,6 1,7 1,7 1,2 1,3 1,5

0,10 0,13

0,13 0,12 0,04 0,07 0,10 0,08 0,05 0,17 0,15 0,14 0,18 0,25 0,19 0,09 0,13 0,04 0,10 0,08 0,07 0,06 0,08 0,14 0,12 0,07 0,04 0,06 0,07 0,09 0,02 0,08 0,07 0,13

0,3 0,3

6,6 6,0

(‰) D/G (8)

10,5 10,3

12,2 5,2 5,3 7,8 9,4 5,4 14,6 8,5 14,6 12,0 12,3 16,9 16,0 9,6 8,9 9,6 12,1 8,2 12,1 14,5 10,0 14,9 16,6 17,9 8,8 12,3 15,5 8,7 10,7 5,8 9,4 12,1

Lampiran 6.37 PREVALENSI PENYAKIT GAGAL GINJAL KRONIS, BATU GINJAL, DAN SENDI PADA UMUR ≥ 15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

NO

PROVINSI

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

GAGAL GINJAL KRONIS (%)

BATU GINJAL (%)

D*

D*

D**

(3)

(4)

(5)

0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Sumber : Riskesdas 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014

0,9 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,1 0,3 0,5 0,8 0,8 1,2 0,7 0,4 0,7 0,3 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 0,5 0,5 0,6 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6

PENYAKIT SENDI

18,3 8,4 12,7 6,8 8,6 8,4 10,2 11,5 5,8 5,9 8,9 17,5 11,2 5,6 11,1 9,5 19,3 9,8 12,6 13,3 12,6 9,5 8,2 10,3 11,4 10,6 12,0 10,4 8,0 8,9 5,9 8,3 15,4 11,9

(%) D/G (6)

25,3 19,2 21,8 10,8 14,2 15,6 16,5 18,9 17,8 11,6 21,8 32,1 25,5 22,7 26,9 20,6 30,0 23,7 33,1 22,3 21,8 25,8 16,0 19,1 26,7 27,7 20,8 17,7 22,5 18,8 17,4 15,4 26,5 24,7

Lampiran 6.38 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN JENIS SUMBER AIR MINUM MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 Jenis Sumber Air Minum No

Provinsi

(1)

Air Isi Ulang

Air Ledeng

Sumur Bor/Pompa

Sumur Gali Terlindung

Sumur Gali Tak Terlindung

Mata Air Terlindung

(9)

Air Mata Air Tak Penampungan Sungai/Danau/ Terlindung Air Hujan Irigasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

1

Aceh

2,4

37,4

7,2

3,3

3,6

29,3

7,3

4,2

1,7

0,6

3,0

4

Riau

1,9

47,2

1,0

0,9

7,9

15,0

5,2

0,5

0,2

19,3

0,9

2,2

0,1

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(2)

Air Kemasan

Air Ledeng Eceran/ Membeli

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

5,3 4,1 3,5 2,3 1,2 5,7

Kepulauan Bangka Belitung

11,6

Jawa Barat

12,1

Kepulauan Riau DKI Jakarta

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat Nusa Tengara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tangah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

4,9

33,2 6,2

10,6 12,8 20,3 30,6 4,8 0,6 3,2 3,7 3,2 4,1

11,9 1,8 1,9 1,9 3,5 0,8 1,4 1,4 3,0

1,6 9,7

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014

32,2

15,4

23,3

11,6

32,7 19,0 18,2 11,3 41,6 65,9

13,8 15,4 14,3 3,4 1,9 5,5

35,6

13,8

11,5

10,6

22,6 11,0 12,1 28,7 10,2 12,6 4,1

14,3 27,0

6,6

15,6 11,5 5,2

23,0 20,0 26,7 7,5 8,2

20,7

24,8

18,8

21,3

56,7 29,0 25,2 14,1 23,7 13,4 11,9 8,6

30,5

17,6 21,0

16,3 16,7 14,0 27,7 19,3 11,8 22,1 23,1 14,3

7,7 11,9

1,0

15,0

0,4

4,1

0,5 0,3 0,3 0,9 0,2 1,8

4,1 4,5 4,2 5,3 8,3 2,5

1,7

14,7

0,3

5,4

1,3 2,7 1,8 1,0 2,5 3,4 2,2 0,8

16,2 13,0 20,3 22,1 3,5 9,4 2,2 2,3

1,0

11,0

0,8

5,9

3,5 1,0

9,6 2,6

1,0

14,7

1,2

8,1

1,5 2,4 0,1 3,4 0,3 1,8

0,7 1,6

16,3 6,7 7,9 6,8 5,0 2,2

1,1 12,8

14,2 19,7

3,1 5,1

28,3

12,4

56,4

10,1

35,9 45,4 23,4 10,2 0,7

22,6 30,3 49,6 24,4 13,2 7,1

31,6 17,8 5,8

11,5 13,1 5,1

15,4 14,3 17,7 27,1 36,9

8,9

10,7 10,5 5,4 0,2 3,7

6,0 8,9 1,7 1,4 1,7 3,2 0,5 1,0 0,0 8,2

5,3

12,3

2,8

4,1

4,6 4,7

2,4 9,2

1,4

15,7

3,7

4,3

7,1 9,5 4,3 5,7 2,0

8,7

18,6 4,4 2,6 1,8

5,4

11,2

5,3

9,3

4,5 7,2 2,9

13,7 8,4 2,8

18,8

11,6

26,1

16,7

3,4

3,5

18,2 32,8

5,3 22,5

8,9 8,3

3,0 4,9

17,4 5,6

10,1 7,6

2,4 6,3 0,6 1,1 1,3 0,1 1,9 0,0 5,5 2,3 0,9 2,1 1,7 1,9 1,7 9,9

2,2 1,5

10,0 6,1 0,8 1,1 0,5 0,1 0,3 0,7 3,9 0,5 0,5 3,4 0,2 3,7

4,4

45,3

1,1

5,8

2,1 0,5 2,3 5,7 5,1 1,7 0,9 4,3 3,7 1,4 1,9

22,8 3,2

(13)

3,1 3,3 4,0 5,2 1,8 1,6 0,7 0,4 0,0 1,0 0,4 0,2 0,6 0,4 0,7 0,4 4,5 8,4

10,1

16,7

1,1

0,3

1,9 1,0 2,2 2,2 0,0 0,7 2,8 7,7

15,7 20,0 2,9

14,1 3,5 3,2 0,5 1,6 0,7 4,3 3,5 5,8 7,0

9,9 1,9

Lampiran 6.39 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN KUALITAS FISIK AIR MINUM MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

Kualitas Fisik Air Minum Tidak Keruh

Tidak Berwarna

Tidak Berasa

Tidak Berbusa

Tidak Berbau

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Baik* (8)

1

Aceh

91,6

93,6

96,0

98,8

96,2

88,1

4

Riau

97,6

97,7

98,2

99,4

98,7

95,4

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat Nusa Tengara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tangah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014

94,5 96,9 96,1 95,5 93,3 97,3 99,3 98,9 98,4 97,3 97,1 97,4 98,2 97,8 97,4 98,2 90,9 97,0 94,0 95,3 97,2 97,6 95,3 95,5 96,4 95,8 96,8 94,0 97,2 96,2 84,3

96,7

Keterangan : * Tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa dan tidak berbau

97,1 98,2 98,3 97,7 97,2 98,8 99,6 99,2 99,1 98,7 98,9 98,9 99,1 98,3 99,2 98,8 97,3 97,8 95,1 96,6 98,7 98,7 98,1 98,7 98,2 98,2 98,5 97,7 98,5 98,0 93,4

98,4

96,9 97,4 98,5 97,7 97,5 98,8 98,1 99,6 98,6 97,1 98,4 98,9 98,1 96,3 99,3 95,5 92,1 97,1 94,6 90,9 97,7 97,9 94,6 97,6 97,2 98,9 97,6 97,6 95,7 97,5 92,7

97,4

99,1 99,3 99,3 99,4 99,1 99,7 99,8 99,9 99,5 99,4 99,5 99,7 99,6 99,6 99,9 99,6 99,3 99,6 99,4 99,5 99,5 99,7 99,2 99,5 99,1 99,5 99,3 99,5 99,3 99,1 99,1

99,5

97,9 98,2 98,6 98,9 98,1 99,2 99,2 99,4 98,3 98,6 98,4 99,0 99,1 98,5 99,6 98,9 98,6 98,5 96,4 97,6 98,7 99,4 98,8 98,5 98,4 99,1 98,8 99,3 98,8 97,6 97,8

98,6

91,9 94,6 94,6 93,2 91,2 96,2 97,0 98,3 96,3 94,3 95,2 96,4 96,2 93,8 96,4 93,4 85,2 93,7 88,2 87,1 95,2 95,0 90,8 93,0 93,1 95,0 95,3 92,6 92,9 94,2 78,6

94,1

Lampiran 6.40 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN PENGOLAHAN AIR MINUM SEBELUM DIMINUM MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

Pengolahan Air Minum Sebelum Dikonsumsi Ya

Tidak

(3)

(4)

1

Aceh

59,90

40,10

4

Riau

58,40

41,60

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara

69,50

Sumatera Barat

71,70

Jambi

78,60

Sumatera Selatan

81,90

Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

49,40 36,60 41,60 85,90

DI Yogyakarta

80,30

Jawa Timur

70,00

Banten Bali

Nusa Tenggara Barat Nusa Tengara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tangah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

56,40 48,50 33,50 90,60 80,70 64,80 77,50 54,20 66,70 78,80 72,00 84,40 82,50 82,70 87,80

Maluku Utara Papua

83,60

69,10

Jawa Tengah

Papua Barat

85,80

92,70 Indonesia

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014

69,10 57,00

70,10

30,50 28,30 21,40 18,10 14,20 16,40 50,60 63,40 58,40 30,90 14,10 19,70 30,00 43,60 51,50 66,50 9,40

19,30 35,20 22,50 45,80 33,30 21,20 28,00 15,60 17,50 17,30 12,20 7,30

30,90 43,00

29,90

Lampiran 6.41 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN CARA PENGOLAHAN AIR MINUM SEBELUM DIMINUM MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 Cara Pengolahan Air * No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tengara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tangah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014 Keterangan : * Rumah tangga yang melakukan pengolahan air

Pemanasan/ Dimasak

Penyinaran Matahari

Tambah Larutan Tawas

Disaring dan Tambah Larutan Tawas

Disaring Saja

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1,7 2,4 2,3 2,2 1,9 3,7 3,8 2,1 2,0 1,8 1,6 2,8 2,3 2,4 2,1 1,6 2,3 2,0 2,1 3,5 1,8 2,1 1,7 1,8 1,5 1,2 1,8 2,3 2,4 3,0 3,7 2,1 2,8

0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 2,8 2,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,2 0,4 0,2 0,1 0,6 1,2 0,2 0,2 0,9 0,5 0,3 0,0 0,4 0,1 0,4 0,3 0,3

2,1 1,0 0,7 0,4 0,7 0,8 0,3 0,1 0,8 2,4 1,5 0,7 0,3 0,6 0,7 0,5 1,5 1,2 0,5 0,4 2,1 1,0 2,1 1,9 1,9 1,2 0,5 0,2 0,9 6,2 0,4 0,4 2,2

95,9 96,5 97,0 97,3 97,2 94,6 95,8 97,6 97,1 95,4 96,9 96,5 97,2 97,0 96,7 97,8 95,6 96,4 97,1 96,0 92,6 93,6 94,8 96,1 95,7 97,1 97,4 97,4 96,3 90,6 95,6 97,2 94,7

96,5

2,3

0,2

0,2

0,8

Lampiran 6.42 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM BERDASARKAN KRITERIA JMP WHO - UNICEF 2006 MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

Akses Ke Sumber Air Minum Improved*

Unimproved**

(3)

(4)

1

Aceh

47,1

52,9

4

Riau

45,5

54,5

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

58,6 65,3 66,7 74,3 44,3 24,0 61,6 65,1 81,7

Jawa Timur

77,9

Banten Bali

Nusa Tenggara Barat Nusa Tengara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tangah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

65,0 82,0 74,4 69,7 67,8 48,1 54,7 35,2 61,0 66,7 60,3 74,7 70,4 66,1 68,5

Maluku Utara Papua

51,3

77,8

DI Yogyakarta

Papua Barat

57,9

75,3

Indonesia

55,2

45,7 66,8

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes RI, 2014 Keterangan : * Air ledeng/PDAM, sumur bor,/pompa, sumur gali terlindung, mata air terlindung, penampungan air hujan, air kemasan (HANYA JIKA sumber air untuk keperluan RT lainnyaimproved ) ** Air kemasan, air isi ulang (DAM), air ledeng eceran/membeli, sumur gali tidak terlindung, mata iar tidak terlindung, air sungai/danau/irigasi

42,1 48,7 41,4 34,7 33,3 25,7 55,7 76,0 38,4 34,9 22,2 18,3 22,1 35,0 18,0 25,6 30,3 32,2 51,9 45,3 64,8 39,0 33,3 39,7 25,3 29,6 33,9 31,5 24,7 44,8

54,3 33,2

Lampiran 6.43 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN PENGGUNAAN FASILITAS BUANG AIR BESAR MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

Fasilitas Tempat Buang Air Besar Milik Sendiri

Milik Bersama

Umum

(3)

(4)

(5)

1

Aceh

64,6

5,7

7,0

4

Riau

88,4

4,1

1,7

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat Nusa Tengara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tangah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014

80,2 68,3 81,7 76,1 76,4 88,1 77,0 88,1 86,2 78,2 78,6

6,1 5,8 3,1 5,4 4,8 4,2 5,9 6,6 8,8 7,6 5,3

84,5

11,0

77,8

12,5

69,4

6,5

73,4 76,7 57,8 70,2

6,2 6,7 9,5 6,5

68,5

13,2

75,5

8,2

69,4 87,8 59,3 71,2 70,0

9,2 3,8 6,9 8,4 5,3

3,4 4,9 3,5 3,9 2,0 1,4 2,6 2,4 4,5 7,0

0,6 3,4 2,0 2,3 9,8 6,6 3,6 4,0 5,5 3,6 4,5

5,1

15,8

6,7

4,2

66,5 59,9

76,2

8,2 6,5

5,8

11,7 14,6 16,9 6,4

14,5 2,8 0,4 7,2

13,2

3,1

60,2

5,3

21,0

3,4

1,5

14,9

62,3

10,2

13,4

10,8 5,4

(6)

22,7

2,7

50,2 52,8

Sembarangan

7,4 9,1

14,8 5,7

3,0

17,3 9,1

29,3 21,3 21,8 8,5

14,8 4,8

12,4 28,2 16,9 20,2 24,1 34,4 23,4 19,0 10,4 27,9

12,9

Lampiran 6.44 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN TEMPAT BUANG AIR BESAR MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 Jenis Tempat BAB * No

Provinsi

(1)

Plengsengan

Cemplung/Cubluk/ Lubang Tanpa Lantai

Cemplung/Cubluk/ Lubang Dengan Lantai

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Aceh

84,9

3,7

7,4

4,0

4

Riau

78,4

6,5

5,5

9,5

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(2)

Leher Angsa

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat Nusa Tengara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tangah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat Papua

Indonesia

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014

84,2 83,1 76,9 79,4 91,1 78,3 96,8 88,2 95,4 83,7 88,2 91,8 80,7 92,3 98,8 91,8

5,4 5,6 7,6

6,4 8,0 8,9

2,6

13,3

1,0

1,6

1,8 3,3 2,8 2,4 6,3 2,7 0,9 5,8 3,0 0,8 5,8

4,5

12,5 5,0 1,4 7,9 6,5 4,1 9,4 4,1 0,3 1,5

58,0

17,4

17,2

78,3

1,4

8,0

84,5 65,8 88,4 92,8 87,0 87,4 87,6 95,8 87,9 88,8 93,0 79,8

46,1 84,4

Keterangan : * Rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB milik sendiri, bersama, umum

4,9 3,0 2,1 3,7 6,6 5,8 2,3 1,4 6,7 5,4 1,9 8,7

13,2 4,8

3,8

4,0 3,3 6,6 4,7 2,6 5,9 0,6 4,1 0,8 2,1 2,5 3,2 4,1 0,6 0,1 0,9 7,4 6,8

8,2

23,0

1,8

1,7

3,8 3,6 5,4 6,2 1,8 2,6 3,0 2,4 9,2

24,3 7,2

12,3 5,7 2,8 1,4 3,9 1,0 2,8 2,8 2,7 2,4

16,5 3,7

Lampiran 6.45 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TINJA MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 Tempat Pembuangan Akhir Tinja No

Provinsi

(1)

(2)

Tangki Septik

SPAL

Kolam/Sawah

Sungai/Danau/laut

Lubang Tanah

Pantai/Tanah Lapang/Kebun

Lainnya

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2,0

16,7

10,3

4,5

0,7

1,2

10,4

15,5

1,4

0,5

16,1

10,3

1

Aceh

63,3

2,6

4

Riau

66,4

4,5

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat Nusa Tengara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tangah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat Maluku

Maluku Utara Papua Barat

Papua Indonesia

72,5 53,9 61,9 63,2 66,6 64,1 81,6 81,4 88,8 62,9 67,9 82,7 63,2 74,7 84,6

2,8 6,3

12,5

3,6

2,4

3,4 3,5 5,2 1,0 1,5 3,0

74,8 64,3 64,2 67,0 69,4 55,9 66,5 74,2 72,6 34,6

66,0

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014

0,2

3,0 4,0 4,4 1,9 2,4 2,0 3,3 2,2 7,5 2,9 4,2 2,0 3,5 2,7 4,2 2,8

4,0

11,4 20,4 19,2 18,2

6,5 4,3

0,3

11,7

5,3

14,7

0,3

1,1

4,7

0,8

78,7

3,8

2,8

3,4

55,1 61,0

1,4

12,9

13,1

60,6

1,0

5,5

50,3 34,7

1,6

1,1

5,9

15,7

4,1

9,0 5,1

12,3 10,6 19,7

2,6 2,3 1,9 2,4 7,4 7,0

2,0 1,3 1,8 1,6 1,9 0,6 9,8 1,4 0,1 0,4 0,8 0,2

17,4

13,4

1,5

18,0

6,3

10,3

0,5

34,0

8,8

0,6

7,5 0,1 0,2 0,5 0,3 0,5 0,5 1,0 0,8 0,3

7,6 3,9

39,4

27,6

7,5

18,6 11,7 10,3 19,1

4,4

9,1 3,8

21,5

10,4

7,7

11,2

1,8

5,7 10,9

0,4 0,4

10,5

8,5

12,7

0,3

2,8

1,3

0,7 1,1

1,6

11,7 14,9 11,7

13,9

12,2

1,7 5,4 4,4

19,2

7,3 0,9 1,1 1,4 8,5 7,6 9,2

2,3

10,2

2,7

8,1

4,2 3,3

32,2 8,6

8,5

13,3

4,5

14,6 2,7

0,6 0,5 0,3 0,4 0,2 0,1 0,4 1,4 0,0 0,1 0,4 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,8 0,6 0,2 0,2 0,3 0,6 1,2 0,5 0,7 0,3 0,7 0,5 0,7 0,1 2,2

0,4

Lampiran 6.46 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI BERDASARKAN KRITERIA JMP WHO - UNICEF 2006 MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

Akses Ke Fasilitas Sanitasi Improved*

Unimproved**

(3)

(4)

1

Aceh

53,4

46,6

4

Riau

64,2

35,8

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

59,5 58,8 61,9 60,8 73,9 74,8 78,2 58,1 72,1

DI Yogyakarta

57,5

Jawa Timur Banten Bali

Nusa Tenggara Barat Nusa Tengara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tangah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat

68,3 72,5 41,1 30,5 56,0 51,1 54,5 74,1 63,4 52,6 54,9 58,0 45,9 42,9 54,2

Maluku

54,9

Maluku Utara Papua

49,9

62,7

Jawa Tengah

Papua Barat

66,8

Indonesia

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes RI, 2014

54,9 30,5

59,8

Keterangan : * Fasilitas sendiri, sarana jamban leher angsa dan atau plengsengan, pembuangan akhir tinja di tangki septik

** Fasilitas milik bersama, umum, dan atau BAB sembarangan, sarana jamban cemplung, pembuangan akhir tinja tidak di tangki septik

33,2 50,1 40,5 41,2 38,1 39,2 26,1 25,2 21,8 41,9 37,3 27,9 42,5 31,7 27,5 58,9 69,5 44,0 48,9 45,5 25,9 36,6 47,4 45,1 42,0 54,1 57,1 45,8 45,1 45,1 69,5

40,2

Lampiran 6.47 JUMLAH LOKASI DESA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2013 No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

11 6 360 187 149 459 99 25 56 28 0 371 971 8 1.248 63 8 334 557 182 177 220 25 0 186 175 5 76 81 43 48 54 23 6.235

87 109 639 363 159 617 112 71 91 35 2 504 1.423 34 2.838 116 10 834 1.084 206 330 342 56 26 298 268 36 111 132 59 72 65 36 11.165

122 121 647 387 169 633 125 256 95 96 2 779 2.817 63 3.618 149 672 1.071 1.531 252 451 391 56 50 318 331 118 319 192 77 107 100 113 16.228

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2014

Lampiran 6.48 PENCAPAIAN RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) TAHUN 2013 No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Sumber : Pusat Promosi Kesehatan, Kemkes RI

Jumlah Rumah Tangga (3)

1.066.346 3.037.306 1.152.378 1.328.461 770.610 1.813.436 432.867 1.934.431 311.144 441.750 2.508.869 11.493.124 8.703.499 1.037.852 10.379.484 2.596.432

1.028.171 1.252.516 1.013.882 1.022.980 572.790 975.168 870.912 581.872 620.404 1.847.825 502.047 243.981 258.559 316.597 214.316 168.076 658.584 61.156.669

Jumlah Rumah Tangga Yang Dipantau (4)

208.157 950.436 752.580 286.214 318.301 1.121.582 318.074 1.043.237 41.170 199.668 852.556 5.405.403 3.154.402 387.889 1.995.195 661.027

192.217 72.551 242.617 131.556 30.933 202.554 264.645 170.117 82.943 1.131.725 253.922 57.610 90.165 183.048 26.066 22.275 498.894 21.349.729

Rumah Tangga Ber - PHBS (5)

68.844 596.005 523.419 118.760 197.582 702.184 208.097 571.361 22.946 95.613 559.779 2.613.893 2.370.336 137.743 898.271 233.590

133.388 20.999 118.942 65.799 15.861 121.713 199.184 120.280 31.707 620.999 111.225 39.965 48.354 70.268 10.883 5.681 186.790 11.840.461

Pencapaian (%) (6)

33,07 62,71 69,55 41,49 62,07 62,61 65,42 54,77 55,73 47,89 65,66 48,36 75,14 35,51 45,02 35,34

69,39 28,94 49,02 50,02 51,28 60,09 75,26 70,70 38,23 54,87 43,80 69,37 53,63 38,39 41,75 25,50 37,44 55,46

Lampiran 6.49 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN LOKASI RUMAH MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013

No

Provinsi

(1)

(2)

Lokasi Rumah di Daerah Kumuh Ya (3)

Tidak (4)

1

Aceh

12,9

87,1

4

Riau

10,7

89,3

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara

12,7

Sumatera Barat

20,4

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

14,2 18,4 9,5 9,2

Kepulauan Bangka Belitung

10,9

Jawa Barat

26,7

Kepulauan Riau DKI Jakarta

Jawa Tengah

25,8 29,4 15,3

DI Yogyakarta

12,2

Jawa Timur

17,0

Banten Bali

Nusa Tenggara Barat Nusa Tengara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tangah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Sulawesi Barat

24,0 10,0 22,2 14,6 16,6 13,6 26,5 19,4 12,5 11,2 15,5 14,6 8,9 6,9

Maluku

13,4

Papua

21,4

Maluku Utara Papua Barat

13,9 Indonesia

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014

22,9

18,7

87,3 79,6 85,8 81,6 90,5 90,8 89,1 74,2 70,6 73,3 84,7 87,8 83,0 76,0 90,0 77,8 85,4 83,4 86,4 73,5 80,6 87,5 88,8 84,5 85,4 91,1 93,1 86,6 86,1 77,1 78,6

81,3

Lampiran 6.50 JUMLAH KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) DI INDONESIA TAHUN 2013 No. (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi (2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Jumlah Kabupaten/Kota

Jumlah Kabupaten/ Kota Penyelenggara KKS

KKS (%)

(3)

(4)

(5)

23 33 19 12 11 15 10 14 7 7 6 26 35 5 38 8 9 10 21 14 14 13 14 15 11 24 12 6 5 11 9 11 29 497

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2014

2 17 19 9 8 13 8 9 7 2 6 26 35 5 38 6 9 10 7 8 1 10 13 10 5 24 7 6 5 0 0 0 0 325

8,70 51,52 100,00 75,00 72,73 86,67 80,00 64,29 100,00 28,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 100,00 33,33 57,14 7,14 76,92 92,86 66,67 45,45 100,00 58,33 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,39

Lampiran 6.51 PERATURAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013 No

Provinsi

Kabupaten/Kota

(1)

(2)

(3)

1

Aceh

2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

4

Jambi

5

Riau

6

Bengkulu

7

Sumatera Selatan

8

Kep. Bangka Belitung

Simeulue Aceh Barat Aceh Tengah Aceh Barat Daya Kota Banda Aceh

Mandailing Natal Kota Tebing Tinggi Kota Medan Lima Puluh Kota Padang Pariaman Pasaman Pesisir Selatan Sijunjung Tanah Datar Pasaman Barat Padangpanjang Kota Payakumbuh

Kota Sawahlunto Solok Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Pariaman Bungo

Keterangan (4)

Surat Edaran No. 338/18186 Tahun 2012 tentang larangan merokok dalam ruangan kerja dan gedung kantor Ranperbup Ranperda Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok Edaran No. 061.2/950/2013 Perwali No. 47 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pergub No. 35 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumatera Utara Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok Perwali No. 3 Tahun 2013 Perda Tahun 2013 Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perbup untuk Tingkat Sekolah Himbauan Bupati Perbup untuk Tingkat Sekolah Perbup No. 45 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Edaran No. 443.52/362/Dinkes 2009 tentang Kawasan Bebas Rokok Perbup untuk Tingkat Sekolah Perbup No. 23 Tahun 2009 tentang Larangan Merokok Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok SK No. 451/Kesra/PKK/IV/2004 tentang Kawasan Tanpa Rokok Edaran No. 297/ST-WK/Pyk-2005 tentang Dilarang Merokok Perwali No. 440,05/430/WK-Pyk/2005 tentang Kawasan Tanpa Rokok Instruksi No. 17/P.WK/Pyk-2009 tentang Dilarang Merokok Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Instruksi No. 440/2226/Dinkes/V/2009 Perwali Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Perda No. 1/2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok PerwaliNo. 14 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Ranperda

Kota Jambi

Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Larangan Merokok di Tempat Umum Perbup No. 11 Tahun 2012 tentang Larangan Merokok Perwali No. 189 Tahun 2010 tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

Rejang Lebong Kota Bengkulu

Perbup No. 20 Tahun 2007 tentang Kawasan Dilarang Merokok Perwali No. 38 Tahun 2011 tentang Kawasan Dilarang Merokok

Kep. Meranti Kota Dumai

Kota Palembang Bangka Barat

Perbup No. 68 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perwali No. 11 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Perwali No. 18 Tahun 2010 Perda No. 7/2009

Perbup No. 10 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok

No

Provinsi

Kabupaten/Kota

(1)

(2)

(3)

9

Lampung

Kepulauan Riau 10 DKI Jakarta 11 Jawa Barat

Belitung Timur Kota Pangkal Pinang Lampung Selatan Lampung Barat Kota Metro

Bintan Kota Batam Kota Tanjung Pinang Bandung Bogor Cianjur Indramayu Karawang Sukabumi Kota Bandung Kota Bogor

Kota Cirebon Kota Sukabumi Kota Bekasi Kota Depok 12 Jawa Tengah

Kota Tasikmalaya Boyolali Karanganyar Kebumen Pekalongan Purbalingga Purworejo Rembang Sragen Wonosobo

Keterangan (4)

Perbup Perwali

SK Bupati No. 128/SOS/HK-LS/2007 tentang Kawasan Bebas Rokok di Sekolah Perbup No. 04 Tahun 2011 tentang Kawasan Dilarang Merokok Edaran No. 440/130/02/2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Edaran No. 441.7/8778/D2/VI/2008 Perbup No. 5 Tahun 2013

Edaran Bupati Ranperda Ranperda Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pergub No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Perbup No. 15 Tahun 2008 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Perbup No. 54 Tahun 2012 Perbup No. 53 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perbup Kawasan Tanpa Rokok Perda No. 6 Tahun 2011 Perbup No. 6 Tahun 2011 Perda No. 11 Tahun 2005 Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perwali No. 7/2010 Tentang Petunjuk pelaksanaan Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 ttg Kawasan Tanpa Rokok SK No. 27A Tahun 2006 tentang Perlindungan Masyarakat Bukan Perokok di Kota Cirebon SK Walikota No. 55 Tahun 2006 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di Tempat Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi Perwali No. 3 Tahun 2007 tentang Kendaraan Umum yang Bersih, Higienis, dan Bebas Asap Rokok Perwali No. 89 Tahun 2008 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Edaran No. 40/874-Huk/2008 tentang Larangan Merokok Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum Perwali No. 18 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Perbup No. 26 Tahun 2011 Ttentang Kawasan Tanpa Rokok pada fasilitas dan tempat proses belajar mengajar di Kabupaten Boyolali Instruksi No. 3 Tahun 2009 Edaran No. 440/7350.3 Perbup No. 91 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok Instruksi No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perda No. 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perbup No. 73 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perbup No. 57 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok SK Kadinkes No. 443.5/03/2011 tentang Kawasan Terbatas Merokok di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Perbup No. 72 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Sragen No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Instruksi No. 442/079/2006 tentang Kawasan Bebas Rokok pada tempat kerja dan Rapat, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan umum, Kantor pemerintah dan swasta serta Sekolah.

No

Provinsi

Kabupaten/Kota

(1)

(2)

(3)

Kota Surakarta Kota Semarang

Kota Pekalongan 13 D.I. Yogyakarta

Kota Tegal

Gunung Kidul

14 Jawa Timur

Sleman Kulonprogo Kota Yogyakarta Banyuwangi Jombang Malang Probolinggo Sidoarjo

Tulungagung Kota Surabaya

15 Banten

16 Bali

Kota Pasuruan Kota Probolinggo Lebak Tangerang Kota Tangerang Badung Bangli

Gianyar Jembrana Karangasem

Keterangan (4)

Perwali No. 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok Perwali No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok Kota Semarang Perda No. 3 Tahun 2013 Perwali No. 5A Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perda No. 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok SK No. 440/209/2010 tentang Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok pada Institusi Pendidikan dan Kesehatan Kota Tegal Perwali No. 440/209/2009 tentang Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pergub No. 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok SK Kadinkes No. 188/05113/IV.2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Satuan Tugas Kawasan Dilarang Merokok Edaran No. 440/0880 Tahun 2009 tentang Penerapan Kawasan Dilarang Merokok Perbup No. 22 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok Perbup No. 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perbup No. 61/2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Edaran No. 440/004/SE/2010 tentang Larangan Merokok di Komp.Balaikota Yogyakarta

SK No. 134 Tahun 2003 tentang Penetapan Kaawasan Bebas Rokok Bagi Seluruh Sekolah di Kabupaten Banyuwangi SK No.188.4/039/415.44/2011 SK Direktur RSUD Kab. Jombang tentang RSUD Kab.Jombang sebagai Kawasan Bebas Rokok Perbup No. 18 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perbup No. 13 Tahun 2009 tentang Pengendalian Merokok di Tempat Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Malang Perbup No. 188 ................. Perbup No. 58 Tahun 2011 Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok Perda No. 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok Edaran No. 4 Tahun 2004 Perda No. 5 Tahun 2008 SK No. 188.45/330/436.1.2/2009 tentang Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Dilarang Merokok di Kota Surabaya Perwali No. 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perda Kota Surabaya Instruksi No. 4 Tahun 2004 tentang Kawasan Bebas Rokok di Sekolah Negeri dan Swasta Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok SK No. 180/AUK-35/2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok Perbup No. 16 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perwali No. 54 Tahun 2008 tentang Larangan Merokok Bagi Guru dan Siswa Sekolah Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Merokok Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pergub No. 8 Tahun 2012 Perbup No. 15 Tahun 2008 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Perda No. 8 Tahun 2013 SK No 443/80/2011 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengawasan Larangan Merokok Pada Tempat-Tempat Tertentu Perbup No. 24 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok Edaran No. 658.2/2036.a/Diskes/2010 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Kepada SKPD Gianyar Perbup No. 16 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perbup No. 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

No

Provinsi

Kabupaten/Kota

(1)

(2)

(3)

17 Nusa Tenggara Barat

18 Nusa Tenggara Timur 19 Kalimantan Barat

20 Kalimantan Tengah

21 Kalimantan Selatan

22 Kalimantan Timur

23 Sulawesi Utara

24 Sulawesi Tengah 25 Sulawesi Selatan

Kota Denpasar Lombok Barat Lombok Timur Sumbawa Kota Mataram Flores Timur

Kota Pontianak Kapuas Kotawaringin Barat Seruyan Kota Palangkaraya

Keterangan (4)

Perwali No.25 A Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perda No. 7 Tahun 2013

Perda No. 4 Tahun 2013 Instruksi No. 2 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan PHBS Kab. Lombok Timur SK No. 447.7/224/Dikes/V/2008 Perbup Perda No. 4 Tahun 2013 SE Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok

SK No. 44,/3446.a/D-Kes/P3/2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perwali No. 67 Tahun 2012 Perda No. 10/2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kutai Timur Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Bontang Kota Tarakan

Instruksi No. 24/Admin/Kesra/2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Tempat Kerja MOU SE Bupati Perwali No. 9 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Kalsel Perbup No. 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Institusi Kesehatan dan Di Institusi Pendidikan Edaran No. 441.7/2/5/KES/2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok Perbup No. 26 Tahun 2011 tentang Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di Fasyankes Di Kab Tanah Laut Edaran No. 188/150/KUM tentang Kawasan Tanpa Rokok Perda No. 7/2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pergub No. 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok SK No. 487/SK-Bup/HK/2010 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di Tempat Kerja dan Lingkungan Sekolah se-Kabupaten Kutai Kartanegara Perbup Perwali No. 4 Tahun 2012 Perwali No. 51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perda No. 5 Tahun 2012 tentang KBAR Perda No. 3/2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Banggai Kepulauan Tojo Una-una Kota Palu

SK Bupati No. 440/875/Dinkes/2013 Perda No. 6 Tahun 2013 Perda No. 1 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah

Barito Kuala Hulu Sungai Tengah Tanah Laut Tapin Kota Banjarmasin Kutai Kartanegara

Minahasa Talaud Kota Manado Kota Bitung

Enrekang

Perbup No. 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Dilarang Merokok Perbup No. 28 Tahun 2013 Perbup No. 5 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perda No. 5 Tahun 2013 Perwali Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Rancangan

No

Provinsi

Kabupaten/Kota

(1)

(2)

(3)

Kep. Selayar Luwu Utara Kota Makassar 26 Sulawesi Tenggara 27 Gorontalo 28 Sulawesi Barat 29 Maluku 30 Maluku Utara 31 Papua Barat

Kota Pare-pare Kota Palopo Kota Kendari Kota Bau-bau

Gorontalo Bone Bolango Halmahera Selatan Kota Tidore Kota Sorong

Keterangan (4)

Perbup Kawasan Tanpa Rokok Perbup No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Perwali No. 13 Tahun 2011 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sekolah Negeri Menjadi Kawasan Tanpa Asap Rokok Perda No. 4 Tahun 2013 Rancangan Perwali No. 8 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perbup No. 70 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dalam Wilayah Kota Kendari Perwali

Edaran No. 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Kawasan Tanpa Rokok) di Instansi dan Tempat-Tempat Umum Perbup No. 48 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Rokok Ranperda Perda No. 1 Tahun 2014 Perbup No. 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok Edaran No. 441/1545/10/2013

Instruksi No. 440/02 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Sorong

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2014