Sk Organisasi Pengawas - Korwas 2017-2019.pdf

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No. 1 Trikora, Banjarbaru. Website disdik.kalselprov.go.id ========================================================================================

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 014 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI KEPENGAWASAN SMA/SMK DAN PKLK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE TAHUN 2017 - 2019 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

:

a. bahwa untuk kelancaran dan kemudahan koordinasi antar pengawas sekolah dan antara pengawas sekolah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik bagi Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Atas (SMA) dan Menengah Kejuruan (SMK) serta Pengawas Sekolah pada Jenjang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dipandang perlu membentuk Organisasi Kepengawasan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan; b. bahwa untuk kelancaran koordinasi sebagaimana dalam huruf a perlu dipilih seorang koordinator yang disebut koordinator pengawas sekolah beserta perangkat organisasinya. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 532, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negsra Republik IndonesiaNomor 4738); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMT); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan pengawas Satuan Pendidikan; 15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor I Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;. 18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PTT dan Tenaga Kontrak serta pihak lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;. 19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0513/KUM/2015 tentang tarif biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PTT dan Tenaga Kontrak serta pihak lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;. Memperhatikan

:

1. Mekanisme dan Tata Kerja Kepengawasan. 2. Hasil rapat pemilihan Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Masa Bakti 2017 – 2019 tanggal 27 Desember 2016.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

Pengangkatan Pengurus Organisasi Pengawas Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan dan Pengawas Sekolah Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan untuk masa bakti 2017 – 2019.

KEDUA

:

Koordinator Pengawas Sekolah dengan perangkat kepengurusannya sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini agar segera melakukan konsolidasi, sosialisasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mensinergikan kegiatan pembinaan dan pengawasan sekolah.

KETIGA

:

Memberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan: 1) Mengatur pembagian tugas pengawas sekolah, 2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawas sekolah, 3) Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan profesional pengawas, 4) Melaporkan hasil kegiatan pengawasan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, 5) Menyusulkan penetapan angka kredit pengawas, dan 6) Menghimpun dan menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan kinerja para pengawas sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

KEEMPAT

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.: 1. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan 2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan 3. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan 4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan 5. Pengawas yang bersangkutan

Lampiran I

:

Nomor Tanggal

: :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kelimantan Selatan TAHUN 2017 Januari 2017

PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI KEPENGAWASAN SMA/SMK DAN PKLK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE TAHUN 2017 - 2019

Ketua

: Drs. H. Abdul Rivai, M.AP

Wakil Ketua

: Bun Yani, S.Pd, MM

Sekretaris

: Drs. H. Eddy Khairuddin, M.E

Bendahara

: Dra. Hj. Rusnailah, M.Pd.

Ketua MKPS SMA

: Drs. H. Mazkuri.M.MPd

Ketua MKPS SMK

: Drs. H. Abdurrahman

Ketua KKPS PKLK

: H. Supriyono, S.Pd, M.M.Pd

Ketua Rayon 1

: Drs. Endarta, M. Eng.

Ketua Rayon 2

: Drs. Abdul Karim

Ketua Rayon 3

: Gusnanta, M.Pd.

Ketua Rayon 4

: Drs. H. Jauhari Effendi, M.M.

Ketua Rayon 5

: Drs. Agus Haris Purwito, MM

Ketua Rayon 6

: Drs. H. Mahyudin, M.M