Skkni Kjk Feb 2017

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Koperasi Jasa Keuangan Dr. Putu Saroyini., SE., MM., Akt.

Global Competitivenes Index

Peringkat Edukasi, Populasi , GDP Peringkat

Negara

GDP

Income per Populasi capita

1

Canada

$ 1.800.Milyar

$45, 602

35,9 juta

2

United Kingdom

$ 3,000 Milyar

$ 41,499

65,1 juta

3

Germany

$ 3,900 Milyar

$ 46,974

81,4juta

4

Australia

$1,500 milyar

$ 47, 644

23,8 juta

5

France

$2,800 Milyar

$ 41,474

66,8 juta

6

Singapura

$ 3,07 Milyar

$ 85,382

5,5 juta

7

Indonesia

$ 888,5 Juta

$11,149@

257. juta

Kinerja Koperasi Indonesia • Jumlah koperasi 2015; – Indonesia 212.135 Unit

; di Bali : 4.907 Unit

• Jumlah koperasi tidur 2015 – Unit 61.912

; Bali : 600 Unit

• Jumlah Koperasi Aktif 2015 – Indonesia Unit

Indonesia

150.223 Unit

; Bali: 4.327

• Kontribusi Koperasi (Data 2015): – PDB 23,12 % atau Rp. 11.540.789,9 Milyar . – anggota aktif 25.497.467 orang ; kontributor PDB: 20.541.513 org => Kontribusi PDB Rp. 508.580,02 M (4,41% dari Total PDB)

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP.Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sislatkernas )

MAKSUD SKKNI - KJK Standar Kompetensi Kerja sebagai alat pengendali kualitas kompetensi dan acuan pengembangan SDM Pengelola KJK pada bidang simpan pinjam.

POLA PENDIDIKAN TRADISIONAL VS CBT/A (Competency Based Training/Assessment) PENDIDIKAN TRADISIONAL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Penilaian normatif Fokus pada isi materi Hasil penilaian berupa nilainilai Berbasis waktu Kecepatan belajar kelompok Penilaian ditekankan pada pengetahuan Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada text book Feedback penilaian terlambat atau tidak ada

CBT/A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Penilaian berdasarkan standar Berdasarkan standar kompetensi Hasil penilaian: kompeten atau belum kompeten Berbasis pada kinerja kerja Kecepatan belajar individu Penilaian ditekankan pada pencapaian kompetensi Pendekatan pembelajaran yang luas dan fleksibel Feedback penilaian segera diberikan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Pasal 11 Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Pasal 18 1)

2) 3) 4) 5)

Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen. Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB XVI EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 11 (Sertifikasi) 1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. 2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pangakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. 3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. 4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PERATURAN MENTERI MEGARA KOPERASI DAN UKM RI. Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tgl 13 Nop 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERSI. • a.

b.

Pasal 11 (Paragraf 10 ) Pengelola wajib memenuhi persyaratan sbb: Memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan pelatihan simpan pinjam atau pernah magang dalam usaha simpan pinjam yg berwawasan perkoperasian; Memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik, yaitu memilikikeahlian dalam pengelolaan usaha simpan pinjam, yg dibuktikan dg. Kepemilikan sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam

SKKNI - KJK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR : KEP. 133 / MEN / III / 2007 TANGGAL 14 MARET 2007 tentang Penetepan SKKNI Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan

TUJUAN Mengembangkan kompetensi kerja individu terhadap standar nasional Memperbaiki kompetensi angkatan kerja Indonesia secara menyeluruh Memperbaiki efektifitas dan kemampuan KSP/USP, Kopdit dan KJK Syariah di Indonesia terhadap perkembangan baru

MANFAAT Membuat job description Mengorganisasikan struktur kerja Seleksi dan penerimaan karyawan Menentukan kebutuhan training

Mengembangkan program pelatihan Penilaian kinerja/assessment

FOKUS CBT (Competency Based Training) atau Pelatihan Berbasis Kompetensi merupakan suatu pendekatan baru dalam pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Indonesia dan di berbagai negara CBT melibatkan suatu program pengembangan sikapkerja, pengetahuan dan keterampilan yang erat hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada CBT didasarkan atas apa yang diharapkan dapat dilakukan orang di tempat kerja Pelaksanaan pelatihan yang berorientasi kepada kompetensi serta relevansinya terhadap dunia kerja adalah urat nadi CBT dan merupakan reformasi dalam sistim pelatihan di Indonesia

SKKNI KJK SK Menakertrans Nomor 133/2007 Koperasi Jasa Keuangan (KJK) terdiri dari : KSP/USP Koperasi, Koperasi Kredit (Kopdit) dan KJK Syariah adalah lembaga moneter / trust(kepercayaan) / profesi yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi untuk :  Menghimpun, Mengelola & Menyalurkan Dana dari, oleh dan untuk Anggotanya

 Mengelola Dana Likwid (mudah hilang dan diselewengkan)  Mengelola Dana Penuh Resiko. Asimetris information. Untuk mengamankan aset dan kepercayaan publik terhadap lembaga KJK, maka pengelolanya harus kompeten dan profesional. Untuk itu telah disusun dan sudah terbit Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP.133/MEN/III/2007 tentang SKKNI Bidang Koperasi Jasa Keuangan.

Konsekwensi dari terbitnya Kepmen tersebut, maka Pengelola KJK harus segera menyiapkan diri untuk meningkatkan kualitasnya sehingga dapat memiliki sertifikat kompetensi / profesi.

Standar kompetensi merupakan spesifikasi pelaksanaan Yang diharapkan dalam pekerjaan. Spesifikasi persyaratan dasar dalam standar kompetensi harus menjelaskan : • Apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh pekerja.

• Seberapa baik pekerja diharapkan dapat melaksanakan pekerjaannya • Bagaimana mengetahui bahwa pekerja telah berada pada tingkat pelaksanaan yang diharapkan

STANDAR KOMPETENSI Standar nasional mendefinisikan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang efektif dalam melaksanakan pekerjaan Suatu unit kompetensi terdiri dari spesifikasi sikap, pengetahuan dan keterampilan serta penerapan yang efektif dari sikap, pengetahuan dan keterampilan tersebut terhadap standar-standar yang dipersyaratkan di tempat kerja (workplace)

PENDEKATAN KOMPETENSI Inti pendekatan berdasarkan kompetensi terletak pada pengertian bahwa setiap pekerjaan merupakan interaksi antara keterampilan, pengetahuan dan sikap Keterampilan, pengetahuan serta sikap harus tercakup dalam standar kompetensi

• Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja • Diperlihatkan dalam bentuk hasil • Merefleksikan seluruh aspek pelaksanaan kerja • Terfokus pada ketrampilan dan pengetahuan yang dapat dialihkan kedalam situasi baru. • Mengikutsertakan pengetahuan/pemahaman yang mendukung • Berkaitan dengan tempat kerja yang nyata

• Mudah dimengerti • Merefleksikan tren dan kebutuhan industri/perusahaan dimasa kini dan masa mendatang • Dimiliki dan berasal dari industri

• Memberikan pengarahan yang cukup untuk pelatihan & penilaian

PENGELOMPOKKAN UNIT KOMPETENSI Kelompok Kompetensi Umum

Kelompok Kompetensi Khusus

Kelompok ini mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada Koperasi Jasa Keuangan. Misal : melakukan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi jasa keuangan, melakukan komunikasi, dstnya ( 7 Unit Kompetensi).

Pada Kelompok Kompetensi Khusus ini mencakup unit-unit kompetensi yang dapat ditambahkan ke dalam pekerjaan tertentu yang memerlukan kekhususan dan kemampuan analisis mendalam dan terstruktur,

Kelompok Kompetensi Inti

Kelompok ini mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku & dibutuhkan untuk mengerjakan tugastugas inti pada KJK dan merupakan unit- unit yang wajib (compulsary) dari pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik. Misal : melakukan transaksi kas dan non kas, mengelola tabungan, melakukan survey lapangan, dstnya (37 Unit Kompetensi)

Unit-unit ini sebagai pelengkap dan bersifat pilihan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada Koperasi Jasa Keuangan. Misal : Mengoperasikan komputer, melaksanakan pelayanan prima dan interpersonal, dstnya (8 Unit Kompetensi)

KUALIFIKASI KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA – KSP/USP, KOPDIT & KJK SYARIAH NO

PEKERJAAN

Modul Konvensional

LEVEL

Modul Syariah

KU

KI

KH

TOTAL

KU

KI

KH

TOTAL

A

KUALIFIKASI BERJENJANG :

1

Kasir

II

3

2

1

6

3

2

1

6

2

Juru Buku

III

2

2

1

5

2

3

1

6

3

Juru Tagih

III

3

2

1

6

3

2

1

6

4

Juru Survey

III

3

2

1

6

3

2

1

6

5

Customer Services

III

3

2

2

6

3

2

2

7

6

Analis Pinjaman/Pembiyaan

IV

3

4

2

9

3

4

2

9

7

Kabag Dana

V

3

3

2

8

3

3

2

8

8

Kabag Pinjaman/Pembiayaan

V

3

6

3

12

3

6

3

12

9

Kabag Akuntansi & Keuangan

V

3

6

2

11

3

7

2

12

10

Kepala Cabang/Manager

VI

3

6

2

11

3

6

2

11

11

General Manager

VII

2

6

3

11

2

6

3

11

B

KUALIFIKASI TERTENTU :

1

Petugas Pengendalian Intern

IV

2

3

2

7

2

4

2

8

2

Konsultan Perkoperasian

VIII

2

9

3

14

2

9

3

14

KETERANGAN :

1. SERTIF 2. KU 3. KI 4. KH

: : : :

Sertifikat Kompetensi Umum Kompetensi Inti Kompetensi Khusus

Leadership dan Kekuasaan/Power

Tugas Dan Fungsi Leader

Sikap Pimpinan Yang Effective

Pekerjaan

: Kepala Cabang/Manager

Kode Pekerjaan

:

Level

: Sertifikat VI

J

65

90

0

1

1

11

VI

01

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM NO

Kode Unit

Judul Unit Kompetensi

1.

KJK.SP01.002.01

Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi & Manajemen Koperasi Jasa Keuangan

2.

KJK.SP01.003.01

Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi & Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah

3.

KJK.SP01.006.01

Menyusun Perencanaan Strategis

4.

KJK.SP01.007.01

Memberikan Motivasi

KELOMPOK KOMPETENSI INTI NO

Kode Unit

Judul Unit Kompetensi

1.

KJK.SP02.013.01

Melaksanakan Pengendalian Intern

2.

KJK.SP02.014.01

Melakukan Kontrak Pinjaman/Pembiayaan dan Pengikatan Agunan

3.

KJK.SP02.026.01

Menilai Tingkat Kesehatan

4.

KJK.SP02.027.01

Menganalisis Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya

5.

KJK.SP02.028.01

Mengamankan Asset dan Infrastruktur

6.

KJK.SP02.029.01

Melakukan Kemitraan

KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS NO

Kode Unit

Judul Unit Kompetensi

1.

KJK.SP03.006.01

Melakukan Negosiasi

2.

KJK.SP03.007.01

Menyajikan Presentasi

Proses Diklat dan Sertifikasi PENGELOLA KJK

LDP

Lembaga Diklat Profesi

tandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia – Koperasi Jasa Keuangan

BNSP

SKKNI & LEMBAGA PENDUKUNG

KOMPETEN ( SERTIFIKAT PROFESI )

S P

TUK Tempat Uji Kompetensi

LSP

Lembaga Sertifikasi Profesi

PENGELOLA KJK KOMPETEN

TIDAK KOMPETEN ( Ujian Mengulang )

1. Pengelola KJK harus mengikuti sebagian atau seluruh unit kompetensi yang diselenggarakan LDP. 2. Pengelola KJK berpengalaman / mampu, bisa langsung ikut uji kompetensi pada LSP-KJK di TUK

ASESMEN • Asesmen adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan bukti-bukti, kemudian membandingkan bukti-bukti tersebut dengan standar kompetensi dan membuat keputusan apakah seseorang telah mencapai kompetensi Bukti-bukti

Kriteria

LSP - KJK Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi bidang koperasi jasa keuangan yang mendapat lisensi dari BNSP VISI : sebagai lembaga yang menjadi barometer peningkatan kualitas pengelola koperasi jasa keuangan.

MISI : Memberikan kontribusi dalam pengembangan SDM bidang koperasi jasa keuangan Memelihara standar kompetensi sesuai dengan perkembangan kebutuhan bidangkoperasi jasa keuangan Menyempurnakan skema sertifikasi dan melaksanakan sertifikasi secara objektif.

LSP - KJK merupakan suatu Lembaga yang berfungsi, bertugas serta mempunyai wewenang melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan proses pencapaian pengakuan atas kompetensi profesi bagi Pengelola KJK di Indonesia yang diakui secara nasional ataupun internasional

TUJUAN : Melaksanakan program sertifikasi kompetensi yang dapat dijangkau oleh seluruh pengelola KJK di Indonesia

SASARAN : MOTTO : Kami membuat masa depan anda cerah dan Koperasi Jasa Keuangan semakin sehat dan kuat.

Tersedianya pengelola KJK bersertifikat Kompeten, dengan prioritas : KJK Papan Atas dan Papan Tengah

DIMENSI PENGUKURAN KOMPETENSI

METODE UJI KOMPETENSI

1. Fortofolio

30 %

Bukti Pelatihan Bukti Pekerjaan Lain-lain

25 %

Pilihan Ganda Betul /Salah Menjodohkan Uraian Singkat

11 Unit Kompetensi

2. Tertulis

3. Praktek

30 %

3 – 5 Pekerjaan

: 10 % : 15 % : 5%

: : : :

5% 5% 5% 10%

Certificator :   

Hasil Praktek Analisa Lap & rekomendasi

: 15 % : 10 % : 5%

 

Membuat Materi Uji Kompetensi Menyediakan tenaga penguji (ssesor) Memantau kinerja Asesor & TUK Menyusun kualifikasi yang mengacu kepada KKNI Melakukan asesment

Developer :

4. Wawancara

15 %

Sikap & Penampilan Penguasaan Materi Contoh & Argumentasi

: 5% : 5% : 5%



 

Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi KJK Mengembangkan standar kompetensi Mengkaji ulang standar kompetensi

Fungsi LSP-KJK

PROSES ASESMEN : • Dilaksanakan terhadap prosedur dan proses yang dikenal pada lingkungan yang dikenal. • Dilaksanakan apabila assessee yakin dirinya kompeten

• Proses kerjasama dimana assessee memiliki kontrol yang tinggi selama proses • Keputusan mengenai kompetensi mengacu pada standar kompetensi Koperasi Jasa Keuangan

• Berdasarkan pada bukti kompetensi yang dikumpulkan selama assessee bekerja