Tugas Legal Memorandum: Dr. Aurelius K. Yori, S.h., M.hum

TUGAS LEGAL MEMORANDUM

DOSEN: DR. AURELIUS K. YORI, S.H., M.HUM

LIANA WINNIE 1621023 A

FAKULTAS HUKUM UNIVESITAS ATMA JAYA MAKASSAR 2019

Kepada

: DR. Aurelius K. Yori, S.H., M.Hum

Dari

: LIANA WINNIE, S.H., M.H. AND ASSOCIATES ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS Jl. Veteran Utara No. 233 Kel. Maradekaya, Kec. Makassar, Kota Makassar,90141 Telp (0411) 432854

Perihal Tanggal

: Larangan PNS atau Dosen Bersertifikat Berpraktik sebagai Advokat : 19 November 2019

a.

Judul “Larangan PNS atau Dosen Bersertifikat Berpraktik sebagai Advokat”

b.

Kasus Posisi 

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Prof. Nindyo Pramono mendukung rencana judicial review terhadap Undangundang Advokat. Ia menilai bahwa ketentuan Undang-undang Advokat yang melarang dosen pegawai negeri dan dosen yang telah sertifikasi untuk berpraktik sebagai advokat sudah kebablasan.



Nindyo berpendapat bahwa larangan bagi pegawai negeri dan dosen yang telah sertifikasi berprofesi sebagai advokat tanpa ada pengecualian dalam Undangundang Advokat (Undang-undang No.18 Tahun 2003) adalah kebablasan. Ia mengatakan, seharusnya Undang-undang tidak menggeneralisir larangan tersebut kepada semua penyedia jasa hukum.



Ia mencontohkan para dosen yang tidak pernah sama sekali mengenal praktek dan hanya bergerak di LKBH di kampus tanpa ada motif biaya, seharusnya dikecualikan dari larangan tersebut. Demikian pula dengan konsultan hukum yang tidak pernah melakukan litigasi, semestinya juga tetap dibolehkan merangkap jabatan menjadi PNS.



Nindyo menilai bahwa para advokat yang setuju dengan larangan dosen PNS menjadi advokat itu ibarat kacang lupa kulitnya. "Mereka-mereka itu yang nyetak siapa kalau bukan fakultas hukum?" tegas anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) itu kepada hukumonline.



"Nah, saya khawatir malah temen-teman di advokat itu nanti kualat sama gurugurunya itu," cetus Mantan dekan Fakultas Hukum UGM itu. Nindyo juga berpandangan bahwa larangan itu sulit diterima akal, apalagi dengan

membandingkan dengan profesi lainnya seperti dokter atau akuntan yang tetap bisa mengajar di perguruan-perguruan tinggi negeri. 

"Dari segi pemikiran, orang-orang perguruan tinggi umpamanya menjadi consulting kenapa tidak boleh? Seorang dokter menjadi dosen fakultas kedokteran tapi juga praktek di luar. Seorang akuntan, dia dosen di fakultas ekonomi malah dia praktek menjadi akuntan," kata pendiri kantor hukum Nindyo & Associates itu.



Pendapat yang hampir senada juga dikemukakan oleh salah seorang pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Pengajar mata kuliah hukum bisnis yang menolak disebutkan namanya itu menilai bahwa ketentuan Undang-undang Advokat menyangkut larangan PNS merangkap sebagai advokat sulit untuk diterapkan.

c.

Penyataan Hukum 1. Dari perspektif hukum, apakah tindakan PNS atau dosen yang telah disertifikasi berpraktik sebagai advokat itu diperbolehkan atau tidak? 2. Apakah jabatan hukum yang tidak dapat dirangkap oleh seorang advokat? 3. Apakah pelaksanaan tata cara profesi advokat sesuai dengan undang – undang dasar tahun 1945?

d.

Jawaban Singkat 1. Tindakan PNS atau dosen yang telah sertifikasi melakukan praktik advokat tidak diperbolehkan. 2. Ada beberapa jabatan hukum yang tidak dapat dirangkap oleh advokat.

3. Tata cara profesi advokat yang menyatakan bahwa advokat tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara itu bertentangan dengan pasal 28D UUD 1945. e.

Pemeriksaan Hukum 1. Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

warga negara Republik Indonesia;

b.

bertempat tinggal di Indonesia;

c.

tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

d.

berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

e.

berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); f.

lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;

g.

magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor

Advokat; h.

tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i.

berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas

yang tinggi. 2. Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat. Calon Advokat yang hendak menjalani magang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia. b. Bertempat tinggal di Indonesia. c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. d. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 3. Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus Pemohon pendaftaran Kurator dan Pengurus dilarang merangkap jabatan, selain: a. advokat; b. akuntan; c. mediator; d. konsultan hak kekayaan intelektual; e. konsultan hukum pasar modal; dan f. arbiter. 4. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat merangkap jabatan, kecuali undang - undang menentukan lain. Yang dimaksud dengan “merangkap jabatan” antara lain:

a. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; b. pengusaha; dan c. advokat. 5. Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturutturut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

6. Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi: a. advokat, konsultan atau penasehat hukum; b. pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah, pegawai swasta; c. pejabat negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); d. pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta; e. surveyor berlisensi; f. penilai tanah; g. mediator; dan/atau h. jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan. 7. Pasal 28 D UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” f.

Analisis Hukum 1. Bahwa tindakan PNS atau dosen yang bersertifikat berpraktik sebagai advokat itu tidak diperbolehkan sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: “tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara”. Maka tindakan yang telah dilakukan itu tidak diperbolehkan oleh hukum yang berlaku (hukum positif). Didukung dengan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat: “Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.” 2. Bahwa ada beberapa jabatan hukum yang tidak boleh dirangkap oleh advokat berdasarkan peraturan perundang – undangan positif: a. Notaris (Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris b. PPAT (Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah c. Hakim (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman d. Kurator (Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus) 3. Bahwa sebenarnya berdasarkan pasal 28D UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Yang sebenarnya tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: “tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara”. Didukung dengan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat: “Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.”. Dimana kedua pasal itu bertentangan karena seharusmya berdasarkan UUD 1945, setiap orang itu tidak boleh dibatasi dalam melakukan pekerjaannya; hal ini bertentangan

dengan UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang melarang advokat untuk berstatus pegawai negeri atau pejabat. g.

Pendapat dan Rekomendasi Hukum Saat seseorang telah disumpah untuk menjadi harusnya orang tersebut sudah mengetahui segala syarat – syarat yang berlaku untuk menjadi seorang advokat dan telah menyetujui segala syarat serta larangan yang ada. Maka, hal yang dapat dilakukan untuk menaati peraturan perundang – undangan yang ada dan tidak melanggarnya.

h.

Daftar Pustaka 1. “Bolehkah PNS merangkap menjadi PNS?”. Hukumonline.com. 18 November 2019. 2. “Rangkap Jabatan Profesi Hukum. Hukumonline.com. 18 November 2019. 3. “Penjelasan pasal 28 sampai Pasal 28J UUD 1945”. 18 November 2019.