3b Sumber Historis, Sosiologi Dan Politik Penegakkan Hukum Yg Berkeadilan

KEWARGANEGARAAN ” MENGGALI SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS DAN POLITIK TENTANG PENEGAKKAN HUKUM YANG BERKEADILAN” Dosen Pengampu : Dr. H. Taufiq, SH, MHum

KELOMPOK 3 REGULER B 1. Alif Mufti Haq

8. M. Beny Khaeroni

2. Dewan Adi Nugroho

9. Nur Arif Saputra

3. Dini Astuti

10. Puji Hapsari

4. Dita Oktaviani

11. Putri Aisyah Rahmania

5. Fatimah Azzahro

12. Rosalia Kusumawardhani

6. Fitria Putri Berlian N. J POLTEKKES KEMENKES SEMARANG PRODI D III KEPERAWATAN PEKALONGAN 7. Ismi Lusiati 2018

13. Tiyas Sastian 14. Ulfa Ainul Iko

APA SIH PENEGAKKAN HUKUM ITU??????

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubunganhubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

SUMBER-SUMBER PENEGAKKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Secara historis, upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Kenali dan pahami bahwa salah satu tujuan negara RI adalah “melindungi warga negara atau menjaga ketertiban” selain berupaya mensejahterakan masyarakat. Dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia” Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum.

Scara sosiologis, Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman (dalam Sudikno Mertokusumo, 1986:130), menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: - Keadilan - Kemanfaatan - Kepastian

Secara politis, Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum.

1. Lembaga Penegak Hukum

2. Lembaga Peradilan

KESIMPULAN Dapat disimpulkan bahwa secara historis, penegakkan hukum yang berkeadilan di Indonesia bersumber dari upaya penegakan hukum dan keadilan dengan tujuan negara. Secara sosiologis, penegakkan hukum yan berkeadilan bersumber dari 3 unsur, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri. Secara politis, penegakkan hukum yang berkeadilan bersumber dari Lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan hukum.

TERIMA KASIH THANK YOU MATUR SUWUN ARIGATOU GOZAIMASU XIE XIE KHAMSAHAMNIDA