43039_urgensi Pengembang Akuntansi Sektor Publik.docx

Urgensi Pengembang Akuntansi Sektor Publik A. Pendahuluan Seiring dengan berkembangnya perekonomian dan teknologi informasi, akuntansi berkembang sangat pesat, baik sebagai sebuah ilmu (science) maupun sebagai instrument (tools). Pada sektor swasta (privat), akuntansi berkembang seiring dengan dinamika modal bisis yang juga berkembang sangat cepat dalam era teknologi informasi dan globalisasi yang semakin mendekatkan seluruh entitas usaha, tidak lagi berbatas pada lokasi geografis. Akuntansi sektor publik memiliki dimensi dan ruang lingkup yang cukup luas, yang menyisakan banyak ruang untuk pengembangannya. Ruang pengembangan tersebut sangat terlihat, terutama pada akuntansi pemerintahan sebagai bagian terbesar dari akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan yang maju, sebagai bagian dari akuntansi sektor publik, akan mendukung upaya pemerintah mewujudkan good public governance melalui pengelolaan keungan negara yang transparan dan akuntabel. B. Sekilas Pengembangan Akuntansi Keuangan Sektor publik pada Tingkat Internasioal 1. Penerapan Pada Basis Akrual pada Akuntansi Sektor Publik Salah satu milestone dalam perkembangan akuntansi sektor publik adalah mulai beralihnya basis akuntansi yang digunakan yaitu dari basis kas menjadi basis akrual, peralihan tersebut menjadi tonggak sejarah era transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik untuk mendukung perwujudan good public governance. Penerapan basis akrual akuntasi pemerintahan mulai muncul pada awal tahun 1990-an, dan saat ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data yang telah dimilkii oleh International public sector accounting standards Boards (IPSASB), pada tahun 2018 dan sekitar 15 negara yang di survei, lebih kurang 36%-nya telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangannya. Jumlah negara yang menerapkan basis akrual diperkirakan terus meningkat masa mendatang, meskipun terdapat perbedaan pada level adopsi akrual-nya. Dalam masa transisi dari basis kas menuju basis akrual, namyak negara menerapkan basis modifikasi yaitu cash transitioning to accrual. Data yang dirilis IPSASB, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 144 negara oleh kantor akuntan publik pricewaterhouse and cooper pada tahun 2015, menunjukkan bahwa sekitar 71%-an akan menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam lima tahun ke depan semenjak survei tersebut dilakukan. 2. Upaya Pengembangan Akuntasi Sektor Publik Berskala Internasional Untuk mendukung pengembangan akuntansi sektor publik, termasuk akuntansi pemerintahan, berbagai pihak dalam tataran global, baik praktisi, akademisi, dan organisasi profesi, memberikan perhatian dan berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keungan yang semakin transparan dan akuntansi. IPSASB sebagai standard setter akuntansi sektor public.

1.

2.

1.

2.

C. Perkembangan dan Pengembangan Akuntansi Keuangan Sektor Pubik di Indonesia Di Indonesia, akuntansi keuangan sektor public, khususnya akuntansi pemerintahan, telah berkembang sangat pesat sejak adanya Reformasi Manajemen Keuangan Negara. Reformasi tersebut dutandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU nomor 17 tahun2003 tentang keuangan negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 1004 tentang pemeriksaan dang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penerbitan paket UU tersebut mendorong pemerintah untuk melakukkan upaya perbaikan dalaam pengelolaam keuangan negara, salah satunya dibidang akuntansi dan pelaporan. Sebelum reformasi manajemen keuangan negara, akuntansi pemerintahan di Indonesia masih sangat tertinggal, bahkan saat itu pemerintah Indonesia belum memiliki Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pedoman praktik akuntansi pemerintahannya. Sistem pencatatan akuntansi yang hanya digunakaan oleh pemerintah masih single entry dengan basis kas. Momentum reformasi manajemen keuangan negara tersebut juga menjadi titik tolak pengembangan akuntansi pemerintahaan berbasis akrual. Paket UU di bidang keuangan negara tersebut telah menjadi pendorong utama penerapan basus akrual pada akuntansi pemerintahan. (Lima) tahun sejak undang undang tersebut di terbitkan. Dengan adanya ketentuan tersebut, seluruh stakeholder bergerak cepat berupaya menyusun standar akuntansi yang akan digunakkan oleh pemerintah. Pengembangan Auntansu Keuanga Sektor Publik di Indonesia KSAP berperan penting dalam pngembangan akuntansu pemerintahan di Indonesia. KSAP, keberadaannya diatru berdasakan Keppres nomor 30 tahun 2016 sebagai perubahan terkini di keppres nomor 84 tahun 2004, telah menerbitkan berbagai standar akuntansi pemerintahan. Mulai awal terbentuknya sampai dengan saat ini. Selain itu, atas masukan BPK
Perhatian dan keterlibatan berbagai pihak tersebut mendorong dan mempercepat pengembangan akuntansi sektor public di Indonesia. Salah satu bentuk keterlibatan organisasi profesi akuntan yang berkontribusi positif terhadap pengembangan akuntansi sektor public adalah yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu, IAI secara aktif terlibat dengan para stakeholder-nya dalam merumuskan berbagai panduan bagi sektor public, antara lain:  Pedoman Akuntansi Dana Desa  Pedoman Pelaporan Dana Kampanye  Pedoman Akuntansi Pesantren; dan  Policy bried Pengelolaan BLU/BLUD Hal hal tersebut menunjukkan bahwa IAI sebagai organisasi profesi, memiliki kontribusi positif dalam pengembangan akuntansi sektor public di Indonesia. Dinamika perekonmoian semakin mendekatkan sektor privat dan sektor privat, yang juga mempengaruhi perlakuan akuntansi yang diterapkan pada entitas di kedua sektor. Sinergi antara IAI dan KSAP sangat diperlukan agar diperoleh penerapan akuntansi yang terhadap suatu aktivitas yang melibatkan entitas pada sektor privat dan sektor public. Akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor public pada akhirnya akan merge dan menjadi milestone pengembangan akuntansi di masa dating, sehingga dapat mewujudkan sebuah welfare state. E. Ikhtisar Akuntansi pemerintahan yang maju sebagai bagian dari akuntansi sektor public, akan mendukung upaya pemerintah mewujudkan good public governance melalui pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pengembangan akuntansi keuangan sektor public perlu terus dilakukan seiring berkembangnya tantangan dan permasalahan yang memerlukan perlakuan akuntansi dalam sektor public. Dengan sinergi dan komitmen yang kuat diharpkan mampu mewujudkan transparansi, akuntabilitas, good governance serta clean government sehingga mampu mendororng terciptanya suatu sistem perekonomian yang kuat, dan pada akhirnya akan mampu mewujudkan welfare state F. Pertanyaan 1. Bagaimana peranan paket UU di bidang keungan negara dikaitkan dengan perkembangan dan pengembangan akuntansi sektor public di Indonesia? 2. Jelaskan urgensi pengembangan akuntansi keungan sektor public, baik di tingkat internasional maupuan di Indonesia! 3. Jelaskan mengapa diperlukan sinergi dan kolaborasi antara standard setter sektor privat dengan standard setter sektor public dalam pengembangaan akuntasi public di Indonesia!

AUDITING SECTOR PUBLIK Pada bagian tiga ini akan dibahas konsep dan prosedur dalam melakkan audit kinerja atau value for money audit. Audit kinerja sektor public telah menjadi kebutuhan yang sangat penting terutama sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor public. Pada bagian tiga ini terdiri atas dua poko bahasan yaitu konsep value for money audit (bab 12) dan proses audit kinerja (bab 13). Pada bab 12 dibahas mengenai pengertian audit kerja, tujuan dan manfaatnya bagi organisasi sektor public. Sementara itu, bab13 dibahas mengenai prises audit kinerja yang terdiri atas tahap pengenalan dan perencanaan, tahap pelaksanaan audit, tahap pelaporan, dab tahap penindaklanjutan.