Keterkaitan Dengan Modul Atau Sistem Lain

KETERKAITAN DENGAN MODUL ATAU SISTEM LAIN

Secara singkat, koneksitas pengelolaan perbendaharaan negara dengan manajemen keuangan Satker termasuk hubungannya dengan instansi utama terkait dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pembuatan komitmen untuk pengadaan barang dan jasa atas beban APBN dan menjadikannya sebagai bagian manajemen pembayaran dan manajemen kas. Unit yang terkait adalah Kementerian/Lembaga/Satker, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan KPPN. 2. Manajemen Pembayaran (Payment Management): meliputi koneksitas proses bisnis sejak pengajuan pembayaran (SPM) sampai dengan pencairan dana (penerbitan SP2D), dengan memperhatikan proses ebelumnya pada manajemen DIPA dan manajemen komitmen. Unit yang terkait adalah Kementerian/Lembaga/Satker, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, KPPN dan unit lainnya (Perbankan). 3. Manajemen Kas (Cash Management): meliputi koneksitas proses bisnis dengan Satker yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan aktivitas penerimaan dan pengeluaran di Satker, serta meliputi proses-proses manajemen sebelumnya. Unit yang terkait adalah Kementerian/Lembaga/Satker, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, KPPN dan unit lainnya (Unit terkait penerimaan negara dan Perbankan). 4. Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban (General Ledger, Accounting and Reporting) meliputi di dalamnya koneksitas sistem akuntansi instansi dan KUN, sistem akuntansi BUN, pengelolaan chart of account, proses pencatatan, pembuatan buku besar, serta aktivitas terkait lainnya yang dilakukan dalam rangka pembuatan laporan dan pertanggujawaban pelaksanaan APBN. Unit yang terkait adalah

Kementerian/Lembaga/Satker, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KPPN. Dalam pelaksanaan sistem perbendaharaan, terdapat modul-modul yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Proses bisnis yang terdapat dalam modul penganggaran, yang mencakup penyusunan Standar Biaya Kegiatan, Penyusunan RKA K/L, Penyusunan DIPA, dan perencanaan realisasi anggaran hingga revisi DIPA. Dari proses bisnis tersebut tentunya memiliki kaitan khusus dengan modul lain yaitu modul komitmen, modul pembayaran, modul administrasi, modul GLP, serta modul Administrasi, dan aplikasi GPP Keterkaitan modul penganggaran dengan modul lain dapat digambarkan sebagai berikut :

Aplikasi GPP Data pegawai dan data gaji

Modul Administrasi

Modul Komitmen

Informasi DIPA, RDIPA, AFP, POK

Referensi

Informasi Transaksi Kontrak

Modul Penganggaran Peta Jurnal

Informasi DIPA, RDIPA, AFP, POK

Modul GLP

Jurnal Akuntansi

Informasi Realisasi Anggaran

Modul Pembayaran

Hubungan modul penganggaran dengan : 1. Aplikasi GPP atau Gaji PNS Pusat Aplikasi dapat menyerahkan data pegawai dan data gaji sehingga modul penganggaran dapat mengolahnya menjadi rencana pengeluaran yang tertuang dalam DIPA untuk gaji pegawai. 2. Modul komitmen Modul

komitmen

merupakan

pengelolaan

aktivitas

terkait

pencatatan

data

perikatan/kontrak dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data

pagu, perencanaan kas dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran. Berkaitan dengan sistem informasi yang dituangkan dalam modul penganggaran berupa DIPA, RDIPA, AFP, dan POK sehingga dapat dilaksanakan dan direalisasikan, Begitupula sebaliknya hubungan dari modul komitmen pada modul penganggaran adalah sebagai informasi atas transaksi yang telah terlaksana. 3. Modul Pembayaran Modul pembayaran memuat proses bisnis pembayaran yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk mencairkan/membayar sejumlah dana dari Rekening Pengeluaran Pemerintah kepada pihak yang berhak melalui proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Keterkaitannya dengan modul penganggaran sama seperti pada modul komitmen, yaitu DIPA, RDIPA, AFK, dan POK sehingga anggaran yang tercantum dapat dilaksanakan pembayarannya. Lalu informasi timbal balik yang terjadi dari modul pembayaran pada modul penganggaran yaitu informasi atas realisasi angaran. 4. Modul GLP (GL dan pelaporan) Modul GLP adalah modul yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan, sehingga memiliki keterkaitan informasi jurnal akuntansi yang telah didata akun-akunnya pada modul penganggaran serta informasi timbal balik dari modul GLP yang memberi data peta jurnal atas transaksi yang terjadi. 5. Modul Administrasi, Modul Administrasi menghimpun data-data administrasi, memberikan informasi tersebut yang akan menjadi acuan bagi modul penganggaran dalam proses bisnisnya.

RESIKO DAN PENGENDALIAN 1. Pengendalian Umum Pengendalian aplikasi merupakan lingkup dari general control, sehingga apabila terjadi kelemahan dalam general control maka dapat berdampak terhadap berbagai jenis aplikasi yang telah dirancang. Pengendalian aplikasi adalah pengendalian terkait dengan aplikasi/perangkat lunak/software tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dilakukan dalam pengolahan data. Pengendalian Aplikasi (Application Control), bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi sah serta pemutakhiran file-file induk akan menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Pengendalian aplikasi terdiri dari: 1)

Pengendalian Atas Masukkan (Input) Mengapa diperlukan pengendalian input? Karena input merupakan salah satu tahap dalam sistem komputerisasi yang paling krusial dan mengandung resiko. Resiko yang dihadapi misalnya ialah:  Data transaksi yang ditulis oleh pelaku transaksi salah.  Kesalahan pengisian dengan kesengajaan disalahkan.  Penulisan tidak jelas sehingga dibaca salah oleh orang lain (misalnya petugas yang harus meng-entry data tersebut ke komputer), khususnya bila yang diolah bukan dokumen aslinya, melainkan tembusan.

2)

Pengendalian Atas Pengolahan (Processing) Pengendalian proses (processing controls) ialah pengendalian intern untuk mendeteksi jangan sampai data (khususnya data yang sesungguhnya sudah valid) menjadi error karena adanya kesalahan proses. Kemungkinan yang paling besar untuk menimbulkan terjadinya error adalah kesalahan logika program, salah rumus, salah urutan program, ketidakterpaduan antar subsistem ataupun kesalahan teknis lainnya.

3)

Pengendalian Atas Keluaran (Output) Pengendalian keluaran (output controls) ialah pengendalian intern untuk mendeteksi jangan sampai informasi yang disajikan tidak akurat, tidak lengkap, tidak mutakhir datanya, atau didistribusikan kepada orang-orang yang tidak berhak. Kemungkinan resiko yang dihadapi yang terkait dengan keluaran ialah: laporan tidak akurat, tidak lengkap, terlambat atau data tidak uptodate, banyak item data yang tidak relevan, bias, dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Dalam sistem yang sudah lebih terbuka (menggunakan jaringan komunikasi publik) potensi akses oleh hacker, cracker atau orang yang tidak berwenang lainnya menjadi makin tinggi.

2. Otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak Dalam menyusun anggaran juga diperlukan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) sebagai acuan dalam perhitungan kebutuhan anggaran. Standar biaya keluaran diperlukan untuk menghasilkan sebuah keluaran yang standar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu. Usulan SBK dapat diajukan oleh masing – masing Eselon 1 untuk kemudian dilakukan penelaahan dan penetapan oleh Kemenkeu cq. Direktorat Jenderal Anggaran. Oleh karena itu, Modul Penganggaran juga mengintegrasikan fungsi penyusunan SBK di level Eselon I. Proses penyusunan SBK juga dilakukan dari tahapan penyusunan oleh Operator/ validator, dilanjutkan dengan proses validasi oleh validator dan approval oleh approver.

3. Pemisahan tugas Level user yang terlibat dalam Modul penganggaran adalah : a. Level Satuan Kerja , sebagai pemberi usulan anggaran b. Level Unit/ Eselon I, sebagai konsolidator Dimana masing – masing Level user dapat menentukan peran user yang terdiri dari: a. Operator Penganggaran : pelaksana teknis penganggaran yang melakukan fungsi teknis atas data transaksi terkait penganggaran; b. Checker/Validator Penganggaran: pelaksana/pejabat penganggaran yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk memvalidasi semua proses teknis yang dilakukan oleh operator ; c. Approver Penganggaran: pejabat penganggaran yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyetujui semua data transaksi penganggaran yang sudah divalidasi. Dalam penerapannya, peran user sebagai operator nantinya dapat dirangkap oleh validator, sementara validator tidak dapat dirangkap oleh approver. 4. Mengubah pengendalian manajemen Setelah draft MoSA di masa mendatang disusun akan dimungkinkan terjadinya perubahan dalam struktur organisasi khususnya tugas dan fungsi unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Dengan SPAN maka proses penyusunan dokumen DIPA menjadi semakin sederhana dengan data base yang sama sehingga akan merubah pola penelaahan konsep DIPA dari satuan kerja. Semakin ringkasnya proses penelaahan konsep DIPA dapat diantisipasi dengan fokus pada monitoring dan bimbinganmpelaksanaan kegiatan satker demikian juga dalam pencairan dana. 5. Mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan Data Input Siklus Penganggaran:  ADK 1. GPP dari aplikasi Gaji/GPP 2. Backup data RKAKL tahun lalu 3. ADK DIPA  Dokumen 1. DIPA Petikan 2. KAK dan dokumen lainnya  Data (Internal SAKTI) 1. Kwitansi/ bon (Modul Bendahara) 2. Kontrak (Modul Komitmen)

3. SPP/ Resume Tagihan (Modul Komitmen) 4. Realisasi /SP2D (Modul Pembayaran) 5. Data Pegawai/suplier (Modul Komitmen) Data Output Siklus Penganggaran:  ADK 1. Usulan DIPA Revisi 2. Usulan SBK (level Unit)  Dokumen 1. Konsep RKA-K/L 2. Konsep Petikan DIPA  Report 1. Lampiran RKA Satker 2. AFP 3. Monitoring DIPA 4. Laporan Alokasi Anggaran 5. Laporan Pagu DIPA  Data Pagu DIPA (COA) 6. Pengamanan asset, catatan, dan data Dengan mendasarkan pada proses bisnis, maka pencatatan jurnal anggaran didasarkan pada dokumen sumber berupa DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Pada Sakti, jurnal anggaran dicatat pada modul anggaran dengan mendasarkan pada data DIPA yang ada pada masing-masing Satker. Pencatatan jurnal anggaran tersebut dilakukan atas akun pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA dengan penyesuaian pada pola Encumbrance accounting yang digunakan pada SPAN dan SAKTI. Terkait dengan proses revisi anggaran, pada SAKTI menyediakan juga fitur penyimpanan data histori revisi, dan juga pemberlakukan pembatasan pagu anggaran terkait realisasi yang sudah dilaksanakan sebelum anggaran direvisi. 7. Pengecekan kinerja yang independen Approver Penganggaran: pejabat penganggaran yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyetujui semua data transaksi penganggaran yang sudah divalidasi .