Makalah Hukum Bisnis

HUKUM BISNIS A. PENGERTIAN HUKUM BISNIS

a. Hukum Dan Tujuan Hukum Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaandari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau

kembali keputusan

dari pemerintah,

sementara

hukum

internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. Filsuf Aristotle menyatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela”. Pengertian Hukum yang mengandung makna luas meliputi semua peraturan. Hukum menurut para ahli hukum: 1. Van Kan Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. 2. Utrecht Hukum merupakan himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

3. Wiryono Kusumo Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. 4. Meyers mengartikan

Hukum

"Sebagai

semua

aturan

yang

mengandung

pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya". 5. Mochtar Kusumaatmadja Mengartikan Hukum "Tidak hanya di artikan sebagai suatu peraturan atau norma, melainkan hukum di maknai dengan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses yang menjadi-kan kaidah serta asas berfungsi, kaidah atau norma merupakan peraturan yang mengikat serta memiliki sanksi apabila tidak di patuhi; asas merupakan hal-hal mendasar atau prinsip yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma. Ditinjau dari segi bentuknya,hukum dapat dibedakan atas : 1. Hukum tertulis ( statute law, written law ) 2. Hukum tak tertulis ( unstatutery law, unwritten law ) Hukum memiliki beberapa unsur, yaitu : a. Adanya peraturan/ketentuan yang memaksa b. Berbentuk tertulis maupun tidak tertulis c. Mengatur kehidupan masyarakat d. Mempunyai sanksi. Peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat mempunyai dua bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis. Peraturan yang tertulis sering disebut perundang undangan tertulis atau hukum tertulis dan kebiasan-kebiasaan yang terpelihara dalam kehidupan masyarakat.Sedang Peraturan yang tidak tertulis sering disebut hukum kebiasaan atau hukum adat.

Tujuan hukum : Tujuan hukum yang bersifat universal adalah ketertiban, ketenteraman, kedamaian,

kesejahteraan

dan

kebahagiaan

dalam

tata

kehidupan

bermasyarakat. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum terdiri dari : a. alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin 

Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang



Hukum mempunyai sifat memaksa



Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan Psikologis

Karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. c. Sebagai penggerak pembangunan Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau di daya gunakan untuk menggeraakkan pembangunan.Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju. b. Pengertian Bisnis Bisnis Ialah suatu organisasi yang menjual jasa atau barang kepada pembeli atau konsumen ataupun bisnis lainnya, untuk memperoleh laba. Yang dengan Modal sedikit-dikitnya mendapatkan untung yang sebesarbesarnya . Ada tiga hal penting dalam bisnis yaitu menghasilkan barang dan jasa, mencari profit dan memaksimalkan kebutuhan konsumen.

Pengertian Bisnis Menurut Para Ahli 1. Owen, Bisnis adalah suatu perusahaan yang berhubungan dengan distribusi dan produksi barang-barang yang nantinya dijual ke pasaran ataupun memberikan harga yang sesuai pada setiap jasanya. 2. Hunt dan Urwick, Bisnis ialah segala perusahaan apapun yang membuat, mendistribusikan ataupun menyediakan berbagai barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat lainnya serta bersedia dan mampu dalam membeli atau membayarnya. 3. L.R.Dicksee mengatakan bahwa Bisnis yaitu suatu bentuk dari aktivitas yang utamanya bertujuan dalam memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan di dalam terjadinya aktivitas tersebut. Dalam dunia perekonimian, bisnis memiliki karakteristik yakni sbb: 

Lembaga atau intuisi atau organisasi sosial dan ekonomi



Berhubungan dengan berbagai barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan manusia.



Mencari laba, profit atau keuntungan



Menentukan harga yang sesuai



Akan ada kemungkinan mengalami kerugian

Fungsi bisnis ialah untuk menciptakan suatu produk atau jasa dengan cara : 

Bisnis berfungsi untuk mengubah bentuk bisnis (form utility) atau fungsi produksi



Bisnis berfungsi untuk memindahkan bentuk (place utility) atau fungsi distribusi



Bisnis mengubah pemilikan (possessive utility) atau fungsi penjualan



Bisnis berdungsi menunda waktu kegunaan (time utility) atau fungsi pemasaran

Fungsi utama bisnis menurut Steinhoff adalah:  Untuk mencari bahan mentah  Untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi  Untuk menyalurkan barang yang sudah jadi tersebut ketangan konsumen Manfaat bisnis ialah:  Memperoleh keuntungan  Kesempatan untuk menjadi bos bagi diri sendiri

 Menggaji diri sendiri  Meng atur waktu anda sendiri  Masa depan yang lebih cerah Tujuan bisnis ialah: o Profit o Pengadaan barang atau jasa o Kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat o Full employment o Eksistensi perusahaan dalam jangka panjang o Kemajuan atau pertumbuhan o Prestise dan prestasi Tujuan lain yang ingin dicapai oleh pelaku bisnis itu diantaranya:  Ingin mencukupi berbagai kebutuhannya  Untuk memakmurkan keluarga  Ingin namanya dikenal banyak orang  Karena ingin menjadi penerus usaha keluarga  Ingin mencoba hal baru  Ingin memanfaatkan waktu luang  Ingin mempunyai usaha sendiri dan tidak bekerja pada orang lain c. Hukum Bisnis Pengertian hukum bisnis lebih sering diidentikkan dengan hukum ekonomi. Padahal pengertian hukum bisnis berada di ruang lingkup yang lebih kecil daripada hukum ekonomi.Pengertian hukum bisnis sangat jarang diketahui oleh karena pengertian hukum bisnis hanya menjadi kepentingan bagi para penggelut dunia bisnis atau akademisi dan mahasiswa yang konsentrasi pada jurusan hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis Hukum bisnis dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur tentang aktivitas ekonomi. Aktivitas tersebut berupa perdagangan, pelayanan jasa, dan keuangan yang dilaksanakan secara terus menerus, bertujuan mendapatkan keuntungan. Aktivitas ekonomi itulah yang disebut sebagai bisnis.

Kegiatan usaha atau aktivitas ekonomi tersebut dijalankan oleh perorangan atau badan usaha. Seiring berkembangnya jaman, cara manusia melakukan kegiatan ekonomi juga semakin beragam. Di zaman dulu, orang melakukan kegiatan ekonomi secara sederhana, seperti berdagang.Dewasa ini kegiatan ekonomi bisa dilakukan dengan mendirikan badan usaha atau badan hukum. Berikut ini adalah beberapa kegiatan bisnis: 1) Usaha sebagai kegiatan perdagangan (commerce) seluruh kegiatan jual beli yang dilakukan oleh perorangan dan badan hukum. Kegiatan perdagangan ini bisa dilakukan di dalam dan di luar negeri. Tujuan dari usaha perdagangan ini untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah dealer, agen, grosir, toko dan lain sebagainya. 1) Usaha sebagai kegiatan industri kegiatan yang memproduksi, menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi masyarakat. Contohnya industri pertaniain, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakaian dan sebagainya. 2) Usaha sebagai kegiatan melaksanakan jasa kegiatan melaksanakan jasa atau mnyediakan jasa yang dilakukan secara perorangan atau badan usaha. Contohnya jasa perhotelan, Konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, akuntan dan sebagainya. Dari beberapa kegiatan bisnis yang diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan pengertian hukum bisnis secara sederhana, yakni sebagai peraturan yang dibuat untuk mengatur kegiatan bisnis, agar kegiatan itu dijalankan dengan adil. Pengertian hukum bisnis secara umum adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur, mengawasi dan melindungi seluruh kegiatan bisnis, meliputi kegiatan industri, perdagangan dan pelaksanaan jasa serta semua hal yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dan kegiatan bisnis lainnya.

Hukum bisnis merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur lalu lintas kegiatan ekonomi agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam bidang ekonomi Indonesia. Apabila kaidah hukum dalam bidang bisnis ini dilanggar, maka akan diberikan sanksi yang tegas. Secara umum hukum bisnis meliputi: 1. Subjek (Pelaku Bisnis) Subjek dari hukum bisnis adalah pelaku bisnis yang dapat berupa orang perorang atau dan badan hukum usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan.dengan demikian pelaku bisnis dapat mencakup berbagai bidang hukum yakni: 

Hukum Perseroan Terbatas



Hukum Tentang BUMD, BUMN



Hukum Tentang Yayasan



Hukum Tentang Koperasi



Hukum Tentang Firma, CV, Perseroan Perdata

2. Objek Bisnis (Harta kekayaan) Merupakan objek yang dikomersilkan yaitu baik berupa benda maupun jasa yang secara lansung maupun tidak lansung regulasi dari Aspek ini meliputi bidang hukum: 

Hukum Benda



Hukum Agraria



Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)



Hukum Jaminan

3. Perbuatan Bisnis Perbuatan bisnis merupakan suatu kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.dengan demikian kegiatan tersebut tidak terlepas dari beberapa hukum berikut yang meliputi: 

Hukum Kontrak



Hukum Ekspor-Import



Hukum Lingkungan



Hukum Tentang Perizinan



Hukum Tentang Perpajakan



Hukum Tenaga Kerja



Hukum Persaingan Usaha (Anti Monopoli) Hukum Penanaman Modal



Hukum Perlindungan Konsumen



Hukum Pasar Modal

4. Permodalan (Pembiyaan) permodalan yang dimaksud adalah ruang lingkup dari modal atau biaya yang didapatkan dari pihak lain, baik berupan pinjaman, penyewaan dan sebagainya, dimana kegiatan permodalan ini tidak terlepas dari bidang hukum yang meliputi aspek : 

Hukum Perbankan



Hukum pembiayaan non-perbankan



Hukum Leasing-sewa-beli



Hukum Tentang modal ventura



Hukum Tentang factoring

B. FUNGSI, RUANG LINGKUP, SUMBER-SUMBER DAN PRINSIP HUKUM BISNIS I.

Fungsi Hukum Bisnis (Business Law) Adapun fungsi dari hukum bisnis itu antara lain sebagai berikut :



Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis,



Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis,



Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).

II.

Ruang Lingkup Hukum Bisnis Secara garis besar yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis, antara lain sebagai berikut :

1. Kontrak bisnis 2. Bentuk-bentuk badan usaha (PT, CV, Firma) 3. Perusahaan go publik dan pasar modal 4. Jual beli perusahaan

5. Penanaman modal/investasi (PAM/PMDN) 6. Kepailitan dan likuidasi 7. Merger, konsolidasi dan akuisisi 8. Perkreditan dan pembiayaan 9. Jaminan hutang 10. Surat-surat berharga 11. Ketenagakerjaan/perburuhan 12. Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Paten (UU No. 14 tahun 2001, Hak Merek UU No. 15 tahun 2001, Hak Cipta (UU No. 1 19 tahun 2002), Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No. 30 tahun 2000 ), Desain Industri, (UU No. 31 tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 tahun 2000). 13. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 14. Perlindungan konsumen (UU No.8/1999) 15. Keagenan dan distribusi 16. Asuransi (UU No. 2/1992) 17. Perpajakan 18. Penyelesaian sengketa bisnis 19. Bisnis internasional 20. Hukum pengangkutan (dart, laut, udara) 21. Alih Teknologi – perlu perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik teknologi maupun pengguna teknologi seperti mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri. 22. Hukum perindustrian/industri pengolahan. 23. Hukum Kegiatan perusahan multinasional (ekspor – inport) 24. Hukum Kegiatan Pertambangan 25. Hukum Perbankan (UU No. 10/1998) dan surat-surat berharga 26. Hukum Real estate/perumahan/bangunan 27. Hukum Perjanjian internasional/perdagangan internasional. 28. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 tahun 2002)

III.

Sumber-Sumber Hukum Bisnis Yang dimaksud dengan sumber hukum bisnis Business Law disini adalah dimana kita bisa menemukan sumber hukum bisnis itu.Yang mana nantinya sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya hukum yang dipakai dalam menjalankan bisnis tersebut. Sumber hukum bisnis yang utama/pokok (1338 ayat 1 KUHPerdata) adalah:

 Asas kontrak (perjanjian) itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, dimana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. (kontrak yg dibuat diberlakukan sama dgn UU),  Asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Secara umum sumber hukum bisnis (sumber hukum perundangan) tersebut adalah: 1. Hukum Perdata (KUHPerdata) 2. Hukum Dagang (KUHDagang) 3. Hukum Publik (pidana Ekonomi/KUHPidana) 4. Peraturan

Perundang-undangan

diluar

KUHPerdata,

KUHPidana,

KUHDagang Atau menurut Munir Fuady, sumber-sumber hukum bisnis adalah : 1.

Perundang-undangan, yaitu peraturan hukum yang berlaku, seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.

2.

Perjanjian, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi bisnis. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak berlaku sebagai Undang-Undang terhadap para pihak yang membuatnya.

3.

Traktat, yaitu ketentuan dalam hubungan dan hukum internasional, baik berupa kesepakatan antara para pemimpin negara di dunia, peraturan dalam hukum internasional, pedoman yang dibuat oleh lembaga-lembaga dunia, dan lain sebagainya yang diberlakukan di Indonesia.

4.

Jurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang biasanya menjadi pedoman dalam merumuskan atau menjadi pertimbangan dalam peraturan atau keputusan hukum berikutnya.

penyusunan

5.

Kebiasaan, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya.

6.

Doktrin, yaitu pendapat pakar atau ahli hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis. Doktrin biasa pula disebut dengan pendapat para sarjana hukum.

 Hukum Perdata (KUHPerdata), misalnya hukum perjanjian (kontrak), hakhak kebendaan, sebagai sumber terjadinya bisnis.  Hukum Publik (Pidana Ekonomi/Bisnis), misalnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi/bisnis : Penyeludupan, illegal logging, korupsi, dll  Hukum

Dagang

(KUH

Dagang),

misalnya

kewajiban

pembukuan,

perusahaan persekutuan (Firma, CV), asuransi, pengangkutan, surat berharga, pedagang perantara, keagenan/distributor, dll).  Peraturan perundang-undangan diluar KUHPerdata dan KUHDagang, misalnya kepailitan, perlindungan konsumen, anti monopoli/persaingan tidak sehat, penanaman modal (PMA/PMDN), pasar modal (go public), Perseroan Terbatas, likuidasi, akuisisi, merger, pembiayaan, hak kekayaan intelektual (cipta, merek, paten), penyelesaian sengketa bisnis/arbitrase, perdagangan intenasional (WTO). IV.

Prinsip-Prinsip Umum Dalam Hukum Bisnis

a. Prinsip Otonomi Orang bisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. la akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti saja norma dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara masak-masak. b. Prinsip Kejujuran Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnis-nya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moril.

c. Prinsip Keadilan Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. d. Prinsip Saling Menguntungkan Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win situation. e. Prinsip Integritas Moral Prinsip ini menyarankan dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan. C. PENTINGNYA HUKUM BISNIS BAGI PELAKU BISNIS Dewasa ini aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa.Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut, contoh hukum bisnis adalah undangundang perlindungan konsumen (UU No. 8 tahun 1999). Dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal disebut diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan lebel halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Dengan kewajiban tersebut konsumen terlindungi kesehatannya karena ada jaminan perlindungan jika produk sudah daluarsa. Begitu juga dengan konsumen umat islam adanya lebel halal akan terjamin dari mengkonsumsi produk haram.

Contoh-contoh hukum yang mengatur dibidang bisnis, hukum perusahaan (PT, CV, Firma), kepailitan, pasar modal, penanaman modal PMA/PMDN, kepailitan, likuidasi, merger, akuisisi, perkreditan, pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, hukum ketenagakerjaan/perburuhan, hak kekayaan intelektual, hukum perjanjian (jual beli/transaksi dagang), hukum perbankan, hukum pengangkutan, hukum investasi, hukum teknologi, perlindungan konsumen, hukum anti monopoli, keagenan, distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, perdagangan internasional/WTO, kewajiban pembukuan, dan lain-lain. Dengan demikian jelas aturan-aturan hukum tesebut diatas sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena: 

Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan/perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta itikad baik saja.



Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan

seandainya

salah

satu

pihak

tidak

melaksanakan

kewajibannya, tidak memenuhi janjinya. Untuk itu pemahaman hukum bisnis dewasa ini dirasakan semakin penting, baik oleh pelaku bisnis dan kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha.Hal ini tidak terlepas dari semakin intens dan dinamisnya aktifitas bisnis dalam berbagai sektor serta mengglobalnya sistem perekonomian.

KESIMPULAN Hukum bisnis yaitu suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industry atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan tertentu Dalam kegiatan-kegiatan bisnis, hukum jelas diperlukan demi kepentingan Para pihak Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum). Dan hukum bisnis tersebut harus diketahui/dipelajari oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak mempraktikkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas (monopoli dan persaingan usaha tidak sehat).