Makalah Sar Dan Evakuasi

MAKALAH SAR DAN EVAKUASI

JURUSAN : TEKNIK ELEKTRO

OLEH :

NAMA : IDA BGS PT BEAMANTARA NIM

: 1615323030

PRODI : MANAJEMEN INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI BALI 2016-2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang SAR yang merupakan akronim dari Search And Rescue, adalah kegiatan dan usaha mencari, menolong,dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah – musibah seperti pelayaran, penerbangan, dan bencana. Anggota dari tim SAR sendiri bisa melibatkan banyak pihak baik dari militer, kepolisian, aparat pemerintah, organisasi masyarakat dan lain – lainnya. Demikian juga sesuai dengan ketentuan badan internasional IMO ( International Maritime Organization ) dan ICAO ( International Civil Aviation Organization ) setiap negara wajib melaksanakan operasi SAR ,sebuah negara yang tidak memiliki organisasi SAR akan disebut sebagai ‘ Black Area’. Di Indonesia sendiri, instansi yang bertanggung jawab di bidang SAR diemban oleh Badan SAR Nasional atau disingkat BASARNAS.1 Keberadaan SAR di setiap daerah benar – benar sangat penting dan dibutuhkan. Hal ini mengingat wilayah negara Republik Indonesia terdiri dari wilayah perairan dan kepulauan dimana sebagai penghubung antar pulau dalam rangka menunjang pembangunan perekonomian adalah moda transportasi. Kondisi seperti ini berdampak lalu lintas transportasi menjadi sangat ramai, sehingga kemungkinan terjadinya musibah sangat besar terjadi. Selain itu keadaan geografis Indonesia yang juga sangat memungkinkan banyaknya bencana alam dan musibah lainnya terjadi. Perlu disadari bahwa orang yang paling cepat dapat memberikan bantuan pertolongan adalah orang yang paling dekat dengan lokasi korban. Kemampuan bertahan seseorang dalam kondisi survive sangat terbatas dan membutuhkan penanganan segera. Rescuer yang datang dalam waktu singkat akan membangun kondisi mental korban sehingga kemampuan bertahan akan semakin tinggi. Evakuasi adalah Suatu tindakan memindahkan orang-orang yang terkena bencana atau yang berada dekat dengan daerah berbahaya ke tempat aman dan jauh dari zona berbahaya dengan tujuan agar korban atau orang-orang tidak terkena efek dari bencana tersebut. Bisa juga ketika ada peperangan sedang bergejolak maka penduduk yang tidak ikut perang seperti wanita atau anak-anak di pindahkan ke tempat aman agar tidak jadi sasaran penyerangan.

1

BAB II PEMBAHASAN 1. SEJARAH BASARNAS A. Masa Terbentuknya BASARNAS 1.Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama BASARNAS diawali dengan adanya penyebutan "Black Area" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional ICAO (International Civil Aviation Organization). Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia.Sebagai konsekwensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Panitia teknis mempunyai tugas pokok untuk membentuk Badan Gabungan SAR, menentukan pusat-pusat regional serta anggaran pembiayaan dan materil. Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959 Indonesia menjadi anggota International Maritime Organization (IMO). Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia international yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran. 2. Dari pengalaman-pengalaman tersebut diatas, maka timbul pemikiran bahwa perlu diadakan suatu organisasi SAR Nasional yang mengkoordinir segala kegiatankegiatan SAR dibawah satu komando. Untuk mengantisipasi tugas-tugas SAR tersebut, maka pada tahun 1968 ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.20/I/2-4 mengenai ditetapkannya Tim SAR Lokal Jakarta yang pembentukannya diserahkan kepada Direktorat Perhubungan Udara. Tim inilah yang akhirnya menjadi embrio dari organisasi SAR Nasional di Indonesia yang dibentuk kemudian. 3. Pada tahun 1968 juga, terdapat proyek South East Asia Coordinating Committee on Transport and Communications, yang mana Indonesia merupakan proyek payung (Umbrella Project) untuk negara-negara Asia Tenggara. Proyek tersebut ditangani oleh US Coast Guard (Badan SAR Amerika), guna mendapatkan data yang diperlukan untuk rencana pengembangan dan penyempurnaan organisasi SAR di Indonesia.Kesimpulan dari tim tersebut adalah: * Perlu kesepakatan antara departemen-departemen yang memiliki fasilitas dan peralatan; Harus ada hubungan yang cepat dan tepat antara pusat-pusat koordinasi dengan pusat fasilitas SAR; * Pengawasan lalu lintas penerbangan dan pelayaran perlu diberi tambahan pendidikan SAR;

* Bantuan radio navigasi yang penting diharapkan untuk pelayaran secara terus menerus. 4. Dalam kegiatan survey tersebut, tim US Coast Guard didampingi pejabat pejabat sipil dan militer dari Indonesia, tim dari Indonesia membuat kesimpulan bahwa: * Instansi pemerintah baik sipil maupun militer sudah mempunyai unsur yang dapat membantu kegiatan SAR, namun diperlukan suatu wadah untuk menghimpun unsur-unsur tersebut dalam suatu sistem SAR yang baik. Instansi-instansi berpotensi tersebut juga sudah mempunyai perangkat dan jaringan komunikasi yang memadai untuk kegiatan SAR, namun diperlukan pengaturan pemanfaatan jaringan tersebut. * Personil dari instansi berpotensi SAR pada umumnya belum memiliki kemampuan dan keterampilan SAR yang khusus, sehingga perlu pembinaan dan latihan. 5. Peralatan milik instansi berpotensi SAR tersebut bukan untuk keperluan SAR, walaupun dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun diperlukan standardisasi peralatan.

B. Perkembangan Organisasi BASARNAS 1. Berdasarkan hasil survey tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang pembentukan Badan SAR Indonesia (BASARI). Adapun susunan organisasi BASARI terdiri dari: * Unsur Pimpinan; * Pusat SAR Nasional (Pusarnas); * Pusat-pusat Koordinasi Rescue (PKR); * Sub-sub Koordinasi Rescue (SKR); * Unsur-unsur SAR. 2. Pusarnas merupakan unit Basari yang bertanggungjawab sebagai pelaksana operasional kegiatan SAR di Indonesia. Walaupun dengan personil dan peralatan yang terbatas, kegiatan penanganan musibah penerbangan dan pelayaran telah dilaksanakan dengan hasil yang cukup memuaskan, antara lain Boeing 727-PANAM tahun 1974 di Bali dan operasi pesawat Twinotter di Sulawesi yang dikenal dengan operasi Tinombala. 3. Secara perlahan Pusarnas terus berkembang dibawah pimpinan (alm) Marsma S. Dono Indarto. Dalam rangka pengembangan ini pada tahun 1975 Pusarnas resmi menjadi anggota NASAR (National Association of SAR) yang bermarkas di Amerika, sehingga Pusarnas secara resmi telah terlibat dalam kegiatan SAR secara internasional. Tahun berikutnya Pusarnas turut serta dalam kelompok kerja yang

melakukan penelitian tentang penggunaan satelit untuk kepentingan kemanusiaan (Working Group On Satelitte Aided SAR) dari International Aeronautical Federation. 4. Untuk lebih mengefektifkan kegiatan SAR, maka pada tahun 1978 Menteri Perhubungan selaku kuasa Ketua Basari mengeluarkan Keputusan Nomor 5/K.104/Pb-78 tentang penunjukkan Kepala Pusarnas sebagai Ketua Basari pada kegiatan operasi SAR di lapangan. Sedangkan untuk penanganan SAR di daerah dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan IM 4/KP/Phb-78 untuk membentuk Satuan Tugas SAR di KKR (Kantor Koordinasi Rescue). 5. Untuk efisiensi pelaksanaan tugas SAR di Indonesia, pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1979, Pusarnas yang semula berada dibawah Basari, dimasukkan kedalam struktur organisasi Departemen Perhubungan dan namanya diubah menjadi Badan SAR Nasional (BASARNAS). 6. Dengan diubahnya Pusarnas menjadi Basarnas, Kepala Pusarnas yang semula esselon II menjadi Kepala Basarnas esselon I. Demikian juga struktur organisasinya disempurnakan dan Kabasarnas membawahi 3 pejabat esselon II. Dalam perkembangannya keluar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 80 tahun 1998 tentang Organisasi Tata Kerja Basarnas, yang salah satu isinya mengenai pejabat esselon II di Basarnas, yaitu: * Sekretaris Badan; * Kepala Pusat Bina Operasi; * Kepala Pusat Bina Potensi. 7. Adanya organisasi SAR akan memberikan rasa aman dalam penerbangan dan pelayaran. Sejalan dengan perkembangan moda transportasi serta kemajuan IPTEK di bidang transportasi, maka mobilitas manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam lingkup nasional maupun internasional mempunyai resiko yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan yang menimpa pengguna jasa transportasi darat, laut dan udara. Penerbangan dan pelayaran internasional yang melintasi wilayah Indonesia membutuhkan jaminan tersedianya penyelenggaraan SAR apabila mengalami musibah di wilayah Indonesia. Tanpa adanya hal itu maka Indonesia akan dikategorikan sebagai "black area" untuk penerbangan dan pelayaran. Status "black area" dapat berpengaruh negatif dalam hubungan ekonomi dan politik Indonesia secara internasional. Terkait dengan maslah tersebut, Badan SAR Nasional sebagai instansi resmi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang SAR ikut mempunyai andil yang besar dalam menjaga citra Indonesia sebagai daerah yang aman untuk penerbangan dan pelayaran. Dengan citra yang baik tersebut diharapkan arus transportasi akan dapat bejalan dengan lancar dan pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. 8. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa SAR dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan IPTEK, maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi SAR di Indonesia saat ini diatur dengan

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan SAR (yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tsb, Basarnas saat ini sedang berusaha mengembangkan organisasinya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai upaya menyelenggarakan pelaksanaan SAR yang efektif, efisien, cepat, handal, dan aman. 9. Berdasarkan kajian dan analisa kelembagaan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan tugas yang lebih besar, pada Tahun 2007 dilakukan perubahan Kelembagaan dan Organisasi BASARNAS menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yang diatur secara resmi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional. Sebagai LPND, BASARNAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 10. Pada Perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2009, sebutan LPND berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), sehingga BASARNAS pun berubah menjadi BASARNAS (LPNK). 11. Sebagai LPNK, BASARNAS secara bertahap melepaskan diri dari struktur Kementerian Perhubungan. Namun hingga Tahun 2009, pembinaan administratif dan teknis pelaporan masih melalui Kementerian Perhubungan. Selanjutnya per Tahun 2007 BASARNAS (LPNK) akan langsung bertanggung jawab ke Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg).

2. TUGAS DAN FUNGSI BASARNAS A. KEDUDUKAN Kedudukan Badan SAR Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. B. TUGASPOKOK Sesuai Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional, Badan SAR Nasional memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (search and rescue).

C. FUNGSI

1. Perumusan kebijakan nasionaldan kebijakan umum di bidang SAR; 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang SAR; 3. Koordinasi kebijakan, perencanaandan program di bidang SAR; 4. Pembinaan, pengerahan dan pengendalian potensi SAR; 5. Pelaksanaan siaga SAR; 6. Pelaksanaan tindakawaldan operasi SAR; 7. Pengoordinasian potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR; 8. Pendidikan, pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang SAR; 9. Penelitian dan pengembangan di bidang SAR; 10. Pengelolaan data dan informasi dan komunikasi di bidang SAR; 11. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR; 12. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan SAR Nasional; 13. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum; 14. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan SAR Nasional; dan 15. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang SAR. 3. ARTI LAMBANG DAN LOGO SAR NASIONAL A. LAMBANG BADAN SAR NASIONAL

Keterangan: 1. Delapan penjuru mata angin dengan warna merah putih mengandung arti dan makna bahwa Badan SAR Nasional dalam mengemban tugas di bidang kemanusiaan senantiasa menitikberatkan pada kecepatan dan ketepatan serta dilaksanakan dengan penuh ketulusan (warna putih) dan keberanian (warna merah). 2. Awan, gunung dan 5 ombak di laut mengandung arti dan makna bahwa dalam menjalankan tugasnya Badan SAR Nasional melingkupi segala medan tugas; Awan menggambarkan lingkup medan tugas udara, gunung menggambarkan lingkup

medan tugas darat, ombak di laut menggambarkan lingkup medan tugas di air yang dilandasi dengan kelima sila dalam Pancasila. 3. Pita bertuliskan ”INDONESIA” mempunyai arti bahwa Badan SAR Nasional merupakan lembaga pemerintah Indonesia yang melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan. B. LOGO BADAN SAR NASIONAL

Keterangan: A. DASAR. Warna kuning hijau adalah warna "pare anom" yang menurut sejarah dan tradisi bangsa Indonesia Menandakan kesuburan Tanah Air kita yang diperuntukkan kesejahteraan rakyat. Wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke terdiri dari 13.677 pulau/ kepulauan pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra, dengan mengandung kekayaan bumi dan air. B. BINTANG. Jumlah bintang sebanyak 5 buah menggambarkan bahwa Pancasila merupakan falsafah Negara Republik Indonesia dan sebagai pandangan hidup dari bangsa kita, yang mana pada sila kedua ialah "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" merupakan ciri khas tugas SAR Nasional yang selalu berkaitan dengan keempat sila lainnya. C. SAR NASIONAL. Tulisan SAR Nasional dengan warna merah sebagai ketegasan dalam melaksanakan tugas kemanusiaan yang meliputi seluruh wilayah dengan tekad para petugasnya untuk bertindak dengan cepat, tepat dan berani setiap saat diperlukan. D. AVIGNAM JAGAT SAMAGRAM. Namun demikian, sila pertama dari Pancasila sebagai suatu keyakinan dari setiap petugas SAR bahwa segala tugas ini diridhoi Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap berdoa "Semoga Selamatlah Alam Semesta".

4. STRUKTUR ORGANISASI BASARNAS

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, struktur organisasi Badan SAR Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684) tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, dan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional terdiri atas: 1. Kepala Badan Kepala Badan SAR Nasional ditunjuk langsung oleh Presiden yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden. 2. Sekretariat Utama Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan SAR Nasional. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama yang terdiri atas 3 (tiga) biro yaitu Biro Umum, Biro Perencanaan dan KTLN, serta Biro Hukum dan Kepegawaian. 3. Deputi Bidang Potensi SAR Deputi Bidang Potensi SAR adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan SAR Nasional di bidang potensi SAR yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan SAR Nasional. Deputi Bidang Potensi SAR dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Sarana dan Prasarana dan Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR. 4. Deputi Bidang Operasi SAR Deputi Bidang Operasi SAR adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan SAR Nasional di bidang operasi SAR yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan SAR Nasional. Deputi Bidang Operasi SAR dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Operasi dan Latihan dan Direktorat Komunikasi. 5. Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang Badan SAR Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan SAR Nasional melalui Sekretaris Utama. Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala. 6. Inspektorat

Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan SAR Nasional melalui Sekretaris Utama. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. 7. Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas SAR dan administratif Badan SAR Nasional di daerah, dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan SAR Nasional.

5. PERATURAN dan HUKUM BASARNAS Adapun beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan eksistensi Badan SAR Nasional meliputi: a. Landasan Hukum Penyelenggaraan SAR Nasional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

11. 12. 13.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan (hasil ratifikasi UNCLOS-82). Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.14 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan SAR Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2014. The Convention on International Civil Aviation, 1944. International Convention for the Safe of Live at Sea (SOLAS), 1974. International Aeronautical & Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual, 1998. International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) Guidelines and Methodology, 2002.

6. KERJA SAMA BASARNAS A. KERJASAMA DENGAN INSTANSI LAIN Keberhasilan kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan sangat ditentukan oleh koordinasi antar instansi terkait dengan potensi SAR dalam penyelenggaraan pelayanan SAR. Sesuai dengan fungsinya, BASARNAS perlu melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijaksanaan teknis, koordinasi pembinaan dan koordinasi operasi tingkat pusat. Untuk meningkatkan kemampuan pelayanan SAR, BASARNAS juga melakukan

kerjasama dengan negara tetangga dalam bentuk perjanjian bilateral di bidang SAR, seperti SAR Malindo, Indopura dan Ausindo. Dalam rangka kerja sama tersebut, dilakukan rapat dan latihan bersama yang dilakukan secara bergantian, sesuai dengan kesepakatan. Dalam rangka peningkatan kemampuan operasi, BASARNAS melaksanakan koordinasi operasional yang berkaitan dengan penyuluhan/pemasyarakatan kegiatan SAR, pendidikan, pelatihan, penggunaan serta pengembangan tenaga dan peralatan SAR. Koordinasi operasional SAR yang telah dilakukan, meliputi: * Koordinasi pemberitaan; * Koordinasi perencanaan operasi; * Koordinasi penyiagaan; * Koordinasi pengerahan dan pengendalian; * Koordinasi evaluasi operasi; * Koordinasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan lintas batas. Pelaksanaan koordinasi operasional, mempergunakan prosedur tetap operasi yang disusun secara bersama antara BASARNAS dan instansi pemilik potensi SAR. B. KERJASAMA INTERNASIONAL Kerjasama internasional merupakan salah satu upaya meningkatkan kemampuan pelaksanaan kegiatan SAR nasional. Perjanjian bilateral di bidang SAR dengan negaranegara tetangga dan negara-negara yang berbatasan wilayah tanggung jawab dengan Indonesia, dilakukan dalam rangka penanganan SAR di daerah-daerah tersebut. Perjanjian bilateral yang telah dilakukan antara lain dengan Malaysia, Singapura, Australia dan West Pasific RCC (USA), sedangkan perjanjian dengan Papua Nugini, dan Philipina, masih dalam tahap penjajakan. Selain menjalin hubungan kerjasama internasional, Indonesia juga berusaha turut menjadi anggota Cospas SAR Sattelite, agar dapat menggunakan jasa satelit tersebut. Hal ini sehubungan dengan dimilikinya Local User Terminal (LUT) yang ditempatkan di Jakarta, yang pengoperasiannya memanfaatkan jasa satelit tersebut. Untuk itu, saat ini BASARNAS telah mendaftarkan diri ke Pusat Cospas Sarsat di USA dan sudah mendapatkan call sign yaitu IDMCC. Kerjasama Bilateral di Bidang SAR

NO.

NEGARA

TGL PERJANJIAN

1.

Singapura

10-07-1985

2.

Malaysia

26-08-1986

3.

Filipina

01-11-1980

4.

Australia

05-04-2004

5.

Papua Nugini

16-09-1989

6.

Amerika Serikat

05-07-1988

6. BATAS WILAYAH SAR 1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SAR di Region Pencarian dan Pertolongan Indonesia. Region Pencarian dan Pertolongan Indonesia tersebut meliputi wilayah teritorial Indonesia dan wilayah Flight Information Region (FIR). 2. Region Pencarian dan Pertolongan Indonesia sebagaimana dimaksud dibagi menjadi 34 (tiga puluh empat) Sub Region Pencarian dan Pertolongan dengan pertimbangan meliputi: a.

Wilayah administratif Propinsi dan/atau kabupaten/kota dalam rangka pembinaan potensi;

b.

Efektivitas pelaksanaan dan koordinasi operasi SAR

3. Kantor SAR mempunyaiKANTOR kewenangan di dalam Sub Regionnya untuk REGION KANTOR SAR penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang meliputi: SAR a.I

BANDAkecelakaan ACEH Pemantauan dan bencana;

b.II

Pembinaan MEDAN Potensi Pencarian dan Pertolongan;

c.III Pelaksanaan dan/atau Koordinasi operasi Pencarian dan Pertolongan. PEKANBARU IV REGION

TANJUNG PINANG REGION KANTOR SAR

XIX

X SURABAYA LAMPUNG

XX

XI DENPASAR JAKARTA

XXI

XII MATARAM BANDUNG

XXII

XIII MAKASSAR PONTIANAK

XXIII

XIV KENDARI BANJARMASIN

XXIV

XVKUPANG BALIKPAPAN

XXV

XVI MANADO PALU

XXVI

XVII TERNATE GORONTALO

XXVII

XVIII SORONG SEMARANG

Wilayah Tanggungjawab SAR Indonesia

REGION

KANTOR SAR

XXVIII

MANOKWARI

XXIX

BIAK

XXX

JAYAPURA

XXXI

AMBON

XXXII

TIMIKA

XXXIII

MERAUKE

XXXIV

YOGYAKARTA

7. KANTOR SAR DAN POS SAR KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KANTOR SAR Kantor Search and Rescue yang selanjutnya disebut Kantor SAR adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pencarian dan pertolongan (search and rescue) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan SAR Nasional

Kantor SAR secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis fungsional dibina oleh Deputi Bidang Operasi SAR dan Deputi Bidang Potensi SAR.

Kantor SAR dipimpin oleh seorang Kepala

Tugas

Kantor SAR mempunyai tugas melaksanakan siaga SAR, pelatihan SAR, pembinaan potensi SAR, tindak awal dan operasi SAR, serta pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam rangka operasi SAR yang meliputi usaha dan

kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana dan musibah lainnya.

Fungsi

* Pelaksanaan siaga SAR secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;

* Pelaksanaan pelatihan SAR;

* Pelaksanaan pembinaan potensi SAR;

* Pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR;

* Koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR;

* Kerja sama di bidang SAR;

* Pemeliharaan dan penyiapan sarana dan prasarana SAR;

* Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor SAR.

POS SAR Pos SAR adalah satuan kerja non struktural di bidang pencarian dan pertolongan (search and rescue) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor SAR yang membawahinya.

Pos SAR dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Kantor SAR.

Tugas

Pos SAR mempunyai tugas membantu Kantor SAR dalam melaksanakan tugas SAR di wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya, yang meliputi pelaksanaan siaga SAR, pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR terhadap musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau musibah dan bencana lainnya, serta koodinasi dan pengerahan potensi SAR dalam operasi SAR.

Fungsi

* Pelaksanaan siaga SAR secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;

* Pelaksanaan siaga Komunikasi SAR;

* Pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR;

* Koordinasi, pendataan dan pengerahan potensi SAR dalam operasi SAR.

* Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SAR;

* Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Pos SAR.

8. FILOSOFI, 5 TAHAP OPERASI SAR, 5 KOMPONEN SAR A. FILOSOFI SAR 1.Locate. Artinya memberikan gambaran yang kongkrit posisi/lokasi subyek yang mengalami musibah itu berada. Lokasi biasanya ditunjukkan dengan garis lintang dan bujur pada peta. 2.Acces.

Artinya sumber-sumber dari mana saja dan dengan cara apa bantuan pertolongan ini bisa sampai menuju lokasi tempat terjadinya musibah. 3.Stabilize. Artinya penanganan/perawatan korban dengan berbagai macam kasus di lokasi kejadian itu dilakukan oleh unit-unit penolong (Rescue Unit) sebelum bantuan medis tiba untuk memberikan perawatan lebih lanjut. 4.Transport/Evakuasi. Artinya proses pemindahan korban dari lokasi ke tempat yang lebih aman untuk diberikan pertolongan pertama (evakuasi) dan transportasi dari tempat mendapat pertolongan pertama ke tempat fasilitas medis terdekat. B. 5 TAHAP OPERASI SAR Tahap Operasi SAR. •Tahap menyadari (Awareness Stage), yaitu saat diketahui/disadari terjadinya keadaan darurat. •Tahap tindak awal (Initial Action Stage), saat dilakukan tindakan awal sebagai respon adanya musibah. •Tahap perencanaan operasi (Planning stage), saat dilakukan rencana operasi yang efektif untuk melaksanakan operasi SAR. •Tahap operasi (Operation stage), saat dilakukannya operasi pencarian dan pertolongan. •Tahap pengakhiran operasi (Mission conclusion stage), saat dinyatakan operasi SAR selesai dan seluruh unsur dikembalikan ke satuan masing-masing. C. 5 Komponen Penunjang SAR (SAR Component) Pelaksanaan kegiatan SAR sesuai dengan pentahapan tersebut akan berhasil apabila didukung oleh adanya 5 komponen penunjang yang terdiri atas: 1. Organisasi. Dalam lingkup operasi SAR dikenal organisasi operasi yang berlaku secara internasional. Organisasi ini merupakan organisasi tugas operasi yang terdiri dari: •SAR Coordinator (SC). SC adalah pejabat yang mempunyai tanggung jawab untuk menjamin dapat berlangsungnya suatu operasi SAR yang efisien dengan menggunakan seluruh potensi SAR yang ada. SC dapat dijabat oleh Kepala Basarnas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II. •SAR Mission Coordinator (SMC).

SMC adalah seseorang atau pejabat yang ditunjuk oleh SC untuk melaksanakan koordinasi dan pengendalian operasi SAR. Seorang SMC harus memiliki kualifikasi / kemampuan komando dan pengendalian serta memahami proses perencanaan operasi SAR, teknik Search and Rescue. SMC biasanya menggunakan Sumber Daya Manusia di daerah kejadian. •On Scene Coordinator (OSC). OSC yang ditunjuk bisa lebih dari 1 orang, tergantung dari jumlah dan jenis unsur yang dikerahkan, terutama pada operasi SAR gabungan yang melibatkan darat, laut dan udara serta apabila lokasi operasi teletak di wilayah perbatasan 2 (dua) Negara. OSC ditunjuk oleh SMC dan biasanya diambil dari komandan unsur yang paling senior diantara SRU. •SAR Unit (SRU). SRU adalah unit-unit SAR yang bertugas melaksanakan kegiatan operasi SAR dilapangan. SRU dapat berupa kapal laut dan crewnya, pesawat dengan crewnya atau tim darat. Pemilihan SRU harus berdasarkan pada pertimbangan kemampuan unsure dan kualifikasi awaknya. Keberadaan potensi SAR yang ada di masyarakat yang memiliki kualifikasi untuk menunjang operasi SAR biasanya ditempatkan pada SRU ini.

2. Fasilitas. Fasilitas SAR dapat merupakan fasilitas milik pemerintah, swasta maupun perorangan. Pemilihan fasilitas berdasarkan atas kemampuan operasional dan latihan serta pengalaman awaknya. Hingga saat ini Basarnas instansi yang menangani SAR di Indonesia masih banyak menggunakan fasilitas yang dimiliki TNI AU, TNI AL untuk mendukung kegiatan operasi SAR. 3. Komunikasi. Komunikasi merupakan tulang punggung dari seluruh sistim SAR. Fungsi komunikasi meliputi pengindraan / diteksi dini, koordinasi, komando dan pengandalian administrasi / logistic. Dalam pelaksanaan fungsi peringatan dini ini Basarnas, instansi yang menangani SAR di Indonesia menggunakan satelit Cospas / Sarsat, khusus untuk menangani pesawat terbang yang membawa ELT (Emergency Locater Terminal) dan kapal-kapal laut yang membawa EPIRB (Emergency Positioning Indicator Radio Beacon). Lokasi stasiun Cospas / Sarsat disebut LUT (Lokal User Terminal) yang berada di Jakarta dan Ambon, menggunakan saluran teristrial dan radio yang berhubungan dengan ATC dan SROP. Untuk fungsi koordinasi terutama informasi data Basarnas menggunakan SAROIMS (SAR Operation Information Managemet System) dengan memanfaatkan teknologi V-Sat, yang dipasang di kantor-kantor SAR dan dihubungkan dengan kantor pusat. Fungsi kodal sebagian besar menggunakan peralatan komunikasi yang ada di unsur-unsur

TNI. Untuk fungsi Administrasi Logistik digunakan saluran radio dan telepon dengan memanfaatkan faxsimili. 4. Perawatan Darurat (Emergency Care). Perawatan darurat terlaksana dengan persyaratan kemampuan sebagai berikut : •Personil SAR terlatih dalam penanganan darurat (Medical First Responder). •Tersedia transportasi korban. •Tersedia fasilitas medis untuk perawatan korban. 5. Dokumentasi. Dokumentasi meliputi pencatatan informasi dan data dalam format tertentu sehingga memudahkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Data-data yang tersusun dengan baik akan memudahkan pengambilan keputusan. 9. EVAKUASI A. Pengertian Evakuasi Suatu tindakan memindahkan orang-orang yang terkena bencana atau yang berada dekat dengan daerah berbahaya ke tempat aman dan jauh dari zona berbahaya dengan tujuan agar korban atau orang-orang tidak terkena efek dari bencana tersebut. Bisa juga ketika ada peperangan sedang bergejolak maka penduduk yang tidak ikut perang seperti wanita atau anak-anak di pindahkan ke tempat aman agar tidak jadi sasaran penyerangan. B. Penilaian Korban Apa yang harus kita lakukan ketika menemukan korban? Tindakan penilaian korban terdiri dari: 1. Penilaian keadaan Pada saat sampai di lokasi kejadian hal yang pertama kali harus dilakukan adalah menilai keadaan sekitar. Apakah aman atau tidak bagi dirinya. Jika ragu lebih baik minta bantuan kepada orang yang memang menggeluti bidang tersebut. 2. Pada saat menghadapi penderita, kita perlu menentukan kondisi penderita secara umum. Hal-hal yang ditentukan yaitu: a. Kesan umum Langkah ini digunakan untuk menentukan apakah penderita merupakan kasus trauma atau kasus medis. Perbedaannya adalah sebagai berikut: -Kasus Trauma: Kasus yang disebabkan oleh suatu ruda-paksa Mempunyai tandatanda yang jelas dan terlihat atau teraba. Misalnya luka terbuka, memar, patah tulang dan lain sebagainya -Kasus Medis: Kasus yang diderita seseorang tanpa ada riwayat rudapaksa. Contohnya sesak napas, pingsan. b. Memeriksa kesadaran Ada empat tingkatan kesadaran penderita, yaitu:

1. Awas = Alert 2. Suara = Voice 3. Nyeri = Pain 4. Tidak Respon = Un Respon selalu ingat ASNT = AVPU c. Memastikan jalan napas terbuka dengan baik Jika penderita tidak respon gunakan teknik angkat dagu dan tekan dahi.

d. Setelah jalan napas berjalan dengan baik maka penolong harus menilai pernapasan penderita dengan cara: -Lihat -Dengar -Rasakan

e. Menilai denyut nadi Sebelum melakukannya, kita lihat dulu kondisi korban apakah sadar atau tidak. Jika sadar, cara yang digunakan adalah dengan meraba nadi pergelangan tangan (radial). Sedangkan bagi korban yang tidak sadar, nadi yang diperiksa adalah di bagian leher (Carotis)

f. Hubungi Bantuan Usahakan untuk segera minta bantuan rujukan. Kita bisa meminta bantuan kepada orang lain atau melakukannya sendiri. Misalnya dengan menelpon PMI,SAR, Polisi Atau Rumah Sakit.

C. Evakuasi Korban Setelah menentukan prioritas pemindahan penderita. Beberapa pertanyaan yang mungkin terjadi adalah: a. Kapan saatnya penderita dipindahkan b. Apakan penilaian dan pemeriksaan penderita harus selesai sebelum pemindahan c. Berapa lamakah tulang belakang harus dijaga (stabilisasi manual) Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemindahan penderita: 1. Nilai kesulitan yang mungkin terjadi pada saat pemindahan 2. Rencanakan gerakan sebelum mengangkat dan memindahkan penderita 3. Jangan memindahkan dan mengangkat penderita jika tidak mampu 4. Gunakan otot tungkai, panggul serta otot perut. Hindari mengangkat dengan otot punggung dan membungkuk. 5. Jaga keseimbangan 6. Rapatkan tubuh penderita dengan tubuh penolong saat memindahkan dan mengangkat penderita. 7. Perbaiki posisi dan angkatlah secara bertahap Prinsip dasar pemindahan penderita: 1. Jangan dilakukan jika tidak perlu 2. Melakukan sesuai dengan cara yang benar 3. Kondisi Fisik Penolong harus baik dan terlatih Tidak ada definisi yang pasti kapan seorang penderita harus dievakuasi. Sebagai pedoman dapat dikatakan bahwa bila tidak ada bahaya berikan pertolongan dulu baru evakuasi penderita. Bila situasi dan kondisi dilapangan relative tidak aman mungkin harus dilakukan evakuasi penderita terlebih dahulu. D. Teknik Evakuasi (PPGD) 1. Teknik Evakuasi dengan 1 Orang: a. Apabila korban tidak sadar, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan yaitu: - Teknik Sampir Bahu (korban dalam kondisi tengkurup) Teknik ini dilakukan ketika sudah dipastikan bahwa korban tidak mengalami patah tulang, urai sendi, atau cedera semacamnya. Jika korban

mengalami patah tulang punggung, maka teknik ini jangan dilakukan. Sebab hanya akan menyebabkan kondisi korban semakin fatal.

-

Teknik Sampir Bahu (korban dalam kondisi terlentang) Teknik ini juga dilakukan pada kondisi yang sama seperti pada teknik kondisi korban tengkurap.

-

Teknik apabila korban berada di dalam reruntuhan gedung Teknik ini lebih sering dipakai ketika kondisi kebakaran yang terjadi di dalam gedung. Prioritas utama adalah korban yang kita tolong, sehingga posisi penolong harus berada di atas korban untuk melindungi tubuh korban dari reruntuhan.

-

Teknik Membopong Jika korban adalah anak-anak, maka teknik ini bisa digunakan karena lebih praktis dibandingkan dengan teknik-teknik lainnya. Namun jika penolong memiliki tenaga yang lebih, teknik ini pun bisa dilakukan untuk korban orang dewasa.

b. Apabila korban sadar, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan yaitu: - Teknik Sampir Bahu Jika korban tidak mengalami patah tulang punggung, kaki, maupun lengan, teknik ini dapat dilakukan. Teknik ini dipakai ketika korban dalam kondisi yang sangat lemah yang membutuhkan pertolongan dengan segera.

-

Teknik Gendong Jika korban dalam kondisi lemah dan tidak mampu untuk berjalan, penolong dapat menggunakan teknik ini.

-

Teknik Memapah Jika korban masih mampu berjalan namun dengan kondisi yang lemah, maka penolong diajurkan memilih teknik ini. Teknik ini juga disarankan bagi penolong yang tidak memiliki cukup tenaga untuk mengangkat korban.

-

Teknik Memopong

Teknik ini sama seperti teknik membopong pada korban tidak sadar. Hanya saja korban diminta untuk meletakkan tangan sebelah kirinya pada leher/ atas bahu kiri penolong agar tidak menyulitkan penolong dalam melakukan pemindahan.

2. Teknik Evakuasi Korban dengan 2 Orang b. Apabila korban tidak sadar, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan yaitu:

- Teknik Angkat Langsung Teknik ini adalah teknik umum yang digunakan ketika kita tak menemukan alat apapun untuk proses evakuasi korban. Caranya adalah dengan melipatkan kedua tangan korban ke dada, lalu tangan kanan penolong 1 memegang lengan kanan bawah dan tangan kiri memegang lengan kiri bawah korban. Sedangkan penolong 2 memegang bagian lutut korban.

-

Evakuasi Menggunakan Kursi Teknik ini lebih praktis dan akan mempermudah penolong dalam melakukan evakuasi.

b. Apabila korban sadar, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan yaitu: - Teknik Memapah Teknik ini dilakukan jika korban masih mampu berjalan namun dengan kondisi fisik yang sangat lemah.

-

Teknik Duduk 2 Tangan Teknik ini dilakukan jika korban sama sekali tak mampu berjalan. Kondisi korban dengan cedera kaki pada bagian bawah juga lebih tepat menggunakan teknik evakuasi ini.

-

Teknik Duduk 4 Tangan Teknik ini digunakan pada kasus sama seperti teknik pada evakuasi duduk 2 tangan.

3. Teknik Evakuasi Korban dengan 3 Orang

Teknik 3 penolong atau lebih, secara umum diprioritaskan bagi korban tak sadar. Selebihnya, untuk mengatasi jarak evakuasi yang jauh, maka digunakan alat bantu berupa tandu dan peralatan-peralatan lain dengan jumlah penolong variatif. Berikut macam-macam teknik evakuasi dengan 3 penolong: - Teknik 3 Penolong Pada Satu Sisi Korban Teknik ini adalah yang paling sering digunakan pada evakuasi korban dengan 3 penolong. Posisi penolong pada 1 sisi menjadikan perjalanan evakuasi lebih terarah. Kekompakan dan koordinasi tim menjadi penentu berhasilnya teknik evakuasi ini. Jika penguncian korban benar, maka korban tidak akan terasa berat.

-

Teknik 3 Penolong Berhadapan Teknik ini digunakan ketika kondisi penolong memiliki tinggi badan yang tidak sama. Penolong berhadapan pada kedua sisi korban dengan tangan penolong saling berpegangan di bawah tubuh korban.

BAB III PENUTUP & KESIMPULAN 3.1 Simpulan Dari simpulan diatas, dapat disimpulkan bahwa: 1. Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama BASARNAS diawali dengan adanya penyebutan "Black Area" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. 2. Tugas Pokok Basarnas memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (search and rescue). 3. Evakuasi adalah Suatu tindakan memindahkan orang-orang yang terkena bencana atau yang berada dekat dengan daerah berbahaya ke tempat aman dan jauh dari zona berbahaya dengan tujuan agar korban atau orang-orang tidak terkena efek dari bencana tersebut. 3.2 Penutup Penulis akui bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu penulis harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukanmasukan yang bersifat membangun untuk penyempurnaan isi dari Makalah Sar dan Evakuasi ini.

DAFTAR PUSTAKA http://bakti-husada.blogspot.co.id/2014/07/teknik-evakuasi-padapertolongan.html http://pengertianterbaik.blogspot.co.id/2015/07/arti-evakuasi-danpenjelasannya.html https://okpganespa.blogspot.co.id/2010/09/hakikat-search-and-rescue-sar.html