Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah

ACCOUNTING FOR MUSHARAKAH, MURABAHAH, AND IJARAH FINANCING

Kelompok 2 : Retno Diyah Pakerti C2D016002 Septi Purwaningsih C2D016014 Nur Hidayah C2D016021

Pembiayaan Musyarakah adalah dimana bank syariah melakukan kemitraan dengan pengusaha untuk berinvestasi dalam proyek bisnis yang layak. Jika ada keuntungan, maka akan dibagikan berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya, dan jika ada kerugian, maka akan terjadi pembagian sesuai dengan rasio kontribusi modal. Dalam Kasus musyarakah mutanaqisah, modal tidak permanen dan setiap pelunasan modal oleh pengusaha akan mengurangi rasio total modal bagi penyedia modal. Ini akan meningkatkan total rasio modal bagi pengusaha sampai pengusaha menjadi pemilik tunggal untuk bisnis. Jangka waktu pelunasan tergantung pada periode yang telah disepakati. Skema ini lebih cocok untuk bisnis yang membutuhkan modal baru atau tambahan untuk ekspansi. Fitur menonjol dari musyarakah ada pada pembagian keuntungan dan kerugian yang didasarkan pada distribusi risiko dan upaya yang adil. Hal ini tercermin dalam contoh ilustrasi yang diberikan.

PRINSIP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH Konsep Islam tentang musyarakah atau pembagian keuntungan dan kerugian adalah pengaturan kemitraan, dan biasanya digunakan dalam proyek pembiayaan. Makna harfiah al musharakah yang kadang-kadang disebut sebagai al-shirkah adalah "bercampur aduk",yaitu pembauran sifat dimana seseorang tidak dapat membedakan dari yang lain. Istilah ini kemudian digunakan untuk mengkonotasikan kontrak kemitraan. Menurut AAOIFI FAS 4, pembiayaan musyarakah adalah sebuah kemitraan antara bank syariah dan kliennya, dimana kedua belah pihak: menyumbang jumlah yang sama atau modal bervariasi untuk mendirikan sebuah proyek baru atau berbagi yang ada. Modal bisa bersifat permanen atau berkurang dan akan memiliki bagian keuntungannya; dan, mitra berbagi kerugian proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan begitu juga sebaliknya

Ada tiga kondisi umum musyarakah, yaitu: 1. Badan Modal (Al-Wakalah) Ini berarti bahwa para mitra juga harus mampu menjadi agen untuk rekan mereka karena keseluruhan kontrak musyarakah bekerja terutama berdasarkan prinsip dari agensi, dimana masing - masing partner dianggap sebagai agen rekan-rekannya dalam bertransaksi dengan kemitraan properti, dan hubungannya dengan pihak ketiga. 2. Menentukan Rasio Bagi Hasil

Pembagian keuntungannya adalah bagian dari pokok permasalahan kontrak. Ketidaktahuan yang berkaitan dengan materi dapat membuat kontrak batal. Dengan demikian, rasio bagi hasil harus diketahui oleh semua mitra. 3. Bagi Hasil harus dalam Rasio bukan jumlah tetap

Dalam memperbaiki pembagian keuntungan, jumlah yang tetap tidak boleh ditentukan. Karena, keuntungan yang diharapkan dari musyarakah masih belum diketahui. Dengan demikian, menetapkan jumlah tertentu yang akan diberikan kepada salah satu mitra tidak sesuai dengan sifat kontrak al-musharakah.

4.

Terminasi Musyarakah Alasan penghentian kontrak musyarakah antara lain adalah sebagai berikut: a.

Pembatalan kontrak musyarakah oleh salah satu mitra. Ini karena kontrak musyarakah bukanlah kontrak yang mengikat; Oleh karena itu, setiap mitrabisa mengakhiri kontrak sesuai kehendaknya.

b.

Kematian mitra.

c.

Kesalahan permanen dari mitra. Hal ini karena membuat mitra tidak mampu untuk masuk ke dalam kontrak apapun sama sekali.

Setidaknya ada dua jenis pembiayaan musyarakah: 1.

Musyarakah Konstan: bagian mitra dalam modal musyarakah tetap (konstan) sepanjang periodenya.

2.

Musyarakah Diminishing Partnership: satu pihak berhak membeli bagian dari saham pihak lain, yang menurun sampai seseorang menjadi pemilik tunggal semua modal (musharakah mutanaqisah).

ILUSTRASI DIMINISHING TERHADAP KEPEMILIKAN MUSHARAKAH

Diagram di atas menggambarkan hubungan antara dua pihak sebagai mitra kontrak musyarakah. Dalam kasus ini, A sebagai bank syariah berinvestasi dalam proyek yang menguntungkan. Di sisi lain, B adalah pengusaha yang memiliki proyek bisnis yang layak tetapi membutuhkan modal ekstra untuk memulai proyek. Dengan demikian, A menyumbangkan modal ke B di atas dengan syarat bahwa B secara bertahap akan mengembalikan modal selama periode yang disepakati. Setelah B membayar semua modal yang jatuh tempo, maka proyek itu akan menjadi milik B, dan A sebagai bank syariah mengembalikan modal dan berbagi keuntungan. Dalam contoh di atas Capital Contribution Ratio (CCR) secara bertahap menurun karena B mengembalikan modal ke A. Namun, Profit Sharing Ratio (PSR) dapat konstan dari awal sampai akhir kontrak, atau dapat berubah berdasarkan kesepakatan kedua pihak pada awal kontrak

AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH - AAOIFI FAS 4 Menurut AAOIFI FAS 4, pengakuan saham bank syariah atas modal musyarakah (uang tunai atau jenis barang) harus diakui saat dibayarkan kepada mitra atau diberikan kepadanya pada akun musyarakah. AAOIFI FAS 4 juga menetapkan bahwa pengukuran saham bank syariah pada modal musyarakah saat kontrak, diukur dengan jumlah yang dibayarkan atau diberikan kepada mitra. Bagian bank syariah dalam modal musyarakah disajikan dalam bentuk barang (aset perdagangan atau aset non-moneter untuk digunakan dalam usaha) diukur pada nilai wajar aset (nilai yang disepakati dengan mitra), jika penilaian atas hasil aset dalam selisih antara nilai wajar dan nilai buku, perbedaan tersebut harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian bagi bank syariah itu sendiri. Biaya prosedur kontrak yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah tidak boleh dianggap sebagai bagian dari modal musyarakah kecuali jika disetujui oleh kedua belah pihak. Pengukuran saham bank syariah dalam modal musyarakah setelah kontrak pada akhir periode keuangan harus diukur pada akhir periode keuangan dengan biaya historis (jumlah yang dibayarkan atau aset tersebut dinilai pada saat kontrak) . Bagian bank syariah dalam musyarakah yang semakin berkurang harus diukur pada akhir periode keuangan dengan biaya historis setelah dikurangi biaya historis dari setiap saham yang dialihkan ke mitra (transfer tersebut dilakukan dengan cara penjualan dengan nilai wajar). Perbedaan antara biaya historis dan nilai wajar harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi bank syariah.

Jika Musyarakah mutanaqishah dilikuidasi sebelum transfer lengkap dilakukan kepada mitra, jumlah yang diperoleh sehubungan dengan saham bank syariah tersebut akan dikreditkan ke rekening pembiayaan musyarakah bank Syariah dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, yaitu selisih antara nilai buku dan jumlah yang dipulihkan, harus diakui dalam laporan laba rugi bank syariah. Jika musyarakah diakhiri atau dilikuidasi dan bagian bank syariah atas modal musyarakah (dengan memperhitungkan keuntungan atau kerugian) tetap tidak dibayar saat penyelesaian rekening dilakukan, saham bank syariah akan diakui sebagai piutang dari mitra . AAOIFI FAS 4 juga merekomendasikan agar pengakuan saham bank syariah atas keuntungan atau kerugian harus diakui di rekening bank syariah pada saat likuidasi

Jika mitra tidak membayar kepada bank syariah, bagian dari keuntungan setelah likuidasi atau penyelesaian rekening dilakukan, bagian laba atas rugi diakui sebagai piutang karena pasangan. Jika kerugian terjadi dalam musyarakah karena kesalahan atau kelalaian mitra, mitra tersebut harus menanggung kerugian bank syariah atas kerugian tersebut. Kerugian tersebut harus diakui sebagai piutang oleh mitra. Bagian dana dari bank syariah tidak dibayar dicatat dalam rekening piutang musyarakah. Jika musyarakah diakhiri atau dilikuidasi dan bagian bank syariah atas modal musyarakah (dengan memperhitungkan keuntungan atau kerugian) tetap tidak dibayar saat penyelesaian rekening dilakukan, saham bank syariah akan diakui sebagai piutang karena mitra . AAOIFI FAS 4 juga merekomendasikan agar pengakuan saham bank syariah atas musyarakah keuntungan atau kerugian harus diakui di rekening bank syariah pada saat likuidasi. Dalam kasus musyarakah konstan yang berlanjut selama lebih dari satu periode keuangan, bagian keuntungan bank syariah untuk periode apapun, yang diakibatkan oleh penyelesaian sebagian atau akhir antara bank syariah dan mitranya, harus diakui dalam akunnya untuk itu.

Contoh 7.1

Bank Syari'ah memberikan pembiayaan musyarakah mutanaqisah kepada Moonway Corporation untuk proyek pengembangan rumah sebesar RM10.000.000. Jumlah ini mewakili 60% dari total biaya proyek. Jangka waktu pembiayaan adalah selama 5 tahun dan mitra diharuskan membayar kembali bank tersebut dalam 5 kali angsuran yang sama setiap tahun. Rasio pembagian keuntungan disepakati pada 30: 70 (Mitra: Bank) dan diasumsikan konstan selama 2 tahun pertama proyek. Untuk tiga tahun ke depan, rasio bagi hasil disepakati menjadi 20: 80. Keuntungan atau kerugian dari proyek seperti yang diungkapkan oleh mitra adalah sebagai berikut:

Anda diminta untuk menentukan keuntungan atau kerugian yang harus diakui oleh Bank Syari'ah dan Moonway Corporation dari Tahun 1 sampai Tahun 5.

• • • • •

Pekerjaan tentang Kontribusi Modal; Tahun 1: CCR = PSR 60% Sumbangan Bank = RM10.000.000. Karena itu, Kontribusi mitra yaitu 40% = RM6,666,666 Jadi, Total Capital = RM16,666,666

KESIMPULAN Pembiayaan musyarakah adalah konsep yang adil yang mencerminkan hak para mitra. Konsep pembagian keuntungan dan kerugian mendorong mitra untuk berkontribusi secara efektif dalam bisnis. Implikasi akuntansi menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memerlukan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tepat untuk memastikan pembayaran yang benar dan adil untuk pembayaran kembali modal, dan pembagian keuntungan dan kerugian antar mitra. Meski memiliki pengaturan yang adil, pembiayaan musyarakah tidak banyak ditawarkan oleh bank syariah karena berbagai faktor seperti risk appetite bank, kurangnya pengusaha yang dapat dipercaya dll.

MURABAHAH

Retno Dyah Pekerti

prinsip-prinsip dasar pembiayaan murabahah

Murabahah

penjualan pembayaran yang ditangguhkan

praktik akuntansi untuk pembiayaan murabahah

PRINSIP PEMBIAYAAN MURABAHAH Bay 'Al-Murabahah pada dasarnya adalah sebuah pengaturan dimana pelanggan yang ingin membeli barang tertentu atau aset, meminta bank untuk membeli barang dan menjual kepadanya dengan biaya ditambah keuntungan yang dinyatakan. Bank syariah menentukan harga pokok komoditi yang ia beli, dan menjualnya pada keuntungan yang dinyatakan. Secara sederhana, murabahah adalah penjualan barang dengan biaya ditambah mark up dimana pembeli harus diberitahu tentang biaya pembelian dan jumlah keuntungannya.

Murabahah sederhana adalah sebagai berikut:

BAI 'AL MUAJJAL BAI' BITHAMAN AJIL Cara lain untuk pembiayaan murabahah adalah bai ' bithaman ajil atau Bai 'al-muajjal Ini pada dasarnya adalah kesepakatan dagang dimana penjual mengizinkan pembeli untuk membayar harga komoditi di masa depan dengan cash atau cicilan. Bay 'al muajjal mengacu pada penjualan terhadap pembayaran yang ditangguhkan (cashatau cicilan). Jika penjualan itu akan dibayar dengan cicilan istilah yang digunakan adalah bai ' bithaman ajil. Secara umum, penjualan (bai ') dari hal yang diperbolehkan adalah diperbolehkan, asalkan ada persetujuan dari kedua belah pihak. Mayoritas ahli hukum Islam mengizinkan harga jual di penjualan cicilan ditetapkan dengan harga lebih tinggi dari penjualan tunai. Selain itu, dalam kasus aslinya, jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran oleh pelanggan, harga tidak bisa lagi dinaikkan. Jika pelanggan sedang dalam kesulitan keuangan, harus dimaklumi, dan menetapkan tanggal lain untuk pembayaran.

Agar bisa diterima di shari'ah, bai 'al-murabahah harus memastikan hal-hal berikut: • bank syariah harus benar-benar memegang dan memiliki properti sebelum menjualnya kepada pelanggan; • bank syariah harus memberikan opsi kepada pelanggan apakah akan membeli atau menolak barang, dengan demikian, ia tidak bisa memaksakan sebuah ikatan kontrak pembelian pada pelanggan;

• bank syariah harus menanggung risiko dalam perdagangan, mis. dengan bertanggung jawab atas barang sebelum penjualannya dan pengiriman aktual ke pelanggan; • bank syariah tidak boleh mengambil deposito terlebih dahulu dari nasabah karena deposito tersebut menandakan kewajiban untuk membeli barang. • Harga biaya harus diketahui oleh pembeli di waktu kontrak (majlis al-'aqad); • Keuntungan atas harga pokok harus ditentukan dan dikenal oleh kedua belah pihak; • Harga biaya harus merupakan sesuatu yang dapat diukur dan disubstitusikan; • Murabahah tidak boleh melibatkan ribawi, harus dibayar sama, yang dapat mengakibatkan Terjadinya riba dalam jumlah berlebih atas biaya harga. Misalnya, menjual satu kilogram gandum untuk satu kilogram gandum juga, ditambah untung, yang ternyata ini kasus menjadi riba al fadl yang jelas; • Vendor harus membeli item tersebut untuk bay 'al murabahah dengan kontrak jual beli yang valid atau sesuai.

AAOIFI FAS 2: ATURAN HUKUM UNTUK PEMBAYARAN PENJUALAN YANG DITANGGUHKAN Dasar legitimasi penjualan pembayaran tangguhan tercakup dalam aturan penjualan dalam ayat Alquran: "Allah telah mengizinkan jual beli". ayat ini bisa ditafsirkan jika kenaikan penjualan pembayaran diperbolehkan dan berbeda dengan kenaikan pinjaman yang dilarang. Kenaikan penjualan pembayaran ditangguhkan merupakan bagian dari harga komoditi yang bisa dinilai dengan harga berapa pun, padahal hanya uang dinilai dengan kesamaan dan tidak ada kenaikan yang dibebankan dalam pertukarannya. Dasar untuk mengakui aset yang tersedia dalam pembayaran penjualan yaitu pada tanggal penutupan kontrak. kepemilikan aset oleh pembeli sudah ditetapkan dalam kontrak. Dasar untuk pilihan bersyarat dari hadis Nabi saw, yang mengatakan, berbicara dengan Hibban bin Munqidh, "Saat Anda menandatangani kontrak penjualan, tetapkan bahwa tidak ada kecurangan dan saya memiliki pilihan untuk tiga hari ". Pilihan ini memberi siapa pun yang menentukan haknya mencabut kontrak atas kebijakannya sendiri. Dalam hal ini, Kontrak penjualan dianggap sah asalkan pilihannya adalah tidak dieksekusi.

AAOIFI FAS2 membahas dua alternatif berikut untuk pengakuan atas aset yang tersedia untuk pembayaran ditangguhkan penjualan: (a) pengakuan aset yang tersedia untuk dijual pada saat kontrak tersebut; (b) pengakuan aset yang tersedia untuk dijual di waktu pengiriman

AAOIFI FAS 2 mengadopsi alternatif pertama berdasarkan Syari'ah yang mengatur bahwa kepemilikan atas aset yang dibeli adalah ditransfer ke pembeli pada saat kontrak.

PENGUKURAN ASET AAOIFI FAS 2 mempertimbangkan dua alternatif untuk masalah ini. Alternatif pertama adalah mengukur aset yang tersedia di penjualan pembayaran yang ditangguhkan dengan harga pembeliannya. Alternatifnya yang lain adalah untuk mengukur aset-aset tersebut pada biaya akuisisi, yaitu harga beli ditambah biaya langsung terkait dengan proses akuisisi. AAOIFI lebih mengutamakan Alternatif kedua, yang mengkapitalisasi biaya langsung terkait dengan proses akuisisi. AAOIFI FAS 2 juga mempertimbangkan dua alternatif dalam penilaian aset yang tersedia untuk penjualan pembayaran ditangguhkan di akhir periode keuangan. Alternatif pertama adalah untuk menilai aset pada nilai wajarnya, sementara Alternatif yang lainnya adalah menilai aset berdasarkan nilai bukunya.

AAOIFI lebih menyukai alternatif pertama karena aset diperlakukan sebagai investasi dan bukan aset tetap. Dengan demikian, pengukuran pada nilai wajar harus memungkinkan institusi untuk mengenali dan mengukur apapun yang belum terealisasi baik keuntungan dan kerugian yang timbul dari investasi.

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS LABA DAN SALDO YANG BELUM DIREALISASI KERUGIAN AAOIFI membahas prinsip akuntansi untuk perlakuan terhadap keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dan dipertimbangkan. Berikut alternatifnya :

•Alternatif 1: Catat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada laporan laba rugi pada akhir periode keuangan. •Alternatif 2: Catat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat penilaian aset yang tersedia untuk ditangguhkan penjualan pembayaran di akun cadangan (nilai wajar investasi cadangan), dan hadirkan akun tersebut di laporan posisi keuangan pada akhir periode keuangan, dengan mempertimbangkan perpecahan antara bagian yang terkait kepada pemegang rekening investasi yang tidak terbatas.

PENGAKUAN KEUNTUNGAN AAOIFI FAS 2 juga membahas pengakuan tangguhan pembayaran keuntungan penjualan, apakah itu harus tunai atas dasar akrual. Dasar akrual diberi preferensi seperti lebih konsisten dengan Pernyataan Konsep yang diterbitkan oleh AAOIFI. Selain itu, AAOIFI juga lebih memilih alokasi proporsional dari laba yang ditangguhkan pada pembayaran penjualan selama periode keuangan kontrak. hal ini sesuai dengan prinsip pencocokan dan perlakuan terhadap keuntungan ditangguhkan.

PENALTI KEUANGAN KARENA KENAKALAN DALAM PENYELESAIAN ANGSURAN AAOIFI FAS 2 juga membahas dua perlakuan akuntansi pada PT mengenai denda keuangan yang dikenakan oleh institusi (baik oleh kesepakatan bersama atau oleh pengadilan) pada pelanggan yang nakal dalam menetapkan cicilan. Yang pertama adalah memperlakukan jumlah yang terkumpul dalam bentuk penalti sebagai pendapatan bagi institusi, dan alternatif kedua adalah untuk mengenali jumlah tersebut dalam akun amal dan mengungkapkannya dalam Pernyataan Perubahan Zakat dan Amal Dana. Alternatif kedua diadopsi oleh AAOIFI.

Contoh 8.1 (a) Bank Syari'ah Berhad menyediakan fasilitas pembiayaan berbasis pada murabahah dengan prinsip Purchase Orderer kepada Ahmad bin Ali untuk keperluan pembelian rumah. pembiayaan sebesar RM300.000 pada saat konstan tingkat pengembalian 8% untuk jangka waktu 5 tahun. Pada akhirnya dari kontrak tersebut, Ahmad berhutang kepada bank sebesar RM32, 000. Sebagai bagian dari persyaratan normal, pelanggan akan dikenai biaya penalti sebesar 3% per tahun untuk jumlah terhutang pada akhir dari kontrak dan jumlah yang terkumpul biasanya dicairkan sebagai amal. Anda diminta untuk: i. Siapkan ekstrak neraca dan pendapatan pernyataan Bank Syari'ah Berhad dari awal sampai akhir kontrak untuk menunjukkan jumlah piutang bersih dan pendapatan murabahah. ii. Siapkan entri jurnal untuk mencatat semua hal di atas dengan transaksi dalam buku Bank Syari'ah Berhad (termasuk perawatan dengan biaya penalti).

(b) Jelaskan persamaan dan perbedaan antara Murabahah ke Purchase Orderer, dan Bai 'Bithaman Ajil pembiayaan. (c) Jelaskan persyaratan syariah tentang kebijakan PT Memungut biaya penalti secara default dalam pelunasan oleh pelanggan.

Persyaratan Syari'ah tentang biaya hukuman: i. Dapat dikenakan dengan jumlah minimum mis. hanya 1% per tahun atas pembayaran tunggakan dan tidak dapat majemuk. ii. Jumlah maksimum hukuman atau ta'widh tidak bisa melebihi jumlah total sisanya. iii. Penalti yang diperoleh Bank atau pemodal mungkin diperoleh dan didistribusikan sesuai dengan keuntungan normal kebijakan distribusi atau didistribusikan sebagai amal.

KESIMPULAN Bab ini menjelaskan prinsip dan akuntansi dasar mengenai persyaratan pembiayaan berbasis murabahah. Bab ini juga membahas masalah akuntansi seperti pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pembiayaan murabahah. Tujuan utamanya adalah untuk mengenali aset dan pendapatan saat transaksi, memiliki hak untuk menerima aset dan pendapatan berdasarkan konsep akrual. Hal ini penting bagi bank dan bank lembaga keuangan untuk memastikan tepat dan transparan dalam pengukuran aset dan kewajiban mereka.

ACCOUNTING FOR IJARAH FINANCING

1. PENDAHULUAN Pembiayaan Ijarah merupakan konsep yang diakui dengan baik yang digunakan dalam industri perbankan syariah terutama untuk pembiayaan kendaraan bermotor dan peralatan. Konsep ijarah meskipun memiliki beberapa kesamaan dengan sewa konvensional, memiliki sejumlah karakteristik unik yang didirikan oleh Syari'ah. Tidak hanya itu konsep ini bebas riba, tapi juga mewakili kerjasama hak dan kewajiban lessor (mu'ajir) dan lessee (musta'jir) menurut syariah. Pokok bahasan dari bab ini sbb : A. Bab I membahas tentang prinsip-prinsip ijarah, dan kemudian menyajikan akuntansi ijarah sebagai FAS AAOIFI

persyaratan

B. Bab II membahas masalah akuntansi mengenai ijarah terutama mengenai pengakuan aset, kewajiban, pendapatan dan biaya; pengukuran; dan pengungkapan C. Bab III membandingkan antara konsep dan persyaratan akuntansi untuk ijarah muntahia bitamleek seperti yang direkomendasikan oleh AAOIFI, dan al-ijarah thumma al-bai '(AITAB) seperti yang dilakukan oleh sebagian besar lembaga keuangan Islam di Malaysia.

2 PRINSIP-PRINSIP IJARAH Secara harfiah, ijarah berarti memberi sesuatu sewa. Sebagai sebuah istilah fiqh Islam, ijarah juga bisa mengacu pada upah yang dibayarkan kepada seseorang dengan mempertimbangkan jasa yang diberikan olehnya.

Dalam konteks perbankan syariah, ijarah dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dimana "pengukuhan dari suatu properti tertentu adalah dipindahkan ke orang lain dengan imbalan uang sewa yang diklaim dari dia Ijarah adalah kontrak pertukaran dimana satu pihak menikmati keuntungan yang timbul dari pekerjaan oleh pihak lain sebagai imbalan atas pertimbangan untuk layanan diberikan dan dari penggunaan aset Fitur dasar ijarah adalah dimana satu partai diberikan hak untuk menggunakan jasa seseorang atau aset tertentu dari pihak lain untuk pertimbangan. Kontrak ini tidak terlibat pengalihan kepemilikan ke pihak lain sebagai Belum ada niat untuk membeli atau memiliki ijarah objek oleh pihak yang berkepentingan (operasi ijarah)

Konsep ini berkembang menjadi transaksi dengan fitur yang lebih kompleks yang menimbulkan variasi dari struktur dasar transaksi ijarah seperti Pembiayaan Ijarah

Biasanya, ijarah terpaksa membiayai akuisisi tersebut dari aset, dimana bank memperoleh aset yang relevan atau aset dan kemudian menyewakan aset tersebut kepada pelanggan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan sewa. Membedakan Fitur dari mode ini adalah aset tetap menjadi properti dari bank Islam untuk menempatkan mereka untuk disewakan setiap saat masa sewa berakhir sehingga tidak tetap tidak dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada beberapa kondisi yang harus diikuti oleh transaksi ijarah agar sesuai dengan asasasas Islam keuangan. Kondisi ini terutama berkaitan dengan obyek disewakan, kontrak dan pemeliharaan aset yang telah dilepas. Pada dasarnya, kontrak sewa harus menyatakan masa sewa yang jelas. Ketentuan perpanjangan juga harus dinyatakan dengan jelas, dan hal-hal seperti persewaan untuk tahun-tahun berikutnya, setelah tahun pertama, seharusnya tidak mengandung klausa seperti "diserahkan kepada satu-satunya kebijaksanaan lessor "dan sejenisnya. Ini juga merupakan syarat bahwa subjek kontrak harus benar-benar dan dapat dicapai secara hukum. Tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa disampaikan. Selanjutnya, diperbolehkan bagi kedua belah pihak untuk menyetujui selama masa sewa guna menelaah masa sewa atau sewa atau keduanya. Itu karena kontrak sewa terjadi secara berkala tidak seperti kontrak penjualan dimana pemindahan kepemilikan langsung. Bagian dari kondisi juga menyatakan bahwa lessor menanggung kewajiban saat menyewakan aset seperti kerusakan, pembayaran biaya premi dan perawatan dasar. Tidak ada keberatan untuk memberi wewenang kepada penyewa untuk melakukan semua hal di atas, namun biayanya harus ditanggung oleh lessor atau pemiliknya

3 AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH AAOIFI mendefinisikan ijarah sebagai "kepemilikan atas hak penggunaan aset dengan mempertimbangan imbalan ". Sedangkan untuk leasing, IAS 17 mendefinisikan sewa sebagai "perjanjian dimana lessor menyampaikan kepada lessee sebagai imbalan atas sewa hak untuk menggunakan aset untuk jangka waktu yang disepakati". Definisi ini menangkap unsur pertukaran uang kertas untuk transaksi uang. Meski begitu, definisi yang diberikan oleh AAOIFI dilengkapi dengan kondisi ekstra, yang akan membedakan ijarah dari sewa konvensional. AAOIFI FAS 8 menyatakan bahwa pemenuhan manfaat harus merupakan sifat yang diijinkan dan manfaatnya harus sesuai dengan syari'ah Ini untuk memastikan bahwa ijarah hanya menandakan seperti pengaturan dimana kedua produk tersebut dan kembali diperbolehkan oleh Syari'at. Standar AAOIFI tentang ijarah menyatakan bahwa saat sewa tidak termasuk janji bahwa judul hukum akan diteruskan lessee, diklasifikasikan sebagai Operating Ijarah dan jika ada adalah janji itu ijarah muntahia bittamleek. Intinya, perbedaan halus antara ijarah dan ijarah muntahia bittamleek terletak pada pra-eksistensi dari janji di mana sebuah sewa diakhiri dengan hak legal yang diberikan kepada lessee melalui: (i) Hadiah (pengalihan hak legal tanpa pertimbangan);

(ii) pertimbangan Token atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan dalam sewa; (iii) Transfer sebelum akhir masa sewa dengan harga setara untuk cicilan Ijarah yang tersisa; atau (iv) Pengalihan hak legal atas penjualan (disewakan) secara bertahap aset. Menurut IAS 17, sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika Ini mentransfer secara substansial semua risiko dan penghargaan kejadian kepemilikan aset dari lessor kepada lessee.

Sewa, yang tidak memenuhi kriteria ini, harus diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Kontrak sewa menyewa untuk menyewa aset juga akan termasuk dalam definisi sewa pembiayaan. Cara pembelian mengangsur kontrak di Malaysia mengandung ketentuan, yang transfernya judul aset kepada penyewa pada saat pembayaran semua menyewa angsuran pembelian Al-Ijarah Thumma Al-Bai 'adalah alternatif - alternatif untuk pembelian sewa konvensional di Indonesia Malaysia. Ini adalah sewa yang berakhir dengan penjualan dan terdiri dari dua kontrak yang berbeda yaitu kontrak sewa dan kontrak penjualan. Namun, standar tersebut tidak menguraikan makna "Mentransfer secara substansial seluruh risiko dan penghargaan atas kejadian kepemilikan tersebut ". Ini bergantung pada pertimbangan substansi formulir (IAS 1) dalam menentukan apakah suatu sewa harus diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Janji dari lessor untuk mengalihkan kepemilikan aset sewaan ke Penyewa di ijarah muntahia bittamleek tidak sama dengan substansi di atas peraturan bentuk seperti dalam IAS 17. Dalam sewa konvensional, komponen yang dimaksud berhubungan terhadap risiko dan imbalan yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Dalam ijarah, lessor memegang kepemilikan hak dan kewajiban sejak awal sampai akhir dari kontrak Lessor harus bertanggung jawab atas setiap cacat aset sewaan, yang mengganggu maksud penggunaan aset, dan mungkin tidak mengecualikan pertanggungjawabannya terhadap apapun penurunan nilai aset yang disewakan dapat dipertahankan

Bahwa penurunan nilai yang disebabkan oleh kesalahan penyewa adalah tidak ditanggung oleh lessor tapi oleh penyewa sendiri. Namun, Biaya perawatan harus diambil dari kantong lessor karena itu adalah tugasnya untuk menjaga aset. Aturan Juristik 1/6 meringkas prinsip-prinsip di atas di mana ia menyatakan, "sewa Properti adalah tanggung jawab lessor selama ini durasi ijarah, kecuali jika lessee melakukan kesalahan dan kelalaian. " Sedangkan untuk hak si lessor, AAOIFI FAS 8 menguraikan hal itu "Penyewa harus menggunakan aset sewaan dengan cara yang sesuai atau sesuai dengan praktik umum dan sesuai dengan kondisi yang bisa diterima di dalam syari’at, harus juga menghindari yang menyebabkan kerusakan pada aset sewaan dengan penyalahgunaan melalui kesalahan atau kelalaian. Oleh karena itu, dalam perjanjian ijarah, hak kepemilikan dan hak pakai diperlakukan secara berbeda sebagaimana adanya dilepas sesuai hukum komersial Islam. Sebaliknya, sepertinya tidak ada perbedaan antara keduanya hak kepemilikan dan hak pakai oleh IAS 17. Dengan kata lain, tidak akan pernah ada pemindahan kepemilikan risiko dalam kontrak ijarah karena hanya berurusan dengan transfer dari usufruct Dalam kasus Ijarah Muntahia Bittamleek, Pengalihan kepemilikan hanya terjadi saat kedua belah pihak menandatangani kontrak terpisah dari kontrak ijarah

Antara AAOIFI FAS 8 dan IAS 17, mayor Perbedaan adalah pengakuan pendapatan dan pengaruh nilai residu karena kontrak ijarah dan sewa adalah berbeda substansi.

Selain itu, IAS 17 mengingatkan lessor untuk mencatat ketidakpastian kolektibilitas sewa pendapatan sewa dan tingkat suku bunga masa depan. Sedangkan untuk AAOIFI, tidak ada penyisihan yang dicatat atas bunga tingkat ketidakpastian karena sewa tetap di seluruh area ijarah atau syarat pembayaran sudah ditentukan didepan dan lessor tidak bisa menambah sewa secara sepihak. Selanjutnya, AAOIFI tidak menyebutkan ketentuannya untuk piutang ragu-ragu dalam hal ijarah, sebagaimana mestinya mengerti bahwa ketentuan tersebut biasanya dipraktekkan namun AAOIFI merekomendasikan institusi keuangan untuk melakukannya menetapkan penyisihan untuk perbaikan aset sewaan jika Biaya perbaikan berbeda dari tahun ke tahun selama masa sewa. Istilah ketentuan ini cukup signifikan berdasarkan kontrak ijarah karena risiko kepemilikan ditanggung oleh lessor. Tidak mencatat Ketentuan tersebut akan meremehkan kewajiban lessor.

AAOIFI MENGKLASIFIKASIKAN PEMBIAYAAN IJARAH ADA 2 JENIS YAITU OPERASI IJARAH DAN PEMBIAYAAN IJARAH (IJARAH MUNTAHIA BITTAMLEEK)

AAOIFI mengakui bahwa Operating Ijarah adalah dimana judul aset tidak dipindahkan ke lessee. Dengan demikian Ijarah Muntahia Bitamleek melibatkan dua kontrak yaitu sewa selama masa sewa dan pengalihan kepemilikan pada akhir kontrak. Judul aset kemudian dipindahkan ke lessee berdasarkan salah satu metode berikut tergantung pada jenis aset: 1. dengan cara pemberian, 2. harga token atau harga yang telah ditentukan,

3. harga setara, atau 4. Transfer bertahap kepemilikan saham.

Aset yang diperoleh ijarah harus diakui pada saat perolehan dengan harga perolehan. Biaya historis aktiva yang diakuisisi untuk ijarah termasuk harga beli bersih ditambah semua pengeluaran yang diperlukan untuk membawa aset kegunaannya, seperti bea cukai, pajak, pengangkutan, asuransi, pemasangan, pengujian, dll. Jika pengurangan material permanen dalam estimasi nilai sisa aset yang disewagunaant telah diantisipasi, pengurangan tersebut harus diperkirakan dan diakui sebagai kerugian yang harus dibebankan pada periode keuangan dimana hal tersebut terjadi. Aktiva sewa guna usaha harus disusutkan dengan dasar yang sama dengan kebijakan penyusutan normal lessor untuk aset serupa. Aktiva sewa guna usaha disajikan dalam laporan posisi keuangan lessor berdasarkan Investasi dalam Aset Ijarah.

Pendapatan Ijarah dialokasikan secara proporsional ke periode keuangan dalam masa sewa. Cicilan Ijarah disajikan dalam laporan laba rugi sebagai ijarah pendapatan dan harus diakui pada periode akuntansi dimana cicilan ini jatuh tempo. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessor untuk mengatur perjanjian sewa guna usaha, jika material, dialokasikan ke periode dalam masa sewa dengan pola yang sama dengan yang digunakan untuk mengalokasikan pendapatan ijarah. Jika biaya ini tidak material, maka biaya tersebut akan dikenakan langsung dalam laporan laba rugi sebagai biaya pada periode keuangan dimana perjanjian sewa dilakukan. Perbaikan yang diperlukan untuk mengamankan layanan aset sewaan, jika material, diakui pada periode keuangan dimana terjadi. Jika perbaikan tersebut material dan berbeda dari tahun ke tahun selama masa sewa, maka ketentuan untuk perbaikan harus dilakukan dengan biaya tetap terhadap pendapatan. Jika penyewa melakukan perbaikan aset sewaan dengan persetujuan lessor dan biaya perbaikan dibebankan ke lessor, maka lessor harus mengakui perbaikan ini sebagai biaya pada periode keuangan dimana biaya tersebut terjadi. Pengakuan aset & pendapatan ijarah muntahia bitamleek adalah sebagai berikut:

Dr. Akun Ijarah Asset Cr. Uang tunai atau hutang (Pembelian aset ijarah oleh lessor) Akun Dr. Cash

Cr. Akun pendapatan Ijarah (Penerimaan uang sewa)

Akun pendapatan Dr. Ijarah Cr. Akun laba rugi (income) (Pengakuan keuntungan di akhir tahun) Transfer kepemilikan: Akun Rugi dan Laba (rugi) Cr. Akun Ijarah Asset (bersih setelah penyusutan) (Dengan hadiah) Akun Rugi dan Laba (rugi)

Akun Dr. Cash Cr. Aset Ijarah (bersih setelah penyusutan) (Harga Token atau Pre-menentukan Harga) Akun Dr. Cash Cr. Akun Ijarah Asset (bersih setelah penyusutan) (Harga Setara)

AL-IJARAH THUMMA AL-BAI ' Di Malaysia, kebanyakan lembaga keuangan Islam mengadopsi AITAB sebagai cara pembiayaan Ijarah terutama untuk pembiayaan mobil. AITAB terdiri dari 2 kontrak berbeda, satu diikuti oleh kontrak sewa lainnya dan selanjutnya membeli kontrak, dilaksanakan dalam satu kontrak dan dalam satu hari. Dengan demikian, aset tersebut ditransfer segera untuk lessee pada hari kontrak. Ini membuat lessee pemilik hukum yang menguntungkan dari aset tersebut dan juga memperoleh keuntungan dari penggunaan aset tersebut. Penyewa kemudian memiliki hak finansial untuk menerima angsuran sewa selama masa ijarah. Kontrak AITAB kapan saja dan bukan mentransfer aset segera termasuk klausul janji untuk membeli oleh lessee daripada transfer kepemilikan langsung. Penalti dapat dikenakan pada keterlambatan pembayaran dan kegagalan pelanggan. Lessor di sisi lain memiliki klaim hukum atas aset tersebut jika penyewa gagal memenuhi persyaratan kontrak dan berhak untuk mengambil alih aset tersebut. Semua sebagai beneficial owner termasuk asuransi (takaful) untuk melindungi aset dan pajak jalan

Contoh transaksi akunting untuk AITAB pembiayaan seperti yang dilakukan oleh sebagian besar lembaga keuangan Islam di Malaysia diberikan kemudian sebagai bagian dari Contoh 11.2. Transaksi akuntansi untuk mengenali aset serupa dengan pembiayaan murabahah (lihat Bab 10). Hal ini disebabkan fakta bahwa lessor (bank) hanya memiliki hak finansial atas angsuran sewa. Jumlah pembiayaan diperlakukan sebagai piutang yang sama dengan sewa konvensional. Prinsip "Substance Over Form" kemudian diadopsi. Dengan demikian, akun pendapatan diterima dimuka akan dibuat untuk mewakili jumlah keuntungan dari penyewa selama periode kontrak. Pengakuan aset dan pendapatan AITAB adalah sebagai berikut: Akun Pembiayaan Dr. AITAB (biaya + keuntungan) Cr. Uang tunai atau hutang Cr. Akun pendapatan pembiayaan yang belum merupakan pendapatan (Pengakuan pembiayaan ijarah) Akun Dr. Cash

Cr. Akun Pembiayaan AITAB (Tanda terima sewa) Akun pendapatan pembiayaan belum merupakan pendapatan Cr. Akun laba-rugi

(Pengakuan Penghasilan ijarah)

IJARAH Substansi mengacu pada substansi ekonomi dan dalam konteksnya ijarah usufruct atau keuntungan menggunakan aset. Formulir mengacu ke bentuk hukum dan merupakan hak legal atas aset. Akuntansi konvensional terutama pada leasing mengadopsi pendekatan "Substance Over Form", sehingga dalam kasus ini Akuntansi sewa guna usaha harus mencerminkan substansi ekonomi bukan bentuk hukum. Karena, penyewa memperoleh manfaat dari aset (substansi) dan aset tersebut dimiliki secara legal kepada lessor (bentuk), sehingga aset tersebut akan dikenali dalam buku lessee, Dalam buku lessor, buku itu tidak akan dikenali sebagai aset mereka tetapi hanya sebagai piutang untuk mewakili hak-hak lessor (bank). Karena, penerima manfaat dari aset (substansi) itu. Oleh karenanya penyewa merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan aset tersebut ditanggung oleh penyewa dan bukan pemilik sah yaitu lessor. IFRS mengadopsi konsep substansi over over form di Indonesia mengakui transaksi keuangan "Substansi" disini berarti substansi ekonomi dari transaksi, dan "bentuk" berarti bentuk transaksi yang sah. Secara konvensional, Informasi akuntansi harus disajikan dan dipantulkan sesuai dengan substansi ekonomi atau kenyataan, dan bukan Bentuk hukum yaitu hubungan hukum antara para pihak terlibat dalam transaksi Banyak ahli hukum Islam memilih Formulir Over Substance. AAOIFI dalam standar tentang ijarah (FAS 8) lebih diutamakan bentuk hukumnya bukan substansi untuk akuntansi dan pelaporan keuangan ijarah muntahia bittamleek (sewa pembiayaan). Ijarah muntahia bittamleek sebenarnya dua kontrak - masa sewa selama masa sewa, dan pelepasan pada akhir periode. FAS 8 mencerminkan bentuk dan adopsi hukum sebuah "dua transaksi" saat mereka menentukan perlakuan akuntansi untuk ijarah. Di sinilah, legal hak pemilik (lessor) atas aset ijarah tercermin dan diakui sebagai aset tetap lessor. Di bawah AAOIFI FAS 8, bank memiliki aset tetap yang disebut "aset ijarah" yang disewakan kepada lessee, diikuti dengan pelepasan aset pada akhir periode Di Malaysia, praktik akuntansi untuk ijarah didasarkan pada IFRS yang mencerminkan substansi dari formulir. Ini adalah dimana, ijarah aset meski dimiliki oleh bank itu sedang digunakan dan diuntungkan oleh penyewa. Jadi, sejak substansi yaitu produk (manfaat) yang diperoleh dari Penyewa, aset ijarah harus dianggap sebagai aset penyewa. Bank, di sisi lain, hanya akan mengenali sebagai piutang.

Ada beberapa implikasi jika bentuk hukumnya selesai substansi diadopsi Pertama, bank harus menanggung semuanya biaya insiden untuk kepemilikan. Dengan demikian, bank akan menanggung biaya dan risiko yang jauh lebih besar karena sebagai lessor, mereka harus menanggung biaya pemeliharaan aset ijarah. Kedua, karena transaksi mencerminkan dua transaksi, itu dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi seperti pajak berganda, lebih ketat persyaratan peraturan, implikasi hukum dll. Ketiga, sejauh menyangkut akuntansi, neraca Bank syariah akan membawa lebih banyak aset tetap dan bisa mengekspos mereka memiliki risiko dan kebutuhan modal yang lebih besar. Semua ini Isu adalah salah satu dari banyak isu penting yang perlu untuk diselesaikan oleh pihak yang berwenang.

BANK SYARI'AH BERHAD MENANDATANGANI KONTRAK IJARAH DENGAN PT TAKAFUL BERHAD UNTUK MENYEWA PERALATAN UNTUK JANGKA WAKTU 3 TAHUN. BANK SYARI'AH BERHAD MEMBELI PERALATAN DARI LOKAL PEDAGANG PADA TANGGAL 1 JANUARI 2000 SEHARGA RM60, 000. BANK JUGA DIKENAKAN BIAYA HUKUM SEBESAR RM500 YANG BERKAITAN DENGAN KONTRAK IJARAH, DIMANA BANK DIANGGAP MATERIAL. Rincian lain tentang ijarah adalah sebagai berikut: Nilai wajar peralatan:

Pada awal tahun 2000

RM60,000

Di akhir masa sewa

Wajib (a) Siapkan entri jurnal untuk mencatat kontrak ijarah di atas dalam buku Bank Syari'ah Berhad dengan asumsi sewa diperlakukan sebagai Ijarah Muntahia Bitamleek melalui penjualan untuk pertimbangan token (disepakati setara dengan 50% dari nilai residu yang diperkirakan pada akhir masa manfaat) untuk periode berikut: • Pada awal ijarah; • Saat menerima rental pertama;

yaitu 31 Desember 2002

RM2,000

Jumlah angsuran secara triwulanan

12

Sewa di akhir setiap kuartal

RM6, 000

• Pada akhir masa ijarah.

Perkiraan masa manfaat

3 tahun

(b) Jelaskan perbedaan antara Ijarah Muntahia

Taksiran nilai sisa pada akhir masa manfaatnya

RM4, 000

Estimasi pengeluaran yang terjadi di tahun kedua

RM1,200

• Pada akhir tahun pertama; dan,

Bitamleek (seperti yang didefinisikan oleh AAOIFI FAS 8) dan Al-Ijarah Thumma Al-Bay '(AITAB) seperti yang dipraktikkan oleh institusi keuangan Malaysia; (c) Garis besar kondisi kontrak pembiayaan ijarah seperti yang ditentukan oleh syari'at.

SOLUSI YANG DI SARANKAN a) Penyusutan

= (Biaya historis - Nilai sisa) / masa manfaat

Pada Tanggal Penerimaan Sewa Pertama

= (60.000 - 4.000) / 3 tahun

Akun Dr. Cash

= 18.666 per tahun

Cr. Pendapatan Ijarah

Pada akhir tahun pertama

60.000

Cr. Rekening kas

60.000

(Pembelian peralatan) Akun Ijarah Muntahia Bitamleek

60.000

(Pengakuan aset ijarah

Cr. Rekening kas (Pengakuan biaya langsung ijarah awal)

Tagihan Ijarah / rekening Kas

6.000

Cr. Pendapatan Rugi / Rugi Ijarah

6.000

(Angsuran Desember 2000)

60.000

Cr. Akun aset tetap

Dr Initial Ijarah Direct Expense account

6.000

(Pembayaran kembali oleh lessee / Receipt rental income)

Pada awal Ijarah Tahun 0 D r. Aktiva Tetap (Peralatan) sebesar

6.000

Akun Dr. Profit and Loss

18.666

Cr. Penyisihan untukAkun Penyusutan Ijarah

18,666

(Pengakuan depresiasi per tahun)

500 500

Akun Dr. Profit and Loss

167

Cr. Rekening Beban Ijarah Awal

167

(Amortisasi biaya ijarah awal)

(b) Perbedaan:

Pada akhir masa ijarah Dr Ijarah Menerima / Cash account

6.000

Cr. Pendapatan Rugi / Rugi Ijarah

6.000

(Pendapatan sewa penerima) Akun Dr. Profit and Loss

18.666

Cr. Penyisihan penyusutan

18.666

(Penyisihan depresiasi untuk setiap tahun) Akun Dr. Profit and Loss

167

Cr. Rekening Beban Ijarah Awal

167

(Amortisasi biaya ijarah awal) Akun Dr. Cash

2.000

Perhitungan Laba Rugi

2.000

Cr. Akun Aktiva Ijarah (nilai sisa)

4.000

(Token pembuangan 50% pada nilai residu)

(c) Ketentuan Kontrak ijarah:

1. Unsur: penawaran dan penerimaan (lessor, penyewa & objek kontak), jumlah sewa atau layanan dll. 2. Spesifikasi Aset: aset tertentu (ada) atau berdasarkan deskripsi.

3. Harga sewa dan harga bersama dikonstruksi dan bisa bersifat non moneter. 4. Fleksibilitas sewa karena jaraknya dll. 5. Biaya dibayar di muka dan sewa akrual dapat diterima dengan syarat.

CONTOH 2 Bank Islamiah Malaysia Berhad telah menandatangani kontrak ijarah dengan Amal Sdn. Bhd untuk menyewa peralatan untuk jangka waktu 3 tahun. Bank membeli peralatan khusus dari pedagang lokal pada tanggal 1 Januari 2004 untuk RM1, 500.000 dan biaya transportasi sebesar RM50.000. Bank juga dikenakan biaya hukum sebesar RM15.000 sehubungan dengan kontrak ijarah, yang menurut bank untuk menjadi material Kedua belah pihak telah sepakat bahwa angsuran seharusnya dilakukan dibayar setiap kuartal Pembayaran sewa tersebut disepakati RM60.000 per bulan. Nilai wajar peralatan dalam waktu 3 tahun diperkirakan mencapai RM100.000 berdasarkan perkiraan penilai bersertifikat Pada awal tahun 2004, Amal Sdn. Bhd mengeluarkan biaya perbaikan sebesar RM50.000 untuk memungkinkan peralatan tersebut digunakan dengan benar. Pada tahun yang sama, Amal juga menemukan default teknis pada peralatan dan menghasilkan RM30.000 untuk memperbaiki peralatan yang diperlukan untuk mempertahankan tatanan kerja penuhnya. Setiap tahun, Amal Sdn. Bhd mengeluarkan biaya perawatan rutin karena keausan sebesar RM1.500 per tahun.

Wajib: Siapkan entri jurnal untuk mencatat kontrak ijarah di atas dalam buku Bank Syariah sebagai Ijarah Muntahia Bitamleek melalui metode nilai setara sebagaimana ditentukan oleh AAOIFI FAS 8 untuk periode sebagai berikut: • Pada awal ijarah • Saat menerima rental pertama • Pada akhir tahun pertama, • Pada akhir tahun kedua, dan, • Pada akhir masa ijarah.

Tentukan keuntungan pembiayaan ijarah dari tahun 1 ke tahun 3. Siapkan entri jurnal untuk mencatat informasi ijarah di atas sebagaimana disyaratkan dalam bagian (a) sesuai pembiayaan Al-Ijarah Thumma Al-Bay '(AITAB) seperti yang dilakukan oleh sebagian besar lembaga keuangan Malaysia.

SOLUSI YANG DISARANKAN: AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIA BITAMLEEK

Pada awal Ijarah

Pada Tanggal Penerimaan Sewa Pertama

Tahun 0 D r. Ijarah Muntahia Bitamleek

Akun Dr. Cash (60.000 x 3 bulan)

180.000

180.000

Akun aset (biaya + transportasi)

1.550.000

Cr. Pendapatan Ijarah mencapai

Cr. Rekening kas

1.550.000

(Penerimaan uang sewa) Pada akhir tahun pertama

(Pengakuan aset ijarah) Dr Initial Ijarah Direct Expense account (biaya hukum)

15.000

Cr. Rekening kas

15.000

Biaya Perbaikan Aktiva Ijarah

30.000

Cr. Rekening kas

30.000

(Pembayaran untuk biaya perbaikan) Akun Dr. Profit and Loss

(Pengakuan biaya langsung ijarah awal)

(pengeluaran 50.000 + 30.000)

80.000

Catatan: Biaya Langsung Awal mengacu pada biaya-biaya yang terkait dengan kontrak namun tidak memberikan kontribusi terhadap nilai aset atau biaya yang dikeluarkan untuk memasuki kontrak.

Cr. Biaya Perbaikan Rekening Aktiva Ijarah

80.000

Biaya Perbaikan Dr Ijarah Asset

50.000

Akun Dr. Profit and Loss

Rekening Cr Cash

50.000

(15.000 / 3 tahun)

5.000

Cr. Akun Biaya Langsung Ijarah awal

5.000

(Pembayaran biaya perbaikan)

(Pengakuan biaya ijarah)

(Pengakuan biaya langsung ijarah awal)

Pada akhir tahun kedua * Transaksi akan sama dengan per tahun 1 Akun pendapatan Dr. Ijarah

Pada akhir masa Ijarah

(180.000 x 4 perempat) 720.000

* Transaksi akan sama dengan per tahun 1

Cr. Akun Rugi dan Rugi

720.000

(Pengakuan pendapatan sewa tahunan) Penyisihan Penyusutan

483.333

Cr. Akun Asset Ijarah

483.333

(Penyisihan penyusutan aset ijarah) 3 483.333

Perhitungan Laba Rugi

483.333

Cr. Penyisihan akun Penyusutan

483.333

(Pengakuan penyusutan aktiva ijarah)

Akun dr cash

100.000

Cr. Ijarah Muntahia Bitamleek

Penyusutan = biaya - nilai wajar = (1.550.000-100.000) = masa manfaat

Sebagai tambahan:

Akun aset

100.000

(Transfer kepemilikan berdasarkan metode nilai setara dengan nilai wajar Aktiva pada akhir tahun).

LAPORAN LABA RUGI PEMBIAYAAN IJARAH:

c) Akuntansi Pembiayaan AITAB:

Pada Tanggal Penerimaan Sewa

Pada awal Ijarah

Akun Dr. Cash

180.000

Tahun 0 D r. Akun Pembiayaan AITAB

Cr AITAB Pembiayaan (Piutang)

180.000

(Piutang) (60.000 x 12 x 3)

2,160,000

rekening (Tanda terima sewa)

Cr. Rekening kas

1.550.000

Pada akhir tahun pertama

Cr. Akun pendapatan diterima di muka

610.000

(Pengakuan pembiayaan AITAB) Catatan: Biaya hukum akan ditanggung oleh penyewa = RM 15.000. Semua biaya perbaikan diasumsikan ditanggung oleh lessee.

Akun Dr. Cash

180.000

Cr. Pembiayaan AITAB

180.000

(Pengakuan pendapatan sewa) Akun pendapatan yang belum merupakan pendapatan

(610.000 / 3 tahun)

203.333

Cr. Akun laba rugi

203.333

(Pengakuan pendapatan Ijarah)

KESIMPULAN Masalah akuntansi untuk pembiayaan ijarah menyajikan dilema akuntansi terutama pada pengakuan aset. Menurut AAOIFI, aset ijarah harus diakui oleh lessor dan semua biaya yang dikeluarkan, kecuali karena keausan, harus ditanggung oleh lessor. Secara konvensional, perlakuan akuntansi sewa guna usaha, diakui sebagai piutang yang mewakili hak lessor pada persewaan. Semua biaya harus ditanggung oleh lessee sebagai beneficial owner. Dengan demikian, akuntansi konvensional prinsip "Substansi di atas Form" menjadi isu penting, karena substansi kontraknya adalah kegiatan sewa guna usaha atau pemberian pinjaman, dan harus dipertanggungjawabkan. Namun, dalam hal akuntansi untuk ijarah, yang mendasarinya transaksi jual beli, dan kemudian sewa. Dengan demikian, perlakuan akuntansi harus mengenali substansi transaksi secara wajar. Akunting untuk ijarah menunjukkan pentingnya mengenali hak legal dan ekonomi baik lessor maupun lessee. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disiapkan harus benar-benar dan mencerminkan hak dan kewajiban syari'ah para pihak yang terlibat dalam transaksi ijarah. Diskusi dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi perbedaan nyata ini.