Loading documents preview...
Sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia Masa Reformasi Kelompok 5: M. Ismail Dzulfahmi Alam Endika A.A. Syahrina Amalia Xena Yuniarti S
Masa Akhir Orde Baru
Krisis Moneter , Politik, Hukum & Kepercayaan Tuntunan dan Agenda Reformasi
Era B.J. Habibie
Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Era Reformasi
Era Abdurrahman Wahid Era Megawati Soekarnoputri Para pemimpin Era reformasi
Era Susulo Bambang Yudoyoni Era Jokowidodo
krisis ekonomi, sosial, hukum, politik dan kepercayaan A. Krisis Politik demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi.
B. Krisis Hukum Dalam bidang hukum, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk
melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan.
C. Krisis Ekonomi Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar, salah satu kendala dalam menghadapi krisis ekonomi kala itu adalah besarnya hutang negara di Orde Baru
D. Krisis Sosial Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. E. Krisis Kepercayaan Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto
Tuntunan dan Agenda Reformasi Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk / tatana kerana tatanan itu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemunculan gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh krisis multidimensi di masa Orde Baru dan gerakan ini semakin berkembang karena mereka tidak didengar oleh pemerintah
6 Agenda Reformasi 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Laksanakan Amandemen UUD 1945. 3. Penghapusan Dwi fungsi ABRI. 4. Pelaksanaan Otonomi daerah seluas-luasnya. 5. Tegakkan Supermasi Hukum. 6. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.
Kronologi peristiwa penting gerakan reformasi • •
• •
•
Pada tanggal 20 Mei1998 direncanakan oleh gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional Namun pada 12 Mei 1998 empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak aparat keamanan saat berdemonstrasi. Karena kejadian ini, demonsrasi semakin membesar. Pada 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta & Solo Pada tanggal 18 Mei 1998 Ketua MPR/DPR Harmoko meminta Soeharto turundari jabatannya, presiden lalu menjanjikan dipercepatnya pemilu namun tidak mendapat sambutan rakyat. karena demonstrasi semakin parah, ketua MPR/DPR Harmoko kembali meminta Soehato untuk mengundurkan diri dan pada tanggal 20 Mei 1998 pukul 09.00 WIB Presiden membacaka pernyataan pengunduran dirinya.
ERA B.J HABIBIE Ciri kabinet: Memusatkan pada perbaikan ekonomi
Prestasi berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian
Kebijakan Ketetapan yang dihasilkan dalam sidang istimewa MPR 1998 Ketetapan MPR no XV/MPR/1998 tentang otonomi daerah Kebebasan berpolitik dengan mencabut pembatasan partai politik Pemberlakuan pembatasan masa jabatan presiden
ERA ABDURRAHMAN WAHID Mendukung Pluralisme dan gagasan kontroversional
Prestasi Memberi kebebasan seluas-luasnya kepada setiap suku terutama tionghoa yang notabenenya banyak berkecimpung di bidang ekonomi dengan seluas-luasnya Berani bersikap dan tegas juga pada sektor-sektor ekonomi
Kebijakan Keputusan Presiden no. 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut konghucu Membubarkan departemen Penerangan dan Departemen Sosial
ERA MEGAWATI SUKARNOPUTRI
Membuat kebijakankebijakan yang memajukan pemerintahan
Prestasi
Mendirikan Lembaga pemberantas korupsi KPK Menghentikan aktivitas pertambangan Freeport di Papua karena dianggap melanggar aturan Internasional tentang AMDAL menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepri Mendirikan Akademi Intelijen yang pertama di Indonesia. Mengembalikan proporsi pendapatan Gas Arun sebagian besar kepada rakyat Aceh dengan status daerah Otonomi Khusus
Kebijakan Amandemen UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. Dikeluarkannya UU Pers dan UU Penyiaran. Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN. UU No. 1b 2001 dan UU No. 21/2001. UU No. 30 tentang Pembentukan KPK.
ERA SUSILO BAMBANG YUDOYONO
Membuat kebijakankebijakan untuk menyejahterakan rakyat
Prestasi >Penigkatan kesejahteraan rakyat melalui >Peningkatan anggaran di sektor pertanian >Peningkatan anggaran di sektor pendidikan >Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik >Peningkatan kesejahteraan PNS >Pemberian Bantuan Langsung Tunai
Kebijakan
Instruksi Presiden No 14 tahun 2005 tantang langkah komprehensif tentan penanganan Poso > membentuk kabinet indonesia bersatu > pengurangan subsidi BBM > penyaluran dana BOS > Bantuan langsung tunai bagi rakyat miskin > Pengurangan Subsidi BBM
ERA JOKOWI Ciri :
Mengalokasikan uang negara ke pembangunan dibandingkan subsidi
Prestasi
meningkatkan anggaran infrastruktur Indonesia Rp. 290 triliun, meningkat 41 persen dari tahun sebelumnya.
Kebijakan Penguarangan subsidi BBM Meningkatkan ekonomi lewat pemanfaatan sumberdaya kelautan