Soal-jawaban 104.pdf

 

 

                 

 

   

       

KUMPULAN

Soal-Jawaban Ujian LSPP AAMAI 104: ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DAN LIABILITY (TANGGUNG GUGAT) Maret 2006 s.d. Maret 2014 Disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS, MM

Copyright © 2014 oleh www.AkademiAsuransi.org Edisi 3, Cetakan ke-3 pada Mei 2014

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG. DILARANG MEMPERBANYAK SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI BUKU TANPA IZIN TERTULIS DARI PENYUSUN/PENERBIT

Kata Pengantar

Kata Pengantar

Syukur kepada Tuhan karena di sela-sela kesibukan kantor, saya dapat menyelesaikan buku saya yang kelima, yaitu tutorial soal-jawab LSPP AAMAI 104: Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat. Soal-soal dalam tutorial ini berasal dari soal-soal ujian AAMAI sejak tahun 2006 hingga tahun 2014. Tentu belum sepenuhnya terjawab dengan baik. Namun saya yakin akan sangat membantu Anda dalam mempersiapkan ujian LSPP AAMAI 104: Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat.

Kita tahu bahwa di tutorial sebelumnya, sangat sedikit pembahasan mengenai asuransi kendaraan bermotor dan tanggung gungat. Dalam soal-soal AAMAI 2006 hingga 2011 pun sangat sedikit soal mengenai asuransi tanggung gugat. Baru pada tahun 2012 hingga 2014 mulai banyak muncul pertanyaan mengenai asuransi tanggung gugat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya memperdalam pembahasan asuransi tanggung-gugat atau liability.

Terimakasih untuk semua pihak yang telah mendukung dengan menyediakan banyak bahan dan materi untuk melengkapi buku ini. Terimakasih pula untuk Paulina Sukmana, kekasihku, yang selalu mendukung dan menyemangati.

Semoga tutorial ini membantu Anda untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam menempuh ujian LSPP AAMAI 104: Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat. Selamat belajar.

Jakarta, 3 Juni 2014 Salam,

Afrianto Budi Purnomo, SS MM www.akademiasuransi.org

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

2

Daftar Isi

Daftar Isi

Kata Pengantar .................................................................................................................................

2

Daftar Isi .............................................................................................................................................

3

Silabus ................................................................................................................................................

4

BAB I: Mengetahui hakekat dan faktor-faktor utama yang mempengaruhi asuransi kendaraan bermotor .........................................................................................................................

6

BAB II: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor, sepeda motor dan kendaraan komersial serta risiko-risiko kendaraan lainnya ...................................

14

BAB III: Memahami praktek pasar asuransi kendaraan bermotor, termasuk dokumentasi .....................................................................................................................................

30

BAB IV: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting asuransi kendaraan bermotor .............................................................................................................................................

36

3

BAB V: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim asuransi kendaraan bermotor .............................................................................................................................................. 53 BAB VI: Memahami hakekat risiko tanggunggugat pemberi kerja ........................................... 76 BAB VII: Memahami jaminan dan praktek asuransi tanggunggugat pemberi kerja .............. 81 BAB VIII: Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek asuransi tanggunggugat publik dan produk ............................................................................................................................

83

BAB IX: Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek professional indemnity .................... 96 BAB XDZȱŽ–Š‘Š–’ȱ›’œ’”˜Ȭ›’œ’”˜ǰȱ“Š–’—Š—ȱŠ—ȱ™›Š”Ž”ȱ’›ŽŒ˜›œȂȱŠ—ȱ˜ĜŒŽ›œȂȱ•’Š‹’•’¢ȱǯǯǯǯǯǯǯǯȱȱȱȱŗŖŝȱ BAB XI: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat ...................................... 111 BAB XII: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat .............. 131 Soal LSPP AAMAI 104: ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DAN LIABILITY (TANGGUNG GUGAT) Maret 2014 ............................................................................................... 151 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia .............................................................. 153

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

Silabus

SILABUS 104: ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DAN LIABILITY (TANGGUNG GUGAT)

SASARAN

I.

ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Agar kandidat mengetahui dan memahami risiko-risiko dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan asuransi kendaraan bermotor; luas jaminan asuransi kendaraan bermotor pribadi, sepeda motor dan kendaraan komersial; aspek utama bisnis asuransi kendaraan bermotor; pertimbangan utama underwriting; praktek klaim yang berkaitan dengan asuransi kendaraan bermotor.

II.

ASURANSI TANGGUNGGUGAT

4 Agar kandidat mengetahui dan memahami risiko-risiko yang berkaitan dengan asuransi tanggunggugat pemberi kerja (employers’ liability), tanggunggugat publik dan produk (public and product liability), professional indemnity dan directors’ and officers’ liability; luas jaminan polis dan market practices yang berkaitan dengan seluruh asuransi tersebut di atas; pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat.

PENGETAHUAN DASAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DAN TANGGUNGGUGAT

Diasumsikan bahwa kandidat telah memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip fundamental asuransi yang dicakup dalam IF1 - Insurance, legal and regulatory, dan P05 - Insurance Law, atau ujian-ujian setara serta yang mencakup ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang tentang Usaha Perasuransian, Undang- undang tentang Otoritas Jasa Keuangan berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

Silabus RINGKASAN HASIL BELAJAR I.

ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

1.

Mengetahui hakekat dan faktor-faktor utama yang mempengaruhi asuransi kendaraan bermotor;

2.

Memahami luas jaminan yang diberikan untuk kendaraan bermotor pribadi, sepeda motor dan kendaraan komersial serta risiko-risiko kendaraan lainnya;

3.

Memahami praktek pasar asuransi kendaraan bermotor, termasuk dokumentasi;

4.

Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting asuransi kendaraan bermotor;

5.

Memahami pertimbangan dan prosedur klaim asuransi kendaraan bermotor;

II.

ASURANSI LIABILITY

1.

Memahami hakekat risiko tanggunggugat pemberi kerja.

2.

Memahami jaminan dan praktek asuransi tanggunggugat pemberi kerja.

3.

Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek asuransi tanggunggugat publik dan produk.

4.

Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek professional indemnity.

5.

Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek directors’ and officers’ liability.

6.

Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat

7.

Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

5

Bab 1: Mengetahui hakekat dan faktor-faktor utama...

BAB 1: Mengetahui hakekat dan faktor-faktor utama yang mempengaruhi asuransi kendaraan bermotor

1.1.

Uraikan definisi Pihak Ketiga menurut PSAKBI. (Sept 2013, No. 2) Jawaban yang disarankan: Pihak Ketiga adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung. Jika Tertanggung adalah Badan Hukum maka Pengurus, Pemegang Saham, Komisaris dan Karyawan/wati tidak termasuk dalam pengertian Pihak Ketiga.

1.2.

Uraikan definisi Pihak Ketiga menurut Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). (Okt 2010, No. 2) Jawaban yang disarankan: Lihat di atas

1.3.

Uraikan definisi terorisme dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) (Sept 2007, No. 2). Jawaban yang disarankan: Terorisme adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

*) Lihat definisi lain di link berikut: http://www.akademiasuransi.org/2012/10/definisiistilah-dalam-asuransi.html?m=1

1.4.

Uraikan pengertian pemogokan menurut definisi Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). (Mar 2009, No. 3)

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

6

Bab 1: Mengetahui hakekat dan faktor-faktor utama... Jawaban yang disarankan: Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

1.5.

Uraikan apa yang dimaksud dengan penghalangan bekerja dalam PSAKBI. (Sept 2013, No. 4; Mar 2014, No. 3) Jawaban yang disarankan: Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.

1.6.

Uraikan definisi Hipnotis dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). (Mar 2010, No. 2) Jawaban yang disarankan: Hipnotis adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Kendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.

1.7.

Berkaitan dengan asuransi kendaraan bermotor, uraikan : (Mar 2010, No. 11) a.

Excess, deductible dan franchise.

b.

Perbedaan antara Kerusuhan dengan Huru-Hara dalam Polis Standai Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

c.

Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan menurut Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Jawaban yang disarankan:

a.

excess, deductible dan franchise

Excess x

Adalah jumlah dari setiap claim yang merupakan faktor pengurang dalam pembayaran klaim

x

Biasanya diperjanjikan dalam polis sebagai kesepakatan jumlah

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

7

Bab 1: Mengetahui hakekat dan faktor-faktor utama... x

Secara teori berarti tertanggung menahan sebagai risiko sendiri sendiri yang konsekuensinya dia akan menerima penggantian kurang dari indemnity

Franchise x

Adalah sejumlah tertentu yang disepakati bersama antara penanggung dan tertanggung di mana apabila kerugian kurang dari jumlah tersebut maka klaim tidak dibayar.

x

Tapi apabila jumlah mencapai jumlah minimum maka klaim akan diganti seluruhnya.

Deductible x

b.

Pada prinsipnya sama dengan excess namun biasanya untuk jumlah yang cukup besar. Seperti dalam marine insurance, deductible 1% of SI, dalam pabrik Rp 150 juta.

Perbedaan antara Kerusuhan dengan Huru-Hara dalam Polis Standai Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.

Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersamasama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

c.

Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan menurut Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggung-kan, wajib:

1.1.

memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;

1.2.

melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

8

Bab 1: Mengetahui hakekat dan faktor-faktor utama... rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga; 1.3.

melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, maka Tertanggung wajib:

2.1.

Memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambatlambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;

2.2.

Menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;

2.3.

Memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;

2.4.

Tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.

3. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib :

3.1.

melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamat-kan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut;

3.2.

memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;

3.3.

mengamankan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

1.8.

Berkaitan dengan asuransi kendaraan bermotor, uraikan disertai contoh hal-hal berikut. (Sept 2008, No. 14) a.

excess,deductible dan franchise.

b.

3 (tiga) definisi penggunaan kendaraan bermotor menurut Polis Standar

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

9

Bab 1: Mengetahui hakekat dan faktor-faktor utama... Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. c.

physical hazard dan moral hazard.

Jawaban yang disarankan:

a.

excess, deductible dan franchise Excess x

Adalah jumlah dari setiap claim yang merupakan faktor pengurang dalam pembayaran klaim

x

Biasanya diperjanjikan dalam polis sebagai kesepakatan jumlah

x

Secara teori berarti tertanggung menahan sebagai risiko sendiri sendiri yang konsekuensinya dia akan menerima penggantian kurang dari indemnity

Franchise x

Adalah sejumlah tertentu yang disepakati bersama antara penanggung dan tertanggung di mana apabila kerugian kurang dari jumlah tersebut maka klaim tidak dibayar.

x

Tapi apabila jumlah mencapai jumlah minimum maka klaim akan diganti seluruhnya.

Deductible x

b.

Pada prinsipnya sama dengan excess namun biasanya untuk jumlah yang cukup besar. Seperti dalam marine insurance, deductible 1% of SI, dalam pabrik Rp 150 juta.

3 (tiga) definisi penggunaan kendaraan bermotor menurut Polis standar asuransi kendaraan bermotor Menurut Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No. 14/1992, pengertian “Kendaraan” tercantum di dalam : a.

Pasal 1 ayat 6, menyebutkan bahwa: “ Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari Kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. “

b.

Pasal 1 ayat 7, menyebutkan bahwa : “ Kendaraan bermotor, adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.”

c.

Pengertian Kendaraan Bermotor menurut Asuransi, yaitu : “ Kendaraan Bermotor, Kendaraan yang digerakan oleh motor letup atau mekanik lain, tetapi tidak termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel.”

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

10

Bab 1: Mengetahui hakekat dan faktor-faktor utama... c.

Physical hazard dan moral hazard Physical hazard adalah suatu kondisi fisik yang dapat menambah kemungkinan terjadinya kerugian Misalnya: Physical hazard juga perlu menjadi pertimbangan: Kendaraan yang akan diasuransikan Penggunaannya / Pengemudinya

Moral hazard adalah suatu karakter dan tingkah laku individu tertanggung yang dapat menambah atau menimbulkan kemungkinan kerugian Misalnya: Sikap tendensi untuk memperoleh keuntungan dalam asuransi Sikap sembrono (mengendari ugal-ugalan)

1.9.

Uraikan apa yang dimaksud dengan green card dalam asuransi kendaraan bermotor yang berlaku di Inggris. (Mar 2006, No. 5) Jawaban yang disarankan : x Green card = International Certificate of Insurance yang masih lazim di Inggris dan mulai ditinggalkan di Negara-negara EU lain. x Green Card merupakan uniform certificate of Insurance yang diterbitkan oleh salah satu Negara EU dan berlaku di wilayah Negara-negara EU. x Dengan Green Card, pemilik kendaraan yang berkunjung ke Negara-negara EU tidak perlu membeli jaminan tambahan agar sesuai dengan aturan suatu Negara EU yang akan dikunjungi. x Selain itu korban dari kendaraan pemilik Green Card akan terjamin karena asuransi akan memberikan ganti rugi.

1.10.

Uraikan pengertian sister car clause dalam asuransi kendaraan bermotor. (Sept 2009, No. 7) Jawaban yang disarankan: Dengan ini dimengerti dan disetujui bahwa jika kendaraan bermotor yang diasuransikan dibawah polis ini bertabrakan dengan kendaraan bermotor lainnya yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik tertanggung atau berada dalam satu manajemen, Tertanggung mempunyai hal yang sama dibawah polis ini seperti jika kendaraan bermotor tersebut sepenuhnya adalah milik orang lain yang tidak berhubungan dengan kendaraan bermotor yang diasuransikan.

1.11.

Uraikan ketentuan Sister Car Clause dalam asuransi kendaraan bermotor. (Mar 2013, No. 1)

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

11

Bab 1: Mengetahui hakekat dan faktor-faktor utama... Jawaban yang disarankan: Lihat jawaban di atas.

1.12.

Uraikan 4 (empat) kondisi penutupan asuransi kendaraan bermotor di Inggris. (Mar 2006, No. 7) Jawaban yang disarankan:

1.13.

-

Road Traffic Act Cover (RTA) = cover sesuai ketentuan minimum Road Traffic Act yaitu a) legal liability atas luka badan dan meninggalnya pihak ketiga dengan jumlah penggantian tidak terbatas dan kerusakan/kerugian terhadapproperti pihak ketiga maksimum 250,000 pound, b) pembayaran atas biaya emergency treatment sesuai RTA, c) legal cost dan d) cover ketika bepergian ke Negara-negara EU

-

Third Party Only (TPO) Cover = cover Tanggung Gugat Pihak Ketiga saja

-

Third Party, Fire & Theft (TPF&T) = cover Tanggung Gugat Pihak Ketiga, Kebakaran dan Pencurian

-

Comprehensive Policies = jaminan Gabungan

Sebutkan 5 (lima) kondisi penutupan dengan menggunakan PSAKBI. (Sept 2013, No. 3) Jawaban yang disarankan:

1.14.

1.

tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; perbuatan jahat;

2.

pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan

3.

kebakaran, termasuk : -

kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;

-

kebakaran akibat sambaran petir;

4.

kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;

5.

dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

6.

Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

Praktek asuransi kendaraan bermotor di Inggris, jelaskan factor-faktor underwriting yang dipertimbangkan dalam penutupan private motor insurance. (Mar 2006, No. 14) Jawaban yang disarankan:

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

12

Bab 1: Mengetahui hakekat dan faktor-faktor utama...

1.15.

-

Vehicle (kendaraan)

-

proposer and other drivers (calon tertanggung dan pengemudilain)

-

geographical area of use and/or garaging (wilayah geografis penggunaan dan/atau parkir)

-

use to which the vehicle is put (pemakaian kendaraan /okupasi)

-

cover required (jaminan yang diinginkan)

Perusahaan Anda merupakan perusahaan asuransi umum dengan jumlah penutupan asuransi kendaraan mencapai 75% dari total portofolio bisnis. Perusahaan memiliki cabang di seluruh ibukota provinsi Indonesia. Jelaskan masing-masing 3 (tiga) kekurangan dan kelebihan penanganan bisnis asuransi kendaraan secara sentralisasi dan desentralisasi. (Sept 2009, No. 14) Jawaban yang disarankan: Sentralisasi Kelebihan -

terpusat dan terkontrol (kantor pusat)

-

cabang bisa fokus dengan kegiatan “marketing” produk lainnya

-

efisiensi SDM / staf

Kekurangan -

time consuming / decision tidak bisa cepat

-

perlu konsistensi dan standarisasi kelengkapan informasi

-

membutuhkan sistim IT yang baik (on line)

Desentralisasi Kelebihan -

Quick desicion (tidak perlu dacision dari kantor pusat)

-

Kantor pusat tidak perlu menangani semua hal (delegated authority)

-

Cabang bisa memberikan pelayanan yang lebih baik (customer services)

Kekurangan -

Sulit mengontrol (perlu audit secara teratur)

-

Dibutuhkan banyak SDM / staf di kantor cabang

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

13

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor

BAB 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor, sepeda motor dan kendaraan komersial serta risiko-risiko kendaraan lainnya 2.1.

Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia adalah ‘all risks policy’. Uraikan pendapat saudara atas pernyataan tersebut. (Mar 2013, No. 2) Jawaban yang disarankan: Pernyataan tersebut tidak benar karena dalam PSAKBI, dijelaskan mengenai jaminan apa saja yang dicover (lihat pasal 1 dan 2). Berbeda dengan polis all risk. Polis all risk langsung menyebutkan pengecualian-pengecualian dalam polisnya.

2.2.

Uraikan jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) (Sept 2007, No. 5). Jawaban yang disarankan: Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu: x kerusakan atas harta benda; x biaya pengobatan, cidera badan dan atau kematian;

maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung.

Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga

2.3.

Uraikan apa yang dimaksud dengan legal liability (Mar 2013, No. 6) Jawaban yang disarankan:

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

14

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor... Tanggung jawab hukum adalah istilah yang digunakan untuk bertanggung jawab secara hokum atas suatu situasi, dan sering dikaitkan dengan kontrak, terutama jika syaratsyarat kontrak yang tidak terpenuhi. Di AS, negara hukum sering menentukan pertanyaan kewajiban, setelah itu diterapkan untuk fakta-fakta mengenai kasus tertentu. Dalam beberapa kasus, kewajiban dapat dikenakan interpretasi oleh seorang individu seperti hakim, atau sekelompok individu, seperti dalam kasus juri. Dalam kasus di mana ada fakta-fakta yang membantah, tanggung jawab menjadi pertanyaan yang lebih sulit.

Dalam kebanyakan kasus, pertanyaan tentang tanggung jawab hukum adalah masalah hukum perdata, bukan hukum pidana. Jika seseorang gagal dalam kewajiban kontraktualnya, mereka yang telah dirugikan dapat memutuskan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Dalam kasus tersebut, pengadilan harus setuju bahwa tanggung jawab atas situasi secara hukum berada di tangan terdakwa. Setelah ini dilakukan, jumlah ganti rugi akan ditetapkan, kemungkinan besar didasarkan pada kerugian aktual dan mungkin berdasarkan ganti rugi juga.

Untuk menumbuhkan tanggung jawab, beberapa hal harus dibuktikan. Pertama, harus dibuktikan bahwa orang penggugat menginginkan pihak dalam kontrak bertanggung jawab. Kedua, harus dibuktikan bahwa individu tidak memenuhi sebagian dari kontrak. Kegagalan ini mungkin atau mungkin tidak didasarkan pada kemampuan, tergantung pada situasi. Dalam kebanyakan kasus, orang dengan tanggung jawab harus setidaknya memiliki kemampuan untuk memenuhi syarat-syarat kontrak.

2.4.

Uraikan 3 (tiga) perluasan jaminan yang dapat dilekatkan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). (Sept 2008, No. 8)

Jawaban yang disarankan:

2.5.

-

Bencana alam seperti banjir, gempa dsb

-

RSMD

-

RSCC

-

Terorisme

-

Perang

-

Gangguan usaha

-

Kecelakaan diri

-

Kerusakan/kehilangan barang pribadi di dalam kendaraan

Uraikan 3 (tiga) perluasan jaminan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI ). (Mar 2009, No. 2) Jawaban yang disarankan: o

Bencana alam seperti banjir, gempa dsb

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

15

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor

2.6.

o

RSMD

o

RSCC

o

Terorisme

o

Perang

o

Gangguan usaha

o

Kecelakaan diri

o

Kerusakan/kehilangan barang pribadi di dalam kendaraan

Uraikan 3 (tiga) jaminan perluasan pada PSAKBI. (Mar 2010, No. 4) Jawaban yang disarankan:

2.7.

o

Bencana alam seperti banjir, gempa dsb

o

RSMD

o

RSCC

o

Terorisme

o

Perang

o

Gangguan usaha

o

Kecelakaan diri

o

Kerusakan/kehilangan barang pribadi di dalam kendaraan

Uraikan 6 (enam) informasi underwriting yang diperlukan dalam mempertimbangkan permintaan penutupan asuransi kendaraan dengan jaminan untuk risiko banjir. (Mar 2010, No. 13) Jawaban yang disarankan: 1. Alamat tertanggung; pelajari apakah terletak di kawasan banjir atau tidka 2. Jenis kendaraan 3. Pengalaman klaim, terutama akibat banjir 4. Kegunaan kendaraan 5. Moral hazard tertanggung 6. Tahun / usia kendaraan

2.8.

Jelaskan cara dan akibat pembatalan perluasan jaminan huru-hara di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. (Mar 2013, No. 9)

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

16

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor... Jawaban yang disarankan:

2.9.

x

Mengenai cara pembatalan, jaminan huru-hara adalah perluasan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

x

Perluasan ini ada tambahan premium yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi.

x

Maka, penanggung dapat mengajukan pembatalan jaminan tersebut ke perusahaan asuransi dan dengan demikian mendapatkan pengembalian premium secara pro-rata.

x

Dengan membatalkan jaminan tambahan ini, asuransi tidak lagi mengkover kerusakan atau kehilangan yang disebabkan karena huru-hara.

Uraikan tanggung jawab Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) dengan kondisi penutupan Jaminan A atas peristiwa klaim di bawah ini : (Sept 2008, No. 11) a.

Kendaraan menabrak pagar rumah akibat tidak berfungsinya rem.

b.

Sebuah laptop Tertanggung dicuri dari kendaraan bak terbuka.

c.

Tertanggung menuntut ganti rugi karena nilai kendaraannya terdepresiasi setelah teradi klaim yang dijamin polis.

d.

Ketika kendaraan akan dijual, Tertanggung menyerahkan kunci kendaraan kepada calon pembeli untuk diuji coba dan calon pembeli melarikan kendaraan tersebut

e.

Kendaraan mengalami kerusakan akibat benturan dalam per)alanan dengan feri dari Merak - Bakaheum

f.

Penumpang membuka pintu kendaraan yang dipertanggungkan dan pintu tersebut membentur pejalan kaki.

g.

Ketika sedang berwisata di Taman Safari, pintu kendaraan diseruduk seekor banteng.

h.

Kendaraan mengalami pecah ban saat sedang dikemudikan

Jawaban yang disarankan:

a.

Kendaraan menabrak rumah atas tidak berfungsinya rem (REM BLONG ditengah perjalannan DIGANTI, Rem blong sudah diketahui sebelum kendaraan dijalankan Tidak diganti))

b.

Sebuah laptop tertanggung dicuri dari kendaraan bak terbuka (TIDAK DIGANTI)

c.

Tertanggung menuntut ganti rugi karena nilai kendraannya terdepresiasi setelah terjadi klaim yang dijamin polis (TIDAK DIGANTI)

d.

Ketika kendaraan akan dijual, tertanggung menyerahkan kunci kendraan pada calon pembeli untuk diuji coba dan calon pembeli melarikan kendraan tersebut (TIDAK DIGANTI - penggelapan)

e.

Kendaraan mengalami kerusakan akibat benturan dalam perjalan dengan feri dari merak ke bakahuni (TIDAK DIGANTI)

f.

Penumpang membuka pintu kendaraan yang dipertanggungkan dan pintu tersebut membentur pejalan kaki.(kalau kendaraan rusak atau pejalan kaki luka diganti)

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

17

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor

2.10.

g.

Ketika sedang berwisata ke taman safari, pintu kendaraan diseruduk banteng(DIGANTI)

h.

Kendaraan pecah ban saat sedang dikemudikan (BAN TIDAK DIGANTI karena tidak ada benturan)

Uraikan 3 (tiga) jenis penggunaan kendaraan menurut PSAKBI. (Sept 2009, No. 6) Jawaban yang disarankan: kendaraan digunakan untuk : 1.

menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;

2.

turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;

3.

melakukan tindak kejahatan;

4.

penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis; a. Penggunaan pribadi : untuk keperluan pribadi pemilik atau pengguna kendraaan b. Penggunaan dinas : untuk keperluan dinas kantor, perusahaan, sesuai dengan bisnis / bidang usaha tertanggung c. Penggunaan komersial : untuk keperluan mendapatkan sewa, upah atau imbalan jasa

18 2.11.

Dalam kaitan dengan certificate of motor insurance di Inggris, sebutkan 6 (enam) pengecualian yang terdapat di dalamnya. (Sept 2006, No. 1) Jawaban yang disarankan: Enam pengecualian:

2.12.

x

pemakaian dengan system sewa, bayaran atau imbalan

x

untuk kompetisi, reli atau percobaan

x

untuk disewa, perlombaan atau tujuan bisnis tertentu

x

membawa penumpang dengan cara sewa atau imbalan

x

untuk disewa, perjalanan atau perlombaan komersial

x

untuk perlombaan,pace making,reliability trial or speed testing

x

untukmembawa sampeldagang

x

pemakaian dengan radio dua arah, radio telephone, bleeper atau radio-paging system

x

untuk eksperimen, tes, latihan mengemudi dan demonstrasi

Sebutkan 6 (enam) pengecualian yang terdapat dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). (Sept 2007, No. 7). Jawaban yang disarankan:

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor...

2.13.

1.

pemakaian dengan system sewa, bayaran atau imbalan

2.

untuk kompetisi, reli atau percobaan

3.

untuk disewa, perlombaan atau tujuan bisnis tertentu

4.

membawa penumpang dengan cara sewa atau imbalan

5.

untuk disewa, perjalanan atau perlombaan komersial

6.

untuk perlombaan,pace making,reliability trial or speed testing

7.

untuk membawa sampel dagang

8.

pemakaian dengan radio dua arah, radio telephone, bleeper atau radio-paging system

9.

untuk eksperimen, tes, latihan mengemudi dan demonstrasi

Sebutkan 6 (enam) jenis penggunaan kendaraan yang pada umumnya tidak dapat dijamin oleh perusahaan asuransi di Indonesia. (Sept 2008, No. 6) Jawaban yang disarankan: 1. Hire or reward 2. Competations, rellies or trials. 3. Hiring, racing or for any business purpose 4. Membawa penumpang untuk hire or reward 5. Hiring, commercial travelling or racing 6. Membawa barang atau contoh barang dalam hubungan dengan bisnis tertanggung

2.14.

Berkaitan dengan luas jaminan Pasal 3 Polis Standar Asuransi Kendaraan bermotor Indonesia (PSAKBI), uraikan pengecualian kerugian yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan: (Mar 2014, No. 11) a. penggunaan kendaraan. b. perbuatan jahat selain pihak ketiga. c. penggelapan, hipnotis dan sejenisnya.

Jawaban yang disarankan: a. Lihat jawaban di atas b. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh pihak selain pihak ketiga atau pihak di luar tertanggung tentu tidak dijamin. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh pihak tertanggung tidak dijamin dalam polis. c. Hipnotis adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Kendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

19

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor berhak. Pada dasarnya, suatu kejadian yang tidak dapat dibuktikan tidak dapat diganti oleh polis asuransi.

2.15.

Uraikan 6 (enam) jenis kendaraan yang digolongkan dalam non standard risks. (Mar 2010, No. 9) Jawaban yang disarankan: Semua jenis kendaraan sebagai objek pertanggungan, kecuali: x taxi, x mobil penumpang sewaan, x bus umum sewaan, x truck dan x sepeda motor x scooter.

2.16.

Sebutkan 6 (enam) pengecualian yang terdapat dalam PSAKBI. (Sept 2009, No. 4) Jawaban yang disarankan:

2.17.

1.

pemakaian dengan system sewa, bayaran atau imbalan

2.

untuk kompetisi, reli atau percobaan

3.

untuk disewa, perlombaan atau tujuan bisnis tertentu

4.

membawa penumpang dengan cara sewa atau imbalan

5.

untuk disewa, perjalanan atau perlombaan komersial

6.

untuk perlombaan,pace making,reliability trial or speed testing

7.

untuk membawa sampel dagang

8.

pemakaian dengan radio dua arah, radio telephone, bleeper atau radio-paging system

9.

untuk eksperimen, tes, latihan mengemudi dan demonstrasi

Uraikan tanggung jawab polis kendaraan bermotor dengan kondisi penutupan gabungan dalam hal klaim kerusakan kendaraan yang yang digunakan untuk menarik (towing) kendaraan lain yang sedang mogok. (Mar 2006, No. 3) Jawaban yang disarankan : Lihat Bab II Risiko yang tidak dijamin, pasal 3 ayat 5.1 Kerugian atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan karena digunakan untuk menarik kendaraan lain TIDAK DIJAMIN

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

20

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor...

2.18.

Uraikan apa yang dimaksud dengan Act of God dan apakah risiko-risiko tersebut dijamin dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia. (Mar 2006, No. 4) Jawaban yang disarankan : Lihat Bab II Risiko yang tidak dijamin, pasal 3 ayat 6.1 Act of God adalah peristiwa alam yang merupakan kehendak Yang Maha Kuasa seperti antara lain Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, banjir, genangan air atau gejala geologi atau meteorologi lainnya. Kerugian atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan karena bencana alam TIDAK DIJAMIN

2.19.

Uraikan pengertian Kerugian Total menurut Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia. (Mar 2006, No. 8) Jawaban yang disarankan : Pasal 10. Kerugian Total Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya Kendaraan Bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan tersebut.

2.20.

Sebuah perusahaan transportasi yang memiliki armada kendaraan yang terdiri dari berbagai jenis antara lain sedan, minibus, jip, truk, kendaraan bak terbuka, kendaraan boks dan bis,meminta penawaran penutupan asuransi. Jelaskan butir-butir pertanyaan maupun informasi yang terdapat dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk armada kendaraan tersebut dan informasi underwriting lainnya yang diperlukan untuk penilaian risiko. (Sept 2008, No. 12) Jawaban yang disarankan: o

tipe/jenis merek kendaraan

o

jumlah armada

o

pemakaian

o

jaminan asuransi apakah sama pada semua armada atau tidak

o

apakah ada supir, detil data supir

o

loss ratio armada

o

perluasan jaminan

o

apakah armada kendaraan khusus

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

21

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor 2.21.

Sebuah perusahaan yang memiliki sejumlah kendaraan di seluruh kantornya yang berada di tiap ibukota propinsi di Indonesia, menginginkan penutupan Asuransi Kendaraan atas armada kendaraannya. Perusahaan tersebut ingin agar kendaraan perusahaan yang dijual maupun dibeli pasti telah dijamin atau dikeluarkan dalam daftar pertanggungan. Selain itu, perusahaan tidak ingin direpotkan dengan masalah pertanggungan di bawah harga dan tuntutan tanggung jawab hukum apabila kendaraan yang diasuransikan ditabrak oleh kendaraan dari perusahaan afiliasinya.

Sebagai Underwriter, Anda diminta atasan saudara untuk menganalisis risiko tersebut. Jelaskan informasi apa saja yang saudara perlukan dan buatkan surat penawaran asuransinya. (Mar 2010, No. 10)

Jawaban yang disarankan: Informasi yang diperlukan: -

tipe/jenis merek kendaraan

-

jumlah armada

-

pemakaian

-

jaminan asuransi apakah sama pada semua armada atau tidak

-

apakah ada supir, detil data supir

-

loss ratio armada

-

perluasan jaminan

-

apakah armada kendaraan khusus

Surat penawaran silakan dibuat sendiri sesuai dengan keterangan di atas.

Salam Sejahtera Selalu, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Bapak/Ibu dan Staf dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, AMIN. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kami mengajukan penawaran produk Jasindo Takaful, yaitu Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat, dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Jenis Polis

: Polis OTOMATE

2.

Kondisi Pertanggungan

: Comprehensive / All Risks (Subject to Risk Survey)

3.

Perluasan Jaminan

:

-

Tanggung Jawab Hukum Pihak III Rp. 20.000.000,00 -

Kecelakaan Diri Pengemudi Rp. 7.500.000,00

-

Kecelakaan Diri Penumpang @ Rp. 7.500.000,00 (max 3 orang)

-

Huru-hara, Terorisme, Sabotase (Endorsement 3B)

-

Bencana Alam (Act of God)

-

Biaya Derek Rp. 500.000,00 per kejadian

-

Biaya Ambulans Rp. 500.000,00

-

Biaya Transportasi (hari ke 16 - 22) @ Rp. 100.000,00

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

22

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor... 4.

Obyek Pertanggungan/Tahun

: - 1 Unit Toyota Avanza / 2009

5.

Penggunaan

: Dinas / Pribadi

6.

Harga Pertanggungan

: Rp. 130.000.000,00 (

7.

Rate

: 2.4% per tahun

9.

Luas Jaminan

-

Risiko - Partial Loss/Constructive Total Loss = Rp 200.000,00 per kejadian

-

Actual Total Loss = 5% dari Harga Pertanggungan

-

Bencana Alam = 10% dari klaim, minimum Rp 500.000,00 per kejadian

-

Endorsement 3B (Huru-hara, Terorisme, Sabotase) = 5% dari Harga Pertanggungan minimum Rp. 500.000,00 per kejadian

:

Menjamin kerugian/kerusakan obyek pertanggungan yang disebabkan oleh:

a. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, perbuatan jahat orang lain, pencurian yang termasuk didahului oleh kekerasan, kebakaran termasuk kebakaran benda/kendaraan bermotor lainnya yang berdekatan dengan obyek pertanggungan, kerugian selama dalam penyeberangan (kapal feri), kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan.

b. Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga sebesar Rp. 20.000.000,00 per kejadian. c. Kecelakaan Diri Pengemudi sebesar Rp. 7.500.000,00 per kejadian. d. Kecelakaan Diri Penumpang sebesar Rp. 7.500.000,00 per orang per kejadian, maksimal 4 orang. e. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api, Revolusi tanpa penggunaan senjata api, Makar, Terorisme, Sabotase, Pencegahan selama terjadi Kerusuhan dan Huru-hara.

f.

Bencana Alam: Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan Tanah Longsor.

g. Biaya Derek Rp. 500.000,00 per kejadian

23

h. Biaya Ambulans Rp. 500.000,00 Biaya Transportasi (hari ke 16 - 22) @ Rp. 100.000,00

i.

10. Ilustrasi perhitungan Premi *

:

Premi: Rp. 130.000.000,00 x 2.40%

= Rp. 3.120.000,00

Biaya Polis

= Rp.

30.000,00

Bea Meterai

= Rp.

12.000,00 +

Rp. 3.162.000,00

Jumlah Untuk Kami 12. Lain-lain

= Rp. 3.162.000,00

: sesuai dengan syarat dan kondisi pertanggungan Polis

Demikian kami sampaikan, dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut, dengan senang hati kami bersedia untuk menyampaikannya. Kami juga bisa memberikan Rate di bawah Rate standar, untuk informasi lebih jelas silahkan email ke [email protected]. Terima kasih.

2.22.

Sebuah perusahaan jasa penyewaan kendaraan memiliki sejumlah kendaraan di tiap propinsi di Indonesia. Perusahaan ini menginginkan penutupan Asuransi kendaraan atas armada kendaraannya. Sebagai Underwriter, Anda diminta untuk menganalisis risiko tersebut. (Mar 2009, No. 10)

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor a. Jelaskan 6 (enam) informasi underwriting yang saudara perfukan berkaitan dengan penutupan tersebut b. buatkan contoh slip penawaran asuransi yang akan dikirimkan kepada perusahaan tersebut

Jawaban yang disarankan:

a. Enam dari berikut ini: (detail of proposer, detail of vehicle, cover required, terms & conditions, loss record, detail of driver, purpose of use) o

Informasi mengenai tertanggung

o

detil kendaraan (tipe/jenis, merek, tahun pembuatan, harga, peralatan tambahan, modifikasi)

o

digunakan untuk apa saja

o

jangka waktu sewa

o

dengan atau tanpa supir dari perusahaan penyewaan

o

jaminan asuransi

o

jangka waktu pertanggungan

o

perluasan tambahan

o

rincian tentang supir dan pengalaman

o

loss record/history

o

area bisnis (penyewaan)

b. buatkan contoh slip penawaran asuransi yang akan dikirimkan kepada perusahaan tersebut Kandidat harus membuat contoh penawaran asuransi (bobot nilai 30)

2.23.

Jelaskan masing-masing 3 (tiga) faktor underwriting dalam menganalisis risiko satu kendaraan milik perorangan dan armada kendaraan (fleet) milik sebuah perusahaan. (Mar 2010, No. 12)

Jawaban yang disarankan: Underwriting mobil perorangan: -

Kendaraan (tipe,/jenis, merek, tahun pembuatan, harga, peralatan tambahan, modifikasi)

-

penggunaan / pemakaian utama untuk apa

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

24

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor... -

daerah pemakaian

-

jaminan asuransi yang diinginkan

-

loss record

Underwriting armada kendaraan: -

tipe/jenis merek kendaraan

-

jumlah armada

-

pemakaian

-

jaminan asuransi apakah sama pada semua armada atau tidak

-

apakah ada supir, detil data supir

-

loss ratio armada

-

perluasan jaminan

-

apakah armada kendaraan khusus

Perbedaan utama terletak pada jenis aktivitas bisnis tertanggung (tujuan utama penggunaan kendaraan), jumlah unit kendaraan berserta tipe/jenis-merek-tahun dan harga kendaraan, (bila ada) informasi mengenai pengemudi/supir serta apakah ada modifikasi khusus terhadap kendaraan.

25 2.24.

Jelaskan dalam PSAKBI: (Okt 2010, No. 14) a.

ketentuan mengenai pembayaran premi.

b.

kaitan pembayaran premi dengan klaim.

c.

pengembalian premi.

Jawaban yang disarankan: a. ketentuan mengenai pembayaran premi

PASAL 7 PEMBAYARAN PREMI 1.

Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal: 1.1.

jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis

1.2.

jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :

diterimanya pembayaran tunai, atau premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

1.

Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.

2.

Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tengggang waktu bersangkutan.

b. kaitan pembayaran premi dengan klaim.

Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis.

Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tengggang waktu bersangkutan.

c. pengembalian premi.

Pada saat ada Perubahan Risiko (Pasal 8) 1.

Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

26

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor... Kendaraan Bermotor. 2.

Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak : 1.1.

menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau

1.2.

menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2).

Pada saat Pengalihan Kepemilikan (Pasal 10) -

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

-

Pada saat itu, polis akan dibatalkan dan pengembalian premi akan diberikan secara prorate hari.

Pada saat Penghentian Pertanggungan (Pasal 27)

2.25.

1.

Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan mem-beritahukan alasannya.

2.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasar-kan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat-nya untuk pemberitahuan tersebut

3.

Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertang-gung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

Uraikan ketentuan pembayaran premi dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). (Mar 2009, No. 7)

Jawaban yang disarankan:

PASAL 7 PEMBAYARAN PREMI 1.

Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

27

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:

2.

1.1.

jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis

1.2.

jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :

3.

-

diterimanya pembayaran tunai, atau

-

premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau

-

Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.

4.

2.26.

Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tengggang waktu bersangkutan.

Bapak Wawan mengasuransikan mobilnya dengan kondisi pertanggungan Gabungan (Comprehensive) dari tanggal 1 Maret 2009 sampai 1 Maret 2010. Pada tanggal 26 Maret 2009 mobil yang diasuransikan tersebut menabrak mobil lain. Oengan mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, jelaskan tanggung jawab perusahaan Asuransi terhadap klaim tersebut, seandainya: (Mar 2009, No. 12)

a.

Premi asuransi belum dibayar oleh pak Wawan pada waktu terjadi kecelakaan

b.

Pak Wawan telah membayar premi asuransi melalui broker sebelum tanggal 12 Maret 2009 tetapi premi baru dibayarkan oleh broker asuransi tersebut kepada asuransi pada tanggal 3 April 2009

c.

Premi asuransi dibayarkan dengan bilyet giro pada 3 Maret 2009, dan Bagian Keuangan Anda belum mencairkannya sampai terjadi klaim.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

28

Bab 2: Memahami luas jaminan asuransi untuk kendaraan bermotor...

Jawaban yang disarankan:

a. Premi asuransi belum dibayar oleh pak Wawan pada waktu terjadi kecelakaan Tenggat waktu pembayaran premi untuk masa pertanggungan 30 hari atau lebih menurut PSAKBI adalah 14 hari sejak tanggal penutupan, dengan demikian kerugian dijamin.

b. Pak Wawan telah membayar premi asuransi melalui broker sebelum tanggal 12 Maret 2009 tetapi premi baru dibayarkan oleh broker asuransi tersebut kepada asuransi pada tanggal 3 April 2009 Kecuali terdapat perjanjian khusus antara perusahaan asuransi dengan broker, klaim dapat ditolak karena premi baru dibayar setelah melewati masa 14 hari dan setelah terjadi klaim.

c. Premi asuransi dibayarkan dengan bilyet giro pada 3 Maret 2009, dan Bagian Keuangan Anda belum mencairkannya sampai terjadi klaim. Klaim dapat ditolak karena Premi belum masuk ke dalam rekening bank Penanggung. Klaim dapat diterima apabila pada saat pembayaran dengan bilyet Giro, Penanggung menyatakan premi telah dibayar.

29

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

Bab 3: Memahami praktek pasar asuransi kendaraan bermotor

BAB 3: Memahami praktek pasar asuransi kendaraan bermotor, termasuk dokumentasi

3.1.

Berdasarkan praktek asuransi kendaraan bermotor di lnggris, jelaskan: (Sept 2007, No. 10). a)

Tujuan dari temporary cover note

b) Perbedaan antara cover note dengan certificate of insurance

Jawaban yang disarankan: a) Tujuan dari temporary cover note Cover notes merupakan dokumen penutupan asuransi yang bersifat sementara (sampai waktu tertentu) sampai polis resmi diterbitkan. Hal ini terjadi karena informasi belum lengkap atau survey sedang dilakukan atau tertanggung membutuhkan dokumen yang menunjukkan bukti tentang penutupan asuransi. Dokumen cover notes diperlukan karena: x untuk menerbitkan polis karena perlu waktu x pertanggungan memerlukan bukti x diterbitkan sebelum polis resmi terbit x informasi yang diperlukan belum lengkap x penanggung masih dalam melakukan survey

Cover notes merupakan dokumen yang sifatnya sementara / temporary (biasanya 30 hari) dan berakhir saat polis terbit. Bisa batal sebelum 30 hari (polis jadi sebelum 30 hari) atau bisa diperpanjang (bila polis belum selesai) ada kemungkinan untuk dibatalkan bila informasi tidak memuaskan. Bila ada cover notes tetapi belum ada polis, maka bila terjadi klaim, tetap akan diganti.

10(sepuluh) butir informasi yang lazim tercantum didalamnya 1. Waktu diterbitkan 2. Nama dan alamat Penanggung 3. nama tertanggung 4. alamat tertanggung 5. jenis usaha tertanggung

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

30

Bab 3: Memahami praktek pasar asuransi kendaraan bermotor 6. pokok pertanggungan (kendaraan, dibuat, model, ukuran mesin, nilai jumlah pertanggungan (the sum insured) 7. Premi 8. periode pertanggungan 9. kondisi pertanggungan 10. alasan diterbitkan

b) Perbedaan antara cover note dengan certificate of insurance Cover note x Cover notes merupakan dokumen penutupan asuransi yang bersifat sementara (sampai waktu tertentu) sampai polis resmi diterbitkan. Hal ini terjadi karena informasi belum lengkap atau survey sedang dilakukan atau tertanggung membutuhkan dokumen yang menunjukkan bukti tentang penutupan asuransi. x Dokumen cover notes diperlukan karena: o

untuk menerbitkan polis karena perlu waktu pertanggungan memerlukan bukti diterbitkan sebelum polis resmi terbit informasi yang diperlukan belum lengkap

o

penanggung masih melakukan survey

o

cover notes merupakan dokumen yang sifatnya sementara (biasanya 30 hari) dan berakhir saat polis terbit. Bisa batal sebelum 30 hari (polis jadi sebelum 30 hari) akan bisa diperpanjang (bila polis belum selesai)

o

ada kemungkinan untuk dibatalkan bila informasi tidak memuaskan

Bila ada cover notes tetapi belum ada polis, maka bila terjadi klaim, tetap akan diganti.

Sertifikat asuransi merupakan dokumen yang menegaskan bahwa telah terjadi penutupan asuransi. Pada umumnya sertifikat diberikan berkait dengan jumlah peserta yang sangat besar dan diwajibkan oleh UU dan pihak penanggung cukup mengeluarkan master polis sedangkan pesertanya diberikan dokumen dalam bentuk sertifikat.

Fungsi polis bagi nasabah (tertanggung) : x Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggungan untuk mengganti kerugian yang mungkin dideritannya yang ditanggung oleh polis. x Sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung. x Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak memenuhi jaminannya. Fungsi polis bagi Penanggung (perusahaan asuransi) : x Sebagai bukti atau tanda terima premi asuransi dari tertanggung. x Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin di derita oleh tertanggung. x Sebagai bukti otentik, untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim bila penyebab kerugian tidak memenuhi syarat polis. disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

31

Bab 3: Memahami praktek pasar asuransi kendaraan bermotor

3.2.

Berdasarkan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, jelaskan hal-hal berikut: (Mar 2006, No. 10) a. Pemberitahuan Kecelakaan b. Tuntutan dari pihak ketiga c. Pembatalan polis oleh tertanggung d. Pembatalan polis karena premi belum dibayar.

Jawaban yang disarankan: a. Pemberitahuan Kecelakaan

Pasal 6. Pemberitahuan Kecelakaan (1) Tertanggung diwajibkan memberitahukan kecelakaan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan kepada Penanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian tersebut. (2) Pemberitahuan di maksud pada ayat (1) di atas dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada Penanggung. (3) Dalam hal pencurian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat dijadikan dasar untuk penuntutan penggantian dari kerugian atau adanya tuntutan dari pihak ketiga yang harus dipikul oleh penanggung, Tertanggung wajib melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan dari serendahrendahnya pos polisi (Pospol) setempat.

(4) Khusus untuk kerugian total (total loss) akibat pencurian, Tertanggung diwajibkan melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan dari Polisi Daerah (Polda) setempat.

b. Tuntutan dari pihak ketiga

Pasal 7. Tuntutan dari Pihak Ketiga

Apabila Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut, maka :

(1) Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima; (2) Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan tuntutan pihak ketiga tersebut; (3) Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengakui tanggung-gugatnya; (4) Tertanggung menguasakan kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dan apabila diperlukan, Tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada Penanggung; Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

32

Bab 3: Memahami praktek pasar asuransi kendaraan bermotor

c. Pembatalan polis oleh tertanggung

Pasal 19. Berakhirnya Pertanggungan

(1) Pembatalan Polis

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberi-tahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat.

Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar Premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek; bila hal Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi secara prorata untuk waktu pertanggungan yang belum berjalan.

d. Pembatalan polis karena premi belum dibayar.

Pasal 5. Pembayaran Premi

Kecuali diperjanjikan lain, maka uang premi harus dibayar lunas terlebih dahulu. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan pertanggungan atau tanggal perpanjangan pertanggungan, berlakunya pertanggungan ini ditunda oleh Penanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan jika sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian/kerusakan atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, Tertanggung tidak berhak atas suatu penggantian kerugian. Penundaaan tersebut akan berakhir 24 (dua puluh empat) jam sesudah premi diterima oleh Penanggung atau pertanggungan ini menjadi batal demi hukum apabila premi tidak dibayar setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal mulai berlakunya pertanggungan. Atas pembatalan ini Penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi setahun.

3.3.

Dengan mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), uraikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung apabila terjadi perubahan risiko. (Sept 2008, No. 5)

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

33

Bab 3: Memahami praktek pasar asuransi kendaraan bermotor Jawaban yang disarankan:

3.4.

1.

Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor.

2.

Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak : 1.1.

menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau

1.2.

menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2).

Uraikan 3 (tiga) ketentuan PSAKBI yang menyebabkan premi dikembalikan kepada Tertanggung. (Okt 2010, No. 8)

Jawaban yang disarankan: Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27

Pasal 8 Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 10 Apabila Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

Pasal 27 Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

34

Bab 3: Memahami praktek pasar asuransi kendaraan bermotor Uraikan 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan Penanggung agar Tertanggung mau memperpanjang polis asuransi kendaraannya. (Sept 2007, No. 8).

Jawaban yang disarankan: Penanggung dapat memberikan: 1. No claim discount (including protected discount ) 2. Direct debit policies ( requiring positive action on the part of the insured to cancel ) 3. Monthly policies ( that tend to mask annual increases in premium ) 4. Long-term contracts ( for some commercial risks ).

3.5.

Uraikan 2 (dua) ketentuan mengenai Berakhimya Pertanggungan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). (Sept 2007, No. 6).

Jawaban yang disarankan: Pasal 19. Berakhirnya Pertanggungan

(1)

Pembatalan Polis

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberi-tahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat. Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar Premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek; bila hal Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi secara prorata untuk waktu pertanggungan yang belum berjalan.

(2)

Terjadi Total Loss

Pertanggungan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (total loss) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun pertanggungannya jangka panjang

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

35

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting...

BAB 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting asuransi kendaraan bermotor

4.1.

Uraikan 3 (tiga) physical hazards pada penutupan asuransi kendaraan. (Okt 2010, No. 1)

Jawaban yang disarankan: 1. Merk, jenis, tipe kendaraan 2. Usia kendaraan / tahun pembuatan kendaraan 3. Alamat pemilik / tertanggung

4.2.

Jelaskan perbedaan underwriting risiko satu kendaraan milik perorangan dengan armada kendaraan milik sebuah perusahaan . (Mar 2009, No. 13)

Jawaban yang disarankan: Secara umum perbedaan underwriting terletak pada: Underwriting mobil perorangan: -

Kendaraan (tipe,/jenis, merek, tahun pembuatan, harga, peralatan tambahan, modifikasi)

-

penggunaan / pemakaian utama untuk apa

-

daerah pemakaian

-

jaminan asuransi yang diinginkan

-

loss record

Underwriting armada kendaraan: -

tipe/jenis merek kendaraan

-

jumlah armada

-

pemakaian

-

jaminan asuransi apakah sama pada semua armada atau tidak

-

apakah ada supir, detil data supir

-

loss ratio armada

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

36

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting... -

perluasan jaminan

-

apakah armada kendaraan khusus

Perbedaan utama terletak pada jenis aktivitas bisnis tertanggung (tujuan utama penggunaan kendaraan), jumlah unit kendaraan berserta tipe/jenis-merek-tahun dan harga kendaraan, (bila ada) informasi mengenai pengemudi/supir serta apakah ada modifikasi khusus terhadap kendaraan.

4.3.

Sebutkan 8 (delapan) informasi yang terdapat dalam ikhtisar pertanggungan kendaraan bermotor. (Sept 2009, No. 1)

Jawaban yang disarankan:

4.4.

1).

Policy Number

2).

Period of Insurance

3).

Name/address and occupation of the policyholder

4).

Date of issue and signature

5).

Rate and Premium

6).

Cover provided

7).

Details of vehicle insured

8).

The Sum Insured including accessories / Limit of liability

9).

Use of vehicle (private/commercial)

10).

Clauses / endorsements

Uraikan 3 (tiga) rating factor pada private motor insurance di lnggris. (Sept 2007, No. 4).

Jawaban yang disarankan: The main rating factors are : x the proper and other drivers x the vehicle x use to which the vehicle is put x area or district of use ( garage) and x scope of cover required.

4.5.

Uraikan ketentuan grace period dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) (Sept 2007, No. 3).

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

37

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting...

Jawaban yang disarankan: Grace period secara umum dapat diartikan sebagai Jangka waktu setelah berakhirnya masa jatuh tanggal pembayaran Premi di mana pembayaran Premi masih bisa dilakukan tanpa dikenakan bunga. Selama jangka waktu ini, Polis masih dianggap berlaku.

Dalam PSAKBI, pembayaran premi erupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal: x Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; x jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan. x Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. x Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat: diterimanya pembayaran tunai, atau x premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau x Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

4.6.

Uraikan pengertian grace period dan ketentuannya dalam PSAKBI. (Mar 2010, No. 7)

Jawaban yang disarankan: Grace period secara umum dapat diartikan sebagai Jangka waktu setelah berakhirnya masa jatuh tanggal pembayaran Premi di mana pembayaran Premi masih bisa dilakukan tanpa dikenakan bunga. Selama jangka waktu ini, Polis masih dianggap berlaku.

Dalam PSAKBI, pembayaran premi erupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal: x Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; x jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan. x Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. x Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat : diterimanya Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

38

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting... pembayaran tunai, atau x premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau x Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

4.7.

Uraikan 3 (tiga) rating factor pada private motor insurance di lnggris. (Sept 2007, No. 4).

Jawaban yang disarankan: The main rating factors are : x the proper and other drivers x the vehicle x use to which the vehicle is put x area or district of use ( garage) and x scope of cover required.

4.8.

Dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, uraikan apa yang dimaksud dengan Harga Sebenarnya. (Mar 2006, No. 2)

Jawaban yang disarankan: Pasal 17. Harga Sebenarnya

(1) Harga sebenarnya dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan adalah hasil penjualan yang dapat diperoleh Tertanggung secara penjualan bebas atas kendaraan bermotor tersebut atau kendaraan bermotor yang sama sesaat sebelum terjadi kehilangan atau kerusakan. (2) Harga perlengkapan atau peralatan kendaraan bermotor adalah harga pembelian di pasar bebas. (3) Harga perlengkapan atau peralatan yang sudah tidak diperjualbelikan di pasar bebas, dasar penggantiannya adalah harga yang tercatat terakhir dari pabriknya untuk Indonesia.

4.9.

Uraikan ketentuan risiko sendiri dalam PSAKBI. (Okt 2010, No. 7)

Jawaban yang disarankan: Untuk setiap kerugian dan atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

39

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting... Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 17, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

4.10.

Uraikan 3 (tiga) kemungkinan dalam hal tidak diterapkannya risiko sendiri dalam polis kendaraan bermotor. (Mar 2006, No. 6)

Jawaban yang disarankan :

4.11.

-

banyak klaim kecil yang akan ditangani/dilaporkan sehingga beban pekerjaan Bagian Klaim perusahaan asuransi akan banyak

-

Tertanggung cenderung tidak hati-hati dalam berkendara karena berpikir semua kerusakaan/kerugian akan diganti asuransi

-

Claim cost melambung

-

Loss ratio meningkat

-

Jawaban alternative diperbolehkan seperti: premi meningkat karena merupakan produk asuransi kendaraan alternatif yang menarik.

Dalam penutupan asuransi kendaraan bermotor, (Mar 2006, No. 13) a. Jelaskan mengapa penanggung lazimnya mendasarkan Pertanggungan dengan berpatokan pada harga sebenarnya.

penentuan

Harga

b. Sehubungan dengan pertanyaan a) di atas kaitkan jawaban saudara dengan 2 (dua) cara/metoda lain dalam penentuan harga pertanggungan.

Jawaban yang disarankan: a. jelaskan mengapa penanggung lazimnya mendasarkan penentuan Harga Pertanggungan dengan berpatokan pada harga sebenarnya. -

didasarkan harga sebenarnya (didefinisikan menurut PSKBI) untuk menghindari under atau over insurance sehingga premi yang dikenakan lebih akurat dan menghindari potensi masalah (sengketa) apabila terjadi klaim

-

kandidat diperkenankan memberikan jawaban bahwa penggantian klaim adalah berdasarkan “like for like” (indemnity) dan bukan “new for old” (reinstatement value)—kecuali diperjanjikan lain

b. Sehubungan dengan pertanyaan a) di atas kaitan jawaban saudara dengan 2 (dua) cara/metoda lain dalam penentuan harga pertanggungan. -

agreed value

-

new for old (reinstatement/replacement value)

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

40

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting... 4.12.

Uraikan apa yang dimaksud dengan Pertanggungan di bawah harga dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia

Jawaban yang disarankan: Pasal 17. Pertanggungan di bawah Harga

Jika kendaraan bermotor yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungan kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga pertanggungan, maka Penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan

4.13.

Uraikan pengertian underinsurance dalam asuransi kendaraan bermotor. (Mar 2009, No. 1)

Jawaban yang disarankan: Underinsurance atau Pertanggungan di Bawah Harga terjadi jika pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

4.14.

Uraikan dengan contoh penerapan agreed value dalam asuransi kendaraan bermotor. (Sept 2008, No. 2)

Jawaban yang disarankan: Agreed valued basis adalah penetapan Harga Pertanggungan berdasarkan kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung. Basis ini dilakukan mengingat sulitnya diperoleh informasi harga sebenaranya kendaraan yang akan diasuransikan untuk pasar Indonesia.

Biasanya diterapkan dalam penutupan mobil antik,kendaraan khusus,mobil langka, kendaraan bernilai seni tinggi, kendaraan modifikasi maupun kendaraan built up.

Impilkasi dari penetapan Harga Pertanggungan berdasarkan basis ini adalah bahwa pada saat klaim, hampir pasti proses klaim lebih cepat karena tidak perlu dilakukan pengecekan haraga sebenarnya dan relatif tidak ada sengketa (dispute) atas nilai yang diganti karena tidak ada under insurance. Ketika terjadi kerugian total (total loss), nilai ganti rugi adalah Harga

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

41

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting... Pertanggungan.

Kesulitan akan timbul jika terjadi betterment maupun tidak ada part untuk penggantian part yang hilang/rusak.

PSKBI tidak menerapkan Harga Pertanggungan secara agreed valued basis karena telah diatur mengenai Harga Sebenarnya dan Pertanggungan di Bawah Harga. Sehingga diperlukan modifikasi polis baik di ikhtisar pertanggungan maupun di wording polis atau di klausul yang mengatur Agreed Valued Basis of Sum Insured.

4.15.

Jelaskan pertimbangan underwriting dalam penutupan asuransi kendaraan bermotor dengan objek pertanggungan : (Okt 2010, No. 10) a.

mobil antik.

b.

kendaraan built up (Form 8).

c.

kendaraan modifikasi khusus.

Jawaban yang disarankan: Kendaraan-kendaraan berupa mobil antik, kendaraan built up, maupun kendaraan modifikasi khusus tidak memiliki harga pasaran yang standar. Oleh karena itu, underwriter dapat menentukan harga pertanggungan kendaraan tersebut dengan agreed valued. Agreed valued basis adalah penetapan Harga Pertanggungan berdasarkan kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung. Basis ini dilakukan mengingat sulitnya diperoleh informasi harga sebenaranya kendaraan yang akan diasuransikan untuk pasar Indonesia.

Biasanya diterapkan dalam penutupan mobil antik, kendaraan khusus, mobil langka, kendaraan bernilai seni tinggi, kendaraan modifikasi maupun kendaraan built up.

Impilkasi dari penetapan Harga Pertanggungan berdasarkan basis ini adalah bahwa pada saat klaim, hampir pasti proses klaim lebih cepat karena tidak perlu dilakukan pengecekan haraga sebenarnya dan relatif tidak ada sengketa (dispute) atas nilai yang diganti karena tidak ada under insurance. Ketika terjadi kerugian total (total loss), nilai ganti rugi adalah Harga Pertanggungan.

Kesulitan akan timbul jika terjadi betterment maupun tidak ada part untuk penggantian part yang hilang/rusak.

PSKBI tidak menerapkan Harga Pertanggungan secara agreed valued basis karena telah diatur mengenai Harga Sebenarnya dan Pertanggungan di Bawah Harga. Sehingga diperlukan modifikasi polis baik di ikhtisar pertanggungan maupun di wording polis atau di klausul yang mengatur Agreed Valued Basis of Sum Insured.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

42

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting...

4.16.

Jelaskan syarat umum PSAKBI berikut ini : (Sept 2009, No. 10) a.

Pemulihan harga pertanggungan.

b.

Penghentian pertanggungan.

c.

Pengalihan kepemilikan.

Jawaban yang disarankan: a.

Pemulihan harga pertanggungan. (lihat pasal 24)

Setelah terjadi kerugian sebagian pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi. Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

b.

c.

Penghentian pertanggungan. (lihat pasal 27)

1.

Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan mem-beritahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasar-kan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat-nya untuk pemberitahuan tersebut

2.

Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertang-gung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

3.

Pertanggungan berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertang-gungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengalihan kepemilikan. (lihat pasal 10)

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

43

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting... Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

4.17.

Uraikan ketentuan Pengalihan Kepemilikan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. (Mar 2013, No. 3; Mar 2014, No. 2)

Jawaban yang disarankan: PENGALIHAN KEPEMILIKAN (Pasal 10) Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

4.18.

Jelaskan perbedaan underwriting risiko satu kendaraan milik perorangan dengan armada kendaraan milik sebuah perusahaan. (Mar 2009, No. 13)

Jawaban yang disarankan: Secara umum perbedaan underwriting terletak pada: Underwriting mobil perorangan: -

Kendaraan (tipe,/jenis, merek, tahun pembuatan, harga, peralatan tambahan, modifikasi)

-

penggunaan / pemakaian utama untuk apa

-

daerah pemakaian

-

jaminan asuransi yang diinginkan

-

loss record

Underwriting armada kendaraan: -

tipe/jenis merek kendaraan

-

jumlah armada

-

pemakaian

-

jaminan asuransi apakah sama pada semua armada atau tidak

-

apakah ada supir, detil data supir

-

loss ratio armada

-

perluasan jaminan

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

44

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting... -

apakah armada kendaraan khusus

Perbedaan utama terletak pada jenis aktivitas bisnis tertanggung (tujuan utama penggunaan kendaraan), jumlah unit kendaraan berserta tipe/jenis-merek-tahun dan harga kendaraan, (bila ada) informasi mengenai pengemudi/supir serta apakah ada modifikasi khusus terhadap kendaraan.

4.19.

Jelaskan masing-masing 3 (tiga) conditions subsequent to contract dan conditions precedent to liability yang diatur dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (Mar 2009, No. 11)

Jawaban yang disarankan: Tiga conditions subsequent to contract atau syarat yang harus selalu dipenuhi selama kontrak/periode asuransi: -

pasal 5 Wilayah

-

pasal 6 Kewajiban untuk Mengungkapkan Fakta

-

pasal 7 Pembayaran Premi

-

Pasal 8 Perubahan Risiko

-

Pasal 9 Pemeriksaan

-

Pasal 10 Pengalihan Kepemilikan

-

Pasal 18 Biaya yang diganti

-

Pasal 19 Pertanggungan Lain

-

Pasal 22 Subrogasi

-

Pasal 24 Pemulihan Harga Pertanggungan

-

Pasal 26 Mata Uang

-

Pasal 27 Penghentian Pertanggungan

-

Pasal 28 Pengembalian Premi

Tiga condition precedent to liability atau syarat sebelum klaim dibayar: -

Pasal 11 Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian atau Kerusakan

-

Pasal 12 Sisa Barang

-

Pasal 13 Laporan tidak benar

-

Pasal 14 Dokumen Klaim

-

Pasal 15 Penentuan Nilai Ganti Rugi

-

Pasal 16 Cara Penyelesain dan Penetapan Ganti Rugi

-

Pasal 17 Pertanggungan di Bawah Harga

-

Pasal 18 Biaya yang diganti

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

45

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting...

4.20.

-

Pasal 20 Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap

-

Pasal 21 Risiko Sendiri

-

Pasal 23 Pembayaran Ganti rugi

-

Pasal 25 Hilangnya Hak Ganti Rugi

-

Pasal 29 Perselisihan

Berdasarkan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), uraikan ketentuan mengenai (Sept 2007, No. 13). a)

Kewajiban Pengungkapan Fakta

b) Laporan tidak benar c)

Kewajtban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan

Jawaban yang disarankan: a) Kewajiban Pengungkapan Fakta

Ketentuan dalam PSAKBI tentang kewajiban tersebut Pasal 6

1.

tertanggung wajib : 1.1.

mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;

1.2.

membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

2.

Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

3.

Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

b) Laporan tidak benar

PASAL 13: LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

46

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting... berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja : 1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-

hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi 2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita 3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada

pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah 4. menyembunyikan

barang-barang yang terselamatkan atau sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang

barang-barang

5. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan

c) Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan

1.

Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggung-kan, wajib :

1.1.

memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;

1.2.

melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;

1.3.

melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

1.

Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, maka Tertanggung wajib:

1.1.

Memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat- lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;

1.2.

Menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;

1.3.

Memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;

1.4.

Tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

47

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting... 2.

4.21.

Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib :

2.1.

melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut;

2.2.

memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;

2.3.

mengamankan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.

2.4.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

Berkaitan dengan kewajiban pengungkapan fakta material (material fact), uraikan hal hal berikut: (Okt 2010, No. 9) a.

ketentuan dalam PSAKBI tentang kewajiban tersebut.

b.

3 (tiga) contoh pelanggaran ketentuan di atas.

c.

6 (enam) informasi fakta yang tidak wajib diungkapkan oleh Tertanggung kepada Penanggung.

Jawaban yang disarankan: a) Kewajiban Pengungkapan Fakta

Ketentuan dalam PSAKBI tentang kewajiban tersebut Pasal 6

1.

tertanggung wajib : 1.1.

mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;

1.2.

membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

2.

Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

3.

Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

48

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting... tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

b) Pelanggaran atas kewajiban pengungkapan fakta

PASAL 13: LAPORAN TIDAK BENAR, yaitu dengan sengaja: 1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang

hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi 2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita 3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada

pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah 4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang

sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang 5. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan

c) 6 (enam) informasi fakta yang tidak wajib diungkapkan oleh Tertanggung kepada Penanggung

1)

Matters of Law, yaitu fakta hukum.

2)

Matters of Common Knowledge, yaitu hal-hal yang telah menjadi pengetahuan umum dari masyarakat.

3)

Factors which lessen the risk, yaitu faktor-faktor yang mengurangi risiko.

4)

Facts which reasonably be discovered, yaitu fakta yang secara wajar akan dapat diketahui, misalnya loss record yang disimpan penanggung.

5)

Facts which a survey should have revealed, yaitu fakta yang secara wajar akan dapat ditemukan/diketahui oleh surveyor untuk risiko yang dilakukan survey.

6)

Facts covered by the terms of the policy, yaitu fakta yang dengan jelas tercantum dalam polis dan merupakan ketentuan dari polis, contoh pengecualian kematian yang disebabkan olahraga musim dingin (ski) dalam polis Personal Accident.

7)

Facts which the proposer does not know, yaitu fakta yang tidak diketahui oleh tertanggung / calon tertanggung.

8)

Convictions which are spent, yaitu conviction yang telah dijalani sesuai ketentuan Rehabilitation of Offenders Act 1974.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

49

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting... 4.22.

Sebutkan 5 (lima) contoh pelanggaran kewajiban mengungkapkan fakta menurut PSAKBI. (Sept 2009, No. 8)

Jawaban yang disarankan: 1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi 2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita 3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah 4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang 5. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan

4.23.

Uraikan ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) tentang laporan tidak benar. (Mar 2009, No. 8)

Jawaban yang disarankan: PASAL 13 LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja : 1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi 2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita 3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah 4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang 5. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan

4.24.

Sebutkan 3 (tiga) tindakan Tertanggung yang berhubungan dengan laporan tidak benar yang menyebabkan hilangnya hak ganti rugi menurut PSAKBI. (Okt 2010, No. 3)

Jawaban yang disarankan:

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

50

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting... PASAL 13 LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja :

4.25.

1.

mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi

2.

memperbesar jumlah kerugian yang diderita

3.

memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah

4.

menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang

5.

mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan

Sebutkan 6 (enam) material fact dalam penutupan asuransi kendaraan bermotor. (Mar 2009, No. 5)

Jawaban yang disarankan: -

tipe kendaraan

-

merek kendaraan

-

tahun pembuatan kendaraan

-

harga kendaraan

-

warna kendaraan

-

no mesin

-

no rangka

-

no polisi

-

kapasitas (cc)

-

kondisi kendaraan (mulus atau ada kerusakan)

-

loss history

-

penggunaan kendaraan

-

tempat penyimpanan/parkir di malam hari

-

peralatan tambahan

-

apakah ada modifikasi

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

51

Bab 4: Memahami persepsi risiko, evaluasi dan underwriting...

4.26.

Dalam kaitan dengan underwriting asuransi kendaraan bermotor, jelaskan 10 (sepuluh) fakta material pada underwriting kendaraan bermotor sehubungan dengan penutupan asuransi kendaraan bermotor. (Mar 2014, No. 9)

Jawaban yang disarankan: Lihat di atas

4.27.

Dalam kaitan dengan asuransi kendaraan bermotor, jelaskan: (Mar 2009, No. 14) a.

2 (dua) implied conditions

b.

4 (empat) expressed conditions yang terdapat dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Jawaban yang disarankan: a.

2 (dua) implied conditions Dua implied conditions (bobot masing-masing 15): o

adanya subject matter of insurance atau poko pertanggungan

o

tertanggung mempunyai kepentingan (insurable interest) atas pokok pertanggungan

o

tertanggung harus bersikap seolah-olah tidak berasuransi

o

melakukan upaya meminimalkan kerugian dan bekerja sama dengan Penanggung dalam proses klaim

b. 4 (empat) expressed conditions yang terdapat dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) x

pemegang polis harus melaksanakan serta memenuhi syarat – syarat polis;

x

informasi dalam proposal form haruslah sesungguhnya benar menurut pengetahuan dan kenyakinan tertanggung;

x

pemegang polis harus melaksanakan langkah – langkah yang wajar untuk mencegah kerugian yang timbul, termasuk memelihara kendaraan dalam keadaan yang efisien dan layak untuk dikemudikan di jalan

x

penanggung punyak hak untuk memeriksa kendaraan sesuai dengan usia yang wajar; sangat jarang ketika penanggung hendak memeriksa kendaraan yang dijamin selain ketika saat terjadinya kecelakaan tetapi haknya di tahan untuk diperiksa bila terdapat keadaan yang dicurigai.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

52

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim...

BAB 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim asuransi kendaraan bermotor

5.1.

Jelaskan syarat umum PSAKBI mengenai : (Sept 2009, No. 13) a.

Kewajiban Tertanggung apabila kendaraan yang dipertanggungkan mengalami kerugian atau kerusakan.

b.

Penentuan nilai ganti rugi.

Jawaban yang disarankan:

a. KEWAJIBAN TERTANGGUNG dalam hal Kerugian dan/atau kerusakan (Pasal 11) 1.

2.

Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggung-kan, wajib:

1.1.

memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;

1.2.

melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendahrendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;

1.3.

melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, maka Tertanggung wajib:

2.1.

Memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambatlambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;

2.2.

Menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;

2.3.

Memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

53

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki; 2.4.

3.

Tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.

Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib :

3.1.

melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamat-kan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut;

3.2.

memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;

3.3.

mengamankan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

b.

Penentuan nilai ganti rugi. (Pasal 15, 16, 17 dan 18)

1.

Kerugian sebagian : 1.1.

jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;

1.2.

jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak;

1.3.

jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;

2.

Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.

2.1.

Kerugian Total terjadi jika :

2.1.1. kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

54

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... 2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian;

5.2.

2.2.

Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggungan, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggungan terhadap harga sebenarnya.

2.3.

Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

Uraikan pengertian kerugian total dalam PSAKBI. (Okt 2010, No. 4)

Jawaban yang disarankan: Kerugian Total terjadi jika : 1. kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau 2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian;

5.3.

Uraikan 3 (tiga) cara penyelesaian ganti rugi klaim kerugian sebagian menurut Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). (Mar 2009, No. 6)

Jawaban yang disarankan:

Pasal 16. Penentuan Nilai Ganti Rugi Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal : Kerugian sebagian : 1.1.

jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;

1.2.

jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak

1.3.

jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

55

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim...

5.4.

Sebagai praktisi asuransi, Anda diminta memberikan presentasi mengenai klaim kendaraan bermotor. Jelaskan susunan presentasi yang mencakup hal berikut : (Mar 2009, No. 9) a.

Peran departemen klaim.

b.

Pertanyaan-pertanyaan utama dalam formulir laporan klaim dan digunakannya pertanyaan tersebut.

c.

New for old dan bagaimana prinsip ini bertaku.

alasan

Jawaban yang disarankan: a.

Peran departemen klaim ƒ menyediakan pelayanan klaim yang cepat dan efesien ƒ memberikan ganti rugi sesuai jaminan polis ƒ memastikan hanya klaim yang syah(valid) yang dibayar ƒ berhubungan dengan pihak ketiga untuk melindungi kepentingan Tertanggung ƒ mencegah terjadi pembayaran klaim berlebih (overpayment), kecurangan klaim atau berlebihannya biaya klaim akibat penanganan klaim yang tidak efesien

b.

Pertanyaan-pertanyaan utama dalam formulir laporan klaim dan alasan digunakannya pertanyaan tersebut Petanyaan utama menyangkut: -

rincian polis

-

rincian tertanggung

-

pengemudi pada saat peristiwa klaim

-

rincian kendaraan

-

pemakaian pada saat klaim

-

kerugian/kerusakan pada kendaraan

-

rincian (kronologi) peristiwa kerugian

-

apakah ada pihak lain yang turut terlibat dalam peristiwa kerugian

-

pernyataan dan tanda-tangan Tujuan utama pertanyaan tsb adalah untuk: 9sebagai sarana menyampaikan klaim 9memastikan bahwa semua informasi klaim penting telah disampaikan 9untuk keperluan penilaian klaim 9untuk membantu proses klaim agar cepat dan efisien 9untuk memutakhirkan data 9memastikan subrogasi atau recovery 9memastikan informasi pada saat klaim sesuai dengan data penutupan

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

56

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim...

c.

New for old dan bagaimana prinsip ini berlaku ƒ New for old adalah prinsip ganti rugi barang baru untuk barang lama. Artinya perusahaan asuransi mengganti klaim dengan barang baru. Prinsip ini biasanya berlaku pada penutupan kendaraan baru yaitu kendaraan yang mengalami kerugian sebagian yang memerlukan penggantian bagian kendaraan maka akan diberikan penggantian bagian (part) baru. Untuk kerugian total akan diganti dengan kendaraan baru yang jenis/tipe merek sama. Penggantian tersebut tanpa memperhitungkan faktor depresiasi atau harga pasar. ƒ Umumnya berlaku syarat (tergantung perjanjian): maksimum kerugian terjadi 6 bulan sejak tanggal penutupan. Tertanggung hanya dikenakan risiko sendiri (deductible) dan maksimum penggantian adalah harga pertanggungan.

5.5.

Dalam kaitan dengan klaim kendaraan berrnotor: (Sept 2009, No. 9) a.

Buatlah diagram alur proses klaim.

b.

Uraikan hal-hal yang harus disampaikan dalam surat penolakan klaim karena pelanggaran terhadap kewajiban mengungkapkan fakta dalam PSAKBI.

c.

Uraikan 3 (tiga) cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa.

Jawaban yang disarankan:

c.

a.

Pelaporan --> Bengkel Rekanan --> Survey --> Dokumen Klaim --> Estimasi Biaya Perbaikan --> Approval (SPK) --> Repair --> Payment

b. -

Menjelaskan / membandingkan fakta yang telah disampaikan oleh tertanggung pada saat penutupan vs fakta sebenarnya -

Menjelaskan bahwa fakta yang tidak diungkapkan tsb, atau yang bertentangan tsb adalah “material fact”

-

Menjelaskan bahwa “material fact” tsb berkontribusi atau menyebabkan kerugian / kerusakan

-

Menjelaskan adanya kewajiban tertanggung untuk mengungkapkan “material fact” dan pelanggaran atas hal tersebut menyebabkan polis “void atau voidable”

Cara penyelesaian sengketa: 1. Musyawarah 2. Mediasi (BMAI) 3. Arbitrase 4. Pengadilan 5. Insurance Ombudsman Bureau

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

57

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... 6. Personal Insurance Arbitration Service 7. Alternative Dispute Resolution

5.6.

Uraikan 3 (tiga) cara penyelesaian sengketa klaim dalam asuransi kendaraan bermotor. (Mar 2010, No. 8)

Jawaban yang disarankan: 1. Musyawarah 2. Mediasi (BMAI) 3. Arbitrase 4. Pengadilan 5. Insurance Ombudsman Bureau 6. Personal Insurance Arbitration Service 7. Alternative Dispute Resolution

5.7.

Uraikan 4 (empat) cara penyelesaian sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor. (Sept 2013, No. 1)

Jawaban yang disarankan: 1. Musyawarah 2. Mediasi (BMAI) 3. Arbitrase 4. Pengadilan 5. Insurance Ombudsman Bureau 6. Personal Insurance Arbitration Service 7. Alternative Dispute Resolution

5.8.

Berkaitan asuransi kendaraan bermotor, jelaskan : (Okt 2010, No. 11) a.

5 (lima) informasi yang harus dimuat dalam formulir klaim.

b.

pengertian bengkel rekanan (panels of approved repairers) serta kelebihan dan kekurangannya.

Jawaban yang disarankan:

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

58

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... a. Informasi yang harus dimuat dalam formulir klaim: 1. Polis: No. polis, agent, broker, tanggal pembayaran premi 2. Detail Tertanggung: nama, alamat, tanggal lahir, okupasi/pekerjaan 3. Data Pengemudi: nama, alamat, usia, okupasi, SIM 4. Data Kendaraan: jenis, tipe, besar CC, no. polisi, garasi, 5. Data penggunaan kendaraan (use: private/commersial) 6. Data kerugian yang dialami kendaraan tertanggung: jenis kerusakan, perbaikan, survey 7. Data / detail terjadinya kerugian (kronologis kejadian klaim): Tanggal, jam, dimana, bagaimana, laporan polisi, 8. Data pihak ketiga yang terlibat didalam kerugian tsb: kendaraan, pengemudi, asuransi, cidera badan, kerusakan harta benda, saksi-saksi, 9. Deklarasi dan tanda tangan

b. pengertian bengkel rekanan (panels of approved repairers) serta kelebihan dan kekurangannya.

Bengkel Rekanan adalah bengkel kendaraan yang diajak kerjasama oleh perusahaan asuransi sebagai tempat perbaikan kerusakan atas klaim kendaraan nasabah

Kelebihan: o

Ada beberapa bengkel rekanan yang diberi kewenangan untuk melakukan survey dan adjuster, sehingga mempermudah tertanggung dan mempercepat dalam mengajukan klaim.

o

Biasanya bengkel rekanan adalah bengkel terbaik di antara yang lain (sekalipun tidak selalu bengkel resmi).

o

Bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi mendapatkan diskon khusus sehingga klaim yang harus dibayar tidak sebesar bengkel non rekanan.

Kekurangan:

5.9.

o

Karena biasanya bengel bagus, biasanya antriannya banyak sehingga pengerjaan perbaikan cukup lama.

o

Jarang berupa bengkel authorised

Berkaitan dengan penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor, jelaskan: (Sept 2013, No. 10) a.

Pengertian bengkel rekanan (panels of approved repairers)

b.

Masing-masing 5 (lima) kelebihan dan kekurangan penggunaan bengkel rekanan.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

59

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim...

Jawaban yang disarankan: Bengkel Rekanan adalah bengkel kendaraan yang diajak kerjasama oleh perusahaan asuransi sebagai tempat perbaikan kerusakan atas klaim kendaraan nasabah

Kelebihan: o

Ada beberapa bengkel rekanan yang diberi kewenangan untuk melakukan survey dan adjuster, sehingga mempermudah tertanggung dan mempercepat dalam mengajukan klaim.

o

Biasanya bengkel rekanan adalah bengkel terbaik di antara yang lain (sekalipun tidak selalu bengkel resmi).

o

Bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi mendapatkan diskon khusus sehingga klaim yang harus dibayar tidak sebesar bengkel non rekanan.

o

Banyak pilihan bengkel, tergantung letak geografis atau jenis kerusakan

o

Kendaraan bisa diambil di rumah tertanggung (beberapa bengkel rekanan)

Kekurangan:

5.10.

o

Karena biasanya bengel bagus, biasanya antriannya banyak sehingga pengerjaan perbaikan cukup lama.

o

Jarang berupa bengkel authorised

Sebutkan 6 (enam) pertanyaan dalam formulir klaim asuransi kendaraan bermotor yang berkaitan dengan peristiwa dan kerugian yang dialami. (Sept 2008, No. 7)

Jawaban yang disarankan: 1. No polis 2. Nama dan alamat tertanggung 3. Jenis / merek kendaraan 4. Nomor Polisi 5. No mesin 6. No Chasis 7. Tahun pembuatan 8. Nama pengemudi

5.11.

Sebutkan 8 (delapan) informasi yang diminta Penanggung dalam formulir klaim asuransi kendaraan bermotor. (Sept 2009, No. 2)

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

60

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim...

Jawaban yang disarankan: 1. Polis: No. polis, agent, broker, tanggal pembayaran premi 2. Detail Tertanggung: nama, alamat, tanggal lahir, okupasi/pekerjaan 3. Data Pengemudi: nama, alamat, usia, okupasi, SIM 4. Data Kendaraan: jenis, tipe, besar CC, no. polisi, garasi, 5. Data penggunaan kendaraan (use: private/commersial) 6. Data kerugian yang dialami kendaraan tertanggung: jenis kerusakan, perbaikan, survey 7. Data / detail terjadinya kerugian (kronologis kejadian klaim): Tanggal, jam, dimana, bagaimana, laporan polisi, 8. Data pihak ketiga yang terlibat didalam kerugian tsb: kendaraan, pengemudi, asuransi, cidera badan, kerusakan harta benda, saksi-saksi, 9. Deklarasi dan tanda tangan

5.12.

Sebutkan 5 (lima) tujuan pengisian formulir laporan klaim. (Sept 2009, No. 5)

Jawaban yang disarankan: 1. Mempermudah pemegang polis / tertanggung untuk melaporkan klaim dan menceritakan details kejadiannya 2. Memastikan semua informasi yang dibutuhkan untuk penanganan klaim diperoleh lebih cepat dan akurat 3. Mempercepat validasi klaim apakah dijamin dan dapat dibayar 4. Mempercepat penanganan klaim secara cepat dan efisien 5). Untuk meng-update underwriting records 5. Mengecek apakah informasi yang disampaikan pada saat penutupan dan renewal adalah benar dan akurat 6. Membantu penanganan dan negosiasi klaim tanggung jawab hukum pihak ketiga

5.13.

Uraikan cara penyelesaian klaim apabila sebuah kendaraan diasuransikan di dua perusahaan asuransi. (Mar 2009, No. 4)

Jawaban yang disarankan: Kandidat harus menguraikan prinsip kontribusi yaitu jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku).

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

61

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim...

5.14.

Uraikan penerapan non-contribution clause dalam asuransi kendaraan bermotor. (Mar 2010, No. 6; Mar 2014, No 1)

Jawaban yang disarankan: Non contribution Condition menyatakan bahwa bila satu resiko ditutup oleh 2 polis, maka bila polis A mengandung kondisi tersebut, polis tersebut tidak akan berkontribusi dengan polis lain dalam Non contribution menyatakan bahwa bila satu resiko ditutup oleh 2 polis, maka bila polis A mengandung kondisi non-kontribusi tersebut, polis tersebut tidak akan berkontribusi dengan polis lain dalam penggantian klaim (dalam arti polis A tidak akan mengganti kerugian bila polis lain tidak mengandung kondisi yang sama). Bila polis lain juga mengandung kondisi yang sama, maka kedua polis sama-sama berkontribusi

5.15.

Sebutkan 3 (tiga) ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) mengenai Sisa Barang. (Mar 2010, No. 3)

Jawaban yang disarankan: Pasal 12 1.

5.16.

Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian kendaraan bermotor yang dapat diselamatkan.

2.

Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini.

3.

Sisa barang dan bagian kendaraan bermotor yang telah mendapatkan ganti rugi menjadi hak Penanggung.

Kendaraan Tertanggung Anda - yang diasuransikan dengan kondisi penutupan Jaminan A yaitu Kerugian Total, Kerugian Sebagian dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH) - mengalami kecelakaan tunggal yaitu menabrak sebuah pohon. (Sept 2008, No. 13) x

Harga Pertanggungan kendaraan tersebut adalah Rp. 200.000.000.

x

Limit TJH sebesar Rp. 10.000.000 setiap kejadian.

x

Risiko sendiri sebesar Rp. 200.000 setiap kejadian.

x

Harga sebenarnya kendaraan adalah Rp.250.000.000.

Akibat kejadian tersebut : x

Kendaraan mengalami kerusakan parah Rp.150.000.000.

x

Sisa kendaraan (salvage) ditawarkan kepada yang berminat dan penawaran harga tertinggi adalah Rp. 25.000.000.

dan biaya perbaikan mencapai

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

62

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... x

Tertanggung melaporkan bahwa kendaraan tersebut juga diasuransikan dengan perusahaan lain (Polis 2) dengan harga pertanggungan Rp.100.000.000 dan kondisi penutupan Jaminan B atau kerugian total dan kerugian sebagian saja dan risiko sendiri adalah Rp.200.000 setiap kejadian.

Jelaskan perhitungan ganti-rugi masing-masing polis.

Jawaban yang disarankan:

Kerusakan yang terjadi adalah : = Loss / harga sebenarnya x 100% = Rp 150,000,000 / Rp 250,000,000 x 100% = 60%

Menurut peraturan yang berlaku kerugian total adalah apabila biaya untuk memperbaiki pada kondisi seperti sebelum terjadi kerugian adalah > 75%

Tetapi dalam hal polis komprehensif penanggung dapat mengambil kebijakan mengganti keseluruhan

Polis 1 : Total kerugian = biaya perbaikan – salvage = Rp 150,000,000 – 25,000,000 = Rp 125,000,000

Ganti rugi = Hp polis 1 / (hp polis 1 + hp polis 2) x total kerugian

= Rp 200,000,000 / (Rp 200,000,000 + Rp 100,000,000) x Rp 125,000,000 = Rp 83,333,333 – deductible = Rp 83,133,333

Polis 2: Ganti rugi = Hp polis 1 / (hp polis 1 + hp polis 2) x total kerugian

= Rp 100,000,000 / (Rp 200,000,000 + Rp 100,000,000) x Rp 125,000,000 = Rp 41,666,666

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

63

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim...

5.17.

Kendaraan Tertanggung Anda - yang diasuransikan dengan polis PSAKBI (polis pertama) dengan kondisi penutupan Jaminan A yaitu Kerugian Total, Kerugian Sebagian dan Tanggung jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH) - mengalami kecelakaan tunggal yaitu menabrak sebuah pohon pada tanggal1 September 2010. (Okt 2010, No. 13)

Berikut ini informasi pertanggungan :

‡

Harga Pertanggungan kendaraan tersebut adalah Rp. 200.000.000,-

‡

Limit TJH sebesar Rp. 10.000.000,- setiap kejadian.

‡

Risiko sendiri sebesar Rp. 200.000,- setiap kejadian .

‡

Harga sebenarnya kendaraan adalah Rp. 250.000.000,-

‡

Periode pertanggungan 2 Januari 2010- 2 Januari 2011.

‡

Tertanggung melaporkan bahwa kendaraan tersebut juga diasuransikan dengan perusahaan lain (polis kedua) dengan harga pertanggungan Rp.50.000.000,- dan kondisi penutupan Jaminan A dan risi ko sendiri adalah Rp. 200.000,- setiap kejadian. Periode pertanggungan Polis kedua 2 Juni 2010- 2 Juni 2011.

‡

Suku premi kedua polis :3 % pertahun Akibat kejadian tersebut :

‡

Kendaraan mengalami kerusakan dan biaya perbaikan mencapai Rp. 5.000.000,-

Hitunglah dari masing masing polis:

a.

jumlah ganti-rugi.

b.

Pengembalian premi apabila setelah dilakukan ganti-rugi klaim, polis dibatalkan pada 2 Oktober 2010.

Jawaban yang disarankan:

Jumlah ganti rugi Polis I HP = Rp 200,000,000 TJH = Rp 10,000,000 OR = Rp 200,000 Harga sebenarnya = Rp 250,000,000 Ganti Rugi = HP polis I / Harga sebenarnya X Loss - OR = Rp 200,000,000 / Rp 250,000,000 x Rp 5,000,000 – Rp 200,000 = Rp 3,800,000

Polis II Hp = Rp 50,000,000

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

64

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... Ganti rugi

= Rp 50,000,000 / Rp 250,000,000 x Rp Rp 5,000,000

= Rp 1,000,000

Pengembalian premi setelah dilakukan ganti rugi klaim, polis dibatalkan pada 2 oktober 2010 Polis I Premi 1 tahun

= HP x rate

= Rp 200,000,000 x 3% = Rp 6,000,000 Periode pertangungan 2 january 2010 - 2 January 2011 (12 bulan) Periode pertangungan yang telah berjalan = 2 january 2010 - 2 Oktober 2010 (10 bulan) Pengembalian premi = (12 – 10) / 12 x Rp 6,000,000 = Rp 1,000,000

Polis II Premi 1 tahun

= HP x rate

= Rp 50,000,000 x 3% = Rp 1,500,000 Periode pertangungan 2 juni 2010 - 2 Juni 2011 (12 bulan) Periode pertangungan yang telah berjalan = 2 juni 2010 à 2 Oktober 2010 (4 bulan) Pengembalian premi = (12 – 4) / 12 x Rp 1,500,000 = Rp 1,000,000

5.18.

Uraikan apa yang dimaksud dengan knock for knock agreement. (Sept 2008, No. 1)

Jawaban yang disarankan: Adalah kesepakatan antar perusahaan asuransi yang berisi bahwa apabila terjadi peristiwa kerugian yang melibatkan kendaraan-kendaraan yang diasuransi didua atau lebih perusahaan asuransi, sepanjang jaminannya Gabungan, maka masing-masing perusahaan asuransi akan menyelesaikan klaim nasabahnya.

5.19.

Jelaskan perbandingan penerapan Knock for Knock Agreement yang berlaku di Indonesia dan di Inggris. (Mar 2006, No. 9)

Jawaban yang disarankan : Secara umum, sudah menjadi praktek lazim, walau tidak ada perjanjian tertulis, bahwa Knock for Knock Agreement antar perusahaan asuransi di Indonesia masih berlaku.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

65

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... Karena kompetisi, sejak tahun 1990-an banyak perusahaan asuransi di Inggris yang meninggal Agreement ini dan tinggal sejumlah kecil perusahaan asuransi yang masih berpartisipasi dalam Agreement ini.

Di Indonesia tidak secara jelas atau tegas diatur apa saja yang masuk dalam Agreement ini kecuali kerugian/kerusakan karena peristiwa kecelakaan yang melibatkan kendaraankendaraan yang diasuransikan oleh perusahaan asuransi yang berbeda.

Di Inggris, agreement berlaku untuk kerusakan terhadap kendaraan sebagai akibat dari: - tabrakan atau upaya menghindari tabrakan - bongkar muat - sesuatu yang jatuh dari kendaraan atau sesuatu yang terlempar oleh roda kendaraan

*) Kandidat harus menjelaskan perubahan standar agreement, settlement for vehicles held by motor trader,emergency treatment fee dan efek terhadap No Claim Discount yang berlaku di Inggris.

*) Kandidat mendapat nilai tambah (full mark) bila dapat menjelaskan alasan berkurangnya peserta Knock for Knock agreement seperti a)

kesenjangan protofolio cover yaitu satu perusahaan asuransi banyak menutup dengan kondisi komprehensif (Gabungan) sementara yang lain banyak menutup dengan kondisi non-komprehensif,

b) meningkatnya uninsured loss claim dan sebagai akibatnya deductibleuntuk kondisi

komprehensif naik serta tertanggung semakin pintar dalam klaim loss uf use, c)

meningkatnya popularitas legal expense insurance yang kaitannya denganmotor insurance adalah menyediakan jasa uninsured loss recovery d) Knock for knock agreement menyebabkan menyebarnya biaya ke seluruh claimant yang tidak sesuai dengan prinsip underwriting dan analisis statistic terhadap rating factor.

*) Selain itu nilai tambah juga diberikan bila kandidat menjelaskan alternative agreement yaitu Memorandum of Understanding.

5.20.

Salah salu kesepakatan antar perusahaan asuransi dalam hal klaim kendaraan berrnotor yang melibatkan dua atau lebih perusahaan asuransi adalah knock for knock agreement. Jelaskan serta bandingkan praktik knock for knock agreement di Indonesia dengan lnggris. (Sept 2009, No. 12)

Jawaban yang disarankan: x Secara umum, sudah menjadi praktek lazim, walau tidak ada perjanjian tertulis, bahwa Knock for Knock Agreement antar perusahaan asuransi di Indonesia masih berlaku. x Karena kompetisi, sejak tahun 1990-an banyak perusahaan asuransi di Inggris yang

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

66

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... meninggal Agreement ini dan tinggal sejumlah kecil perusahaan asuransi yang masih berpartisipasi dalam Agreement ini. x Di Indonesia tidak secara jelas atau tegas diatur apa saja yang masuk dalam Agreement ini kecuali kerugian/kerusakan karena peristiwa kecelakaan yang melibatkan kendaraan – kendaraan yang diasuransikan oleh perusahaan asuransi yang berbeda. x Di Inggris, agreement berlaku untuk kerusakan terhadap kendaraan sebagai akibat dari: tabrakan atau upaya menghindari tabrakan bongkar muat, sesuatu yang jatuh dari kendaraan atau sesuatu yang terlempar oleh roda kendaraan *) Kandidat harus menjelaskan perubahan standar agreement, settlement for vehicles held by motor trader,emergency treatment fee dan efek terhadap No Claim Discount yang berlaku di Inggris. Kandidat mendapat nilai tambah (full mark) bila dapat menjelaskan alasan berkurangnya peserta Knock for Knock agreement seperti : 9kesenjangan protofolio cover yaitu satu perusahaan asuransi banyak menutup dengan kondisi komprehensif (Gabungan) sementara yang lain banyak menutup dengan kondisi non- komprehensif, 9meningkatnya uninsured loss claim dan sebagai akibatnya deductibleuntuk kondisi komprehensif naik serta tertanggung semakin pintar dalam klaim loss uf use, 9meningkatnya popularitas legal expense insurance yang kaitannya denganmotor insurance adalah menyediakan jasa uninsured loss recovery 9Knock for knock agreement menyebabkan menyebarnya biaya ke seluruh claimant yang tidak sesuai dengan prinsip underwriting dan analisis statistic terhadap rating factor. Selain itu nilai tambah juga diberikan bila kandidat menjelaskan alternative agreement yaitu Memorandum of Understanding.

67 5.21.

Jelaskan bagaimana penyelesaian sengketa diatur dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) (Sept 2007, No. 12).

Jawaban yang disarankan: Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud

5.22.

Berdasarkan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, jelaskan: (Mar 2013, No. 10; Mar 2014, No. 10)

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... a.

3 (hal) yang dapat menyebabkan hak Tertanggung atas ganti rugi hilang dengan sendirinya.

b.

Upaya yang dapat dilakukan tertanggung bila yang bersangkutan keberatan dengan ganti rugi yang disetujui penanggung yang lebih kecil dari keruian yang dialami.

Jawaban yang disarankan: a. Pasal 25. Hilangnya Hak Ganti Rugi 1.

Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila: 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang ada-nya kejadian telah disampaikan; 1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penang-gung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi; 1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.

2.

Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

68 b. Sesuai dengan pasal 25 ayat 2 di atas, tertanggung harus mengajukan keberatan secara tertulis dan melakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

5.23.

Tertanggung Anda meminta informasi mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Jelaskan kelebihan dan kekurangan bentuk penyelesaian dengan cara arbitrase. (Mar 2006, No. 11)

Jawaban yang disarankan: a. Kelebihan -

cepat

-

tertutup

-

relatif tidak mahal

-

ditangani pakar asuransi

b. Kekurangan -

tidak mengikat

-

tidak dapat dijadikan jurisprudensi

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... -

5.24.

bila tidak puas dengan keputusan arbitrase, tidak ada banding dan tidak dapat berpindah menggunakan upaya hukum lain misalnya lewat pengadilan (penerapan dispute clause “C”).

Uraikan peran Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dalam penyelesaian sengketa asuransi kendaraan bermotor. (Sept 2008, No. 4)

Jawaban yang disarankan: Pengertian Mediasi Asuransi: Adalah badan yang memberikan pelayanan untuk penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi dengan Tertanggung .

2(dua) Sikap yang selalu wajib menjadi pegangan (rambu-rambu) dari para Mediator dalam menjalankan mediasi di BMAI:

5.25.

1.

Menyelesaikan perselisihan klaim yang dilaporkan, secara damai dan adil bagi kedua belah pihak, sejauh kasus klaim tersebut berada di dalam yuridiksi BMAI,Tertanggung dibebaskan dari semua biaya untuk pelayanan ini

2.

Bila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, kasus perselisihan akan dibawa ke tingkat ajudikasi untuk diputuskan oleh Ajudikator atau Penal Ajudikator yang ditunjuk oleh BMAI

Dalam kaitan dengan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, jelaskan ketentuan mengenai: (Mar 2006, No. 12) a. Hilangnya hak ganti rugi b. subrogasi.

Jawaban yang disarankan: a. Hilangnya hak ganti rugi

Pasal 16. Hilangnya Hak Ganti Rugi

(1) Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila : (1.1) tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini; (1.2) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan; (1.3) tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

69

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.

(2) Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar dari yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

b. subrogasi.

pasal 14. Subrogasi

(1) Sesuai dengan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat khusus dari Tertanggung. (2) Tertanggung bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut. (3) Kelalaian tertanggung dalam melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat 2 di atas dapat mengurangi hak tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari Penanggung.

70 5.26.

Kendaraan Tertanggung Anda yang diasuransikan dengan PSAKBI dengan kondisi Jaminan A menabrak papan nama sebuah pabrik, PT. XYZ. Harga Pertanggungan kendaraan tersebut adalah Rp. 200.000.000,- Limit TJH sebesar Rp. 10.000.000,- setiap kejadian. Risiko sendiri sebesar Rp. 200.000,- setiap kejadian . (Okt 2010, No. 12)

PT. XYZ mengajukan tuntutan ganti-rugi sebesar Rp. 19.400.000,- yang terdiri dari :

biaya pembelian bahan papan nama sebesar Rp. 2.000.000,ongkos kerja 3 hari pengerjaan pembuatan papan nama sebesar 2 (pekerja) x Rp.400.000,x 3 (hari) = Rp. 2.400.000,pendapatan yang hilang akibat terhentinya aktivitas produksi (cost process line stop) sebesar 3 x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-

Tertanggung mengajukan klaim sebesar Rp. 2.000.000,- untuk biaya perbaikan kendaraan dan Rp. 5.000.000,- sebagai ganti kehilangan pendapatan selama kendaraan Tertanggung diperbaiki di bengkel.

Jelaskan tanggung jawab polis yang dimiliki Tertanggung dan hitunglah ganti rugi yang dijamin oleh polis tersebut.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... Jawaban yang disarankan:

Hp

Rp 200,000,000

TJH

Rp 10,000,000

OR

Rp 200,000

PT XYZ Pendapatan hilang Rp 15,000,000 (tidak Diganti) Total loss = Rp 2,000,000 + Rp 2,400,000 = Rp 4,400,000 lebih kecil TJH

Tertanggung Kehilangan pendapatan Rp 5,000,000 (tidak diganti) Perbaikan kendaraan Rp 2,000,000

Tanggung Jawab polis = material damage + TJH = Rp 2,000,000 + Rp 4,400,000 = Rp 6,400,000

5.27.

Uraikan dengan contoh penerapan prinsip subrogasi dalam klaim asuransi kendaraan. (Mar 2010, No. 5)

Jawaban yang disarankan: 1.

Setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
Contoh: Mobil yang total loss akan menjadi hak perusahaan asuransi setelah klaim atas total loss itu dianggap liable oleh perusahaan asuransi.

2.

Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
Contoh: tertanggung harus menjaga dan mengusahakan kendaraan yang kecelakaan itu aman, sekalipun sudah melaporkan ke perusahaan asuransi.

3.

Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan gantirugi.
Contoh: tertanggung dianggap sengaja/lalai dalam hal klaim kendaraan tersebut sehingga perusahaan asuransi dapat menolak pembayaran klaim tersebut.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

71

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... 5.28.

Uraikan kewajiban Tertanggung dalam klaim tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 2 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). (Sept 2009, No. 3)

Jawaban yang disarankan: Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, maka Tertanggung wajib:

5.29.

1.

Memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat- lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;

2.

Menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;

3.

Memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;

4.

Tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.

Jelaskan 4 (empat) kewajiban Tertanggung, dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia berkaitan dengan tuntutan pihak ketiga atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. (Mar 2013, No. 11)

Jawaban yang disarankan: Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, maka Tertanggung wajib:

5.30.

a.

Memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat- lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;

b.

Menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;

c.

Memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;

d.

Tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.

Uraikan syarat yang terdapat dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) mengenai pemulihan harga pertanggungan setelah terjadi klaim. (Sept 2008, No. 3)

Jawaban yang disarankan: Setelah terjadi kerugian sebagian pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi. Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

72

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

5.31.

Uraikan 2 (dua) peran utama engineer dalam klaim asuransi kendaraan bermotor. (Okt 2010, No. 5)

Jawaban yang disarankan: Motor engineer bisa saja dipekerjakan langsung oleh perusahaan asuransi atau juga dipekerjakan pihak independent lain yang mendapat upah dari perusahaan asuransi.

Peranan motor engineers mencakup: 1. Memeriksa kendaraan yang rusak untuk apakah sudah layak jalan sebelum kejadian. 2. Melakukan checking atas estimasi biaya perbaikan oleh bengkel 3. Mengakses apakah perbaikan satu kendaraan merupakan satu cara yang baik atau apakah kendaraan sudah total loss. 4. Menetapkan jaringan bengkel – bengkel yang direkomendasikan untuk kepentingan perusahaan asuransi yang mereka tangani

73 5.32.

Berkaitan dengan klaim asuransi kendaraan bermotor, jelaskan: (Sept 2013, No. 11)

a. 5 (lima) peran utama Engineer klaim asuransi kendaraan bermotor. b. pengertian betterment dalam asuransi kendaraan bermotor dan kesulitan menentukan terjadinya betterment.

Jawaban yang disarankan:

a.

Motor engineer bisa saja dipekerjakan langsung oleh perusahaan asuransi atau juga dipekerjakan pihak independent lain yang mendapat upah dari perusahaan asuransi.

Peranan motor engineers mencakup: 1. Memeriksa kendaraan yang rusak untuk apakah sudah layak jalan sebelum kejadian. 2. Melakukan checking atas estimasi biaya perbaikan oleh bengkel 3. Mengakses apakah perbaikan satu kendaraan merupakan satu cara yang baik atau apakah kendaraan sudah total loss.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... 4. Menetapkan jaringan bengkel – bengkel yang direkomendasikan untuk kepentingan perusahaan asuransi yang mereka tangani

b.

pengertian betterment dalam asuransi kendaraan bermotor dan kesulitan menentukan terjadinya betterment.

Betterment berperan untuk menerapkan prinsip indemnitas, seharusnya kendaraan tidak dikembalikan dalam keadaan lebih baik daripada keadaan sebelum terjadinya perisitiwa kerugian/kecelakaan. Kadangkala betterment sulit dihindari ketika ada panel/bagian kendaraan yang diperbaiki atau diganti sementara panel tsb sebenarnya telah mengalami korosi. Dalam keadaan tersebut seharusnya Tertanggung ikut menanggung kontribusi atas betterment walaupun dalam prakteknya sulit dilakukan. Seringkali sangat sulit menentukan nilai betterment. Untuk consumable part atau part yang mengalami wear and tear seperti ban, exhaust maka memperhitungkan umur part dan secara pro rata berapa sisa usia part tersebut pada saat terjadi kecelakaan/kerugian dibandingkan harga baru. Pada kenyataan PSKBI tidak mengatur masalah betterment ini.

5.33.

Uraikan pengertian betterment dalam asuransi kendaraan bermotor. (Okt 2010, No. 6)

Jawaban yang disarankan: Untuk menerapkan prinsip indemnitas, seharusnya kendaraan tidak dikembalikan dalam keadaan lebih baik daripada keadaan sebelum terjadinya perisitiwa kerugian/kecelakaan. Kadangkala betterment sulit dihindari ketika ada panel/bagian kendaraan yang diperbaiki atau diganti sementara panel tsb sebenarnya telah mengalami korosi. Dalam keadaan tersebut seharusnya Tertanggung ikut menanggung kontribusi atas betterment walaupun dalam prakteknya sulit dilakukan. Seringkali sangat sulit menentukan nilai betterment. Untuk consumable part atau part yang mengalami wear and tear seperti ban, exhaust maka memperhitungkan umur part dan secara pro rata berapa sisa usia part tersebut pada saat terjadi kecelakaan/kerugian dibandingkan harga baru. Pada kenyataan PSKBI tidak mengatur masalah betterment ini.

5.34.

Uraikan pengertian betterment dalam asuransi kendaraan bermotor. (Mar 2013, No. 4)

Jawaban yang disarankan: Untuk menerapkan prinsip indemnitas, seharusnya kendaraan tidak dikembalikan dalam keadaan lebih baik daripada keadaan sebelum terjadinya perisitiwa kerugian/kecelakaan. Kadangkala betterment sulit dihindari ketika ada panel/bagian kendaraan yang diperbaiki atau diganti sementara panel tsb sebenarnya telah mengalami korosi. Dalam keadaan tersebut seharusnya Tertanggung ikut menanggung kontribusi atas betterment walaupun dalam prakteknya sulit dilakukan. Seringkali sangat sulit menentukan nilai betterment. Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

74

Bab 5: Memahami pertimbangan dan prosedur klaim... Untuk consumable part atau part yang mengalami wear and tear seperti ban, exhaust maka memperhitungkan umur part dan secara pro rata berapa sisa usia part tersebut pada saat terjadi kecelakaan/kerugian dibandingkan harga baru. Pada kenyataan PSKBI tidak mengatur masalah betterment ini.

5.35.

Uraikan apa yang dimaksud dengan Fraudulent Exaggeration. (Mar 2010, No. 1)

Jawaban yang disarankan: Banding terhadap keyakinan untuk melebih-lebihkan klaim yang ditolak, meskipun tidak ada hal seperti rasa bersalah oleh asosiasi, bukti terhadap pemohon adalah luar biasa.

75

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

Bab 6: Memahami hakekat risiko tanggunggugat pemberi kerja

BAB 6: Memahami hakekat risiko tanggunggugat pemberi kerja

6.1.

Uraikan apa yang dimaksud dengan asuransi employers’ liability.

Jawaban yang disarankan: Menurut Employers’ Liability (Compulsory Insurance) Act 1969, employers’ liability yaitu polis wajib untuk menjamin tanggung jawab majikan / pengusaha terhadap karyawan atau pihak-pihak yang ada di bawahnya.

6.2.

Uraikan 4 (empat) kondisi yang dilarang dalam polis employers’ liability.

Jawaban yang disarankan: Empat kondisi yang dilarang adalah sebagai berikut: ͻ tindakan yang dilakukan oleh tertanggung setelah kejadian; ͻ kondisi sewajarnya; ͻ sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ͻ menjaga record.

6.3.

Uraikan kondisi yang tidak dilarang di bawah polis EL.

Jawaban yang disarankan: Suatu kondisi termasuk berbagai jenis pekerjaan ‘yang berbahaya’.

6.4.

Uraikan lima sumber utama employers’ liability.

Jawaban yang disarankan: Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

76

Bab 6: Memahami hakekat risiko tanggunggugat pemberi kerja Lima sumber utama adalah: ͻ kelalaian pribadi; ͻ memilih pegawai yang kompeten; ͻ memberikan / menjaga tempat kerja yang aman, sistem dari pekerjaan yang aman, dan pabrik yang aman dan cocok; ͻ kelalaian sesama karyawan; ͻ pelanggaran terhadap kewajiban hukum.

6.5.

Jelaskan: (Mar 2010, No. 12; Sept 2011, No. 14)

a)

2 (dua) perbedaan antara polis employers’ liability dengan workmen’s compensation

b)

2 (dua) bentuk perluasan yang dapat diberikan oleh penanggung dalam polis employers’ liability

c)

Batasan employee yang umumnya diterapkan dalam polis employers’ liability

Jawaban yang disarankan: 2 (dua) perbedaan antara polis employers’ liability dengan workmen’s compensation

1. Luas jaminan: a. Asuransi Employers’ Liability adalah Asuransi Tanggunggugat Majikan, merupakan asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi kepada majikan atas legal liability kepada karyawannya yang menderita kerugian luka badan/ kematian selama melakukan aktifitas pekerjaan di perusahaan majikan dimana majikan dengan lalai memenuhi kewajibannya. Berarti tertanggungnya adalah majikan. b. Workmen’s compensation adalah Jaminan kecelakaan kerja sejenis Jamsostek di Indonesia, merupakan asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi kepada karyawan yang menderita kerugian luka badan/ kematian selama melakukan aktifitas pekerjaan.

2. Sifat jaminan a. Asuransi Employers’ Liability: Asuransi ini di Inggris di wajibkan karena untuk memenuhi UU yang dikeluarkan pemerintah seperti Employer liability Act bagi perusahaan yang menjalankan usaha bisnis. b. Workmen’s compensation: Asuransi ini menawarkan sejumlah nilai kepada tertanggung/ karyawan sebagai kompensasi atas kecelakaan yang dialami sewaktu bekerja, dimana ini merupakan pilihan dari tertanggung. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan tertanggung dan ini sifatnya suka rela, artinya apabila tertanggung menginginkan jaminan untuk kecelakaan, maka ia memilih jaminan

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

77

Bab 6: Memahami hakekat risiko tanggunggugat pemberi kerja dengan nilai yang karyawan pilih.

2 (dua) bentuk perluasan yang dapat diberikan oleh penanggung dalam polis employers’ liability

Klausul tambahan (Additional clauses)

Tanggung gugat kontraktual dan ganti rugi terhadap prinsipal (Conractual liability and Indemnity to principals)

Merupakan hal yang umum untuk juga menyediakan ganti rugi bagi prinsipal, dengan catatan: t
HBOUJ
SVHJ
IBOZB
CFSMBLV
BQBCJMB
LPOUSBL
BUBV
QFSKBOKJBO
NFNQFSTZBSBULBOOZB t
HBOUJ
SVHJ
IBOZB
CFSPQFSBTJ
TFIVCVOHBO
EFOHBO
UBOHHVOH
HVHBU
ZBOH
CFSLBJUBO
EFOHBO
pegawai majikan t
UBOHHVOH
HVHBU
LPOUSBL
ZBOH
EJKBNJO
IBOZB
ZBOH
CFSIVCVOHBO
EFOHBO
QFOKBNJOBO
EBTBS
yang diberikan polis.

Tambahan penjaminan ini berarti memasukkan sebagian risiko tanggung gugat publik prinsipal dalam polis tanggung gugat majikan tertanggung, sehingga perlu memasukkan pengecualian ionisasi radiasi, pencemaran radioaktif atau rancangan peledak nuklir, sepanjang tanggung gugat itu timbul karena perjanjian tertanggung dalam kontrak untuk mengganti rugi prinsipal.

Biaya dan pengeluaran (Costs and expenses)

Penanggung membayar semua biaya dan pengeluaran yang timbul dengan persetujuan tertulisnya, dan biaya perwakilan hukum yang menjadi subyek ganti rugi berdasarkan polis.

Ganti rugi terhadap orang lain (Indemnity to other persons)

Ganti rugi apabila tertanggung meninggal dunia akan diberikan kepada perwakilan pribadi tertanggung atau direktur, partner, pegawai dan pihak-pihak lain yang diminta tertanggung.

Hak pemulihan (Right of recovery)

Employers’ Liability (Compulsory Insurance) Regulations 1998 mengijinkan berlakunya klausul pemulihan. Jika penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar suatu klaim tetapi karena ketentuan peraturan, kemudian berdasarkan klausul ini tertanggung wajib membayar kembali jumlah tersebut kepada penanggung. Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

78

Bab 6: Memahami hakekat risiko tanggunggugat pemberi kerja

4 (empat) kriteria employee yang umumnya diterapkan dalam polis employers’ liability

Orang yang dipekerjakan, selain pekerja langsung dapat termasuk: t
NBKJLBO
UFOBHB
LFSKB
EBO
PSBOHPSBOH
ZBOH
EJTFEJBLBO
PMFI
NFSFLB t
PSBOHPSBOH
ZBOH
EJQFLFSKBLBO
PMFI
TVCLPOUSBLUPS
QFLFSKB t
PSBOHPSBOH
ZBOH
CFLFSKB
TFOEJSJ t
PSBOHPSBOH
ZBOH
EJTFXB
BUBV
EJQJOKBN
PMFI
UFSUBOHHVOH
CFSEBTBSLBO
TVBUV
QFSKBOKJBO
ZBOH
membuat orang tersebut dipekerjakan oleh tertanggung t
PSBOHPSBOH
ZBOH
UFSMJCBU
EBMBN
QFOHBMBNBO
LFSKB
EBO
TLFNB
TFSVQB

Pekerja sukarela (voluntary workers) dapat termasuk kategori pekerja langsung. Sehubungan dengan skema pengalaman kerja, penanggung secara umum menyetujui bahwa peserta latihan dianggap sebagai pekerja dengan syarat tertanggung memasukkan dalam deklarasi gaji suatu jumlah yang sama dengan tunjangan keseluruhan yang diterima oleh semua peserta latihan di bawah skema yang disponsori mereka.

6.6.

Uraikan perubahan hukum yang ada dalam Employers’ Liability (Defective Equipment) Act 1969.

Jawaban yang disarankan: Sebelum undang-undang ini ada, majikan dapat mengalahkan suatu tindakan oleh seorang karyawan yang terluka sebagai akibat dari cacat di pabrik jika mereka bisa menunjukkan bahwa cacat itu terpendam dan pabrik telah dibeli dari pemasok terkemuka. Produsen itu bertanggung jawab tetapi hal ini meninggalkan penggugat potensial dengan masalah pembuktian kelalaian terhadap pihak ketiga dengan siapa mereka tidak memiliki hubungan kontrak. Selanjutnya rantai pasokan dapat berkembang untuk meningkatkan kompleksitas dan biaya untuk penggugat dari gugatan hukum tersebut. Undang-undang ini menempatkan tanggung jawab utama untuk mengejar pihak yang lalai pada majikan.

6.7.

Uraikan faktor-faktor yang merupakan sistem kerja yang aman.

Jawaban yang disarankan: Perencanaan dan koordinasi dari pekerjaan para pekerjanya dan departemen, tata letak / layout mesin, penyediaan pakaian pelindung dan penyediaan instruksi, pelatihan dan pengawasan.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

79

Bab 6: Memahami hakekat risiko tanggunggugat pemberi kerja

6.8.

Uraikan nilai dari kode praktek sebagai bukti.

Jawaban yang disarankan:

Kode praktek yang dirancang untuk melengkapi dan memperluas tugas umum dan peraturan khusus yang dikenakan oleh Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dll. Kode ini tidak akan memiliki kekuatan hukum dan akan menjadi panduan praktis saja, dalam upaya untuk mendorong praktek kerja yang aman. Kode dapat digunakan sebagai bukti dalam proses pidana berdasarkan Undang-Undang, untuk menunjukkan bahwa UU, atau peraturan yang dibuat di bawahnya, belum dipenuhi.

6.9.

Uraikan apa yang termuat dalam s.22 dari Factories Act 1961.

Jawaban yang disarankan: Pasal 22 mengatur bahwa setiap kerekan atau lift harus terbuat dari konstruksi mekanik yang baik, materi yang baik dan kekuatan yang memadai dan dipelihara dengan baik.

80 6.10.

Uraikan 5 (lima) tugas umum seorang pengusaha berdasarkan Pasal 2 (2) dari Health and Safety at Work etc. Act 1974.

Jawaban yang disarankan: Kelima tugas umum seorang pengusaha yang diberlakukan adalah sebagai berikut: 9penyediaan dan pemeliharaan pabrik dan system yang baik; 9penggunaan, penanganan, penyimpanan dan pengangkutan artikel atau bahan; 9penyediaan informasi: instruksi, pelatihan dan pengawasan; 9pengurusan suatu tempat kerja yang aman; 9pemeliharaan lingkungan kerja yang aman.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

Bab 7: Memahami jaminan dan praktek asuransi tanggunggugat pemberi kerja

BAB 7: Memahami jaminan dan praktek asuransi tanggunggugat pemberi kerja

7.1.

Uraikan kategori-kategori orang yang dianggap sebagai karyawan dalam polis employers’ liability policy.

Jawaban yang disarankan: Kategori-kategori orang dianggap sebagai pekerja untuk tujuan dari polis employers’ liability termasuk orang-orang di bawah kontrak jasa atau pemagangan. Kategori karyawan langsung diperluas hingga mencakup: ͻ master tenaga kerja dan orang-orang yang diberikan oleh mereka; ͻ orang yang dipekerjakan hanya oleh tenaga kerja sub-kontraktor; ͻ pekerja mandiri; ͻ orang yang disewa atau dipinjam oleh tertanggung di bawah perjanjian dengan mana orang tersebut dianggap dipekerjakan oleh tertanggung; ͻ orang yang terlibat dalam pengalaman kerja dan skema pengalaman kerja.

7.2.

Uraikan batas teritorial yang biasanya berlaku untuk polis employers’ liability policy.

Jawaban yang disarankan: Adalah umum untuk menentukan, dalam polis kewajiban pengusaha, bahwa cedera badan atau penyakit harus ditopang di Inggris, Irlandia Utara, Isle of Man atau Kepulauan Channel dan sementara temporer di luar wilayah-wilayah tersebut.

7.3.

Uraikan apa yang dijamin dari klausul “legal costs and expenses clause”.

Jawaban yang disarankan: Suatu legal costs and expenses clause / “klausul biaya konsultasi hukum” meliputi ganti rugi terhadap biaya penuntutan yang dikeluarkan oleh direktur atau karyawan untuk pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bawah Health and Safety at work etc. Act 1974. Pembayaran denda atau sanksi tidak ditanggung. disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

81

Bab 7: Memahami jaminan dan praktek asuransi tanggunggugat pemberi kerja

7.4.

Uraikan istilah dari ‘upah (wages), gaji (salaries) dan pendapatan lain (other earnings)’.

Jawaban yang disarankan: Istilah gaji ‘upah’ dan pendapatan lain berarti jumlah remunerasi karyawan termasuk lembur, nilai papan dan penginapan, akomodasi perumahan, bonus dan manfaat lainnya dalam berbagai bentuk atau uang yang diterima oleh karyawan sehubungan dengan pekerjaan mereka tanpa pengurangan atas Asuransi Nasional, pajak penghasilan, liburan dengan gaji atau iuran pensiun. Ada tips yang diterima juga harus dimasukkan sebagai bagian dari gaji kotor.

7.5.

Dalam kondisi apa transaksi pneumoconiosis memperlihatkan suatu special hazard.

Jawaban yang disarankan: Pneumoconiosis bisa menjadi bahaya yang serius di banyak perdagangan, misalnya, peleburan, pabrik kapas, keramik, tukang batu, produsen asbes, pertambangan dan bahan tambang lainnya.

82 7.6.

Dapatkah seorang karyawan mengajukan gugatan klaim untuk paparan kebisingan yang berlebihan? Jelaskan pendapat Anda.

Jawaban yang disarankan: Umumnya majikan yang mengabaikan risiko gangguan pendengaran akibat kebisingan akan dianggap lalai dan bertanggung jawab untuk membayar kompensasi kepada karyawan mereka. Dugaan tuli tidak memberikan karyawan hak otomatis atas kompensasi, mereka harus membuktikan kelalaian dan tuli itu disebabkan paparan dalam pekerjaan mereka.

7.7.

Uraikan risiko yang tercakup dalam building contractors’ employees.

Jawaban yang disarankan: Penyebab paling umum dari kecelakaan dalam bisnis konstruksi/bangunan adalah jatuh dari bangunan atau tangga, galur karena mengangkat, kegagalan atau cacat pada peralatan mekanik dan penggunaan yang tidak aman dari mesin perkayuan yg digerakkan oleh tenaga mesin.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

Bab 8: Memahami ... asuransi tanggunggugat publik dan produk

BAB 8: Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek asuransi tanggunggugat publik dan produk

8.1.

Uraikan apa yang dimaksud dengan jurisdiction clause dalam polis liability insurance (Sept 2011, No. 5)

Jawaban yang disarankan: Jurisdiction clause: polis menjamin klaim jika proses pengadilan (proceedings) dilakukan diwilayah hukum yang dicantumkan di polis misalnya jurisdiction: Indonesia; Worldwide excluding USA/Canada dll.

8.2.

Uraikan bagaimana faulty design dijamin dalam polis liability (Sept 2011, No. 6)

Jawaban yang disarankan: Arsitek dan insinyur dapat memiliki tanggung gugat hukum untuk saran yang tidak tepat, pembuatan rancangan yang tidak tepat dan kesalahan dalam spesifikasi, disain, tender atau kuantitas dan juga pengawasan yang lalai dalam pekerjaan struktur atau yang lainnya.

Faulty design --> non-compliance with standard building code --> Professional Indemnity (PI)

8.3.

Terkait luas jaminan polis, uraikan bagaimana faulty design dijamin dalam polis liability. (Mar 2014, No. 4)

Jawaban yang disarankan: Lihat di atas

8.4.

Uraikan tanggungjawab hukum hotel proprietors (Mar 2010, No. 4)

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

83

Bab 8: Memahami ... asuransi tanggunggugat publik dan produk Jawaban yang disarankan: Hotel : Dalam hukum kasus, seorang penjaga penginapan memiliki tanggung gugat tegas terhadap keselamatan barang- barang tamunya. Tingkat tanggung gugat ini sekarang didefinisikan dalam Hotel Proprietors Act 1956. Harus diingat bahwa undang-undang ini tidak menerapkan tanggung gugat tegas, melainkan hanya mendefinisikan persyaratan dan menetapkan limit keuangan.

Pembelaan standar terhadap tanggung gugat tegas juga berlaku, yaitu Act of God, musuh kerajaan, dan kelalaian atau kesalahan dari tamu.

Limit yang berlaku adalah £50 untuk setiap barang dan £100 untuk keseluruhan. Limit ini hanya berlaku jika pihak penginapan mencantumkan pengumuman ketentuan ini di tempat yang menarik perhatian. Limit ini tidak berlaku jika:

8.5.

o

harta benda hilang karena kelalaian, kesalahan atau tindakan yang disengaja dari pihak penginapan atau pegawainya

o

harta benda tersebut disimpan dalam lemari penyimpanan hotel

o

harta benda tersebut ditawarkan untuk disimpan dalam lemari penyimpanan tetapi ditolak, atau karena kesalahan tamu hotel yang tidak dapat menyimpan harta benda itu

Uraikan mengapa ada pergeseran imunitas Crown dan Pemerintah.

Jawaban yang disarankan: Karena banyak Pemerintah yang mengikuti privatisasi telah melewati bidang aktivitas ke sektor publik. Contohnya sebagai prasarana umum, jaringan kereta api dan panti jompo, dll.

8.6.

Uraikan undang-undang mana yang berubah dari Health & Safety at Work Act 1974 dan Uraikan perubahannya.

Jawaban yang disarankan: UU Perlindungan Konsumen 1987. Amandemen tersebut berupa: ͻ tugas tersebut kini mencakup semua bahan dan peralatan lapangan; ͻ informasi keselamatan harus tersedia dan terus up to date; ͻ undang-undang tidak hanya meliputi bahan tetapi juga ketika sebuah artikel sedang diatur, digunakan, dibersihkan atau dipelihara oleh orang di tempat kerja.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

84

Bab 8: Memahami ... asuransi tanggunggugat publik dan produk 8.7.

Uraikan siapa saja yang paling mungkin akan terpengaruh dengan implikasi serius jka mengikuti Environment Act 1995.

Jawaban yang disarankan: x Pemilik lahan. x Bank dan perusahaan pemberi pinjaman. x Mantan pemilik dan operator situs. x Pemerintah setempat terlibat dalam pengelolaan Undang-Undang.

8.8.

Uraikan prinsip-prinsip kunci dari EU Liability for Defective Products Rights Directive 1985 dan Undang-Undang mana yang menjadi tanggapan Inggris.

Jawaban yang disarankan: a)

kewajiban ketat. 9Kewajiban terkait dengan penyebab. 9Kewajiban terbatas dalam waktu. 9Tanggung jawab hukum disclaimer. 9Kewajiban relatif / pengetahuan. 9bersama / beberapa kewajiban.

b)

8.9.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1987.

Berkaitan dengan polis product liability, jelaskan:

a. 8 (delapan) faktor underwriting yang perlu dipertimbangkan dalam penutupan asuransi tsb b. Perbedaan jaminan polis product liability dengan product guarantee

Jawaban yang disarankan: a.

Faktor yang perlu dipertimbangkan 8 dari (Bobot 8 x 8) : 1)

product/service yang dihasilkan

2)

volume penjualan (sales)

3)

volume produk yang diekspor dan negara tujuan ekspor

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

85

Bab 8: Memahami ... asuransi tanggunggugat publik dan produk 4)

scope of cover dan perluasan

5)

policy exclusions

6)

deductible/excess/franchise

7)

policy limits (any one occurrence/aggregate)

8)

pengalaman dan skill pegawai ybs

9)

loss record (penanggung, pemohon, market)

10) beberapa typical hazards (food/caravan manufacturer, coal merchants, concrete product manufacturer, electrical appliances, fireworks, gases and chemicals supplier, etc)

b. product liability: menjamin manufacturer, repairer ataupun retailers terhadap tanggungjawab hukum akibat luka badan atau kerusakan harta-benda akibat products/ goods/service yang diberikan, umumnya berdasarkan claims made basis (Bobot 18)

product guarantee: menjamin claim efficacy risk akibat gagal/tidak berfungsinya produk sesuai maksud pembuatannya, umumnya claims made basis atau claims first made selama periode polis (Bobot 18)

silakan diuraikan lebih comprehensive

8.10.

Uraikan apa yang dimaksud dengan kewenangan bedasarkan undang-undang [statutory authority] sebagai effectual defenses (Mar 2010, No. 6)

Jawaban yang disarankan: Statutory authority: Otoritas perundang-undangan – jika terdapat kewajiban atau kekuasaan berdasarkan perundang- undangan diberikan kepada suatu organisasi, maka pihak tersebut tidak bertanggung jawab dalam hal gangguan untuk aktivitas yang dilakukan semata-mata sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban atau kekuasaan tersebut.

Statutory authority: Beberapa undang-undang memberikan wewenang kepada beberapa aktivitas yang seharusnya merupakan pelanggaran tort, terutama dalam hal gangguan. Akan tetapi, ada dua prinsip dasar dalam penerapan umum: o

Kekebalan hanya akan diperluas pada tort yang relevan secara khusus. Kekebalan terhadap gangguan tidak mengijinkan akivitas dilakukan secara lalai.

o

Kecuali ditentukan secara khusus, undang-undang tidak dapat mengambil hak pribadi individu tanpa kompensasi, dan tergugat yang menggunakan kekebalan tersebut yang harus membuktikan maksud ini.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

86

Bab 8: Memahami ... asuransi tanggunggugat publik dan produk

8.11.

Mengapa operator tur tidak hanya sekedar memiliki risiko kantor dan uraikan kewajiban tambahan telah diberlakukan.

Jawaban yang disarankan: Mereka sekarang secara hukum bertanggung jawab atas pelaksanaan yang tepat dari semua bagian dari paket liburan bahkan bertanggung jawab atas kesalahan sub-kontraktor independen yang digunakan. Hal ini termasuk cedera atau kerusakan properti.

8.12.

Uraikan alasan mengapa penting untuk memiliki gambaran bisnis yang jelas dan tepat pada proposal form.

Jawaban yang disarankan: Hal ini memungkinkan underwriter untuk memahami risiko yang disajikan atau pertanyaan tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk menghargai kompleksitas risiko.

8.13.

Terlepas dari warehousemen, removers dan depot penyimpanan dan pemilik rumah gadai, uraikan siapa saja yang mungkin memiliki properti pihak ketiga dalam pemeliharaan mereka, hak asuh atau kontrol?

Jawaban yang disarankan: x agen estate dan pelepasan. x juru lelang dan penilai. x perhiasan atau barang lain yang sedang diperbaiki. x Penyewa aula atau tempat-tempat lain.

8.14.

Uraikan pengertian process management.

Jawaban yang disarankan: Process management adalah proses kontrol dan manajemen risiko, yaitu kontrol kualitas, pencatatan, pengujian bahan baku dan produk akhir, pelabelan dan prosedur penarikan kembali produk.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

87

Bab 8: Memahami ... asuransi tanggunggugat publik dan produk

8.15.

Terkait pengaruh sistem hukum, uraikan apa yang dimaksud dengan discharge of liability, dalam polis public and product liability. (Mar 2014, No. 8)

Jawaban yang disarankan:

Penanggung dapat sewaktu-waktu membayar kepada Tertanggung sehubungan dengan setiap klaim atau serangkaian klaim sejumlah batas ganti rugi (setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar sebagai kompensasi sehubungan dengan klaim atau klaim lain yang relevan) atau jumlah yang klaim lebih rendah atau jika klaim tersebut dapat diselesaikan dan setelah pembayaran tersebut yang dibuat Penanggung melepaskan pelaksanaan dan pengendalian dan berada di bawah tanggung jawab lebih lanjut sehubungan dengan klaim atau klaim selain pembayaran biaya dan biaya yang dikeluarkan tersebut sebelum dengan waktu pembayaran tersebut. (The Insurer may at any time pay to the Insured in connection with any claim or series of claims the amount of the limit(s) of indemnity (after deduction of sums already paid as compensation in respect of such claim or claims or other relevant claims) or any lesser amount for which such claim or claims can be settled and upon such payment being made the Insurer relinquish the conduct and control of and be under no further liability in connection with such claim or claims other than the payment of costs and expenses incurred prior to the time of such payment.)

88 8.16.

Uraikan apa saja basis rating untuk asuransi public liability.

Jawaban yang disarankan: 9Turnover. 9Wage roll. 9Jumlah tempat tidur. 9Jumlah murid / siswa. 9Kapasitas tempat duduk.

8.17.

Berkaitan dengan public and product liability, jelaskan: a)

alasan operative clause polis public liability selalu men-syaratkan adanya accident

b)

perbedaan indemnify the Insured dan pay on behalf

c)

5 (lima) risiko yang dikecualikan dalam polis public and product liability karena lebih sesuai dijamin dalm polis lain.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

Bab 8: Memahami ... asuransi tanggunggugat publik dan produk Jawaban yang disarankan: a. Alasan operative clause public liability selalu mensyaratkan adanya accident

The intention of a public liability is to cover only unexpected events, it is not nended to cover events or gradually operating causes. Ada 2 jenis klausul penjaminan, yaitu kebetulan (accidental) atau tidak kebetulan (nonaccidental)

Perbedaan keduanya adalah: 1.

Wording kebetulan (accidental wording) menempatkan beban pembuktian bahwa kejadian tersebut tidak sengaja oleh tertanggung karena kualifikasi dimasukkan sebagai bagian klausul penjaminan

2.

Wording tidak kebetulan (non-accidental wording) menempatkan beban pembuktian pada penanggung untuk membuktikan pengecualian

Kejadian yang dijamin adalah kejadian yang ditunjukkan dengan adanya cedera atau kerusakan. o

Cedera (Injury) Cedera ini tidak hanya berupa cedera badan, tetapi saat ini sudah meluas untuk termasuk cedera psikologi seperti stres, kesedihan yang mendalam, dsb. Ada juga yang menyediakan penjaminan untuk salah tangkap, penuntutan dengan maksud jahat, pencemaran nama baik, atau diskriminasi.

o

Kerusakan (Damage) Penjaminan dibatasi hanya atas kerusakan harta benda nyata, dan dapat juga untuk kerugian konsekuensialnya, seperti kehilangan keuntungan. Ada juga yang menyediakan jaminan untuk harta benda tidak nyata, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dsb yang dimiliki dan dapat ditukarkan dengan uang.

b. Perbedaan indemnity the insured dan pay on behalf

Ada 2 mekanisme Ganti rugi (Indemnity) 1.

Indemnify the insured

Setelah tanggung gugat tertanggung ditetapkan dan tanggung jawab penanggung berdasarkan polis ditentukan, penanggung membayar kepada tertanggung. Tertanggung kemudian membayarkannya kepada pihak ketiga, walaupun lebih umum penanggung langsung membayarkan kepada pihak ketiga.

2.

Pay on behalf

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

89

Bab 8: Memahami ... asuransi tanggunggugat publik dan produk Ini merupakan bentuk yang umum di AS. Dalam hal ini penanggung akan menawarkan pembelaan untuk tanggung gugat sebelum suatu ganti rugi dikonfirmasikan berdasarkan polis. Jika dalam penyelidikan kemudian penanggung bertanggung jawab, maka mereka akan membayar langsung kepada pihak ketiga.

c. 5 (lima) risiko yang dikecualikan dalam polis public and products liability karena lebih sesuai dijamin dalam polis lain

Pengecualian dapat dibagi menjadi dua kelompok umum:

1.

Area penjaminan yang dipertanggungkan dalam polis asuransi yang lain 1)

cedera pada pegawai: asuransi tanggung gugat majikan

2)

kepemilikan, penguasaan atau penggunaan kendaraan bermotor. Pesawat udara atau kapal laut: asuransi kendaraan bermotor, penerbangan dan marine

3)

kerusakan pada harta benda yang berada dalam pengendalian atau pengawasan tertanggung: asuransi harta benda

4)

produk pesawat terbang: asuransi penerbangan

5)

penuntutan profesi akibat kegagalan dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan fungsinya: asuransi tanggunggugat profesi

Banyak penanggung yang dapat merubah standarnya untuk memenuhi kebutuhan tertanggung, dengan memberikan penjaminan dengan syarat adanya:

2.

a.

excess yang terpisah

b.

inner limit, yaitu batas tanggung gugat yang lebih rendah daripada batas sisa penjaminan dalam polis yang lebih khusus

c.

premi tambahan

d.

kombinasi dari ketiga hal tersebut.

area penjaminan yang penanggung tidak menginginkan menyediakan ganti rugi

1.

asbes

alasannya adalah eksposur terlalu besar bagi penanggung untuk mengkuantifikasi atau mengevaluasi risiko

2.

polusi

memiliki alasan yang sama dengan asbes, jika memang dapat dievaluasi maka Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

90

Bab 8: Memahami ... asuransi tanggunggugat publik dan produk sejumlah kecil penanggung menawarkan penjaminan yang spesifik untuk lokasi tertentu atau polutan tertentu dengan ‘claims made basis’, ‘cost inclusive’ dan adanya batas agregat tahunan.

3.

kerusakan pada produk yang disuplai

menghilangkan jaminan untuk kerusakan produk jika disebabkan oleh cacat atau ketidaksesuaian produk I dijamin dalam polis jaminan produk

4.

tanggung gugat kontrak

penanggung tidak dapat mengkuantifikasi atau mengevaluasi eksposur karena tiap kontrak memiliki akan berbeda, kecuali jika tanggung gugat itu tetap ada dengan atau tanpa kontrak

5.

liquidated damages

ini untuk berjaga-jaga jika pengecualian tanggung gugat kontrak diubah

6.

perang dan kontaminasi radioaktif

merupakan pengecualian pasar karena merupakan area untuk kompensasi pemerintah

8.18.

Mengapa operative clause dari polis public liability mengacu pada ‘kecelakaan’.

Jawaban yang disarankan: Tujuan dari polis public liability adalah untuk mengkover hanya kejadian tak terduga. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mencakup peristiwa tak terelakkan atau penyebab yang beroperasi secara bertahap / gradual.

8.19.

Uraikan sejauh mana polis public liability mengkover tanggung jawab hukum atas kerusakan properti.

Jawaban yang disarankan: Sebuah polis public liability meliputi tanggung jawab hukum untuk kematian akibat kecelakaan atau kerusakan harta benda. Hal ini hanya dimaksudkan untuk mengkover properti fisik maupun material. Tidak ada cover atas kerugian ekonomi tidak langsung (yang tidak timbul dari kerusakan fisik) atau cover untuk barang tak berwujud seperti goodwill, hak cipta, merek dagang dan hak desain.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

91

Bab 8: Memahami ... asuransi tanggunggugat publik dan produk

8.20.

Uraikan perbedaan antara claims made basis dan loss occurring basis (Mar 2010, No. 8; Sept 2011, No. 4)

Jawaban yang disarankan: Claims made basis: Polis bertanggung jawab terhadap klaim yang dilakukan terhadap tertanggung (claim made) dalam jangka waktu pertanggungan. Kejadian yang menimbulkan klaim tersebut dapat terjadi jauh sebelumnya, walaupun seringkali dibatasi dengan tanggal retroaktif (retroactive date). Biasanya digunakan apabila terdapat eksposur laten yang parah, seperti produk obat-obatan untuk tanggung gugat produk, dan professional indemnity.

Loss occurrring basis: Polis akan menjamin tanggung jawab hukum pihak ketiga akibat suatu peristiwa / kejadian (occurrence) yang terjadi selama periode polis, walaupun tuntutan klaim pihak ketiga dilakukan setelah periode polis berakhir tentunya dengan batasan hukum daluwarsa.

batasan daluwarsanya berapa tahun? KUHPerdata Pasal daluwarsa (1-20 tahun) Hukum Inggris (Chapter 4.C2A – C2D) -7 Cedera Badan, kematian (Personal Injury) : 3 tahun; Property Damage : 6-15 tahun

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

92

Bab 8: Memahami ... asuransi tanggunggugat publik dan produk 8.21.

Uraikan perbedaan antara wording ‘occurrence’ dan ‘claims made’.

Jawaban yang disarankan: Dengan wordings ‘’occurence’ kecelakaan atau peristiwa yang menyebabkan Cedera atau kerugian harus terjadi selama periode asuransi. Dengan wording ‘claims made’, tanggal tindakan lalai tidaklah relevan, klaim harus dibuat pada Tertanggung selama periode asuransi.

8.22.

Uraikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dalam menutup risiko polusi.

Jawaban yang disarankan: Polusi mungkin peristiwa yang terjadi secara bertahap (gradual) dan penanggung memiliki masalah untuk memutuskan apakah telah terjadi kecelakaan untuk memicu cover polis bekerja. Mungkin terdapat kerugian finansial tanpa terjadi kerugian fisik.

8.23.

Uraikan apa yang tercakup dalam perluasan kerugian finansial untuk polis standar umum contractor liability?

Jawaban yang disarankan: Kerugian finansial yang tidak disengaja yang disebabkan oleh kerugian fisik atau kerusakan harta benda.

8.24.

Uraikan komponen umum apa saja yang terdapat dalam polis publik dan produk liability.

Jawaban yang disarankan: 9Klausa Operative (operative clause). 9klausa Perselisihan (dispute clause). 9Pengecualian (exclusion). 9Kondisi (conditions). 9Perluasan (extensions).

8.25.

Uraikan perbedaan antara a) ‘Indemnify the Insured’ dan b) Pay on behalf.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

93

Bab 8: Memahami ... asuransi tanggunggugat publik dan produk Jawaban yang disarankan:

8.26.

a)

Sekali liability telah dibangun di bawah polis maka Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung dan setuju untuk melepaskan liability mereka kepada pihak ketiga.

b)

Ini biasanya berformat Amerika. Di sini Penanggung akan menawarkan pembelaan atas tanggung jawab sebelum indemnity dikonfirmasi di bawah polis ini. Jika dalam penyelidikan selanjutnya ternyata klaim liable, maka perusahaan asuransi akan membayar langsung ke pihak ketiga.

Uraikan pengecualian dalam polis public dan produc liability, yang dibuat karena pengecualian tersebut lebih tepat ditutupi oleh polis yang lebih spesifik.

Jawaban yang disarankan: ͻ Cedera pada karyawan. ͻ Ownership, pemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor, pesawat atau perahu. ͻ Saran yang diberikan mengenai biaya. ͻ Kerusakan properti di asuransi perawatan, pengawasan atau kontrol. ͻ produk Aircraft.

8.27.

Uraikan kondisi yang harus ada dalam polis produk recall untuk dapat bekerja.

Jawaban yang disarankan: Produk tersebut harus telah menyebabkan atau dapat menyebabkan cedera atau kerugian.

8.28.

Bagaimana polis produk recall standar beroperasi pada saat terjadi: a) kecelakaan dan b) kontaminasi berbahaya.

Jawaban yang disarankan: a) A products recall policy would cover the costs of recalling products that had been or were believed to be contaminated accidentally. b) The costs of recalling products that have been or are believed to be contaminated maliciously- e.g. by a disaffected employee, an extortionist etc. - are excluded. (Cover is available under specialist extortion/product tamper policies). Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

94

Bab 8: Memahami ... asuransi tanggunggugat publik dan produk

c) Polis produk recall akan mencakup biaya recall produk yang telah atau diduga terkontaminasi secara tidak sengaja. d) Biaya recall produk yang telah atau diyakini terkontaminasi secara sengaja – misalnya oleh seorang karyawan yang tidak puas, seorang pemeras dll - dikecualikan. (Jaminan tersedia di bawah polis khusus pemerasan / polis produk tamper).

8.29.

Untuk memberikan ganti rugi apakah perluasan advertising injury tersebut.

Jawaban yang disarankan: Sesuai dengan pengecualian tertentu, perluasan itu berkomitmen untuk cedera yang dilakukan dalam rangka iklan tertanggung atas barang-barang, produk atau jasa mereka. Cedera ini dapat berupa publikasi lisan atau tertulis atau penyalahgunaan iklan, ide, atau gaya dalam melakukan bisnis atau pelanggaran hak privasi seseorang.

95

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

Bab 9: Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek professional indemnity

BAB 9: Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek professional indemnity

9.1.

Berkaitan dengan professional indemnity sebutkan 2 (dua) tindakan yang dapat menimbulkan gugagaan hukum terhadap broker asuransi (Sept 2011, No. 8; Mar 2014, No. 5)

Jawaban yang disarankan: Broker asuransi memiliki kewajiban berhati-hati kepada nasabah mereka dan juga kepada penanggung dalam menyusun asuransi. Mereka harus melaksanakan instruksi nasabah mereka dan memberikan mereka saran yang layak. Setiap pelanggaran kewajiban ini dapat melibatkan mereka dalam suatu tanggung gugat hukum. Pertanyaan kunci yang menjadi dasar semua aktivitas broker dan penempatan langsung adalah dalam menetapkan ‘fakta material’.

1. Failure to advice terms and conditions of the policy (salah dalam menyampaikan jaminan polis) 2. Failure to arrange adequate insurance (sum insured tidak adequate) 3. Error and omission to advice material facts to underwriters (tidak menyampaikan fakta material) 4. Salah dalam membatalkan polis (Cherry Ltd v Allied Insurance Brokers Ltd (1978)) 5. Failure to disclose correct claims information (salah dalam memproses klaim) 6. menempatkan program reasuransi yang salah (failure in arranging reinsurance)

silakan diuraikan lebih comprehensive beserta contohnya

9.2.

Uraikan apa yang dimaksud dengan professional indemnity / errors and omissions insurance (Mar 2010, No. 5)

Jawaban yang disarankan: Asuransi tanggung gugat profesi (professional indemnity / errors and omissions insurance) adalah untuk melindungi profesional terhadap tanggung gugat hukum untuk membayar damages kepada orang-orang yang menderita kerugian finansial yang timbul dari kelalaian profesional mereka sendiri atau pegawainya dalam melakukan suatu bisnis.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

96

Bab 9: Claim Reserving Broker asuransi memiliki kewajiban berhati-hati kepada nasabah mereka dan juga kepada penanggung dalam menyusun asuransi. Mereka harus melaksanakan instruksi nasabah mereka dan memberikan mereka saran yang layak. Setiap pelanggaran kewajiban ini dapat melibatkan mereka dalam suatu tanggung gugat hukum. Pertanyaan kunci yang menjadi dasar semua aktivitas broker dan penempatan langsung adalah dalam menetapkan ‘fakta material’.

Personal PI Insurance ini biasanya dicover dalam Error & Ommission Insurance (E&O), up to minimum of 250.000 pounds atau 3 kali brokerage, yang mana ini adalah yang terbaik. Juga sebagai syarat yang terpisah untuk menjadi Broker di Llyod.

Arsitek dan insinyur : Arsitek dan insinyur dapat memiliki tanggung gugat hukum untuk saran yang tidak tepat, pembuatan rancangan yang tidak tepat dan kesalahan dalam spesifikasi, disain, tender atau kuantitas dan juga pengawasan yang lalai dalam pekerjaan struktur atau yang lainnya.

9.3.

Dalam kaitan dengan Polis Professional Indemnity, jelaskan: (Sept 2011, No.12) a)

4 (empat) alasan untuk memberlakukan deductible dalam polis

b)

3 (tiga) cara/metode untuk menurunkan premi yang harus dibayar tertanggung

c)

3 (tiga) alasan bahwa tertanggung terikat oleh ketentuan polis padahal polis hanya ditandatangani oleh penanggung

97 Jawaban yang disarankan: Tujuan pengenaan Deductible, Excess and Coinsurance ͻ

to make the insured participate in the risk (agar tertanggung turut menangung sebagian kerugian)

ͻ

to encourage better risk management from the insured (agar tertanggung meningkatkan housekeeping dan manajemen risiko)

ͻ

remove an element of the risk that is not fortuitous (menghindari unsur kesengajaan dalam klaim)

ͻ

remove high frequency low value claims (mengurangi administrasi klaim, frekuensi klaim kecil yang dapat memperburuk loss ratio)

silakan diuraikan lebih comprehensive

3 (tiga) cara/metode untuk menurunkan premi yang harus dibayar tertanggung ͻ Risk management : (Housekeeping, Labour relations, Loss control audit) -7 5.D (5/18) ͻ Increase deductible, excess, co-insurance ͻ Restrict terms and conditions, no optional covers, etc

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

Bab 9: Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek professional indemnity silakan diuraikan lebih comprehensive

3 (tiga) alasan bahwa tertanggung terikat oleh ketentuan polis padahal polis hanya ditandatangani oleh penanggung ͻ Proposal form (declaration) ͻ Concensus and Acceptance of policy ͻ Payment of Premium

silakan diuraikan lebih comprehensive

9.4.

Berkaitan dengan professional indemnity, jelaskan alasan: (Mar 2010, No. 14) a)

Hedley Byrne dianggap sebagai kasus klasik yang mempengaruhi Professional Indemnity

b)

Waktu tenaga professinal yang dipertanggungkan memperoleh kualifikasinya merupakan hal yang penting dalam underwriting Professional Indemnity

c)

Penjaminan Professinal Indemnity dilakukan dengan claim-made basis

d)

Bagaimana umumnya defence cost dijamin dalam Professional Indemnity

e)

Polis Professional Indemnity selalu mencantumkan QC (Queen’s Counsel) Clause

Jawaban yang disarankan: Jawaban: a. Hedley Byrne dianggap sebagai kasus klasik yang mempengaruhi professional indemnity

Question No.5 (Chapter 12/27) Answer: A professional person cannot escape liability for the consequences of their negligent advice to third parties just because there is no contractual or fiduciary relationship. Where it is clear that hey arebeing trusted or that their skill or judgment is beng reliied on, they must exercuse such care as the circumstances require.

Dalam kasus Hedley Byrne & Co. v. Heller and Ptnrs (1963), House of Lord menyatakan bahwa terdapat suatu kewajiban untuk menghindari kesalahpernyataan yang lalai walaupun pihak yang terpengaruh tidak memiliki hubungan kontrak dengan pihak yang menyediakan saran.

Walaupun demikian kemudian konsep foreseeability dan proksimasi yang ada dalam kasus tersebut diaplikasikan dengan lebih terbatas. Seseorang yang memberikan saran, baik lisan maupun tertulis, hanya memiliki sedikit pengendalian terhadap apa jadinya saran mereka dan siapa yang menggunakannya. Oleh karena itu perlu membatasi ‘prinsip tetangga’ dalam kasus seperti ini.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

98

Bab 9: Claim Reserving

Dalam hal saran yang lalai, suatu kewajiban untuk menjaga ada dalam keadaan sebagai berikut: ͻ

Harus ada suatu hubungan khusus antar pihak, semacam kontrak tetapilebih dekat daripada uji proksimasi untuk tindakan lalai.

ͻ

Saran tersebut harus diberikan oleh orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan saran dalam suatu situasi dimana pemberi saran dapat secara wajar melihat bahwa penerima akan bergantung sedemikian sehingga mengalami kerugian apabila saran tersebut tidak akurat.

ͻ

Pelepasan tanggung jawab sesuai dengan Unfair Contract Terms Act 1977 (Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 2 tahun 1999) harus tunduk pada uji kewajaran.

ͻ

Saran sambil lalu yang diberikan dalam keadaan pergaulan sosial tidak menimbulkan kewajiban.

Kasus lain yang mengikuti prinsip ini adalah Caparo Industries v. Dickman and Ors (1990), yang di dalamnya House of Lord manyatakan bahwa firma auditor tidak memiliki kewajiban menjaga terhadap pemegang saham yang ada atau potensial dalam menyiapkan laporan audit. Hal ini dikarenakan tidak cukup adanya proksimasi antara auditor dan masyarakat umum. Tujuan dari aduit perusahaan publik adalah untuk perlindungan umum dari pemegang saham sebagai suatu badan bukan sebagai suatu individu.

Dalam Yianni v. Edwin Evans and Sons (1981) dinyatakan bahwa seorang surveyor yang melakukan survey terhadap suatu building society memiliki kewajiban menjaga terhadap pembeli bangunan. Pelepasan tanggung jawab yang digunakan dalam kasus seperti ini tidak berlaku karena tidak memenuhi uji kewajaran seperti dalam kasus Smith v. Bush and Harris v. Wyre Forest UDC (1989).

Dalam Spring v. Guardian Assurance plc (1994) House of Lord menyatakan bahwa majikan memiliki suatu kewajiban untuk menjaga kepada seorang pegawai ketika memberikan suatu referensi kepada calon majikan.

Dalam kasus Cattle v. Stockton Waterworks Co. (1875) suatu kontraktor kehilangan uang dalam suatu kontrak untuk menggali suatu terowongan pada suatu lahan yang dirusak oleh pihak ketiga. High Court memutuskan bahwa kerugian penggugat murni ekonomi dan ia tidak mempunyai kepentingan sebagai pemilik terhadap lahan tersebut dan kerugiannya terjadi semata-mata berasal dari hubungan kontraknya dengan korban dari pihak yang lalai.

Dalam kasus Electrochrome Ltd v. Welsh Plastics Ltd (1968) tergugat secara lalai merusak suatu hidran kebakaran, menyebabkan suplai air ke pabrik penggugat menjadi terhenti. Dinyatakan bahwa, walaupun kewajiban menjaga terhadap pemilik hidran tersebut ada karena merupakan kerusakan fisik, kehilangan keuntungan yang diderita oleh tergugat merupakan kerugian ekonomi murni dan tidak mendapatkan penggantian.

Pengadilan membedakan antara kerugian ekonomi murni dan kerugian konsekuensial, yaitu kerugian keuangan yang berasal langsung dari kerusakan fisik. Dalam Spartan Steel & Alloys Ltd v. Martin and Co. Ltd (1973) kontraktor tergugat merusak kable listrik yang menyebab-

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

99

Bab 9: Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek professional indemnity kan logam cair milik penggugat menjadi memadat. Penggugat mendapatkan penggantian untuk nilai logam cair di dapur ditambah kehilangan keuntungan yang timbul daripadanya. Akan tetapi, mereka gagal untuk mendapatkan kehilangan kerugian karena adanya jeda waktu sebelum tenaga listrik dipulihkan karena dianggap sebagai kerugian ekonomi murni.

Dalam Murphy v. Brentwood District Council (1990), rumah penggugat dibangun di lokasi yang telah diisi dan diratakan. Kehati-hatian yang khusus harus dilakukan terhadap pondasi, tetapi bahkan sebuah pondasi rakit beton akhirnya gagal dan menyebabkan rumah mengalami turun permukaan tanah. Tuntutan terhadap dewan berdasarkan kewajiban mereka dalam Public Health Act 1936 untuk meluluskan rencana tersebut. Dewan gagal mendeteksi cacat dalam pondasi.

Dalam kasus tersebut House of Lord menyatakan: ͻ

Kerusakan yang ada murni kerugian ekonomi, dan bukan kerusakan fisik. Tidak ada harta benda yang telah rusak. Bangunan itu sendiri cacat.

ͻ

Tidak boleh ada perbedaan antara barang dan bangunan. Tanggung gugat tort harus dibatasi pada kerusakan pada harta benda atau cedera pada orang yang disebabkan oleh cacat pada barang atau bangunan tetapi bukan cacat yang sudah menjadi sifat.

ͻ

Gagasan bahwa satu bagian harta benda dapat merusak bagian yang lain tidak dapat dipertahankan. Pengecualian dapat diberikan untuk mesi yang kompleks dimana satu komponen yang terpisah merusak komponen yang lain, tetapi hal ini merupakan situasi yang berbeda sama sekali.

Sebagai kesimpulan kerugian ekonomi hanya dapat mendapatkan penggantian dalam hal:

1)

ͻ

apabila ada suatu kontrak antar pihak

ͻ

dalam hal kesalahpernyataan atau saran yang lalai berdasarkan prinsip Hedley Byrne

ͻ

dalam beberapa kasus melibatkan mesin yang kompleks Jadi dalam asuransi ini dijamin:

Pelanggaran kewajiban profesional (Breach of Professional Duty) dengan alasan kelalaian atau kesalahan yang terjadi atau dilakukan dengan maksud baik oleh tertanggung, pegawai, agen, pendahulu, orang, firma, atau perusahaan lain yang bertindak secara bersama dengan tertanggung Tanggung gugat tertanggung berdasarkan tanggung gugat dalam hukum, yaitu kegagalan untuk melakukan suatu tingkat keahlian yang cukup, wajar dan kompeten daripada ketidakjujuran atau penipuan. Kesalahan dijamin dengan atau tanpa kelalaian, dengan syarat tidak disengaja dan pada prinsipnya menimbulkan tanggung gugat. Tanggung gugat yang dijamin juga dapat berasal dari partner terdahulu, karena partner bertanggung jawab secara bersama dan terpisah. Demikian juga dengan perbuatan dari pegawai.

2)

Ketidakjujuran (Dishonesty), yang timbul dari ketidakjujuran atau tindakan penipuan atau kesalahan pada pihak pegawai atau agen Tanggung gugat dapat timbul dalam hukum kasus karena kurangnya keahlian dan kehati-hatian seorang professional dalam hal ini menjalani profesi direktur, dalam melakukan kewajibannya. Misalkan: ͻ

saran yang atau pernyataan salah yang lalai, khususnya dalam konteks merger atau ta-

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

100

Bab 9: Claim Reserving ke-over ketika kegagalan untuk memahami tren ekonomi dapat menyebabkan suatu perkiraan yang salahmengenai kinerja perusahaan; ͻ

setiap tindakan yang melebihi batas konstitusi perusahaan (seperti peminjaman yang berlebihan) dan pembayaran yang tidak diotorisasi, apapun alasannya;

ͻ

kegagalan untuk mengungkapkan tingkat kepentingan direktur secara penuh;

ͻ

kesalahan dalam keputusan, misalkan mengijinkan perusahaan untuk terus melakukan perdagangan ketika bisnis harus berhenti;

ͻ

pengawasan yang lalai terhadap tanggung jawab yang didelegasikan;

ͻ

investasi yang tidak bijaksana.

Jawaban: b. Waktu tenaga profesional yang dipertanggungkan memperoleh kualifikasinya merupakan hal yang penting dalam underwriting profesional indemnity

Question No.1 (Chapter 12/27) Answer: Examination success demontrates the professional’sknowledge of the theory of their subject at a certain date. Insurrs are also interested in he extent of the atual professional experience since qualification. Note CPD (Continuing Professional Development is required to keep their knowledge up to date).

Dalam formulir permohonan asuransi tanggunggugat profesi diminta rincian setiap partner dan direktur, meliputi: 1.

kualifikasi profesional: penanggung harus memastikan bahwa pemohon berkompeten untuk profesi tersebut dan ukuran terbaiknya adalah standar yang ditetapkan oleh badan profesional dalam bentuk ujian kualifikasi

2.

tanggal diperolehnya kualifikasi dan usia: untuk menentukan tingkat pengalaman profesional sesungguhnya sejak kualifikasi diperoleh

3.

periode praktek sebagai seorang partner: untuk menilai pengalaman pemohon

4.

rincian partner sebelumnya: harus disediakan jika termasuk untuk dijamin

Jawaban: c. Penjaminan profesional indemnity dilakukan dengan claims made basis

Question No.7 (Chapter 12/28) Answer: Insurers wish to control their exposre to the long tail risk inherent in PI business.

Apakah pemohon saat ini atau pernah diasuransikan terhadap risiko tanggung gugat profesi?

Fakta bahwa pemohon belum pernah diasuransikan dapat mempengaruhi penanggung, tentunya tergantung, seberapa lama bisnis telah didirikan dan seberapa lama bisnis tersebut tanpa penjaminan.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

101

Bab 9: Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek professional indemnity Polis diterbitkan dengan dasar ‘claims made’ dan dapat memberikan penjaminan retroactive secara penuh. Penanggung harus memastikan bahwa tidak ada dasar untuk curiga mengenai pembelian asuransi karena adanya kemungkinan klaim telah dilakukan untuk tindakan kelalaian yang dilakukan di masa lalu. Dalam beberapa kasus polis dapat diubah untuk mengecualikan atau membatasi penjaminan retroactive.

Claim Made Basis: Polis akan memberikan jaminan atas tuntutan pihak ketiga yang terjadi pada periode asuransi. Tidak mempersoalkan kapan terjadinya the trigger event Umum dipakai di Professional Indemnity. Tidak akan menjamin tuntutan yang terjadi setelah periode polis berakhir – menjadi short tail & bisa menghitung IBNR dengan lebih akurat. Karena tidak run-off, banyak dilarang untuk digunakan di EEC. Polis bertanggung jawab terhadap klaim yang dilakukan terhadap tertanggung dalam jangka waktu pertanggungan. Kejadian yang menimbulkan klaim tersebut dapat terjadi jauh sebelumnya, walaupun seringkali dibatasi dengan tanggal retroaktif. Biasanya digunakan apabila terdapat eksposur laten yang parah, seperti produk obat-obatan untuk tanggung gugat produk.

Permasalahan dengan claims made trigger (tertanggung) 1)

Polis memiliki kondisi yang mengharuskan tertanggung melaporkan semua kejadian yang mungkin menimbulkan klaim. Hal ini merugikan tertanggung karena penanggung, dengan mengetahui potensi klaim, dapat menolak memperpanjang polis. Atau jika pelaporan tersebut dianggap klaim, diberikan batas waktu sampai klaim yang sebenarnya diajukan, misalkan tiga atau lima tahun.

2)

Jika tertanggung menghentikan operasinya, maka ia harus selalu membeli polis asuransi untuk melindunginya dari kemungkinan klaim dari aktivitasnya dahulu.

Kelebihan claims made trigger 1)

Bagi penanggung, menghilangkan secara efektif permasalahan eksposur laten dengan adanya kepastian jumlah klaim pada akhir jangka waktu pertanggungan

2)

Bagi tertanggung, polis merefleksikan penjaminan pada saat klaim dan bukan wording polis pada 10 atau 15 tahun lalu

3)

Bagi tertanggung, batas ganti rugi yang ditetapkan merefleksikan tingkat kompensasi pengadilan pada saat klaim dan tentunya akan mencukupi

Jawaban: d. Bagaimana umumnya defence costs dijamin dalam profesional indemnity

Question No.8 (Chapter 12/28) Answer: Defence cost are normally included within the limit of liability and are not paid in addition.

Biaya pembelaan (defence cost) Merupakan biaya yang timbul dalam menyelidiki kecelakaan dan untuk membela klaim atas nama tertanggung, biasanya harus dengan persetujuan penanggung. Walaupun demikian, umumnya dalam praktek penanggung terlibat langsung dalam penyelidikan ini termasuk dalam menentukan ahli, pengacara dan penyelidik.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

102

Bab 9: Claim Reserving

Asuransi tanggung gugat profesi biasanya berlaku risiko sendiri dengan tujuan untuk menghilangkan klaim-klaim kecil dan memberikan tertanggung keterlibatan finansial dalam klaim.

Biaya investigasi klaim tanggung gugat profesi seringkali tinggi, khususnya jika dibutuhkan untuk mendapatkan laporan independen dari ahli dalam bidang tertentu. Oleh karena itu biasanya penanggung mempersyaratkan biaya-biaya ini juga dikenakan risiko sendiri.

Jawaban: e. Polis profesional indemnity selalu mencantumkan QC (Queen’s Councel) clause

Answer: A professional person will not want their name associated with an action for professional negligence and are likely to do all they can to meet the wishes of a claimant in order to keep the case out of court. There can, therefore, sometimes be a conflict of interest between the insured – wh wants to settle a claim – and their insurers – who believe that the case should be contested.

Pada umumnya memiliki kondisi-kondisi yang serupa dengan polis tanggung gugat yang lain, hanya ada satu klausul khusus yaitu Queen’s Counsel. Klausul ini mengakui adanya posisi khusus dari seorang profesional yang dihadapkan dengan suatu klaim atau ancaman proses hukum, karena proses hukum seringkali merusak reputasi profesional mereka.

Seorang profesional tidak ingin nama mereka dihubungkan dengan suatu tuntutan kelalaian profesional dan akan melakukan apa saja yang dapat mereka lakukan untuk memenuhi keinginan si penuntut dalam rangka untuk mencegah kasus tersebut masuk pengadilan. Hal ini menyebabkan pertentangan kepentingan antara penanggung dan tertanggung.

9.5.

Uraikan mengapa asuransi disebut sebagai perjanjian konsensual (Sept 2011, No. 1)

Jawaban yang disarankan: Dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme, yang berasal dari perkataan latin concensus yang berarti sepakat.

Arti kata konsensualisme pada dasarnya menegaskan bahwa perjanjian atau perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian ini sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok walaupun belum ada perjanjian tertulisnya sebagai suatu formalitas.

Syarat sah-nya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata 1.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

103

Bab 9: Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek professional indemnity 3.

Suatu hal yang tertentu.

4.

Suatu sebab yang halal

Perjanjian asuransi terjadi atau telah ada sejak tercapainya kata sepakat (consensus atau agreement) antara kedua belah pihak, yakni tertanggung dan penanggung tentang hal-hal pokok dari perjanjian tersebut seperti obyek pertanggungan, total sum insured, periode pertanggungan, kondisi pertanggungan dan rate premium. Dengan kata lain, perjanjian asuransi sudah syah dan mempunyai akibat hukum bagi penanggungnya dan tertanggung sejak kata sepakat mengenai pokok perjanjian itu tercapai diantara kedua pihak tersebut, walaupun polis asuransi untuk itu baru akan diterbitkan beberapa waktu setelah kata sepakat itu tercapai.

Pembuktian: hal-hal apa yang bisa dijadikan pembuktian bahwa ”perjanjian asuransi sudah terjadi” sedangkan polis belum diterbikan?

9.6.

Mengapa asuransi meminta informasi tentang tanggal ketika ketika persyaratan/kualifikasi diperoleh.

Jawaban yang disarankan: Pemeriksaan berhasil menunjukkan pengetahuan profesional mereka dari teori subjek pada tanggal tertentu. Penanggung juga tertarik pada sejauh mana pengalaman profesional sebenarnya sejak kualifikasi. (Banyak badan-badan profesional sekarang memiliki CPO - pengembangan profesional - persyaratan untuk memastikan bahwa anggota menjaga agar pengetahuan mereka tetap up to date.)

9.7.

Uraikan prosedur perpanjangan harus diikuti dan jelaskan alasannya.

Jawaban yang disarankan: Tertanggung akan diminta untuk memberikan secara rinci mengenai kondisi apapun yang mungkin dapat menimbulkan klaim. Karena polis berdasar pada claim-made basis, penting bagi Penanggung untuk menyadari semua potensi klaim.

9.8.

Uraikan yang akan menjadi beberapa penyebab umum dari klaim kelalaian professional (professional negligence) terhadap: a) pengacara. b) seorang pejabat serikat buruh. c) seorang konsultan komputer.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

104

Bab 9: Claim Reserving d) agen perjalanan.

Jawaban yang disarankan: Penyebab umum dari klaim kelalaian profesional adalah: x pengacara - kegagalan untuk menerbitkan atau menyajikan suatu dokumen dalam jangka waktu yang ditentukan; x seorang pejabat serikat buruh – kelalaian waktu dalam mengejar klaim di pengadilan industrial atau pengadilan; x seorang konsultan komputer - ‘software’ dianggap sebagai layanan berbasis pengetahuan, bukan produk, ini berarti bahwa seorang konsultan komputer bisa bertanggung jawab atas kegagalan software mereka karena tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan; x agen perjalanan - terganggunya liburan atau terganggunya pengaturan perjalanan karena kesalahan pengaturan oleh operator tur atau perusahaan penerbangan.

9.9.

Uraikan tingkat keterampilan yang dibutuhkan dari orang yang profesional sebagaimana didefinisikan dalam Bolam v. Friem Hospital Management Committee (1957).

Jawaban yang disarankan: Seseorang profesional harus berlatih suatu keterampilan umum dari seorang yang punya kompetensi umum sebagai suatu seni khusus.

9.10.

‘Hedley Byrne’ adalah kasus klasik mempengaruhi professional indemnity.’ Mengapa demikian?

Jawaban yang disarankan: Seorang profesional tidak bisa lari dari tanggung jawab atas konsekuensi dari kelalaian nasihat mereka kepada pihak ketiga hanya karena mereasa tidak ada hubungan kontrak atau fidusia. Dimana jelas bahwa mereka sedang dipercaya atau keterampilan atau penilaian mereka sedang diandalkan, mereka harus berhati-hati sebagaimana keadaan sangat membutuhkan.

9.11.

Uraikankah pengertian Clinical Negligence Scheme for Trusts (CNST).

Jawaban yang disarankan: CNST adalah skema yang menyediakan mekanisme pendanaan untuk malpraktik medis dan klaim kelalaian terhadap National Health Service Trusts dan karyawan mereka.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

105

Bab 9: Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek professional indemnity

9.12.

Mengapa jaminan PI ada pada claims-made basis.

Jawaban yang disarankan: Penanggung ingin mengendalikan eksposur mereka ke risiko long-tall inheren dalam bisnis PI.

9.13.

Bagaimana biaya pembelaan (defence costs) biasanya diobati di bawah polis PI.

Jawaban yang disarankan: Defense costs normalnya sudah termasuk ke dalam limit liability dan tidak dibayar sebagai biaya tambahan.

9.14.

Mengapa polis PI mengandung klausul QC.

Jawaban yang disarankan: Orang professional cenderung tidak ingin nama mereka dikaitkan dengan tindakan kelalaian profesional (professional negligence) dan cenderung untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk memenuhi keinginan penggugat agar tetap menjaga kasus ini di luar pengadilan. Karena itu, kadang-kadang terjadi konflik kepentingan antara tertanggung - yang ingin menyelesaikan klaim – dan perusahaan asuransi mereka - yang percaya bahwa kasus ini harus dipermasalahkan dan diselesaikan.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

106

Bab 10: Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek directors’ and officers’ liability

BAB 10: Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek directors’ and officers’ liability

10.1.

Berkaitan dengan Directors & Officers Liability Insurance (Sept 2011, No. 11) a)

Jelaskan apa yang dmaksud dengan shadow directors

b)

Jelaskan apa yang dmaksud dengan outside directorship

c)

Sebutkan 9 (sembilan) pengecualian yang spesifik untuk polis D&O

Jawaban yang disarankan:

Siapa direktur?

Suatu perusahaan adalah suatu entitas hukum dan terpisah serta berbeda dari pemiliknya – pemegang saham – dan manajemennya. Direktur terdiri dari direktur yang ditunjuk dan orang lain (apa pun jabatan atau posisinya yang terlihat). Ini dapat termasuk direktur de facto (konstruktif) yang bertindak meskipun kurang memiliki penunjukkan resmi. Misalkan general manager yang menjalankan perusahaan untuk direktur yang tidak hadir, dan shadow directors, seperti pemegang saham mayoritas yang menjaga jarak dengan perusahaan tetapi secara efektif mengarahkan direktur yang ditunjuk.

ͻ

Direktur de facto dan direktur bayangan (11B6A) Direktur de facto adalah seseorang yang menyatakan untuk bertindak dan mengakui untuk bertindak sebagai seorang direktur, walaupun tidak diangkat secara sah. Direktur bayangan, sebaliknya, tidak menyatakan atau mengakui untuk bertindak sebagai seorang direktur. Ia bersembunyi dalam bayangan berlindung di belakang orang lain, yang ia nyatakan, adalah direktur perusahaan dengan mengecualikan dirinya.

ͻ

Kedirekturan dari luar (outside directorship) (11B6C) Banyak perusahaan yang membutuhkan seorang direktur untuk duduk dalam dewan yang berasal dari luar perusahaan, misalkan suatu bank dapat menominasikan seorang individu untuk bertindak sebagai seorang direktur untuk perusahaan dimana bank memiliki investasi.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

107

Bab 10: Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek directors’ and officers’ liability D&O Policy Exclusions: ͻ improper personal gain dan fraud and dishonesty (keuntungan pribadi yang tidak layak atau penipuan dan ketidak jujuran) ͻ prior notification (claim circumstances yang sudah ada sebelum inception) ͻ prior and pending litigation (proses hukum yang sudah berjalan atau ditunda sebelumnya inception) ͻ gugatan di antara sesama Tertanggung (insured v insured) ͻ pension fund trustees ͻ gugatan akibat polusi (pollution) ͻ outside directorship (optional cover) ͻ kerugian akibat luka badan dan kerusakan harta benda (bodily injury and property damage) ͻ jurisdiction clause

10.2.

Mengapa komentar yang dibuat oleh Norman and Another v. Theodore Goddard and Others (1991) mengenai tugas-tugas direktur penting bagi orang profesional yang bertindak sebagai seorang direktur.

Jawaban yang disarankan: Suatu tindakan direktur tidak hanya dinilai berdasarkan pengetahuan umum, keterampilan dan pengalaman dapat diharapkan dari orang yang melaksanakan fungsi yang sama seperti yang dilakukan oleh seorang direktur sehubungan dengan perusahaan. Tindakan ini juga akan dinilai berdasarkan pengetahuan umum, keterampilan dan pengalaman yang memang dimiliki oleh direktur tertentu. Ini berarti bahwa kualifikasi akuntan / pengacara / surveyor dll bertindak sebagai direktur pada yang diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka sebagai akuntan / pengacara / surveyor dll untuk tugas directorial mereka.

10.3.

Uraikan apa yang dimaksud dengan direktur bayangan.

Jawaban yang disarankan: Seorang direktur bayangan didefinisikan dalam Companies Act 1985 sebagai ‘seorang menurut arahan atau instruksi para direktur yang sudah terbiasa untuk bertindak’ tapi ‘seseorang tidak dianggap sebagai direktur bayangan dengan alasan hanya bahwa direksi bertindak atas saran yang diberikan olehnya dalam kapasitasnya sebagai seorang professional.’

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

108

Bab 10: Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek directors’ and officers’ liability 10.4.

Mengapa komisaris/pengurus dari perusahaan dana pensiun harus memiliki jaminan D & O yang terpisah dari perusahaan.

Jawaban yang disarankan: Tertanggung v pengecualian tertanggung akan berarti bahwa, misalnya, klaim dari pengurus dari dana pensiun terhadap direktur dari perusahaan induk, atau sebaliknya, akan dikecualikan.

10.5.

Uraikan pengecualian khusus dalam polis D & O.

Jawaban yang disarankan: Berikut ini adalah pengecualian khusus: x ‘keuntungan pribadi yang tidak benar’ dan penipuan atau ketidakjujuran; x Tertanggung v Tertanggung; x pengurus dana pensiun; x polusi; x direktur luar (perlu persetujuan khusus).

Pengecualian berikut ini muncul dari sifat dasar polis ‘claim made’: x keadaan sebelumnya yang belum diberitahu; x tuntutan hukum sebelumnya atau yang dan masih tertunda.

10.6.

Uraikan mengapa lebih sulit untuk mendapatkan jaminan polis D & O bagi sebuah perusahaan baru dan uraikan informasi tambahan yang mungkin diperlukan oleh asuransi untuk penutupan tersebut.

Jawaban yang disarankan: Karena tidak ada track record (rekening yang telah diaudit) yang menunjukkan bagaimana perusahaan telah dijalankan / dikelola pada masa lalu. Perusahaan baru akan perlu memberikan salinan rencana bisnis dan rincian lebih lanjut dari background dan pengalaman sebelumnya dari para direktur yang bersangkutan.

10.7.

Uaikan mengapa jaminan legal costs atau biaya hukum sangat penting bagi seorang direktur.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

109

Bab 10: Memahami risiko-risiko, jaminan dan praktek directors’ and officers’ liability Jawaban yang disarankan: Biaya pembelaan gugatan hukum seringkali dapat lebih besar daripada kerugian yang mungkin dialami. Selain itu, reputasi direktur akan dipertaruhkan. The DTI memiliki kekuasaan di bawah Company Directors Disqualification Act 1986 untuk mendiskualifikasi seseorang dari bertindak sebagai direktur. Individu dengan sejumlah direktur non-eksekutif dapat kehilangan sumber pendapatan utama jika mereka kalah dan didiskualifikasi.

10.8.

Uraikan akibat bagi direktur dalam Insolvency Act 1986.

Jawaban yang disarankan: Insolvency Act 1986 permits the liquidator of an insolvent company to seek a personal contribution from any director who knew or ought to have known there was no reasonable prospect that the company would avoid going into insolvent liquidation, and who failed to take reasonable steps to protect the company’s creditors. The director’s contribution will be towards the deficiency of assets in the liquidation.

Insolvency Act 1986 memungkinkan likuidator dari sebuah perusahaan yang bangkrut untuk mencari kontribusi pribadi dari setiap direktur yang mengetahui atau yang seharusnya mengetahui bawaha tidak ada prospek yang masuk akal bahwa perusahaan akan menghindari likuidasi atau kebangkrutan, dan gagal untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi kreditur perusahaan. Kontribusi direktur akan membantu defisiensi aset dalam likuidasi.

10.9.

Mengapa ada dua bagian terpisah dalam polis D & O – yang satu mengkover direksi itu sendiri dan yang lain mengkover perusahaan.

Jawaban yang disarankan: Bagian 310 dari Companies Act 1985 memberlakukan pembatasan pemberian ganti rugi dari sebuah perusahaan untuk direkturnya. Cover untuk para direktur individu diberikan kecuali untuk dan sejauh bahwa perusahaan telah memberikan ganti rugi bagi mereka. Cover bagi perusahaan diberikan tetapi hanya bila dan sejauh bahwa perusahaan tersebut telah memberikan ganti rugi atas kerugian direktur.

10.10. Siapa yang harus menandatangani proposal form?

Jawaban yang disarankan: Pimpinan atau chief executive dari perusahaan. Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

110

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat

BAB 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat

11.1.

Uraikan apa yang dimaksud dengan remotenees of damage sebagai pembelaan dalam gugatan tanggungjawab hukum (Mar 2010, No. 3)

Jawaban yang disarankan: Remotenees of damage: Walaupun penggugat dapat menunjukkan bahwa kerusakan yang dideritanya secara kausa proksima disebabkan oleh aktivitas tergugat, ia belum tentu mendapatkan penggantian yang penuh terhadap seluruh kerugiannya, karena beberapa di antaranya dapat dianggap sebagai terlalu terpisah dari tindakan penyebab untuk dapat diganti.

Contoh kasusnya adalah Re Polemis (1921) dan Tankship (UK) Ltd v. Mort’s Dock and Engineering Co. Ltd (1961) Pengecualian

11.2.

o

Aturan ‘eggshell skull’, merupakan aturan dalam kasus cedera perseorangan, yaitu anda membawa korban pada saat anda menemukannya.

o

Cedera badan, walau tidak dapat diperkirakan, bukan merupakan jenis tersebut.

o

Dalam klaim yang berdasarkan tanggung gugat tegas baik dalam hukum kasus maupun undang-undang, tergugat biasanya tidak bertanggung jawab terhadap semua kerusakan langsung.

o

Dalam klaim yang dituntut oleh ahli waris berdasarkan Fatal Accidents Act 1976. tanggung gugat tidak dibatasi oleh dapat dilihatnya tingkat ketergantungan.

o

Dalam kasus melukai yang disengaja, bukan merupakan pembelaan bagi seorang pelaku dengan mengatakan bahwa tingkat kerusakan tidak dapat diperkirakan.

Sebutkan tiga sumber utama Hukum Perdata di Inggris.

Jawaban yang disarankan: x Custom (kebiasaan), x common law (hukum adat), dan x undang-undang disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

111

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat

11.3.

Uraikan kapan dimulainya hak untuk menuntut dalam a)

contract,

b)

tort.

Jawaban yang disarankan:

11.4.

a)

Pada tanggal pelanggaran.

b)

Pada tanggal kerusakan.

Sebutkan empat hal penting dari torts.

Jawaban yang disarankan: x negligence – kelalaian, x nuisance – gangguan, x pelanggaran kewajiban hukum, x aturan dalam Rylands v Fletcher, x strict liability, x defamation – pencemaran nama baik..

11.5.

Berkaitan dengan tort, jelaskan: (Sept 2011, No. 10) a)

perbedaan contract dengan tort

b)

apa yang dimaksud dengan tortuous liability

c)

kaitan breach of contract, tort dan crimes

Jawaban yang disarankan:

a.

Perbedaan contract dengan tort

Contract is an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognized by law (Suatu kontrak adalah suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban yang dapat dilaksanakan atau diakui secara hukum)

Tort is a civil wrong. Suatu tort adalah kesalahan sipil yang mengatur tingkah laku manusia

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

112

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat satu sama lain tanpa adanya suatu hubungan kontraktual atau hubungan hukum lain. Tort harus dapat menimbulkan suatu tuntutan untuk unliquidated damage, yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai dengan merujuk pada bukti nilai. Sedangkan kerugian dalam kontrak biasanya adalah liquidated damage.

Tort tidak bersifat sukarela, tetapi dipaksakan dengan hukum sedangkan untuk masuk ke dalam kontrak bersifat sukarela

Perbedaan Tort dengan Breach of contract adalah:

1.

Breach of contract adalah pelanggaran kewajiban yang ada dalam kontrak di mana akibatnya hanya diderita oleh pihak yang berada dalam kontrak, sementara dalam Tort adalah pelanggaran kewajiban terhadap semua orang yang merupakan tetangganya (neighbour) dalam pengertian yang luas.

2.

Ganti rugi dalam Tort hanya dalam bentuk unliquidated damages sementara dalam Breach of contract bisa dalam Unliquidated damages atau liquidated damages atau kedua-duanya.

3.

Liability dalam kontrak sangat ketat (strict) artinya jika ada penyimpangan dalam kontrak,maka itu sudah merupakan breach of contract dan mengakibatkan si pelanggar bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi tanpa memandang siapa pelaku dari penyimpangan tersebut. Sementara dalam tort, tanggung jawabnya akan tergantung dari seberapa besar kesalahan yang dilakukannya, misalnya seorang telah melakukan perbuatan tort atau mengakui perbuatan secara sengaja (intentionally) atau secara lalai (negeligence), maka dia tidak akan dituntut untuk bertanggung jawab atas kejadian yang disebabkan oleh perbuatannya itu, kecuali ada pihak yang menderita kerugian harta benda atau luka badan.

4.

Namun adakalanya dalam beberapa kasus dalam tort yang tidak memerlukan kerusakan harta benda atau luka badan tetapi si pelaku dalam tort tetap dituntut (akan dibicarakan secara rinci dalam strict liability).

5.

Proses pengadilan dalam Tort umumnya diajukan oleh penggugat. Bisa ditarik kapan saja atas permintaan penggugat dan bisa terjadi sudah diselesaikan di luar pengadilan. Sedangkan dalam breach of contract, dibawa ke pengadilan oleh yang terlibat dalam perjanjian.

6.

Tanpa mengabaikan perbedaan tersebut di atas, maka dalam situasi atau kasus tertentu bisa terjadi kedua-duanya dalam satu kejadian yang melibatkan tort dan breach of contract.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

113

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat Damages yang diberikan untuk pelanggaran kontrak berusaha untuk menempatkan pihak yang dirugikan dalam posisi yang seharusnya mereka nikmati apabila kontrak tersebut dilakukan. Dalam tort, tujuannya adalah untuk menempatkan penggugat dalam posisi yang mereka nikmati sesaat sebelum kerugian terjadi. Lebih jauh, damages dalam kontrak diatur oleh aturan Hadley v. Baxendale (1854) yang termasuk tidak hanya kerugian yang secara alami timbul dari pelanggaran, tetapi juga kerugian yang telah dipikirkan oleh pihak-pihak. Dalam tort, damages dapat dibatasi dengan kerugian yang dapat diperkirakan tergugat (Wagon Mound No. 1 (1961)).

Misalnya:

Seorang yang menyewa taksi untuk pergi ke suatu tempat yang telah direncanakan. Dalam perjalanan sopir melakukan kelalaian (negligence) yang mengakibatkan kecelakaan dan melukai penumpangnya.

Dalam kasus ini penumpang dapat menuntut sopir baik (1) berdasarkan kontrak yang tidak tertulis (implied contractual conditions) yaitu pelanggaran terhadap kewajiban untuk mengantar penumpangnya sampai ke tempat tujuan yang telah direncanakan, atau (2) berdasarkan tort atas kelalaian (negligence) dari sopir.

Unliquidated Damages dan Liquidated Damagas : Unliquidated damages. Besarnya ganti rugi (damages) tidak / belum dapat diketahui segera setelah pristiwa yang menimbulkan kerugian itu terjadi, melainkan baru dapat diketahui setelah ada keputusan Hakim / Pengadilan. Jika perkara yang berkaitan dengan kerugian itu diselesaikan di luar pengadilan secara musyawarah antara pihak-pihak yang terkait, jumlah ganti rugi baru akan diketahui setelah adanya hasil musyawarah itu.

Damages dalam Tort adalah unliquidated damages. Liquidated Damages. Besarnya ganti rugi (damages) sudah dapat diketahui segera setelah peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terjaedi.

Contohnya : Dalam hal breach of conract dimana besarnya ganti rugi atau rumusan besarnya ganti rugi sudah diperjanjikan antara pihak- pihak dalam kontrak itu dan ditetapkan dalam kontrak tersebut.

Pengugat (the plaintif) harus dapat membuktikan : 1.

Bahwa tergugat (the defendent) mempunyai suatu duty of care (kewajiban mengindahkan) kepada pengugat pada saat peristiwa yang dikatakan oleh pengugat sebagai negligence (kelalaian) tergugat terjadi.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

114

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat 2.

Bahwa tergugat melanggar kewajibannya untuk mengindahkan penggugat pada saat itu.

3.

Bahwa pelangaran oleh tergugat itu telah menyebabkan kerugian pada penggugat.

4.

Damage tersebut benar-benar disebabkan oleh pelanggaran.

b.

Apa yang dimaksud dengan tortuous liability

Tortious Liability: legal obligation (liability) imposed by law to an individual or organisation to compensate a victim as a result of civil wrong doing (tort)

Tort dapat berupa: negligence, nuisance, breach of statutory duty, strict liability, defamation (libel and slander), others

Dalam arti yang sangat luas, dapat dikatakan bahwa seseorang mempunyai hak untuk melindungi dirinya, harta bendanya dan reputasinya. Sesuatu yang mengganggu/mengusik hal-hal yang dilindunginya tersebut disebut dengan Tort.

Torts adalah penyimpangan atau pelanggaran atas kewajiban seseorang sebagai seorang yang berada di masyarakat sipil yang menyebabkan orang lain dapat menuntut untuk memperoleh ganti rugi karena: o

kerusakan harta benda

o

luka badan/injury

Namun dia mempunyai hak termaksud hanya apabila dapat dibenarkan dan diakui oleh pengadilan (court), jadi misalnya: Seseorang mempunyai hak untuk menuntut apabila dia dianiaya atau dipukul, tetapi English Law (Hukum Inggris) tidak mengakui hak yang menyangkut masalah pribadi, sehingga kasus semacam ini akan diselesaikan dalam kasus tort yang berbeda yaitu dalam a heterogenous collection of torts ketimbang dalam general principle of tortious. Hargreaves vs. Bretherton (1858). Penggugat mengemukakan ke pengadilan bahwa tergugat berkata bohong dalam kesaksian (perjury) yang menyebabkan penggugat dihukum dalam penjara. Dalam kasus ini diputuskan bahwa penggugat tidak punya hak untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan karena hukum tidak mengenal perjury dalam tort (walalupun perjury adalah tindakan kriminal).

Tort tidak bersifat sukarela, tetapi dipaksakan dengan hukum sedangkan untuk masuk ke dalam kontrak bersifat sukarela.

c.

Kaitan breach of contract, tort dan crimes

Suatu tort adalah kesalahan sipil yang mengatur tingkah laku manusia satu sama lain tanpa adanya suatu hubungan kontraktual atau hubungan hukum lain. Tort harus dapat disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

115

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat menimbulkan suatu tuntutan untuk unliquidated damage, yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai dengan merujuk pada bukti nilai.

The Law of Tort (Hukum Tort) mengenakan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok dari orang-orang yang di dalam masyarakat kewajiban untuk tidak mengganggu hak orangorang atau kelompok-kelompok dari orang lain dalam melindungi diri, harta benda dan nama baik mereka.

Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut dinamanakan Tort.

Dengan demikan, melakukan suatu tindakan secara lalai (negligently) sehingga menyebabkan orang lain menderita luka-luka badan atau menderita kerugian / kerusakan atas harta bendanya, melakukan perbuatan yang menyebabkan kenyamanan orang lain tergangu atau reputasi orang lain tercemar, dan memasuki tanah milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya adalah Tort. Perbuatan seperti itu pada umumnya menyebabkan orang lain dapat menuntut ganti rugi yang jumlahnya tidak dapat diketahui segera pada saat perbuatan itu dilakukan (unliquidated damages).

The Law of Tort (Hukum Tort) mengenakan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok dari orang-orang yang di dalam masyarakat kewajiban untuk tidak mengganggu hak orangorang atau kelompok-kelompok dari orang lain dalam melindungi diri, harta benda dan nama baik mereka.

The Nature of Tortious Liability

Tort harus secara jelas dibedakan dengan tindakan kriminal dan dengan pelanggaran dari suatu kontrak (breach of contract). Namun satu tindakan atau satu perlakuan dapat menimbulkan baik tindakan kriminal maupun tindakan tort.

Suatu tort (menurut hukum Inggris) merupakan suatu kesalahan perdata (a civil wrong). Dalam hukum Inggris, hingga saat ini belum ada definisi pasti untuk “torts”. Namun secara sederhana dan umum, torts dapat didefinisikan sebagai: “Breaches fo rights owed to people as a whole, as distinct from breaches of contract, which can affect onley parties to the agreement”

Torts adalah penyimpangan atau pelanggaran atas kewajiban seseorang sebagai seorang yang berada di masyarakat sipil yang menyebabkan orang lain dapat menuntut untuk memperoleh ganti rugi karena: o

kerusakan harta benda

o

luka badan/injury

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

116

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat Ganti rugi dalam tort biasanya dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan (court).

Besarnya ganti rugi ditetapkan dengan maksud untuk menempatkan pihak yang menderita pada posisi sebagaimana sebelum tindakan tort tersebut terjadi yang umumnya diukur secara murni dengan nilai uang.

Sangat jarang yang dalam bentuk exemplary damages, yaitu ganti rugi yang bersifat punishment terhadap pelanggar, yaitu dimaksudkan bahwa beban ganti rugi yang dibebankan kepada pelanggar bersifat hukuman sebagai tambahan dari compenstory damages yang bersifat penggantian, agar pelanggar tidak mengulang perbuatannya yang salah tersebut.

Perbedaan lainnya dengan kriminal adalah bahwa untuk kriminal, proses pengadilan dilakukan atau dibawa atas nama Crown (negara) tanpa memandang apakah pihak yang dirugikan menuntut atau tidak, dan apabila setelah diproses maka satu-satunya yang dapat menghentikan adalah Attorney General (Pengacara dari pemerintah) yang sangat jarang dilakukan. Sementara dalam tort proses pengadilan seluruhnya tergantung dari pihak yang menderita apakah dia ingin menuntut atau tidak, dan proses pengadilan dapat dihentikan dari pencabutan gugatan dari penggugat yang bisa disebabkan oleh suatu penyelesaian di luar pengadilan, misalnya secara kompromi.

Perbedaan TORT dengan Kriminal :

11.6.

1.

Dalam kriminal, proses pengadilan dilakukan atau dibawa atas nama Crown (Negara) tanpa memandang apakah pihak yang dirugikan menuntut atau tidak, dan apabila setelah diproses maka satu-satunya yang dapat menghentikan adalah Attoney General (Pengacara dari Pemerintah) yang sangat jarang dilakukan.

2.

Dalam TORT, proses pengadilan seluruhnya tergantung dari pihak yang menderita, apakah ia ingin menuntut atau tidak, dan proses pengadilan dapat dihentikan dari pencabutan gugatan dari penggugat yang dapat disebabkan oleh suatu penyelesaian di luar pengadilan, misalnya secara kompromi.

Berkaitan dengan social attitude terhadap tortious liability yang harus diantisipasi liability underwriter, jelaskan: (Mar 2010, No. 11; Mar 2014, No. 12) a.

apa yang dimaksud dengan tortious liability.

b.

2 (dua) hal yang membuat masyarakat menjadi litigious (melek hukum).

c.

2 (dua) gugatan dimana penggugat tidak perlu lagi mengidentifikasikan pihak yang akan digugat.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

117

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat Jawaban yang disarankan:

a.

Apa yang dimaksud dengan tortious liability

Tortious Liability: legal obligation (liability) imposed by law to an individual or organisation to compensate a victim as a result of civil wrong doing (tort)

Tort dapat berupa: negligence, nuisance, breach of statutory duty, strict liability, defamation (libel and slander), others

Dalam arti yang sangat luas, dapat dikatakan bahwa seseorang mempunyai hak untuk melindungi dirinya, harta bendanya dan reputasinya. Sesuatu yang mengganggu/mengusik hal-hal yang dilindunginya tersebut disebut dengan Tort.

Torts adalah penyimpangan atau pelanggaran atas kewajiban seseorang sebagai seorang yang berada di masyarakat sipil yang menyebabkan orang lain dapat menuntut untuk memperoleh ganti rugi karena: t


LFSVTBLBO
IBSUB
CFOEB

t


MVLB
CBEBOJOKVSZ

Namun dia mempunyai hak termaksud hanya apabila dapat dibenarkan dan diakui oleh pengadilan (court), jadi misalnya: Seseorang mempunyai hak untuk menuntut apabila dia dianiaya atau dipukul, tetapi English Law (Hukum Inggris) tidak mengakui hak yang menyangkut masalah pribadi, sehingga kasus semacam ini akan diselesaikan dalam kasus tort yang berbeda yaitu dalam a heterogenous collection of torts ketimbang dalam general principle of tortious.

Hargreaves vs. Bretherton (1858)

Penggugat mengemukakan ke pengadilan bahwa tergugat berkata bohong dalam kesaksian (perjury) yang menyebabkan penggugat dihukum dalam penjara. Dalam kasus ini diputuskan bahwa penggugat tidak punya hak untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan karena hukum tidak mengenal perjury dalam tort (walalupun perjury adalah tindakan kriminal).

Tort tidak bersifat sukarela, tetapi dipaksakan dengan hukum sedangkan untuk masuk ke dalam kontrak bersifat sukarela.

b.

2 hal yang membuat masyarakat menjadi litigious (Chapter 5E3(5/16))

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

118

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat

c.

1.

Adanya sistem peradilan yang menggunakan juri (di AS) sehingga cenderung sangat bersimpati kepada penggugat.

2.

Adanya ’no win no fee basis’ atau ’contingent fee system’ dimana pengacara tidak mengenakan pembayaran atas jasa mereka apabila bantuan yang mereka berikan kepada penggugat dalam suatu kasus tidak menghasilkan kemenangan, jasa pengacara hanya dibayar jika mereka menang dan biaya itu umumnya dalam bentuk prosentase dari kompensasi (damages) yang diberikan pengadilan kepada penggugat

2 hal dimana penggugat tidak perlu lagi mengidentifikasikan pihak yang akan digugat

1.

Class actions, semua penggugat potensial dengan dasar tuntutan yang sama bersatu untuk melakukan gugatan kepada pelanggar tort Mereka memilih perwakilan dari mereka untuk menetapkan prinsip tanggung gugat. Setelah ini ditetapkan, penggugat yang lain tidak perlu membuktikan penyebab, mereka hanya harus menegosiasikan jumlahnya

2.

Industrial liability, menyatakan bahwa jika seorang penggugat memiliki dasar gugatan, tetapi tidak dapat mengidentifikasi pelanggar tort, semua perusahaan yang melakukan bisnis atau praktek yang menimbulkan dasar gugatan membagi kerugian, biasanya berdasarkan pangsa pasar

119 11.7.

Uraikan perbuatan melaggar hukum menurut Hukum Perdata Indonesia (Mar 2010, No. 1)

Jawaban yang disarankan: Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda”

Pasal 1365: Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kergian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut

Pasal 1366: akibat kelalaian atau kesembronoannya Pasal 1367: Vicarious Liability (bertanggung jawab terhadap perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya) atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya (Care, Custody and Control) disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat Pasal 1368: binatang peliharaan Pasal 1369: pemeliharaan gedung Pasal 1370: kematian Pasal 1371: bodily injury and disablement (luka dan cacat angota badan) Pasal 1372: defamation (penghinaan)

11.8.

Uraikan bilamana hak untuk mengugat (right to action) timbul dalam kontrak dan tort (Mar 2010, No. 2)

Jawaban yang disarankan: Hukum Tort di Inggris memberikan kepada seseorang hak untuk menuntut / menggugat (right of action) suatu jumlah nommal dalam hal haknya telah dilanggar, meskipun ia sendiri tidak menderita kerugian financial. Kasus seperti ini disebut kasus injuria sine damnun. Hal seperti ini dapat terjadi dalam tort of nuisance, tort of trespass dan tort of defamation.

Contohnya : Seseorang dalam acara wawancara langsung dalam televisi melancarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat mencemarkan nama baik seseorang yang lain, baik secara sengaja maupun secara lalai. Pernyataan-pernyataan seperti itu menyebabkan (juga menyebabkan perusahaan penyiaran itu) bertangung jawab kepada orang yang nama baiknya telah dicemarkan itu. Suatu kontrak adalah suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban yang dapat dilaksanakan atau diakui secara hukum. Liability dalam kontrak sangat ketat (strict) artinya jika ada penyimpangan dalam kontrak, maka itu sudah merupakan breach of contract dan mengakibatkan si pelanggar bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi tanpa memandang siapa pelaku dari penyimpangan tersebut. seseorang atau pihak yang dilanggar mempunyai hak untuk menuntut / menggugat (right of action) kepada pihak yang melanggar kontrak.

11.9.

Uraikan pengertian kapasitas berkontrak (contractual capacity) (Sept 2011, No. 2)

Jawaban yang disarankan: Contractual capacity : adalah kemampuan seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kontrak (syarat kecakapan berkontrak)

Natural person 1.

Dewasa, sehat, merdeka --> 18 tahun

2.

Infancy, minor --> orang tua, wali

3.

Insanity, mental injury --> pengampuan (legal guardian)

4.

Drunkeness or drug abuse --> legal guardian

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

120

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat 5.

Bankruptcy --> tidak cakap

6.

Enemy, aliens and/or terrorist --> tidak cakap

7.

Married women --> persetujuan suami

Business entity 1.

Corporation --> Directors, Power of Attorney

2.

General and limited`partnership --> Partners

3.

Trade Union --> Kemampuan terbatas (limited rights)

4.

Insolvency --> administrator, receiver (kurator)

11.10. Uraikan arti dari istilah ‘overriding objective’ yang terdapat pada Civil Procedure Rules yang baru. Bagaimana tujuan ini dapat tercapai.

Jawaban yang disarankan: Istilah “Overriding Objektif ” berarti bahwa pengadilan harus mengurus setiap perkara secara adil. Hal ini dapat dicapai dengan: ͻ memastikan bahwa para pihak berpijak pada hukum yang sama; ͻ penghematan biaya; ͻ menangani kasus-kasus secara proporsional dalam: 9nilai uang yang dibutuhkan, 9pentingnya kasus ini, 9kompleksitas masalah, 9posisi keuangan masing-masing pihak; ͻ memastikan bahwa kasus diselesaikan dengan baik dan adil; ͻ mengalokasikan bagian-bagian kasus sesuai sumber daya yang dimiliki oleh pengadilan untuk menangani kasus-kasus tertentu.

11.11. Uraikan tiga tingkatan prosedural yang telah dibentuk oleh pengadilan untuk memastikan bahwa klaim yang ditangani ada pada tingkat yang tepat. Uraikan batasan moneter dari tiga tingkatan tersebut.

Jawaban yang disarankan: a)

Klaim kecil = sampai dengan £5,000 (£1,000 personal injury).

b)

Fast Track = £15,000 atau kurang.

c)

Multi Track = lebih dari £15,000.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

121

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat

11.12. Uraikan apa yang dimaksud dengan Statement of Case.

Jawaban yang disarankan: Adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh penuntut dan disajikan pada pihak tertuntut secara rinci mengenai fakta-fakta yang mendasari tuntutan beserta nilai pemulihan yang diminta.

11.13. Berapa lama seorang yang tergugat (defendant) harus mengajukan pembelaan setelah diterimanya Formulir Klaim.

Jawaban yang disarankan: 28 hari, meskipun dapat diperpanjang hingga lebih dari 28 hari dalam suatu perjanjian.

11.14. Uraikan perbedaan antara expressions ratio decidendi dan obiter dicta.

Jawaban yang disarankan:

11.1.

x

Ratio decidendi adalah landasan hukum dari suatu keputusan, dan salah satu yang akan menciptakan sebuah preseden.

x

Dicta obiter adalah ungkapan ‘by the way’ di dalam pengadilan dan tidak mengikat pengadilan di tingkat yang lebih rendah --- sementara mereka mungkin menyebabkan otoritas persuasif.

Uraikan apa yang dimaksud dengan ‘pendekatan purposive’ pada interpretasi undangundang dalam konteks EU Directive.

Jawaban yang disarankan: Pengadilan harus melihat pada objek dan tujuan dari ketentuan tertentu sebaik instrumen secara keseluruhan.

11.2.

Uraikan efek dari kasus Francovitch v Italian Republic (1992).

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

122

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat Jawaban yang disarankan: Perorangan pada sektor swasta dapat menuntut negara jika mereka dicegah untuk mendapatkan penggantian dari kerugian yang terjadi karena kegagalan negara dalam memberikan efek yang memadai ke Directive Uni Eropa.

11.3.

Uraikankah tiga prasyarat utama untuk suatu tindakan Negligence.

Jawaban yang disarankan: ͻ Duty of care diakui oleh hukum yang berlaku. ͻ Pihak tergugat harus dalam pelanggaran kewajiban tersebut. ͻ Pelanggaran tersebut harus telah menyebabkan kerusakan atau kerugian kepada penggugat.

11.4.

Uraikan yang dimaksud dengan ‘narrow rule’ dalam Donoghue v Stevenson (1932).

Jawaban yang disarankan: Para produsen barang memiliki duty of care untuk seluruh konsumen berikutnya untuk memastikan bahwa barang-barang mereka yang cukup aman, dengan asumsi bahwa tidak ada kemungkinan yang wajar untuk perlu diuji/diperiksa.

11.5.

Uraikanlah tes tiga-tahap bagi duty of care yang diusulkan dalam keputusan House of Lords dari Caparo Industries v. Dickman and Ors (1990).

Jawaban yang disarankan: Selain untuk tes yang dapat diduga wajar dan dekat, ada kriteria ketiga bahwa itu harus adil dan masuk akal untuk membebankan tanggung jawab.

11.6.

Uraikan secara mendalam tiga faktor pertimbangan pengadilan ketika menilai apakah terdakwa telah melanggar kewajiban mereka atas duty of care terhadap penggugat.

Jawaban yang disarankan: a) Standar pengetahuan dan praktek yang tersedia pada saat itu.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

123

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat b) Potensi keparahan dari cedera atau kerugian tersebut. c) Biaya untuk menghilangkan atau mengurangi risiko.

11.7.

Uraikan arti dari istilah novus actus interveniens.

Jawaban yang disarankan: Penyebab intervensi baru yang mengganggu rantai sebab-akibat, dan memungkinkan pihak tergugat untuk melarikan diri dari tanggung jawab.

11.8.

Uraikan tiga pengecualian yang ditetapkan dalam The Wagon Mound No 1, bahwa manusia hanya bertanggung jawab atas konsekuensi yang akan datang dari tindakannya.

Jawaban yang disarankan: ͻ aturan ‘eggshell skull’ (tengkorak cangkang) yang menyebutkan bahwa Anda mengambil korban Anda saat Anda menemukannya; ͻ cedera, meskipun tidak diduga, adalah dari bagian tersebut; ͻ klaim berdasarkan strict liability; ͻ klaim untuk ketergantungan berdasarkan Fatal Accidents Act 1976 tidak akan dibatasi oleh foreseeability dari tingkat dependensi; ͻ kerusakan disengaja atau tindakan jahat.

11.9.

Uraikan perubahan dalam hukum yang dibawa oleh Law Reform (Contributory Negligence) Act 1945.

Jawaban yang disarankan: Sebelum adanya UU tersebut, contributory negligence menjadi suatu pembelaan penuh untuk suatu tindakan negligence (kelalaian). Sejak adanya Undang-Undang Law Reform (Contributory Negligence) Act 1945, kerugian penggugat akan berkurang sebanding dengan tingkat tanggung jawab mereka atas kerugian yang juga telah dibuatnya itu.

11.10. Berkaitan dengan pengaruh sistem hukum terhadap tanggungjawab hukum, uraikan apa yang dimaksud contributory negligence. (Mar 2014, No. 7)

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

124

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat Jawaban yang disarankan: x

contributory negligence = kelalaian kontributif

x

Kelalaian kontributif adalah kelalaian di pihak penggugat yg ikut berperan atas terjadinya kerugian di pihak penggugat.

x

Dg kata lain, kerugian yg diderita penggugat tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian tergugat.

x

Contoh sederhana: Sepeda motor A menabrak bagian belakang mobil B sehingga kaca spionnya pecah. Dalam proses persidangan diketahui ternyata pecahnya kaca spion tsb tidak sepenuhnya disebabkan oleh A. B ikut berperan atas terjadinya tabrakan tsb karena B mengerem mobilnya dg tiba2 tanpa menghidupkan lampu isyarat rem belakang. Dg pertimbangan ini, hukuman yg ditimpakan kepada A bisa lebih ringan dibandingkan dg bila kecelakaan tsb sepenunya disebabkan oleh kelalaian si A.

11.11. Uraikan prinsip hukum yang dibangun dari kasus Hedley Byrne v Heller dan Partners (1963).

Jawaban yang disarankan: Merupakan duty of care yang dimiliki untuk menghindari negligence (kelalaian) atas penyajian dan saran.

11.12. Uraikan alasan utama mengapa pengadilan enggan untuk mengimpor suatu liability Negligence atas kerugian ekonomi murni.

Jawaban yang disarankan: Argumen ‘floodgates’ (‘pintu air’), merupakan istilah bahwa jumlah potensial tuntuan dari penuntut dan besarnya total klaim yang mungkin akan muncul dihitung secara proporsional dari suatu tindakan negligent / lalai.

11.13. Mengapa pengadilan membatasi kelas orang yang bisa mengklaim nervous shock.

Jawaban yang disarankan: Argumen ‘floodgates’ (‘pintu air’), berpendapat bahwa jumlah kemungkinan tuntutan penggugat akan keluar dari proporsi tindakan negligent / kelalaian. Selanjutnya, pihak tergugat seharusnya tidak diharapkan untuk meramalkan kerugian jiwa untuk orang-orang disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

125

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat yang jauh dari lokasi kecelakaan.

11.14. Uraikankah pengertian dari ‘onus of proof ’ dalam suatu tindakan Negligence.

Jawaban yang disarankan: Penggugat harus membuktikan bahwa pihak tergugat secara liable bertanggung jawab kepada mereka dalam keseimbangan probabilitas.

11.15. Uraikankah dua kriteria utama dalam mana maxim res IPSA loquitur didasarkan.

Jawaban yang disarankan: a) Objek yang telah menyebabkan kerusakan atau cedera berada di bawah kontrol langsung dari tergugat, dan b) Kecelakaan itu harus sedemikian rupa sehingga dalam kegiatan hal itu tidak mungkin terjadi tanpa Negligence.

126 11.16. Uraikan definisi Sir Frederick Pollock mengenai nuisance.

Jawaban yang disarankan: Nuisance adalah seebuah kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang secara tidak sah mengganggu orang-orang untuk menikmati hartanya, atau, dalam beberapa kasus, dalam melaksanakan hak umumnya.

11.17. Uraikan dua prinsip penting dari hukum yang berkaitan dengan nuisance yang terkandung dalam keputusan House of Lords Hunter dan Ors v. Canary Wharf Ltd (1997).

Jawaban yang disarankan: 9Mendirikan sebuah bangunan yang menghambat saluran televisi bukan merupakan suatu nuisance. 9Tidak ada seorangpun yang bisa menuntut suatu nuisance/gangguan kecuali mereka memiliki kepentingan berupa kepemilikan tanah, atau kepemilikan eksklusif atas tanah itu.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat

11.18. Apa undang-undang Parlemen yang menciptakan sejumlah berbagai nuisance hokum dengan tujuan mengatur insiden polusi.

Jawaban yang disarankan: The Environment Protection Act 1990.

11.19. Uraikan tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pihak diyakini menyebabkan nuisances hukum.

Jawaban yang disarankan: Mereka dapat memproses secara pidana di pengadilan Magistrates, yang mungkin dapat menyebabkan hukuman denda. Mereka juga dapat mengeluarkan pemberitahuan pengurangan (Abatement Notices) yang meminta penerima pemberitahuan itu untuk mengurangi gangguan/nuisance tersebut dalam jangka waktu tertentu.

11.20. Uraikan enam contoh strict liability.

Jawaban yang disarankan: x otoritas jalan raya, x hewan berbahaya dan lainnya, x bailees, x angkutan umum, x pelaku bisnis perhotelan, x aturan di Rylands v Fletcher, x melarikan diri dari api.

11.21. Uraikan aturan dalam Rylands v. Fletcher.

Jawaban yang disarankan: Seorang penghuni yang membawa dan menjaga peliharaan apapun di pekarangan mereka, jika peliharaan itu keluar kemungkinan akan menyebabkan kerusakan, berada di bawah kewajiban yang ketat untuk mencegah peliharaannya itu melarikan diri, dan pemilik/ disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

127

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat penghuni bertanggung jawab atas segala kerusakan yang disebabkan sebagai akibat jika peliharaannya itu melarikan diri.

11.22. Uraikan pengujian strict liability untuk melarikan diri dari kebakaran sebagaimana tercantum dalam Mason v Levy Auto Parts of England Ltd (1967).

Jawaban yang disarankan: ͻ Pihak tergugat harus membawanya menuju tanahnya yang kemungkinan akan terbakar, yang jika terbakar, api kemungkinan besar akan menyebar ke tanah penggugat. ͻ Penggunaannya harus non-alami. ͻ Sesuatu itu harus benar-benar tersulut dan menyebar.

11.23. Sebutkan 6 (enam) contoh Vicarious liability untuk mengadukan prinsipal atas tindakan kontraktor independen.

Jawaban yang disarankan: x tindakan melanggar hukum, x kewajiban hukum yang tidak dapat didelegasikan, x tugas yang tidak dapat didelegasikan untuk keselamatan karyawan, x kewajiban ketat/strict liability, x pekerjaan yang sangat berbahaya, x penarikan dukungan, x interferensi yang diperlukan, x kerja yang dilakukan pada atau dekat jalan raya, x Bailee.

11.24. Uraikan definisi Occupiers Liability Act 1957 mengenai ‘common duty of care’.

Jawaban yang disarankan: Common duty of care adalah tugas untuk menjaga dalam setiap keadaan yang masuk akal, misalnya, untuk melihat bahwa pengunjung akan cukup aman dalam menggunakan tempat untuk tujuan yang diminta atau diizinkan oleh penghuni untuk berada di sana.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

128

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat

11.25. Uraikan tiga faktor utama yang harus ada sebelum occupier menuntut duty of care terhadap seorang pelanggar/ trespasser.

Jawaban yang disarankan: ͻ Mereka menyadari atau seharusnya menyadari bahaya itu. ͻ Mereka tahu atau seharusnya tahu trespasser atau kecenderungan bahaya di sekitarnya. ͻ Risiko tersebut adalah seseorang yang harus memberikan perlindungan terhadap mereka.

11.26. Bagaimana ketentuan Unfair Contract Terms Act 1977 membedakan antara tanggung jawab liability atas (a) kematian atau cedera dan (b) kerusakan harta benda.

Jawaban yang disarankan: Bagian 2 (1) mengatur bahwa setiap disclaimer (penyanggahan) dari tanggung jawab atas kematian atau cedera tidak akan berpengaruh. Bagian 2 (2) menetapkan bahwa disclaimer liabilitas untuk kerusakan properti hanya akan mujarab jika memenuhi persyaratan kewajaran.

11.27. Uraikan, secara singkat, kriteria dasar dari ‘persyaratan kewajaran’ (‘requirement of reasonableness’) sebagaimana tercantum dalam semua Unfair Contract Terms Act 1977.

Jawaban yang disarankan: kriteria dasar dari ‘persyaratan kewajaran’ seharusnya menjadi suatu hal yang adil dan wajar untuk dimasukkan dalam kotrak, dengan memperhatikan keadaan yang (atau seharusnya) cukup telah dikenal atau ada dalam pertimbangan dari para pihak pada saat kontrak dibuat.

11.28. Bagaimana Contracts (Applicable Law) Act 1990 melindungi konsumen dari kontrak tertulis yang tunduk pada hukum asing.

Jawaban yang disarankan: Dengan asumsi bahwa penandatanganan kontrak dilakukan terutama di negara di mana konsumen biasa bertempat tinggal, pilihan hukum tidak akan mencabut manfaat bagi disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

129

Bab 11: Memahami pengelolaan dan evaluasi risiko tanggunggugat konsumen dari ‘aturan wajib’ dari hukum dari negara mereka sendiri. Sebuah ‘aturan wajib’ adalah salah satu yang tidak dapat diganti dengan istilah kontrak.

130

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat

BAB 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat

12.1.

Berkaitan dengan liability insurance, uraikan apa yang dimaksud dengan umbrella policy. (Mar 2013, No. 8)

Jawaban yang disarankan: Polis liability multi-class yang menyediakan penambahan jaminan di luar polis standar atas polis yang dijadwalkan yang mendasarinya dan jaminan yang berdiri sendiri di mana tidak ada polis yang berlaku yang mendasarinya. Umbrella policy ini memberikan lapisan tambahan keamanan bagi mereka yang beresiko untuk dituntut atas kerusakan properti atau cedera yang menyebabkan orang lain kecelakaan. Umbrella policy ini juga melindungi terhadap fitnah, vandalisme, fitnah dan pelanggaran privasi. Sebuah polis Umbrella policy sangat membantu ketika pemilik asuransi digugat dan batas limit dari polis telah habis. Jaminan tambahan yang diberikan oleh asuransi liabilitu sangat berguna untuk individu yang memiliki banyak aset atau memiliki aset yang sangat mahal dan berada pada risiko yang signifikan untuk digugat.

12.2.

Uraikan apa yang dimaksud dengan Different in Conditions / Different in Limits (DIC/ DIL) cover dalam polis tangung gugat (Mar 1010, No. 7)

Jawaban yang disarankan: Uraikan mengenai Non-admitted v Admitted Policy

t%*$

%*-
QBEB
VNVNOZB
NFNQVOZBJ
MVBT
KBNJOBO
ZBOH
MFCJI
MVBT
EBO
CFTBS
-0-
ZBOH
lebih besar dibanding dengan local / admitted policy

t%*$

QPMJT
BLBO
CFSTJGBU
'(6
'SPN
(SPVOE
6Q
o
BSUJOZB

KJLB
UFSKBEJ
TVBUV
UVOUVUBO
dimana admitted policy tidak menjamin – maka DIC akan menjamin tuntutan tsb sebesar tuntutan yang diajukan

t%*-

QPMJT
BLBO
CFLFSKB
TFCBHBJNBOB
9P-
UJEBL
'(6
oQPMJT
IBOZB
BLBO
NFOHHBOUJ
TFMJTJI
tuntutan dengan ganti rugi yang diberikan pada admitted policy

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

131

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat Pasar lokal hanya dapat memberikan penjaminan lebih terbatas atau batas ganti rugi yang lebih sedikit daripada yang dibutuhkan tertanggung. Dalam situasi ini tertanggung dapat membeli penjaminan tambahan, biasanya di negara asalnya untuk menjamin di atas polis lokal. Polis-polis ini dikenal sebagai difference in conditions atau difference in limits (DIC / DIL).

DIC / DIL seringkali digunakan untuk membawa penjaminan dalam suatu pogram seluruh dunia hingga pada suatu standar dan batas penjaminan yang tersedia di negara asal tertanggung. Penjaminan DIC / DIL berlaku apabila penjaminan dalam polis utama lebih luas atau batasnya lebih besar daripada yang disediakan dalam polis lokal. Sehingga penanggung dari polis utama akan berurusan dengan semua klaim dari bawah ke atas apabila polis utama lebih luas (DIC) atau di atas polis lokal jika batasnya lebih tinggi (DIL).

Normalnya polis DIC / DIL adalah polis yang berdiri sendiri, kecuali dalam:

12.3.

ͻ

Reverse DIC, ini jika salah satu polis lokal memiliki penjaminan yang lebihluas daripada polis utama dan ini kemudian dimasukkan dalam polis utama sebagai endorsemen

ͻ

Follow form, ini secara efektif menghilangkan penjaminan DIC sehingga mengikuti polis lokal, biasanya untuk AS

Uraikan posisi dalam tanggung gugat untuk minors menurut hukum perdata Inggris

Jawaban yang disarankan: Seorang minor adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Seorang minor hanya dapat menuntut dan dituntut melalui seseorang yang mewakili mereka sebagai tergugat atau penggugat, biasanya orang tua atau wali hukum. Pengecualian penting adalah seorang minor tidak dapat dituntut untuk pelanggaran kontrak (Minors Contracts Act 1987).

Berdasarkan Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976 seorang anak yang cedera pada saat berada dalam kandungan dapat melakukan tuntutan setelah dilahirkan.

12.4.

Uraikan apa yang dimaksud dengan class action dalam industry liability (Mar 2013, No. 5)

Jawaban yang disarankan: Gugatan kelompok atau lebih dikenal dengan nama class action atau class representative adalah pranata hukum yang berasal dari sistem common law. Walaupun demikian, banyak juga negara-negara yang menganut sistem civil law (seperti Indonesia) prinsip tersebut diadopsi, seperti yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang baru.

Class action adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

132

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok. Persyaratan umum yang perlu ada mencakup banyak orangnya, tuntutan kelompok lebih praktis, dan perwakilannya harus jujur dan adequate (layak). Dapat diterima oleh kelompok, dan mempunyai kepentingan hukum dan fakta dari pihak yang diwakili.

Class action bisa merupakan suatu metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam class action harus memberikan persetujuan kepada perwakilan.

Peran pengadilan sangat besar karena setiap perwakilan untuk maju beracara di peradilan harus mendapat persetujuan dari pengadilan, dimana pengadilan akan menilai/memperhatikan: a.

Class action merupakan tindakan yang paling baik untuk mengajukan gugatan;

b.

mempunyai kesamaan tipe tuntutan yang sama;

c.

penggugatnya sangat banyak; dan

d.

perwakilannya layak atau patut.

Kegunaan class action secara mendasar antara lain adalah efisiensi perkara, proses berperkara yang ekonomis, menghindari putusan yang berulang-ulang yang dapat berisiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.

Gugatan class action ini sudah diatur Pasal 46 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) sebagai berikut:

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 1.

seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

2.

kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

3.

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

4.

pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Kemudian, penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Konsumen berbunyi:

“Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.”

Atas dasar pengaturan di atas, bila produk pelaku usaha mengakibatkan kerugian terhadap disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

133

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat sekelompok konsumen, kelompok konsumen tersebut dapat melakukan gugatan perwakilan kelompok atau class action. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara beracara dalam gugatan class action dapat ditemui pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

12.5.

Uraikan pembelaan umum untuk suatu tindakan tort. Sebutkan 8 (delapan).

Jawaban yang disarankan: x inevitable accident - kecelakaan tak terelakkan, x act of God, x emergency/necessity, x volenti non fit injuria, x ex turpi causa, x mistake, x private defence, x duress - paksaan, x statutory authority – kewenangan hukum, x accord and satisfaction – kesepakatan dan kepuasan, x res judicata.

12.6.

Uraikan persamaan tag Inggris dengan tag Latin Volenti non fit Injuria.

Jawaban yang disarankan: No injury is done to a willing person – Tidak ada cidera yang dikehendaki oleh setiap orang

12.7.

Berapakah batasan waktu klaim untuk: a.

klaim yang melibatkan cedera pribadi, dan

b.

semua kasus lain.

Jawaban yang disarankan: a)

Tiga tahun;

b)

Enam tahun,

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

134

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat Keduanya dimulai dari tanggal akrual tindakan

12.8.

Sebutkan empat kriteria yang ditetapkan dalam s.14 dari Limitation Act 1980 dalam menentukan ‘date of knowledge’.

Jawaban yang disarankan: x Bahwa cedera tersebut signifikan. x Bahwa hal itu disebabkan oleh suatu tindakan atau kelalaian yang merupakan kelalaian, gangguan atau pelanggaran kewajiban lainnya. x Identitas pihak tergugat. x Identitas orang yang kepada siapa tergugat bertanggung jawab dan mengapa.

12.9.

Uraikan kekuatan yang disediakan untuk pengadilan oleh s.33 dari Act 1980.

Jawaban yang disarankan: S.33 dari Act 1980 menyediakan pengadilan dengan kebijaksanaan tak terbatas untuk mengabaikan batas waktu sehubungan dengan klaim cedera pribadi jika penggugat ikut berprasangka batas pengoperasian yang ditetapkan dalam s.11 dari Undang-Undang tersebut.

12.10.

Uraikan tambahan periode pembatasan yang diperkenalkan oleh Latent Damage Act 1986.

Jawaban yang disarankan: Tambahan tiga tahun sejak tanggal kerugian, dengan suatu long-stop selama 15 tahun dari tanggal tindakan lalai tersebut.

12.11.

Uraikankah dua remedies at law yang paling umum untuk suatu tindakan kerusakan dan uraikan apa hak yang diberikan bagi mereka.

Jawaban yang disarankan: Kerusakan dan Injunction. Injunction adalah penyelesaian yang adil dan tidak diberikan sebagai hak. Injunction diberikan atas kebijaksanaan suatu pengadilan hukum.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

135

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat

12.12.

Uraikan 4 (empat) kategori kerugian yang ada dalam klaim personal injury.

Jawaban yang disarankan: ͻ umum, ͻ khusus, ͻ nyata, ͻ nominal dan exemplary.

12.13.

Uraikan 5 (lima) kategori kerugian umum dalam klaim personal injury.

Jawaban yang disarankan: ͻ rasa sakit dan penderitaan, ͻ hilangnya fasilitas, ͻ kehilangan pendapatan di masa mendatang, ͻ kehilangan kemampuan menghasilkan, ͻ pengeluaran tambahan di masa depan.

12.14.

Bagaimana pengadilan biasanya menilai multiplicand dalam menilai ganti rugi atas kehilangan penghasilan masa depan.

Jawaban yang disarankan: Mereka mengambil laba bersih tahunan saat ini milik penggugat (yaitu setelah pajak dan NI kontribusi). Hal ini dapat disesuaikan untuk memungkinkan fakta bahwa pendapatan mungkin tidak selalu stabil dan kemungkinan adanya kenaikan upah riil di masa depan.

12.15.

Berkaitan dengan tuntutan gantirugi dalam perbuatan melawan hukum: a)

Jelaskan 4 (empat) kategori damages

b)

Uraikan 8 (delapan) pembelaan dalam gugatan perbuatan melawan hukum

Jawaban yang disarankan:

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

136

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat Klasifikasi Damages

1)

General damages

Ini adalah damages yang hukum anggap akan timbul yang tidak perlu dibuktikan secara khusus oleh penggugat. Biasanya adalah unliquidated damages, yaitu damages yang tidak bisa dinilai secara matematis akurat, atau dibuktikan dengan dokumentasi. Jenis yang paling umum adalah kompensasi untuk kesakitan, penderitaan dan kehilangan kesenangan. Akan tetapi, ini juga temasuk kerugian masa mendatang yang sebagian besar bersifat spekulatif.

1. Special damages Ini adalah damages yang tidak timbul secara alami sejak perbuatan tort dan penggugat harus membuktikan kerugiannya. Special damages termasuk seperti kehilangan pendapatan yang sudah terjadi dan kerusakan pada harta benda, keduaduanya dapat dinilai dengan keakuratan matematis dan didukung oleh bukti dokumen. Special damage biasanya liquidated, yaitu kerugian yang diketahui dan dapat dibuktikan.

2. Nominal damages Damages ini tidak dimaksudkan untuk mengkompensasi dan biasanya kecil. Ini merupakan suatu pengakuan bahwa suatu tort telah dilakukan terhadap penggugat, walaupun tidak ada kerugian riil yang timbul. Damages ini diberikan sebagai penghargaan atas hak hukum penggugat.

3. Exemplary or punitive damages Ini diberikan sebagai tambahan damages yang sebenarnya untuk menyatakan pandangan pengadilan bahwa tingkah laku tergugat menyesalkan atau keterlaluan. Damages ini bersifat menghukum, bukan mengkompensasi. Damages ini jarang diberikan, dan dalam Rookes v. Barnard (1964) pengadilan membatasi aplikasinya untuk beberapa kategori.

4. Contemptuous damages Damages ini biasanya berupa pecahan terkecil mata uang yang berlaku. Ini dberikan untuk mengakui bahwa walaupun penggugat memiliki dasar yang kuat untuk menuntut, mereka tidak perlu membawanya ke pengadilan karena itu sembrono atau menjengkelkan. Dalam kasus-kasus ini biasanya penggugat harus membayar biaya mereka sendiri, yang membuat mereka secara keseluruhan menderita kerugian.

General defences (Chapter 4.A (4/2))

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

137

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat

1) Kecelakaan yang tidak dapat dihindari (inevitable accident)

Ini hanyalah dalil bahwa semua cedera yang terjadi bukan merupakan kesalahan siapa pun. Dalam Stanley v. Powell (1891) tergugat, dalam usahanya menembak seekor burung, secara tidak sengaja menembak penggugat karena pelurunya memantul dari pohon. Dinyatakan bahwa tergugat tidak memiliki tanggung gugat.

2) Vis major – act of God

Didefinisikan sebagai ‘penyebab alam yang secara langsung dan di luar campur tangan manusia serta tidak dapat dicegah dengan sejumlah kehati-hatian, perkiraan dan pengorbanan yang secara wajar telah diperhitungkan. Ini termasuk tonado dan badai yang tidak diperkirakan tetapi tidak melindungi individu yang gagal merawat harta bendanya terhadap pengaruh suatu badai yang normal atau keadaan alami lain yang biasa terjadi di daerah tersebut.

3) Darurat / keharusan (Emergency / Necessity)

Dalam situasi tertentu tindakan seseorang tidak dapat dianggapsebagai kelalaian, karena ia bertindak secara cepat dalam usaha untuk mencegah suatu peristiwa yang membahayakan. Standar kehati-hatian tergugat diadili dengan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan manusia yang normal dalam keadaan yang sama. Dalam The Bywell Castle (1879) sebuah kapal, terancam oleh kelalaian navigasi dari kapal lain, bertabrakan dengan kapal ketiga. Dinyatakan bahwa , walaupun Bywell Castle dapat ditinjau telah mengambil arah yang salah, tidak ada tanggung gugat yang melekat karena kapten kapal telah bertindak dengan wajar dalam keadaan tersebut.

4) Volenti non fit injuria

Doktrin ini berarti ’tidak ada cedera bagi orang yang besedia melakukannya’. Ini merupakan pembelaan untuk menunjukkan bahwa tergugat baik secara tersurat maupun tersirat telah menerima risiko cedera atau kerusakan. Penerimaan ini tentunya harus nyata dan tanpa paksaan, tidak cukup dengan pengetahuan mengenai situasi yang berbahaya, penerimaan ini tidak berlaku jika untuk keadaan darurat atau keharusan.

Olahragawan/wati menerima risiko yang berkaitan dengan olahraga mereka. Seorang petinju tidak dapat mengeluh jika hidungnya patah. Akan tetapi, dalam Condo v. Basi (1985) dinyatakan bahwa volenti tidak akan dapat berfungsi sebagai pembelaan apabila salah satu peserta menderita cedera sebagai akibat dari suatu pelanggaran berbahaya atau pelanggaran peraturan yang lain.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

138

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat Jika seseorang menolong orang lain yang terancam bahaya karena tindakan kelalaian pihak ketiga dan mengalami cedera, volenti tidak berlaku. Pelanggar tort itu juga memiliki tanggung gugat terhadap si penolong. Dalam Haynes v. Harwood (1935), seorang polisi yang sedang bertugas di pos polisi melihat seekor kuda yang berlari lepas. Dalam usahanya untuk menghentikan kuda itu ia mengalami cedera. Pembelaan volenti ditolak. Dalam Baker v. Hopkins (1959), dua pekerja tergugat menjadi tidak sadar karena menghirup bau pada saat bekerja dalam sebuah sumur. Seorang dokter, yang sepenuhnya menyadai bahaya tersebut, turun ke dalam sumur, tetapi juga menjadi tidak sadar karena bau tersebut dan meninggal. Sekali lagi, pembelaan volenti ditolak.

Jika seseorang menerima tumpangan dalam sebuah mobil dengan mengetahui bahwa pengemudi itu mabuk, volenti tidak berlaku karena hal tersebut dilarang sebagai pembelaan dalam Road Traffic Act 1988.

5) Ex turpi causa

Prinsip ini berarti tidak ada hak menuntut dengan berdasarkan pada suatu perkara yang buruk. Ini berlaku dalam kontrak dan tort.

Dalam Pitts v. Hunt (1990) penggugat dan tergugat mabuk dan kemudian mengendarai sebuah sepeda motor. Hunt, sebagai pengendara, tetapi penggugat , sebagai penumpang, memainkan peranan penuh dan aktif dalam mendorong tergugat melakukan pelanggaran peraturan. Tabrakan terjadi dan penggugat mengalami cedera serius. Pengadilan menyatakan bahwa prinsip tersebut berlaku.

Prinsip ini memiliki batas seperti yang terjadi dalam kasus Revill v. Newberry (1996). Tergugat yang berusia lanjut sedang tidur di bangsal bagiannya ketika ia terbangun oleh penggugat yang memaksa masuk, yang diasumsikannya berusaha mencuri. Ia mengambil senapannya dan menembak ke pintu yang menyebabkan penggugat terluka. Pengadilan menolak pembelaan ex turpi causa dengan alasan bahwa kekuatan yang digunakan tergugat terlalu berlebihan dalam keadaan tersebut.

6) Pembelaan pribadi (Private defence)

Pembelaan ini tidak hanya termasuk pembelaan diri, tetapi juga termasuk perlindungan harta bendanya, keluarganya dan mungkin orang asing yang dalam kesulitan. Seperti dalam hukum kriminal, cara yang digunakan harus berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan atau diancam. Sekalipun langkah-langkah yang wajar harus diambil dalam berjaga dari trespasser, tidak diperbolehkan untuk memasang perangkap dengan sengaja.

Dalam Scott v. Shepherd (1773), A melempar petasan yang menyala ke sebuah pasar. Petasan tersebut jatuh di dekat B yang kemudian memungutnya dan melempakannya

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

139

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat dalam rangka melindungi dirinya. Kemudian mendarat dekat C, yang juga melakukan hal yang sama. Petasan itu kemudian mengenai D dan meledak. A dinyatakan memiliki tanggung gugat, tetapi B dan C dianggap telah belaku wajar.

7) Wewenang perundang-undangan (Statutory authority)

Beberapa undang-undang memberikan wewenang kepada beberapa aktivitas yang seharusnya merupakan pelanggaran tort, terutama dalam hal gangguan. Akan tetapi, ada dua prinsip dasar dalam penerapan umum: t
,FLFCBMBO

IBOZB

BLBO

EJQFSMVBT

QBEB

UPSU

ZBOH

SFMFWBO

TFDBSB

LIVTVT
Kekebalan terhadap gangguan tidak mengijinkan akivitas dilakukan secara lalai. t
,FDVBMJ
EJUFOUVLBO
TFDBSB
LIVTVT
VOEBOHVOEBOH
UJEBL
EBQBU
NFOHBNCJM
IBL
pribadi individu tanpa kompensasi, dan tergugat yang menggunakan kekebalan tersebut yang harus membuktikan maksud ini.

8) Pesetujuan dan kepuasan (Accord and satisfaction)

Untuk kasus pelanggaran tort yang diselesaikan di luar pengadilan, ‘persetujuan dan kepuasan’ ini membebaskan tergugat dari tanggung gugat lebih lanjut dan, jika proses pengadilan dimulai dapat digunakan sebagai pembelaan.. Dalam kasus yang melibatkan minor, persetujuan pengadilan biasanya dibutuhkan.

9) Res judicata

Doktrin ini berarti penggugat tidak dapat menuntut dengan dasar tuntutan yang sama lebih dari sekali. Sekali penggugat telah mendapatkan keputusan pengadilan, ia tidak dapat menuntut orang yang sama dua kali untuk cedera yang sama walaupun cedera itu bertambah parah. Penggugat tetap dapat menuntut tergugat yang lain untuk cedera yang sama dan akan berdasarkan hukum yang berhubungan dengan pelanggaran tort bersama.

12.16.

Uraikan kerugian apa saja yang termasuk dalam special damages.

Jawaban yang disarankan: Kerugian yang terjadi antara kecelakaan dan percobaan, misalnya kerusakan harta benda dan pakaian, biaya obat dan perawatan medis, dan kehilangan pendapatan.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

140

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat

12.17.

Uraikan tiga pokok kompensasi yang tunduk pada hak ganti rugi di bawah Social Security (Recovery of Benefits) Act 1997.

Jawaban yang disarankan: ͻ hilangnya pendapatan, ͻ biaya perawatan, ͻ kehilangan mobilitas.

12.18.

Uraikan pokok kerugian yang dapat dijamin dalam Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934.

Jawaban yang disarankan: ͻ hilangnya pendapatan dari kecelakaan sampai mati. ͻ kerugian khusus bagi kerusakan properti. ͻ rasa sakit dan penderitaan dan hilangnya fasilitas dari kecelakaan sampai mati. ͻ kesadaran terhadap harapan hidup berkurang. ͻ biaya pemakaman.

12.19.

Dalam kondisi bagaimana common law sesuai dengan ketentuan Fatal Accidents Act 1976.

Jawaban yang disarankan: Orang tersebut harus telah tinggal di rumah yang sama dengan almarhum sebagai suami istri untuk jangka waktu setidaknya dua tahun sebelum tanggal kematian.

12.20.

Uraikan kategori orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remidies di bawah 1976 Act.

Jawaban yang disarankan: Istri atau suami yang meninggal, dan orang tua dari minor yang belum menikah.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

141

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat

Uraikan pengertian manajemen risiko.

12.21.

Jawaban yang disarankan: Manajemen risiko adalah identifikasi, analisis dan kontrol ekonomi risiko-risiko yang dapat mengancam aset produktif atau kapasitas perusahaan.

Bagaimana karakteristik kita sendiri dapat mempengaruhi persepsi kita.

12.22.

Jawaban yang disarankan: Dengan membuat stereotip informasi, sehingga kita cenderung untuk menerima pengaruh positif yang kita dirasakan, sementara kita menolak yang negatif.

Jelaskan 5 (lima) aspek yang perlu dianalisa dan dievaluasi underwriter dalam akseptasi suatu risiko tanggung-gugat (Mar 2010, No. 10)

12.23.

Jawaban yang disarankan: Setelah diidentifikasi, semua risiko ini harus dianalisa dan dievaluasi. Ini sebagian merupakan suatu proses kuantitatif dan sebagian merupakan penilaian subyektif. Dalam kedua proses kita berusaha mengukur pengaruh yang dimiliki risiko jika terjadi.

o

Kemungkinan (Likelihood) Kemungkinan dapat bervariasi dari kepastian yang absolut – sepeti pajak – ke ketidakmungkinan total, begitu kecil sehingga dapat diabaikan – misalkan diculik mahkluk asing dari luar angkasa. Di antara kedua ekstrim ini kemungkinan kejadian yang sebagian besar melibatkan penilaian subyektif daripada analisa aktuaria. Setelah menilai kemungkinan setiap risiko, kemudian ditabulasi dari yang paling mungkin hingga yang paling tidak mungkin.

o

Severitas (Severity) Severitas dapat digambarkan sebagai risiko kejadian normal dari suatu peristiwa parah yang abnormal, atau dalam kata lain bencana.

o

Frekuensi (Frequency) Frekuensi adalah seberapa sering suatu jenis peristiwa akan terjadi.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

142

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat

o

Sifat laten (Latency) Digunakan untuk mengidentifikasi celah dalam waktu antara awal suatu rantai peristiwa dan akhirnya.

o

Data histories (Historical data) Data historis dapat memberikan gambaran yang baik mengenai semua fitur di atas. Suatu analisa mengenai pengalaman kerugian untuk mengidentifikasi kerugian pabrik demi pabrik, proses demi proses, atau produk demi produk akan menyoroti area masalah yang mungkin dimana tindakan koreksi dapat mengurangi kerugian. Tren jugadapat dideteksi baik dalam jumlah kerugian yang timbul dari suatu sebab tertentu atau dalam ukuran kerugian. Latency juga dapat dinilai dengan melihat keterlambatan antara terjadinya suatu peristiwa dan klaim yang diajukan.

12.24.

Uraikankah identifikasi risiko bagi seorang underwriter.

Jawaban yang disarankan: Sebuah tugas yang terus-menerus menilai dan menilai kembali kemungkinan terjadinya risiko yang dipertanggungkan.

12.25.

Uraikan kekhawatiran utama seorang underwriter liability dalam tahap awal identifikasi risiko.

Jawaban yang disarankan: Mengidentifikasi semua kemungkinan dari suatu peristiwa awal yang tercakup dalam operative clause yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

12.26.

Uraikan pengertian ‘latency’.

Jawaban yang disarankan: Keterlambatan antara mulainya dan berakhirnya rangkaian kejadian, atau penundaan antara penyebab kewajiban dan klaim yang dibuat.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

143

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat

12.27.

Uraikan cara di mana tertanggung dapat mengontrol paparan risiko.

Jawaban yang disarankan: ͻ Eliminasi ͻ Minimisasi ͻ Transfer

12.28.

Uraikan tahapan dalam suatu proses evaluasi risiko oleh seorang underwriter liability.

Jawaban yang disarankan: ͻ Berapa probabilitas dipertanggungkan?

aktivitas

Tertanggung

yang

menyebabkan

risiko

yang

ͻ Jika hal itu terjadi, bisakah Tertanggung tersebut bertanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga? ͻ Jika demikian, adalah pemulihan kerugian? ͻ Jika tertanggung bisa bertanggung jawab dalam kerusakan, siapa yang bisa menuntut? ͻ Apa kemungkinan bagi mereka untuk menggugat? ͻ Berapa biaya yang mungkin untuk membela tindakan atau perbuatan yang seperti itu?

12.29.

Uraikan informasi apa yang underwriter pertimbangkan mengenai suatu risiko.

Jawaban yang disarankan: x Detail identitas yang meminta asuransi: 9

Nama lengkap proposer;

9

Alamat bisnis.

x Bisnis yang hendak dicover Asuransi. x Liability claim sebelumnya. x Riwayat asuransi sebelumnya dan rincian dari setiap penuntutan yang berkaitan dengan risiko yang diminta, pada masa lalu atau yang sedang diproses tersebut.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

144

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat 12.30.

Uraikan apa yang underwriter cari dalam suatu loss record.

Jawaban yang disarankan: Kecenderungan/trend selama periode waktu.

12.31.

Uraikan tujuan loss control auditor.

Jawaban yang disarankan: ͻ pertama, untuk mengevaluasi risiko fisik dan menginformasikan kepada underwriter setiap karakteristik yang tidak umum, dan, ͻ kedua, untuk menginformasikan kepada underwriter tentang sikap tertanggung untuk tindakan pengendalian kerugian.

12.32.

Uraikan peran loss control auditor.

Jawaban yang disarankan: Untuk menjaga dan mengawal secara penuh semua perkembangan hukum dan teknologi dan proses perdagangan; dan, ketika mengunjungi suatu risiko, harus diwaspadai beberapa fitur atau karakteristik perusahaan yang mungkin akan menyebabkan peristiwa yang diasuransikan.

12.33.

Uraikan manfaat dari loss control auditor.

Jawaban yang disarankan: ͻ memperbaiki catatan keamanan (safety records), ͻ tindakan pencegahan oleh Eksekutif Kesehatan dan Keselamatan atau pemeriksa peraturan lainnya, dan ͻ menghindari publisitas negatif dan aib keuangan.

12.34.

Uraikan yang disebut dengan forum shopping.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

145

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat Jawaban yang disarankan: Forum shopping adalah pemilihan antara pihak penggugat dari suatu yurisdiksi untuk gugatan mereka yang lebih menguntungkan bagi mereka daripada yurisdiksi natural atau yurisdiksi yang diharapkan untuk tindakan mereka.

12.35.

Uraikan pengertian IBNR.

Jawaban yang disarankan: Klaim yang telah ‘terjadi’, tetapi belum dilaporkan kepada Tertanggung. Hal ini mencerminkan latensi yang berhubungan dengan risiko.

12.36.

Uraikan pengertian suatu triangulasi.

Jawaban yang disarankan: Sebuah histogram yang dimaksudkan untuk menunjukkan perkembangan catatan klaim untuk tahun underwriting yang diberikan selama beberapa tahun berturut-turut.

12.37.

Uraikan trigger events yang digunakan dalam polis liability.

Jawaban yang disarankan: ͻ Causation occurrence (penyebab kejadian), ͻ Manifestation (manifestasi), ͻ losses discovered (kerugian yang ditemukan), ͻ claims made.

12.38.

Uraikan jaminan umum yang disediakan sebagai bagian dari suatu polis liability.

Jawaban yang disarankan: Biaya penggugat yang diberikan terhadap pihak tergugat dan biaya yang dikeluarkan untuk membela tindakan tersebut.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

146

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat

12.39.

Uraikan varian yang dengan mana biaya jaminan tersedia.

Jawaban yang disarankan: Biaya sebagai tambahan terhadap limit atau biaya dalam limit ganti rugi.

12.40.

Uraikankah kondisi pokok yang diharapkan ada dalam suatu polis liability.

Jawaban yang disarankan: ͻ Langkah yang sewajarnya, ͻ kondisi pelaporan yang dapat menimbulkan tuntutan, ͻ penanganan klaim, ͻ hak Penanggung untuk membayar limit dan melepaskan kontrol dari klaim, ͻ penyesuaian premi, ͻ arbitrase / perselisihan.

147 12.41.

Uraikan perbedaan antara polis admitted dan non-admitted.

Jawaban yang disarankan: ͻ Suatu polis admitted akan melindungi tertanggung di dalam wilayah di mana tindakan itu dibawa. ͻ Suatu polis non-admitted tidak akan membela tertanggung di wilayah tersebut. Polis tersebut akan mengganti kerugian tertanggung sehubungan dengan klaim yang diselesaikan pada wilayah tersebut, tetapi hanya di wilayah di mana polis itu dipertanggungkan.

12.42.

Uraikan apa yang dimaksud dengan jaminan cover DJC / DIL.

Jawaban yang disarankan: Suatu polis atau perluasan polis yang beroperasi ketika cakupan dari polis tersebut lebih luas atau limit indemnity dari polis tersebut lebih tinggi dari polis di bawahnya.

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat

Jelaskan kualitas utama yang harus ada pada sebuah media rating.

12.43.

Jawaban yang disarankan: Untuk memberikan dasar penilaian yang konsisten selama beberapa tahun sehingga nilai premi yang didasarkan dari penilaian itu mempertahankan nilai yang sebenarnya.

Mekanisme apa yang digunakan oleh pasar liability untuk menyediakan batas indemnity yang sangat besar bagi sebuah perusahaan asuransi.

12.44.

Jawaban yang disarankan: x co-insurance, x reinsurance, x layered programme.

Uraikan apa yang dimaksud dengan “layered programme” atau program yang berlapis.

12.45.

Jawaban yang disarankan: Suatu program di mana satu penanggung mengambil lapisan primer dan kemudian penanggung yang lain mengambil jaminan cover untuk lapisan lebih dari ‘atau melebihi’ dari asuransi utama.

Uraikan apa yang dimaksud dengan excess of loss liability insurance (Sept 2011, No. 7)

12.46.

Jawaban yang disarankan: Operation of Excess of Loss Covers.

XoL cover bisa dalam bentuk : t


4UBOE
"MPOF
BUBV
AGPMMPX
GPSN
DPWFS

t


#JTB
CFSMBLV
QSJOTJQ
A%SPQ
%PXO

t


#JTB
CFSCFOUVL
"ENJUUFE
BUBV
/PO
"ENJUUFE
QPMJDZ

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

148

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat

Satu hal yang hampir pasti adalah terms & conditions pada XoL akan mengikuti T&C yang ada pada Primary Layer Ada 2 jenis layer didalam XoL : Working layer & Catastrophe layer 1. Working Layer : layer yang akan ‘bekerja’ pada klaim yang bersifat particular risk / any one risk. Klaim yang bersifat anyone risk , memiliki frequency klaim yang tinggi – layer akan sering ‘bekerja’ – oleh karena itu dinamakan “Working Layer’.

2. Catastrophe Layer : layer yang hanya akan bekerja jika proxima cause bersifat AOG / Fundamental Risk Frequency low but high severity, bencana alam, berlaku the ‘2 risks warranty’ : minimum 2 x UR ‘terkena’ klaim from any one event, baru XoL akan bekerja

XoL adalah bagian dari Treaty Non Proportional , karena perbandingan antara resiko dan premi yang diterima tidak berbanding secara proportional.

Struktur XoL , Periode 1/1/2011 – 31/12/12

149

t


1SJNBSZ
MBZFS

N

t


TU
MBZFS

N
YT
N

t


OE
MBZFS

N
YT
N

t


SE
MBZFS

N
YT
N

t


UI
MBZFS

N
YT
N

t


TU
MBZFS
BLBO
ACFLFSKB
KJLB
UFSEBQBU
MPTT
EFOHBO
OJMBJ
MFCJI
CFTBS
EBSJ
N

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

Bab 12: Memahami pertimbangan-pertimbangan utama asuransi tanggunggugat t


OE
MBZFS
BLBO
ACFLFSKB
KJLB
UFSEBQBU
MPTT
EFOHBO
OJMBJ
MFCJI
CFTBS
EBSJ
N

t


#BHJ
OE


MBZFS
BUUBDINFOU
QPJOU
BEBMBI
N

Frequency claim yang memiliki jumlah kecil , relatif tinggi – high risk – terdapat di 1st layer. Oleh karena itu premi u/ 1st layer akan lebih besar daripada 2nd layer. Premi 2nd layer akan juga lebih besar dari 3rd layer , dan seterusnya. Premi yang akan di ‘charge’ ke setiap layer akan berdasar pada limit yang diberikan x ROL (Rate on Line) dari layer tsb.

12.47.

Uraikan variabel utama yang meliputi operasi excess of loss.

Jawaban yang disarankan: ͻ berdiri sendiri atau mengikuti dari (stand-alone or follow from); ͻ mungkin atau tidak mungkin drop down (may or may not drop down); ͻ dapat diterima atau tidak diterima (may be admitted or non-admitted).

150 12.48.

Uraikan metode untuk mengembalikan limits pada polis liability.

Jawaban yang disarankan: Layer by layer dan ‘round the clock’.

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

Soal LSPP AAMAI, Maret 2014

Soal LSPP AAMAI 104, Maret 2014 1. Terkait ganti-rugi dalam asuransi kendaraan bermotor, uraikan penerapan non contribution clause. (Mar 2014, No. 1)

2. Terkait perubahan polis asuransi kendaraan bermotor, uraikan ketentuan Pengalihan Kepemilikan dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia. (Mar 2014, No. 2)

3. Terkait luas jaminan polis, uraikan apa yang dimaksud dengan penghalangan bekerja dalam PSAKBI. (Mar 2014, No. 3)

4. Terkait luas jaminan polis, uraikan bagaimana faulty design dijamin dalam polis liability. (Mar 2014, No. 4)

5. Berkaitan identifikasi risiko professional indemnity, sebutkan 2 (dua) tindakan yang dapat menimbulkan gugatan hukum terhadap pialang asuransi. (Mar 2014, No. 5)

6. Terkait underwriting liability insurance, uraikan 3 (tiga) hazard yang dipertimbangkan seorang liability underwriter. (Mar 2014, No. 6)

7. Berkaitan dengan pengaruh sistem hukum terhadap tanggungjawab hukum, uraikan apa yang dimaksud contributory negligence. (Mar 2014, No. 7)

8. Terkait pengaruh sistem hukum, uraikan apa yang dimaksud dengan discharge of liability, dalam polis public and product liability. (Mar 2014, No. 8)

9. Dalam kaitan dengan underwriting asuransi kendaraan bermotor, jelaskan 10 (sepuluh) fakta material pada underwriting kendaraan bermotor sehubungan dengan penutupan asuransi kendaraan bermotor. (Mar 2014, No. 9)

disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM - www.AkademiAsuransi.org

151

Soal LSPP AAMAI, Maret 2014 10. Berdasarkan prinsip penanganan dan penyelesaian klaim dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia, jelaskan: (Mar 2014, No. 10) a.

3 (tiga) hal yang dapat menyebabkan hak Tertanggung atas ganti rugi hilang dengan sendirinya.

b.

upaya yang dapat dilakukan Tertanggung bila yang bersangkutan keberatan dengan ganti rugi yang disetujui penanggung yang lebih kecil dari kerugian yang dialami.

11. Berkaitan dengan luas jaminan Pasal 3 Polis Standar Asuransi Kendaraan bermotor Indonesia (PSAKBI), uraikan pengecualian kerugian yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan: (Mar 2014, No. 11) a.

penggunaan kendaraan.

b.

perbuatan jahat selain pihak ketiga.

c.

penggelapan, hipnotis dan sejenisnya.

12. Berkaitan dengan social attitude terhadap tortious liability yang harus diantisipasi liability underwriter, jelaskan: (Mar 2014, No. 12) a.

apa yang dimaksud dengan tortious liability.

b.

2 (dua) hal yang membuat masyarakat menjadi litigious (melek hukum).

c.

2 (dua) gugatan dimana penggugat tidak perlu lagi mengidentifikasikan pihak yang akan digugat.

13. Berkaitan dengan loss control surveys yang diterapkan dalam liability underwriting, jelaskan: (Mar 2014, No.13) a.

3 (tiga) tujuan loss control surveys.

b.

4 (empat) peran loss control surveyor.

c.

3 (tiga) keuntungan yang diperoleh dengan menerapkan rekomendasi loss control survey tersebut.

14. Berkaitan dengan operative clause polis public and products liability, jelaskan: (Mar 2014, No. 14) a. 2 (dua) masalah dengan claims made trigger. b. 2 (dua) cara pemberian indemnity (by indemnifying the insured and by paying on behalf of the insured).

Soal-Jawab Ujian LSPP - AAMAI - 104 - Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat

152

LAMPIRAN: PEDOMAN STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

INDONESIAN MOTOR VEHICLE INSURANCE STANDARD POLICY

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

Whereas the Insured has submitted a written proposal which constitutes the basis of and incorporated in this Policy, the Insurer will indemnify the Insured against loss of and or damage to the property and or interests insured, subject to the terms and conditions printed, stated, attached and or endorsed to this Policy.

BAB I JAMINAN

CHAPTER I COVERAGE

PASAL 1 JAMINAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR

ARTICLE 1 COVERAGE FOR MOTOR VEHICLE

Pertanggungan ini menjamin : 1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh : 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; 1.2. perbuatan jahat; 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 1.4. kebakaran, termasuk : 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor; 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir; 1.4.3. kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran; 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

This insurance covers: 1. Any loss and or damage to Motor Vehicle and or insured interest directly caused by: 1.1. collision, impact, overturning, skidding or falling into; 1.2. malicious act; 1.3. theft, including theft preceded or accompanied or followed by violence or threat of violence as provided in Articles 362, 363 paragraphs (3), (4), (5) and Article 365 of Criminal Code; 1.4. fire, including: 1.4.1. fires due to the burning of other nearby objects or Motor Vehicle garage; 1.4.2. fires due to lightning; 1.4.3. damage due to water and or other appliances used to prevent the spread of or extinguishing of fires; 1.4.4. Total or partial destruction of Motor Vehicle by the order of the Authorities in attempt to prevent further spreading of the fire.

2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

2.

Any loss and or damage caused by those incidents above in paragraph (1) of this Article while the insured Motor Vehicle is on board of a vessel for crossing purpose which is under the supervision of Directorate General of Land Transportation, including any loss and or damage resulting from accident of the vessel.

PASAL 2 JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

ARTICLE 2 THIRD PARTY LEGAL LIABILITY

Penanggung memberikan ganti rugi atas : 1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu: 1.1. kerusakan atas harta benda; 1.2. biaya pengobatan, cidera badan dan atau kematian; maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis.

Insurer shall indemnify for: 1. Legal liability of the Insured against loss suffered by third party, directly caused by Motor Vehicle arising out of risks covered by Article 1 paragraph (1) items 1.1. and 1.4, whether the settlement thereof is by compromise, mediation, arbitration or through court subject to prior written consent of the Insurer, namely : 1.1. damage to property; 1.2. medical expenses, bodily injury and or death; a maximum of sum insured for Legal Liability coverage against any Third Party as set forth in the Policy.

2.

2. Legal fees or professional service fees in relation to legal liability of the Insured subject to prior written consent of the Insurer. Liability of the Insurer for such fees, shall be at a maximum 10% (ten percent) of the limit of Legal Liability coverage against any Third Party as specified in paragraph (1) of this Article. This indemnification shall constitute an addition of indemnity governed in paragraph (1) of this Article.

Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggitingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

P001.B/PL-PSAKBI-BL/29042010

1

BAB II PENGECUALIAN

CHAPTER I I EXCLUSION

PASAL 3

ARTICLE 3

1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh : 1.1. kendaraan digunakan untuk : 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi; 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa; 1.1.3. melakukan tindak kejahatan; 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis; 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya; 1.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh : 1.3.1. Tertanggung sendiri; 1.3.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung; 1.3.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung; 1.3.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung; 1.3.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum; 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.

1. This insurance shall not cover any loss, damage, expense incurred in Motor Vehicle and or third party legal liability, caused by: 1.1. the Motor Vehicle used for: 1.1.1. towing or pushing other vehicles or objects, giving driving lesson; 1.1.2. participating in contests, trainings, channeling of skill or speed hobby, carnivals, parades, campaigns, demonstrations; 1.1.3. committing crimes; 1.1.4. uses other than those mentioned in this Policy; 1.2. embezzlement, fraud, hypnotic and the like; 1.3. malicious acts committed by: 1.3.1. the Insured; 1.3.2. spouses, children, parents or siblings of the Insured; 1.3.3. people instructed by the Insured, working for the Insured, people with the knowledge or with the consent of the Insured; 1.3.4. people living with the Insured; 1.3.5. management, share holders, commissioners or employees, if the Insured is a legal entity; 1.4. overload of vehicle capacity set out by the manufacturer.

2.

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh : 2.1. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor; 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;

2. This insurance shall not cover any loss and or damage to Motor Vehicle or expenses directly or indirectly caused by, as a consequences of, resulting from: 2.1. goods and or animals inside, loaded to, piled in, unloaded from or transported by Motor Vehicle; 2.2. chemicals, water or other liquids; residing inside the Motor Vehicle except as a consequence of the risk covered by the Policy;

3.

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh : 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan; 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya; 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

3. This insurance shall not cover any loss, damage to and or expense incurred in Motor Vehicle and or legal liability against any third party directly or indirectly caused by, as a consequence of, resulting from: 3.1. riot, strike, lock-out, brawling, civil commotion, insurrection, usurped power, revolution, rebellion, military power, invasion, civil war, war and hostilities, subversive act, terrorism, sabotage, looting; 3.2. earthquake, volcanic eruption, windstorm, tempest, tsunami, hail, flood, inundation, landslide or other geological or meteorological symptoms; 3.3. nuclear reaction, including but not limited to nuclear radiation, ionization, fusion, fission or radioactive contamination, irrespective of whether or not it occurs inside or outside Motor Vehicle and or the insured interest.

4.

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika: 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi; 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan; 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan; 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas : 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis; 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian

4. This insurance shall not cover any loss, damage to and or expense incurred in Motor Vehicle and or legal liability against any third party when: 4.1. cause by deliberate action of the Insured and or driver: 4.2. in the event of any loss or damage, Motor Vehicle is driven by a person who has no Driving License (SIM) in accordance with prevailing laws and regulations; 4.3. driven by someone under the influence of alcohol, drugs or any some other hazardous substances; 4.4. driven forcibly even though the condition of vehicle is technically out of order or not roadworthy; 4.5. entering or going across roads that are closed, forbidden, not allocated for Motor Vehicle or violating traffic rules.

5.

P001.B/PL-PSAKBI-BL/29042010

2

5. This insurance shall not cover any loss and or damage to: 5.1. non standard equipments which are not mentioned in the Policy: 5.2. tires, rims, rim cover not accompanied by damage to

5.3. 5.4. 5.5.

6.

7.

lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4; kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut; bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya; Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.

5.3. 5.4. 5.5.

other parts of Motor Vehicle except for those caused by risks covered in Article 1 paragraph (1) items 1.2, 1.3, 1.4; key and or other parts of Motor Vehicle when not attached or inside the vehicle; parts or materials of Motor Vehicle worn out due to wear and tear, inherent vice or its improper use; Motor Vehicle License (STNK), Certificate of Ownership of Motor Vehicle (BPKB) and or other Motor Vehicle documents.

Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas : 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor; 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.

6. This insurance shall not cover legal liability against any third party directly or indirectly caused by Motor Vehicle for:

Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

7.

6.1. 6.2.

damage to or loss of property, transported, loaded or unloaded from Motor Vehicle; damage to roads, bridges, viaducts, structures located under, above, alongside the roads in consequence of vibration, weight of Motor Vehicle or its load.

This insurance shall not cover any loss of profit, salary, decrease in price or other financial losses suffered by the Insured.

BAB III DEFINISI

CHAPTER I I I DEFINITION

PASAL 4

ARTICLE 4

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini: 1. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungan

Notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Policy, all terminology printed in italics shall be defined as follows: 1. Motor Vehicle shall mean two wheel drive or more vehicle driven by motor or other mechanism and is licensed for use in the public road that becomes the insured object

2. Tabrakan atau Benturan adalah kontak fisik antara Kendaraan

Bermotor dengan benda lain, yang berada di luar Kendaraan Bermotor.

3. Pihak Ketiga adalah semua pihak yang bukan Tertanggung,

2.

Collision or Impact shall mean any physical contact between Motor Vehicle and other objects, located outside Motor Vehicle.

3.

Third Party shall mean every party not being the Insured, spouses, children, parents, and siblings of the Insured, people working for and people under the supervision of the Insured.

suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung.

In case that the Insured is a Legal Entity, then Management, Shareholders, Commissioners and Employees shall not be included in the definition of Third Party.

Jika Tertanggung adalah Badan Hukum maka Pengurus, Pemegang Saham, Komisaris dan Karyawan/wati tidak termasuk dalam pengertian Pihak Ketiga.

4. Kelebihan muatan adalah suatu keadaan dimana Kendaraan Bermotor mengangkut barang dan atau penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

4.

Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah berat barang, volume, dan jumlah orang.

5. Perlengkapan standar adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik Kendaraan Bermotor bersangkutan.

6. Perlengkapan tambahan adalah perlengkapan pada kendaraan

bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik.

7. Harga sebenarnya adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan.

8. Risiko Sendiri adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.

9. Penggunaan Pribadi adalah penggunaan atas Kendaraan

Bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.

10. Penggunaan Komersial adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa.

Overloading shall mean a condition in which Motor Vehicle transport goods and or passengers exceeding the capacity set out by the competent party. The said capacity shall mean total weight of goods, volume, and number of people.

5.

Standard equipment shall mean equipment provided and attached by the relevant manufacturer of Motor Vehicle.

6.

Non Standard Equipment shall mean equipment in the relevant vehicle not being manufacturer's standard equipment.

7.

Actual value shall mean the value of the Motor Vehicle’s sales amount that may be obtained the same brand, type, model and manufacturing year as stated in the Policy in the free market immediately prior to occurrence of loss and or damage.

8.

Own Risk shall mean a specified amount should be borne by the Insured for each incident.

9.

Personal Use shall mean the use of such Motor Vehicle for personal purposes.

10. Commercial Use shall mean the use of such Motor Vehicle for rent or receiving retribution.

11. Official Use shall mean the use of Motor Vehicle other than P001.B/PL-PSAKBI-BL/29042010

3

Personal Use or Commercial Use.

11. Penggunaan Dinas adalah penggunaan Kendaraan Bermotor selain dari Penggunaan Pribadi atau Penggunaan Komersial.

12. Hipnotis adalah perbuatan tipu muslihat

yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Kendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.

12. Hypnotic shall mean a trick that makes someone lose his

consciousness and become submissive and follow the desire of the hypnotist to surrender Motor Vehicle in part or in whole to the hypnotist or any other unrightfully person.

13. Riot shall mean an act of a group of at least 12 (twelve)

persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions.

13. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal

sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.

14.

Strikes is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.

15.

Locked-out Workers is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer.

16.

Malicious Acts is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred , anger or vandalistic, except such acts done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property, or by thieves/robbers/looters.

17.

Brawling is the fight between groups of persons involving minimum of 5 (five) persons causing disturbances to public order and use violence and destruction to the property of others not amounting to Riot.

18.

Preventive Acts is an act of any lawfully constituted authority or body in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any of insured perils or to minimize the consequences of any such perils.

14. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh

sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

15. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang

sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.

16. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan

sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/ perampok/ penjarah.

17. Tawuran adalah perkelahian antar kelompok orang yang

melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai Kerusuhan.

18. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam

usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

19. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar

massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

20. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di

Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

21. Pengambilalihan

Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturanperaturan mereka sendiri.

19. Civil Commotions is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.

20. Insurrection/Popular Rising is an uprising of a majority of

the people in the capital city of the country, or in three or more capital cities of the provinces within 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, or open resistance against the government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.

21. Usurped Power is a situation where the established

government de jure or de facto has been overthrown and replaced by another power that impose and or enforce their own rules.

22. Revolution is an uprising of the people with force to make a

radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.

23. Rebellion is a state of organized resistance against the

established authority de jure or de facto with the objective to supplant or overthrow it with force using fire arms which threatens the existence of such authority.

22. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk

24. Military Power is an act by a group of home or foreign

23. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu

25. Invasion is an act by the military power of one country to

melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan. kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau

P001.B/PL-PSAKBI-BL/29042010

4

armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow the established authority or to cause public disorder and disturbance.

penetrate or invade the territory of another with the objective

penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.

24. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik

dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.

25. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menguasainya secara sementara atau tetap.

menduduki

atau

to permanently or temporarily occupy and take control over such territory.

26. Civil War is an armed conflict between regions or political factions within the territorial limits of a country with the objective to gain legitimate power.

27. War and Hostilities is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.

28. Subversive is an act by any person on behalf of or in

26. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atau

antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.

connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the government de jure or de facto, or influencing it by Terrorism or Sabotage or violence.

27. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas

29. Terrorism is an act, including but not limited to the use of

(baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.

28. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama

atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.

29. Terorisme adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas

pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

30. Sabotage is a destructive act against property or the

obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s) in an attempt to achieve a political, religious, ideological or similar goals including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

31. Looting is the appropriation of property belonging to another

by any person (including those employed by or under the control of the Insured), with the intention of permanently depriving that other of it.

30. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau

penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

31. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda

orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum. B A B IV SYARAT UMUM

CHAPTER IV CONDITIONS

PASAL 5 WILAYAH

ARTICLE 5 JURISDICTION

Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

This insurance shall prevail throughout the territory of the State of the Republic of Indonesia.

PASAL 6 KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

ARTICLE 6 DUTY OF DISCLOSURE

1. Tertanggung wajib : 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima; 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

1. The Insured is obliged to : 1.1. disclose any material fact, i.e. any information, description, circumstances and fact which may influence the Insurer’s decision in accepting or declining an insurance proposal and in charging a premium rate on it should the proposal be accepted; 1.2. make true statements regarding the matters relating to insurance contract; to be declared at the time of entering into the insurance contract as well as during the insurance period.

2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar

2. Should the Insured fail to fulfill his duties as described in paragraph (1) above, the Insurer shall not be liable to indemnify

P001.B/PL-PSAKBI-BL/29042010

5

kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

any loss and shall be entitled to terminate this insurance and shall not be liable to refund the premium.

3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

3. Provisions under Paragraph (2) above shall not be applied to those undisclosed or untruly stated material facts which has already been known to the Insurer, but the Insurer does not exercise his rights to terminate the insurance within 30 (thirty) calendar days after the Insurer becomes aware of such breach.

PASAL 7 PEMBAYARAN PREMI

ARTICLE 7 PREMIUM PAYMENT

1.

Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal: 1.1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; 1.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.

2.

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat : 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau 2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau 2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

3.

Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.

4.

Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tengggang waktu bersangkutan.

1. It is a condition precedent to liability under this policy, that any premium payable shall have been paid off and actually received in full by the Insurer, in the event of: 1.1. insurance period of 30 (thirty) days or more, then settlement of premium payment shall be conducted within a period of 14 (fourteen) calendar days as of the date of inception of this Policy; 1.2. such insurance period is less than 30 (thirty) days, settlement of premium payment shall be conducted at the time of issuance of Policy. 2. Premium payment can be made by cash, cheque, bilyet giro, transfer or by any other means agreed upon between the Insurer and the Insured. The Insurer is deemed to have received premium payment, at the time of: 2.1. receipt of cash payment, or 2.2. the relevant premium has already been deposited to the Insurer's bank account, or 2.3. The Insurer has agreed the settlement of relevant premium in writing. 3. In case the Insured fails to fulfill the liabilities as referred to in paragraph (1) above, this Policy shall be automatically terminated without issuing cancellation endorsement starting from the expiry of the grace period and the Insurer shall be discharged from any liability there from. However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual premium. 4. In the event of any loss covered by the Policy within time frame as referred to in paragraph (1) above, the Insurer will be held responsible for such loss if the Insured pays off premium within the relevant time frame. ARTICLE 8 ALTERATION

PASAL 8 PERUBAHAN RISIKO 1.

2.

Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak : 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2).

1.

The Insured shall be obliged to notify the Insurer of any circumstance that increases the risks covered by the Policy, not later than 7 (seven) calendar days if changes occur in parts and or use of Motor Vehicle.

2.

In connection with the risk changes in paragraph (1) above, the Insurer is entitled: 2.1. to determine this insurance be continued with existing premium rate or with higher premium rate, or 2.2. to terminate insurance by returning premium as stipulated in Article 27 paragraph (2).

PASAL 9 PEMERIKSAAN

ARTICLE 9 INSPECTION

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor setiap saat selama jangka waktu pertanggungan.

The Insurer shall be entitled to perform inspection on Motor Vehicle at any time during insurance period.

PASAL 10 PENGALIHAN KEPEMILIKAN

ARTICLE 10 CHANGE OF OWNERSHIP

Apabila Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila

In the event of Motor Vehicle and or the insured interest has changed its ownership in any way, this Policy shall terminate automatically after 10 (ten) calendar days as of the date of transfer of such ownership, unless the Insurer gives approval in writing to

P001.B/PL-PSAKBI-BL/29042010

6

Penanggung memberikan melanjutkan pertanggungan.

persetujuan

secara

tertulis

untuk

PASAL 11 KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN DAN ATAU KERUSAKAN 1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib : 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambatlambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan; 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga; 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian. 2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung wajib: 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima; 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian; 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki; 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib : 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut; 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian; 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan. Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

continue the insurance. ARTICLE 11 OBLIGATIONS OF THE INSURED IN THE EVENT OF LOSS AND OR DAMAGE 1.

The Insured, after knowing or should have known the existence of loss and damage to Motor Vehicle and or insured interest, shall be obliged : 1.1. to notify the Insurer in writing or verbally followed by written notice to the Insurer not later than 5 (five) calendar days as of the occurrence of loss and or damage; 1.2. to report to and obtain record from Sector Police at minimum in the scene of incident, in the event of partial loss and or damage occasioned by theft or that involves any third party, which may be made the basisor claim for damages to or from any third party; 1.3. to report to and obtain record from Regional Police in the scene of incident in the event of total loss due to theft.

2.

In the event of any third party files a claim against the Insured in relation to any loss and or damage occasioned by Motor Vehicle, the Insured shall be obliged: 2.1. to notify the Insurer of the existence of such claim not later than 5 (five) calendar days since the claim is accepted; 2.2. to deliver documents of third party's claim and deliver report of Sector Police in the scene of incident; 2.3. to deliver authorization letter to the Insurer to handle claim for damages from the third party, if the Insurer desire so; 2.4. not to give any promise, remarks or take actions giving the impression that the Insured acknowledges a responsibility.

3.

At the time of loss and or damage, the Insured shall be obliged : 3.1. to make every reasonable effort to protect, maintain, save Motor Vehicle and or insured interest and allow for another party to save Motor Vehicle and or such interest; 3.2. to provide full assistance and opportunity for the Insurer or Insurer's Representative or another party appointed by the Insurer to conduct investigation over loss and or damage occurring to Motor Vehicle prior making any repair or replacement; 3.3. to secure Motor Vehicle and or insured interest that may be saved.

3.

All rights for claim shall be forfeited if the Insured fails to fulfill the provisions in this Article.

ARTICLE 12 SALVAGES

PASAL 12 SISA BARANG 1. 2. 3.

Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang dapat diselamatkan. Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini. Sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan ganti rugi menjadi hak Penanggung.

2. 3.

In the event of any loss and or damage, the Insured shall be held responsible to protect and keep the salvage and parts of Motor Vehicle that may be saved. Provision in paragraph (1) above shall not be construed as an acknowledgement of the Insurer's liability hereunder. The salvage and parts of Motor Vehicle that have been indemnified shall become due to the Insurer. ARTICLE 13 FRAUDULENT REPORT

PASAL 13 LAPORAN TIDAK BENAR Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja : 1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi; 2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita; 3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barangbarang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barangP001.B/PL-PSAKBI-BL/29042010

1.

7

The Insured with the intention of taking benefit from this Policy shall not be entitled to get indemnification if the Insured deliberately: 1. discloses facts and or makes statements which are untrue regarding circumstances relating to the proposal submitted at the time of effecting this Policy and relating to the loss and or damage that occurred; 2. exaggerates the amount of loss suffered; 3. declares items which did not exist as being existent at the time of incident and states such items as had been destroyed; 4. hides saved items or their salvage and declares those items

4. 5.

barang tersebut musnah; menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang barang yang hilang; mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

5.

as had been destroyed; uses any letter or evidence which is fake, falsehood or deceit.

PASAL 14 DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

ARTICLE 14 SUPPORTING DOCUMENTS FOR CLAIM

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut : I Dalam hal Kerugian Sebagian 1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian. 2. Fotocopy : 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen. 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

In case of an incident occurs that would possibly gives rise to any claim for damages, the Insured shall be obliged to deliver the following claim supporting documents : I In Case of Partial Loss 1. Report of loss including chronology of incident. 2. copy of : 2.1. Policy, Certificate, Attachment/ Endorsement. 2.2. Driving License of the Driver at the time of incident, Motor Vehicle Number, Resident Identification Card of the Insured.

II Dalam hal Kerugian Total 1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian. 2. Dokumen asli : 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen. 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung. 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional. 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir. 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan. 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan. 3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung. III

Berlaku untuk ayat I dan II diatas : 1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung. 2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian. 3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga. 4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

II In Case of Total Loss 1. Report of loss including chronology of incident. 2. Original documents : 2.1. Policy, Certificate, Attachment/ Endorsement. 2.2. Motor Vehicle License, Certificate of Ownership of Motor Vehicle, Sales invoice, receipt and letter of ownership assignment signed by the Insured. 2.3. Documents required in accordance with the regulation applicable to diplomatic Motor Vehicle or that of international agency. 2.4. Motor Vehicle Inspection Book for types of vehicle that are required by regulation. 2.5. Regional Police Record, in case of Total loss. 2.6. Document of Motor Vehicle License blockage, in case of Total loss. 3. copy of the Driver's Driving License at the time of incident, Resident Identification Number of the Insured. III

Applicable to paragraph I and II above: 1. Photos of damage, estimation of reparation cost, if requested by the Insurer. 2. Local Police Report, if such loss and or damage involve a third party or in case of partial loss due to theft. 3. Letter of claim from the third party if such loss and or damage involve a third party. 4. Other relevant documents requested by the Insurer in connection with settlement of claim.

PASAL 15 PENENTUAN NILAI GANTI RUGI

ARTICLE 15 BASIS OF INDEMNITY

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal : 1. Kerugian sebagian : 1.1. jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak; 1.2. jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak; 1.3. jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;

Unless otherwise provided in the Policy, basis of indemnity in case of: 1. Partial damage: 1.1. if such damage is repairable, based on reasonable repair cost; 1.2. if such damage is irreparable, based on acquisition price of spare parts in the free market plus reasonable installation cost; 1.3. if a spare part is no longer traded in the free market, the price shall be based on the latest recorded price in Indonesia or the Insured provides the relevant spare part and the Insurer shall reimburse the actual value of such spare part including reasonable installation cost;

2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya. 2.1. Kerugian Total terjadi jika : 2.1.1. kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau 2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari P001.B/PL-PSAKBI-BL/29042010

8

2. Total loss shall be based on the actual value. 2.1. Total Loss occurs when: 2.1.1. any damage and or loss due to an incident covered by the Policy in which cost of repair, replacement or reinstatement to original condition immediately prior to occurrence of such loss and or damage shall be equal or higher than 75% (seventy five percent) of the actual price; or 2.1.2. lost due to theft as referred to in Article 1 paragraph (1) item 1.3. and is not found within 60 (sixty) days since the occurrence of theft;

sejak terjadinya pencurian; 2.2.

2.3.

Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggungan, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggungan terhadap harga sebenarnya. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

PASAL 16 CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut: 1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung; 1.2. pembayaran uang tunai; 1.3. penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis

2.

Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan.

4.

Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan atau kerusakan.

In case of a loss does not meet the requirements as referred to in paragraph (2) item 2.1. of this Article , such loss shall be deemed to be a partial Loss.

In the event of any loss and or damage to Motor Vehicle and or insured interest, the Insurer shall have the right to take option to indemnify as follows: 1.1. repair at the workshop appointed or approved by the Insurer; 1.2. cash payment; 1.3. replacement of spare parts or vehicle corresponding to the same brand, type, model and year as set forth in the Policy

2.

The Insurer's liability for any loss and or damage to vehicle and or insured interest shall not exceed the Sum Insured.

3.

Calculation of the amount of loss shall not exceed the difference of the actual value immediately prior to and after the incident of loss and or damage.

4.

In the event of any loss, the Insured shall be obliged to pay off premium payable for the current insurance period.

Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan. ARTICLE 17 UNDER INSURANCE

Jika pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional. Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

If at the time of the loss or damage caused by perils covered by this Policy, the total sum insured is less than actual value of the motor vehicle insured immediately prior to the loss or damage, then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall bear in proportion of the loss accordingly. These conditions shall be applied before the application of deductible as stated in this Policy

ARTICLE 18 REIMBURSED EXPENSES

PASAL 18 BIAYA YANG DIGANTI Biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut. Ganti rugi atas biaya tersebut setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengah persen) dari Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor. Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan Risiko Sendiri.

Reasonable expenses incurred by the Insured, in the event of any loss and or damage due to risks covered for protection, transport or towing to the workshop or another place to prevent or minimize such loss and or damage. Reimbursement for such expenses shall not exceed 0,5% (half percent) of the Sum Insured. This reimbursement shall not be deducted by Own Risk. ARTICLE 19 OTHER INSURANCE

PASAL 19 PERTANGGUNGAN LAIN

2.

2.3.

1.

PASAL 17 PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

1.

In the event of under-insurance as referred to in Article 17 and the Insured has received payment of indemnity from the Insurer as much as the Sum Insured, the Insured shall be entitled to have some portion of selling value of salvage calculated proportionally between difference of the actual value and Sum Insured to the actual value.

ARTICLE 16 ASSESMENT AND SETTLEMENT OF CLAIM

1.

3.

2.2.

Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggunganpertanggungan lain atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama, jika ada. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

At the time of the attachment of this insurance, the Insured is obliged to notify the Insurer of any other insurances already effected on the same vehicle and or interest, if any.

2.

If subsequent to the attachment of this Insurance, the Insured effected other insurance on the same vehicle and or interest, such other insurance should be notified to the Insurer.

ARTICLE 20 INDEMNIFICATION OF MULTIPLE INSURANCES

PASAL 20 GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP P001.B/PL-PSAKBI-BL/29042010

1.

9

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, apabila Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan. 2. Ketentuan ayat (1) di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas. 3. Pada saat terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggunganpertanggungan lain yang sedang berlaku atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan. Jika Tertanggung tidak memenuhi atas ganti rugi menjadi hilang.

1. In the event of loss of or damage to the vehicle and or interest insured by this Policy, where such vehicle and or interest has also been insured by one or more other policies and the sum of the total sum insured under all policies (in force) is higher than the actual value of the vehicle and or interest immediately before the occurrence of loss, the maximum amount recoverable under this Policy shall be reduced proportionately based on the proportion of the total sum insured of this Policy to the sum of the total sum insured of all policies (in force), but the premium shall not be reduced or refunded. 2. The provision stated in paragraph (1) shall remain in effect, even though said insurances are made up of several policies effected on various different dates, if the date of the policy or all policies precede the date of this Policy and they do not contain provision as stipulated in paragraph (1) above. 3. In the event of loss or damage, the Insured is obliged to notify in writing of any other insurance in force covering the same vehicle and or interest. Should the Insured fail to comply with these requirements his rights to indemnification shall be forfeited.

persyaratan ini maka haknya ARTICLE 21 DEDUCTIBLE

PASAL 21 RISIKO SENDIRI

Untuk setiap kerugian dan atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung For each and every loss, the Insured shall bear the amount of the menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum deductible as stated in the Policy. In case of under insurance as stated in Article 17, the calculation of dalam Polis. Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur the deductible will be applied after the calculation of under pada Pasal 17, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah insurance. perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga. ARTICLE 22 SUBROGATION

PASAL 22 SUBROGASI 1.

2.

3.

Setelah pembayaran ganti rugi atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

1.

Upon payment of indemnity on the vehicle and or interest insured by this Policy, the Insurer shall replace the Insured as regard to any rights that the Insured has against third party concerning the loss. The rights of subrogation set out above shall be in force automatically without requiring any Power of attorney from the Insured.

2.

The Insured remains responsible for any action that could possibly prejudice the rights of the Insurer against third party.

3.

The failure of the Insured to carry out his responsibilities under paragraph (2) above may remove or reduce the rights of the Insured to indemnification under this Policy.

PASAL 23 PEMBAYARAN GANTI RUGI

ARTICLE 23 INDEMNIFICATION

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured on the amount of the indemnity.

PASAL 24 PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN

ARTICLE 24 REINSTATEMENT OF THE SUM INSURED

Setelah terjadi kerugian sebagian pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi. Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

After the occurrence of loss of or damage to the vehicle and or interest insured, the Sum Insured will be reduced by the amount of such loss or damage. After the reinstatement of the damage, the Insured may request reinstatement of the Sum Insured by paying additional premium on prorate basis for the unexpired period of insurance. However, the Insurer has the rights to decline such request.

P001.B/PL-PSAKBI-BL/29042010

10

PASAL 25 HILANGNYA HAK GANTI RUGI

ARTICLE 25 FORFEITURE OF RIGHTS TO INDEMNIFICATION

1.

Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila: 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan; 1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi; 1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.

2.

Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

1.

The rights of the Insured to indemnification will be automatically forfeited if the Insured: 1.1. fails to submit claim within 12 (twelve) month from the time of loss and or damages although the notice of the event already submit; 1.2. fails to file an objection nor request for settlement by arbitration or other legal proceeding within 6 (six) months from the time the Insurer declares in writing that the Insured does not have any rights for indemnification; 1.3. fails to comply with obligations under this Policy;

2.

The rights of the Insured to claim for an indemnification which is greater than that has been agreed by the Insurer will be forfeited if within 3 (three) months from the time the Insurer notifies in writing, the Insured does not submit any written objection or does not take settlement by arbitration or other legal proceeding.

PASAL 26 MATA UANG

ARTICLE 26 CURRENCY

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

PASAL 27 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

ARTICLE 27 TERMINATION OF INSURANCE

1.

2.

3.

Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Pertanggungan berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.

1. Other than those stipulated in article 6 paragraph (2), the Insurer and the Insured are respectively entitled to terminate this Insurance at any time and are obliged to state the reasons Such notification of termination shall be made in writing by registered letter by the party who wants the termination to the other party at their latest known address. The Insurer is released from all liabilities under this Policy within 5 (five) calendar days from the dispatch date of their notification. 2. Should there be any termination of insurance as stated in paragraph (1) above, a refund premium shall be made on pro rata basis for the unexpired insurance period, after being deducted by the Insurer’s acquisition cost. However, in case this insurance is terminated by the Insured whereas during the insurance period already lapsed there were claims with amounts exceeding the premium stated in the Schedule, the Insured shall not be entitled to any refund premium for the unexpired insurance period. 3. Insurance shall terminate automatically after the occurrence of incident that causes the vehicle sustain Total Loss. The Insured shall not be entitled to any premium return for the period not yet taken, whether for insurance period of less or more than 12 (twelve) months

PASAL 28 PENGEMBALIAN PREMI

ARTICLE 28 REFUND OF PREMIUM

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27.

The Insured shall not be entitled to any refund of premium other than as stipulated in Articles 8, 10 and 27.

PASAL 29 PERSELISIHAN

ARTICLE 29 DISPUTE

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada

In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled amicably, the Insurer shall give the option to the Insured to elect either one of the following dispute clauses as stated below, and such choice could not be withdrawn or revoked. The

P001.B/PL-PSAKBI-BL/29042010

11

Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud. A. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut: 1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc. 2.

3.

4.

5.

Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Insured must notify his choice in writing to the Insurer within 30 (thirty) calendar days from the disagreement. If the Insured fails to notify his choice within such period, the Insurer shall have the rights to elect either one of the following dispute clauses. A. Settlement of Dispute through Arbitration Clause It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows : 1. The Arbitration Ad Hoc consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.

2. Should there be any failure as to the appointment of the third

Arbitrator, the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Arbitrators and or the Umpire.

3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one

4.

5.

hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles at the request of the other party in dispute. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

B. Settlement of Dispute through Court Clause It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles.

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal. PASAL 30 PENUTUP

ARTICLE 30 CONCLUSION

1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia kepada segenap anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat AAUI, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir. 2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

P001.B/PL-PSAKBI-BL/29042010

12

1.

Should there be any difference in the wordings contained in this Policy and that circulated under a decree of the Board of Executives of General Insurance Association of Indonesia to all members of the General Insurance Association of Indonesia (AAUI), the original of which is filed at the Secretariat of AAUI, then the valid version shall be the latter.

2.

Other matters which may have not been sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.