Standar Audit Investigatif

Standar Audit Investigatif Secara sederhana, standar adalah ukuran mutu. Oleh karena itu, dalam pekerjaan audit, para auditor ingin menegaskan adanya standar tersebut. Dengan standar ini pihak yang diaudit (auditee), pihak yang memakai laporan audit, dan pihak – pihak lain dapat mengukur kerja si auditor. K.H Spencer Picket dan Jennifer Picket merumuskan beberapa standar untuk melakukan investigasi terhadap fraud. Konteks yang mereka rajuk adalah investigasi atas fraud yang dilakukan oleh pegawai di perusahaan. Standar tersebut adalah : 1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktik yang diakui (accepted best practices) 2. Kumpulkan bukti – bukti dengan prinsip kehati – hatian (due care) sehingga bukti – bukti tadi dapat diterima di pengadilan 3. Pastikan seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks dan jejak audit tersedia 4. Pastikan bahwa para investigatormengerti hak – hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya 5. Beban pembuktian ada pada yang menduga pegawainya melakukan kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum dan administratif maupun hukum pidana 6. Cakup seluruh substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu 7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontakdengan pihak ketiga , pengamanan mengenai hal – hal yang bersifat rahasia, ikut tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggara catatan, melibatkan / dan atau melapor ke polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan. Standar – standar ini akan dijelaskan di bawah dengan konteks Indonesia : Standar 1 Seluruh investigasi harus dilandasi praktik – praktik terbaik yang diakui (accepted best practice). Dalam istilah ini tersirat dua hal. Pertama, adanya upaya membandingkan antara praktik –

praktik yang ada dengan merujuk kepada yang terbaik pada saat itu. Upaya ini disebut benchmarking. Kedua, upaya benchmarking dilakukan terus menerus untuk mencari solusi terbaik. Standar 2 Kumpulkan bukti – bukti dengan prinsip kehati – hatian (due care) sehingga bukti – bukti tadi dapat diterima di pengadilan. Standar 3 Pastikn bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks dan jejak audit tersedia. Dokumentasi ini diperlukan sebagai referensi apabila ada penyelidikan di kemudian hari untuk memastikan bahwa investigasi sudah dilakukan dengan benar Standar 4 Pastikan bahwa para investor mengerti hak – hak asasi pegawai dan senantiasa menghormati. Kalau investigasi dilakukan dengan cara yang melanggar hak asasi pegawai yang bersangkutan dapat menuntut perusahaan dan investigatornya. Standar 5 Beban pembuktian ada pada perusahaan yang menduga pegawainya melakukan kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administrasi maupun kasus pidana. Standar 6 Cakup seluruh substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu. Dalam melakukan investigasi, kita menghadapi keterbatasan waktu. Dalam menghormati asas praduga tidak bersalah, hak dan kebebasan seseorang harus dihormati. Standar 7 Liput seluruh kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti., wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal – hal yang

bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protocol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hokum, dan persyaratan mengenai pelaporan.

Standar Akuntansi Forensik Indepedensi : Akuntan forensik harus independen dalam melaksanakan tugas Garis pertanggung jawaban : 1. Untuk kegiatan internal lembaganya, akuntansi forensik harus cukup independen dalam melaksanakan tugasnya. Ia bertanggung langsung ke Dewan Komisaris kalau penugasan diberikan oleh lembaganya, atau kepada penegak hokum dan/ atau regulator, jika penugasannya datang dari luar lembaganya 2. Dalam hal akuntan forensik tersebut independen ia menyampaikan laporan kepada seorang eksekutif senior yang kedudukannya lebih tinggi dari orang yang diduga melakukan fraud, alternatifnya ialah akuntan forensik menyampaikan laporannya kepada dewan komisaris Objektivitas : Akuntan forensik harus objektif (tidak berpihak) dalam melaksanakan telaah akuntansi forensiknya Kemahirn professional : akuntansi forensic harus dilaksanakan dengan kemahiran dan kehati – hatian professional 1. Sumber Daya Manusia Semua sumber daya manusia yang menjalani akuntansi forensic harus mempunyai kemahiran teknis, pendidikan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan tugas yang diserahkan kepadanya 2. Pengetahuan, Pengalaman, Keahlian dan Disiplin Akuntansi forensic harus memiliki atau menggunakan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan disiplin untuk melaksanakan tugasnya dengan baik 3. Supervisi Dalam hal lada lebih dari satu akuntan forensic dalam satu penugasan, salah seorang diantara mereka berfungsi sebagai in-charge yang bertanggung jawab dalam

mengarahkan penugasan dan memastikan bahwa rencana kerja dilaksanakan sebagai mana seharusnya dan dikomuntesaikan dengan baik 4. Kepatuhan terhadap Standar Prilaku Akuntan forensic harus mematuhi standar prilaku professional terbaik yang diharapkan dari akuntan, auditor, rekan dari profesi hokum baik tim pembela maupun jaksa umum dan regulator 5. Hubungan Manusia Akuntan forensic harus memiliki kemampuan berinteraksi dengan sesame manusia (interpersonal skills)

Kode Etik Akuntansi Forensik Kode etik mengatur hubungan antara anggota profesi dengan sesamanya, dengan pemakai jasa dan stakeholder lainnya, dan dengan masyarakat luas. Kode etik berisi nilai – nilai luhur (virtues) yang amat penting bagi eksistensi profesi. Profesi bisa eksis karena ada integritas (sikap jujur walaupun tidak diketahui orang lain), rasa hormat dan kehormatan (respect dan honour), dan nilai – nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa percaya (trust) dari pengguna stakeholder lainnya. Dalam contoh kasus, kode etik KPK dapat di pakai karena perumusannya sangat relevan untuk mengatur prilaku akuntansi forensic . Kode etik KPK : 1. Nilai – nilai dasar pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, prilaku, dan ucapan pimpinan KPK 2. Pimpinan KPK wajib menjaga kewenangan luar biasa yang dimilikinyademi martabat KPK dan martabat pimpinan KPK dengan prilaku, tindakan, sikap, dan ucapan sebagaimana dirumuskan dalam kode etik 3. Kode etik diterapkan tanpa toleransi sedikitpun atas penyimpangannya, dan mengandung sanksi tegas bagi mereka yang melanggarnya 4. Perubahan atas kode etik pimpinan KPK menurut keputusan ini akan segera dilakukan berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan ditetapkan oleh pimpinan KPK

Kualitas Akuntansi Forensik 1. Kreatif, kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu tidak perlu merupakan suatu situasi bisnis yang normal 2. Rasa ingin tahu, keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi 3. Tak menyerah, kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta (seolah – olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit di peroleh 4. Akal sehat, kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata 5. Business sense, kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicata 6. Percaya diri, kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga kita dapat bertahan dibawah cross examination