Teori Pemungutan Pajak Di Indonesia

“TEORI PEMUNGUTAN PAJAK” 1.Teori Asuransi Asuransi sebagai salah satu teori pemungutan pajak , suatu negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugasnya untuk melindungi jiwa raga dan harta benda perindividu. Oleh karena itu , negara diibaratkan dengan perusahaan asuransi.Maka keselamatan dan keamanan jiwanya dilindungi oleh negara. Dalam asuransi yang wajib dibayarkan adalah premi,sedangkan dalam suatu negara yang wajib dibayarkan oleh masing – masing individu adalah pajak.Teori asuransi ini sebagai teori pemungutan pajak sudah tidak lagi digunakan, apabila premi diartikan sama dengan pajak. kurang tepat, karena premi dalam teori ini seharusnya sama dengan retribusi yang kontra-prestasinya dapat dirasakan secara langsung oleh pemberi premi.Sedangkan pajak,konra-prestasinya tidak dapat dirasakan secara langsung,sebagaimana pengertian dari pajak sendiri. 2.Teori Kepentingan Menurut Teori ini, pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu, yang diperoleh dari pekerjaan negara. Semakin banyak individu mengeyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah , makin besar pula pajaknya. Walaupun teori ini masih berlaku pada retribusi,akan tetapi sulit untuk dipertahankan,karena seseorang yang miskin dan pengangguran yang banyak memperoleh bantuan dari pemerintah dan menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara ,justru mereka malah enggan membayar pajak. 3.Teori Daya Pikul Teori ini mengemukakan bahwa semua orang dalam pembebanan pajak harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing – masing individu. Definisi dari daya pikul berbeda – beda, akan tetapi substansinya sama,menurut Prof.W.J de langen yaitubesarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi- tingginya,setelah dikurangi dengan yang mutlak kebutuhan primer ( biaya hidup yan sangat mendasar ). Menurut Mr.A.J. Cohan Stuat adalah daya pikul itu diumpakan sebuah jembatan, yang pertama–tama harus dapat memikul bobotnya

sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan beban yang lain. Dalam hal ini, untuk mengukur daya pikul digunakan dua pendekatan yaitu :

- Unsur obyektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

-Unsur subyektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. 4. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti Teori ini didasari paham organisasi Negara ( organische staatsleer ) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan dibidang pajak.Menurut sifat ini maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajakdan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. 5. Teori Daya Beli Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada Negara.yang dimaksudkan untuk memelihara masyarakat pada negara yang bersangkutan. Menurut Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, teori ini memiliki sifat yang universal dan berlaku diseluruh dunia. Karena memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk negara. Dengan kata lain, kemaslahatan suatu masyarakat akan tetap terjamin dengan adanya pembayaran pajak berdasarkan teori gaya beli ini.



Dasar keadilan memungut pajak adalah sesuatu yang abstrak dan subjektif. Dalam hukum pajak, keadilan mengatakan bahwa pajak

itu harus adil dan

merata.

sebanding

Pajak

dikenakan

kepada

orang-orang

pribadi

dengan

kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara. Adolf Wagner mengemukakan bahwa asas keadilan adalah dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Keadilan dalam pemungutan pajak menurut Mar’ie Muhammad juga berarti bahwa petugas pajak tidak boleh

berlaku sewenang-wenang terhadap pembayar pajak yang telah menyetorkan sebagian hasilnya pada pemerintah. Menurut Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, prinsip keadilan dalam pemungutan pajak terlihat pada saat dimulainya penyusunan UU Pajak sebagai pedoman untuk menentukan terpenuhinya prinsip keadilan. 

Menurut saya yang paling relevan di Indonesia adalah teori daya pikul, teori bakti dan teori daya beli. Karena menurut saya asas ini yang paling cocok dengan konsep pemungutan pajak di Indonesia. Misalnya dalam teori daya pikul ini harus sesuai dengan kemampuan si wajib pajak yang dapat dilihat dari besar penghasilan dan besar kebutuhan si wajib pajak (misalnya wajib pajak punya banyak anggota keluarga dan gaji pas-pasan) jangan sampai wajib pajak dalam hal ini dirugikan karena besarnya pasak daripada tiang



Dalam teori bakti, sudah sepatutmya seorang warga negara memiliki rasa bakti pada negaranya karena secara tidak langsung dengan membayar pajak secara rutin, wajib pajak menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung, sehingga dalam hal ini

negara

dan

wajib

pajak

saling

memiliki

hubungan

baik

yang

berkesinambungan. 

Dalam teori daya beli, hasil dari pemungutan pajak tersebut oleh negara akan menyalurkannya

kembali

kepada

masyarakat

dalam

bentuk

pemeliharaan

kesejahteraan misalnya untuk pembangunan infrastruktur, jalan tol yang mungkin prestasi dari membayar pajak itu tidak dapat dilihat secara langsung tetapi lebih kepada kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.