Tugas Akuntansi Forensik Bab 22-24

Kelompok 1 : Sarah veronica siregar

(142160175)

Elisabeth maryani nauk

(142160176)

Izdihar erma

(142160184)

Yanes Hargita

(142160187)

BAB 22 HUKUM ACARA PIDANA

TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA Tujuannya adalah mencari dan mendapat atau setidak tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum.

ASAS YANG MENGATUR PERLINDUNGAN Asas tersebut adalah sebagai berikut : 

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum



Penangkapan, penahana, penggeledahan, dan penyitaaan hanya dilakukan berdasar perintah tertulis



Setiap orang yang disangka, ditangkap,ditahan, dituntut wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan.



Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur



Seseorang berhak mendapat bantuan hukum

ASAS – ASAS HUKUM ACARA PIDANA Berikut asas-asas hukum acara pidana yang secara universal diterima, tetapi tidak selamanya diterapkan secara konsisten dibeberapa Negara: 

Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan



Praduga tak bersalah



Asas oportunitas



Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum



Asas akusator



Pemeriksaan hakim langsung dan lisan



Tersangka berhak mendapat bantuan hukum



Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap

BAB 23 HUKUM ACARA PERDATA

PENGGUGAT, TERGUGAT, DAN KUASA/WAKIL Dalam hukum acara perdata, pihak-pihak yang beracara terdiri atas: 

Penggugat , pihak yang merasa haknya dilanggar



Tergugat, pihak yang digugat karena dianggap melanggar hak seseorang



Kuasa, adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undangundang untuk memberikan bantuan hukum

SURAT GUGATAN Gugatan diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditunjukan kepada ketua pengadilan negeri, dimana surat gugatan tersebut diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh pengadilan.

ALAT BUKTI Alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri atas bukti dengan surat, bukti dengan saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah, secara singkat. PRASANGKA Ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang belum terbukti.

BAB 24 UNDANG-UDANG BIDANG KEUANGAN NEGARA Ada tiga undang-undang penting yang merupakan satu paket perundang-undangan dalam bidang keuangan negara, yaitu :  Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara;  Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Udang Keuangan Negara Dasar Pemikiran Upaya menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal Baru dan/atau Perubahan Mendasar Hal-hal Baru dan/atau Perubahan Mendasar dalam ketentuan negara yang diatur dalam undangundang ini meliputi :      

Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara Kedudukan presiden Pendelegasian kekuasaan presiden Susunan APBN APBD Ketentuan penyusunan dan pentapan APBN dan APBD

 Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan  daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat  Penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjwaban pelaksanaan APBN APBD

Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalahdari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan :       

Sisi objek : meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan negara yang dipisahkan. Sisi subjek : meliputi seluruh objek yang disebutkan diatas yang dimiliki negara dan/atau Pemerintah puat, pemerintah daerah, perusahaan Negara/daerah dan badan lain yang kaitannya dengan keuangan negara. Sisi proses : mencakup seluruh rangkaian kegiatan yng berkaitan dengan pengeloaan objek  mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung  jawaban. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara Asas-asas umum yang meliputi asas tahunan. Asas universitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas serta asas asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik, antara lain : Akuntabilitas berorientasi paa hasil; Profesionalitas; Proporsionalitas; Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Untuk membantu presiden dalam penyelenggaran, sebagian dari kekuasaan dikuasakan kepaa menteri keuangan. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran. Hubungan Keuangan Antarlembaga Semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan pemerintah dan lembaga supranasional yang meliputi hubungan pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintahan daerah, pemerintah asing, lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola ana masyarakat. Pelaksanaan APBN dan APBD APBN ditetapkan dengan undang-undang. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presien sebagai pedoman bagi kementrian negara. Penuangan dalam keputusan presiden tersebut menyangkut hal-hal yang belum diperinci dalam Undang-Undang APBN. Pertanggungan Jawab Pengelolaan Keuangan Negara Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setidaktidaknya terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah. Undang-Udang Perbendaharaan Negara Dasar Pemikiran Pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam APBN dan APBD. Pengertian,Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan Negara Undang-Undang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan dan ditetapkan dalam APBN dan APBD. Pejabat Perbendaharaan Negara Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tertentu pemerintahan. Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat Fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintahan yang terbatas secara efisien meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan

supaya tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan , pencarian sumber pembiayaan yang termurah dan pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan