Ak Perbankan&lpd Sap 14

  • Uploaded by: Syifa Pitaloka
  • 0
  • 0
  • January 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Ak Perbankan&lpd Sap 14 as PDF for free.

More details

  • Words: 804
  • Pages: 8
Loading documents preview...
AKUNTANSI PERBANKAN & LPD SAP 14

Oleh: Kelompok 7 Ni Made Anita Dewi Natami

(1515351092)

Syifa Pitaloka

(1515351104)

Ida Ayu Dewi Prayogi Manuaba

(1515351105)

PROGRAM EKSTENSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 2017 0

1. Gambaran Umum SAK ETAP Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) atau The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities, dan telah disahkan oleh Dewan tandar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 19 Mei 2009. DSAK IAI sendiri beranggotakan 17 orang yang mewakili: Akuntan Publik, Akademisi, Akuntan Sektor Publik, dan Akuntan Manajemen. Alasan IAI menerbitkan standar ini adalah untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah (UKM) (yang jumlahnya hampir dari 90% dari total perusahaan di Indonesia) dalam menyusun laporan keuangan mereka.Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Perlu pula diketahui bahwa karakter SAK-ETAP: 1. Berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK-Umum 2. Menggunakan historical cost 3. Hanya mengatur transaksi umum yang terjadi pada ETAP 4. Lebih sederhana 5. Tidak berubah dalam beberapa tahun kedepan SAK berbasis IFRS ini relatif lebih kompleks dan sangat mahal bagi perusahaan kecil dan menengah untuk menerapkannya. SAK-ETAP mengadopsi sebagian IFRS (International Financial Reporting Standards) untuk usaha kecil-menengah (IFRS for Small-Medium-sized Entities/SMEs).Dalam definisi IFRS,Usaha

Kecil

Menengah

atau

UKM

menurut

IFRS diartikan sebagai : 1. Perusahaan kecil dan menengah adalah perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik 2. Menerbitkan laporan keuangan tujuan umum untuk pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal termasuk pemilik yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis, dan potensi yang ada kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

1

Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu: 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika: a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif. b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi. 2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal.Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. 2. Penerapan SAK ETAP di Lembaga Keuangan SAK-ETAP ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK-ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK-ETAP.

2

SAK ETAP cocok digunakan oleh LPD. Dengan adanya penggunaan SAK ETAP pada LPD maka LPD bisa menyusun laporan keuangannya sendiri dan laporan keuangan LPD bisa diaudit (auditable) dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usaha. Penggunaan SAK ETAP pada LPD bisa menjadikan pelaporan keuangan LPD menjadi lebih transparan, komprehensif, dan relevan. Selain itu dengan menggunakan SAK ETAP, LPD sebagai usaha mikro bisa dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya. LPD menggunakan dasar pengakuan accrual basis yang merujuk pada SAK ETAP. LPD harus dapat mengadaptasi perkembangan-perkembangan global. Sementara itu, SAK ETAP adalah standar akuntansi keuangan yang juga sudah sesuai dengan perkembangan jaman di mana SAK ETAP ini sudah merupakan penyederhanaan dari SAK Umum yang diharapkan penggunaannya bisa mempermudah pembuatan laporan keuangan, sehingga SAK ETAP ini sudah sesuai dengan LPD yang harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Setelah menerapkan SAK ETAP banyak manfaat yang didapat, diantaranya laba menjadi lebih stabil, pelaporan lebih transparan dan berstandar Internasional. SAK ETAP murah dari sisi biaya. SAK ETAP relatif konsisten, sehingga dengan penggunaan SAK ETAP bagi LPD tidak perlu disusahkan oleh perubahan standar akuntansi. Namun, kendala utama penerapan kebijakan ini terletak pada kualitas SDM yang belum memadai.

3. Laporan Keuangan LPD Desa Adat Peninjoan

3

4

5

6

DAFTAR PUSTAKA Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. http://www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_19.pdf (diakses pada tanggal 3 Desember 2017) http://helloimratnaa.blogspot.com/2013/01/mungkinkah-lpd-mengadopsi-dan.html (diakses pada tanggal 3 Desember 2017)

7

Related Documents

Ak Perbankan&lpd Sap 14
January 2021 0
Ak Hotel Ppt Sap 2
January 2021 0
Lpd Sap 14
January 2021 1
Ak Keu
January 2021 1
Ak 1pdf
January 2021 1

More Documents from "Pedro Ramos Patricia Pascoa"