Paper Akuntansi

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

TIM PENYAJI : Abdul Gafur A Dama Akhmad Zacki Indrawan Adham Haryo Birowo Canggih Hangga Wicaksono

Kelompok I Kelas 9b DIV Reguler Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2011

Pengertian Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mendefinisikan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari Sisi Objek Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari Sisi Subjek Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari Sisi Proses Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari Sisi Tujuan Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengelompokkan Keuangan Negara Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas 2

cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan

demikian,

bidang

pengelolaan

keuangan

negara

dapat

dikelompokkan dalam: a. Subbidang Pengelolaan Fiskal, Meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari penetapan Arah dan Kebijakan Umum (AKU), penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara (PAN) sampai dengan pengesahan PAN menjadi undangundang. b. Subbidang Pengelolaan Moneter Berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas moneter baik dalam maupun luar negeri. c. subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang orientasinya mencari keuntungan (profit motive). Berdasarkan uraian di atas, pengertian keuangan negara dapat dibedakan antara: pengertian keuangan negara dalam arti luas, dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, dimana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja.

Ruang Lingkup Keuangan Negara Ruang lingkup keuangan negara meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 3

b. kewajiban

negara

untuk

menyelenggarakan

tugas

layanan

umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara; e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i.

kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah; dan

j.

kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasanyayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Latar Belakang Pemeriksaan Keuangan Untuk melaksanakan amanat UUD 1945 dan ketentuan di dalam tiga undang-undang di bidang keuangan negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melaksanakan pemeriksaan yang diantaranya pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap laporan keuangan Pemerintah Pusat, kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan lain yang diwajibkan menyampaikan laporan keuangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan tersebut, BPK telah menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP). SPKN dan PMP tersebut perlu dilengkapi dengan petunjuk 4

pelaksanaannya sehingga ada keseragaman pelaksanaan pemeriksaan keuangan diantara para pemeriksa BPK. Oleh karena itu, BPK perlu menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan. Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini disusun dengan mengacu kepada SPKN, PMP serta referensi terkait dari standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI), Asia Organization of Supreme Audit Institution (ASOSAI), dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta praktik internasional yang lazim (international best practices) dalam pemeriksaan keuangan. Tujuan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan adalah untuk: a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan keuangan. b. Memberikan keseragaman pelaksanaan pemeriksaan keuangan. c. Memberikan pedoman agar pemeriksa dapat menghasilkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN dan PMP. Petunjuk secara rinci dari beberapa langkah dalam Petujuk Pelaksanaan ini diuaraikan pada Petunjuk-Petunjuk Teknis pemeriksaan Keuangan. Petunjuk Teknis (Juknis) yang menyertai penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan ini adalah: Juknis tentang Pengendalian Intern, Juknis tentang Materialitas, dan Juknis tentang Pemahaman dan Penilaian Risiko Pemeriksaan. Disamping itu, terdapat Juknis tentang Pemeriksaan Keuangan yang dikelompokan berdasarkan entitas yang diperiksa, yaitu; Juknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Laporan Keuangan kementrian dan Lembaga (LKPP/LKKL), Juknis Pemeriksaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pengertian Pemeriksaan Keuangan Negara Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi 5

komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan dilakukan BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. (UU No.15 Tahun 2004)

Dasar Hukum Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan keuangan didasarkan pada: a. Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum di atas namun terkait dengan

dasar

pemeriksaan

keuangan

diungkapkan

di

dalam

program

pemeriksaan.

Lingkup Pemeriksaan Keuangan Lingkup pemeriksaan keuangan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, yang meliputi: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Laporan Keuangan BI; Laporan Keuangan BUMN; 6

Laporan Keuangan BUMD; dan Laporan Keuangan badan-badan lain

yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Standar

Pemeriksaan

Keuangan

Negara

dan

Panduan

Manajemen

Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, khususnya Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Nomor 01 tentang Standar Umum Pemeriksaan, PSP 02 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, dan PSP 03 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan. Manajemen pemeriksaan keuangan didasarkan pada Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) yang ditetapkan oleh BPK.

Metodologi Pemeriksaan Keuangan Metodologi pemeriksaan keuangan meliputi tiga tahapan pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari 22 langkah. Kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pemeriksaan keuangan adalah SPKN, PMP, dan Harapan Penugasan. Selain itu, kegiatan supervisi

dan

pengendalian

mutu dilakukan

terhadap

seluruh tahapan

pemeriksaan keuangan. Secara ringkas, metodologi pemeriksaan ditampilkan pada bagan 1.1.

7

Gambar 1.1 Langkah perencanaan pemeriksaan meliputi 10 langkah kegiatan, yaitu: (1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan, (2) Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa, (3) Pemahaman atas Entitas, (4) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya, (5) Pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern, (6) Pemahaman dan Penilaian Risiko, (7) Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Tertolerir, (8) Penentuan Metode Uji Petik, (9) Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal, dan (10) Penyusunan Program Pemeriksaan dan Program Kegiatan Perseorangan. Langkah pelaksanaan pemeriksaan meliputi tujuh langkah kegiatan, yaitu: (1) Pelaksanaan Pengujian Analitis Terinci, (2) Pengujian Sistem Pengendalian Intern, (3) Pengujian Substantif Atas Transaksi & Saldo Akun, (4) Penyelesaian Penugasan, (5) Penyusunan Konsep Temuan Pemeriksaan, (6) Perolehan Tanggapan Resmi & Tertulis, dan (7) Penyampaian Temuan Pemeriksaan. Langkah pelaporan pemeriksaan meliputi lima langkah kegiatan, yaitu: (1) Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, (2) Penyampaian Konsep 8

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepada Pejabat Entitas Yang Berwenang, (3) Pembahasan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Pejabat Entitas Yang Berwenang, (4) Perolehan Surat Representasi, dan (5) Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.

OPINI PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH OLEH BPK Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu alat akuntabilitas publik dalam menyampaikan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan negara kepada masyarakat luas dan para stakeholder yang berkepentingan terhadap informasi keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah akan diperiksa setiap akhir periode pelaporan oleh badan pemeriksa eksternal pemerintah yaitu BPK. BPK merupakan satu lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang secara hukum kedudukannya diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-Undang (UU) No. 15/2006 tentang BPK. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK termasuk didalamnya adalah pemeriksaan keuangan, yaitu dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemberian opini oleh BPK merupakan salah satu syarat bagi pemerintah sebelum dapat mempublish laporan keuangan tersebut ke publik, sebagai pernyataan bahwa seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut telah disajikan sewajarnya dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

JENIS–JENIS DAN PENGERTIAN OPINI BPK Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dijelaskan 9

bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memuat opini. Apakah yang dimaksud dengan opini tersebut? Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 15 Tahun 2004 dijelaskan bahwa opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 16 dijelaskan kriteria yang digunakan dalam pemberian opini oleh pemeriksa, yaitu: 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern. Kemudian dalam penjelasan Pasal 16 juga dijelaskan tentang 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu: 1) Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) Opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2) Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) Opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Ketidakwajaran dalam item tertentu ini tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 3) Opini tidak wajar (adversed opinion), dan Opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar atau tidak mencerminkan keadaan yang 10

sebenarnya tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 4) Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) Penyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini dapat diberikan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan atau pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

TUJUAN PEMBERIAN OPINI OLEH BPK Berdasarkan kriteria yang digunakan oleh auditor dalam pemberian opini maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian opini oleh BPK adalah sebagai berikut: 1. Menilai kesesuaian laporan keuangan pemerintah dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. 2. Menilai apakah hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah telah diungkapkan sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. 3. Menilai kepatuhan laporan keuangan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 4. Menilai efektivitas sistem pengendalian intern yang dijalankan dalam pemerintahan.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan 11

persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara juga merupakan salah satu unsur penting dalam rangka terciptanya akuntabilitas publik. Tujuan Standar Pemeriksaan ini adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan ini berlaku untuk pemeriksaan dilaksanakan entitas, program, kegiatanserta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, standar pemeriksaan ini berlaku untuk: a. BPK. b. Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, untuk dan atas nama BPK. c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah termasuk satuan pengawasan intern maupun pihak lainnya sebagai acuan dalam menyusun standar pengawasan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan serta standar yang harus diikuti oleh pemeriksa. Jenis pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam Standar Pemeriksaan ini, adalah: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. a. Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

12

b. Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara obyektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.

Hubungan Antara Standar Pemeriksaan dan Undang-Undang Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar Pemeriksaan ini merupakan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam undangundang tersebut.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 memuat 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam Standar Pemeriksaan ini, standar untuk melakukan pemeriksaan keuangan diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan, standar untuk melakukan pemeriksaan kinerja diatur dalam Standar Pemeriksaan Kinerja, dan standar untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu diatur dalam Standar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

13

Hubungan Antara Standar Pemeriksaan dan Standar Profesional Lainnya Standar Pemeriksaan ini harus digunakan bersama-sama dengan SPAP yang ditetapkan oleh IAI. SPAP tersebut berlaku untuk audit keuangan dan perikatan atestasi yang dilaksanakan oleh akuntan publik. Standar Pemeriksaan memberlakukan standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan dan Pernyataan Standar Audit (PSA) yang terkait dengan audit keuangan dan perikatan atestasi dalam SPAP, kecuali ditentukan lain. Penerapan SPAP perlu memperhatikan standar umum serta standar tambahan pada standar pelaksanaan dan standar pelaporan dalam Standar Pemeriksaan ini.

Pernyataan Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memuat 7 (tujuh) butir Pernyataan Standar Pemeriksaan berikut: a. Standar Umum b. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan c. Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan d. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja e. Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja f. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu g. Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

The International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) INTOSAI didirikan pada tahun 1953 atas inisiatif Emilio Fernandez Camus, Presiden SAI Kuba. Pada saat itu, 34 SAI bertemu untuk Kongres INTOSAI 1 di Kuba. Saat ini INTOSAI memiliki 190 Anggota Penuh dan 4 Anggota Asosiasi. INTOSAI beroperasi sebagai organisasi payung bagi komunitas eksternal audit pemerintah. Selama lebih dari 50 tahun telah memberikan suatu kerangka kerja institusional bagi Supreme Audit Intitutions (SAI) untuk pengembangan dan 14

transfer pengetahuan, meningkatkan audit pemerintah di seluruh dunia dan meningkatkan kapasitas profesional, dan pengaruh anggota SAI di negara masingmasing. Sesuai dengan motto INTOSAI 'Experientia Mutua omnibus prodest', pertukaran pengalaman antara anggota INTOSAI dengan penemuan dan wawasan yang baru akan menjamin bahwa audit pemerintah terus berlangsung dan berkembang. INTOSAI adalah organisasi, otonom independen dan non-politik dalam rangka untuk mendorong pertukaran ide dan pengalaman antara Lembaga Audit Tertinggi dalam Audit Publik. Dan merupakan organisasi non-pemerintah dengan status konsultatif khusus dengan Dewan Ekonomi dan Sosial dari PBB. BPK menjadi anggota INTOSAI sejak tahun 1956. Keterlibatan BPK dalam INTOSAI diantaranya yaitu sebagai: 1) Professional Standard Committee-Financial Audit Guidelines Subcommittee. 2) Working Group on Environmental Audit (WGEA) 3) Working Group on Accountability for and Audit of Disaster-Related Aid (AADA) 4) Working Group on Fight Against Money Laundering and Corruption (FAIMLAC) 5) Working Group on Key National Indicators 6) Task Force on Global Financial Crisi-Challenge to SAIs 7) INTOSAI Development Initiaative (IDI)

Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) ASOSAI didirikan pada 1979 dengan 11 anggota. Sekarang keanggotaan telah berkembang menjadi 45 SAI. Tujuan dari ASOSAI adalah: 1) Untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama antar lembaga anggota melalui pertukaran ide dan pengalaman di bidang Audit Publik. 2) Untuk menyediakan fasilitas untuk pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi auditor pemerintah, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dan kinerja.

15

3) Untuk melayani sebagai pusat informasi dan sebagai penghubung regional dengan lembaga-lembaga di bagian lain dunia dalam bidang Audit Publik. 4) Untuk meningkatkan kolaborasi dan persaudaraan antara auditor dalam pelayanan dari Pemerintah masing-masing lembaga-lembaga anggota dan di antara kelompok-kelompok regional. Fungsi ASOSAI adalah: 1) Untuk mendorong dan meningkatkan penelitian dan untuk melakukan publikasi makalah penelitian dan artikel profesional dalam audit dan bidang terkait. 2) Untuk mengatur konferensi dan seminar untuk pertukaran ide dan pengalaman di bidang Audit Publik. 3) Untuk melakukan fungsi-fungsi lainnya yang diperlukan sesuai dengan tujuannya. Indonesia menjadi anggota Governing Board periode 2009-2012 bersama dengan 10 negara lainnya pada the-10th ASOSAI Assembly di Islamabad, Pakistan. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah ASOSAI Assembly tahun 1997 di Jakarta menghasilkan Jakarta Declaration dan ASOSAI Assembly tahun 1988 di Bali menghasilkan Bali Declaration.

16