Paper Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya

PAPER BANK dan LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA KEGAGALAN KEBIJAKAN MONETER di INDONESIA Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Dosen Pengampu: Amandita Novi Yushita, M.Si.

Disusun oleh: Nanda Siti Adi Utami

13803244014

PENDIDIKAN AKUNTANSI 2013 C FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2013/2014

KEGAGALAN KEBIJAKAN MONETER di INDONESIA Nanda Siti Adi Utami Abstrak Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang merupakan lembaga Negara yang independen. Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan dari kebijakan moneter sendiri adalah proses mengatur persedian uang sebuah negara dengan tujuan tertentu, yang salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya peredaran uang berlebih atau lebih dikenal dengan istilah inflasi. Apabila terjadi inflasi yang tinggi maka akan menyebabkan turunnya kemampuan daya beli oleh masyarakat. Kebijakan moneter yang diterbitkan oleh bank juga bertujuan untuk menjaga kestabilan harga. Kestabilan harga adalah suatu hal yang sangat penting bagi kalangan rumah tangga terutama masyarakat yang berpendapatan tetap maupun bagi sektor usaha. Kebijakan moneter akan dirasakan pertama kali oleh perbankan kemudian sektor riil lainnya. Apabila stabilitas ekonomi mengalami gangguan maka akan terjadi suatu krisis moneter/finansial yang berkaitan dengan nilai mata uang yang semakin rendah dan menyebabkan mata uang menjadi tidak bernilai. Kegagalan kebijakan moneter akan berdampak pada seluruh sektor yang ada terutama sektor perekonomian. A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara dengan sifat pembangunan perekonomian yang terbuka, itu artinya jalan dari perekonomian Indonesia masih banyak terpengaruh dari luar. Oleh sebab itu Indonesia harus memiliki fondasi yang kokoh untuk dapat membentengi negara agar tidak sepenuhnya pembangunan perekonomian di Indonesia terpengaruh dari luar. Untuk menjaga perekonomian negara perlua adanya sebuah kebijakan yang mengatur mengenai peredaran uang serta kestabilan ekonomi. Oleh sebab itu Bank Indonesia (bank sentral) selaku lembaga independen negara mengeluarkan kebijakan berupa kebijakan moneter yang menjaga kestabilan perekonomian negara. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas

harga,

pemerataan

pembangunan)

dan

keseimbangan

eksternal

(keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter

pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil (Wikipedia). Tujuan dari kebijakan moneter di Indonesia ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu (Bank Indonesia). Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaransasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah (Bank Indonesia). Akan tetapi apa yang direncanakan tidak selamanya berjalan dengan lancar, tidak jarang kebijakan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia tidak dapat terimplementasikan dengan baik. Ada faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan krisis berkepanjangan yang merugikan banyak pihak. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan timbulnya krisis moneter, baik faktor internal maupun eksternal dalam suatu perekonomian negara.

B. Landasan Teori 1. Pengertian Kebijakan Moneter Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan dengan tujuan mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca

pembayaran

internasional

yang

seimbang.

Apabila

kestabilan

perekonomian terganggu maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). 2. Tujuan Kebijakan Moneter Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI Rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi

aktivitas

kegiatan

perekonomian

dengan

tujuan

akhir

pencapaian inflasi. Tujuan yang selanjutnya adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja (high employment). 3. Instrumen Kebijakan Moneter Dalam upaya mempengaruhi jumlah uang yang beredar, pada umumnya bank sentral menggunakan beberapa instrumen kebijakan moneter yang digolongkan menjadi dua jenis yaitu Instrumen Kebijakan Moneter Langsung (direct monetary policy instrument) serta Instrumen Kebijakan Moneter Tidak Langsung (indirect monetary policy instrument). Instrumen kebijakan moneter langsung (direct monetary policy instruments) adalah instrumen pengendalian moneter yang digunakan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar secara langsung. Dari sisi otoritas moneter, instrumen langsung ini merupakan instrumen yang efektif untuk mencapai sasaran pengurangan jumlah uang berdar dalam rangka pengendalian harga (tingkat bunga). Intrumen kebijakan moneter tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung mempengaruhi sasaran operasional kearah yang ditargetkan oleh bank sentral sebagai otoritas moneter.

C. Kegagalan Kebijakan Moneter di Indonesia Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen untuk menjaga kestabilan ekonomi terutama pada kestabilan nilai mata uang guna mencegah terjadinya inflasi yang berlebihan. Stabilisasi ekonomi dapat diukur dengan luasnya kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Namun, apa yang telah direncanakan tidak selamanya berjalan dengan baik. Ada kalanya rencana tersebut mengalami gangguan bahkan kegagalan. Seperti halnya suatu rencana kebijakan moneter di Indonesia juga mengalami fluktuasi. Kegagalan kebijakan moneter terparah pernah dialami Indonesia antara tahun 1997 sampai dengan 1998. Kegagalan tersebut telah menyebabkan terjadinya krisis moneter

yang

berkepanjangan

sehingga

melumpuhkan

seluruh

sektor

perekonomian di Indonesia. Krisis moneter sendiri adalah suatu krisis yang berhubunan dengan keuangan atau perekonomian suatu negara. Krisis moneter atau krisis finansial dimulai pada Juli 1997 di Thailand dan mempengaruhi nilai mata uang, bursa saham dan harga aset lainnya dibeberapa negara di Asia. Indonesia, Korea Selatan dan Thailand merupakan negara dengan krisis moneter yang paling parah. Berbagai faktor telah mempengaruhi terjadi krisis moneter di Indonesia, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Kekacauan perekonomian Indonesia menjadi awal serta faktor penyebab terpuruknya perekonomian di Indonesia. Adanya kelemahan fundamental mikro ekonomi yang tercermin dari kerentanan sektor keuangan nasional khususnya sektor perbankan. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak Juli 1997 dan telah berlangsung selama 2 tahun telah berubah menjadi krisis ekonomi, yaitu lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahan yang menutup usahanya dan menjadikan semakin banyaknya pengangguran. Akan tetapi tidak seluruhnya krisis ini terjadi karena krisis moneter saja, sebagian juga disebabkan oleh musibah nasional yang menimpa Indonesia secara bertubi-tubi. Inflasi rupiah dan peningkatan besar harga makanan menimbulkan banyak kekacauan di Indonesia. Banyak terjadi kegagalan panen padi di berbagai tempat karena musim kemarau yang berkepanjangan dan terparah selama 50 tahun terakhir, hama, kebakaran hutan di Kalimantan serta peristiwa kerusuhan yang

melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998. Pada Februari 1998, Presiden Soeharto memecat Gubernur Bank Indonesia. Soeharto dipaksa mundur pada pertengahan 1998 dan B.J. Habibie menjadi presiden, mulai dari sinilah krisis moneter Indonesia memuncak. Beban ekonomi terbesar Indonesia adalah utang luar negeri yang semakin membengkak ditambah dengan bunganya yang juga semakin besar. Utang tersebut telah melebihi kapasitas yang wajar, sehingga biaya untuk kepentingan lain yang mendasar dan mendesak menjadi sangat minim. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Krisis moneter dimulai dari gejala/kejutan keuangan pada juli 1997, menurunnya nilai tukar rupiah secara tajam terhadap valas, diukur dengan dolar Amerika Serikat yang merupakan pencetus/trigger point. Stok utang luar negeri yang dipinjam oleh sektor swasta yang umumnya berjangka pendek sehingga menimbulkan ketidakstabilan. Pemerintah sendiri tidak memiliki mekanisme pengawasan terhadap utang sektor swasta. Selanjutnya adalah karena lemahnya sistem perbankan Indonesia, di karenakan kelemahan sistemik perbankan maka masalah eksternal utang sektor swata berubah menjadi persoalan perbankan dalam negeri. Selain itu, tidak jelasnya arah perubahan politik berkembang menjadi isu ekonomi. Krisis disebabkan tidak berimbangnya kapasitan konsumsi dengan kapasitas produksi (underconsumtion crisis). Selain itu krisis disebabkan karena terlampau besarnya jumlah investasi modal asing sementara tabungan nasional sudah habis untuk berinvestasi (ovesinvesment). Selain itu terjadinya defisit neraca berjalan yang semakin membesar (IMF Research Department Staff: 10; IDE), yang disebabkan karena laju peningkatan impor barang dan jasa lebih besar dari ekspor dan melonjaknya pembayaran bunga pinjaman. Sebab utama adalah nilai tukar rupiah yang sangat overvalued, yang membuat harga barang-barang impor menjadi relatif murah dibandingkan dengan produk dalam negeri. IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran dana bantuan yang dijanjikannya dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan dengan baik. Negara-negara sahabat yang menjanjikan akan membantu Indonesia juga menunda mengucurkan bantuannya menunggu signal dari IMF, padahal keadaan perekonomian Indonesia makin lama makin tambah terpuruk.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia tentu memiliki dampak bagi perekonomian di Indonesia, ada dampak yang besifat negatif akan tetapi ada pula dampak yang positif dari terjadinya krisis moneter 1997-1998. Dampak negatif dari krisis moneter antara lain, semakin melemahnya kurs rupiah terhadap kurs dollar Amerika pada tanggal 1 Agustus 1997. Pemerintah melikuidasi enam belas bank yang bermasalah. Usaha pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tidak memberikan hasil yang signifikan sehingga pemerintah harus menanggung utang yang sangat besar. Terjadi krisis kepercayaan Internasional terhadap Indonesia. Perusahaan Negara dan Swata tidak dapat membayar utangnya yang akan atau telah jatuh tempo. Terjadi banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan perusahaan menghentikan kegiatannya. Selain itu, menipisnya bahan pokok di pasaran mengakibatkan harga naik tak terkendali dan biaya hidup semakin tinggi. Sementara itu dampak positif dari terjadinya krisis moneter adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik. Selain itu, Indonesia berhasil mengubah statusnya dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang memnuhi kebutuhan berasnya sendiri (swasembada beras). Serta terjadi penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Dari kasus krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 dapat diidentifikasi bahwa telah terjadi kegagalan kebijakan moneter yang di tetapkan oleh Bank Indonesia selaku lembaga independen negara. Kebijakan moneter yang ditetapkan ditahun itu tidak berjalan dangan baik. Indonesia tidak berhasil menjaga kestabilan perekonomian bangsa. Terjadi inflasi yang tinggi, tidak adanya pemerataan pembangunan, tidak stabilnya neraca perdagangan internasional serta tidak meratanya kesempatan kerja terbukti dengan banyak pengangguran akibat

dari

perusahaan

yang

melakukan

pemberhentian

total

kegiatan

perusahaannya. Oleh sebab, itu penting bagi Bank Indonesia untuk selalu mengontrol jalannya kebijakan moneter yang berlangsung agar apa yang terjadi pada tahun 1997-1998 tidak terulang kembali.

D. Kesimpulan Berdasarkan apa yang telah paparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan yaitu: 1. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mencapai kestabilan perekonomian serta perluasan kesempatan kerja. 2. Kegagalan kebijakan moneter akan mengakibatkan banyak kerugian pada sektor perekonomian negara. 3. Kurangnya

pengawasan

terhadap

kebijakan

yang

dijalankan

akan

mengakibatkan terjadinya masalah yang berkepanjangan. 4. Krisis moneter yang merembet menjadi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal. DAFTAR PUSTAKA ______. Krisis Finansial Asia 1997. Retrieved Juli 18, 2014, from Wikipedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_finansial_Asia_1997#Indonesia Bagus, D. (2009, Juni). Kebijakan Moneter; Definisi dan Instrumen Kebijakan Moneter. Retrieved Juli 18, 2014, from jurnal-sdm.blogspot.com: http://jurnalsdm.blogspot.com/2009/06/kebijakan-moneter-derfinisi-dan.html Ikhsanul. (2013, Maret). Sejarah Kriris Moneter di Indonesia. Retrieved Juli 17, 2014, from Ikhlasul1997.blogspot.com: http://ikhlasul1997.blogspot.com/2013/03/sejarah-krisismoneter-di-indonesia.html Indonesia, B. Transmisi Kebijakan Moneter. Retrieved Juli 18, 2014, from www.bi.go.id: http://www.bi.go.id/id/moneter/transmisi-kebijakan/Contents/Default.aspx Indonesia, B. Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Retrieved Juli 18, 2014, from www.bi.go.id: http://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/Default.aspx Parmadita. (2103, April 10). Penyebab Krisis Moneter. Retrieved Juli 17, 2014, from Seputar Forex: http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=122989&title=penyebab_krisis _moneter Siamat, D. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Syahputra, I. Sebab-sebab Terjadinya Krisis Ekonomi. Retrieved Juli 18, 2014, from adeartikel.blogspot.com: http://ade-artikel.blogspot.com/2010/03/sebab-sebab-terjadinyakrisis-ekonomi.html Tarmidi, L. T. Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran. Retrieved Juli 18, 2014, from Chynson Computer: http://www.chynsoncomputer.com/krisis-moneter/