Reward Dan Sanksi Bagi Bidan

REWARD DAN SANKSI BAGI BIDAN MK : KONSEP KEBIDANAN

REWARD (PENGHARGAAN) Adalah segala bentuk perbuatan untuk menghargai/menghormati kepada individu atau organisasi atas jasa yang dilakukannya

BERUPA • Imbalan Jasa oleh masyarakat • Pengakuan profesi dan rekomendasi ijin praktek dari IBI • Pemberian kewenangan / hak

HAK BIDAN 1. Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. 2. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan

Next 3. Bidan berhak menolak keinginan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan,dan kode etik profesi. 4. Bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien,keluarga ataupun profesi lain.

5. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan. 6. Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.

7. Bidan berhak mendapatkan kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

DALAM LINGKUP IBI, BIDAN BERHAK : • Berhak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. • Berhak mengemukakan pendapat ,saran, dan usul untuk kepentingan organisasi. • Berhak memilih dan dipilih

WEWENANG BIDAN Menurut KepMenKes RI No.900/ Menkes/SK/VII/2002 pada bab V tentang paktek bidan • Pasal 14 Memberikan pelayanan kepada : 1. Pelayanan kebidanan 2. Yan KB 3. Yan Keshmas

• Pasal 15 1. Yan pada ibu dan anak 2. Masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui 3. Masa BBL, masa bayi, balita dan pra sekolah

• Pasal 16  yan pada ibu 1. Penyuluhan dan konseling 2. Pemeriksaan fisik 3. ANC 4. Persalian abnormal : abortus imminens, HG 1, PER dan anemia ringan 5. Pertolongan persalinan normal

6. Pertolongan perslinan abnormal : letsu, partus macet kepala didasar panggul, KPD, Perdarahan PP, laserasi jalan lahir, distosia, post term dan pre term 7. Yan ibu nifas normal 8. Yan ibu nifas abnormal : ret plac, infeksi ringan 9. Yan dan pengobatan pada gynekologi : keputihan, pedarahan tidak teratur

 yan pada anak : 1. Pemeriksaan BBL 2. Perawatan tali pusat 3. Perawatan bayi 4. Resusitasi pada BBL 5. Pemantauan tumbang anak 6. Pemberian imunisasi 7. Pemberian penyuluhan

• Pasal 17 Dalam keadaan tidak terdapat dokter yang berwenang pada wilayah tersebut, bidan dapat memberikan pelayanan pengobatan pada penyakit ringan bagi ibu dan anak sesuai dengan kemampuannya

• Pasal 18 1. Memberikan imunisasi 2. Memberikan suntikan pada penyulit kehamilan, persalinan dan nifas 3. Mengeluarkan plasenta secara manual 4. Bimbingan senam hamil 5. Pengeluaran sisa jaringan konsepsi 6. Episiotomi

7. Penjahitan luka epis derajat II 8. Amniotomi pada pembukaan > 4 cm 9. Pemberian infus 10.Pemberian suntikan IM uterotonika, antibiotika dan sedativa 11.Kompresi bimanual 12.Versi ekstaksi gemelli pada kelahiran bayi kedua dan seterusnya

13. vacum ekstraksi dengan kepala didasar panggul 14.Pengendalian anemia 15.Meningkatkan pemeliharaan dan penggunaan ASI 16.Resusitasi pada BBL dengan asfiksia 17.Penanganan hipotermi 18.Pemberian minum dengan sonde/pipet 19.Pemberian obat-obatan

20. pemberian surat keterangan lahir dan kematian •. Pasal 19 1. Memberikan obat dan kontrasepsi oral, suntikan, AKDR, AKBK dan kondom 2. Pemberian penyuluhan/konseling KB 3. Pencabutan AKDR 4. Pencabutan AKBK

• Pasal 20 1. Pembinaan peran serta masyarakat dibidang KIA 2. Memantau tumbang anak 3. Melaksanakan yan bid komunitas 4. Melaksanakan deteksi dini, melaksanakan pertolongan pertama, merujuk dan memberikan peyuluhan IMS, penyalahgunaan NAPZA

PUNISHMENT (SANKSI) • Imbalan negative yang berupa pembebanan pada bidan yang ditentukan oleh aturan yang berlaku. • Menurut Kepmenkes no 900/menkes/SK/VII/2002 Bab IX pasal 42 s. d 44

SANKSI BAGI BIDAN 1. Pasal 42 Bidan yang dengan sengaja : a. Melakukan praktek kebidanan tanpa mendapat pengakuan adaptasi sebagaima dimaksud dalam pasal 6 dan /atau

b. Melakukan praktek kebidanan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 c. Melakukan praktek kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalm pasal 25 ayat (1) , ayat (2) Dipidana sesuai ketentuan pasal 35 PP nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan

2. Pasal 43 Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau mempekerjakan bidan yang tidak mempunyai izin praktik, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

• Pasal 44 Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini dapat dikenakan tindakan disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin.

TERIMAKASIH DAN SUKSES SELALU