Makalah Pasar Modal Syariah

PASAR MODAL SYARIAH

Mata Kuliah : Lembaga Keuangan Syariah Waktu: Kamis, 18.30 - 21.00 Dosen: Pak Imron Zabidi Hasil:

Kelompok 10 1. Muhammad Isa1112000431 2. Sri Nurhayati1112000469 3. Dian Oktaviani1112000432 4. Sunarman1112000359

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jl. Kayujati Raya 11 A Rawamangun Jakarta Timur 13220. Telepon : 021 4750321 Faximili : 021 4722371 . Email : [email protected] - Website : www.stei.ac.id

DAFTAR ISI DAFTAR ISI …………………………………...……………………….………………………………………..…………..………....... 02 BAB I : PENDAHULUAN 1. Latar Belakang………………...……………………………………………………………………………………….………..... 03 2. Rumusan Masalah ………………...…….………………………………………………………….…..…………..…..…..... 04 3. Tujuan Penulisan ………………......………………………………………………………………………………….....…..... 04 BAB II : PEMBAHASAN A. Pengertian Pasar Modal Syariah ………………...……………………………………………………………………05 B. Perkembangan Pasar Modal Syariah ...………………………………………………….…………………..…….……05 C. Islamisasi Pasar Modal Syariah ...……………………………………………..…………………………………..……….07 D. Produk Pasar Modal Syariah …………………………………………………………………………………………………08 E. Struktur Pasar Modal Syariah ...……………...………………………………………………………...……………………12 F. Gambaran Pasar Modal Syariah di Indonesia ...…………………………………………………...……………… 12 G. Tujuan dan Fungsi Pasar Modal Syariah .....………………………………………………….……………………… 13 H. Karakteristik Pasar Modal Syariah ...………………………………………….………………………………….……… 14 I.

Instrument Pasar Modal Syariah ...……………………………………………………..……………………………….…15

J. Instrument yang dilarang dalam Pasar Modal Syariah ...………………………………...…………..…………16 K. Indeks Syariah ...…………………………...………………………………………………………………….……………..…….. 17 L. Jakarta Islamic Index ……….…………………………………………………………………………………………………….18 M. Kendala dan Strategi Pasar Modal Syariah ...…………………………………………….…………………..…..... 23

BAB III : PENUTUP 1. Kesimpulan ...…………………...…………………………………………….……………………………………….……..…..... 25 2. Saran ...….……………..…………………………………………………..……………………………………………………..…..... 25 DAFTAR PUSTAKA ...…………...………………………………………………………….………………………...……..…..... 26

BAB I

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Keberadaan pasar modal syariah merupakan fenomena yang menarik dalam industri pasar modal di tanah air. Seperti pendirian bank syariah, pasar modal syariah didirikan berdasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Dan diantara juataan muslim tersebut ada yang mempunyai kelebihan dana (surplus unit) setra mereka susah menginvestasikannya, dan salah satu penyebabnya adalah mereka enggan investasi di pasar modal yang ada. Muslim kaya tersebut enggan berinvestasi di pasar modal konvensional karena pasar modal yang ada tersebut hanya merupakan tempat manipulasi pasar dan cenderung dipenuhi transaksi spekulatif. Kegiatan utama dari pasar modal yang ada umumnya hanya kegiatan dalam bentuk short selling, membeli saham di pagi hari untuk kemudian menjualnya di sore hari bila memungkinkan mendapat gain capital. Kegiatan tersebut jauh sekali dari tujuan awal pendirian pasar modal yaitu sebagai perantara penyediaan modal bagi perusahaan penerbit efek yang kemudian digunakan untuk perluasan usaha. Ekspansi atau perluasan usaha tersebut dapat menambah lapangan pekerjaan dan dalam jangka panjang dapat menggerakan perekonomian. Dan kemudian pasar modal syariah hadir untuk memenuhi fungsi utama dari pasar modal tersebut. Dalam melakukan kegiatan investasi khususnya dipasar modal, Islam tidak hanya melihat optimalisasi atau maksimalisasi hasil akhir. Niat awal dan proses yang kemudian dijalani harus tetap di jalur syar’i. Norma Islam secara garis besar mengedepankan kehalalan instrumen dan kemanfaatan dan kemashlahatan termasuk didalamnya Larangan Riba, Gharar, Maisir, insider trading, Margin trading, goreng-menggoreng saham dan spekulasi.

2.

Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian dari Pasar Modal Syariah ? 2. Bagaimanakah Struktur Pasar Modal Syariah ? 3. Apakah Tujuan dari Pasar Modal Syariah ? 4. Bagaimana Karakteristik Pasar Modal Syariah ? 5. Apa Kendala dan Strategi Pasar Modal Syariah ? 3.

Tujuan Penulisan 1. Mengetahui Pengertian dari Pasar Modal Syariah 2. Mengetahui Struktur Pasar Modal Syariah 3. Mengetahui Tujuan dari Pasar Modal Syariah 4. Mengetahui Karakteristik Pasar Modal Syariah 5. Mengetahui Kendala dan Strategi Pasar Modal Syariah

BAB II

PEMBAHASAN A. Pengertian Pasar Modal Syariah Pasar Modal menurut pasal 13 UU Nomor. 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Sedangkan prinsip syari`ah menurut pasal 1 ayat (13) UU No. 10 tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Dari kedua defenisi dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah (Islamic stock exchange) adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana semua produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan denga syariat Islam. Pasar modal syariah dapat juga diartikan adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

B. Perkembangan Pasar Modal Syariah Sejarah perkembangan industri keuangan syariah yang meliputi perbankan, asuransi dan pasar modal pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah yang sangat panjang. Lahirnya Agama Islam sekitar 15 (lima belas) abad yang lalu meletakkan dasar penerapan prinsip syariah dalam industri keuangan, karena di dalam Islam dikenal kaedah muamalah yang merupakan kaedah hukum atas hubungan antara manusia yang di dalamnya termasuk hubungan perdagangan dalam arti yang luas.

Namun demikian, perkembangan penerapan prinsip syariah mengalami masa surut selama kurun waktu yang relatif lama pada masa imperium negara-negara

Eropa. Pada masa tersebut negara-negara di Timur Tengah serta negara-negara Islam lain hampir semuanya menjadi wilayah jajahan negara-negara Eropa.Dalam perkembangan selanjutnya, dengan banyaknya negara Islam yang terbebas dari penjajahan dan semakin terdidiknya generasi muda Islam, maka ajaran Islam mulai meraih masa kebangkitan kembali. Sekitar tahun 1960-an banyak cendekiawan muslim dari negara-negara Islam sudah mulai melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa kedalam industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah Islam dalam industri keuangannya. Pada awalnya prinsip syariah islam diterapkan pada industri perbankan dan Cairo adalah merupakan negara yang pertama kali mendirikan bank Islam sekitar tahun 1971 dengan nama “Nasser Social Bank” yang operasionalnya berdasarkan sistem bagi hasil (tanpa riba). Berdirinya Nasser Social Bank tersebut, kemudian diikuti dengan berdirinya beberapa bank Islam lainnya seperti Islamic Development Bank (IDB) dan the Dubai Islamic pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Egypt, Faisal Islamic Bank of Sudan dan Kuwait Finance House tahun 1977. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan banyaknya negara Islam yang terbebas dari penjajahan dan semakin terdidiknya generasi muda Islam, maka ajaran Islam mulai meraih masa kebangkitan kembali. Sekitar tahun 1960-an banyak cendekiawan moslem dari negara-negara Islam sudah mulai melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa kedalam industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah islam dalam industri keuangannya. Lembaga keuangan baik yang merupakan bank ataupun non bank mempunyai peran yang cukup penting diera globalisasi seperti sekarang. Keduanya berperan sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efesien ke arah perkembangan perekonomian rakyat. Pada dasarnya lembaga keuangan berfungsi mentransfer dana-dana (loanable funds) dari penabung kepada peminjam (borrowers). Dana tersebut dialokasikan dengan negoisasi antara pemilik dana dengan pemakai dana melalui pasar uang dan pasar modal. Seperti halnya bank, lembaga keuangan non bank menghimpun dana dari masyarakat. Bedanya jika bank menghimpun dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat, sedangkan non bank penghimpun dana secara tidak

langsung dari masyarakat, tapi melalui kertas berharga yang diperjualbelikan. ( Hamidi, M. Lutfi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, Senayan Abadi, Jakarta 2003 hlm. 37 ) C. Islamisasi Pasar Modal Dilihat dari sisi syariah, pasar modal adalah salah satu sarana atau produk muamalah. Transaksi didalam pasar modal, menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau dibolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Diantara yang dilarang oleh syariah adalah transaksi yang mengandung bunga dan riba. Larangan transaksi bunga (riba) sangat jelas, karena itu transaksi dipasar modal yang didalamnya terdapat bunga (riba) tidak diperkenankan oleh Syari’ah. Syari’ah juga melarang transaksi yang didalamnya terdapat spekulasi dan mengandung

gharar

atau

ketidakjelasan

yaitu

transaksi

yang

didalamnya

dimungkinkan terjadinya penipuan (khida’). Termasuk dalam pengertian ini: melakukan penawaran palsu (najsy), transaksi atas barang yang belum dimiliki (short selling/bai’u maalaisa bimamluk), menjual sesuatu yang belum jelas (bai’ulma’dum); pembelian untuk penimbunan efek (ihtikar) dan menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (insider trading). Dengan adanya berbagai ketentuan dan pandangan syariah seperti diatas, maka investasi tidak dapat dilakukan terhadap semua produk pasar modal karena diantara produk pasar modal itu banyak yang bertentangan dengan syari’ah. Oleh karena itu investasi di pasar modal harus dilakukan dengan selektif dan dengan hati-hati (ihtiyat) supaya tidak masuk kepada produk non halal. Sehingga hal inilah yang mendorong islamisasi pasar modal. Terkait dengan upaya pengembangan pasar modal syariah, hingga saat ini terdapat 6 (enam) Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal. Fatwa-fatwa tersebut adalah : Fatwa No.05 tahun 2000 tentang Jual Beli Saham, No.20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, No.32 tahun 2002 tentang Obligasi Syariah, No.33 tahun 2002 tentang

Obligasi Syariah Mudharabah, No.40 tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal, dan yang terakhir fatwa No.41 tahun 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. Bentuk ideal dari pasar modal syariah dapat dicapai dengan islamisasi empat pilar pasar modal, yaitu : a. Emiten (perusahaan) dan efek yang diterbitkannya didorong untuk memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian dan transparansi b. Pelaku pasar (investor) harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan muamalah, manfaat dan risiko transaksi di pasar modal c. Infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar d. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif dan ekonomis. Selain itu prinsip-prinsip Syariah juga akan memberikan penekanan (emphasis) pada : a. Kehalalan produk/jasa dari kegiatan usaha, karena menurut prinsip Syariah manusia hanya boleh memperoleh keuntungan atau penambahan harta dari halhal yang halal dan baik b. Adanya kegiatan usaha yang spesifik dengan manfaat yang jelas, sehingga tidak ada keraguan akan hasilusaha yang akan menjadi obyek dalam perhitungan keuntungan yang diperoleh c. Adanya mekanisme bagi hasil yang adil –baik dalam untung maupun rugimenurut penyertaan masing-masing pihak; dan d. Penekanan pada mekanisme pasar yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada emiten maupun investor. D. Produk Pasar Modal Syariah Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah.Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah di Pasar Modal. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah. 1. Saham Syariah Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah.Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh: a) Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah. b) Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha: 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi; 2) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; 3) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; 4) bank berbasis bunga; 5) perusahaan pembiayaan berbasis bunga; 6) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidak pastian(gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;

7) memproduksi,

mendistribusikan,

memperdagangkan

dan/atau

menyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; 2. Sukuk atau Obligasi Syariah Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (islamic bonds). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata ”sakk” dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai berikut : “Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share) atas:  Aset berwujud tertentu (ayyan maujudat);  Nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul ayyan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;  Jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada  Aset proyek tertentu (maujudat masyru’ muayyan); dan atau  Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah)” 

Karakteristik Sukuk Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset ). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.



Jenis Sukuk a) Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. b) Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 (empat) tipe : Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu dan Sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. c) Sertifikat salam. d) Sertifikat istishna. e) Sertifikat murabahah. f) Sertifikat musyarakah. g) Sertifikat muzara’a. h) Sertifikat musaqa. i) Sertifikat mugharasa.

3. Reksa Dana Syariah Reksa Dana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta ( shabib al-mal/rabb al-mal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip Syariah islam. Portofolio efek adalah kumpulan

(kombinasi) sekuritas, surat berharga

atau

efek , atau instrument yang dikelola. Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun danadari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. (kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT RajaGrafindo Persada Jakarta 2007 hlm. 64)

E. Struktur Pasar Modal Syariah

F. Gambaran Pasar Modal Syariah Di Indonesia Sejak secara resmi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) meluncurkan prinsip pasar modal syariah pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maka dalam perjalanannya perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia terus meningkat. Harus dipahami bahwa ditengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meskipun kegiatan investasi syariah tersebut telah dimulai dan diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksa dana syariah serta sejumlah fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia.

Dilihat dari kenyataannya, walaupun sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam namun perkembangan pasar modal yang berbasis syariah dapat dikatakan sangat tertinggal jauh terutama jika dibandingkan dengan Malaysia yang sudah bisa dikatakan telah menjadi pusat investasi berbasis syariah di dunia, karena telah menerapkan beberapa instrumen keuangan syariah untuk industri pasar modalnya. Kenyataan lain yang dihadapi oleh pasar modal syariah kita hingga saat ini adalah minimnya jumlah pemodal yang melakukan investasi, terutama jika dibandingkan dengan jumlah pemodal yang ada pada sektor perbankan. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Menurut Irfan Syawqy, secara faktual, pasar modal telah menjadi financial nerve-centre (saraf finansial dunia, Red) dunia ekonomi modern.

G. Tujuan Dan Fungsi Pasar Modal Syariah 

Tujuan Pasar Modal Syariah Guna memenuhi kebutuhan jaman yang semakin berkembang sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia mengaktifkan beroperasinya pasar modal dengan tujuan untuk lebih memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilandaskan oleh adanya kebutuhan dana pembangunan yang semakin meningka. Dengan demikian melalui pasar modal, dunia usaha akan dapat memperoleh sebagian atau seluruh pembiayaan di perlukan. Selain itu, juga dimaksudkan untuk meratakan hasil-hasil pembangunan melalui kepemilikan saham-saham perusahaan serta penyediaan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan usaha.



Fungsi Pasar Modal Syariah

Menurut Metwally fungsi dari keberadaan pasar modal syariah : 1) Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. 2) Memungkinkan

para

pemegang

saham

menjual

sahamnya

guna

mendapatkan likuiditas 3) Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya 4) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional 5) Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis

H. Karakteristik Pasar Modal Syariah Karakter pasar modal yang diperlukan dalam membentuk struktur pasar modal syariah, di mana memungkinkan para pemegang saham individual dapat melepaskan sahamnya dan memperoleh keuntugan dengan adanya komitmen antara pemegang saham dengan perusahaan untuk tidak mencairkan sahamnya setidak-tidaknya dalam jangka tiga bulan. Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally, 1995, 178-179) adalah sebagai berikut : a) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek b) Bursa

perlu

mempersiapkan

pasca

perdagangan

dimana

saham

dapat

diperjualbelikan melalui pialang c) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan d) Komite

manajemen

menerapkan

harga

saham

tertinggi

(HST)

tiap-tiap

perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali e) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST f) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST g) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah

h) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST i) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST

I. Instrument Pasar Modal Syariah Efek-efek yang boleh diperdagangkan dalam pasar modal syariah adalah hanya memenuhi criteria syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Untuk menghasilkan instrumen yang benar-benar sesuai dengan syariah, telah dilakukan upaya-upaya rekontruksi terhadap surat berharga di antaranya : a) Penghapusan bunga tetap dan mengalihkannya ke surat investasi yang ikut serta dalam keuntungan dan kerugian serta tunduk pada kaidah al-ghunmu bil ghunmi

(keuntungan

/

penghasilan

berimbang

dengan

kerugian

yang

ditanggung) b) Penghapusan surat jaminan atas kembalinya harga obligasi denga bunga, sehingga menjadi seperti saham biasa. c) Pengalihan obligasi ke saham biasa. Berdasarkan kaidah tersebut, maka diterbitkanlah instrument pasar modal syariah dengan prinsip-prinsip berikut: a) Muqaradah/ mudharabah funds Dana yang berbentuk saham yang memberikan kesempatan kepada insvestor untuk bersama-sama dalam pembiayaan atau investasi dengan perjanjian bagi hasil dan bagi risiko (profit and loss sharing). b) Muraqadhah/ mudharabah bonds Salah satu bentuk obligasi yang sesuai dengan ketentuan syariah adalah obligasi berdasarkan prinsip mudharabah.

J. Instrument Yang Dilarang Dalam Pasar Modal Syariah Adapun instrument yang diharamkan dalam pasar modal syariah adalah : a. Preferred stock (saham istimewa)

Saham istimewa adalah saham yang memberikan hak lebih besar daripada saham

biasa

dalam

dividen

pada

waktu

perseroan

dilikuidasi.Adapun

karakteristik saham preference adalah hak utama atas aktiva, penghasilan tetap, jangka waktu tidak terbatas, tidak punya hak suara. b. Forward contract Forward contract merupakan salah satu jenis transaksi yang diharamkan, karena bertentangan dengan syariah. Forward contract merupakan bentuk jual beli utang yang didalamnya terdapat unsur riba, sedangkan transaksi (jual beli) dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. c. Option Option adalah transaksi yang tidak disertai dengan underlying asset atau real asset, dengan kata lain objek yang ditransaksikan tidak dimiliki oleh pihak penjual. Option termaksud dalam katagori gharar (penipuan/spekulasi) dan maisir (judi). d. Transaksi margi on tranding Transaksi ini adalah di mana pembeli membayar sebagian harga secara tunai, yang sisinya dilunasi dari pinjaman bank melalui perantara dengan syarat surat berharga tersebut dijadikan jaminan bagi pialang untuk melunasi harga pinjaman. e. Transaksi short selling Transaksi ini merupakan suatu benuk transaksi jual beli, di mana penjualan terhadap surat berharga belum dimilki pada waktu akad. Transaksi ini dilarang dalam agama islam karena memilki unsur-unsur yang bersifat spekulatif dan penipuan.

K. Indeks Syariah Indeks harga saham adalah suatu indicator yang menunjukan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indicator tren pasar, artinya pergerakan indeks menunjukan kondisi pasar pada saat pasar sedang aktif atau lesu.

Ada beberapa fungsi indeks syariah, yaitu:  Indicator tren pasar : sesuatu yang memungkinkan trader dan investor untuk bisa mendapatkan keuntungan. Apakah untuk jangka panjang atau jangka pendek, dalam pasar yang bergerak satu arah atau di kisaran terbatas, perubahan dari harga yang satu ke harga selanjutnya adalah yang menciptakan keuntungan atau kerugian.  Sebagai indikator tingkat keuntungan dari saham. Untuk dapat melakukan investasi di saham, Anda harus mengukur seberapa besar resiko yang Anda kehendaki. Risiko menurut kami adalah hal yang paling kritis, karena kerugian yang terjadi di pasar modal sebagian besar bukan karena kurangnya pengetahuan investor tapi lebih disebabkan ketidakmampuan mereka untuk melakukan "cut loss" jika posisi yang mereka lakukan salah. Jika Anda relatif konservatif sebaiknya pilih saham-saham yang memiliki fundamental yang bagus dan cukup likuid.  Sebagai tolak ukur / patok duga (benchmark) kinerja suatu portofolio investasi. Dalam mengevaluasi kinerja suatu portofolio ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan, yaitu: 1. Tingkat risiko Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang adanya Tradeoff antara risiko dan return, di mana semakin tinggi tingkat risiko maka semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan. 2. Periode waktu Seperti halnya tingkat risiko, faktor waktu juga akan mempengaruhi tingkat return portofolio. Oleh karena itu, pada saat mengevaluasi kinerja suatu portofolio kita juga perlu memperhatikan faktor periode waktu yang digunakan. 3. Penggunaan patok duga (bechmark) yang sesuai Dalam melakukan evaluasi kinerja suatu portofolio, kita perlu membandingkan return portofolio tersebut dengan return yang bisa dihasilkan oleh alternatif portofolio lain yang sebanding. 4. Tujuan investasi Evaluasi kinerja suatu portofolio juga perlu memperhatikan tujuan yang ditetapkan oleh investor atau manajer investasi. Tujuan investasi yang berbeda akan mempengaruhi kinerja portofolio yang dikelolanya, Misalnya, jika tujuan investasi seorang investor adalah pertumbuhan jangka panjang, maka kinerja portofolio yang dibentuknya akan relatif lebih kecil dari kinerja portofolio yang dibentuk dengan tujuan mendapatkan keuntungan jangka pendek.

 Sebagai dasar pembentukan portofolio dengan strategi pasif. merupakan tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi dalam saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Menggambarkan perkembangan produk derivative (produk turunan) yang diperdagangkan di bursa. sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi "acuan pokok" atau juga disebut " produk turunan" (underlying product); daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai disuatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. L. Jakarta Islamic Index Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis sahamsaham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Invesment Management (PT DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pembentukan instrumen syariah ini untuk mendukung pembentukan Pasar Modal Syariah yang kemudian diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Mekanisme Pasar Modal Syariah meniru pola serupa di Malaysia yang digabungkan dengan bursa konvensional seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Setiap periodenya, saham yang masuk JII berjumlah 30 (tiga puluh) saham yang memenuhi kriteria syariah. JII menggunakan hari dasar tanggal 1 Januari 1995 dengan nilai dasar 100. (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas)

Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja (benchmark) dalam memilih

portofolio saham yang halal. (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas) 1. Sejarah Jakarta Islamic Indeks Pada dasarnya saham syariah sudah ada di Indonesia pada tahun 1997 dengan diluncurkannya saham reksadana syariah oleh PT. Dana Reksa.Landasan hukum dari peluncuran saham syariah ini didasarkan pada undang – undang pasar modal no. 8 tahun 1995. pasal 1 butir 13 dari undang – undang tersebut yang menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. (Buku Panduan Harga Saham Bursa Efek Indonesia)

Dengan berlandaskan pada undang – undang yang sama dengan penerbitan saham syariah dana reksa, pada tanggal 3 Juli 2000, PT Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan indeks saham yang dibuat berdasarkan syariah Islam yaitu Jakarta Islamic Index (JII). Indeks ini diharapkan menjadi tolak ukur kinerja saham-saham yang berbasis syariah serta untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah. (Buku Panduan Harga Saham Bursa Efek Indonesia)

2. Pemilihan Saham untuk Indeks Penentuan kriteria dalam pemilihan saham dalam JII melibatkan Dewan Pengawas Syariah PT DIM. Saham-saham yang akan masuk ke JII harus melalui filter syariah terlebih dahulu. Berdasarkan arahan Dewan Pengawas Syariah PT DIM, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk ke JII:

a. emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang b. bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional c. usaha

yang

dilakukan

bukan

memproduksi,

mendistribusikan,

dan

memperdagangkan makanan/minuman yang haram d. tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat

Selain filter syariah, saham yang masuk ke dalam JII harus melalui beberapa proses penyaringan (filter) terhadap saham yang listing, yaitu: a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar. b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%. c. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama 1 (satu) tahun terakhir. d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 (satu) tahun terakhir. Pengkajian ulang akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Perusahaan yang mengubah lini bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari indeks. Sedangkan saham emiten yang dikeluarkan akan diganti oleh saham emiten lain. Semua prosedur tersebut bertujuan untuk mengeliminasi saham spekulatif yang cukup likuid. Sebagian saham-saham spekulatif memiliki tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler yang tinggi dan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah. (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas)

3. Kriteria Pemilihan Saham Jakarta Islamic Index Untuk menetapkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index dilakukan proses seleksi sebagai berikut : a. Saham-saham yang akan dipilih berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam – LK.

b. Memilih 60 saham dari daftar efek syariah tersebut berdasarkan urutan kapitalisasi pasar terbesar dalam 1 tahun terakhir. c. Dari 60 perusahaan tersebut dipilih 30 perusahaan berdasarkan likuiditas, yaitu nilai transaksi di pasar reguler dalam 1 tahun terakhir. Adapun tahapan atau seleksi untuk saham yang masuk dalam indeks syariah antara lain : a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 (tiga) bulan (kecuali masuk 10 besar dalam hal kapitalisasi) b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90% c. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuidasi rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir. (Sumber: Heri Sudarsono, bank & lembaga keuangan syariah, deskripsi dan ilustrasi)

4. Perhitungan Indeks Perhitungan

JII

dilakukan

oleh

BEJ

dengan

menggunakan

metode

perhitungan indeks yang telah ditetapkan yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar (market cap weighted). Perhitungan indeks ini juga mencakup penyesuaian penyesuaian (adjustments) akibat berubahnya data emiten yang disebabkan adanya corporate action. (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas) 5. Komponen saham JII Saham-saham perusahaan yang masuk dalam indeks JII yang valid utk periode Desember 2015 - Mei 2016 adalah : No. 1 2 3 4

Kode IDX: AALI IDX: ADRO IDX: AKRA IDX: ASII

Nama perusahaan Astra Agro Lestari Adaro Energy AKR Corporindo Astra International

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

IDX: ASRI IDX: BSDE IDX: ICBP IDX: INCO IDX: INDF IDX: INTP IDX: ITMG IDX: JSMR IDX: KLBF IDX: LPKR IDX: LPPF IDX: LSIP IDX: MIKA IDX: MPPA IDX: PGAS IDX: PTPP IDX: PWON IDX: SILO IDX: SMGR IDX: SMRA IDX: SSMS IDX: TLKM IDX: UNTR IDX: UNVR IDX: WIKA IDX: WSKT

Alam Sutera Realty Bumi Serpong Damai Indofood CBP Sukses Makmur Vale Indonesia Indofood Sukses Makmur Indocement Tunggal Prakarsa Indo Tambangraya Megah Jasa Marga (Persero) Kalbe Farma Lippo Karawaci Matahari Departement Store PP London Sumatra Indonesia Mitra Keluarga Karyasehat Matahari Putra Prima Perusahaan Gas Negara (Persero) PP (Persero) Pakuwon Jati Siloam International Hospitals Semen Indonesia (Persero) Summarecon Agung Sawit Sumbermas Sarana Tbk Telekomunikasi Indonesia (Persero) United Tractors Unilever Indonesia Wijaya Karya (Persero) Waskita Karya (Persero)

Sumber dari Bursa Efek Indonesia ,Lamp.Pengumuman No: Peng00955/BEI.OPP/11-2015 Tanggal 27 Nov 2015

M. Kendala Dan Strategi Pasar Modal Syariah Menurut Nurul Huda, Pakar Pasar Modal Syariah Pascasarjana UI (2006), dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indoensia, ada beberapa kendala yang dihadapi : antara lain : a. Belum ada ketentuan yang menjadi legitimisi pasar modal syariah dari Bapepam atau pemerintah, misalnya Undang-Undang. Perkembangan keberadaan pasar modal syariah saat ini merupakan gambaran bagaimana legalitas yang diberikan Bapepam dan pemerintah lebih tergantung dari permintaan pelaku pasar yang menginginkan keberadaan pasar modal syariah. b. Selama ini pasar modal syariah lebih populer sebagai sebuah wacana dimana banyak bicara tentang bagaimana pasar yang disyariahkan. Dimana selama ini

praktek pasar modal tidak bisa dipisahkan dari riba, maysir dan gharar, dan bagaimana memisahkan ketiganya dari pasar modal c. Sosialisasi instrumen syariah di pasar modal perlu dukungan dari berbagai pihak. Karena ternyata perkembangan pasar modal perlu dukungan berbagai pihak. Karena ternyata perkembangan Jakarta Islamic Index dan reksadana syariah kurang tersosialisasi dengan baik sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak,

khususnya

praktisi

dan

akademisi.

Praktisi

dapat

menjelaskan

keberadaan pasar modal secara pragmatis sedangkan akademisi bisa menjelaskan secara ilmiah

Beradasarkan pada kendala –kendala di atas maka strategi yang perlu dikembangkan: a. Keluarnya Undang-Undang Pasar modal syariah diperlukan untuk mendukung keberadaan pasar modal syariah atau minimal menyempurnakan UUPM No 8 Tahun 1995, sehingga dengan hal ini diharapkan semakin mendorong perkembangan pasar modal syariah b. Perlu keaktifan dari pelaku bisnis (pengusaha) muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami. Hal ini guna memotivasi meningkatkan image pelaku pasar terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai dengan syariah c. Diperlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang oleh Bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen syariah dalam pasar modal. Sekaligus merencanakan keberadaan pasar modal syariah di tanah air. d. Perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah, oleh karena itu dukungan akadmisi sangat diperlukan guna memahamkan perlunya keberadaan pasar modal syariah.

Sedangkan Dari studi yang telah dilakukan Bapepam, kendala umum pengembangan, antara lain: 1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar dan pemodal 2. Terbatasnya informasi tentang pasar modal syariah 3. Belum siapnya kerangka peraturan untuk penerapan prinsip syariah di pasar modal 4. Pola institusi pengawasan dianggap sebagai “dis-insentif” oleh para pelaku 5. Kurangnya “insentif”

6. Khusus bagi reksa dana, terbatasnya produk syariah untuk dijadikan portofolio. Tiga kerangka utama upaya pemerintah dalam pengembangan pasar modal syariah, yaitu institutional building, regulatory framework, dan product development. Langkah strategis yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menetapkan “Pengembangan Pasar Modal Syariah” sebagai salah satu sasaran dalam “Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009”, dengan strategi: 1. Mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah 2. Mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah. Tantangan pengembangan ke depan yang perlu diagendakan, antara lain: 1. Penyusunan kerangka peraturan harus sejalan dengan prinsip IOSCO, yaitu “kesetaraan” dengan pasar modal konvensional 2. Harmonisasi dengan aturan lainnya, seperti standar akuntansi syariah 3. Penyusunan pola pemberdayaan pelaku pasar yang efektif yang memberikan “insentif” bagi pengembangan pasar modal syariah; dan 4. Pola pengawasan dan penegakan hukum yang menitikberatkan pada tindakan preventif dan meminimalkan risiko pelanggaran prinsip syariah.

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan Bahwasanya pasar modal syariah sangat dan perlu di perhatikan diera globalisasi ini, lebih-lebih di Negara kita Indonesia, yang mana sebagian besar penduduknya beragama muslim. Peran pasar modal perlu di akui penting dan dicap jempol karena tidak adanya diskriminasi dan hukum keadilan sangat diterapkan serta tingkat keamanan lebih terjaga, tidak adanya sistem bunga, riba, dan hal-hal yang memberatkan pihak sebelah (bersifat manfaat) serta hal-hal yang melanggar atuaran agama islam, seperti dalam pasar modal konvensional.Dimana jika pasar modal

konvensional Sistem mekanismenya yang mengandung riba, maisir dan gharar selama ini telah menimbulkan keraguan dikalangan umat islam. Ketentuan-ketentuan hukum perikatan nasional dan sanksi pidana dalam hukum nasional yang cukup rinci sangat mendukung pemberlakuan prinsip syariah dalam bermuamalah.Kecuali dalam hal riba,

dan transaksi yang menyangkut makanan

yang diharamkan oleh umat Muslim, prinsip-prinsip hukum nasional (khususnya di bidang pasar modal) tidak bertentangan prinsip-prinsip syariah.Dengan demikian dapat diharapkan pasar modal dapat segera disemarakkan dengan produk-produk pasar modal yang berbasis syariah. Namun demikian, karena istilah-istilah syariah berbeda dengan istilah yang sudah dikenal dikhasanah hukum nasional. umat Muslim merasa lebih afdol untuk bertransaksi atas warkat-warkat yang telah dicap halal oleh MUI. 2. Saran Maka kami berpendapat perlu dibuat aturan-aturan khusus yang mengatur penerbitan warkat-warkat pasar modal berbasis syariah oleh Bapepam bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional. Tanpa disadari juga fungsi pasar syariah harus sangat di perhatikan diantaranya membantu perekonomian negara yang sangat besar dan membantu perkembangan serta pertumbuhan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Soemitra,M.A, Andri.2009.Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.Jakarta.Kencana Prenada Media Group. kasmir,S.E. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada Hamidi, M. Lutfi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, Senayan Abadi, Jakarta 2003 hlm. 37

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 222-223 Buku Panduan Harga Saham Bursa Efek Indonesia, Jakarta: Indoesian Stock Exchange, 2008, hal. 13-55 Heri Sudarsono, bank & lembaga keuangan syariah, deskripsi dan ilustrasi, cet. II Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hal. 195 Bursa Efek Indonesia ,Lamp.Pengumuman No: Peng-00955/BEI.OPP/11-2015 Tanggal 27 Nov 2015 Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas http://www.bapepam.go.id/syariah/pengenalan_produk_syariah.html http://raddien.blogspot.com/2010/04/pasar-modal-syariah.html http://www.slideshare.net/guest43545f9/pasar-modal-syariah